lapora akhir ekpd 2009 bangka belitung - ubb

DAFTAR ISI

Kata Pengantari Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN..................................................................................1

1.1 Latar Belakang dan Tujuan.............................................................1 1.2 Keluaran..........................................................................................1 1.3 Metodologi.......................................................................................2 1.4 Sistematika Penulisan Laporan ......................................................3

BAB II HASIL EVALUASI .................................................................................5

2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI...................6 2.1.1. Capaian Indikator....................................................................6 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ................10 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan .....................................................13

2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA........................16

2.2.1 Capaian Indikator..................................................................16 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol................21 2.2.3 Rekomendasi Kebijakan.......................................................26

2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI.......................................29 2.3.1 Capaian Indikator..................................................................29 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol...............34 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan ....................................................38

2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM..................41 2.4.1 Capaian Indikator....................................................................41 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol..................49 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan ......................................................50

2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT........................................52 2.5.1 Capaian Indikator..............................................................…..52 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol.................56 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan .....................................................59

BAB III KESIMPULAN......................................................................................61

Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel

Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan

nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih

baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan

dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai

relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-

2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah

mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan

manfaat dari pembangunan daerah tersebut.

Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna

sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan

pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah

dilakukan sebelumnya.

Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal

guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan

daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON).

1.2. Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi:

• Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di 33 provinsi

• Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di 33 provinsi sesuai

sistematika buku panduan



1.3. Metodologi Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil

adalah sebagai berikut:

(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang

memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes).

(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator

pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak

dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.

(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna

negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan

terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif).

Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah.

Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi

jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk

indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:

• persentase penduduk miskin

• tingkat pengangguran terbuka

• persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak

• presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia

• presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial

Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4).

Sehingga:

Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100%

- tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan

sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut

usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5

Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk

masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah

Relevansi dan Efektivitas.



Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan

yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini,

relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah

sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.

Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara

hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas

pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah

membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui:

Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan

di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik,

lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait.

Pengumpulan Data Primer

Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan

tanggapan peserta diskusi.

Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah,

Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Tujuan 1.2. Keluaran 1.3. Metodologi 1.4. Sistematika Penulisan Laporan



BAB II HASIL EVALUASI Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah.

2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian Indikator 2.1.2. Analisis Capaian 2.1.3. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.1.4. Rekomendasi Kebijakan

2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.2.1. Capaian Indikator 2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan

2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1. Capaian Indikator 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan

2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 2.4.1 Capaian Indikator 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan

2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.5.1 Capaian Indikator 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan

BAB III. KESIMPULAN Menyimpulkan apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah relevan dan efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional



BAB II HASIL EVALUASI

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi yang relatif baru

berdiri sebagai sebuah provinsi sendiri, meski demikian, keberadaan provinsi ini yang

sudah memasuki usia 10 tahun merupakan rentang yang cukup panjang untuk

menyelenggarakan sebuah sistem pemerintahan yang relevan dan efektif. Kenyataanya,

sejumlah persoalan mendera, carut marut pengelolaan timah, pengaturan sistem

transportasi yang belum optimal, proses replace sumber daya alam yang belum berjalan

dengan baik, dan kendala sosial geografis yang masih relatif bermasalah. Beberapa hal

tersebut yang nampak tidak optimal menyebabkan dalam deskprisi data yang didapatkan

pada bagian setelah tulisan ini memperlihatkan bahwa pembangunan di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung pada berbagai indikator capaian mayoritas tidak relevan dan

tidak efektif. Kalaupun ada beberapa indikator yang relevan dan efektif, setidaknya grafik

yang ditunjukkan tidak stabil atau mengalami siklus naik dan turun dari tahun ke tahun.

Tantangan utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bagaimana

mengatasi persoalan penambangan yang mengeruk kekayaan alamnya, sementara

proses pergantian sektor ini belum berjalan memadai. Tantangan lain terkait dengan

kendala geografis sebagai wilayah kepulauan yang menyebabkan akses ke beberapa

wilayah tersendat dan menyebabkan akses terhadap pelayanan publik pun mengalami

kendala. Selebihnya, persoalan ancaman masuknya budaya-budaya secara cepat melalui

jalur pelabuhan menjadi tantangan tersendiri.

Sejalan dengan itu, tujuan pembangunan daerah sendiri yang menyasar

percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan masyarakat yang

dinamis dan demokratis, dan melestarikan dan membangkan potensi sosial budaya di

daerah ini masih terus diusahakan agar dapat terwujud. Berbagai kendala yang menjadi

tantangan utama kiranya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dan dievaluasi

dari waktu ke waktu agar kualitas pembangunan daerah dari tahun ke tahun akan

semakin relevan dan efektif.



2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI

2.1.1. Capaian Indikator Indikator capaian yang digunakan dalam pembahasan Tingkat Pelayanan Publik dan

Demokrasi adalah bentuk persentase yang berjumlah 8 (delapan) indikator capaian.

Metode yang digunakan untuk menentukan capaian Tingkat Pelayanan Publik dan

Demokrasi adalah sebagai berikut:


memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). Adapun

indikator pendukung tersebut adalah sebagai berikut::

a. Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang

dilaporkan

b. Persentase aparat yang berijazah S 1

c. Persentase jumlah kab/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

d. Gender Development Index (GDI)

e. Gender Empowerment Meassurement (GEM)

f. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi

g. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif

h. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres


pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase, maka tidak

dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. Indikator pendukung

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi semuanya memiliki satuan persentase.

(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih

dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Indikator

pendukung Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi tidak ada yang memiliki makna

negatif.

(5) Dalam hal, tidak tersedia data, maka perhitungan tetap dilakukan dengan mengurangi

jumlah pembagi dari total keseluruhan capaian.

(6) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi

jumlah dari penyusun indikator hasil (indikator pendukungnya).



-10

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Outcomes daerahTrend daerah

Tabel Indikator dalam Bentuk Persentase No Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan

100 100 100 100 100 enam kasus sdg proses

2. Presentase aparat yang berijazah minimal S1

- - - - 42,06 41,81

3. Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

- 14,28 14,28 14,28 42,85 71,42

4. Gender Development Index (GDI)

54,34 55,44 66,3 67 - -

5. Gender Empowerment Meassurement (GEM)

39,61 40,22 59,1 59,4 - -

6. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi

- - 71,3 - - -

7. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif

- - - - - 69,87

8. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres

- - - - - 69

Jumlah Nilai Hasil 193,95 209,94 310.98 240.68 184,91 252,1 Penyusun Indikator Hasil 3 4 5 4 3 4 Nilai Indikator Hasil 64,65 52,485 62,196 60,17 61,63 63,025

Tabel Indikator Outcomes Daerah dan Tren Daerah No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi

64,65 52,485 62,196 60,17 61,63 63,025

2 Tren Daerah - -0,2 0,2 -0,03 0,02 0.02

Grafik Capaian Outcomes Daerah dan Tren Daerah



-2

0

2

4

6

8

10

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009

NasionalTren Nasional

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Outcomes NasionalOutcomes Daerah

Untuk menganalisis Relevansi dan Efektivitas, berikut ini adalah capaian outcomes

nasional dan tren nasional

Tabel Indikator Outcomes Nasional dan Tren Nasional No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 9,97 10,33 10,64 10,20 10,33 0,00

2 Tren Nasional 0,04 0,03 -0,04 0,01 -1,00

Grafik capaian Outcomes Nasional dan Tren Nasional

Tabel Relevansi dan Efektivitas No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Outcomes Nasional 9,97 10,33 10,64 10,20 10,33 0,00

2 Outcomes Daerah 64,65 52,485 62,196 60,17 61,63 63,025



-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tren NasionalTren Daerah

Grafik Relevansi dan Efektivitas

Tabel Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah No Tren 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tren Nasional - 0,04 0,03 -0,04 0,01 -1,00

2 Tren Daerah - -0,2 0,2 -0,03 0,02 0.02

Grafik Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah

Analisis Relevansi Analisis ini digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan


relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan

atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.

Memperhatikan capaian pembangunan daerah sebagaimana terlihat dalam tabel di atas,

grafik menunjukkan bahwa mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, kinerja

pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relevan dengan kinerja

pembangunan secara nasional.

Capaian kinerja terlihat sangat relevan di setiap tahun, dimana capaian pembangunan

nasional hanya bergerak pada level 9 sampai dengan level 10. Sementara capaian

pembangunan daerah berada level terendah 52 dan level tertinggi 64.

Tingkat relevansi capaian pembangunan daerah dengan capaian pembangunan nasional

hanya dapat terlihat sampai dengan tahun 2008, mengingat data capaian pembangunan



0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Outcomes Daerah

nasional pada tahun 2009 masih nol. Begitupula dengan data capaian pembangunan

daerah masih menunjukkan data estimasi/sementara. Namun demikian secara umum,

dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan nasional di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung relevan.

Analisis Efektivitas

Analisis ini digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak

pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat

dari sejauhmana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

Melihat data yang tersaji di atas, dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum stabil. Grafik yang naik turun

menunjukkan bahwa pembangunan di provinsi ini tidak efektif. Namun demikian untuk 2

tahun terakhir, yaitu pada tahun 2008 dan 2009 terus mengalami kenaikan. Berikut grafik

capaian outcomes daerah yang naik turun tersebut:

Grafik Capaian Outcomes Daerah

Grafik di atas menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tidak efektif pada rentan tahun 2004 – 2007. Sementara ditahun 2008 dan 2009 tidak lagi

mengalami penurunan. Kondisi yang sama sebetulnya ditampakkan juga pada kinerja

pembangunan nasional yang capaian outcomesnya naik turun.

2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol (How and way)

Ada dua komponen utama dalam pengukuran indikator Tingkat Pelayanan Publik dan

Demokrasi, yaitu:

1. Pelayanan Publik



2. Demokrasi

Ke-8 indikator yang terdapat pada dua komponen utama tersebut menunjukkan capaian

angka yang kerapkali sangat baik, namun pada beberapa indikator justru kurang baik.

Beberapa capaian indkator sepesifik dan menonjol itu adalah:

Aparat Pemerintah Berijazah Minimal S1 Presentase aparat pemerintah yang berijazah minimal S1 pada tahun 2009 mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat pada grafik

sebagai berikut :

41,6541,7

41,7541,8

41,8541,9

41,9542

42,0542,1

2008 2009

Aparat Berijazah S1

Berdasarkan grafik di atas, persentase aparat pemerintah berijazah S1 pada tahun 2008

adalah 42,06. Sementara pada tahun 2009 mengalami penurunan pada level 41,81.

