LAPORAN H A S H PEN G A W A SA N

PEN G A D ILA N A G A M A M A S A M B A

Triwulan IV (Oktober - Desember 2018)

O leh:

TIM PENGAWAS

HAKIM PENGAWAS BIDANG

PENGADILAN AG AM A MASAMBA

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengawasan.................................................................... 1

B. Dasar Hukum Pengawasan....................................................................... 1

C. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pengawasan................................................ 2

D. Prinsip Pengawasan.................................................................................... 2

E. Ruang Lingkup Pengawasan....................................................................... 5

F. Pelaksanaan Pengawasan........................................................................... 9

BAB II: TEMUAN HASH PENGAWASAN

A. Bidang Kepaniteraan/Administrasi Perkara.................................................12

B. Bidang Administrasi Umum..........................................................................18

C. Bidang Pelayanan Publik dan Meja Informasi..............................................23

D. Bidang Pelaksanaan dan Pemanfaatan IT (Website dan SIPP)................. 25

BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.................................................................................................. 27

B. Rekomendasi...............................................................................................27

Lampiran-lampiran :

1. Surat Keputusan tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

2. Surat Pengawasan Triwulan IV

l

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengawasan

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan,

manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang

diinginkan, dimana manajemen diartikan sebagai suatu proses perencanaan dan

pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi

dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum, dunia

manajemen menggunakan prinsip POAC yakni Planning (Perencanaan),

Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), dan Controlling

(Pengawasan). Kempat prinsip dari manajemen ini harus dapat berjalan beriringan,

karena betapapun perencanaan dibuat secara baik dan sempurna akan tetapi tidak

dibentengi dan dikawal dengan pengawasan, maka hasil atau output dan tujuan

organisasi yang diperoleh kurang maksimal.

Oleh sebab itu, pengawasan memegang peranan yang sangat urgen dalam

mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak

menyimpang dari aturan yang berlaku, program dan visi serta misi organisasi yang

telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

l

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-undang Nomor, 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/013/SK/III/1988 tanggai 18

Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara

Peradilan Agama.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggai 04

April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan

6. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/080//SKA/III/2006 tanggai 24

Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan

Lembaga Peradilan.

7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/096//SK/X/2006 tanggai 19

Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Tingkat Banding dan Ketua

Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agur Rl Nomor 145/KMA/SKA/III/2007 tanggai 29

Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

9. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor W.20-

A24/238.b/PS.01/XII/2018 tanggai 07 Desember 2018 tentang Hakim Pengawas

Bidang pada Pengadilan Agama Masamba.

C. Maksud, Tujuan, dan Fungsi Pengawasan

2

1. Maksud Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan,

pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b. Memperoleh umpan balik bagi stakeholder kebijakan, perencanaan, dan

pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Dalam hal tindakan preventif,

pengawasan bermaksud juga mencegah terjadinya penyimpangan,

administrasi yang tidak berprosedur, dan ketidakefisienan penyelenggaraan

peradilan.

c. Sebagai bahan pertimbangan kinerja penyelenggara peradilan.

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai

masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau

pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan

menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan

kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan meliputi:

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib

sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya

dengan sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang sangat baik bagi para pencari

keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang

cepat, dan biaya perkara yang murah.

D. Prinsip Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip :

1. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata

untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-

kepentingan lainnya.

2. Objektifitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain

adalah : hukum acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-

petunjuk Mahkamah Agung, Kode Etik, dan Kode Etik Hakim.

3. Kopetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil

yang ditujuk untuk itu wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang

jelas.

4. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan

dan mekanisme yang telah ditentukan.

5. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan

sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-Lapping.

4

6. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan

dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan, untuk menghindari

terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan.

7. Efisien, Efektif dan Ekonomis, dalam pengertian bahwa pengawasan harus

dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya ringan, dan dengan hasil yang

bermanfaat serta maksimal.

E. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang tingkat

pertama adalah terhadap organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan terhadap

objek-objek pemeriksaan yang meliputi :

1. Bidang Kepaniteraan/Administrasi Perkara

a. Administrasi Perkara

- Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama, Banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali (organisasi dan pelaksanaan Meja I, II dan III)

- Prosedur penerimaan perkara melalui e-court

- Keuangan Perkara

• Pengisian buku jurnal KIPA 1 sampai dengan 6

• Pengisian dan penutupan Buku Induk Keuangan Perkara

• Pengisian Buku Kas Bantu

• Pembukuan HHK dan HHKI

- Posbakum

- Surat gugatan dan permohonan

- Penyetoran panjar biaya perkara malalui bank yang ditunjuk

5

- Kearsipan mediasi

- Pemberkasan perkara dan kearsipan

- Pelaporan

b. Administrasi Persidangan

- Penunjukan Majelis Hakim

- Penunjukan Panitera Pengganti

- Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

- Penetapan Hari Sidang

- Pemanggilan para pihak

- Berita Acara Sidang

- Pelaksaan sita jaminan

- Tata tertib sidang

- Pemberitahuan isi putusan

- Pelaksanaan putusan

- Pelaksanaan putusan (eksekusi), sita eksekusi, dan lelang

- Minutasi perkara, mengontrol perkara yang belum diminutasi dan di­

upload di direktori putusan SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung

Rl

2. Administrasi Umum

a. Administrasi Umum dan Keuangan

- Buku Kas Umum

- Buku Pembantu Kas

- Buku Pembantu Kas Tunai

6

Buku Pembantu Bank

- Buku Pembantu Uang Persediaan

- Buku Pembantu Pajak

- Buku Pembantu LS Bendahara

- Berita Acara Rekonsiliasi

- LPJ Bendahara (SPP, SPTB, SPM, SP2D, Kwitansi/Nota), SPK dll.

