LAPORAN

KUNJUNGAN DPR RI DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1439 H / 2018 M

KE ARAB SAUDI

MASA SIDANG V TAHUN 2017-2018

TANGGAL 10 - 28 AGUSTUS 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

TIM KUNJUNGAN KERJA 3

BAB I KERANGKA ACUAN

BAB II OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

14

18

BAB III HASIL KUNJUNGAN TIM PENGAWASAN DPR RI

TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN

1439H/2018M

21

BAB IV UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

27

BAB V PENUTUP

31

3

DAFTAR NAMA KUNKER PENGAWASAN DPR RI TERHADAP PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

IBADAH HAJI TAHAP II KE ARAB SAUDI TAHUN 1439 H/2018 M

Nomor Nama Jabatan Dapil

No. Anggota

1. A-347/F-GER Fadli Zon, S.S., M.Sc. Wakil Ketua DPR RI/

Ketua Tim Jabar V

2. A-495/F-PAN Dr. M. Ali Taher, SH., M.Hum Ketua Banten II

3. A-343/F-GER Dr. Ir. H. D. Sodik Mudjahid, M.Sc.

Waketua Komisi VIII Jabar I

4. A-98/F-PKS H. Iskan Qolba Lubis, MA Waketua Komisi VIII Sumut II

5. A-175/F-PDIP Hj. Alfia Reziani Anggota Komisi VIII Jateng V

6. A-129/F-PDIP Alex Indra Lukman Anggota Komisi VIII Sumbar I

7. A-213/F-PDIP H. Rachmat Hidayat, S.H. Anggota Komisi VIII NTB

8. A-256/F-PG Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M Anggota Komisi VIII Jabar

9. A-274/F-PG Hj.Endang Maria Astuti, S.Sg,SH Anggota Komisi VIII Jateng IV

10. A-345/F-GER H. Ir. Ahmad Riza Patria, MBA Anggota Komisi VIII Jabar III

11. A-407/F-PD H Syofwatillah Mohzaib, S.Sos.I Anggota Komisi VIII Sumsel I

12. A-443/F-PD Ir. Nanang Samodra, K.A., M.Sc. Anggota Komisi VIII NTB

13. A-494/F-PAN Yandri Susanto, S.Pt Anggota Komisi VIII Banten II

14. A-60/F-PKB Drs. H. Bisri Romli,MM Anggota Komisi VIII Jateng X

15. A-524/F-PPP KH Muslich Z.A. Anggota Komisi VIII Jateng VI

16. A-18/F- Nasdem Drs. Hasan Aminuddin, M.Si Anggota Komisi VIII Jatim II

17. A-186/F-PDIP Mohammad Idham Samawi Anggota Komisi V DIY

18. A-319/F-PG Drs. H. Ibnu Munzir Anggota Komisi V Sulbar

19. A-349/F-GER drg. Putih Sari Anggota Komisi IX Jabar VII

20. A-40/F-PKB Handayani, SKM Anggota Komisi IX Jambi

21. IV/c Muhammad Dimyati Soedja Karosid I Biro Persidangan

22. IV/a Sigit Bawono Prasetyo Kabag Setkom VIII DPR RI

23. III/c Husnul Latifah Nur Sekretariat Setkom VIII DPR RI

24. III/c Sumarman Samiyo Warsito Sekretariat Setkom VIII DPR RI

25. Adi Wicaksono Tenaga Ahli Setkom VIII DPR RI

26. Supratman Ajudan Pimpinan DPR RI

27. Rachmanda Primayuda Tenaga Ahli Pimpinan DPR RI

4

BAB I

KERANGKA ACUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan

pelaksanaan ibadah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan

jemaah yang harus dikelola berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan

akuntabilitas dengan prinsip nirlaba sehingga jemaah dapat menunaikan

ibadah haji sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama Islam. Untuk

menunaikan ibadah haji para jemaah harus mengeluarkan biaya yang tidak

sedikit dan waktu yang lama sehingga diharapkan pelayanan, pembinaan dan

perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat optimal.

Rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada dasarnya

meliputi pendaftaran, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),

pengurusan paspor, pengurusan visa, pembinaan/bimbingan calon jemaah

haji, rekruitmen petugas haji, pelayanan kesehatan, pelayanan konsumsi,

pelayanan transportasi dan pelayanan akomodasi. Rangkaian kegiatan harus

sesuai dengan tuntutan Undang-Undang dan juga mengacu kepada prinsip-

prinsip manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan dan pengontrolan.

Perlu disampaikan bahwa dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan penyelenggaraan ibadah

haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas

dengan prinsip nirlaba.

Dalam pelaksanaannya diupayakan setiap tahun terjadi peningkatan

kualitas pelayanan kepada Jemaah haji, mengingat bahwa penyelenggaraan

ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab

pemerintah.

Penyelenggaraan ibadah haji sesuai pasal 3 Undang Undang No.13 Tahun

2008 bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan

yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat

menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

5

Untuk itu dalam rangka menjalankan tugas fungsi pengawasan tersebut

dipandang perlu melakukan kunjungan lapangan sebagai pelaksanaan fungsi

pengawasan dan untuk mendapatkan informasi langsung tentang

penyelenggaraan ibadah haji yang sedang dilakukan oleh pihak pemerintah.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka Pengawasan

Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439H/2018M berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A

ayat (1), “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi

anggaran dan fungsi pengawasan.”