Penurunan ini menunjukkan bahwa disatu sisi semakin sedikit aparat pemerintah yang

berijazah S1 dan sisi lain berarti semakin banyak pula aparat pemerintah yang telah

melanjutkan tingkat pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, seperti pada tingkat

Magister (strata 2), bahkan sampai tingkat Doktor (strata 3). Hal ini menunjukkan sudah

tingginya kesadaran aparat pemerintah akan pentingnya pendidikan bagi kalangan

birokrasi. Kesadaran itu pun tentunya tidak hanya untuk memenuhi syarat formal

kenaikan golongan atau tunjangan, namun lebih dari itu adalah peningkatan pengetahuan

yang dimiliki agar mampu memecahkan berbagai masalah pembangunan di daerah.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Perda Pelayanan 1 Atap

PERDA Pelayanan Satu Atap Persentase jumlah kabupaten/kota di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki

peraturan daerah pelayanan satu atap dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Perda pelayanan satu atap merupakan mekanisme yang menjadi kebutuhan dan tuntutan

akan tranparansi dan reformasi birokrasi oleh masyarakat. Pada tahun 2004 terlihat

belum ada Perda pelayanan 1 atap. Namun demikian, ditahun berikutnya sudah mulai

ada meskipun tidak ada peningkatan sampai dengan tahun 2007. Namun hal ini masih

dapt diterima mengingat setiap kab/kota tidaklah mudah untuk dengan segera menyusun

Perda ini karena harus dibuat secara cermat dan membutuhkan kerjasama, koordinasi

dan sinergi dari berbagai instansi terkait dengan pelayanan publik.

Adanya peningkatan pada tahun 2008 dan 2009 memperlihatkan bahwa Perda pelayanan

satu atap ini telah menjadi kebutuhan setiap daerah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Pertama, adanya tuntutan dari masyarakat akan adanya Perda tersebut,

terlebih apabila didaerah tetangganya sudah ada. Kedua, Perda tersebut memang

kebutuhan dari daerah dalam rangka efektivitas pelayanan publik dan mencegah

maraknya pungli diberbagai instansi perizinan.

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi politik masyarakat ini sebenarnya pendiskripsiannya menjadi sangat

sempit ruang lingkupnya, yaitu hanya pada saat Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan

Legislatif dan puncaknya pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang

kesemuanya diagendakan 5 tahun sekali. Namun demikian hal tersebut dapat dijadikan

salah satu indikator outcomes demokrasi. Berikut grafik tingkat partiipasi politik

masyarakat pada Pilkada, Pileg dan Pilpres yang sebenarnya tidak dapat begitu

dikomparasikan mengingat waktunya penyelenggaraannya bisa saja tidak bersamaan,

kecuali untuk Pileg dan Pilpres ditahun yang sama, yaitu 2009. Sementara Pilkada di

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan pada tahun 2006.



67,5

68

68,5

69

69,5

70

70,5

71

71,5

Pilkada Pileg Pilpres

20062009

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa ada penurunan partisipasi politik masyarakat.

Di sini dapat dikatakan terjadi penurunan, melihat dari sisi waktu antara pelaksaan pileg

Pilkada dan Pileg hanya berselang 3 tahun dimana jumlah pemilih tidak akan berbeda

jauh. Penurunan ini menunjukkan masyarakat lebih tertarik pada pemilihan gubernur yang

tentunya banyak menyangkut isu daerah dan para kontestannya figur yang lebih dikenal.

Berbeda dengan Pileg yang biasanya peserta lebih banyak dan dampak keterpilihannya

kelak belum dapat dijamin. Begitu pula dengan pilpres yang semakin menurun

dibandingkan Pilkada dan Pileg. Fenomena ini bisa disebabkan oleh faktor yang sama

pada Pileg tadi atau juga pada faktor-faktor yang lain, mengingat skala pemilihannya

membawa figur nasional, isu nasional dan munculnya koalisi partai dalam tahapan

Pilpres.

Peningkatan Capaian Selain isu-isu spesifik dan menonjol seperti diuraikan di atas, indikator-indikator capaian

lain menunjukkan capaian angka yang baik. Terjadi peningkatan kualitas pada indikator,

seperti pada persentase kasus korupsi yang tertangani, angka Gender Development

Index (GDI) dan Angka Gender Empowerment Meassurement (GEM) yang terus

meningkat dari tahun ke tahun.

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan Dari beberapa indikator di atas terlihat terjadi peningkatan Tingkat Pelayanan Publik dan

Demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini tentu saja harus

dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara pada beberapa indikator lain menunjukkan

capaian yang tidak stabil bahkan semakin menurun.



Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan demokrasi ke depan

di propinsi Laskar Pelangi ini, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparat Penegak Hukum

Salah satu indikator yang telah memiliki capaian yang baik adalah persentase

penanganan kasus korupsi dengan yang dilaporkan. Meskipun capainnya saat sudah

baik, namun yang terpenting adalah capaian tersebut tetap stabil dan semakin meningkat

secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu sangat diperlukan

adanya peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta dilengkapi

sarana dan prasarana yang memadai dan sistem yang baik.

2. Memperbanyak program beasiswa bagi birokrat

Grafik capaian persentase aparat pemerintah yang berijazah minimal S1 menunjukkan

peningkatan yang baik. Hal ini sangat penting berkaitan dengan peningkatan kualitas

pelayanan publik dan bagaimana aparat pemerintah mampu untuk mengahadapi

tantangan berbagai permasalahan di masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan

merupakan salah satu jawabannya. Perlu diperbanyak program beasiswa bagi aparat

pemerintah dan yang lebih penting lagi harus dihilangkan oleh aparat pemerintah bahwa

melanjutkan pendidikan bukan hanya sekedar untuk naik golongan dan tunjangan, namun

lebih dari itu lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

3. Setiap daerah wajib memiliki Perda Pelayanan Satu Atap

Salah satu permasalahan birokrasi diseluruh dunia adalah maraknya praktek “pungli”

yang selalu ada disetiap instansi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan

penerbitan dokumen atau perizinan dan jelas yang menjadi korban adalah masyarakat itu

sendiri. Beberapa daerah kabupaten/kota di Propinsi Kepualauan Bangka Belitung telah

memiliki Perda Pelayanan Satu Atap. Namun dari grafik terlihat bahwa belum seluruh

daerah memiliki perda tersebut. Oleh karena itu, perlu ada intervensi dari pemerintah

pusat dan pemerintah provinsi, bahkan dari masyarakat sendiri yang menuntut adanya

perda ini, sehingga birokrasi yang panjang dapat dipotong dan pungli dapat diberantas.

4. Program Peningkatan partisipasi perempuan di bidang kesehatan, pendidikan,

dunia kerja dan politik

Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Meassurement (GEM)

dipropinsi ini memang memiliki capaian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun

apabila dikomparasikan dengan propinsi lain, kita jauh tertinggal. Oleh karena itu Badan



Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dan semua

instansi terkait perlu untuk melakukan program partisipasi perempuan di bidang

kesehatan, pendidikan, dunia kerja dan politik. DI bidang kesehatan, kesehatan ibu dan

anak harus semakin ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menaikkan angka harapan

hidup perempuan. Begitu pula di bidang pendidikan, peningkatan angka melek huruf dan

rata-rata lama sekolah bagi perempuan harus menjadi prioritas melalui program

pendidikan gratis dan menghilangkan stiga bahwa perempuan tidak harus sekolah tinggi.

Disamping itu, tingginya tenaga kerja perempuan dan ketertibatannya dalam lembaga

legislatif, eksekutif dan yudikatif akan meningkatkan angka GDI dan GEM.

5. Meningkatan kesadaran politik, peran pemerintah dan partai politik

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam berbagai agenda pemilu, bail Pilkada, Pileg

maupun Pilpres dari grafik terlihat mengalami penurunan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh

banyak faktor sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu upaya yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan

menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Jadi kesadaran itu bukan muncul hanya

memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk melakukan “pencoblosan”

selama 5 tahun sekali, namun tumbuh kesadaran bahwa kita adalah bagian dari politik

negara yang arah kemajuan bangsa ini juga menjadi tanggungjawab kita. Disamping itu,

peran pemerintah dan partai politik sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran politik

tersebut dan juga harus dapat membuktikan apa-apa yang mereka janjikan pada saat

kampanye, sehingga masyarakat tidak apatis dan kemudian mengambil pilihan tanpa

pilihan alias “golput”.

2.2



TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

2.2.1. Capaian Indikator Indikator capaian yang digunakan dalam pembahasan Tingkat Kualitas Sumber Daya

Manusia adalah bentuk persentase dan bentuk angka. Terdapat 15 indikator capaian

berbentuk persentase dan 2 indikator berbentuk angka yang dijelaskan dalam bentuk

tabel terpisah.

Metode yang digunakan untuk menentukan capaian Tingkat Kualitas Sumber Daya

Manusia adalah sebagai berikut:


memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). Adapun

indikator pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

a. Angka partisipasi murni SD/MI

b. Angka putus sekolah SD

c. Angka putus sekolah SMP/MTs

d. Angka putus sekolah SMA/K/MA

e. Angka melek aksara 15 tahun

f. Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs

g. Persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah

h. Umur harapan hidup (UHH)

i. Angka kematian bayi (AKB)

j. Angka kematian ibu (AKI)

k. Prevalensi gizi buruk

l. Prevalensi gizi kurang

m. Persentase tenaga kesehatan perpenduduk

n. Persentase penduduk ber-KB

o. Persentase laju pertumbuhan penduduk


pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.

(3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase, maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. Adapun indikator yang

tidak termasuk dalam penghitungan indikator hasil adalah sebagai berikut:

a. Rata-rata nilai akhir SMP/MTs

b. Rata-rata nilai akhir SMA/K/MA



(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih

dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Contoh pada

Angka putus sekolah yang bermakna negatif. Sementara itu, pada kasus persentase

melampaui seratus persen sebagai standard perhitungan, maka angka dimaksud

dibuat minus dari seratus persen, misalnya pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI).

(5) Dalam hal, tidak tersedia data, maka perhitungan tetap dilakukan dengan mengurangi

jumlah pembagi dari total keseluruhan capaian.