- Print Out saldo rekening Bendahara

- CALK Semester dan Tahunan

- CAL BMN Semester dan Tahunan

- Realisasi DIPA

- Buku Kendali (opname) Barang Persediaan

- Daftar Barang Ruangan

- Pengelolaan pemeliharaan inventaris (asset Negara/BMN)

- Pengelolaan pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor

- Pengelolaan Perpustakaan

- Tertib persuratan dan perkantoran

b. Administrasi Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana

- Rekapitulasi Absensi

- Kelengkapan Data SIMPEG, SIKEP, dan E-Dok

- DUK

- Bezzeting

- Buku Kendali Kenaikan Pangkat

- Buku Kendali Kenaikan Gaji Berkala

Buku Kendali Pensiun

- Buku Kendali Cuti

- Arsip file kepegawaian

- Pengelolaan persuratan kepegawaian

- Pengelolaan hak-hak PNS pada Pengadilan Agama Masamba

c. Bidang Administrasi Perencanaan, Tl dan Pelaporan

- Aplikasi RKA-KL

- Perencanaan Penarikan Kas (forecasting)

- Monev BAPENAS dan DJA

- Laporan Tahunan

- LKJIP

- Pemeliharaan IT

- Pengelolaan Website, yaitu Organisasi Website, updating website, menu

dan isi website, penempatan dan pemantauan Hotspot dan Iain-lain yang

berhubungan dengan informasi tehnologi dan website.

- Pengelolaan CCTV

- Pengelolaan dan organisasi penanggung jawab SIPP dan E-Court

- Pembuatan Master/Blangko gugatan, permohonan, putusan, penetapan,

relaas dan Master/Blangko lainnya yang berhubungan dengan SIPP dan

E-Court.

- Pengentrian data gugatan dan Permohonan

- Pengelolaan jaringan SIPP dan E Court ke semua bagian atau unit kerja

Pengadilan Agama Masamba

8

3. Kinerja Pelayanan Publik

Bidang pengawasan kinerja pelayanan publik meliputi:

a. Pengelolaan meja informasi dan pengaduan

b. Proses pendaftaran perkara

c. One day Minute

d. Pelayanan di Meja III

e. Antrian Sidang

f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan

g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara

4. Bidang Pelaksanaan dan Pemanfaatan IT (Website dan SIPP)

Pengawasan Bidang ini meliputi:

a. Pelaksanaan dan Pemanfaatan Website

b. Pelaksanaan dan Pemanfaatan SIPP dan ABT

c. Pelaksanaa dan Pemanfaatan Direktori Putusan MARI

d. Pelaksanaan dan Pemanfaatan IT dalam program PTSP

e. Pelaksanaan dan Pemanfaatan SMS ATIKA

F. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penemuan awal dengan objek pemeriksaan

2. Mempelajari data-data dan melakukan prosedur pemeriksaan dengan analisa-

analisa teknik-teknik pemeriksaan.

3. Evaluasi pengendalian intern/sistem manajemen objek pemeriksaan

9

4. Pengujian lapangan tentang validitas (keabsahan), keakuratan nilai/data dari

kegiatan-kegiatan objek pemeriksaan.

5. Pengawasan rutin/regular dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan

mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan

perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan

sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

6. Pembuatan LembarTemuan

7. Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan

8. Lembar Temuan berisi kondisi, kreteria, akibat, sebab dan tanggapan/tindak

lanjut objek pemeriksaan atas temuan

9. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang memerlukan jangka waktu tertentu,

maka objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa

ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam waktu tertentu. Kontrak kinerja

tersebut akan digunakan apabila diadakan kembali pengawasan rutin.

10. Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2018, dengan susunan Tim Pengawas Bidang sebagai

berikut:

a. M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. selaku Koordinator Pelaksana Pengawas

Bidang.

b. Mahdys Syam, S.H./M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. selaku Pengawas Bidang

Administrasi Umum

10

c. Abdul Hizam Manoarfa, S.H. selaku Pengawas Bidang Administrasi

Perkara/Kepaniteraan dan Pengawas Bidang Pelayanan Publik dan Meja

Informasi

d. Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. selaku Pengawas Bidang Administrasi

Perkara/Kepaniteraan, dan Pengawas Bidang Pelaksanaan dan

Pemanfaatan IT (Website dan SIPP).

