LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

PANITIA KERJA KOMISI V DPR-RI KE ITALIA

DALAM RANGKA PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

RUMAH SUSUN

TANGGAL 26-30 OKTOBER 2010

I. PENDAHULUAN

A Dasar Hukum

1. Pasal 20, Pasal 20 A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Keputusan DPR-RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4. Keputusan rapat intern Komisi V DPR-RI tanggal 29 September 2010

tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif tentang

Rumah susun akan didahului dengan melakukan kunjungan ke luar

negeri;

5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Nomor: PW.01/8086/DPR-RI/VII/2010 tentang Persetujuan

Permohonan Izin Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi V DPR-RI dalam

rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif tentang

Rumah Susun.

2

B. Susunan Anggota Delegasi

Adapun delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam

Kunjungan Kerja ke Italia tanggal 26-30 Oktober 2010 adalah sebagai

berikut:

NO. NO.

ANGG N A M A FRAKSI JABATAN

1 A-271 H. MUHIDIN MOHAMAD

SAID, SE, MBA

F-PG PIMPINAN

DELEGASI

2 A-144 DRA. YASTI SOEPREDJO

MOKOAGOW

FPAN PIMPINAN

DELEGASI

3 A-446 USMAWARNIE PETER F-PD ANGGOTA

DELEGASI

4 A-504 IR. SUTARIP TULIS

WIDODO

F-PD ANGGOTA

DELEGASI

5 A-198 Drs. H. RISWAN TONY DK F-PG ANGGOTA

DELEGASI

6 A-226 Ir. H. EKO SARJONO

PUTRO, MM

F-PG ANGGOTA

DELEGASI

7 A-261 Drs. H. ROEM KONO F-PG ANGGOTA

DELEGASI

8 A-337 IRVANSYAH, SIP F-PDIP ANGGOTA

DELEGASI

9 A-399 HJ. SADARESTUWATI,

SP., M.MA

F-PDIP ANGGOTA

DELEGASI

10 A-113 H. A. BAKRI HM., SE F-PAN ANGGOTA

DELEGASI

11 A-128 IR. SUNARTOYO F-PAN ANGGOTA

DELEGASI

3

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan kerja Panitia Kerja RUU Rumah

Susun Ke Italia adalah untuk mengetahui, mempelajari, mendapatkan

data dan informasi, mencari contoh, perbandingan, serta memperoleh

penjelasan secara langsung mengenai bagaimana pengaturan, kebijakan,

dan pelaksanaan mengenai perumahan dan Rumah Susun di negara

tersebut, dalam rangka mencari masukan sebagai bahan dalam

pembahasan RUU tentang Rumah Susun nantinya.

Beberapa masukan diharapkan diperoleh melalui kegiatan:

1. membuka akses, khususnya akses langsung untuk kerjasama di

bidang perumahan dan rumah susun dengan negara-negara tujuan,

yaitu Italia;

2. melakukan pengamatan dan mempelajari pengalaman dari negara

tujuan, khususnya terkait dengan permasalahan, formulasi kebijakan,

dan strategi dalam perumahan dan rumah susun; dan

3. memfasiltasi dan membuka kesempatan kerjasama dengan tujuan

untuk memperkuat dan memformulasi masukan bagi pembahasan

RUU Rumah Susun.

12 A-51 DRS. CHAIRUL ANWAR,

APT

F-PKS ANGGOTA

DELEGASI

13 A-284 CAPT. H.M. EPYARDI

ASDA, M.MAR

F-PPP ANGGOTA

DELEGASI

14 A-159 H. IMAM NAHRAWI, S.Ag F-PKB ANGGOTA

DELEGASI

15 A-22 GUNADI IBRAHIM F-

GERINDRA

ANGGOTA

DELEGASI

SEKRETARIAT

16 AAN YULIANINGSIH, S.Sos SEKRETARIAT

17 RICKO WAHYUDI, S.H. LEGAL DRAFTER

4

C. Waktu dan Lokasi

Waktu kunjungan kerja ke negara Italia diselenggarakan pada tanggal

26-30 Oktober 2010. Adapun pelaksanaan kunjungan kerja tersebut,

adalah:

1. Pertemuan dengan Duta Besar Rl beserta staf telah berlangsung pada

tanggal 27 Oktober 2010, bertempat di Wisma Indonesia. Pertemuan

dihadiri oleh seluruh Home Staff KBRI Roma. Pada kesempatan

tersebut Duta Besar Rl telah menjelaskan secara singkat mengenai

perkembangan hubungan bilateral Rl -Italia serta sekilas mengenai

masalah social housing di Italia.

2. Pertemuan dengan Komisi VIII Senat Italia, yang

menangani masalah tingkungan, infrastruktur dan transportasi

berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Ruang

Komisi VIII Senat Italia. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Komisi VIII

Senat Italia, Dr. Luigi Grille dan dihadiri oleh 15 orang Senator dari

Komisi VIII. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Ketua Komisi XIII

Senat Italia, Dr. Antonio D'Ali.