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan

DPD yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan

undang-undang No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPR, dan DPD Pasal 70

ayat (3), “Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan

atas pelaksanaan undang-undang dan APBN”.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah

Haji sebagaimaba telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun

2009, Pasal 3, “Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi

Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai

dengan ketentuan ajaran agama Islam”.

C. URGENSI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja DPR RI dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan

Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439H/2018M ke Arab Saudi yang terdiri dari

Komisi VIII, Komisi V dan Komisi IX bermaksud mendapatkan data dan fakta

riil di Arab Saudi terkait permasalahan yang dihadapi oleh para jemaah haji

Indonesia sehingga diperoleh gambaran nyata terkait permasalahan haji

sebagai bahan untuk pengawasan sehingga pelaksanaan haji Tahun

1439H/2018M dapat berjalan lebih optimal.

6

Selain itu, data dan fakta dari kunjungan pengawasan akan digunakan

untuk bahan-bahan rapat kerja di DPR RI dan untuk pengambilan kebijakan

terkait peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya di

Komisi VIII.

D. TUJUAN

Tujuan kunjungan kerja Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan

Ibadah Haji 1439H/2018M adalah untuk:

a. Memastikan bahwa pemerintah memberikan pembinaan, pelayanan, dan

perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji.

b. Mengumpulkan informasi dan data tentang permasalahan peyelenggaraan

ibadah haji.

c. Merumuskan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji yang

akan disampaikan kepada pemerintah.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka Pengawasan

Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439H/2018M ke Arab Saudi terbagi menjadi 2

Tahap yaitu :

1. Tahap I dilakukan pada tanggal 9 - 28 Agustus 2018.

2. Tahap II dilakukan pada tanggal 10-28 Agustus 2018.

F. OBJEK PENGAWASAN HAJI

Sesuai dengan tujuan di atas, maka materi yang diharapkan diperoleh dari

pengawasan persiapan Haji tahun 1439H/2018M, antara lain :

1. Pemondokan untuk penyelenggaraan Ibadah haji tahun 1439H/2018M.

2. Penanganan transportasi untuk penyelenggaraan Ibadah haji

tahun1439H/2018M.

3. Penanganan katering untuk penyelenggaraan Ibadah haji tahun

1439H/2018M.

4. Penanganan kesehatan untuk penyelenggaraan Ibadah haji tahun

1439H/2018M.

5. Pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan jamaah haji untuk tahun

1439H/2018M.

7

BAB II

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1439H/2018M

Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan

administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan

Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

Adapun Hak Jemaah Haji, tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor

13 Tahun 2008, yaitu bahwa Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di

perjalanan, maupun di Arab Saudi;

b. Pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan

yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab

Saudi;

d. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;

e. Dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan

f. Pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air,

di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Tentang kuota Jemaah haji, pada tahun 1439H/2018M berdasarkan MOU

pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi pada tanggal 23 Januari

2017 kuota haji Indonesia sebanyak 211.000 orang dan mendapat tambahan

sebesar 10.000 orang sehingga menjadi 221.000 orang. Kuota haji tersebut terdiri

dari 204.000 untuk jemaah haji reguler dan 17.000 untuk jemaah haji khusus.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 2017 tentang penetapan

kuota haji Indonesia Tahun 1438H/2017M ditetapkan kuota jemaah haji reguler

204.000 (92,3%) dan 17.000 jemaah haji khusus (7,7%).

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini ditetapkan rata-rata

sebesar Rp.35.235.602,- atau naik sebesar Rp.345.290,- dibandingkan dengan

tahun lalu sebesar Rp. 34.890.312,-dengan BPIH jemaah tertinggi adalah

embarkasi makassar sebesar Rp.39.507.741,- dan terendah embakasi aceh

sebesar Rp.31.090.010,-. Sedangkan besaran Biaya Tim Petugas Haji Daerah

8

(TPHD) embarkasi makassar Rp.67.214.586,- dan embarkasi aceh

Rp.58.796.855,-. Biaya TPHD ini mencerminkan biaya tidak disubsidi oleh

Pemerintah sehingga bisa terlihat selisih biaya yang semestinya dibayar oleh

jemaah haji sebesar Rp.27.706.845,- dari yang dibayarkan.

Selanjutnya anggaran dari Indirect Cost pada tahun 2018 sebesar Rp.

6.327.941.577.970,- selanjutnya ada penambahan komponen safeguarding

sebesar Rp.567.680.885.076,- yang diperuntukan terjadinya selisih kurs dan biaya

untuk haji khusus. Kenaikan anggaran dari indirect cost ini tentu saja harus diikuti

dengan peningkatan nilai manfaat dana kelola haji dan kenaikan bertahap BPIH

jemaah haji sehingga mampu menyeimbangkan neraca keuangan haji.