11

BAB II

TEMUAN HASIL PENGAWASAN

A. Bidang Kepaniteraan/Administrasi Perkara

1. Penulisan penundaan sidang dalam buku register induk gugatan (R1-PA1G)

tidak sama dengan tercatat di SIPP.

a. Kondisi dalam Register perkara gugatan, perkara

No.628/Pdt.G/2018/PA.Msb,638/Pdt.G/2018/PA.Msb, 648/Pdt.G/2018/

PA.Msb, 658/Pdt.G/2018/PA.Msb, penundaan sidang tertulis untuk

pembuktian, sedangkan dalam SIPP tercantum untuk memanggil Tergugat.

b. Kriteria : ada persamaan penulisan penundaan perkara, baik dalam register

perkara gugatan dan SIPP serta dokumen lainnya, karena alasan penundaan

sidang yang sebenarnya adalah untuk memanggil Tergugat bukan

pembuktian.

c. Sebab : kurang teliti petugas pencatat register perkara gugatan dalam

penundaan perkara, dan kurang koordinasi dengan Panitera Sidang, petugas

pencatat kurang pembinaan atasan langsungnya.

d. Akibat: Penulisan register sering terjadi kesalahan, dan perlu pebaikan.

2. Register Akta Cerai (RI-PA.9) kurang lengkap.

• Pencatatan Register Akta Cerai

a. Kondisi : sebagian register belum tertulis narasi atau keterangan yang

memuat jumlah halaman dalam register sebagaimana mestinya.

b. Kriteria : seharusnya ditulis bahwa buku register ini terdiri atas berapa halam

mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman lainnya dibubuhi paraf Ketua

12

Pengadilan Agama Masamba. Register harus ditulis dengan sesuai dengan

proses persidangan terbaru. (Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan Agama, Edisi Tahun 2014, halaman 23-24).

c. Sebab : kurang pemahaman petugas pencatat register karena masih baru

bertugas dan kurang kontrol/pembinaan dari penanggung jawab pencatatan

buku register tersebut.

d. Akibat: pengisian buku register kurang tertata dengan baik dan bersih.

• Pengisian buku register akta cerai

a. Kondisi: banyak kolom yang masih belum ditulis (masih kosong) dalam bulan

Nopember 2018, yang ditulis hanya sampai dengan perkara nomor

614/AC/2018, padahal untuk bulan November 2018 akta cerai yang

diterbitkan sampai nomor perkara 633/AC/2018.

b. Kriteria : diisi dengan kondisi pengeluaran akta cerai.

c. Sebab : kurang pemahaman petugas pencatat register karena masih baru

bertugas dan kurang control/pembinaan dari penanggung jawab pencatatan

buku register tersebut.

d. Akibat : pengisian buku register akta cerai kurang tertata dengan baik dan

bersih.

• Pencatatan dan kebersihan buku register akta cerai

a. Kondisi: sebagian kolom dalam register kotor, misalnya pada perkara Nomor

410/AC/2018/PAMsb terdapat coretan dalam kolom nomor dan tanggal.

b. Kriteria : register dalam keadan bersih dan tertulis dengan rapih

13

c. Sebab : kurang pemahaman petugas pencatat register karena masih baru

bertugas dan kurang kontrol/pembinaan dari penanggung jawab pencatatan

buku register tersebut.

d. Akibat: pengisian buku register akta cerai kurang bersih.

3. Keuangan Perkara , pengisian buku jurnal KIPA 1 s/d 6

a. Kondisi : Perkara Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Msb tercantum pengembalian

sisa panjar nol rupiah, semestinya sisa pengembalian sisa panjar

Rp.115.000,- disesuaikan dengan SIPP.

b. Kriteria : seharusnya ada persamaan dan antara jumlah keuangan di Jurnal

buku induk keuangan dan SIPP.

c. Sebab : kurang ketelitian petugas dalam penulisan di buku jurnal keuangan

dan peningkatan monitoring oleh Panitera Muda Gugatan/Permohonan dan

Panitera terhadap pelaksanaan tugas-tugas dari meja II dan kasir.

d. Akibat : pencatatan keuangan perkara tidak sama antara di buku jurnal

keuangan dengan SIPP.

4. Penyetoran panjar biaya perkara

a. Kondisi : para pihak langsung ke bank yang telah ditunjuk (BNI),

pemanfaatan mesin EDC tidak maksimal

b. Kriteria : Mesin EDC adalah salah satu pelayanan unggulan untuk

masyarakat pencari keadilan, sehingga diupayakan mesin EDC ini dapat

mempermudah dan mempercepat pelayanan.

c. Sebab : Mesin EDC rusak dan belum diperbaiki.

14

d. Akibat : para pencari keadilan yang menyetor panjar perkara perlu waktu

untuk menuju BN I yang terdekat, sehingga waktu pelayanan kurang

maksimal.

5. Kearsipan Mediasi

a. Kondisi : Tempat instrumen mediasi tidak ada, sehingga buku catatan

mediator dan instrument lainnya sering tidak tersedia di ruang mediasi.

b. Kriteria : Adanya tempat dan instrumen mediasi di ruang mediasi.

c. Sebab :Kurang pemahaman petugas kepaniteraan dalam menyediakan

instrumen mediasi.

d. Akibat: Pelayanan mediasi kurang berjalan secara optimal.

6. Pemberkasan perkara dan kearsipan

a. Kondisi : Ruang arsip perkara di lantai II tidak mempunyai pentilasi udara

yang baik karena tertutup.

b. Kriteria : Seharusnya ada ruang arsip yang rapih dan nyaman serta sirkulasi

udara yang baik.

c. Sebab : Kurang kontrol secara berkelanjutan dari Panitera Muda Hukum dan

pejabat yang terkait.

d. Akibat: Kebersihan dan kenyamanan ruang arsip kurang memadai.

