laporan akuntabilitas kinerja bappebti tahun 2016website.bappebti.go.id/media/ckfinder/files/lak...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI

TAHUN 2016

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan

rahmatNya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dapat

menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) tahun 2016. Laporan ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban Bappebti atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai

unit Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Penyusunan LAK ini telah mengikuti pedoman yang berlaku yaitu sesuai dengan

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015. Kami berharap laporan

ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak dalam menilai kinerja Bappebti selama tahun

2016 dan dapat dijadikan pegangan bagi kami sendiri dalam meningkatkan kinerja di tahun

berikutnya, sehingga tujuan dan sasaran Bappebti akan dapat tercapai sesuai dengan yang

diharapkan.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

berpartisipasi dalam proses penyusunan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)

Bappebti ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Januari 2017

KEPALA BAPPEBTI

BACHRUL CHAIRI

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis BAPPEBTI dalam

pembangunan sektor perdagangan adalah membina, mengatur, mengawasi dan

mengembangkan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar

Lelang. Guna membangun daya saing yang berkelanjutan diperlukan optimalisasi

pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki.

Penilaian capaian kinerja Bappebti tahun 2016 dapat dilihat dari perbandingan hasil

realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun

2016 melalui Perjanjian Kinerja Bappebti. Berikut capaian IKU Bappebti tahun 2016 :

No Indikator Kinerja Utama Target 2016 Realisasi

2016 Prosentase Capaian (%)

1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku

usaha PBK setelah dokumen lengkap dan

benar

20 hari 6 Hari 170

2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 4 % 4,33 % 108,25

3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi

kegiatannya dan pelaporan keuangannya 62 perusahaan 81 perusahaan

130,64

4 Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 Peraturan 14 peraturan 155,55%

5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 4 % 6,4 % 160

6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang

diterbitkan secara kumulatif 13 %

9,43 % 72,54

Rata-rata Capaian 132,83 %

Capaian target indikator kinerja utama (IKU) Bappebti di tahun 2016 secara rata-rata

adalah sebesar 132,83% atau tergolong sangat baik, karena nilai rata-ratanya menunjukkan

angka di atas 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari

faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud. Faktor-faktor utama yang

menjadi keberhasilan tersebut yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik intern

maupun ekstern, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup

memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.

Jika dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2015, yang secara rata-rata sebesar

142,13%, maka terlihat adanya penurunan capaian atas kinerja IKU yaitu sebesar 9,30%.

iii

Penurunan capaian itu lebih dikarenakan dari jumlah indikator kinerja yang

diperjanjikan di tahun 2015 terdapat sebanyak 5 (lima) indikator dengan 1 (satu) indikator

yang tidak mencapai target dan di tahun 2016 terdapat sebanyak 6 (enam) indikator dengan

semua indikator mencapai target.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian target kinerja

antara lain

1. Adanya perubahan nomenklatur organisasi, sehingga membutuhkan adanya

penyesuaian terkait anggaran serta pelaksanaan kegiatan akibat perpindahan

wewenang dan tanggung jawab antar unit eselon II Bappebti; dan

2. Penghematan atau pemotongan anggaran memerlukan proses pengesahan revisi di

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan sehingga menyebabkan penundaan

pelaksanaan kegiatan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Bappebti dalam mencapai target tersebut yaitu

secara berkesinambungan terus melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha di

bidang PBK, SRG dan PL untuk dapat melakukan kegiatannya secara lebih efektif dan

efisien, melakukan pembinaan/pelatihan kepada pegawai Bappebti terkait pengawasan di

bidang PBK dan SRG serta sosialisasi atas kebijakan-kebijakan yang diterbitkan kepada

para stakeholder di bidang PBK, SRG dan PL.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka tetap perlu dilakukan evaluasi lebih

lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar menjadi

lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. ii

Daftar Isi ....................................................................................................................... iv

Daftar Tabel ................................................................................................................. v

Daftar Gambar .............................................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi ....................................... 1

B. Struktur Organisasi ................................................................................... 2

C. Isu Strategis Organisasi ............................................................................. 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 6

A. Perencanaan Strategis ................................................................................ 6

B. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................ 8

C. Perjanjian Kinerja ........................................................................................ 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 12

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................ 12

B. Kinerja Anggaran ............................................................................ 39

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 42

LAMPIRAN

1. Bagan Struktur Organisasi

2. Dokumen Kontrak Kinerja

3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran

4. Formulir Indikator Kinerja Utama

5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2016 berdasarkan Tingkat Pendidikan ....... 3

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2016 ......................................... 8

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2016 ...................................................... 10

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappebti Tahun 2016 ............................... 12

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 ............................................................ 14

Tabel 3.3 Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2016................................... 14

Tabel 3.4 Percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK............. 17

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 ........................................................... 19

Tabel 3.6 Perbandingan Pelaksanaan Pasar Lelang sejak tahun 2013 sd tahun 2016.. 19

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.............................................................. 21

Tabel 3.8 Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan Keuangan Pelaku Usaha PBK.................. 22

Tabel 3.9 Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK..................................... 23

Tabel 3.10 Perusahaan Pialang Berjangka Yang Tidak Menyampailkan Laporan

Direktur Kepatuhan Tahun 2016………………………………………………… 24

Tabel 3.11 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangka............................. 26

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4............................................................. 28

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

di bidang PBK, SRG dan PL Tahun 2015-2016............................................. 30

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5........................................................... .. 32

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Pertumbuhan Volume Transaksi PBK

Tahun 2015-2016............................................................................................ 32

Tabel 3.16 Perkembangan Volume Transaksi PBKTahun 2013 – 2016.......................... 33

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6........................................................... .. 35

Tabel 3.18 Perkembangan Nilai Resi Gudang yang DiterbitkanTahun 2014 – 2016…… 36

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Tahun 2016................. 39

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Sasaran dan Indikator

Kinerja Utama Tahun 2016............................................................................. 40

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum ............................... 13

Gambar 3.2 Peluncuran Integrasi Sistem Resi Gudang (SRG) dan

Pasar Lelang Komoditas............................................................................ 21

Gambar 3.3 Pertemuan Pelaku Usaha PBK mengenai Optimalisasi Transaksi

Multilateral Kontrak Berjangka.................................................................. 34

Gambar 3.4 Menteri Perdagangan Didampingi Kepala Bappebti Melakukan Kunjungan

Ke Gudang SRG Kab. Indramayu, Jawa Barat ........................................ 39

LAK BAPPEBTI 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2011, UU No 9 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2014 dan

Kepmenperindag No 650/MPP/Kep/10/2004 tahun 2004, Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan membina,

mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka

Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agro

di Indonesia.

Peran Bappebti untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan

efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat. Selain itu untuk melindungi

kepentingan semua pihak dalam PBK dan mewujudkan kegiatan PBK sebagai sarana

pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam

sistem pembiayaan perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi

dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG

juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan

yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk itu SRG dapat digunakan oleh

Pemerintah dalam hal pengendalian harga dan persediaan nasional.

Pasar Lelang sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam

pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan, dan keberadaannya dapat

menjadi wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual

dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya

sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan

organisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri atas 1 (satu)

orang Kepala Bappebti yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat)

orang Kepala Biro.

Sebagaimana diketahui Indonesia sebagai penghasil komoditi ekspor utama dunia

seperti kopi, karet, kakao, lada, batubara, CPO, dll. Selama ini referensi harga para

pelaku usaha mengacu kepada harga-harga di Bursa Luar Negeri. Untuk itu diperlukan

langkah-langkah konkrit dalam upaya pengembangan Bursa-bursa Komoditi di

Indonesia yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan Pelaku Usaha mulai

01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2016 2

dari eksportir, pedagang, petani produsen menjadikan bursa sebagai sarana untuk

melakukan transaksi dan hedging.