3. Pertemuan dengan Komisi VIII Chamber of Deputies Italia yang

menangani masalah Itngkungan, infrastruktur dan transportasi

berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Ruang

Komisi VIII Chamber of Deputies. Pertemuan dihadiri oleh Ketua

Komisi VIII Chamber of Deputies, Dr. Angelo Alessandri beserta 5

orang anggota Komisi VIII Chamber of Deputies.

4. Pertemuan dengan Kementerian Infrastruktur Italia berlangsung pada

tanggal 29 Oktober 2010 bertempat di Kementerian Infrastruktur

Italia. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Jenderal Housing Policies

Kementerian Infrastruktur Italia, Dr. Marcello Arredi dengan

didampingi oteh Direktur Illegal Practices, Dssa Gabriella Bagala dan

Direkur Experimental Sector, Ing. Ruopoli.

5. Pada tanggal 30 Oktober 2010, Delegasi Komisi V DPR Rl telah

mengadakan kunjungan lapangan ke Distrik Statedra di Milan, yaitu

lokasi pembangunan social housing di Milan Delegasi diterima dan

didampingi oleh Pejabat dari ALER, suatu lembaga yang dibentuk oleh

Pemerintah Daerah Lombardy yang menangani masalah social

housing.

5

II. PROFILE NEGARA ITALIA

A. UMUM

Nama Negara: Republik Italia

Ibu kota: Roma (2,8 juta jiwa penduduk)

Penduduk Negara: 60 juta (2009) dengan kontraksi sebesar -

0,05% dan kepadatan 196,1 orang per

km2.

Luas wilayah: 301.338 km2 (termasuk P. Sicilia 25.707

km2 dan P. Sardenia 24.089 km2, tetapi

tidak termasuk negara kecil San Marino dan

Vatikan yang terletak di Italia tengah)

Pulau: Sisilia 25.707 km2, Pulau Sardenia 24.089

km2. Terdapat pula pulau-pulau kecil

lainnya disepanjang garis pantai

semenanjung Italia.

Batas Negara: Sebelah utara dengan Swiss, Austria, dan

Slovenia; sebelah barat dengan Perancis

dan Laut Tyrhenia; sebelah Selatan dengan

Laut Mediterania; dan sebelah timur dengan

Laut Adreatik.

Kota-kota penting: Milan, Napoli dan Torino

Bahasa resmi: Italia

Suku bangsa: Italia (sekelompok kecil Jerman, Perancis

dan Slovenia-Italia di wilayah utara dan

Albania-Italia serta Yunani-Italia di wilayah

selatan).

Agama: Katolik Roma 90% (10% penganut

Protestan, Yahudi dan Islam). Penganut

Islam sekitar 1 juta (3% penduduk asli)

Hari Nasional: 2 Juni 1946

Lagu Kebangsaan: Fratelli D'Italia (Saudara Italia)

6

Bendera: Hijau, Putih, dan Merah (vertikal)

Keanggotaan

Pada Organisasi

Internasional

Utama: PBB, NATO, Uni Eropa, dan G8 (Italia sebagai

Presiden thn 2009)

Mata uang: Euro (€)

B. PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Bentuk negara: Republik

Konstitusi: Konstitusi tahun 1948

1. Parlemen

Terdiri atas dua kamar (bicameral) yaitu:

Senat (Senato della Repubblica) beranggotakan 315 senator. Ketua

Senat sekarang adalah Renato Schifani (Popolo della Liberta) yang

terpilih 29 April 2008.

7

Majelis Rendah (Camera dei Deputati) beranggotakan 630 orang.

Ketua Majelis Rendah sekarang adalah : Gianfranco Fini (Popolo della

Liberta) yang terpilih pada 30 April 2008.Kedua kamar tersebut memiliki

masa bakti selama 5 tahun.

2. Kepala Negara

Presiden Republik (Presidente della Repubblica) dengan masa jabatan 7

tahun dipilih melalui pemungutan suara oleh anggota-anggota Senat,

Majelis Rendah dan wakil-wakil Dewan Wilayah. Presiden memilih

Perdana Menteri, namun tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Presiden

saat ini adalah Giorgio Napolitano terpilih 15 Mei 2006.

3. Kepala Pemerintahan

Perdana Menteri (Presidente del Consiglio dei Ministri - Ketua Dewan

Menteri) diminta membentuk Kabinet (formatur) oleh Presiden setelah

berkonsultasi dengan Ketua Partai Politik, mantan Presiden, dan Ketua

Parlemen. Dalam waktu kurang dari 10 hari, susunan pemerintahan

baru harus diajukan ke Parlemen untuk mendapat dukungan suara

dalam pemilihan terbuka. Perdana Menteri saat ini adalah Silvio

Berlusconi terpilih pada tanggal 15 Mei 2008.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum berazas proporsional untuk memilih anggota Majelis

Rendah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu terakhir dilaksanakan

13-14 April 2008.