Perbandingan Kuota dan BPIH Jemaah Haji

NO URAIAN 1437H/2016M 1438H/2017M 1439H/2018

1. Kuota a. Reguler b.Khusus

168.800 155.200

13.600

221.000 204.000

17.000

221.000 204.000

17.000

2. BPIH reguler a.Indirect Cost b. rata2 IC c. rata2 BPIH

Rp.34.641.304 3.941.988.381.348

Rp.25.399.409 Rp.60.040.713

34.890.312 5.486.881.475.537

26.896.477 61.786.789

35.235.602 6.895.622.463.046

33.802.071 69.037.673

Rincian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018M berdasarkan embarkasi

No. Embarkasi Haji BPIH

a. Embarkasi Aceh 31.090.010,-

b. Embarkasi Medan 31.840.375,-

c. Embarkasi Batam 32.456.450,-

d. Embarkasi Padang 33.068.245.-

e. Embarkasi Palembang 33.529.675,-

f. Embarkasi Jakarta 34.532.190,-

g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) 34.532.190,-

h. Embarkasi Solo 35.933.275,-

i. Embarkasi Surabaya 36.091.845,-

j. Embarkasi Banjarmasin 38.157.084,-

k. Embarkasi Balikpapan 38.525.445,-

l. Embarkasi Makassar 39.507.714,-

m. Embarkasi Lombok 38.798.30,-

Organisasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi organisasi permanen dan

organisasi non permanen. Menteri Agama sebagai koordinator sekaligus Amirul

9

Hajj dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah serta Sekretaris Jenderal

Kementerian Agama Sebagai penanggung jawab yang didukung oleh struktur

organisasi panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) yang meliputi Kepala daerah

kerja (Kadaker) Bandara, Makkah dan Madinah serta tingkat sektor-sektor

dibawah koordinasi kadaker. Sedangkan petugas kloter yang menyertai jemaah

terdiri dari 5 orang; yang berasal dari Kementerian Agama 2 orang yaitu ketua

kloter dan satu pembimbing ibadah dan dari kementerian kesehatan 3 orang yang

terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. Jumlah kloter pada musim haji tahun ini

sebanyak 511 kloter. Realisasi jumlah jemaah haji reguler yang tiba di Arab Saudi

dimulai tanggal 17 juli sampai 15 agustus 2018 tercatat sebesar 203.351 orang

yang terdiri dari gelombang I dengan 218 kloter sebanyak 87.863 orang,

gelombang II dengan 293 kloter sebanyak 115.488 orang.

Profil jemaah haji reguler perempuan sebesar 112.819 orang atau 55,5%

dan laki-laki 90.532 orang atau 44,5%. Pengalaman jemaah yang sudah pernah

berhaji adalah sebesar 200.369 orang atau 98,5% belum pernah berhaji. Riwayat

pendidikan jemaah haji lulusan sekolah dasar (SD) sebesar 66.283 orang atau

32%, lulusan sekolah menengah atas (SMA) 49.663 atau 24,4%, lulusan sarjana

42.577 orang atau 20,9% dan lulusan sekolah menengah pertama (SMP) 24.616

orang atau 12,1%. Usia jemaah haji antara 51-60 tahun menempati urutan

tertinggi sebanyak 71.871 orang atau 35,4%, usia antara 41-50 tahun sebanyak

54.132 orang atau 26,6%, usia antara 61-74 tahun sebanyak 47.397 orang atau

23,3%, usia dibawah 41 tahun sebanyak 22.577 orang atau 11,1% dan usia diatas

74 tahun sebanyak 7.374 orang atau 3,6%.

Aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan baik selama di tanah air

dan di Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia adalah tugas pemerintah.

Pengawasan selama di Arab Saudi akan difokuskan kepada fasilitas-fasilitas dan

pelayanan yang menjadi Hak Jemaah Haji sesuai dengan kesepakatan pada

Pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1439H/2018M

antara pemerintah dan DPR RI, yaitu pada fasilitas Pemondokan, Katering

konsumsi, Transportasi (Udara dan Darat), fasilitas kesehatan bagi jemaah haji,

pelayanan bimbingan, petugas haji, pelaksanaan arafah-muzdalifah-mina dan

perlindungan jemaah haji.

10

A. Transportasi

Pada musim haji tahun ini jemaah haji Indonesia menggunakan 2 maskapai

penerbangan yaitu Garuda Indonesia dan Saudia Arabia Airline. Semua jemaah

haji Indonesia gelombang 1 akan mendarat langsung di Bandara Amir Muhammad

Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah dan kepulangan melalui bandara KAAIA Jeddah

dan jemaah haji gelombang II akan mendarat di King Abdul Aziz Jeddah

International Airport (KAAIA) dan kepulangan melalui bandara AMAA Madinah.

Dengan menggunakan pesawat khusus haji (Charter Flight) kedua

maskapai mengangkut keberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari

embarkasi haji sampai ke Arab Saudi dan sebaliknya. Biaya penerbangan jemaah

haji merupakan biaya terbesar dari penyelenggaraan ibadah haji dengan biaya

rata-rata sebesar Rp27.495.842,-.

Kebijakan alokasi jumlah jemaah haji yang diangkut bagi kedua maskapai

hendaknya ditinjau ulang kembali dengan memperhatikan on time perfomance,

biaya penerbangan setiap jemaah, pelayanan tambahan bagi jemaah dan

memberikan kesempatan kepada maskapai lainnya. Kebijakan jenis pesawat juga

perlu dipertimbangkan ulang agar mampu menekan jumlah kloter penerbangan.

Transportasi antar kota perhajian diberikan kepada jemaah haji pada rute-

rute sebagai berikut yaitu bandara madinah-pemondokan madinah, madinah-

makkah, jeddah-makkah, makkah-jeddah, makkah-madinah dan pemondokan

madinah-bandara madinah. Layanan ini menggunakan bus dengan spesifikasi

minimal produksi tahun 2013,kapasitas 47 seat, dilengkapi dengan AC, toilet,

bagasi bawah, kulkas dan air minumnya, pengeras suara, alat pemadam

kebakaran, GPS, alat pemecah kaca dan kotak P3K. kondisi bus telah dilakukan

upgrade dari kendaraan yang disediakan oleh muassasah. Perlu diperhatikan

ketersediaan bus cadangan apabila terjadi kerusakan bus yang mogok dan supir

yang bisa berbahasa indonesia agar tidak tersasar serta manajemen koper

jemaah agar tidak hilang maupun nyasar ke tempat tujuan yang berbeda.