Dengan banyaknya Pelaku Usaha yang aktif dalam kegiatan Bursa Berjangka Komoditi

diharapkan likuiditas transaksi PBK di Bursa Berjangka akan meningkat sehingga pada

akhirnya dapat membentuk suatu harga yang wajar (price discovery) dan transparan

dan lebih jauh dijadikan sebagai harga acuan (price reference) bagi pelaku usaha.

Sulitnya petani mengakses sumber pembiayaan untuk kepentingan usahanya pada

umumnya dikarenakan para petani tidak mempunyai jaminan (collateral) yang dapat

diagunkan ke lembaga pembiayaan dan perbankan. Dengan adanya Sistem Resi

Gudang, komoditi yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh

pembiayaan.

Dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan maka diperlukan sarana untuk

mempertemukan secara langsung penjual dan pembeli dalam suatu Pasar Fisik

Terorganisir melalui wadah Pasar Lelang untuk melakukan transaksi jual beli. Karena

terbukanya akses pasar bagi para produsen dan pelaku usaha yang pada akhirnya

efisiensi perdagangan dapat terwujud.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012,

disebutkan bahwa tugas Bappebti adalah melaksanakan Pembinaan, Pengaturan

dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Bappebti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan

evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan

berjangka, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan

evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar fisik dan jasa;

3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan

di bidang pasar fisik dan jasa;

4. Pelaksanaan administrasi badan;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan

organisasi Bappebti terdiri atas 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu Sekretariat, Biro

Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, Biro Pengawasan Pasar

01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2016 3

Berjangka dan Fisik, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar serta Biro Pembinaan

dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kelompok Jabatan Jabatan Pendidikan Jumlah

Stuktural

Eselon I S2 1

Eselon II S2 5

Eselon III S2 12

S1 1

Eselon IV S2 22

S1 14

Pelaksana

S2 4

S1 50

D3 5

SLTA 2

SLTP 1

Jumlah 117

Secara umum dapat dijabarkan tugas dari masing-masing unit Eselon II di Bappebti,

yaitu:

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti.

Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber

Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai.

2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, yang

mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan

peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, litigasi,

pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif

di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka,

Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang dan Jasa.

Untuk menunjang tugas tersebut, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan

Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 18 (delapan belas) orang pegawai.

3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, yang mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit

kepatuhan dan keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang

perdagangan berjangka.

01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2016 4

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

didukung oleh SDM sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang pegawai.

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar , mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pembinaan usaha, pengawasan, pengembangan dan sistem informasi

pasar di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik

Terorganisir.

Untuk dapat menyelesaikan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan

Pasar memiliki SDM sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.

5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Komoditas, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan,

pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Pasar

Lelang, Pasar Fisik dan Sistem Resi Gudang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem

Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki jumlah SDM sebanyak 19

(sembilan belas ) orang pegawai.

C. Isu Strategis Organisasi

1. Transaksi multilateral di bidang PBK masih kurang likuid

PBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan

sebagai sarana lindung nilai (hedging) para eksportir maupun importir dari adanya

fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai

sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada

di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan

(stakeholder) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai

salah satu alternatif investasi bagi para spekulan.

Namun demikian, pada kenyataannya transaksi multilateral masih kurang diminati

oleh para pelaku usaha dalam bertransaksi di PBK, transaksi SPA (bilateral) masih

lebih dominan. Hal ini terlihat dari share transaksi multilateral yang hanya sebesar

20,63% dari total transaksi PBK.

2. Pemanfaatan Gudang SRG yang masih belum optimal

SRG sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 2008, meskipun UU mengenai SRG

telah diterbitkan pada tahun 2006 dan PPnya pada tahun 2007.

Sampai dengan akhir tahun 2016, pemerintah sudah membangun sebanyak 120

(seratus dua puluh) Gudang SRG baik melalui dana Stimulus Fiskal, APBN-P dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2016

baru terdapat 80 (delapan puluh) gudang SRG milik pemerintah yang telah

01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2016 5

mengimplementasikan SRG. Hal ini tentu menjadi perhatian dimana sebanyak 40

(empat puluh) gudang yang dibangun oleh pemerintah masih belum

mengimplementasikan SRG dan harus segera dicari solusi pemecahannya.

3. Pasar Lelang belum menjadi sarana Pemasaran yang efektif dan efisien

Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif

dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani

produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem

perdagangan konvensional.

Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan

efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana

pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh orang-orang yang sama. Selain

itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar

Lelang saat ini adalah Buyer/pembeli masih kesulitan menemukan Seller/Penjual

yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar.

Selain beberapa kendala diatas, pelaksanaan revitalisasi pasar lelang yang belum

optimal serta masih ditemui adanya gagal serah atau gagal bayar masih menjadi

permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka terciptanya

perdagangan yang fair dan dapat dipercaya.

LAK BAPPEBTI 2016 6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun

dengan mengacu pada kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kebijakan

Presiden dalam hal ini pemerintah, maka telah ditetapkan visi Pemerintah yaitu

”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong.”

Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan telah

menetapkan misi yang telah tercantum dalam Renstra Kementerian Perdagangan

Tahun 2015 - 2019, yaitu:

a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang

berkelanjutan;

b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor Perdagangan.

Dari 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan oleh Kemendag, Bappebti mendukung

tercapainya misi Kemendag yang ke 2, meningkatkan perdagangan dalam negeri

yang bertumbuh dan berkualitas.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, maka Kementerian Perdagangan

menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

a. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;

b. Peningkatan pengamanan perdagangan;

c. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;

d. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;

e. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;

f. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;

g. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;

h. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;

i. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan

pokok dan barang penting;

j. Peningkatan perlindungan konsumen;

02 Perencanaan Kinerja

LAK BAPPEBTI 2016 7

k. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;

l. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;

m. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;

n. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Dari 14 (empat belas) tujuan tersebut, Bappebti memiliki peran untuk mewujudkan

optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka Bappebti telah menetapkan

sasaran, yaitu “meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan

pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang

dan Pasar Lelang”, yang di dukung oleh:

a. Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di

bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

c. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi

Gudang;

d. Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang

Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang; dan

e. Meningkatnya hasil Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Berjangka

Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.