7. Pelaporan Perkara

a. Kondisi : Terdapat kekeliruan dalam laporan perkara buian Oktober 2018

(LIPA 1) susunan Majelis Hakim perkara nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Msb

tertulis Mahyudin, S.H., Abdul Hizam Manoarfa, S.H. dan Ahmad Edi

Purwanto, S.H.I. yang semestinya Mahyudin, S.H. Mahdys Syam, S.H. dan

15

Abdul Hizam Manoarfa, S.H. sesuai perubahan Majelis Hakim tanggal 3

September 2018 tentang perubahan susunan Majelis Hakim dan penunjukan

hakim atas nama Mahdys Syam, S.H. untuk menggantikan hakim atas nama

Lusiana Mahmudah, S.H.I. yang telah dimutasi ke PA Gianyar.

b. Kriteria : Seharusnya ditulis Majelis Hakim yang tetapkan terbaru, dan

disinkronkan dengan SIPP dan buku register perkara gugatan.

c. Sebab : Kurang teliti petugas dalam pencatatan pelaporan.

d. Akibat : Kurang akurasi data pelaporan dan beban kerja hakim yang

menangani perkara tersebut.

8. Pemanggilan para pihak

a. Kondisi: Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti

sebelum mengambil uang (biaya panggilan) di kasir, terutama pada perkara

cerai talak sidang penyaksian ikrar talak.

b. Kriteria : Jurusita/Jurusita Pengganti yang akan memanggil para pihak

seharusnya mengambil uang (biaya panggilan) ke kasir sebelum

pemanggilan dilaksanakan, karena pencatatan penerimaan dan pengeluaran

uang dilakukan oleh kasir setiap hah dalam buku jurnal yang bersangkutan

(Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,

Edisi Tahun 2014, huruf j, halaman 19).

c. Sebab : Kurang pemahaman Jurusita/Jurusita Pengganti dan kurang kontrol

dari pejabat yang berwenang.

d. Akibat: Memperlambat kasir dalam pencatatan pengeluaran biaya perkara.

16

9. Berita Acara Sidang

• Pemberikan kode/tanda pada alat bukti surat.

a. Kondisi: Perkara gugatan nomor 618 dan 624, alat bukti belum diberi kode.

b. Kriteria : Setiap alat bukti surat diberi kode, sehingga memudahkan untuk

mengkualifisir alat bukti.

c. Sebab : Kurang ketelitian dalam pemeriksaan alat bukti surat.

d. Akibat: Pemberkasan perkara kurang terkualifisir dengan baik.

• Pencocokan alat bukti dengan aslinya

a. Kondisi : Perkara permohonan Nomor 283 Tahun 2018, alat bukti surat tidak

ada keterangan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibubuhi paraf

oleh Ketua Majelis.

b. Kriteria : Setiap alat bukti fotokopi surat harus ditulis apakah telah dicocokkan

dengan aslinya atau belum, kemudian diberita tanggal bulan dan tahun, diberi

kode dan diperlihatkan aslinya oleh pihak lawan, bila tidak ada aslinya maka

cukup ditulis “tidak dicocokan dengan aslinya karena pihak tidak mengajukan

aslinya”. (Pasal 1888 KUH Perdata, dan RB.g. Pasal 301 ayat 1 dan 2).

c. Sebab : Kurang teliti pemeriksa perkara tersebut tentang alat bukti surat.

d. Akibat : Penilaian keabsahan alat bukti, kemudian harus melihat pula berita

acara sidang, apakah telah dicocokkan atau tidak.

• Penggunaan kertas dalam berita acara sidang

a. Kondisi: Perkara Nomor 624 Tahun 2018 menggunakan kertas yang berbeda

ukuran, sidang pertama tanggal 31 Oktober 2018 menggunakan kertas jenis

F4 dan sidang lain menggunakan kertas ukuran kertas A4.

17

b. Kriteria : Keseluruhan Berita Acara Sidang harus menggunakan kertas A4 70

gram (Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama, Edisi Tahun 2014, halaman 30).

c. Sebab : Kurang ketelitian dalam penggunaan kertas.

d. Akibat: Pemberkasan dan minutasi perkara tidak rapih dan tertib.

B. Administrasi Umum (Kesekretariatan)

1. Bidang Keuangan dan Umum

• LPJ Bendahara, (SPP, SPTB, SPM, SP2D, Kwitansi/Nota) Dokumen lelang,

SPK, dll)

a. Kondisi : Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di bulan Desember 2018,

masih ada kwitansi yang belum ditandatangani oleh penerima uang.

b. Kriteria : Penyerahan/Pengeluaran uang untuk membayar suatu barang atau

pekerjaan dibuktikan dengan kwitansi atau nota yang telah ditandatangani

oleh penerima uang dan dan barang/pekeijaan tersebut telah diterima baik

oleh Pengadilan Agama, kwitansi/nota tersebut telah pula diperiksa/diteliti

oleh penanda tangan SPM sebelum dikeluarkan SPM dan SP2D.

c. Sebab : Kurang teliti dalam pembukuan administrasi keuangan.

d. Akibat: Pembukuan pertanggungjawaban pekerjaan/barang kurang terkontrol

• CALK semester dan Tahunan.

a. Kondisi: CALK untuk semester I s.d tanggal 30 Juni 2018 sudah ada, namun

untuk semester II belum ada.

b. Kriteria : CALK untuk semester I dan II harus sudah ada di akhir tahun, atau

di awal Tahun 2018.