Tabel Indikator dalam Bentuk Persentase No Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 20091. Angka partisipasi murni

SD/MI 89,57 91,59 92,03 93,79 96,94

2. Angka putus sekolah SD 1,11 (98,89)

0,98 (99,02)

0,67 (99,33)

0,68 (99,32)

0,53 (99,47)

3. Angka putus sekolah SMP/MTs

2,97 (97,03)

2,95 (97,05)

2,52 (97,48)

2,03 (97,98)

1,61 (98,39)

4. Angka putus sekolah SMA/K/MA

2,34 (97,66)

2,21 (97,79)

2,47 (97,53)

2,11 (97,89)

2,56 (97,44)

5. Angka melek aksara 15 tahun

93,50 95,4 95,40 88,62 91,21

6. Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs

61,6 64,89 66,4 66,39 67,16

7. Persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah

36,22 50,7 41,34 51,9 56,4

8. Umur harapan hidup (UHH)

67,2 69,66 69,66 69,66 69,66 69,66

9. Angka kematian bayi (AKB)

5,90 (94,1)

5,35 (94,65)

6,04 (93,96)

6,91 (93,09)

8,19 (91,81)

18,00 (82)

10. Angka kematian ibu (AKI)

88,00 (12)

122,50 (-22,5)

126,83 (-26,83)

160,73 (-60,73)

189,31 (-89,31)

135,00 (-35,00)

11. Prevalensi gizi buruk 2,47 (97,53)

2,47 (97,53)

0,74 (99,26)

0,71 (99,23)

0,04 (99,96

0,05 (99,95)

12. Prevalensi gizi kurang 8,10 (91,9)

8,10 (91,9)

10,30 (89,7)

13,70 (86,3)

13,05 (86,95)

9,80 (90,02)

13. Persentase tenaga kesehatan perpenduduk

13,08 19,45 21,20 23,78 29,00 33,38

14. Persentase penduduk ber-KB

77,13 72,85 77,12 76,1 77,04

15. Persentase laju pertumbuhan penduduk

3,04 (96,96)

3,02 (96,98)

2,95 (97,05)

1,43 (98,57)

1,39 (98,61)

Jumlah Nilai Hasil 1027,41 1166,59 1233,09 1242,13 1259,06 650,66 Penyusun Indikator

Hasil 14 14 15 15 15 8

Nilai Indikator Hasil 73,39 83,33 82,21 82,81 83,94 81,33



Tabel Indikator dalam Bentuk Angka (Tidak diperhitungkan dalam Outcomes Daerah) No Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 20091. Rata-rata nilai akhir SMP/MTs 5,7 5,7 5,89 4,31 5,59

2. Rata-rata nilai akhir SMA/K/MA 5,85 5,97 6,37 6,33 6,06

Jumlah Nilai Hasil 11,55 11,67 12,26 10,64 11,65

Penyusun Indikator Hasil 2 2 2 2 2

Nilai Indikator Hasil 5,78 5,84 6,13 5,32 5,83

Tabel Indikator Outcomes Daerah dan Tren Daerah

No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tingkat Kualitas Sumber Daya

Manusia di Daerah 73,39 83,33 82,21 82,81 83,94 81,33

2 Tren Daerah 0,14 -0,01 0,01 0,01 -0,03


Untuk menganalisis Relevansi dan Efektivitas, berikut ini adalah capaian outcomes

nasional dan tren nasional

Tabel Indikator Outcomes Nasional dan Tren Nasional

No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tingkat Kualitas Sumber Daya

Manusia 75,6 76,26 77,13 80,49 63,94 40

2 Tren Nasional 0,01 0,01 0,04 -0,21 -0,37

2004 2005 2006 2007 2008 2009-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Outcomes DaerahTren Daerah




Tabel Relevansi dan Efektivitas

No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Outcomes Nasional 75,6 76,26 77,13 80,49 63,94 40

2 Outcomes Daerah 73,39 83,33 82,21 82,81 83,94 81,33


2004 2005 2006 2007 2008 20090

10

20

30

40

50

60

70

80

90


2004 2005 2006 2007 2008 2009-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tren NasionalNasional



Tabel Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah

No Tren 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tren Nasional 0,01 0,01 0,04 -0,21 -0,37

2 Tren Daerah 0,14 -0,01 0,01 0,01 -0,03


Analisis Relevansi

Analisis ini digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan




Memperhatikan capaian pembangunan daerah sebagaimana ditampakkan dalam tabel di

atas, terlihat grafik bahwa pada tahun 2004, kinerja pembangunan daerah di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung nampak tidak relevan dibandingkan dengan kinerja

pembangunan secara nasional. Meski demikian, pada tahun-tahun setelahnya, terjadi

peningkatan yang luar biasa. Kinerja pembangunan daerah lebih baik dengan

pembangunan nasional dan itu berarti relevan pada tahun 2005, 2006, 2007, 200, dan

2009.

Capaian kinerja yang sangat relevan terlihat pada tahun 2008, dimana ketika capaian

pembangunan nasional berada pada level 63,94 sementara pembangunan daerah berada

pada level 83,94. Relevansi itu nampaknya akan semakin meningkat pada tahun 2009

melihat angka sementara menunjukkan capaian relevansi di daerah yang sangat baik.

2004 2005 2006 2007 2008 2009-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2




Secara umum, dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan nasional di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung relevan.





sebelumnya.

Melihat data yang tersaji di atas, dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak stabil. Grafik yang naik turun menunjukkan

bahwa pembangunan di provinsi ini tidak efektif.

Lihat lagi grafik capaian outcomes yang naik turun tersebut:


tidak efektif. Kondisi yang sama sebetulnya ditampakkan pada kinerja pembangunan

nasional yang juga mengalami penurunan capaian pada tahun-tahun akhir.


Ada tiga komponen utama dalam pengukuran indikator Tingkat Kualitas Sumber Daya

Manusia, yaitu:

3. Pendidikan

4. Kesehatan

5. Keluarga Berencana

2004 2005 2006 2007 2008 200968

70

72

74

76

78

80

82

84

86

Outcomes



Ke-17 indikator yang terdapat pada tiga komponen utama tersebut menunjukkan capaian

angka yang kerapkali sangat baik, namun pada beberapa indikator justru sangat tidak

baik.


Angka putus sekolah siswa pada level SMA/K/MA Angka putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan

pada jenjang SMA/K/MA. Jika kita perhatikan, grafik isu putus sekolah pada jenjang

SMA/K/MA sebagai berikut:

Kondisi di atas menunjukkan bahwa meski sempat mengalami penurunan jumlah pada

tahun 2005 dan 2007, namun peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2008.

Kondisi berbeda ditampakkan pada angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI dan

SMP/MTs yang cenderung mengalami penurunan angka dari tahun ke tahun.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama bahwa secara psikologis

perkembangan anak pada usia SD dan SMP umumnya belum terkontaminasi oleh situasi

lingkungan sehingga pendidikan umumnya masih diangka merupakan kewajiban bagi

masyarakat. Anak-anak pun belum secara intens menerima pengaruh-pengaruh yang

negatif sehingga masih beranggapan bahwa bersekolah harus tetap dilakukan. Orangtua

pun masih dapat melakukan tekanan kepada anaknya untuk tetap bersekolah. Hal ini

berbeda dengan anak-anak usia SMA/K/MA yang umumnya cenderung menerima

pengaruh dari lingkungan yang kerapkali berefek pada tingginya angka putus sekolah. Di

samping itu, pada jenjang ini, anak-anak cenderung memiliki otonomi yang lebih besar

untuk menentukan apakah mereka meneruskan bersekolah atau tidak.

2004 2005 2006 2007 2008 20090

20

40

60

80

100

120

Angka Putus Sekolah SMA/K/MA



Secara ekonomi, ada perbedaan kebutuhan pendidikan antar jenjang SD dan SMP

dengan jenjang sekolah menengah. Kebutuhan peralatan dan pembiayan sekolah

menengah cukup tinggi. Hal ini juga dipersepsikan oleh orangtua sebagai pendidikan

yang tinggi sehingga seringkali orangtua sudah cukup jika sang anak dapat

menyelesaikan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang hanya memberikan pelayanan

pendidikan gratis dari SD sampai pada jenjang SMP menyebabkan biaya pendidikan yang

tetap tinggi untuk level SMA. Selain itu, SMA/K/MA yang biasanya hanya terdapat di

tempat-tempat yang secara geografis mudah dijangkau menyebabkan pendidikan level ini

disentuh oleh kalangan terbatas.

Hal lain yang tentunya sangat penting untuk dicermati adalah dampak penambangan

timah yang umumnya banyak menyedot angkatan kerja usia muda yang umumnya

mereka adalah siswa-siswa yang duduk pada level sekolah menengah.

Persentase Guru Layak Mengajar Persentase guru yang layak mengajar cukup memprihatinkan. Pada level SMP, kondisi

guru yang layak mengajar hanya menempati posisi 60-an persen. Kondisi yang lebih

parah ditunjukkan pada kelayakan guru mengajar untuk jenjang SMA/K/MA. Berikut

grafiknya:

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase guru yang layak mengajar pada jenjang

sekolah menengah sangat memprihatinkan. Di samping angkanya yang hanya berkutat

pada level 50-an persen, angka ini memperlihatkan grafik yang tidak stabil dari tahun ke

tahun. Dalam beberapa tahun terjadi peningkatan, namun dalam tahun-tahun tertentu ada

penurunan.

Kelayakan guru mengajar tentu saja dilihat dari kompetensi pendidikan dan derajat

pendidikan yang dimiliki oleh seorang guru. Sebagai provinsi baru, banyak sekolah

2004 2005 2006 2007 2008 20090

10

20

30

40

50

60

Guru Layak Mengajar Seko-lah Menengah



menengah baru yang dibuka di daerah ini. Kondisi ini menyebabkan terjadinya

permintaan guru, sementara ketersediaan sumber daya manusia cukup terbatas. Itulah

sebabnya, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan yang strategis dalam rangka

meningkatkan kompetensi guru.

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini grafiknya:

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase kematian bayi selalu mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2005 yang sempat mengalami

penurunan, namun meningkat dengan tajam pada tahun-tahun berikutnya.

Kondisi ini nampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama bahwa kondisi cuaca

yang tidak stabil menyebabkan potensi penyakit yang dapat menyerang tubuh anak-anak

yang sistem kekebalannya memang belum kuat. Kedua, sebagai daerah pertambangan,

terdapat banyak lokasi genangan air yang menyebabkan potensi penyakit malaria dan

demam berdarah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Hal lain yang mempengaruhinya adalah masih minimnya tenaga kesehatan di provinsi ini,

sementara geografis Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan menyebabkan akses

kesehatan menjadi terhambat.

Angka Kematian Ibu (AKI) Faktor kesehatan di Bangka Belitung ternyata masih dapat dikatakan memberikan

kontribusi yang buruk bagi indek pembangunan manusia di provinsi ini. Hal ini sala

satunya dapat dilihat pada Angka Kematian Ibu (AKI) pada grafik berikut ini:

2004 2005 2006 2007 2008 20090

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Angka Kematian Bayi



Angka kematian ibu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan, kecuali

pada tahun 2009 yang masih berjalan (dalam estimasi sementara). Kondisi ini

memprihatinkan meningat perkembangan provinsi yang setiap tahun menambah tenaga

kesehatan dan fasilitas kesehatan dari tahun ke tahun ternyata tidak mengikutsertakan

perkembangan baik bagi Angka Kematian Ibu (AKI).

Kondisi ini sepertinya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, geografis Bangka Belitung

sebagai daerah kepulauan menyebabkan fasilitas kesehatan tidak terlalu mudah untuk

dijangkau. Beberapa daerah pulau menyisakan persoalan khas bagi akses kesehatan.

Kendala transportasi menyebabkan kesulitan masyarakat mendapatkan pelayanan

kesehatan. Selain itu, di beberapa daerah, kepercayaan masyarakat terhadap 'dukun

beranak' masih cukup tinggi sehingga meski akses pelayanan kesehatan baik, namun

mereka enggan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Prevalensi Gizi Kurang Prevalensi Gizi Kurang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti

ditampakkan pada grafik berikut ini:

2004 2005 2006 2007 2008 20090

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Angka Kematian Ibu

2004 2005 2006 2007 2008 20090

2

4

6

8

10

12

14

16

Prevalensi Gizi Kurang



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup besar bagi

Prevalensi Gizi Kurang. Kecuali pada tahun 2009 yang masih bersifat sementara, grafik

pada tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini

nampaknya disebabkan oleh beberapa hal penting, antara lain tingkat kesadaran

masyarakat yang masih rendah dalam hal menjaga kesehatan.