5. Koalisi Politik dan Partai

Partai-partai utama yang terwakili di parlemen adalah:

a. Pemerintah: Partai-partai Tengah Kanan, koalisi dari Popolo

della Liberta (PDL), Lega Nord (LN) dan Movement

for Autonomy (MpA).

b. Oposisi: Partai-partai Tengah Kiri, koalisi dari Partito

Democratico (PD) dan Italia dei Valori (IDV)

c. Di luar koalisi: di atas yaitu Unione di Centro (UdC).

8

6. Pemerintahan Daerah

Italia mendesentralisasikan sebagian wewenang pemerintahan pusat

kepada 3 tingkatan daerah administratif yaitu: wilayah (regione),

propinsi (provincia) dan kotamadia (comune). Italia terdiri dari 20

wilayah, termasuk 5 wilayah otonomi; yaitu Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,

Lombardia, Marche, Molise, piemonte, Puglia, Sardenia, Sicilia, Toscana,

Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta dan Veneto.

7. Politik Dalam Negeri

PM Silvio Berlusconi memfokuskan pemerintahnya pada penyelesaian

masalah-masalah dalam negeri yang dialami Italia akhir-akhir ini.

Dengan kabinet yang ramping dan didominasi oleh koalisi Popolo della

Liberta, Pemerintahan PM Berlusconi cenderung lebih stabil daripada

Pemerintahan sebelumnya di bawah PM Romano Prodi. Mitra Koalisi PDL,

yaitu LN memiliki peran yang lebih besar sebagai akibat kemenangannya

di pemilu regional bulan April 2010

Pemerintah PM Berlusconi mengambil kebijakan yang keras terhadap

imigran, termasuk dari negara UE lainnya. Pemerintah menganggap

imigran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berbagai tindak

kekerasan dalam masyarakat sehingga pergerakan imigran – terutama

dari Afrika dan Asia – perlu dibatasi atau kalau perlu dihentikan. Menteri

Luar Negeri Franco Frattini pada Mei 2008 menyatakan perlunya

memikirkan kembali kebijakan-kebijakan Italia yang memberikan

kebebasan bagi warga negara UE untuk tinggal di Italia.

Kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan antara

Italia dengan Komisi UE mengingat kebijakan tersebut bertentangan

dengan hak mendasar warga UE yaitu people movement. Akhir-akhir ini,

sentimen negatif terhadap warga Muslim yang tinggal di Italia juga

berkecenderungan meningkat.

8. Politik Luar Negeri

Secara umum, kebijakan luar negeri Italia untuk Asia di bawah

pemerintah PM Silvio Berlusconi masih meneruskan kebijakan

pemerintah sebelumnya, yang menempatkan Asia sebagai kawasan

prioritas bagi hubungan luar negeri Italia. Italia memandang Indonesia

sebagai negara yang berhasil mengkombinasikan Islam dengan

9

demokrasi. Jumlah penduduk dan kekuatan ekonomi yang besar dinilai

sebagai potensi bagi pengembangan kerjasama bilateral. Italia juga

memandang bahwa hubungan persahabatan Italia-Indonesia yang

selama ini berjalan dengan baik merupakan modal bagi kerjasama di

masa mendatang. Italia menegaskan bahwa perhatian negara tersebut

terhadap Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu.

C. EKONOMI

1. Perekonomian Umum

Ekonomi Italia sebagian besar ditopang oleh manufaktur barang-

barang konsumen berkualitas tinggi yang diproduksi oleh industri dan

perusahaan-perusahaan swasta skala kecil dan menengah berbasiskan

teknologi canggih (misalnya industri mesin, plastik dan karet). Lokasi

geografis bisnis dimaksud di wilayah Utara dan Barat Laut Italia

mempermudah upaya pengembangang dengan para mitra negara-

negara Eropa lainnya.

Sedangkan di wilayah bagian selatan – terutama di Napoli, Bari, dan

Brindisi – tersebar industri makanan dan tekstil/pakaian (yaitu,

industri yang bergantung pada sektor pertanian). Di pulau Sicilia

berkembang industri produk untuk perumahan. Sementara di pulau

Sardinia berkembang selain industri makanan, produk perumahan juga

tekstil/pakaian.

Kalangan pengusaha imigran yang saat ini memiliki jaringan bisnis

yang cukup luas, berpotensi menjadi salah satu sumber kekuatan

ekonomi Italia. Imigran yang berjumlah sekitar 3.5 juta memberikan

kontribusi sebesar 9.2% pada GDP Italia dan remittance yang dikirim

ke negara asal mencapai €6 miliar tahun 2007.

Perusahaan imigran, yang kebanyakan bergerak di bidang usaha kecil

dan menengah (UKM) menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja.

Oleh karena itu, Pemerintah Italia mulai menyadari akan pentingnya

pengelolaan secara tepat masalah integrasi penduduk imigran di Italia.