18

c. Sebab : Adanya revisi anggaran saldo PAGU DIPA 2018 Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) dari belanja pegawai yang diaiihkan ke kas Negara

untuk dialiihkan ke satker lain.

d. Akibat: Laporan keuangan menjadi terlambat.

• CAL BMN semeter I dan II

a. Kondisi : Ada, namun belum diinventarisir barang-barang yang rusak untuk

dihapus dari BMN.

b. Kriteria : Barang yang telah rusak diinventarisir dan dilaporkan untuk dihapus

c. Sebab : Kurang pemahaman pejabat yang terkait tentang regulasi

penghapusan inventeris yang telah rusak.

d. Akibat : Menghambat dalam mengalokasikan biaya pengadaan barang baru

dan pemeliharaan karena barang yang sudah tidak layak dipakai lagi, dan

barang yang telah rusak memakan tempat sehingga terjadi penumpukan

barang di gudang/pantry.

• Buku Kendali Keluar Masuk barang persediaan

a. Kondisi : Belum disesuaikan dengan barang yang masuk (dibeli) dengan

barang yang keluar.

b. Kriteria : Adanya pembukuan barang masuk dan keluar, dan sisa barang

persediaan.

c. Sebab : Kurangnya SDM dalam menangani pengelolaan barang persediaan.

d. Akibat : Menghambat perencanan pencairan penggantian uang persediaan

dan barang persediaan perbulan.

• Daftar Barang Ruangan

19

a. Kondisi: Sudah terlaksana 30% (tiga puluh persen).

b. Kriteria : Setiap ada perubahan barang dan penanggung jawab ruangan,

dibuatkan Daftar Barang Ruang sesuai dengan perubahan.

c. Sebab : Kurangnya kontrol dari sub bagian Umum dan Keuangan.

d. Akibat: Menghambat dalam pencatatan dan pelaporan BMN.

• Pemeliharaan inventaris kelistrikan gedung kantor.

a. Kondisi : Pengelolaan pemeliharaan kelistrikan kantor masih ada yang rusak

dan tidak diperbaiki seperti di ruang jurusita pengganti dan PP lantai II, di

ruang rapat lantai II.

b. Kriteria : Pengelolaan kelistrikan gedung kantor harus selalu dikontrol dan bila

ada kerusakan segera diperbaiki/diganti suku cadangnya.

c. Sebab : Pemeliharaan kelistrikan kurang diperhatikan oleh pejabat yang

berwenang.

d. Akibat: Bila kelistrikan tidak dipelihara dan rusak tidak diperbaiki, akan terjadi

konslet/kebakaran.

• Ruang arsip perkara

a. Kondisi : Ruang arsip perkara dan lantai II tidak ada pentilasinya sehingga

dirasa tidak nyaman untuk bekerja.

b. Kriteria : Ruang kerja mempunyai sirklus udara yang baik sehingga pegawai

dapat bekerja dengan nyaman.

c. Sebab : Kurang adanya perhatian pejabat yang berwenang dalam penataan

sirkulasi udara di lantai II.

20

d. Akibat : Ruang arsip dan lantai II terasa panas dan pengap sehingga tidak

nyaman untuk bekerja.

• Bagan struktur organisasi

a. Kondisi : Bagan struktur organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan serta

daftar pejabat pengadilan belum diganti padahal ada pejabat yang telah

mutasi dan dan pejabat baru.

b. Kriteria : Penggantian bagan struktur organisasi berubah mengikuti

perubahan pejabat yang masuk dan keluar.

c. Sebab : Kurang adanya perhatian dari pejabat yang berwenang dalam

penataan bagan struktur organisasi.

d. Akibat : Struktur organisasi tidak bisa mengikuti perkembangan atau

perubahan.

• Pengelolaan perpustakaan

a. Kondisi: Tidak ada petugas di perpustakaan.

b. Kriteria : Ada petugas yang menjaga dan penatausahaan perpustakaan.

c. Sebab : Kurangnya personil kersekretariatan.

d. Akibat: Keamanan dan Penatausahaan perpustakan tidak terjamin.

2. Bidang Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

a. Kondisi : Pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik, namun volume

pekerjaan yang banyak.

b. Kriteria : Beban pekerjaan Kasubbag dilakukan dengan dibantu oleh staf

c. Sebab : Banyaknya beban pekerjaan dan kurangnya personil.

21

d. Akibat Pekerjaan dapat dilaksanakan meskipun kadang terjadi

keterlambatan.

3. Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

• Pengelolaan CCTV

a. Kondisi: Tidak ada monitor CCTV di ruang pimpinan/Ketua.

b. Kriteria : Di ruang Ketua/Pimpinan ada monitor CCTV untuk mengontrol,

mengawasi, dan instuksi komando bila dalam keadaan darurat.

c. Sebab : Monitor CCTV hanya ada 1 (satu) di ruang kesekretariatan dan

kurang pemahaman pejabat terkait tentang perlunya garis komando pimpinan

untuk mengontrol situasi kantor.

d. Akibat : Pengendalian, pengawasan, dan instruksi pimpinan kurang berjalan

dengan baik.