3. Kebijakan dan Strategi

Sesuai arah kebijakan Pemerintah dan Kementerian Perdagangan serta mengacu

kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015 2019 bidang perdagangan,

Bappebti telah menetapkan 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

a. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. Mendorong perkembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas,

sebagai sarana dan prasarana perdagangan yang menunjang sistem distribusi

nasional untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga;

dan

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang

perdagangan, dalam artian adalah dukungan manajemen dan operasional

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, Bappebti menetapkan beberapa

langkah strategis, yaitu:


LAK BAPPEBTI 2016 8

a. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi

(PBK) sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan

sebagai pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk

nasional;

b. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan

Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi, tunda jual, dan

alternatif pembiayaan sehingga terciptanya efisiensi sistem dan distribusi

logistik nasional;

B. Rencana Kinerja Tahunan

Pada tahun 2016 Bappebti telah menetapkan Program, yaitu Peningkatan

Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Bappebti telah menetapkan rencana kinerja

tahunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2016

OUTCOME/OUTPUT

No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja

Rencana

Tingkat Capaian

Unit Es. II

1

Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang

Perdagangan Berjangka Komoditi

Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang

diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya

14 perusahaan

Biro Pengawasan

Pasar

Berjangka dan Fisik

Jumlah pelaku usaha PBK

yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya

62 perusahaan

Jumlah pelaku usaha PBK

yang di audit 22

perusahaan

2

Meningkatnya hasil pembinaan dan

pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi Gudang

Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif)

104 gudang

Biro Pembinaan

Dan Pengawasan Sistem Resi

Gudang Dan Pasar Lelang

Komoditas

Jumlah Nilai Resi Gudang

yang diterbitkan secara kumulatif

510 milyar

Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang (kali)

73 kali

Jumlah peserta pelatihan

teknis penyelenggara SRG dan Pasar Lelang

220 Orang

Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan

SRG dan Pasar Lelang

110 Kali

Jumlah hari penyelesaian 18 Hari


LAK BAPPEBTI 2016 9

OUTCOME/OUTPUT

No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat

Capaian

Unit Es. II

perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

3

Meningkatnya hasil pelayanan hukum

terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi

Gudang dan Pasar Lelang

Penyusunan peraturan

perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL

9 peraturan

Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Penindakan

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di

bidang PBK, SRG dan PL

83 kali

Pemberian Pelayanan Hukum

29 kali

Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI,

Praperadilan)

15 kali

4

Meningkatnya pengkajian dan

pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang

Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk

perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang

5 analisis

Biro

Pembinaan dan Pengembangan

Pasar

Cakupan Komoditi dalam

system informasi harga 9 Komoditi

Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan Benar

20 hari

Jumlah Peserta Pelatihan

Teknis Pelaku Usaha PBK 220 orang

5

Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Dukungan manajemen dan pelaksanaan program

4 Dokumen

Sekretariat

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan

Bappebti

3 Laporan

Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti

8 Kegiatan

Penyelenggaraan dan

pembinaan komunikasi dan informasi publik di bidang PBK, SRG dan PL

19 Laporan


LAK BAPPEBTI 2016 10

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen

Renstra, Bappebti telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2016 dengan berbagai

indikator output seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2016

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

20 hari

2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 4 %

3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

62 perusahaan

4 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL

9 Peraturan

5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 4 %

2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)

1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

13 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 6 (enam) indikator kinerja

dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum dalam Perjanjian

Kinerja tahun 2016.

1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap

dan benar

Bappebti sebagai Badan Pengawas untuk kegiatan PBK memiliki kewenangan

untuk menerbitkan perizinan di bidang PBK kepada para pelaku usaha. Dimana

untuk tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target jumlah hari penyelesaian

perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar adalah 20 (dua

puluh) hari.

2. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL

Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang

efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan

secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai

perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang

efektif dan efisien. Untuk tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target

pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PL sebesar 4 %.



3. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan

keuangannya.

Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan Bappebti adalah menghimpun

berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan

gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode

tertentu dan juga melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha dalam

rangka mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-

undangan. Dimana untuk tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target jumlah

pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

sebanyak 62 perusahaan.

4. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL

Dalam rangka memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari

praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum

kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti

setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan

pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada. Untuk

itu di Tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target penyusunan peraturan

perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL sebesar 9 Peraturan.

5. Pertumbuhan volume transaksi PBK

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak

tahun 2000 memiliki potensi yang baik dalam menunjang perekonomian bangsa

khususnya dalam memfasilitasi para pelaku usaha (eksportir/importir) dalam

melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya.

Pada tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 4%

dengan memperbandingkan volume transaksi PBK di tahun 2015.

6. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di

Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola

gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank

sehingga petani akan mendapat pembiayaan.

Pada tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target pertumbuhan nilai Resi

Gudang yang diterbitkan sebesar 13% dari nilai Resi Gudang yang diterbitkan

pada tahun 2015.

Untuk dapat melakukan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian

sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Bappebti

memiliki anggaran sebesar Rp 74.202.925.000,00.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bappebti telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016. IKU Bappebti disusun dengan mengacu

pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2015 - 2019, Rencana

Strategis Bappebti tahun 2015 - 2019, serta diwujudkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja Kepala Bappebti dengan Menteri Perdagangan.

Kinerja Bappebti dalam waktu satu tahun menunjukkan hasil pengukuran kinerja yang

baik terhadap target yang telah ditetapkan dalam IKU pada Perjanjian Kinerja Tahun

2016. Kilas capaian kinerja Bappebti dari Januari 2016 sampai dengan Desember

2016 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja adalah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEBTI Tahun 2016

No Indikator Kinerja Utama Target 2016 Realisasi

2016 Prosentase Capaian (%)

1 Jumlah hari penyelesaian perizinan

pelaku usaha PBK setelah dokumen

lengkap dan benar

20 hari 6 Hari 170

2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan

PL 4 %

4,33 % 108,25

3 Jumlah pelaku usaha PBK yang

dievaluasi kegiatannya dan pelaporan

keuangannya

62 perusahaan 81 perusahaan 130,64


undangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 Peraturan 14 peraturan 155,55

5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 4 % 6,4 % 160


diterbitkan secara kumulatif 13 %

9,43% 72,54

Rata-rata Capaian 132,83

Dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappebti tahun 2016 seperti tampak dalam

tabel diatas, terlihat bahwa 6 (enam) IKU Bappebti telah tercapai dan melampaui dari

03 Akuntabilitas Kinerja


target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 maupun yang telah ditetapkan dalam

Renstra.

Bila diukur dalam persentase capaian secara rata-rata IKU Bappebti tahun 2016

adalah sebesar 132,83%, hal ini menunjukkan bahwa secara pencapaian kinerja

Bappebti selama tahun 2016 bisa disebut sangat baik dan memenuhi target. Capaian

IKU ini bersama dengan indikator-indikator kinerja lainnya akan dibahas lebih lanjut di

bagian B tentang analisis dan evaluasi.

Jika dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2015, yang secara rata-rata sebesar

142,13%, maka terlihat adanya penurunan capaian atas kinerja IKU yaitu sebesar

9,30%. Penurunan capaian itu lebih dikarenakan dari jumlah indikator kinerja yang

diperjanjikan di tahun 2015 terdapat sebanyak 5 (lima) indikator dengan 1 (satu)

indikator yang tidak mencapai target dan di tahun 2016 terdapat sebanyak 6 (enam)

indikator dengan semua indikator mencapai target.

Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum digunakan

dua jenis rumus yang tersedia, yaitu rumus I dan II, dipakai dengan

mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus

dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi

mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan

linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi

mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum

Realisasi

Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana

Prosentase

Pencapaian

Target

= x 100%

RUMUS I

Prosentase

Pencapaian

Target

= x 100%

RUMUS II



IK-1: Jumlah Hari Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK setelah dokumen

lengkap dan benar

Dengan telah ditetapkannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap

Kementerian/Lembaga, maka Bappebti sebagai bagian dari Unit Eselon I di

Kementerian Perdagangan tidak luput untuk menjalankan program tersebut. Salah

satu bentuk perwujudan yang dilakukan oleh Bappebti yaitu dengan cara

meningkatkan pelayanan perijinan yang ada di Bappebti yaitu di bidang PBK. Langkah

yang dilakukan oleh Bappebti adalah dengan mempercepat proses penerbitan

perijinan, dimana sebelumnya di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur

mengenai PBK disebutkan bahwa proses penerbitan perijinan paling lama adalah 45

(empat puluh lima) hari diefisiensikan/dipercepat menjadi 20 (dua puluh) hari.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016

No Indikator Kinerja Rencana Tingkat

Capaian

Realisasi Capaian

(%)

1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

20 hari 6 Hari 170

Sumber: Biro Pembinaa dan Pengembangan Pasar (diolah)

Pencapaian IKU-1 yaitu jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah

dokumen lengkap dan benar, pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 20 (dua puluh) hari

dan terealisasi dengan jumlah 6 hari atau tercapai 170%. Pencapaian tersebut sedikit

meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Adapun perhitungan jumlah hari

dimaksud sangat tergantung dari jenis permohonan izin yang diajukan oleh pelaku

usaha dimana setiap jenis izin memiliki target penyelesaian izin yang berbeda-beda.