10

2. Data Umum Ekonomi

GDP: US$ 2,118 bilyar (2009)

GDP per capita: US$ 35.435 (2009)

Pertumbuhan GDP: -1% (2008); perkiraan -5,1% (2009)

dan 0,2% (perkiraan 2010)

Tingkat Inflasi: 0,8% (2009); perkiraan 1,5%

(2010).

Angkatan Kerja: 25,09 juta (2008)

Angka Pengangguran: 7,8% (2009); 8,4% (Juli 2010)

Kekayaan alam: Ikan, bahan kimia dan gas bumi

Produk Pertanian: Gandum, beras, anggur, zaitun,

jeruk, kentang, gula bit, kedelai,

daging sapi dan produk susu.

Industri: Pariwisata, mesin, besi dan baja,

kimia, pengolahan pangan, tekstil,

kendaraan bermotor, baju, sepatu dan

keramik.

Ekspor: US$ 546,9 milyar f.o.b. (2008); US$

412,4 milyar (2009) dan US$ 448,1

milyar (perkiraan 2010)

Komoditi ekspor: aksesoris kendaraan, obat-obatan,

kendaraan bermotor, alas kaki, suku

cadang kendaraan.

Negara tujuan ekspor: Jerman 12,8%, Perancis 11,2%,

Spanyol 6,5%, AS 6,3%, dan Inggris

5,3% (2008). Dominasi kelima negara

bertahan sampai pada data terakhir

Mei 2009.

Impor: US$ 546,9 milyar f.o.b. (2008);

perkiraan US$ 410,1 (2009) dan US$

443,9 (perkiraan 2010).

Negara asal impor : Jerman 16,7%,

11

Perancis 9,0%, China 6,7%, Belanda

5,4%, Belgia 4,5%, Spanyol 4,2%,

dan Inggris 3,5%.

Komoditi impor : Kendaraan bermotor, obat-obatan,

aksesoris kendaraan, perangkat

telefon.

3. Perkembangan Terakhir

Perekonomian Italia pada saat ini sedang mengalami dampak dari krisis

keuangan global yang sedang terjadi. Walaupun Pemerintah PM

Berlusconi pada awal krisis keuangan global terjadi merasa optimis

bahwa perekonomian Italia akan immune terhadap imbas krisis dan

dampak negatif yang akan dialami akan sangat minim, namun data-data

ekonomi yang dikeluarkan baik oleh Bank Central Italia maupun Bank

Central Eropa menunjukkan bahwa perekonomian Italia mengalami

resesi pada tahun ini; dan akan berlanjut beberapa tahun ke depan.

Bahkan sejumlah analis menyebutkan bahwa resesi di Italia yang akan

terjadi adalah resesi terburuk sejak tahun 1975.

Perihal utang (public debt) Italia yang tergolong besar diantara negara-

negara Uni Eropa lainnya (yaitu, jumlah hutang ketiga terbesar setelah

Amerika Serikat dan Jepang), Komisi Eropa telah memberikan batas

waktu bagi Italia sampai akhir 2012 untuk mengurangi defisit

anggarannya sehingga mencapai tingkat 3% sebagaimana diwajibkan

oleh Stability and Growth Pact Uni Eropa. Salah satu alasan dari

besarnya utang adalah tingginya bunga atas utang itu. Sedangkan

tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah merupakan beban tambahan

dalam melakukan penyesuaian anggaran.

Utang Italia mencapai 114,6% dari GDP di tahun 2009; diperkirakan

mencapai 120% di tahun 2010; dan 117,8% di tahun 2011. Sedangkan

defisit anggaran mencapai 5,3% di tahun 2009, diperkirakan 5,3% di

tahun 2010; serta 5,1% di tahun 2011.

12

D. SEKILAS TENTANG PERUMAHAH UMUM DI ITALIA

1. Perumahan Umum di Italia

Misi utama perumahan umum di Italia adalah untuk memberikan

tempat tinggal bagi warga Italia miskin dan kelas menengah

melalui cara penyewaan atau kepemilikan.

Sebelum tahun 1970, sektor perumahanan umum masih

merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan otonomi daerah

sangat terbatas. Reformasi tahun 1970 tetah memberikan otonomi

daerah yang luas bagi tiap provinsi untuk mengatur arah

kebijakan, tujuan, keuangan, dan modalitas, terkait perumahan

umum.

Terdapat tiga penyedia perumahan umum, yaitu sektor publik,

sektor koperasi, dan sektor swasta. Sektor publik pada umumnya

dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat atau Pemerintah Kota.

Sektor koperasi harus mendapatkan izin dan mengikuti peraturan

daerah lokasi dibangunnya rumah, sedangkan sektor swasta

beroperasi melalui tender publik.