• Pembuatan Master/Blanko gugatan, permohonan, putusan, penetapan,

relaas, dan master/blanko lainnya yang berhubungan dengan SIPP dan E-

COURT.

a. Kondisi: Pembuatan Master telah ada di Meja I.

b. Kriteria : Master dibuat oleh Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

dengan bekerjasama dengan Kepaniteraan khususnya admin SIPP dan

hakim.

c. Sebab : Kurang koordinasi dan pamahaman Kasub Bag perencanaan, IT,

dan pelaporan.

d. Akibat : Sub Bagian perencanaan, IT, dan pelaporan tidak mempunyai data

base master blanko terkait.

22

• Pengelolaan Meja Informasi dan Meja Pengaduan

a. Kondisi: Para pihak yang ingin mencari informasi kesulitan dalam mendapatkan

informasi dan harus menunggu petugas datang.

b. Kriteria : Meja Informasi dan Pengaduan sebagai kawal depan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP).

c. Sebab : Kurangnya pemahaman petugas meja informasi tentang pentingnya

fungsi dalam PTSP.

d. Akibat: Masyarakat tidak cepat dilayani karena tidak mendapat informasi atau

arahan dari petugas/penjaga meja informasi.

• Pelayanan Meja III

a. Kondisi : Pembuatan akta cerai baru disiapkan setelah dimintakan oleh para

pihak.

b. Kriteria : Khusus akta cerai sudah dicetak setelah putusan cerai gugat

berkekuatan hukum tetap, dan cerai talak setelah sidang pengucapan ikrar talak

terlaksana.

c. Sebab : Kurangnya koordinasi antara Panitera Muda Hukum dengan petugas

Meja III dalam penerbitan akta cerai.

d. Akibat: Para pencari keadilan menunggu lama untuk memperoleh akta cerai.

• Antrian Sidang

a. Kondisi : Antrian sidang sudah berjalan dengan baik, namun terkadang petugas

tidak berada di tempat untuk mengarahkan para pencari keadilan yang baru

C. Bidang Pengawasan Pelayanan Publik dan Meja Informasi

23

datang untuk mengambil nomor antrian sidang dan menginformasikan tentang

tata tertib persidangan.

b. Kriteria : Petugas antrian sidang mengarahkan para pencari keadilan untuk

mengambil nomor antrian sidang untuk dilayani sesuai dengan tujuannya.

c. Sebab : Petugas antrian sidang kurang ramah dan menanyakan tujuan

kedatangan kepada pencari keadilan.

d. Akibat : Pelayanan dirasakan kurang prima, dan dapat memperlambat

persidangan.

• Tingkat Ketertiban, Kedisiplinan, Kepatuhan, Kebersihan dan Kerapihan

a. Kondisi : Ketertiban, ketaatan, kerapihan dan kebersihan sudah baik, namun

kurangnya kedisiplinan kehadiran petugas PTSP, dan kasir tidak mempunyai

tempat menyimpan buku induk keuangan dan kas bantu belum mempunyai

brankas/tempat penyimpan uang yang aman.

b. Kriteria : Petugas pelayanan harus siap dan stand by pada saat jam pelayanan,

dan ada petunjuk khusus tentang jam pelayanan, serta untuk keamanan kasir

mempunyai tempat penyimpanan buku induk keuangan, kas bantu dan brankas.

c. Sebab : Kurang koordinasi dan pemahaman petugas pelayanan tentang jam

kerja pelayanan, dan belum dianggarkan untuk mengadaan tempat penyimpanan

buku induk keuangan, buku bantu dan brankas.

d. Akibat : Para pencari keadilan tidak memperoleh informasi yang jelas kepastian

waktu pelayanan, dan keamanan terjaga serta arsip kurang tersusun dengan

rapih.

24

• Website

a. Kondisi : Data informasi tidak di update sesuai keadaan yang terbaru, seperti

Menu Profile (sejarah pengadilan, yuridiksi pengadilan, struktur organisasi,

LHKPN/LHKASN, Profil Pegawai), Menu Layanan (Blangko

gugatan/permohonan, Mediasi, biaya proses), menu transparansi (Peradilan :

biaya radius, rekapitulasi perkara, laporan bulanan), menu perkara sidang perlu

diupdate dan perubahan link ke SIPP), Menu Tautan (Diklatkumdil, Direktori

Putusan, Putusan e-syariah badilag), dan Menu Berita perlu diberikan

menu/tamplate share fb, twiter, wa, instagram, dll.

b. Kriteria : Website menampilkan data yang terbaru dan akurat.

c. Sebab : Tidak ada pengelola khusus berkaitan dengan updating data.

d. Akibat: Data yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

• SIPP dan ABT

a. Kondisi : Sudah berjalan dengan baik, namun ada blangko atau formulir di

dalamnya sebagaimana berpedoman pada Penyempurnaan Formulir

Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah.

b. Kriteria : Data formulir dan blangko disesuai dengan pedoman pada

Penyempurnaan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan

Mahkamah Syar’iyah yang dapat didown load di website badilag.

c. Sebab : Tidak ada pengelola khusus berkaitan dengan updating data.

D. Bidang Pengawasan Pelaksanaan dan Pemanfaatan IT (Website dan SIPP)

25

d. Akibat : Belum ada keseragaman blangko dan formulir sebagaimana pada

pedoman pada Penyempumaan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan

Agama dan Mahkamah Syar’iyah.