Pada Tahun 2016 terdapat pemrosesan persetujuan untuk Asosiasi Perdagangan

Berjangka Komoditi yang memang memiliki Tingkat Layanan (Service Level

Arrangement) yang cukup lama sehingga mempengaruhi capaian jumlah hari di tahun

2016

Tabel 3.3

Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2016

No Jenis Perijinan

Jumlah

Perijinan

Rata2

Waktu

Pemrosesan

Ketentuan

Tingkat

Layanan

(SLA)

1. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham &

Pengurus Pialang Berjangka 4 5 hari 32 hari



No Jenis Perijinan

Jumlah

Perijinan

Rata2

Waktu

Pemrosesan

Ketentuan

Tingkat

Layanan

(SLA)

2. Persetujuan / Penggantian Kepala Kantor

Cabang Pialang Berjangka 12 3 hari 32 hari

3. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Pusat

Pialang Berjangka Peserta SPA 15 13 hari 22 hari

4. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cab.

Pialang Berjangka 22 13 hari 22 hari

5. Persetujuan Penghentian Sementara Kantor

Cabang 5 4 hari 32 hari

6. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

Multilateral 3 1 hari 32 hari

7. Persetujuan sebagai Peserta SPA 1 3 hari 22 hari

8. Persetujuan Pendaftaran Sertifikat Pedagang

Berjangka 5 5 hari

22 hari

9. Persetujuan Pemberhentian Direktur

Kepatuhan 3 6 hari

22 hari

10. Persetujuan Izin Wakil Pialang Berjangka 188 1 hari 22 hari

11. Persetujuan Perubahan Pengurus Pialang

Berjangka 11 8 hari 22 hari

12. Persetujuan Penerimaan Nasabah Elektronik

On-Line 3 5 hari 22 hari

13. Persetujuan Penutupan Kantor Cabang

Pialang Berjangka 3 7 hari

14 hari


Pusat Pialang Berjangka 1 7 hari

9 hari


Cabang Pialang Berjangka 5 8 hari

22 hari



No Jenis Perijinan

Jumlah

Perijinan

Rata2

Waktu

Pemrosesan

Ketentuan

Tingkat

Layanan

(SLA)

16. Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri

Pialang Berjangka 1 10 hari

32 hari

17. Persetujuan Perubahan Nama Pialang


18. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham

Pedagang Berjangka 1 3 hari 22 hari

19. Persetujuan Perpindahan Wakil Pialang


20. Persetujuan Sertifikat Pendaftaran Pedagang

Berjangka Primer Perusahaan 1 4 hari 22 hari

21. Persetujuan / Tanggapan Kegiatan Promosi

atau Iklan 32 3 hari 22 hari

22. Persetujuan Perubahan Nama Pedagang


23. Persetujuan Perubahan Pengurus Pedagang


Jumlah Perijinan / Rata-rata Pemrosesan Perijinan 406

Sumber: Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bapebti

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat beberapa jenis perizinan yang lama

proses penyelesaiannya mengalami peningkatan jumlah hari dan ada juga yang

mengalami penurunan jumlah hari. Bertambahnya jumlah hari pada jenis perizinan

tertentu di tahun 2016 antara lain dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang masuk

dan juga disebabkan karena adanya proses fit & proper pengurus atau pemegang

saham perusahaan yang harus dilalui sehingga semakin banyak pengurus atau

pemegang saham yang melalui proses fit & proper maka jumlah hari penyelesaian

perizinan akan semakin lama.

Berikut tabel percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK

setelah dokumen lengkap dan benar dari tahun 2012 s.d 2016:



Tabel 3.4 Percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK

No Tahun Target Capaian Prosentase Capaian

1. 2012 25 hari 20 hari 120%

2. 2013 22 hari 17 hari 122.72%

3. 2014 20 hari 10 hari 150%

4. 2015 20 hari 11 hari 145%

5. 2016 20 hari 6 hari 333%

Sumber Data : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa target jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha

PBK selama 5 tahun terakhir semakin dipercepat untuk lebih meningkatkan pelayanan

perizinan Bappebti, sedangkan untuk pencapaian targetnya dari tahun 2012 sampai

2016 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sudah ada peningkatan. Hal ini

disebabkan karena perhitungan jumlah hari dimaksud sangat tergantung dari jenis

permohonan izin yang diajukan oleh pelaku usaha dimana lamanya waktu

penyelesaian perizinan ini berbeda-beda dan bisa mencapai maksimum 32 hari

berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 86/BAPPEBTI/KP/12/2010 tentang

jenis perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Prosedur Operasi Standar

(Standard Operating Procedure) dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) .

Untuk 2 (dua) tahun kedepan target jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha

PBK yang akan ditetapkan disesuaikan dengan Renstra Tahun 2015-2019 yaitu 19

hari pada tahun 2017 & 2018. Untuk mencapai target tersebut, langkah yang akan

diambil adalah dengan terus menambah dan mengembangkan sistem perizinan online

PBK sehingga diharapkan proses perizinan dapat diselesaikan dengan lebih cepat,

efektif dan efisien.

Keberhasilan Bappebti dalam memenuhi target 20 hari karena didukung oleh para

pelaku usaha yang kooperatif dalam memenuhi persyaratan perizinan/persetujuan

sesuai peraturan yang berlaku, serta didukung dengan adanya pengembangan pada

Sistem Aplikasi Perizinan Online sehingga Bappebti dapat melayani dan mewajibkan

pengajuan izin secara online untuk 2 (dua) jenis perizinan PBK yaitu: izin Wakil

Pialang Berjangka dan Sertifikat Pedagang Berjangka di tahun 2016. Bappebti akan

menambah 1 jenis izin/persetujuan usaha pialang berjangka yang dapat dilakukan

secara online sehingga saat ini terdapat 3 izin/persetujuan yang dapat diajukan dan



diproses secara online. Untuk mengajukan perizinan/persetujuan melalui sistem

perizinan online Bappebti, pemohon harus memiliki hak akses berupa user name dan

password yang dapat diperoleh setelah melakukan registrasi pada sistem INATRADE.

Pelaksanaan kegiatan Pemrosesan Perizinan Pelaku Usaha PBK ini dilaksanakan

melalui beberapa tahapan, antara lain :

Pelaksanaan Fit & Proper Test, dimana pada tahun 2016 telah direncanakan

untuk dilaksanakan sebanyak 30 kali dan terealisasi sebanyak 30 kali.

Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Dalam Kota, dimana kegiatan ini direncanakan

untuk dilaksanakan sebanyak 23 kali dan terealisasi sebanyak 30 kali, realisasi

melebihi target.

Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Luar Kota, dimana kegiatan ini direncanakan

untuk dilaksanakan sebanyak 20 kali, dan terealisasi melebihi target sebanyak 25

kali sehingga melebihi target dikarenakan menyesuaikan permohonan pemeriksaan

fisik dari perusahaan pialang.