Selain itu, masyarakat umumnya masih enggan jika harus datang ke pos-pos kesehatan

sekedar untuk berkonsultasi kesehatan. Hal penting lainnya adalah subsidi pemerintah

untuk kepentingan gizi masyarakat melalui pos-pos pelayanan kesehatan perlu

ditingkatkan.

Peningkatan Capaian Selain isu-isu spesifik dan menonjol seperti diuraikan di atas, indikator-indikator capaian

lain menunjukkan capaian angka yang baik. Terjadi peningkatan kualitas pada indikator:

Angka partisipasi murni SD/MI, Angka melek aksara 15 tahun, umur harapan hidup,

prevalensi gizi buruk, persentase tenaga kesehatan, persentase jumlah penduduk ber-KB,

dan laju pertumbuhan yangrelatif dapat ditekan.

2.2.3. Rekomendasi Kebijakan Pada beberapa indikator, terjadi peningkatan Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini tentu saja harus dipertahankan dan

ditingkatkan. Sementara pada beberapa indikator, capaian menunjukkan grafik yang

terbilang 'jalan di tempat' atau justru memburuk.

Terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan, beberapa

hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pertahankan dan tingkatkan indikator-indikator yang sudah baik

Perlu dilakukan langkah-langkah terpadu untuk tetap mempertahankan pola capaian yang

sudah baik, misalnya mengintensifkan capaian angka melek aksara 15 tahun,

peningkatan kelayakan mengajar guru, menekan laju pertumbuhan penduduk, dan

capaian jumlah pengguna KB.

2. Pendidikan gratis sampai pada level SMA

Kebijakan selama ini yang diambil oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah

pendidikan gratis bagi siswa di SD dan SMP atau setara, sementara pada level

SMA/K/MA tetap diberlakukan kebijakan pembiayaan oleh orangtua siswa. Selain

kesenjangan akan terjadi, biaya bagi pendidikan di tingkat SMA/K/MA yang relatif tinggi



menyebabkan angka putus sekolah juga tinggi. Ke depan, pendidikan bersubsidi perlu

diteruskan sampai pada jenjang pendidikan sekolah menengah lanjutan

3. Dampak Penambangan Timah

Terkait dengan penambangan timah yang umumnya berlangsung ilegal, selain dampak

ekologi, dampak sosial juga menyebabkan resiko yang cukup tinggi. Angka putus sekolah

dipercaya sangat dipengaruhi oleh penambangan ilegal. Sebagai upaya untuk mencegah

dampak tersebut, maka perlu dilakukan langkah strategis untuk mencegah semakin

meluasnya dampak semacam ini. Salah satunya misalnya dengan mengeluarkan regulasi

yang melarang anak usia sekolah melakukan penambangan, begitu juga terkait dengan

pengaturan pola penambangan yang lebih tertata.

4. Penguatan lembaga agama dan Kebudayaan

Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat rentan dengan

pembauran penduduk. Dalam beberapa aspek, pembauran dapat menimbulkan

persentuhan budaya yang baik, namun dalam banyap kasus pembauran justru

menyebabkan krisis budaya dan tradisi. Persinggungan budaya pada gilirannya akan

menyebabkan dekadensi moral dan krisis jati diri. Kenakalan remaja, pembauran tak

terkendal, dan sebagainya akan menjadi dampak nyata. Ke depan, diperlukan penguatan

lembaga keagamaan dan kebudayaan dalam rangka memfilter berbagai pengaruh luar

agar tidak terlalu mendekonstruksi kultur dan kearifan lokal.

5. Program peningkatan kompetensi guru

Capaian yang ditampakkan oleh grafik kelayakan guru mengajar terbilang cukup rendah.

Hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia pendidik yang masih relatif rendah.

Oleh karena itu, pemeritah perlu mengupayakan peningkatan kompetensi mengajar guru

melalui program bantuan pendidikan studi lanjut, pelatihan-pelatihan kependidikan, dan

lain sebagainya.

6. Jumlah tenaga kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan, pada berbagai pos dan daerah, di daerah ini masih relatif

rendah. Ke depan perlu diambil kebijakan untuk menambah kuota penerimaan

kepegawaian tenaga teknis. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana meningkatkan etos

kerja para petugas kesehatan melalui berbagai program pembinaan kepegawaian dan

diklat-diklat.



7. Insentif tenaga kesehatan di daerah terpencil

Sebagai daerah kepulauan, cukup banyak wilayah di Bangka Belitung yang terletak di

daerah terpencil, bahkan di seberang laut dan sungai. Oleh karena itu, untuk

meningkatkan loyalitas dan semangat para petugas kesehatan, perlu diberikan intensif

yang memadai bagi para tenaga medis di daerah-daerah terisolir. Tujuannya sederhana,

agar pelayanan publik di bidang kesehatan dapat menjangkau masyarakat kecil dan

terisolir.

8. Akses Pelayanan Kesehatan

Salah satu masalah bagi akses kesehatan adalah sarana dan prasarana yang belum

begitu optimal. Kendala transportasi menjadi masalah serius bagi masyarakat di daerah

terpencil, sementara fasilitas kesehatan di desa-desa kecil belumlah dapat disebut layak.

Pemerintah harus mempercepat pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka

meningkatkan akses pelayanan kesehatan.



2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI

2.3.1. Capaian Indikator Indikator capaian yang digunakan dalam pembahasan Tingkat Pembangunan Ekonomi

adalah bentuk persentase dan bentuk angka. Terdapat 7 indikator capaian berbentuk

persentase dan 4 indikator capaian berbentuk angka yang dijelaskan dalam bentuk tabel

terpisah.

Metode yang digunakan untuk menentukan capaian Tingkat Pembangunan Ekonomi

adalah sebagai berikut:



Adapun indikator pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

a. Laju inflasi

b. Laju pertumbuhan Ekonomi

c. Persentase ekspor terhadap PDRB

d. Persentase output Manufaktur terhadap PDRB

e. Persentase output UMKM terhadap PDRB

f. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA

g. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN


pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase, maka tidak

dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. Adapun indikator

yang tidak termasuk dalam penghitungan indikator hasil adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan perkapita (Rp Juta)

b. Panjang jalan nasional berdasarkan kondisi (Km)

c. Panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi (Km)

d. Penambahan panjang jalan provinsi per tahun

(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna



Contoh pada Angka laju inflasi yang bermakna negatif.. Dalam hal, tidak tersedia

data, maka perhitungan tetap dilakukan dengan mengurangi jumlah pembagi dari

total keseluruhan capaian.





Tabel Indikator dalam Bentuk Persentase

No Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. Laju Inflasi 9,00

(91) 17,45

(82,55) 6,42

(93,58) 2,64

(97,36) 18,40 (81,6)

1,59 (98,41)

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

3,28 3,47 3,98 4,54 2,65 2,15

3. Persentase ekspor terhadap PDRB

30,58 46,05 54,24 47,41 63,47 63,46

4. Persentase output manufaktur terhadap PDRB

22,77 22,38 22,28 22,51 22,56 21,87

5. Persentase output UMKM terhadap PDRB

- - - - - -

6. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA

- - -0,380 -0,925 1,322 0,0059

7. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMDN

- - -0,212 -0,623 -0,956 -0,597

Jumlah Nilai Hasil 147,63 154,45 173,49 170,27 170,65 185,30 Penyusun Indikator Hasil 4 4 6 6 6 6 Nilai Indikator Hasil 36,91 38,61 28,92 28,38 28,44 30,88

Tabel Indikator dalam Bentuk Angka (Tidak diperhitungkan dalam Outcomes Daerah)

No Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 20091. Pendapatan per kapita

(Rp. Juta). 11,52 13,58 14,81 16,17

2. Panjang jalan nasional berdasarkan kondisi (Km)

• Baik • Sedang • Buruk

531,00

349 116 66

530,65

228,1 162,51 140,04

531,00

452 16 63

530,65

3. Panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi (Km)

• Baik • Sedang • Buruk

3207

1271 941 995

3018,32

990,79 632,58 899,45

1514

446 754 314

4. Penambahan panjang jalan provinsi per tahun

0 10,17 0 21,8 0 0

Jumlah Nilai Hasil 3749,52 3572,72 2059,81 568,62 Penyusun Indikator Hasil 4 4 4 3 3 3 Nilai Indikator Hasil 937,38 893,18 514,95 189,54 - -



-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Outcomes daerahTren daerah

-505

1015202530354045

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tingkat PembangunanEkonomi NasionalTren Nasional

Tabel Indikator Outcomes Daerah dan Tren Daerah

No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tingkat Pembangunan Ekonomi 36,91 38,61 28,92 28,38 28,44 30,88

2 Tren Daerah 0,05 -0,25 -0,02 0,002 0,09


Untuk menganalisis Relevansi dan Efektivitas, berikut ini adalah capaian outcomes nasional

dan tren nasional

Tabel Indikator Outcomes Nasional dan Tren Nasional

No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tingkat Pembangunan Ekonomi 39,47 40,07 40,24 41,71 42,97 -2,54

2 Tren Nasional 0,02 0,00 0,04 0,03 -1,06




Tabel Relevansi dan Efektivitas

No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Outcomes Nasional 39,47 40,07 40,24 41,71 42,97 -2,54

2 Outcomes Daerah 36,91 38,61 28,92 28,38 28,44 30,88

-505

1015202530354045

2004 2005 2006 2007 2008 2009



Tabel Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah

No Tren 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tren Nasional 0,02 0,00 0,04 0,03 -1,06

2 Tren Daerah 0,05 -0,25 -0,02 0,002 0,09

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009





Analisis Relevansi Analisis ini digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan




Memperhatikan capaian pembangunan daerah sebagaimana ditampakkan dalam tabel di

atas, terlihat grafik bahwa pada tahun 2005, kinerja pembangunan daerah di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pembangunan

secara nasional. Tetapi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 terjadi penurunan,

dan pada tahun 2009 kembali menunjukkan peningkatan dimana trend daerah provinsi

kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,09 dan lebih tinggi dari trend nasional.

Capaian kinerja yang sangat relevan terlihat pada tahun 2005, dimana tren capaian

pembangunan daerah berada pada level 0,05 sementara pembangunan nasional hanya

berada pada level 0,02. Tren capaian pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung turun drastis pada tahun 2006 mencapai titik terendah yaitu pada level -

0,25, dimana pada saat itu tren capaian pembangunan nasional berada pada level 0,00.

Pada tahun 2006, 2007 dan 2008 tren capaian pembangunan daerah tidak relevan jika

dibandingkan dengan capaian tren pembangunan nasional. Tetapi Relevansi itu

nampaknya akan meningkat pada tahun 2009 melihat angka sementara menunjukkan

capaian relevansi di daerah yang sangat baik yaitu sebesar 0,09, sedangka tren capaian

pembangunan nasional sebesar -1,06.

Secara umum, dapat dikatakan terjadinya fluktuasi relevansi di bidang capaian

pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





sebelumnya.