• Direktori Putusan MARI

a. Kondisi : Telah berjalan dengan baik, namun masih banyak perkara di Tahun

2016, 2017, dan 2018 yang belum diupload sehingga diperlukan pencarian

putusan-putusan terdahulu.

b. Kriteria : Putusan diupload ke direktori putusan MARI.

c. Sebab : Putusan-putusan terdahulu tidak diupload karena belum menggunaka

SIPP, tidak tersimpan atau disimpan dalam file khusus.

d. Akibat : Publikasi putusan terhambat, dan diperlukan waktu untuk mencarian

putusan yang belum diupload, discan dan diupload dalam direktori putusan

MARI.

• Aplikasi PTSP dalam Rekapitulasi Data PTSP dan Hasil SKM

Kondisi : telah berjalan dengan baik, namun dibutuhkan keaktifan petugas

dalam mengarahkan pencari keadilan untuk mengisi Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

26

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi

umum (kesekretariatan), pelayanan publik, dan pemanfaatan Teknologi Informasi baik

untuk aplikasi SIPP, website dan aplikasi lain yang berkaitan dengan tupoksi

Pengadilan Agama Masamba pada umumnya telah berjalan dengan baik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang belaku dan sesuai dengan SOP yang

telah ditetapkan, namun demikian masih ada temuan kesalahan-kesalahan yang perlu

diperbaiki dan disempurnakan bersama demi kemajuan dan terlaksananya visi dan misi

Pengadilan Agama Masamba.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba tidak akan tercapai bila mana tidak

ada komitmen yang kuat untuk memperbaiki diri dan kinerja, dan oleh karena itu tindak

lanjut dari hasil temuan pengawasan ini sudah sepatutnya untuk segera ditindaklanjuti

sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan yang sama dalam melaksanakan tugas

sehari-hari.

B. Rekomendasi

Bahwa dari hasil temuan pengawasan, ada beberapa rekomendasi yang perlu

ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan/stackholder untuk perbaikan jalannya peradilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi menggapai visi dan

misinya, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu penambahan bagian pengawasan di bidang Manajemen Peradilan, untuk

menggapai salah satu misi Pengadilan Agama Masamba yaitu meningkat kualitas

27

kepemimpinan, dengan harapan adanya bagian pengawasan di bidang manajemen

peradilan merupakan indikator upaya peningkatan kualitas kepemimpinan di

Pengadilan Agama Masamba.

2. Bahwa untuk temuan di bidang administrasi umum, perlu penguatan wawasan dan

keterampian SDM sub bagian umum dan keuangan, sehingga daiam pengelolaan

keuangan dan barang milik negara dapat dijalankan sebagaimana aturan yang

berlaku, dan hasil kinerja perbaikan tersebut terus dievaluasi secara berkelanjutan

bersama dengan sekretaris dan team pengolala DIPA dengan melaporkan progres

perbaikan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba.

3. Bahwa untuk temuan di bidang Pelayanan Publik, Meja Informasi dan Pengaduan,

maka kepada petugas PTSP perlu memiliki sikap dan prilaku (attitude) melayani

kepada masyarakat, dengan sikap ramah dan sopan dan meningkatkan kedisiplinan

jam pelayanan, di samping itu perlu juga dibuatkan papan jam pelayanan yang

berlaku di Pengadilan Agama Masamba.

4. Bahwa untuk temuan bidang Pelaksanaan dan Pemanfaatan Tl, penguploadan

putusan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 ke Direktori putusan MARI perlu

dibuatkan team khusus, sehingga pelaksanaan up load putusan tidak terpaku pada

satu atau dua orang saja, pekerjaan diberikan target dan dievaluasi serta dilaporkan

kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba.

5. Bahwa untuk temuan pengelolaan website perlu diberikan tugas khusus team yang

dimotori oleh sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, dengan

bekerjasama admin SIPP dan pejabat terkait, perbaikan dievaluasi dan diberikan

target serta dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba.

28

6. Bahwa untuk temuan di bidang administrasi perkara/kepaniteraan maka petugas

pencatat register perlu dibimbing dan diarahkan secara berkelanjutan oleh

Panitera, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Permohonan, sehingga mengurangi

kesalahan penullisan pada masa yang akan datang. Temuan tersebut segera

diperbaiki dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba. Adapun

temuan yang berkaitan dengan berkas-berkas perkara agar segera diserahkan ke

Majelis Hakim masing-masing, terutama kepada Ketua Majelis dan PP-nya di bawah

pengawasan Pimpinan dan Panitera, dan untuk berkas yang Ketua Majelisnya dan

atau PP-nya sudah tidak ada diambil alih oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera.

7. Bahwa dipandang mendesak untuk dibuat SK penunjukan pengelola perpustakaan.

8. Bahwa perlu pembenahan pengelolaan barang inventaris, terutama klasifikasi

barang : baik, rusak, dan rusak berat untuk dilanjutkan dengan penghapusan.

9. Bahwa perlu menginventarisir hakim dan tenaga tehnis lainnya yang belum

mengikuti pelatihan dan pembinaan di PTA maupun MA kemudian diusulkan kepada

PTA untuk diprioritaskan dalam pembinaan dan pelatihan.