Sedangkan transportasi bus shalawat disediakan bagi jemaah haji yang

menempati pemondokan yang berjarak >1.500 meter dengan waktu beroperasi 24

jam setiap harinya. Ada 12 rute angkutan bus shalawat di makkah yang masing-

masing bus akan ditempel stiker rute dan jemaah akan mendapatkan ukuran kartu

nama sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya. Wilayah dengan jarak di bawah

11

1.500 meter yang mendapat layanan angkutan shalawat ada 15 hotel dengan

17.010 jemaah haji.

Kendala pada banyaknya rute mengakibatkan ketersediaan bus sebesar

370 bus pada saat dibutuhkan oleh jemaah haji saat akan berangkat ke masjidil

haram menjadi kurang dan karena kondisi kemacetan lalu lintas di mekkah

membuat jemaah lebih lama menunggu bus datang. Saat waktu arafah-mina bus

tidak beroperasi dari tanggal 6-14 dzulhijjah 1439 H atau tanggal 17-25 agustus

2018 atau 9 hari membuat jemaah haji kesulitan untuk berangkat ke masjidil

haram sehingga jemaah banyak yang menggunakan transportasi lain dengan

risiko adanya biaya yang lebih tinggi yang harus dibayar dan tersesat. Untuk itu

perlu ada kebijakan yang lebih terkonsentrasi untuk pemondokan jemaah haji agar

tidak terlalu banyak rute bagi bus shalawat. Banyaknya rute juga menyita untuk

lebih banyak petugas transportasi yang mengatur sehingga mengurangi

kebutuhan petugas haji di pos yang lain.

Layanan transportasi antar kota madinah-makkah sebanyak 2.032

bus,bandara KAAIA jeddah-mekkah sebanyak 2.650 bus dan bandara AMAA

madinah-madinah sebanyak 2.091 bus. Untuk layanan bus mekkah-arafah

sebanyak 1.470 bus, mina-mekkah 1.470 bus, arafah- mudalifah sebanyak 490

bus dan musdalifah-mina sebanyak 350 bus. Khusus untuk muzdalifah-mina

ketersediaan bus dikurangi dengan alasan menghindari kemacetan, namun

membuat jemaah lebih lama menunggu di muzdalifah untuk ke mina, dengan

kondisi berada di area yang terbuka tidak ada tenda. Untuk itu perlu di kaji kembali

ketersediaan bus dari muzdalifah menuju mina agar jemaah dapat diberangkatkan

dengan perhitungan waktu yang sesuai.

Layanan angkutan Masyair sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Pemerintah Arab Saudi yang dilaksanakan naqabah. Rute angkutan Masyair

meliuti Makkah-arafah, arafah-muzdalifah, muzdalifah-mina dan mina-makkah.

Tanggal beroperasi bus masyair tgl 8-13 dzulhizzah 1439H.

B. Pemondokan

Pemondokan sesuai dengan keputusan dirjen penyelenggara haji dan

umrah No.55 tahun 2017 tentang pedoman penyediaan akomodasi jemaah haji

Indonesia di Arab Saudi tahun 1438H/2017M standar akomodasi harus memiliki

12

kualitas bangunan dengan kondisi baik dan layak, lift yang memadai dan layak,

lobi dengan luas minimal 50m2 untuk wilayah makkah, lobi dengan kondisi yang

baik dan layak untuk wilayah madinah, tersedia penerangan yang cukup, genset

untuk cadangan listrik dan memiliki tangga darurat. Kelengkapan teknis

akomodasi harus memiliki Air Conditioner (AC) di lobi, resepsionis dan televisi.

Kelengkapan kamar tidur terdiri dari AC, tempat tidur, kasur yang baik dan tebal,

bantal, seprai dan selimut. Kelengkapan kamar mandi terdiri dari perlengkapan

mandi dan kloset. Kelengkapan musholla untuk wilayah makkah terdiri dari AC,

karpet dan tempat wudhu. Serta kelengkapan ruang makan terdiri dari meja, kursi,

tempat cuci tangan dan tempat sampah.

Wilayah akomodasi di makkah meliputi 11 sektor yaitu syisyah raudhah,

syisyah raudhah (2), raudhah, mahbas jin, mahbas jin (2), mahbas jin az, rei

bakhsy, misfalah, misfalah (2), jarwal dengan pemondokan di wilayah terdekat 708

meter dan terjauh 4.398 meter. Hotel berjumlah 164 unit dengan daya tampung

208.319 orang dan 3 hotel cadangan. Sistem sewa pemondokan jemaah haji di

mekkah adalah 16 unit dengan sewa multi years, sewa repeat order 110 unit dan

baru di sewa sebanyak 38 unit. Tersebarnya pemondokan di mekkah membuat

terjadinya perbedaan kenyamanan bagi jemaah haji, ada pemondokan yang di

lingkungan sekitarnya seperti terisolasi karena di areaanya tidak ada pertokoan,

area pemondokan yang berada didaerah tanjakan, saat penghentian pembagian

konsumsi jemaah kesulitan untuk mencari makan, saat pennghentian bus

shalawat jemaah kesulitan untuk menuju ke masjidil haram. Untuk itu

pemondokan di mekkah perlu dikaji ulang pemilihan lokasi dengan tetap

memperhatikan kualitas hotel minimal bintang 3 dan fasilitas lainnya yang

dibutuhkan oleh jemaaah.