Melihat data yang tersaji di atas, dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan Ekonomi

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfluktuasi. Keadaan yang agak stabil terjadi

pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Pada tahun 2009 diperkiraan capaian kinerja

pembangunan daerah bidang ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

diperkirakan akan bergerak naik. Grafik yang naik turun menunjukkan bahwa

pembangunan di provinsi ini tidak terlalu efektif.



Laju Inflasi

02468

101214161820

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Laju Inflasi

Lihat lagi grafik capaian outcomes yang naik turun tersebut:

Outcome daerah

05

1015202530354045

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Outcome daerah


tidak terlalu efektif. Kondisi yang sama sebetulnya ditampakkan pada kinerja

pembangunan nasional yang juga mengalami fluktuasi.


Ada tiga komponen utama dalam pengukuran indikator Tingkat Pembangunan Ekonomi,

yaitu Ekonomi Makro, Investasi dan Infrastruktur

Ke-11 indikator yang terdapat pada tiga komponen utama tersebut menunjukkan capaian

angka yang kadangkala baik, namun pada beberapa indikator justru sangat tidak baik.


Laju Inflasi Laju inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami fluktuasi yang

sangat tajam. Fluktuasi laju inflasi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik di atas menunjukkan bahwa meski sempat mengalami penurunan laju inflasi pada

tahun 2006 dan 2007, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun

2008, dimana angka inflasi mencapai titik tertinggi yaitu sebesar 18,40%, hal ini

disebabkan terjadinya krisis keuangan global yang dimulai pada pertengahan september

2008, yang sangat berdampak terhadap makro ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Kondisi ini terjadi karena komoditi andalan Bangka belitung yaitu hasil

pertambangan khususnya Timah dan hasil perkebunan yaitu kelapa sawit, karet dan lada

tujuan utama pemasarannya adalah pasar ekspor, disamping itu kebutuhan utama

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya didatangkan dari luar.

Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase Laju pertumbuhan ekonomi cukup memprihatinkan. Tahun 2004 sampai

dengan 2008, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada

dibawah laju pertumbuhan ekonomi Nasional. Beberapa faktor penyebab rendahnya laju

pertumbuhan eonomi adalah perekonomian Bangka Belitung sangat tergantung pada

sektor primer yaitu pertambangan, disamping itu masalah krisis listrik juga menjadi

penyebab rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada

grafik berikut ini:

Laju Pertumbuhan Ekonomi

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Laju PertumbuhanEkonomi

Grafik di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung menunjukkan persentase yang relatif rendah, berada dikisaran 2,65

sampai dengan 4,54. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2008 yang merupakan



dampak dari krisis keuangan global yang sangat terasa di Provinsi ini. Sedangkan

pertumbuhan tertinggi sebesar 4,54 terjadi pada tahun 2007. Sampai september 2009

pertumbuhan ekonomi di provinsi ini hanya sebesar 2,15%.

Persentase Ekspor terhadap PDRB Persentase ekspor terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun

ketahun walaupun sedikit terjadi fluktuasi, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Persentase Eksport Terhadap PDRB

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Persentase EksportTerhadap PDRB

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase ekspor terhadap PDRB dari tahun 2004

sampai dengan tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan

pada tahun 2007 sedikit mengalami penurunan, kemudian meningkat dengan tajam pada

tahun 2008 dan diprediksi akan tetap bertahan pada tahun 2009.

Kondisi ini dengan jelas menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung didominasi oleh komodi-komoditi tujuan eksport, baik yang berasal dari sektor

pertambangan maupun dari sektor perkebunan.

Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB Industri manufaktur (Pengolahan) juga memberikan kontribusi yang cukup besar di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini ditunjukkan oleh persentase yang ditunjukkan

oleh output industri manufaktur terhadap PDRB yang relatif stabil berada pada kisaran 22

persen dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Pada tahun 2009 ini diprediksi sedikit

mengalami penurunan karena hanya akan memberikan kontribusi sebesar 21, 87 persen.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PersentasePertumbuhanRealisasi InvestasiPMA

Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB

21,421,621,8

2222,222,422,622,8

23

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Persentase OutputManufaktur TerhadapPDRB

Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA Pertumbuhan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan

persentase yang negatif, hal ini terjadi pada tahun 2006 dan tahun 2007. Salah satu faktor

penyebab rendahnya persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA adalah masalah

krisis daya listrik yang membelenggu perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung sehingga minat investor untuk merealisasikan investasinya cenderung rendah.

Pada tahun 2008 menunjukkan tren positif, meningkat cukup signifikan dibandingkan

pada tahun sebelumnya dan diperkirakan tren tersebut akan tetap positif pada tahun

2009, dimana pada tahun 2009 pemerintah telah memberkan izin kepada dua

perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang

proferti dan perikanan untuk beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN

Seperti halnya dengan persentase pertumbuhan realisasi investasi Penanaman Modal

Asing (PMA), persentase pertumbuhan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) berada pada angka yang negatif. Adapun faktor penyebabnya juga

masalah krisis daya listrik yang menyebabkan investor tidak begitu tertarik untuk

merealisasikan investasinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat

pada grafik berikut ini:

Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

02004 2005 2006 2007 2008 2009

PersentasePertumbuhanRealisasi InvestasiPMDN

Peningkatan Capaian Dari masalah spesifik dan menonjol seperti diuraikan di atas, indikator-indikator capaian

lain menunjukkan capaian angka yang baik. Terjadi peningkatan kualitas pada indikator:

Pendapatan perkapita.

2.3.3. Rekomendasi Kebijakan Secara umum indikator-indikator tingkat pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung cenderung berfluktuasi, ada indikator yang cenderung stabil atau

terbilang 'jalan di tempat' atau justru memburuk.

Terkait dengan upaya peningkatan Tingkat Pembangunan Ekonomi ke depan, beberapa

hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Jangan Tergantung pada Produk Luar

Salah satu faktor penyebab tingginya harga-harga yang ada di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang menyebabkan tingginya biaya hidup adalah barang kebutuhan



pokok masyarakat kebanyakan didatangkan dari luar daerah. Hal disebabkan tingginya

biaya transportasi dan juga sangat tergantung pada faktor alam (cuaca).

Kedepan pemerintah harus berusaha untuk menyediakan barang-barang yang bisa

dihasilkan sendiri, seperti sayur-sayuran, beras, dan lain-lain sehingga tidak lagi

bergatung kepada daerah luar.

2. Atasi Krisis Listrik

Masalah krisis daya listrik merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Terjadinya krisis listrik berdampak pada rendahnya tingkat

pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dari tahun ketahun cenderung berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi

secara nasional.

Krisis listrik juga menjadi penyebab rendahnya realisasi pertumbuhan investasi baik PMA

maupun PMDN, yang selanjutnya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh

karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dengan cara mempercepat pembangunan pembangkit-

pembangkit listrik baru.

3. Perbaiki iklim Investasi

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan investasi baik PMA

maupun PMDN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah prosedur pengurusan

administrasi yang berbelit dan cenderung membutuhkan waktu yang lama. Kedepan perlu

dilakukan penyederhanaan prosedur untuk investasi dan waktu yang dibutuhkan juga

tidak begitu lama.

4. Diversifikasi Komoditi Eksport

Komoditi eksport Banga Belitung pada saat ini masih didominasi oleh sektor primer yaitu

sektor pertambangan, khususnya timah dan sektor perkebunan seperti kelapa sawit, lada

dan karet. Ke depan perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menambah jenis

produk atau komoditi ekspor seperti bidang industri pengolahan timah, pengolahan hasil

perikanan, hasil industri kecil, dan lain-lain.

5.Perbaiki sarana dan Prasarana

Salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung adalah sarana dan prasarana yang belum begitu optimal. Fasilitas pelabuhan

laut, sarana jalan, bandara masih menjadi permasalahan serius. Untuk menggenjot



pembangunan ekonomi dengan cepat, pemerintah perlu segera memperbaiki sarana jalan

dan jembatan, mengembangkan pelabuhan-pelabuhan laut sehingga dapat melakukan

bongkar-muat barang dalam jumlah yang lebih besar dalam waktu yang lebih cepat, serta

memperbaiki dan meperluas fasilitas bandara.

6. Tingkatkan Promosi Daerah

Sebagai provinsi baru, Kepulauan Bangka Belitung harus lebih meningkatkan promosi

keluar daerah, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Banyak potensi-potensi

daerah ini yang belum banyak dikenal, seperti potensi dibidang pariwisata, bidang

perikanan, dan bidang-bidang lainnya.



2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Untuk mengetahui kualitas pengelolaan sumberdaya alam digunakan beberapa

indikator yaitu:

A. Dalam bidang kehutanan, indikatornya adalah :

a. persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

b. rehabilitasi lahan luar hutan

c. luas kawasan konservasi

B. Dalam bidang kelautan, indikatornya adalah :

a. jumlah tindak pidana perikanan

b. persentase terumbu karang dalam keadaan baik

c. luas kawasan konservasi laut

Indikator tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu indikator dalam bentuk prosentase

dan indikator dalam bentuk bukan presentase (dalam bentuk angka). Data indikator

tersebut tersaji dalam tabel 1 dan tabel 2 berikut.

Tabel 1. Data Indikator dalam Bentuk Prosentase No Indikator Hasil

(Output) Capaian Tahun

2004 2005 2006 2007 2008 20091 Persentase luas

lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

0,01 0,03 0,48 0 0 0

2 Persentase terumbu karang dalam keadaan baik

0 0 40 38 35 30

Tabel 2. Data Indikator dalam Bentuk Bukan Prosentase (Bentuk Angka)

No Indikator Hasil (Output)

Capaian Tahun2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 Rehabilitasi lahan luar hutan

515 120 550 95 150 0

2 Luas kawasan Konservasi

34.690 (ha) 34.690 (ha) 2.591 2.591 2.623,099 0

3 Jumlah tindak pidana perikanan

7 0 0 0 11 23

4 Luas kawasan konservasi laut

0 0 0 662.793,78



2.4.1. Capaian Indikator Outcomes Capaian indikator outcomes (capaian indikator hasil) merupakan angka yang

diperoleh dari rata-rata indikator-indikator yang di perbandingkan antara indicator

Nasional dengan indikator Provinsi Bangka Belitung yang kemudian dianalisis dengan

menggunakan analisis Relevansi dan analisis Efektivitas.

Dari indikator-indikator yang berasal dari Tabel 1, kemudian dibuat indikator

outcomes (indikator hasil) kualitas pengelolaan sumberdaya alam di Provinsi Bangka

Belitung yang berasal dari rata-rata prosentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan

terhadap lahan kritis dan prosentase terumbu karang dalam kondisi baik. Selanjutnya

dibuat tren kualitas pengelolaan sumberdaya alam dari tahun 2004-2009 seperti terlihat

pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Rata-rata Dan Trend Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Provinsi Bangka Belitung

No

Indikator

Capaian tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 Persentase luas lahan rehabilitasi 0,01 0,03 0,48 0 0 0

dalam hutan terhadap lahan kritis

2 Persentase terumbu karang 0 0 40 38 35 30

Dalam keadaan baik Rata-rata indikator hasil 0,005 0,015 20,24 19 17,5 15 kualitas SDA

Trend Kualitas Pengelolaan SDA 2 1348,333 -0,06126 -0,078947368 -0,14286

Jika kualitas pengelolaan sumberdaya alam provinsi bangka belitung dibandingkan

dengan kualitas pengelolaan sumberdaya alam Nasional maka akan terlihat hasil seperti

pada grafik 1.