Meskipun jumlah sektor swasta yang menyediakan perumahan

terus meningkat, Italia saat ini mengalami kekurangan perumahan

khususnya dan sektor publik. Jumlah perumahan umum saat ini

hanya mencakup 4-5% dari total perumahan di Italia yaitu kurang

dari 1 juta rumah.

2. Tren Pasar Perumahan Umum

Peningkatan permintaan penyewaan rumah telah disebabkan oleh

tingginya harga sewa dan juga ketertaatasan ketersediaan rumah.

Masalah ini dihadapi oleh mereka yang tidak memiliki rumah dan

tidak mampu untuk membeli rumah, serta mereka yang memiliki

rumah tetapi sangat kesulitan untuk merawat rumah tersebut.

75% warga yang menyewa rumah pada umumnya memiliki

pendapatan kurang dari €20.000 per tahun. Mereka yang tinggal

di kota besar mengeluarkan 50% dari pendapatan mereka untuk

menyewa rumah.

Tingginya biaya perawatan adalah masalah utama yang dihadapi

oleh para pemilik rumah, khususnya bagi para pensiunan yang

hanya mendapatkan kurang dari €500 per bulan.

13

Para penyedia perumahan pada umumnya lebih fokus kepada

pembangunan rumah susun dengan harga sewa yang stabil dan

murah. Dengan demikian, masyarakat akan mampu untuk tinggal

di rumah layak dengan harga sewa yang tidak terlalu mahal.

3. Perubahan demografi terhadap model perumahan

Tinggnya mobilitas, imigrasi, serta menurunnya jumlah keluarga

dan anggota keluarga, telah mendorong perubahan terhadap

model perumahan. Jumlah imigran di Italia saat ini mencapai lebih

dari 3 juta, dan 40% dari 8,4 juta warga Italia yang berumur 25-

34 tahun masih tinggal bersama orang tua. Pada tahun 2016,

jumlah warga di atas 64 tahun akan bertambah 20% menjadi 8-9

juta.

Perumahan yang dibangun tidak lagi hanya ditujukan untuk

keluarga tetapi juga untuk mereka yang masih sendiri, kalangan

muda, pelajar, dan lansia. Khusus untuk kaum lansia, konstruksi

rumah harus dilengkapi dengan fasilrtas teknis termasuk

kemudahan akses dan penggunaan teknologi domotic sesuai

dengan kondisi kesehatan dan pendapatan setiap penyewa,

Rumah untuk para imigran juga menjadi salah satu fokus dimana

para majikan yang mempekerjakan tenaga kerja juga memberikan

tempat tinggal bagi mereka yang sesuai dengan kebutuhan.

4. Kebijakan dalam pengembangan perumahan

Dana pembangunan perumahan yang baru pada umumnya

didapatkan dari penjualan perumahan yang telah dibangun

sebelumnya. Namun, rendahnya harga perumahan yang hanya

30% dari harga pasar sangat memberatkan pembangunan

perumahan baru. Hal ini berarti bahwa pembangunan perumahan

baru membutuhkan dana hasil dari penjualan tiga perumahan

sebelumnya.

Untuk menghadapi masalah tersebut, penyedia perumahan

melakukan diversifikasi usaha baik secara langsung maupun tidak

langsung yang dapat bersaing di pasaran melalui pendirian

perusahaan yang bergerak di bidang energi, jasa perencanaan,

manajemen kondominium, konstruksi rumah, dan aktifitas lainnya.

14

Penyedia perumahan terus mencari lokasi yang dapat

digunakan untuk pembangunan, khususnya di daerah-daerah

industri yang tidak lagi beroperasi. Selain perumahan, lokasi juga

dilengkapi dengan berbagai fasilitas jasa dan aktifitas ekonomis,

serta bantuan sosial dalam melakukan integrasi urban dan

meningkatkan partisipasi masyarakat.

III. LAPORAN PANITIA KERJA KOMISI V DPR RI KE ITALIA

Berikut merupakan laporan Panitia Kerja Kerja Komisi V DPR-RI dalam

rangka kunjungan kerja bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang

tentang Rumah Susun ke Italia

1. Delegasi Komisi V DPR RI, yang terdiri dari 15 orang anggota Komisi V

DPR Rl, telah melakukan kunjungan kerja ke Italia, pada tanggal 27 - 31

Oktober 2010. Delegasi dipimpin oteh Muhidin Mohamad SE, MBA, dari

Partai Golkar. Maksud kunjungan adalah dalam rangka mencari masukan

dari pihak-pihak terkait di Italia terkait kebijakan Italia mengenai social

housing, sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan RUU Rumah

Susun.

2. Selama berada di Italia, Delegasi Komisi V DPR Rl telah melakukan

serangkaian pertemuan sebagai berikut:

a. Pertemuan dengan Duta Besar Rl beserta staf telah berlangsung pada

tanggal 27 Oktober 2010, bertempat di Wisma Indonesia. Pertemuan

dihadiri oleh seluruh Home Staff KBRI Roma. Pada kesempatan

tersebut Duta Besar Rl telah menjelaskan secara singkat mengenai

perkembangan hubungan bilateral Rl -Italia serta sekilas mengenai

masalah social housing di Italia.

b. Pertemuan dengan Komisi VIII Senat Italia, yang menangani

masalah lingkungan, infrastruktur dan transportasi berlangsung pada

tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Ruang Komisi VIII Senat Italia.