Wilayah di madinah meliputi 5 sektor yang berada di area markaziah,

dengan jumlah hotel 107 unit yang menggunakan sistem sewa semi musim 75 unit

dan sewa musim penuh 32 unit dengan jarak terdekat adalah 10 meter dan terjauh

650 meter. Manajemen pembagian kamar perlu diperbaiki kembali dengan

mensingkronisasikan antara data tiba jemaah dengan kapasitas hotel karena

adanya kloter jemaah haji yang harus menunggu sampai 12 jam dan berganti

hotel sampai 2 kali di madinah.

13

Pemondokan di arafah mendapatkan 70 maktab (tenda) dengan fasilitas

alas karpet, penerangan lampu, mist fan, toilet, genset dan 30 tenaga kebersihan.

Besarnya jumlah jemaah haji Indonesia menyebabkan tidak mudahnya

mendapatkan pemondokan yang berada di satu lokasi sehingga para jemaah haji

tidak mendapatkan kesetaraan baik menyangkut jarak terdekat dengan masjidil

haram maupun fasilitas pemondokan yang berbeda. Pemondokan jemaah haji

menggunakan sistem qur’ah atau undian terhadap penempatan jemaah haji di

makkah. Dampak dari tersebarnya pemondokan di makkah ini tentu saja banyak

hal diantaranya terbatasnya petugas, berbedanya harga sewa pemondokan,

perbedaan kualitas pemondokan, ketersediaan transportasi bus shalawat, dan

resiko tersesatnya jemaah haji. Harga sewa pemondokan untuk di makkah rata-

rata sebesar SAR 4.450 dan di madinah sebesar SAR 1.200.

C. Konsumsi

Makan jemaah haji selama di Mekkah adalah sebanyak 40 kali dan di

Madinah sebanyak 18 kali.

Pelayanan konsumsi di makkah diberikan sehari 2 (dua) kali yaitu makan

siang dan malam serta 1 (satu) kali makan selamat datang atau jalan untuk

jemaah haji yang datang ke makkah dari madinah.

Konsumsi diberikan di pemondokan dalam kemasan kotak dengan waktu

makan siang puku 08.00-11.00 was, makan malam pukul 16.30-21.30 was dan

snack diberikan bersamaan dengan makan malam. Pelayanan konsumsi selama

arafah-mina-muzdalifah diberikan mulai tanggal 8 dzulhijjah sampai 13 dzulhijjah

siang dengan konsumsi diberikan dalam kemasan kotak.

Pelayanan konsumsi di madinah diberikan 18 kali dengan waktu siang dan

malam dan jeddah 1 kali. Masih terdapat katering yang menyediakan konsumsi

basi bagi jemaah haji sehingga perlu ditingkatkan pengawasan oleh petugas

sebelum diberikan kepada jemaah haji. Perlu diperhatikan waktu distribusi dan

kondisi jalanan yang padat sehingga tepat waktu tiba di pemondokan jemaah.

D. Pelayanan di Arafah-Muzdalifah-Mina

Pelayanan selama di arafah, mina dan muzdalifah jemaah haji Indonesia

dilayani oleh 70 maktab selama di arafah dengan satu maktab terdiri atas 6

14

sampai 7 kloter. Tenda mulai tahun ini seluruh tenda mengalami peningkatan

kualitas dengan sistem permanen, selain itu terjadi peningkatan kualitas karpet,

pendingin udara, mist fan, toilet dan dapur. Pendingin menggunakan mist fan tidak

mampu untuk mendinginkan ruangan dalam tenda, sehingga membuat jemaah

haji mengalami kepanasan. Toilet dirasakan masih mengalami kekurangan

sehingga jemaah masih banyak yang mengantri. Di beberapa maktab terjadi

kepadatan di dalam tenda namun di beberapa maktab yang ada spanduk KBIH

terlihat tidak terlalu padat. Fasilitas dan tenaga kesehatan sudah memadai,

beberapa jemaah mengalami heat stroke atau kepanasan karena berada di luar

tenda dan kurang minum.

Perlu di kaji kembali kebutuhan tenda bagi jemaah haji dan petugas haji,

fasilitas pendingin ruangan, toilet serta mekanisme pembagian jemaah haji ke

maktab agar jemaah tetap nyaman dalam ibadah wukuf di arafah.

Di Mina jemaah haji Indonesia di layani oleh 71 maktab dalam satu maktab

terdiri dari 6 sampai 7 kloter. Fasilitas yang disiapkan untuk jemaah haji yaitu

tenda permanen, karpet, pendingin udara, toilet dan dapur. Selama ini terdapat

jemaah haji Indonesia yang ditempatkan pada kawasan perluasan mina (wilayah

mantiqah dzil/mina jaddid) yang berjarak kurang lebih 7 km dengan jumlah maktab

6 maktab (18.000 jemaah) hal ini membuat para jemaah haji khususnya yang

lanjut usia mengalami kelelahan dan kesasar.

Jemaah haji di mina terlihat berdesakan dan padat di tenda, untuk itu perlu

dikaji kembali kebutuhan tenda di mina serta fasilitas penunjangnya. Selain itu

ketersediaan kursi roda untuk penanganan darurat jemaah haji yang kelelahan

menuju jamarat untuk melempar jumrah perlu dikaji kembali peningkatan

kebutuhannya.