1. Analisis Relevansi Dari grafik 1 tersebut diatas terlihat bahwa capaian indikator hasil provinsi lebih

tinggi daripada capaian indikator hasil nasional, dengan catatan data capaian indikator

hasil pada Provinsi Bangka Belitung baru ada pada tahun 2006. Tingginya capaian

indikator hasil Provinsi Bangka Belitung tersebut karena:

a. Luas wilayah

Perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah Provinsi Bangka

Belitung yang menjadi indikator output sangat berbeda dimana pada tingkat nasional

banyak sekali wilayah Indonesia yang telah mengalami kondisi kritis baik hutan maupun



lautnya. Meskipun demikian tidak dipungkiri bahwa terdapat beberapa proses rehabilitasi

yang terjadi di dalamnya.

Grafik 1. Perbandingan Capaian Indikator Kualitas Pengelolaan SDA

Provinsi Bangka Belitung dengan Capaian Indikator Nasional

b. Proses rehabilitasi sumberdaya alam

Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat swasta maupun

pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan

sumberdaya alam antara lain, reklamasi daerah bekas tambang timah darat oleh pihak PT

Timah. Terdapat kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi ini yang bertujuan untuk

merehabilitasi kawasan hutan yang kritis yaitu Program Perempuan Tanam, Tebar dan

Pelihara untuk Ketahanan Pangan Keluarga dan Hari Menanam Pohon Indonesia.

Kegiatan lain yang dilakukan pemerintah adalah memasang rambu-rambu peringatan

pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi disertai ancaman apabila

melanggarnya. Keterlibatan masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumberdaya alam

dan menjaga lingkungan dengan melakukan reboisasi untuk kawasan lahan seluas 1.710

hektar. Selain itu adanya program terumbu karang buatan yang dilakukan oleh

departemen kelautan dan perikanan.

c. Penelitian

Penelitian teknik rehabilitasi dalam rangka reklamasi kawasan bekas tambang

timah telah dilakukan salah satunya oleh Universitas Bangka Belitung yang merupakan

universitas yang berada di provinsi ini.

0

5

10

15

20

25C

apai

an

Indi

kato

r O

utco

mes

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capaian Tahun

Grafik Capaian Indikator Kualitas Pengelolaan SDA Babel Dengan Capaian Indikator Nasional

Indikator Outcomes Babel Indikator Outcomes Nasional



Hal tersebut diatas yang menyebabkan tred dari capaian indikator kualitas

pengelolaan sumberdaya alam di Provinsi Bangka Belitung berada pada posisi diatas dari

trend capaian indikator kualitas pengelolaan sumberdaya alam Nasional (Grafik 2.)

Grafik 2. Perbandingan Trend Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Provinsi Bangka Belitung dengan Nasional

2. Analisis efektivitas

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia

yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-

pulau kecil seperti P. Lepar, P.Pongok, P. Mendanau dan P.Selat Nasik, total pulau telah

bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung

terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Ibu kota

provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pulau ini mengandung bahan mineral yaitu timah.

Pengusahaan timah telah dilakukan baik oleh pihak perusahaan maupun perorangan.

Tambang timah yang diusahakan tersebut dilakukan di darat maupun di laut yang biasa

disebut sebagai tambang inkonvensional apung (TI apung).

Sektor Kehutanan Pengusahaan timah yang dilakukan didarat dilakukan disemua wilayah Provinsi

Bangka Belitung ini tidak terkecuali. Masyarakat di provinsi ini juga sudah terkondisi

untuk mencari timah sebagai mata pencaharian utama. Keadaan tersebut diperparah

Tre nd Kualitas Pe nge lolaan SDA

-100,000,00

100,00200,00300,00400,00500,00600,00700,00800,00900,00

1000,001100,001200,001300,001400,001500,00

1 2 3 4 5 6

Capaian Tahun

Tren

d In

dika

tor O

utco

mes

Trend Kualitas Pengelolaan SDA Nas ional

Trenda Kualitas Pengelolaan SDA Babel

2 per. Mov. Avg. (Trend Kualitas Pengelolaan SDA Nas ional)2 per. Mov. Avg. (Trenda Kualitas Pengelolaan SDA Babel)



dengan melonjaknya harga timah beberapa bulan lalu sebelum krisis global yang terjadi

tahun 2009. Ketrampilan yang dipunyai oleh masyarakat di provinsi ini sebagian besar

adalah sebagai pencari timah.

Grafik 3. Rehabilitasi Lahan Luar Hutan

Menurut Bappedalda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kerusakan

hutan akibat kegiatan penambangan timah di seluruh wilayah Babel mencapai 400.000 ha

atau 60% dari total luas hutan. Belum lagi terdapat 887 kolong atau lubang bekas

tambang timah di Bangka Belitung, yang dibiarkan begitu saja. Di darat, kolong-kolong

bekas galian tambang dapat dengan mudah ditemui di Bangka dan Belitung. Kolong-

kolong yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, umumnya membentuk danau yang cukup

luas, yang merupakan bekas tambang PT Timah. Setelah puluhan tahun, meski tak bisa

kembali ke lanskap awal sebelum dibuka sebagai kawasan tambang, sebagian lokasi

semacam ini masih bisa dimanfaatkan dengan perlakuan khusus.

Adanya kondisi tersebut diataslah merupakan salah satu penyebab kondisi hutan

maupun terumbu karang di Provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan

(terdegradasi). Oleh sebab itu dilakukan proses rehabilitasi lahan hutan baik di dalam

kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Pada grafik 3 terlihat bahwa proses rehabilitasi lahan telah dilakukan mulai tahun

2004 mencapai 515 hektar (ha) dan luas rehabilitasi tertinggi terjadi pada tahun 2006

sebesar 550 hektar (ha). Tetapi selanjutnya menurun menjadi hanya 150 hektar pada

tahun 2008. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi peningkatan

harga jual timah yaitu sebesar Rp 100.000,- sampai Rp. 125.000,- per kilo dimana

0

100

200

300

400

500

600

Luas

Lah

an

Reh

abili

tasi

(Ha)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capaian Tahun

Rehabilitasi Lahan Luar Hutan

Rehabilitasi Lahan Luar Hutan



biasanya harga timah berkisar antara Rp. 40.000,- sampai Rp. 75.000,- perkilo. Selain

itu, tidak adanya larangan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan

penambangan. Artinya seluruh masyarakat diperbolehkan untuk menggali tanah untuk

mencari timah, tanpa pernah melakukan reklamasi terhadap tanah yang telah digali

tersebut. Terdapat dua perusahaan besar yang telah ada di provinsi ini untuk melakukan

penambangan yaitu PT Timah dan PT Kobatin.

Meskipun demikian proses rehabilitasi tersebut tidak sebanding dengan kerusakan

yang telah diakibatkan oleh penambangan timah di darat. Secara keseluruhan luas

kawasan konservasi hutan di Provinsi Bangka Belitung tahun 2004 sebesar 34.690 hektar

(Ha) dari keseluruhan hutan yang terdapat di provinsi ini yaitu sebesar 657.510 hektar

(Ha). Akan tetapi hutan konservasi tersebut terus mengalami penurunan yang

diakibatkan oleh penambangan timah menjadi sebesar 2.623,009 pada tahun 2008

seperti terlihat pada grafik 4. (Pada tahun 2009 hutan konservasi pada posisi 0 karena

belum ada data terbaru).

Selain penambangan timah, menurunnya kondisi hutan konservasi diakibatkan

karena adanya pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi di beberapa daerah.

Masyarakat Bangka juga mempunyai kebiasaan untuk membakar hutan dengan tujuan

antara lain untuk daerah penambangan, sebagai kawasan perkebunan lada, karet dan

sawit pada daerah bekas hutan tersebut. Hal tersebut diakibatkan karena belum

sadarnya masyarakat dalam menjaga hutan dan akibat-akibat yang akan timbul dengan

adanya deforestry (penggundulan hutan).

Grafik 4. Luas Kawasan Konservasi Hutan

05000

100001500020000250003000035000

Luas Kawasan

Konservasi Hutan (Ha)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capaian Tahun

Grafik Luas Kawasan Konservasi Hutan

Luas Kawasan Konservasi Hutan



Sektor Kelautan Provinsi Bangka Belitung dikelilingi oleh laut dengan luas 65.301 km2 dengan

panjang pantai 1.200 km. Prosentase luas perairan 79,99% dari keseluruhan luas

propinsi ini. Banyak sekali potensi laut yang dapat ditawarkan oleh Provinsi Bangka

Belitung. Dengan kondisi perairan yang lebih luas bila dibandingkan dengan daratan

bukan berarti semua kegiatan digunakan untuk perlindungan terhadap laut. Kondisi

perairan laut Babel telah mengalami degradasi yang diakibatkan oleh tambang timah

inkonvensional (TI apung). Secara keseluruhan luas terumbu karang Babel adalah

44.241,42 km2.

Terumbu karang mempunyai peranan yang sangat penting yaitu merupakan

tempat berlindung ikan, tempat mencari makan bagi ikan, tempat berkembang biak bagi

ikan dan biota laut lainnya dan sebagai pelindung pantai dari degradasi dan abrasi.

Selain itu, ekosistem terumbu karang juga dapat memberikan jasa lingkungan

(environmental services) yang bernilai ekonomi tinggi terhadap kegiatan kepariwisataan.

Akan tetapi terumbu karang Babel telah mengalami degradasi sehingga menjadi

hanya sekitar 30% dalam kondisi yang baik. Penurunan kondisi yang sangat buruk

tersebut akibat dari berbagai macam kegiatan manusia antara lain penambangan timah

apung, penangkapan dengan menggunakan racun sianida yang termasuk ke dalam

destructive fishing. Penurunan kualitas perairan dan terumbu karang akan berakibat

menurunnya jumlah hasil tangkapan ikan dengan komposisi ikan yang semakin kecil.

Dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya pesisir dan laut, Departemen

Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung telah melakukan penindakan terhadap

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan pesisir dan laut sejak tahun 2004-2009,

seperti terlihat pada grafik 5.