Pertemuan dihadiri oleh Ketua Komisi VIII Senat Italia, Dr. Luigi Grille

dan dihadiri oleh 15 orang Senator dari Komisi VIII. Dalam pertemuan

tersebut hadir pula Ketua Komisi XIII Senat Italia, Dr. Antonio D'Ali.

c. Pertemuan dengan Komisi VIII Chamber of Deputies Italia yang

menangani masalah lingkungan, infrastruktur dan transportasi

15

berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Ruang

Komisi VIII Chamber of Deputies. Pertemuan dihadiri oleh Ketua

Komisi VIII Chamber of Deputies, Dr. Angelo Alessandri beserta 5

orang anggota Komisi VIII Chamber of Deputies.

d. Pertemuan dengan Kementerian Infrastruktur Italia berlangsung pada

tanggal 29 Oktober 2010 bertempat di Kementerian Infrastruktur

Italia. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Jenderal Housing Policies

Kementerian Infrastruktur Italia, Dr. Marcello Arredi dengan

didampingi oteh Direktur Illegal Practices, Dssa Gabriella Bagala dan

Direkur Experimental Sector, Ing. Ruopoli.

3. Pada rangkaian pertemuan dengan counterpart di Italia, Ketua Komisi

VIII Senat Italia dan Chamber of Deputies serta Direktur Jenderal

Housing Policies Kementerian Infrastruktur Italia, masing-masing

telah menyampaikan simpati dan turut berbelasungkawa atas

jatuhnya korban bencana alam Tsunami di Mentawai dan Gunung Merapi

di Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Ketua Delegasi Komisi V DPR Rl,

Muhidin Mohamad Said, SE, MBA menyampaikan terima kasih atas

pemyataan duka cita dan simpati yang diberikan.

4. Ketua Delegasi Komisi V DPR Rl telah menjelaskan maksud kunjungan,

yaitu dalam rangka mencari masukan terkait dengan social housing,

mengingat saat ini DPR Rl sedang membahas Rancangan Undang-undang

Tentang Rumah Susun. Oleh karena itu untuk penyelesaian

pembahasannya, Komisi V DPR Rl ingin mendapatkan masukan dari

pengalaman beberapa negara, termasuk dan pengalaman Italia.

5. Dari serangkaian pertemuan tersebut di atas, terkait dengan social

housing di Italia, Komisi V DPR Rl telah memperoleh penjelasan sebagai

berikut:

a. Masalah social housing di Italia merupakan kebijakan dasar

Pemerintah Italia. Kebijakan tersebut rnemiliki sejarah panjang.

Hingga saat ini sudah terdapat sebanyak 30 perundang-undangan

yang mengatur mengenai masalah social housing baik di tingkat pusat

maupun regional. Namun dirasakan bahwa legislasi yang ada masih

belum dapat menjawab tantangan yang dihadapi sehingga Italia

memerlukan adanya suatu policy yang lebih modern terkait dengan

social housing.

16

b. Kebijakan mengenai social housing di Italia diprioritaskan untuk

memenuhi basic needs. Dahulu masalah social housing ini merupakan

beban dari Pemerintah Pusat. Namun sejak tahun 1970-an,

masalah social housing ini telah didelegasikan kepada Pemerintah

Daerah (Pemerintah Regional). Negara hanya mengatur hal-hal yang

terkait dengan aturan-aturan umum (general rules). Disamping itu,

Pemerintah Pusat hanya melakukan kontrol apakah aturan-aturan

yang terkait dengan social housing tersebut telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang ada, termasuk dalam hal tata ruang.

c. Total penduduk Italia yang berjumlah 60 juta jiwa, lebih dari 80 %

nya sudah rnemiliki rumah dengan berbagai macam skema

kepemilikannya. 10 % masih menyewa dan sekitar 1 juta orang yang

tinggal pada social housing. Saat ini masih terdapat antara 1 sampai

2 juta orang yang masih perlu mendapatkan bantuan fasiiitas social

housing dan Pemerintah Italia.

d. Terkait dengan social housing, kebijakan utama diperuntukkan kepada

low income people dengan pola kepemilikan melalui social rental

housing. Kriteria untuk mendapatkan fasilitas social housing terkait

dengan income ceilings, daftar tunggu yang dimiliki oleh pemerintah

daerah dengan menekankan kepada skala prioritas.

e. Mekanisme pembiayaan, social housing di Italia dapat diperoleh

melalui fasilitas perbankan serta subsidi dari pemerintah pusat dan

pemerintah regional. Masalah pengelolaan social housing ini

melibatkan banyak institusi, yaitu municipality, perbankan, koperasi

serta pihak swasta lainnya. Mayoritas masyarakat Italia

mendapatkan kepemilikan social housing nya dengan

mendapatkan skema facilitated houses ownership dan kebijakan

mengenai social housing ini akan tetap diteruskan dan dikembangkan

oleh Italia.

f. Saat ini Italia telah melakukan revitalisasi mengenai kebijakan social

housing ini dan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah

melalui kebijakan pembentukan National Fund sebesar € 1.900

milyar, yang memungkinkan masyarakat Italia untuk memperoleh

rumah yang terjangkau. Terkait dengan hal ini, masing-masing

municipality mendapatkan alokasi dana sebesar € 100 juta.