Sedangkan selama berada di muzdalifah penempatan jemaah haji di alam

terbuka, sehingga akan mengganggu kesehatan jemaah haji terutama jika terjadi

cuaca ekstrim, hujan dan angin kencang. Untuk itu dapat diusulkan agar

dilengkapi dengan pelindung dan karpet agar jemaah terlindungi dari panas dan

hujan.

15

E. Kesehatan

Pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi menjadi

tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan dibawah koordinasi Kementerian

Agama. Pelayanan kesehatan di tiga kota perhajian dilakukan di kantor kesehatan

haji Indonesia (KKHI) daerah kerja yang dilengkapi dengan peralatan dan tenaga

medis baik dokter umum maupun spesialis. KKHI daerah kerja merupakan tempat

rujukan bagi jemaah haji yang tidak tertangani di kantor sektor, sedangkan bagi

jemaah haji yang tidak tertangani di KKHI dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi.

Untuk pelayanan kesehatan di makkah telah disiapkan KKHI setara dengan rumah

sakit kelas C di Indonesia kapasitas 250 tempat tidur ditambah dengan pelayanan

kantor di 11 sektor. Jumlah dokter 60 orang, perawat 60 orang, farmasi 17 orang,

ambulans 14 unit, UGD 12 bed, ICU 12 bed dan laboratorium radiologi.

Sedangkan KKHI Madinah dengan fasilitas ambulans 8 unit, UGD 27 bed,

laboratorium, 27 tempat tidur yang didukung oleh 24 dokter, 29 perawat dan

farmasi 4 orang. Pelayanan di madinah telah disiapkan KKHI setara dengan

rumah sakit kelas D di Indonessia dengan kapasitas 65 tempat tidur ditambah

dengan pelayanan kantor di 5 sektor. Pelayanan kesehatan di bandara madinah

maupun jeddah diberikan layanan ambulance yang akan melakukan pelayanan

gawat darurat dan rujukan dari bandara ke rumah sakit di Arab Saudi. Banyaknya

jemaah haji resiko tinggi memerlukan ekstra bagi tenaga kesehatan dalam

melayani jemaah haji untuk itu sangat penting perekrutan tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi tinggi. Ketersediaan peralatan medis serta pendukung medis

seperti ketersediaan kursi roda khususnya di jamarat sehingga dapat mendukung

penanganan pertolongan tim reaksi cepat jemaah haji.

F. Perlindungan

Keamanan dan perlindungan bagi jemaah haji telah dilakukan rekruitmen

unsur TNI dan POLRI. Penyediaan keamanan tersebut diharapkan mampu

membantu dalam mengamankan jemaah yang tersesat dan penyelesaian kasus-

kasus yang merugikan jemaah.

Komposisi petugas haji pada tahun 2018 yaitu Kementerian Agama

sebanyak 2.718 orang dan Kementerian Kesehatan sebanyak 2.038 orang

dengan total jumlah petugas sebanyak 4.756 orang.

16

BAB III

HASIL KUNJUNGAN TIM PENGAWASAN DPR RI TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1439H/2018M

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1439H/2018M adalah merupakan

rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi

pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji. Penyelenggaraan ibadah

haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang

sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan

ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Tim pengawas haji DPR RI dilakukan dengan tujuan untuk memastikan

pelayanan, pembinaan dan perlindungan dan fasilitas Penyelenggaraan Ibadah

Haji, khususnya di Arab Saudi sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah

direncanakan oleh Kementerian Agama RI sebagai penanggung jawab.

Puncak ibadah haji tahun 1439H/2018M telah berakhir alhamdulillah

pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, Tim pengawas DPR RI menyampaikan

apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh petugas haji Indonesia yang

telah bekerja melayani tamu Allah Jemaah Haji Indonesia. Kementerian Agama

sebagai penanggungjawab penyelenggaraan ibadah haji telah bekerja dengan

baik, namun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, antara lain :

1. Kebijakan pemondokan di Madinah pada tahun ini telah menggunakan sewa

full musim dan blocking time, dan menempati area markaziyah dengan jarak

terjauh mencapai 650 meter dari masjidil nabawi. Namun ternyata kebijakan

ini masih menimbulkan ketidaksiapan pemondokan dengan adanya kloter

jemaah haji yang masih harus menunggu sampai lebih dari 10 jam untuk

masuk ke kamarnya bahkan harus pindah hotel sampai 2 kali, kejadian ini

pada kloter SOC 25.

Pemondokan di Mekkah, masih menggunakan kebijakan pemondokan yang

tersebar di beberapa lokasi di syisah, jarwal, aziziah, mahbas jin, rei bakhsy,

raudhah dan misfalah dengan membentuk 11 sektor layanan pemondokan.

Tersebarnya pemondokan di mekkah ternyata ada beberapa pemondokan

yang berada di daerah yang memiliki turunan atau tanjakan sehingga

membuat jemaah seperti terisolir dan menyusahkan jemaah yang rata-rata

17

berusi lanjut usia. Jarak pemondokan di mekkah terjauh 4.398 meter dan

terdekat 708 meter membuat jemaah terlihat kelelahan ke masjidil haram

walaupun disediakan bus shalawat bagi jemaah. Beberapa kelemahan

pemondokan di Mekkah antara lain :

a. Tersebarnya pemondokan di mekkah yang berada di 7 lokasi juga

membuat tersebarnya petugas haji sehingga sebaran petugas menjadi

kekurangan di area yang membutuhkan petugas lebih seperti di area

masjidil haram, area pemberangkatan dan kedatangan bus shalawat dan

dukungan bantuan jemaah yang sedang membutuhkan.

b. Mekanisme pembagian kamar untuk jemaah di pemondokan juga masih

terjadi jemaah yang terpisah dengan jemaah kloternya, sehingga perlu

kontrol yang lebih teliti terhadap mekanisme pembagian kamar.

c. Pemondokan yang memiliki jauh dari masjidil haram ketika bus shalawat

berhenti beroperasi membuat jemaah banyak yang berjalan menuju ke

masjidil haram sehingga membuat stamina menurun dan banyak jemaah

juga menggunakan transportasi taxi.