10. Bahwa atas temuan Jurusita/Jurusita Pengganti yang melakukan pemanggilan

sebelum mengambil uang, agar segera diberikan teguran, sehingga pencatatan

keuangan di buku register induk keuangan perkara dan buku bantu tidak ada selisih.

Masamba, 01 Februari 2019

Koordinator Pengawas Bidang,

Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba

M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.

29

KEPUTUSANKETt A PENGADILAN AGA.V1A MASAMBA

Nomor : W20-A24/'**8 /PS.01/SK/XII/2018

Ten tang

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KETLA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Menimbang

Mengingat

MenetapkanKESATU

KEDUA

KETIGA

a. Balnva untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan berbagai bidang kegiatan padaPengadilan Agama Masamba. maka dipandang perlu menetapkan koordinator pengawas dan personil hakim sebagai pengawas bidang tersebut.

b. Bahwa nama-nama hakim yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini, di pandang eakap dan mampu diberi tugas sebagai koodinator pengawas dan pengawas bidang tertentu.

1. Undang-Undang Nomor 7 I'ahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009:

2. Undang-l ndang Nomor 48 Tahun 2009 1 entang Kekuasaan Kehakiman;3. Undang-Undang Nomor 3 I'ahun 2009 I entang Mahkamah Agung:4. Instruksi Prcsiden Nomor 1 Tahun 1989 l entang Pedoman Pengawasan Melekat;5. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan:6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R1 Nomor KMA/013/SK/111/1998/ Tanggal

18 Maret 1998 l entang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Pengadilan Agama:

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/080/SK/II1/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

MEM l TUSK AN :

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor W20- A24/1183/PS.01 /SK/XII/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 Tentang Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Masamba dan .Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Tentang Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Masamba:

Menunjuk koordinator pengawas dan nama-nama hakim sebagai pengawas bidang seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Koodinator dan hakim pengawas bidang tersebut melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini. sehingga kegiatan dilaksanakan dengan seksama dan mencapai basil seperti yang diliarapkan:

KEEMPAT : Koodinator dan hakim pengawas bidang dalam melaksanakan tugasnya. senantiasaberpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara seksama dan terkoodinasi. melakukan tindak ianjut terhadap hasil pengawasan. mengupayakan solusi pemecahan terhadap kendala yang dihadapi;

KELIMA : Koodinator pengaw as bidang melaporkan kegiatannya setiap tiga bulan kepadapimpinan Pengadilan Agama Masamba:

KEEN AM : Surat keputusan ini nutlai berlaku ^ejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabiladi dalamnya terdapat kekcliruan. akan diadakan pcbaikan sebagaimana mestinya dan sewaktu waktu diadakan perubahan hakim pengawas bidang sesuai dengan kebutuhan

Ditetapkan di : .VlasambaPada Tanggal : 7 Dcscmber 2018

Tembusan :1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Makassar:2. Ilakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (wilavah PA Masamba).3. Masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan:

Kampiran : Surat Keputusan Ketua PA Masamba \om or : \V20-A24/(^VPS.01/SK/XI 1/2018ianggal : 7 Desember 2018

DAFTAk NA.VJA KOORDINA 1()R DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PEXGADII AN AGAMA MASAMBA

NO. 1 NAMA PENGAWAS JABATAN TOGAS PENGAWASAN1 ! 2 *■> 4

j |

1. M.Kamal Syarif, S.Ag.,M.H. ; Hakim Madya Pratama Koordinator Peinbinaan dan .Pengawasan

Pengawas Bidang Administrasi Ummr.(Keuangan, DIPA.Perencanaan Kepegawaian. Pengelolaan Aset Negara / BMN, Tata Persuratan, Perpustakaan dan Pelaporan)

3. - Abdul Hizam Monoarfa, S.H. Hakim PratamaMadya Pengawas Bidang Kepaniteraan /- Ahmad Edi Purwanto, S.H.I Hakim Pratama Vladya Administrasi Perkara

! 4.

i

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I Hakim Pratama Vladya Pengawas Bidang Pelaksanaan danPemanfaatan IT (Website dan SIPP)

1 5. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. Hakim Pratama Madya Pengawas Bidang Pelayanan Publikdan Meja Informasi

Ketua

iMahdvs Svam, S.H. i lakim Pratama Madya

PENGADILAN AGAMA MASAMBA Jin. Simpurusiang No. Telp. (0473) 21626. Fax (0473) 21821

Masamba, Kabupaten Luwu Utara Home page: pa-masamba.go.id E-mail: info@pa-masamba.go.id

Nomor : W.20-A24/? V6/PS.01/XII/2018 Masamba, 18 Desember 2018.Lampiran :Perihal : Pengawasan Triwulan IV

KepadaYth. Hakim Pengawas Bidang PA Masamba di-

Masamba

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Masamba Nomor W.20-A24/238.b/PS.01/XII/2018 tanggal 07

Desember 2018 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan

Agama Masamba, maka dimohon kepada Hakim Pengawas Bidang

untuk melakukan pengawasan Triwulan IV terhitung mulai tanggal 20

Desember 2018 dan melaporkan hasilnya kepada koordinator

pengawas paling lambat diterima tanggal 31 Desember 2018.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan. Kepada Yth.:1. Ketua Pengadilan Agama Masamba.2. Arsip