Jika melihat target indikator ini dalam beberapa tahun ke depan yang tercantum dalam

dokumen RENSTRA Bappebti Tahun 2015 – 2019, dimana pada tahun 2017 dan

tahun 2018 ditargetkan sebesar masing – masing 19 hari, maka Bappebti optimis

dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan melihat capaian atas indikator ini pada

tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang mampu diselesaikan dalam waktu paling lama

17 hari, 10 hari, 11 hari dan 6 hari.

Dalam mendukung pencapaian kinerja jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku

usaha PBK, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar melaksanakan kegiatan

Pengembangan Layanan Perizinan. Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola sistem

Periszinan online dan Sistem Informasi Pelaku Usaha PBK dalam rangka

meningkatkan pelayanan perizinan.

Output untuk kegiatan ini adalah Pengelolaan SIstem Perizinan Online dan

Pengelolaan Sistem Informasi Pelaku Usaha PBK.



IK-2: Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL

Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien

dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan

secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai

perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang

efektif dan efisien.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian

Realisasi Capaian

(%)

1. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 4 % 4,33 108,25

Sumber: Pusat Registrasi (diolah Biro Pembinaan Dan Pengaw asan Sistem Resi Gudang

Dan Pasar Lelang Komoditas)

Tabel 3.6 Perbandingan Pelaksanaan Pasar Lelang sejak tahun 2013 sd tahun 2016

Tahun Jumlah

Penyelenggara

Pelaksanaan

Lelang 3 Besar Komoditi

2013 15 107 Beras, Jagung dan Sapi

2014 15 114 Beras, Jagung dan Sapi

2015 15 82 Beras, Jagung dan Jahe

2016 15 86 Jagung, Beras dan Mente

Sumber Biro Pembinaan Dan Pengaw asan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas

Pada tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan lelang meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya ini menunjukan bahwa pasar lelang mengalami sedikit kemajuan . Perlu

di tambahkan bahwa pada tahun 2016 ini telah di luncurkan Integrasi Pasar Lelang

Komoditas dengan Sistem Resi Gudang yang penyelenggara Pasar Lelang

Komoditasnya adalah PT POS Indonesia, penyelenggaraan PLK oleh PT POS

dilaksanakan secara Online dengan Sistem Pasar Lelang Terpadu yang telah

diluncurkan pada tanggal 5 Desember 2016 bertempat di Pendopo Bupati Cianjur

yang dihadiri oleh Menkoperonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian,

Gubernur Jawa Barat dan Bupati Cianjur .

Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala ataupun hambatan di lapangan,

yaitu:

1. Belum seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas menerapkan sistem

penjaminan transaksi sehingga masih terbuka kemungkinan terjadinya gagal serah /

gagal bayar;



2. Ketergantungan biaya untuk mendatangkan peserta/pembeli yang

mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih belum melihat Pasar Lelang komoditas

sebagai suatu sarana perdagangan yang menarik;

3. Belum diterapkannya standar mutu atas komoditas yang diperdagangkan

sehingga daya tawar petani / penjual cenderung rendah dan tidak dapat memperoleh

nilai tambah yang tinggi;

4. Kelembagaan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas belum terbentuk

sempurna dan ketergantungan APBN/APBD untuk biaya operasional;

5. Belum diimplementasikannya Sistem Informasi yang terintegrasi.

Upaya/tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai target adalah:

1. Penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

650/MPP/Kep/10/2004 melalui Peraturan Presiden sebagaimana amanat UU No

7/2014;

2. Melakukan Revitalisasi Pasar Lelang meliputi kelembagaan dan penjaminan

transaksi pada seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;

3. Mengoptimalkan sinergitas Pasar Lelang dengan Sistem Resi Gudang,

antara lain melalui implementasi Pasar Lelang Online yang dapat memasarkan

seluruh komoditas yang disimpan dalam gudang SRG;

4. Peningkatan literasi Pasar Lelang melalui Sosialisasi dan diseminasi

informasi;

5. Mengimplementasikan Sistem Informasi Pasar Lelang yang dapat

mengintegrasikan data anggota, transaksi dan informasi pasar dari seluruh

penyelenggara Pasar Lelang Komoditas secara nasional dan

6. Mendorong Pemda untuk menerbitkan Perda yang mengatur perdagangan

komoditas melalui Pasar Lelang Komoditas.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 untuk mendukung pencapaian

target indikator tersebut adalah: (1) Konsolidasi dan penguatan kelembagaan

revitalisasi Penyelenggara dan Pelaku Usaha Pasar Lelang (2) Pengolahan data

transaksi Pasar Lelang (3) Pertemuan Teknis Revitalisasi Pasar Lelang (4)

Pengembangan Sistem Informasi PL Terpadu



tahun 2018 ditargetkan sebesar 7 dan 9%, maka Bappebti optimis dapat memenuhi

target yang ditetapkan.



Gambar 3.2

Peluncuran Integrasi Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas

Di Cianjur pada tanggal 5 Desember 2016

Sumber: Bappebti

IK-3: Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan

keuangannya

Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-2 sebanyak 62 perusahaan dan untuk

realisasinya berhasil mencapai 81 perusahaan atau berhasil memberikan capaian

sebesar 130,64% terhadap kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.

Capaian target sebanyak 81 perusahaan ini terdiri dari 61 perusahaan yang

dievaluasi laporan kegiatannya dan 20 perusahaan yang diverifikasi dan dievaluasi

pelaporan keuangannya.


No Indikator Kinerja

Rencana

Tingkat Capaian

Realisasi Capaian

(%)

1. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan

keuangannya

62 perusahaan 81 perusahaan 130,64

Sumber: Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik (diolah)

Berikut target dan capaian terkait evaluasi kegiatan dan Pelaporan Keuangan pelaku

usaha PBK dari tahun 2012 s.d 2016 :



Tabel 3.8

Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

No Tahun Target

L.Keg

Target

L.Keu Capaian

L.Keg

Capaian

L.Keu

Rata-Rata

Prosentase

Capaian

1. 2012 88% 89% 93,82% 94,05% 156.14%

2. 2013 92% 93% 92.5% 91,58% 99.50%

3. 2014 92% 95% 92.24% 93% 100.67%

4. 2015 57 perusahaan 72 Perusahaan 126,3%

5. 2016 62 perusahaan 81 Perusahaan 130,64%

Sumber Data : Biro Pengaw asan Pasar Berjangka dan Fisik, 2016

Ket :

L.Keg : Kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK

L.Keu : Kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka

Sebelum Tahun 2015 indikator yang terkait dengan evaluasi kegiatan dan Pelaporan

Keuangan pelaku usaha terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu “Persentase kepatuhan

penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK” dan “Persentase kepatuhan

penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka”. Target yang ditetapkan untuk

indikator evaluasi kegiatan dan Pelaporan Keuangan pelaku usaha PBK dalam

bentuk persentase dan pencapaiannya rata-rata diatas 90%.

Di tahun 2015, berdasarkan masukan dari Biro Perencanaan dan bagian program

Bappebti, indikator ini dilebur menjadi satu agar lebih terukur sehingga targetnya

berubah dari persentase menjadi perusahaan dimana capaiannya di tahun 2015

sebesar 126,3%. Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 yaitu 130,64%

maka terjadi peningkatan capaian sebesar 4.34%. Peningkatan ini disebabkan

karena bertambahnya jumlah perusahaan yang diverifikasi laporan keuangannya dan

meningkatnya jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatannya.