Pemondokan maktab di Arafah ada 70 maktab yang disediakan, terlihat

keluhan dari jemaah terkait dengan pendingin tenda yang hanya

menggunakan mist fan sehingga suhu panas di dalam tenda tidak dapat

dingin. Perlu dikalkulasi kembali kebutuhan tenda di Arafah bagi kebutuhan

jemaah haji serta mekanisme pembagian maktab tenda karena terlihat sangat

padat dan sesak bagi jemaah haji. Toilet dan tempat wudhu juga perlu

ditambah serta dipastikan tetap beroperasi sampai jemaah haji meninggalkan

arafah.

Pemondokan Mina, menjadi catatan karena jemaah berdesakan di dalam

tenda, penempatan jemaah di mina jaddid (mina baru) juga membuat jemaah

haji tidak yakin untuk mabit sehingga banyak jemaah haji mabit di tempat

lempar jumrah dan sekitarnya yang menimbulkan ketidakpastian karena

tempat tersebut dilarang untuk berdiam diri atau untuk berhenti oleh petugas

pemerintah Saudia Arab. Pemerintah harus bisa mengupayakan seluruh tenda

jemaah haji di Mina.

Fasilitas di muzdalifah juga perlu ditingkatkan mengingat jemaah mabit di area

terbuka dengan suhu panas di malam hari dan angin.

18

2. Kebijakan transportasi bagi jemaah cukup baik, namun terdapat temuan yang

menyatakan bahwa ada bis yang digunakan untuk mengantar jemaah dari

Madinah ke Mekkah keluaran tahun 2012. Sedangkan menurut kesepakatan

bis paling tua merupakan keluaran tahun 2013. Hal ini merupakan

pelanggaran kesepakatan yang dibuat antara pihak kemenag dan pihak

muasasah. Timwas merekomendasikan perusahaan transportasi tersebut

tidak digunakan lagi di tahun yang akan datang.

Pengurangan bus pada saat pergerakan dari arafah ke muzdalifah juga

membuat jemaah menunggu lebih lama. Perlu dikalkulasikan kembali

kebutuhan bus untuk mabit di muzdalifah karena jemaah haji berada di area

terbuka dengan suasana suhu panas dan angin sehingga diharapkan tidak

terlalu lama jemaah haji harus menunggu bus datang.

Manajemen bus shalawat perlu ditambah petugas di titik poin kedatangan dan

keberangkatan serta di tempat berhenti agar jemaah haji tidak terlalu

menunggu lama untuk naik bus shalawat.

Pemberhentian operasional bus shalawat juga harus di carikan solusi bagi

jemaah haji yang akan sholat di masjidil haram, karena jemaah banyak yang

pergi ke masjidil haram jalan kaki dan menggunakan trasnportasi umum atau

taxi.

3. Pelayanan katering bagi jemaah haji sudah baik namun citra rasa masakan

indonesia belum berhasil di terapkan seluruhnya, komposisi makanan untuk

nasi perlu diperhatikan kembali karena terlalu kecil porsinya, manajemen

distribusi makanan sampai ke jemaah haji juga perlu diperhatikan karena

banyak jemaah haji yang sudah berangkat ke masjidil haram makanan belum

datang dan ada makanan yang basi karena jemaah saat menerima makanan

sudah melewati waktu untuk dimakan karena ke masjidil haram terlebih

dahulu.

Pada saat berkunjung ke dapur salah satu perusahaan katering, terdapat

fasilitas dapur kurang steril dan higienis. Di salah satu dapur bahkan terdapat

aroma yang tidak sedap keluar dari sekitar dapur katering. Selain itu, terdapat

lalat yang berkeliaran di sekitaran dapur, sehingga perlu direkomendasikan

untuk diperbaiki kembali pengawasan terhadap perusahaan katering.

19

Pemberhentian pemberian makanan pada saat H-4 Arafah Mina membuat

jemaah mengkonsumsi makanan yang tidak teratur dan terkesan seadanya

tanpa memperhatikan asupan yang bergizi. Untuk itu diharapkan Pemerintah

berkerjasama dengan pemiliki pemondokan untuk menyediakan makanan

bagi jemaah haji untuk menjaga jemaah tetap fit dan sehat dalam menjalani

puncak ibadah haji arafah mina.

4. Layanan kesehatan selama penyelenggaraan haji cukup baik, namun

manajemen distribusi obat ke petugas kesehatan di kloter perlu diperbaiki.