Grafik 5. Jumlah Tindak Pidana Perikanan

Grafik Jumlah Tindak Pidana Perikanan

05

10152025

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capaian Tahun

Tind

ak P

idan

a

Per

ikan

an

Jumlah Tindak Pidana Perikanan



Jenis tindak pidana perikanan di provinsi ini adalah pelanggaran alat tangkap,

tanpa ijin alat tangkap, penggunaan bahan peledak dan pemalsuan dokumen. Terjadi

peningkatan capaian indikator hasil terhadap tindak pidana perikanan. Hal tersebut

disebabkan karena semakin intensifnya dinas-dinas terkait antara lain dinas kelautan dan

perikanan dengan polair Provinsi Bangka Belitung dalam menjaga perairan laut dari segi

pelanggaran pidana.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam Wilayah Pengelolaan

Perikanan 711 (WPP 711). Letak provinsi ini dikelilingi oleh lautan. Propinsi ini

mempunyai potensi yang sangat besar di bidang kelautan karena letaknya yang strategis

dan mempunyai karagaman tipe habitat ekosistem di dalamnya antara lain terumbu

karang, padang lamun dan hutan mangrove. Potensi yang dapat dikembangkan adalah

model wisata laut dan sebagai kawasan cagar alam.

Namun dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kurang sadarnya masyarakat

akan pentingnya kualitas ekosistem yang dipicu oleh kegiatan yang tidak mengacu pada

kriteria-kriteria pembangunan berwawasan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya

kawasan laut secara berlebihan maka perlu dilakukan upaya penanggulangan terhadap

kondisi tersebut. Salah satu cara yang paling tepat adalah dengan pembentukan

kawasan konservasi laut.

Konservasi laut adalah menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi

keanekaragaman jenis biota laut, gejala alam dan keunikan. Konservasi merupakan

gerbang terakhir perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan

ekosistemnya.

Grafik 6. Luas Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah

Grafik Luas Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah

0

200000

400000

600000

800000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capaian Tahun

Luas

Cal

on

Kaw

asan

Ko

nser

vasi

Lau

t

Luas Kawasan Konservasi Laut



Kondisi sekarang ini di laut, TI apung disepanjang perairan laut provinsi Babel

dengan mudah dapat dijumpai. Penambangan timah dilakukan di semua tempat di daerah

pesisir. Tidak dilakukannya pembagian wilayah (zonasi) perairan sebagai bagian dari tata

kelola kepulauan terpadu yang menyebabkan pemanfaatan kawasan laut tidak sesuai

peruntukannya. Pada tahun 2007 telah dicanangkan Provinsi Bangka Belitung

mempunyai Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah (CKKLD) seluas 662.793,78 hektar

(Ha) (Grafik 6). Akan tetapi, sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari program

tersebut. Provinsi Bangka Belitung belum mempunyai Kawasan Konservasi Laut (KKL),

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), suaka margasatwa laut maupun cagar alam

laut.

Permasalahan utama yang terjadi di Babel adalah adanya aktifitas penambangan

TI apung, kerusakan mangrove dan over-exploitasi sumberdaya perikanan. Untuk itu

perlu dilakukan upaya konservasi dengan jalan yaitu pembuatan terumbu karang buatan

dengan transplantasi dan rehabilitasi / penanaman kembali vegetasi mangrove yang

rusak dan pembentukan kawasan konservasi. Apabila telah dibentuk kawasan

konservasi tersebut beserta perangkat peraturannya, maka pemanfaatan kawasan laut

akan sesuai dengan peruntukannya dan akan memperluas spektrum usaha masyarakat

Bangka Belitung. Tidak hanya mengandalkan penghasilan dari timah tetapi juga dari

produk kelautan.

2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik Dan Menonjol Berdasarkan dari dua sektor yang terdapat pada indikator hasil outcomes yaitu

sektor Kehutanan dan sektor Kelautan terdapat komponen indikator output yang spesifik

dan menonjol ditinjau dari capaian tahun dari 2004 sampai 2009. Pada sektor kehutanan

terdapat capaian indikator yang spesifik dan menonjol adalah:

Luas kawasan konservasi hutan

Berkurangnya luasan kawasan konservasi hutan sebesar 92,44% dari semula 34.690

hektar pada tahun 2004 menjadi hanya 2.623,099 hektar saja pada tahun 2008. Banyak

faktor penyebab adanya penurunan luas kawasan konservasi yaitu penambangan timah

darat di berbagai daerah di Provinsi Bangka Belitung, perluasan areal perkebunan karet

maupun lada dan illegal logging. Kondisi masyarakat yang telah terbiasa dengan

ketrampilan menambang timah juga merupakan permasalahn yang lain. Pada umumnya

masyarakat tidak mempunyai ketrampilan untuk bercocok tanam. Penghasilan utama

berasal dari tambang timah.



Jumlah tindak pidana perikanan Jumlah tindak pidana perikanan mengalami peningkatan (Grafik 4) di Propinsi Bangka

Belitung pada periode 2004-2009. Semula hanya 7 kasus di tahun 2004 menjadi 23

kasus di tahun 2009. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya tindakan aparat yang

intensif untuk melindungi kawasan laut dari kegiatan perikanan yang illegal dan

cenderung merusak.

Luas kawasan konservasi laut Belum adanya zonasi yang jelas yang menyebabkan adanya tumpang tindih kepentingan

antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Pembagian wilayah antara wilayah

konservasi dan wilayah exploitasi belum terlihat jelas dengan misalnya dibentuk peraturan

tentang zonasi dan penetapan daerah tertentu sebagai kawasan konservasi dan daerah

tertentu sebagai kawasan exploitasi. Kawasan konservasi yang ada di Propinsi Bangka

Belitung ini baru sebatas menjadikan Bangka Belitung sebagai calon kawasan konservasi

daerah. Rencana departemen Kelautan dan perikanan Propinsi ini yang akan menjadikan

Belitung sebagai etalase kelautan Babel sampai sekarang (2009) belum ada tindak

lanjutnya.

2.4.3. Rekomendasi Kebijakan Terlihat beberapa indikator hasil telah mengalami peningkatan dalam arti

penanganan terhadap kasus-kasus tertentu menjadi lebih baik. Contohnya penanganan

pada indikator jumlah tindak pidana perikanan. Menunjukkan kinerja aparat yang

meningkat yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang terungkap dan tertangani.

Akan tetapi banyak pula dari indikator-indikator hasil tersebut yang mengalami stagnasi

bahkan penurunan. Untuk itu perlu dilakukannya rekomendasi-rekomendasi agar

indikator yang baik menjadi semakin baik dan yang mengalami stagnasi bahkan menurun

akan menjadi semakin baik.

1. Pengaturan zonasi hutan

Adanya instrumen hukum atau peraturan tentang zonasi hutan sesuai

peruntukannya agar dapat diketahui masyarakat luas, khususnya dunia usaha yang

diharapkan dapat menanamkan investasinya, serta pedoman dalam pengelolaan dan

pengembangan kawasan hutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dalam bidang pertanian yang ditujukan kepada

masyarakat pada umumnya untuk menambah ketrampilan bagi mereka. Ketrampilan ini



dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya mempunyai satu kegiatan saja yaitu menjadi

penambang timah saja tetapi dapat melakukan diversifikasi usaha dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidup.

3. Pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Sudah sangat mendesak di Provinsi Bangka Belitung ini perlunya dibentuk daerah

perlindungan laut. Fungsi dari DPL ini adalah untuk melindungi ekosistem daerah tertentu

agar tidak terjadi degradasi kualitas perairan. Sejalan dengan itu, peraturan untuk daerah

perlindungan laut juga harus segera dibuat agar tidak terjadi pelanggaran.

4. Rehabilitasi kualitas hutan dan laut

Pengelolaan daerah yang berwawasan lingkungan yang sesuai dengan daya

dukung lingkungan (carying capacity) akan dapat bermanfaat bagi semua. Kondisi

lingkungan baik darat maupun laut yang sekarang terlihat di Provinsi Bangka Belitung

termasuk dalam kondisi kritis. Hutan yang telah mengalami deforestry dan laut dengan

kawasan mangrove yang rusak dan tutupan karang hidup yang semakin sedikit akibat dari

proses sedimentasi oleh tambang timah apung akan mengakibatkan penurunan kualitas

lingkungan. Perlu dilakukan usaha untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang kritis

tersebut menjadi lebih baik.

Kehutanan : Penanaman hutan kembali yang telah gundul, diperbaiki instrumen hukum

bagi pelanggar aturan kehutanan, diberikan program pendidikan dan latihan ketrampilan

bagi aparat pemerintah maupun masyarakat yang berguna untuk merehabilitasi hutan dan

laut.

Kelautan : Tidak adanya regulasi tentang pemanfaatan lahan pesisir untuk kegiatan

pembangunan (pariwisata, permukiman dan lain sebagainya), tidak adanya pengaturan

pemanfaatan sumberdaya laut, terbatasnya ketersediaan data dan informasi pesisir dan

laut tentang seberapa besar potensi pesisir dan laut yang dapat terdeteksi misalnya

bahan pertambangan, perikanan, dan pariwisata. Oleh sebab itu, perlu diperbaharui data

tentang kelautan, pembatasan terhadap penambangan timah di laut. Terhadap kawasan

laut yang telah dalam kondisi kritis maka dilakukan perbaikan terhadap kualitas laut yaitu

dengan cara pembuatan terumbu karang dengan transplantasi karang dan rehabilitasi

atau penanaman kembali vegetasi mangrove yang rusak.



2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.5.1 Capaian Indikator

Pembahasan mengenai Tingkat Kesejahteraan Rakyat hanya menggunakan indikator

dalam bentuk persentase. Indikator bentuk persentase ini terdapat lima indikator capaian.

Metode yang digunakan untuk menentukan capaian Tingkat Kesejahteraan Rakyat adalah

sebagai berikut:

1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang


Adapun indikator pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persentase penduduk miskin

b. Tingkat pengangguran terbuka

c. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak (terlantar, jalanan, balita

terlantar dan nakal).

d. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

e. Persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial (Narkoba)

2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator

pendukung dengan satuan yang digunakan adalah presentase. 3) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna



Contoh pada persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka

yang bermakna negatif.

4) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi


Tabel 2.5.1 Indikator dalam Bentuk Presentase Tingkat Kesejahteraan Sosial Indikator Pendukung 2004

2005

2006

2007

2008

2009

1) Persentase Penduduk Miskin 9.07

(90.93) 9.47

(90.53)

10.91 (89.09)

6.54 (93.46)

8.58 (91.42)

7.46 (92.54)

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

7.14 (92.86)

7.77 (92.23)

8.99 (91.01)

6.49 (93.51)

5.99 (94.01)

4.82 (95.18)



Grafik Tingkat dan Tren Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

36

38

40

42

44

46

48

2004 2005 2006 2007 2008 2009-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

Tingkat KesejahteraanSosial Provinsi KepulauanBangka BelitungTren Kesejahteraan SosialProvinsi Kepulauan BangkaBelitung

3) Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak (Terlantar, Nakal, Jalanan & Cacat)

20.83

22.42

19.12

7.43

8.24

3.49

4) Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia

6.77

11.41

5.80

5.80

6.00

4.34

5) Persentase pelayanan dan rehabilitasi Sosial (Penyandang Cacat, Tuna Sosial, dan Korban NAPZA)

15.23

20.61

13.46

8.48

9.08

6.25

NILAI INDIKATOR HASIL 45.32 47.44

43.70 41.74 41.75 40.36

Tabel 2.5.2 Indikator Hasil (Outcomes) dan Tren Daerah No

Indikator Outcomes 2004

2005

2006

2007

2008

2009

1. Tingkat Kesejahteraan Sosial di Daerah (Provinsi Kep. Babel)

45.32

47.44

43.70

41.74

41.75

40.36

2. Tren Daerah

0.05

-0.08 -0.04 0.00 -0.03



Grafik Tingkat Kesejahteraan Sosial dan Tren Nasional

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06TingkatKesejahteraanSosial NasionalTrenKesejahteraanSosial Nasional

Tabel 2.5.3 Indikator Hasil (Outcomes) Nasional dan Tren Nasional No


2005

2006

2007

2008

2009

1. Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional

93.77

93.82

93.66

94.29

94.68

100.00

2. Tren Nasional

0.00

0.00

0.01

0.00

0.06

Tabel 2.5.4 Relevansi dan Efektifitas No


2005

2006

2007

2008

2009

1. Outcomes Nasional

93.77

93.82

93.66

94.29 94.68

100.00

2. Outcomes Daerah

45.32

47.44

43.70

41.74 41.75 40.36



0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafik Relevansi dan Efektifitas

Outcomes Nasional

Outcomes ProvinsiKepulauan BangkaBelitung


-0.10

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tren ProvinsiKepulauan BangkaBelitungTren Nasional

Tabel 2.5.5 Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah No


2005

2006

2007

2008

2009

1.