Untuk 2 (dua) tahun kedepan target jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi

kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya yang akan ditetapkan disesuaikan dengan

Renstra Tahun 2015-2019 yaitu 69 perusahaan pada tahun 2017 dan 76 perusahaan

pada tahun 2018. Untuk mencapai target tersebut, langkah yang akan diambil antara

lain :



Meningkatkan pemantauan dan evaluasi Laporan kegiatan dan membangun

komunikasi yang baik dengan Pelaku Usaha untuk selalu menyampaikan

laporan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku; dan

Meningkatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi kegiatan dan Pelaporan

Keuangannya serta membuat rencana penjadwalan sesuai dengan yang

ditargetkan dan berkomitmen menjalankan jadwal tersebut

Secara lebih rinci, capaian evaluasi kegiatan Pelaku usaha PBK dapat dijelaskan

pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK

NO. Periode WL TW TTW TM TW +

TTW

1 Bulan Desember 2015 66 57 5 4 62

2 Bulan Januari 2016 66 57 5 4 62

3 Bulan Februari 2016 66 54 6 6 60

4 Bulan Maret 2016 67 54 8 5 62

5 Bulan April 2016 65 52 9 4 61

6 Bulan Mei 2016 66 51 13 2 64

7 Bulan Juni 2016 65 50 12 3 62

8 Bulan Juli 2016 65 54 7 4 61

9 Bulan Agustus 2016 65 54 6 5 60

10 Bulan September 2016 65 49 9 7 58

11 Bulan Oktober 2016 64 48 9 7 57

12 Bulan November 2016 64 55 7 2 62

Rata-Rata 53 8 4 61


Keterangan :

WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, TTW : Tidak Tepat Waktu, TM : Tidak Meny ampaikan

Pencapaian Indikator Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan

Pelaporan Keuangannya didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pemantauan

dan evaluasi kegiatan Pelaku Usaha PBK yang capaiannya pada tahun 2016

sebanyak 61 perusahaan dari target 50 Perusahaan atau sebesar 122% dan

kegiatan analisa dan verifikasi laporan keuangan pelaku usaha PBK yang



capaiannya pada tahun 2016 sebanyak 20 perusahaan dari target 12 perusahaan

atau sebesar 166,67%.

a. Pemantauan dan Evaluasi Pelaku Usaha PBK

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan

para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan gambaran mengenai

perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu.

Selama tahun 2016, rata-rata jumlah perusahaan pialang berjangka yang

menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan setiap bulannya sebanyak 61

(enam puluh satu) perusahaan. Target tahun 2016 untuk indikator Jumlah pelaku

usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya adalah 62

(enam puluh dua) perusahaan, dimana dari jumlah tersebut target jumlah pelaku

usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya adalah sebesar 50 (lima puluh)

perusahaan. Jika dilihat dari capaian dan target yang ditetapkan maka

pencapaian jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya telah

melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 122%.

Keberhasilan pencapaian tersebut dikarenakan adanya pembinaan yang

dilakukan Bappebti terhadap para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka

dengan membangun komunikasi melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti secara

berkesinambungan.

Capaian jumlah pelaku usaha PBK yang menyampaikan Laporan Kegiatan

dihitung dari akumulasi rata-rata perbulan dari laporan yang disampaikan oleh

pelaku usaha baik yang Tepat Waktu (TW) maupun Tidak Tepat Waktu (TTW).

Selama tahun 2016, perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Direktur

Kepatuhan Pialang Berjangka sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perusahaan Pialang Berjangka Yang Tidak Menyampailkan Laporan

Direktur Kepatuhan Tahun 2016 NO. Perusahaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1 Bimasakti Berjangka

2 Cerdas Indonesia Berjangka

3 Equilibrium Komoditi Berjangka

4 Inter Pan Pasifik Futures

5 International Business Futures

6 Jav a Global Futures

7 Jireh Trillions Berjangka



NO. Perusahaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

8 Millenium Prudent Futures

9 Multi Mulia Inv estama Berjangka

10 Ong First Tradition Futures

11 Pacific Duaribu Futures

12 PG Berjangka

13 Premier Equity Futures

14 Realtime Futures

15 Roy al Trust Futures

16 Straits Futures Indonesia

17 Trijay a Pratama Futures

18 United Asia Futures

19 Valbury Asia Futures


Berdasarkan tabel diatas, terdapat 19 (sembilan belas) perusahaan yang tidak

menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka selama tahun

2016. 2 (dua) perusahaan tertinggi yang tidak menyampaikan laporan adalah

PT. Bimasakti Berjangka sebanyak 12 (dua belas) bulan dan PT. Equilibrium

Komoditi Berjangka sebanyak 7 (tujuh) bulan;

Berdasarkan laporan yang telah direkapitulasi yaitu Rekapitulasi Evaluasi

Penyampaian Laporan Direktur Kepatuhan, tidak terdapat perubahan dari

Januari – Desember 2016 untuk content yang terkait dengan:

a. Marketing & Penerimaan Nasabah,

b. Penanganan Order Nasabah,

c. Pengelolaan Rekening Terpisah,

d. Pelaksanaan Transaksi,

e. Pencatatan & Pelaporan,

f. Pemenuhan Terhadap Peraturan,

g. Hak & Kewajiban Pialang,

h. Kelengkapan Dokumen Pengaduan Nasabah,

i. Perkembangan Penyelesaian Kasus, dan

j. Pengaduan Baru.



b. Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas keuangan Pelaku

Usaha dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pelaku Usaha PBK

dalam hal ini Pialang Berjangka, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

memiliki peran untuk mengawasi dan memantau apakah pelaporan keuangan

yang disampaikan oleh Pialang Berjangka sudah tepat waktu dan isi dari laporan

keuangan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan oleh

Bappebti, seperti pemenuhan atas nilai modal disetor, nilai ekuitas dan nilai

Modal Bersih Disesuaikan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu

menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi

Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini

dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pada Tahun 2016, jumlah pelaksanaan analisa dan verifikasi laporan keuangan

yang dilakukan di lapangan sebanyak 20 (dua puluh) kali. Target tahun 2016

untuk indikator Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan

pelaporan keuangannya adalah 62 (enam puluh dua) perusahaan, dimana dari

jumlah tersebut target jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya

adalah sebesar 12 (dua belas) perusahaan. Jika dilihat dari capaian dan target

yang ditetapkan maka pencapaian jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi

pelaporan keuangannya telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar

166,67%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan keuangan yang dilakukan, Kepatuhan

Penyampaian Laporan Keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka

pada tahun 2016 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangka

No Periode

2016

TW+TTW

WL TW TTW TM

1 Bulan Desember 2015 66 63 1 2 64

2 Bulan Januari 2016 83 80 1 1 81

3 Bulan Februari 2016 83 81 0 1 81



No Periode

2016

TW+TTW

WL TW TTW TM

4 Bulan Maret 2016 84 83 1 0 84

5 Bulan April 2016 80 77 3 0 80

6 Bulan Mei 2016 81 80 1 0 81

7 Bulan Juni 2016 80 80 0 0 80

8 Bulan Juli 2016 81 81 0 0 81

9 Bulan Agustus 2016 81 81 0 0 81

10 Bulan September 2016 81 81 0 0 81

11 Bulan Oktober 2016 80 80 0 0 80

12 Bulan November 2016 80 79 0 1 79

Rata-Rata 80 79 1 0 80


Keterangan :

WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, T : Tidak Tepat Waktu, dan TM : Tidak Meny ampaikan

Sedangkan dari hasil verifikasi atas laporan keuangan Pialang Berjangka,

diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:

1) Adanya pemberian pinjaman kepada pihak yang terafiliasi/pemegang

saham;

2) Masih ditemui adanya kesalahan dalam penghitungan nilai MBD; dan

3) Adanya kesalahan dalam melakukan penilaian (pengkuran) nilai deposito

berjangka dan surat berharga yang dimiliki oleh Pialang Berjangka.