17

Pengelolaan untuk pembangunan social housing, 50% diupayakan

oleh pihak swasta dan 50 % didanai oleh pihak municipality.

g. Salah satu kebijakan yang dikembangkan di Italia adalah bahwa

pembangunan perumahan menerapkan konsep high quality housing

serta dengan menerapkan energy saving scheme.

h. Masalah social housing di Italia telah mendapatkan perhatian dari

Pemerintah sejak lebih dari 50 tahun lalu. Terkait dengan hal ini,

Pemerintah Lokal atau Pemerintah Daerah telah menginvestasikan

dana dalam jumlah yang sangat besar untuk pembangunan social

housing.

i. Pada awalnya pengembangan social housing di Italia adalah dengan

melakukan pengembangan ke daerah pinggiran sehingga

mempersempit lahan-lahan pertanian. Namun dengan semakin

berkembangnya pembangunan perumahan di perkotaan dan daerah

pinggiran maka febih dari 12,000 apartment yang tidak terjual

(unsold). Oleh karena itu, Italia akan memaksimalkan unsold

apartments untuk dapat dimasukkan ke dalam program social housing

sehingga masyarakat yang berpendapatan rendahpun mendapatkan

hak kepemilikan rumah.

j. Saat ini Pemerintah Italia telah menginvestasikan dana sebesar, € 1,5

milyar untuk pengembangan social housing. Mekanisme yang

digunakan untuk mendapatkan fasilitas social housing adalah dengan

cara pembebasan pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah

sehingga marnpu membayar cicilan rurnah. Selain itu, kekurangannya

akan dibantu oleh negara.

k. Terkait dengan social housing, pemerintah regional dan pemerintah

provinsi serta pemerintah daerah masing-masing aktif menyusun

kebijakan terkait dengan social housing dan mengajukan anggaran

yang diperiukan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah propinsi

ke pemerintah pusat. Kemudian anggaran tersebut di bahas di

Parlemen.

l. Terkait dengan masalah social housing ini, Pemerintah akan

melakukan intervensi dalam dua hal, yaitu yang menyangkut

masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah (very low income

people) serta masyarakat yang berpenghasilan lebih baik, namun

18

tidak mampu untuk membeli rumah. Negara akan memberikan subsidi

kepada kedua kelompok masyarakat tersebut agar dapat membeli dan

memiliki rumah. Untuk kelompok yang kedua dapat memiliki rumah

melalui bantuan koperasi yang nantinya akan menjadi pemilik rumah

tersebut.

m. Pada tahun 2009, Pemerintah Italia telah mengeluarkan suatu sistim

baru, yaitu National Plan for Social Housing. Sistim yang digunakan

merupakan kombinasi sistim-sistim yang sudah ada selama ini. Melalui

sistim ini, Pemerintah mentransfer dana langsung kepada badan-

badan khusus di daerah yang bertanggung jawab mengenai masalah

social housing. Disamping itu, Pemerintah Pusat menyediakan dana

melalui National Fund dan Pemerintah Daerah pun menyediakan Local

Fund khusus untuk social housing.

n. Pemerintah juga membentuk Real Estate Fund. Melalui Real Estate

Fund ini, pihak swasta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi

melakukan penyediaan social housing dengan bermitra kepada

pemerintah daerah. Dengan keikutsertaan saham pemerintah daerah

dalam pembangunan social housing maka memungkinkan masyarakat

kurang mampu untuk turut membeli rumah dan masa kontrak

umumnya selama 30 tahun.

6. Pada tanggal 30 Oktober 2010, Delegasi Komisi V DPR Rl telah

mengadakan kunjungan lapangan ke Distrik Statedra di Milan, yaitu

lokasi pembangunan social housing di Milan Delegasi diterima dan

didampingi oleh Pejabat dari ALER, suatu lembaga yang dibentuk oleh

Pemerintah Daerah Lombardy yang menangani masalah social housing.