Tren Nasional

0.00

0.00

0.01

0.00

0.06

2.

Tren Daerah

0.05

- 0.08

-0.04

0.00

-0.03



Grafik Persentase Penduduk Miskin

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PersentasePenduduk Miskin

Analisis Relevansi Analisis ini digunakan untuk melihat sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan yang

direncanakan untuk menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini dilihat

apakah tren capaian pembangunan daerah khususnya tren tingkat kesejahteraan sosial

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan

nasional. Dari Tabel 2.5.5 dan grafik relevansi dan efektifitas mengenai tren nasional

dengan tren daerah, terlihat bahwa capaian untuk tingkat kesejahteraan sosial Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah tren nasional (tingkat kesejahteraan

sosial secara nasional).

Analisis Efektivitas Analisis ini digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak

pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, terutama terkait dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial

terlihat menurun setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2005 hingga kondisi sekarang pada

tahun 2009. (Tabel. 2.5.4). Hanya terjadi penaikan dari tahun 2004 (45.32) menjadi 47.

44 pada tahun 2005.

2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Ada tiga komponen utama dalam pengukuran indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial,

yaitu Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase

Pelayanan Sosial. Dari ketiga komponen utama tersebut terdapat 5 (lima) indikator yang

spesifik dan menonjol, diantaranya :

Persentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin terjadi peningkatan pada tahun 2008. Grafik tentang

persentase tersebut adalah sebagai berikut:



Grafik Tingkat Pengangguran TerbukaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

TingkatPengangguranTerbuka

Dari grafik di atas, terlihat sempat mengalami penurunan untuk persentase penduduk

miskin yaitu pada tahun 2006 dan 2007, namun peningkatan terjadi cukup signifikan pada

tahun 2008. kondisi ini disebabkan banyak penduduk di Bangka Belitung yang selama ini

tergantung dari hasil penambangan Timah Inkonvesional, mulai dibatasi dengan aturan

Perundang-undangan yang berlaku akibat maraknya kerusakan lingkungan yang

disebabkan oleh penambangan timah oleh rakyat.

Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka pun terlihat terjadi kenaikan pada tahun 2009 (kondisi

sekarang. Februari 2009). Setelah terjadi penurunan pada tahun 2008 (5.99%) meningkat

menjadi 7.46% (data Sementara Februari 2009, sumber : BPS Bangka Belitung).

Informasi terlihat pada grafik di bawah ini:

Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak (Terlantar, Nakal, Jalanan &

Cacat) Capaian indikator pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak (terlantar, nakal, jalanan dan

cacat) terlihat semakin menurun hingga kondisi sekarang (Oktober 2009). Kondisi

tersebut terlihat pada Grafik di bawah ini:



Grafik Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PersentasePelayananKesejahteraanSosial Bagi LanjutUsia

Grafik Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak (Terlantar, Nakal, Jalanan & Cacat)


-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PersentasePelayananKesejahteraanSosial Bagi Anak(Terlantar, Nakal,Jalanan & Cacat)

Dari grafik di atas, terlihat penurunan yang sangat drastis dari tahun 2006 sebesar

19.12% menjadi 7.43% pada tahun 2007 untuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak

(terlantar, nakal, jalanan dan cacat).

Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia sempat terjadi penaikan dan

penurunan antara tahun 2004 ke 2005 dan tahun 2005 ke tahun 2006. Kondisi tersebut

terlihat dari grafik di bawah ini:

Dari grafik di atas, menunjukkan kondisi bahwa terjadi kenaikan untuk pelayanan

kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yaitu dari tahun 2004 sebesar 6.77% menjadi

11.41% pada tahun 2005. Sedangkan pada tahun menurun pada tahun 2005 sebesar

11.41% menjadi 5.80% pada tahun 2006.



Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Penyandang Cacat, Tuna Sosial, dan Korban NAPZA) Untuk kondisi pelayanan dan rehabilitas sosial (Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan

Korban NAPZA sempat terjadi penaikan pada tahun 2005 dan menurun pada tahun 2006.

kondisi tersebut dapat terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Persentase Pelayanan dan Rehabilitas Sosial (Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Korban NAPZA)


-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PersentasePelayanan danRehabilitasi Sosial(Penyandang Cacat,Tuna Sosial, danKorban NAPZA)

Dari grafik tersebut di atas, menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitas sosial

(penyandang cacat, tuna sosial, dan korban NAPZA), terjadi kenaikan pada tahun 2005

sebesar 20.61% dari tahun sebelumnya sebesar 15.23%. Dan sempat terjadi penurunan

kembali pada tahun 2006 sebesar 13.46% dan terus menurun hingga tahun 2009

(Oktober 2009) sebesar 6.25%.

2.5.3 Rekomendasi Kebijakan

Dari 5 (lima) indikator tersebut, banyak terjadi penurunan hingga kondisi sekarang (data

Oktober 2009), walaupun ada beberapa kondisi yang meningkat pada tahun-tahun

tertentu seperti berkurangnya persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran

terbuka. Dalam rangka upaya peningkatan tingkat kesejahteraan sosial ke depan,

beberapa hal yang dapat direkomendasikan terutama berkaitan dengan masalah

pelayanan kesejahteraan sosial. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Peningkatkan dalam hal pendataan penyandang masalah sosial.

Dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, masalah pendataan sosial

terutama berkaitan dengan anak terlantar, anak jalanan, penyandang cacat,

tuna sosial dan lain-lain perlu dilakukan secara nyata di lapangan. Kondisi ini



juga berkaitan dengan minimnya dana untuk pendataan di 7 (tujuh)

kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Peningkatan pembinaan, pelatihan dan bimbingan bagi penyandang masalah

sosial.

Hal ini perlu dilakukan karena kondisi bantuan sosial selama ini banyak bersifat

fisik tapi sedikit sekali berkaitan dengan masalah pembinaan mental,

peningkatan motivasi, dan peningkatan kemampuan dari penyandang masalah

sosial yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Peningkatan pembinaan, pelatihan dan bimbingan bagi penyandang masalah

sosial.

Hal ini perlu dilakukan karena kondisi bantuan sosial selama ini banyak bersifat

fisik tapi sedikit sekali berkaitan dengan masalah pembinaan mental,

peningkatan motivasi, dan peningkatan kemampuan dari penyandang masalah

sosial yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

4. Peningkatan pendanaan dari bagi kegiatan-kegiatan sosial.

Masalah pendanaan ini, berkaitan erat dengan kinerja dan peran Dinas

Kesejahteraan Sosial dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini terlihat sekali banyak anggaran

yang terserap kepada pembangunan infrastruktur tapi mengesampingkan

pembangunan mental masyarakat dari sudut aspek sosialnya.

5. Peningkatan kesejahteraan petugas-petugas sosial.

Kinerja sosial juga ditentukan oleh petugas-petugas sosial dalam hal ini

penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan. Petugas-petugas di lapangan ini

berhubungan dengan langsung terutama mengenai masalah pendataan sosial

dan peningkatan keterampilan masyarakat.

6. Pembangunan pos-pos sosial di daerah terpencil.

Permasalahan sosial terutama di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota

merupakan salah satu yang harus menjadi fokus perhatian. Diharapkan dengan

adanya pos-pos sosial di daerah tersebut dapat menjadi salah satu wadah

bagi masyarakat dan menjadi media perantara untuk informasi bagi dinas

kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ataupun di

Kabupaten/Kota.



BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kerja Tim EKPD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat

terlihat apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah relevan dan efektif

terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional.

Pertama, Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi. Capaian tujuan/sasaran

pembangunan daerah telah relevan terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional,

dimana pada grafik capaian tersebut terlihat tidak hanya sekedar sejalan tetapi lebih baik

dari capaian pembangunan nasional. Sementara untuk efektivitas, grafik menunjukkan

capaian naik turun, meskipun pada dua tahun terakhir, yaitu tahun 2008 dan 2009

mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tujuan/sasaran

pembangunan daerah belum sepenuhnya efektif, khususnya pada tahun 2005 dan 2007.

Kedua, Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia. Capaian tujuan/sasaran

pembangunan daerah secara umum telah relevan terhadap tujuan/sasaran pembangunan

nasional, terutama sejak tahun 2005 sampai tahun 2009. Sementara untuk efektivitas,

grafik menunjukkan capaian naik turun. Capaian yang tidak stabil tersebut menunjukkan

bahwa capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah belum efektif.

Ketiga, Tingkat Pembangunan Ekonomi. Capaian tujuan/sasaran pembangunan

daerah secara umum dapat dikatakan belum sepenuhnya relevan terhadap tujuan/sasaran

pembangunan nasional, terutama diantara tahun 2006 - 2008. Sementara untuk

efektivitas, grafik menunjukkan capaian naik turun. Capaian yang tidak stabil tersebut

menunjukkan bahwa capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah tidak terlalu efektif.

Keempat, Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam. Capaian tujuan/sasaran

pembangunan daerah telah relevan terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional,

dimana pada grafik capaian indikator hasil provinsi lebih tinggi daripada capaian indikator

hasil nasional. Sementara untuk efektivitas, capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah

belum sepenuhnya efektif, khususnya pada indikator daerah rehabilitasi lahan luar hutan

dan luas kawasan konservasi hutan dan laut.

Kelima, Tingkat Kesejahteraan Sosial. Capaian tujuan/sasaran pembangunan

daerah secara umum dapat dikatakan belum relevan terhadap tujuan/sasaran

pembangunan nasional, dimana tren daerah masih berada di bawah tren nasional.

Sementara untuk efektivitas, grafik menunjukkan capaian yang menurun setiap tahunnya,

kecuali pada tahun 2005. Capaian yang menurun ini menunjukkan bahwa capaian

tujuan/sasaran pembangunan daerah pada indikator ini tidak efektif.

lapora akhir ekpd 2009 bangka belitung - ubb

Education