Ketersediaan obat yang dibutuhkan oleh jemaah juga perlu diperhatikan

mengingat jemaah ada yang membutuhkan obat namun harus beli ke apotik

atau farmasi di Arab Saudi yang harganya mahal. Seharusnya petugas

kesehatan di kloter dapat mampu meningkatkan tugasnya apabila

pemondokan jemaah tidak berjauhan sehingga bisa saling membantu antar

kloter. Fasilitas kesehatan di KKHI madinah dan mekkah cukup memadai

namun perlu diperhatikan kebutuhan kursi roda bagi jemaah untuk evakuasi

darurat di masjidil haram mekkah, masjid nabawi madinah, arafah, mina,

jamarat, dan di pos kesehatan pemondokan. Petugas tim gerak cepat perlu di

bekali dengan kesiapan peralatan untuk evakuasi bagi jemaah yang

membutuhkan pertolongan darurat sehingga dapat lebih efektif penanganan

bagi jemaah.

5. Petugas haji Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan

dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak 3.500 orang menjadi 4.756

orang pada tahun ini. Namun masih terasa di area yang sering terjadi dimana

jemaah sangat membutuhkan karena tersesat, kelelahan dan sakit seperti di

masjidil haram, masjid nabawi, jamarat terlihat kekurangan petugas. Sehingga

perlu diformulasikan ulang penempatan petugas dengan rencana induk

penyelenggaraan ibadah haji menyangkut penempatan pemondokan,

penempatan area tenda arafah dan mina serta komposisi petugas pelaksana

di lapangan.

6. Manajemen penyelenggaraan ibadah haji tahun 1439H/2018M perlu

mendapat perbaikan diantaranya adalah :

a. Standar operasional penanganan darurat bagi jemaah yang membutuhkan

pertolongan kesehatan dan informasi serta fasilitas penunjangnya.

20

b. Perencanaan penempatan petugas lapangan dan koordinasi komunikasi

antar petugas di lapangan.

c. Mekanisme penempatan jemaah di pemondokan madinah dan mekkah,

penempatan pemondokan jemaah di arafah dan mina, jemaah di bus saat

kedatangan di Arab Saudi, jemaah di arafah-mina dan jemaah di bus antar

kota.

d. Evaluasi dan kontrol petugas penyedia layanan katering, bus dan

pemondokan serta layanan arafah-mina.

21

BAB V

UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji harus terus dilakukan

agar tidak terulangnya kembali kesalahan dan kelemahan pada masa lalu serta

upaya mewujudkan optimalisasi pelayanan bagi jemaah haji agar mendapatkan

ketenangan dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama islam dan

mendapatkan haji yang mabrur.

Diterapkannya UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

dimana telah didirikannya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang sudah

dilantik badan pelaksana dan dewan pengawas oleh Presiden pada rabu 26 juli

2017. Dengan adanya BPKH diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi

jemaah haji baik dari sisi manfaat imbal hasil dari dana setoran jemaah haji yang

mengendap maupun dari kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji baik di dalam

negeri maupun di Arab Saudi.

Persoalan akomodasi pemondokan, katering konsumsi, bus transportasi

dan pesawat maskapai penerbangan adalah komponen biaya terbesar dalam

penyelenggaraan ibadah haji dan setiap tahunnya selalu ada kekurangan dan

kelemahan yang berdampak ketidaknyamanan bagi jemaah haji. Untuk itu perlu

didorong bahwa BPKH dapat memberikan angin segar bagi kebutuhan

peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan melakukan investasi yang

berkaitan dengan hal tersebut diatas tentu saja dengan pertimbangan syariah,

kehati-hatian dan manfaat nilai imbal hasil atas investasi tersebut.

Upaya peningkatan juga harus dilakukan dengan perbaikan di undang-

undang serta regulasi peraturan turunanya sehingga mampu menjawab kondisi

penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Saat ini sedang dalam proses

pembahasan RUU Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang diharapkan

dapat menghasilkan undang-undang yang mampu menjawab segala persoalan

dan tantangan haji ke depannya.

Peningkatan hubungan dan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan

Pemerintah Arab Saudi serta didukung oleh kerjasama parlemen terkait dengan

penyelenggaraan ibadah haji sehingga mampu meningkatkan kuota haji Indonesia

yang saat ini kembali normal sebanyak 221.000 Orang dengan sebelumnya

22

dipotong akibat pembangunan perluasan masjidil haram dari tahun 2013 sampai

2016 yang menjadi 168.800 kuota jemaah haji. Penyelesaian masalah kuota haji

ini menjadi masalah utama dari seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji

mengingat bahwa rata-rata antrian jemaah haji mencapai 15 tahun dan bahkan

ada yang mencapai 38 tahun. Untuk itu perlu adanya diplomasi antar pemerintah

Indonesia dan Arab Saudi mengenai pembicaraan penambahan kuota jemaah haji

setiap tahunnya.

23

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah laporan ini disusun sebagai referensi dalam evaluasi

pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 1439H/2018M dan masukan dalam

pengambilan kebijakan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji

berikutnya. Hampir setiap tahun dalam penyelenggaraan ibadah haji masih saja

ditemui berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai hal di antaranya lokasi

di negara Arab Saudi yang tentunya memiliki aturan dan ketentuan khusus yang

harus dipatuhi oleh negara pengirim jemaah haji.

Sesuai dengan amanat UU No.13 Tahun 2008 bahwa pemerintah

berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sehingga

jemaah haji dapat memperoleh pelayanan yang baik dan memadai baik di tanah

air maupun di arab Saudi, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya

sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam yang pada akhirnya diharapkan

memperoleh haji yang mabrur.

Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin

terbatas dikarenakan kuota visa haji yang tidak naik setiap tahun, menjadi

pertimbangan khusus dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji. Sehubungan

dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip

keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara

Indonesia yang beragama Islam.