Beberapa informasi yang diperoleh pada kunjungan tersebut adafah

sebagai berikut:

a. ALER Milano adalah perusahaan real estate terbesar di Eropa, yang

menangani pembangunan sebanyak 100.000 social housing dan

ditempati oleh sekitar 300.000 orang. ALER Milano telah ditunjuk oleh

Pemerintah Regional Lombardy, Propinsi Lombardy, municipalities dan

pihak-pihak terkaitnya lainnya yang terkait dengan yayasan social

housing untuk menangani pembangunan social housing di Milan.

b. Statedra District memiliki luas sebesar 52.000 m2 dengan jumlah

rumah untuk social housing sebanyak 1.500 rumah. Total investasi

yang dikeluarkan untuk proyek tersebut adalah sebesar € 42 juta.

19

c. Pembangunan yang dilakukan adalah dengan merestorasi bangunan-

bangunan lama atau melakukan pembangunan bangunan baru

Bangunan yang dibangun berkisar antara 37 - 60 m2, maksimum 2

kamar tidur. Harga sewa rata-rata untuk ukutan 37 m2 adalah

sebesar € 120 per bulan termasuk listrik, air dan gas.

d. Sedangkan bagi yang tinggal di Panti Jompo, keluarga atau yang

bersangkutan akan menanggung sebesar 50 % dari harga sewa, yaitu

sebesar € 1.000 per bulan, yang akan dibayar melalui pensiun yang

bersangkutan atau dibayar oleh anggota keluarganya. Sedangkan 50

% nya lagi akan disubsidi oleh Pemerintah Daerah atau municipalities.

e. Kunjungan diakhiri dengan peninjauan/inspeksi ke panti jompo serta

social housing untuk masyarakat tidak mampu.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan delegasi Panitia

Kerja Komisi V DPR-RI, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, untuk

memberikan masukan bagi pembahasan RUU Rumah Susun, yaitu:

1. Aspek kunci dari sektor perumahan rakyat di Itali adalah adanya

desentralisasi tanggung jawab dalam penyediaan perumahan kepada

setiap daerah. Sebelum tahun 1970, otonomi daerah sangatlah

terbatas, mengingat anggaran mereka sangatlah terbatas pada

kiriman dari pemerintah pusat. Sejak reformasi 1970 yang

merupakan titik balik yang sangat dratis, semua kompetensi telah

dikembalikan ke daerah-daerah, yang saat ini harus menentukan

sendiri tujuan kebijakan mereka terkait kegiatan, tujuan dan

pembiayaan dan menentukan modalitas untuk melakukan intervensi

ataupun memberikan bantuan.

2. Masalah social housing di Italia merupakan kebijakan dasar

Pemerintah Italia. Kebijakan tersebut rnemiliki sejarah panjang.

Hingga saat ini sudah terdapat sebanyak 30 perundang-undangan

yang mengatur mengenai masalah social housing baik di tingkat pusat

maupun regional. Namun dirasakan bahwa legislasi yang ada masih

belum dapat menjawab tantangan yang dihadapi sehingga Italia

20

memerlukan adanya suatu policy yang lebih modern terkait dengan

social housing.

3. Terdapat 3 jenis penyedia perumahan rakyat (social housing) yakni

pelaku sektor public, koperasi (kerjasama) dan pelaku sector swasta.

4. Kelangkaan perumahan yang terjangkau untuk disewa membuat

pemerintah mempertimbangkan dua kategori utama pemilik rumah;

yakni mereka yang tidak memilki rumah atau mereka yang akan

membutuhkan rumah tinggal dalam waktu dekat namun tidak mampu

menjangkau/mengakses perumahan karena harga pasar, dan mereka

yang saat ini sudah memiliki rumah tinggal sendiri tapi mengalami

kesulitan karena tingginya biaya penggunaan dan pemeliharaan atau

tingginya biaya pembayaran hipotek.

5. Terkait dengan social housing, pemerintah regional dan pemerintah

propinsi serta pemerintah daerah masing-masing aktif menyusun

kebijakan terkait dengan social housing dan mengajukan anggaran

yang diperiukan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah propinsi

ke pemerintah pusat. Kemudian anggaran tersebut di bahas di

Parlemen.

6. Pada tahun 2009, Pemerintah Italia telah mengeluarkan suatu sistim

baru, yaitu National Plan for Social Housing. Sistim yang digunakan

merupakan kombinasi sistim-sistim yang sudah ada selama ini.

Melalui sistim ini, Pemerintah mentransfer dana langsung kepada

badan-badan khusus di daerah yang bertanggung jawab mengenai

masalah social housing. Disamping itu, Pemerintah Pusat

menyediakan dana melalui National Fund dan Pemerintah Daerah pun

menyediakan Local Fund khusus untuk social housing.

21

V. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi V DPR-RI

ke Italia yang dilaksanakan dari tanggal 26-30 Oktober 2010. Semoga

dapat memberikan wawasan, sumbangan pikiran, serta masukan yang

berharga bagi pembahasan RUU Rumah Susun.

Jakarta, November 2010

KETUA TIM KUNKER PANITIA KERJA

KOMISI V DPR-RI KE ITALIA

H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, SE, MBA.

No. Anggota : A-271