IK-4: Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat

dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian

hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka

Bappebti setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta

melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang

ada untuk pembuatan atau penyempurnaan peraturan yang ada.

Pada tahun 2016, ditargetkan jumlah peraturan-peraturan di bidang PBK, SRG, dan

PL dikeluarkan sebanyak 9 (sembilan) peraturan. Dalam pelaksanaannya dapat

direalisasikan sebanyak 14 (empat belas) peraturan Kepala Bappebti atau dalam

presentase sebesar 155,55% yang merupakan Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Kepala

Bappebti di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan di

bidang Pasar Lelang, dan Surat Edaran Kepala Bappebti.


No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian

Realisasi Capaian

(%)


9 Peraturan 14 peraturan 155,55%

Sumber: Biro Peraturan Perundang - undangan dan Penindakan (diolah)

Adapun 14 (empat belas) Peraturan yang dapat direalisir pada tahun 2016 yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana

Penjaminan Sistem Resi Gudang;

2. Peraturan Presiden tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan

Pasar Lelang Komoditas yang telah siap diharmonisasi di Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yakni Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-

DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam

Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

4. Peraturan Kepala Bappebti, yakni Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun

2016 tentang tentang Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit Di Bidang

Perdagangan Berjangka



5. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal

Nasabah oleh Pialang Berjangka;

6. Surat Edaran Kepala Bappebti Kepala Bappebti Nomor

32/BAPPEBTI/SE/03/2016 tentang Perpanjangan Pembatasan Perizinan dalam

Sistem Perdagangan Alternatif

7. Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 132/BAPPEBTI/SE/06/2016 tentang

Pemberlakuan Aplikasi Pengaduan Nasabah Secara Online.

8. Surat Edaran Kepala Bappebti yang telah ditetapkan, yakni Surat Edaran

Kepala Bappebti Nomor 147/BAPPEBTI/SE/07/2016 tentang Penjelasan Teknis

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor

125/BAPPEBTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah

9. Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 155/BAPPEBTI/SE/08/2016 tentang

Sanksi Administratif Atas Penempatan Margin untuk Pelaksanaan Transaksi di bidang

Perdagangan Berjangka Komoditi.

10. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar

Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam rangka Penyaluran Amanat Nasabah

ke Bursa Luar Negeri.

11. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan Umum

Dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Dalam Sistem Resi Gudang.

12. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran

Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.

13. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 6 Tahun 2016 tentang Persetujuan

Lembaga Kliring Dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian

(Forward)

14. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewajiban

Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi Dan Laporan Keuangan Bagi

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 1

peraturan. Dimana pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 9 (sembilan) peraturan

yang terealisasi adalah 15 (lima belas) peraturan (166,66%).



Tabel 3.13 Target dan Realisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

di bidang PBK, SRG dan PL Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja

Utama

2015 2016

Target Capaian %

Realisasi Target Capaian

%

Realisasi

Penyusunan

Peraturan Perundang-

undangan di bidang

PBK, SRG dan PL

9

Peraturan

15

Peraturan 166,66 % 9

Peraturan

14

peraturan 155,55%

Sumber: Biro Peraturan Perundang - undangan dan Penindakan (diolah)

Adapun 15 (lima belas) Peraturan Kepala Bappebti yang dapat direalisir pada tahun

2015 yaitu:

1. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 19/BAPPEBTI/PER-SRG/01/2015 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Lembaga

Penilaian Kesesuaian Dalam Sistem Resi Gudang;

2. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 04/BAPPEBTI/PER-PL/01/2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014 Tentang Persetujuan Penyelenggara

Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward);

3. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang

Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi;


Larangan Memberikan Pinjaman Kepada Pihak Terafiliasi di Bidang Perdagangan

Berjangka Komoditi;


Penempatan Margin Untuk Pelaksanaan Transaksi di Bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi;



Komoditi Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 Tentang Kewajiban Pelaporan

Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka;


Pengelolaan Rekening Yang Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka;




Petunjuk Teknis Perdagangan Timah Murni Batangan Untuk Tujuan Ekspor Melalui

Bursa Timah;


Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa

Timah;


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 90/Bappebti/Per/10/2011 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan

Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif

Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;



Komoditi Nomor 18/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014 Tentang Spesifikasi Teknis

Pengamanan Blanko Resi Gudang;



Komoditi Nomor 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 Tentang Persyaratan Dan Tata

Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang;


Kode Etik Pemeriksa di Lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi;


Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah;


Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor: 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 Tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang

Berjangka.



tahun 2018 ditargetkan sebesar masing – masing 9 peraturan, maka Bappebti optimis

dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan melihat capaian atas indikator ini pada

tahun 2015 dan 2016 yang mampu menghasilkan 15 dan 14 peraturan .



IK-5: Pertumbuhan Volume Transaksi PBK

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak tahun

2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka pertama di Indonesia, yaitu PT

Bursa Berjangka Jakarta yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bursa Berjangka

yang kedua, yaitu PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia pada tahun 2009. Hal

tersebut menunjukkan bahwa industri PBK di Indonesia memiliki potensi yang baik

dalam menunjang perekonomian bangsa khususnya dalam memfasilitasi para pelaku

usaha (eksportir/importir) dalam melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya



Capaian

Realisasi Capaian

(%)

1. Pertumbuhan volume transaksi PBK 4 % 6,40% 160%

Sumber: PT BBJ & BKDI (diolah Biro Pengaw asan Pasar Berjangka dan Fisik)

Pada tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 4%.

Dalam perjalanannya sampai dengan 31 Desember 2016, jumlah volume transaksi

PBK telah tercatat sebanyak 7.012.220 lot atau bertumbuh sebesar 6,40% dari volume

transaksi pada periode yang sama di tahun 2015 yaitu sebanyak 6.590.530 lot atau

telah melebihi target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian atas indikator ini

adalah sebesar 160%.

IK-2 bila dibandingkan dengan pencapaian di tahun sebelumnya mengalami sedikit

penurunan dari 7,11 % menjadi 6,40 %.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Pertumbuhan Volume

Transaksi PBK Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja

Utama

2015 2016

Target Capaian % Realisasi Target Capaian % Realisasi

Pertumbuhan

volume transaksi

PBK

2 % 7,11 % 355,5 % 4 % 6,40% 160%

Sumber: Biro Pengaw asan Pasar Berjangka dan Fisik



Tabel 3.16 Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2013 – 2016

2013

VOLUME

(LOT)

VOLUME

(LOT)

VOLUME

(LOT)

VOLUME

(LOT)

326,855 412,199 26.11 700,261 69.88 882,755 26.06

935,717 696,976 -25.51 580,540 -16.71 564,198 -2.81

1,262,572 1,109,175 -12.15 1,280,801 15.47 1,446,953 12.97

4,195,278 3,192,699 -23.90 3,604,889 12.91 4,145,962 15.01

1,416,148 1,851,135 30.72 1,704,840 -7.90 1,419,305 -16.75

5,611,426 5,043,834 -10.11 5,309,729 5.27 5,565,267 4.81

4,522,133 3,604,898 -20.28 4,305,150 19.43 5,028,717 16.81

2,351,865 2,548,111 8.34 2,285,380 -10.31 1,983,503 -13.21

6,873,998 6,153,009 -10.49 6,590,530 7.11 7,012,220 6.40 TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK

TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI

KONTRAK SPA BKDI

TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ

KONTRAK MULTILATERAL BBJ

KONTRAK MULTILATERAL BKDI

TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)

JENIS KONTRAK

TOTAL KONTRAK MULTILATERAL

(BBJ + BKDI)

KONTRAK SPA BBJ

PERUB

(%)

2016

PERUB (%)PERUB

(%)

20152014

Sumber: PT BBJ dan PT BKDI (diolah Biro Perniagaan) s.d Desember 2016

Berdasarkan tabel diatas, PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) membukukan

transaksi tertinggi selama tahun 2016 yaitu sebanyak 5,02 juta lot atau meningkat

16,81% dibanding tahun 2015. Transaksi multilateral yang tercatat di PT. BBJ

sebanyak 0,88 juta lot atau meningkat 26,06%, sedangkan transaksi bilateral tercatat

sebanyak 4,14 juta lot atau hanya naik 15,01%. Untuk PT. Bursa Komoditi dan

Derivatif Indonesia (PT. BKDI) membukukan transaksi pada tahun 2016 sebanyak 1,98

juta lot atau turun 13,21% dibanding tahun 2015. Transaksi multilateral yang tercatat di

PT. BKDI sebanyak 0,56 juta lot atau turun 2,81%, sedangkan transaksi bilateral

tercatat sebanyak 1,41 juta lot atau turun 16,75%. Dengan pertumbuhan 12,97% pada

tahun 2016, transaksi multilateral sudah mulai menjadi primadona para nasabah PBK

di Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pada periode Tahun 2016 untuk mendukung

pencapaian target adalah melalui pengawasan transaksi PBK. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat oleh

pelaku pasar sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki oleh regulator. Selain itu,

untuk memantau dan mengawasi indikasi-indikasi pelanggaran transaksi yang

dilakukan oleh para pelaku pasar tersebut baik Pialang Berjangka maupun Pedagang

Berjangka. Dalam rangka meningkatkan transaksi PBK khususnya transaksi

multilateral, telah dilakukan 2 kali pertemuan teknis dengan tema Optimalisasi

Transaksi Multilateral Kontrak Berjangka yang diselenggarakan di Bandung dan

Jakarta yang dihadiri oleh pelaku usaha di bidang PBK (Pialang Berjangka, Pedagang



Berjangka, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka), Kementerian pertanian, dan

Kementerian ESDM.

Gambar 3.3 Pertemuan Pelaku Usaha PBK mengenai Optimalisasi Transaksi

Multilateral Kontrak Berjangka di Jakarta tanggal 15-16 Desember 2016

Dalam pencapaian target IK-5 terdapat beberapa kendala ataupun hambatan di

lapangan, yaitu:

1. Kontrak berjangka yang diperdagangkan dinilai kurang menarik bagi pelaku usaha

sehingga mengakibatkan pasar tidak likuid.

2. Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Pertanian,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, dan

pihak terkait lainnya.

3. Kurangnya pemahaman para pelaku komoditi terkait transaksi Perdagangan

Berjangka Komoditi (PBK), khususnya transaksi Multilateral

4. Pelaksanaan sosialisasi PBK yang dilakukan masih belum optimal karena kurang

tepat sasaran


1. Kontrak berjangka yang kurang likuid, perlu di evaluasi kembali dan disesuaikan

dengan kondisi pasar.



2. Perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, salah satunya dengan

membuat MOU dengan Kementerian BUMN terkait keterlibatan PTPN dalam industri

PBK

3. Sosialisasi yang dilakukan perlu lebih difokuskan untuk para pelaku komoditi fisik

4. Peran serta Bursa Berjangka untuk melakukan edukasi harus ditingkatkan

Dengan memperhatikan tingkat capaian Pertumbuhan Volume Transaksi

Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2016 sebesar 6,40% dan melihat besaran

target Tahun 2017 dan 2018 sebesar 5 dan 7 %, maka maka Bappebti optimis dapat

memenuhi target yang ditetapkan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis

(Renstra).

IK-6: Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

yang kemudian diubah dengan UU No 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 9

Tahun 2006, maka pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) telah resmi dipergunakan

sebagai salah satu instrumen bagi para pelaku usaha khususnya petani/kelompok tani

dalam melakukan penyimpanan barang dalam rangka tunda jual dan perolehan kredit

dari Bank.

Salah satu indikator utama meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi

Gudang adalah meningkatnya jumlah nilai Resi Gudang yang diterbitkan. Pada Tahun

2016 Bappebti menargetkan pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara

kumulatif sebesar 13 %, dan dalam perjalanannya sampai dengan akhir Desember

Tahun 2016 realisasi atas target dimaksud adalah sebesar

9,43 % atau 72,54% dari target, dimana nilai Resi Gudang yang diterbitkan di tahun

2016 adalah sebesar Rp 493.034.247.217 lebih tinggi dari nilai Resi Gudang yang

diterbitkan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 450.458.959.317.



Capaian

Realisasi Capaian

(%)

1. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan

13 % 9,43 % 72,54 %

Sumber: Pusat Registrasi (diolah Biro Pembinaan Dan Pengaw asan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang

Komoditas)

Pada periode Tahun 2016 realisasi pencapaian target indikator Nilai Resi Gudang

yang diterbitkan secara kumulatif adalah sebesar 72,54%



Angka tersebut didapatkan dengan membandingkan Pertumbuhan Nilai Resi Gudang

yang diterbitkan secara kumulatif pada tahun 2016 yang sebesar 9,43 % dengan

Target Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan tahun 2016 sebesar 13%.

Tabel 3.18 Perkembangan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan

Tahun 2014 – 2016

Tahun

2014 2015 2016

Target Realisasi Target Realisasi

Nilai RG yang diterbitkan

(kumulatif)

369,377,170,827

417,396,203,035

450,548,959,317 509,120,324,029 493,034,247,217

Pertumbuhan Nilai Transaksi RG (Miyar Rp)

48,019,032,208

81,171,788,490

58,571,364,712

42,485,287,900

Pertumbuhan

Nilai Transaksi RG (%)

13 21.98 13.00 9.43

Capaian Nilai Transaksi RG

(%) 169.04% 72.54

Sumber: Pusat Registrasi (diolah Biro Pembinaan Dan Pengaw asan Sistem Resi Gudang

Dan Pasar Lelang Komoditas)

Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala ataupun hambatan di lapangan,

yaitu:

1. Kualitas hasil panen belum memenuhi standar SRG.

Persyaratan pemenuhan terhadap standar mutu tertentu seringkali sulit dipenuhi oleh

para petani. Hal ini disebabkan karena pola budidaya yang belum berorientasi pada

kualitas, maupun terbatasnya peralatan pengolahan pasca panen yang dimiliki

petani, termasuk diantaranya adalah mesin pengering.

2. Keterbatasan akses pemasaran komoditas.

Pasar menjadi muara pada pelaksanaan SRG. Namun pada kenyataannya petani

masih sulit untuk mengakses secara langsung pasar komoditas yang ada, mereka

terbiasa dengan peran perantara sehingga harga yang diperoleh tidak maksimal.

Fungsi Pasar Lelang Komoditas perlu disinergikan dengan SRG.

3. Kurangnya dukungan lembaga keuangan.

Sampai saat ini, lembaga keuangan bank/nonbank masih belum tertarik dan ragu

untuk menyalurkan pembiayaan melalui skema SRG karena belum adanya

kepercayaan perbankan terhadap sistem ini. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan



kurangnya minat pelaku usaha memanfaatkan SRG sebagai instrumen untuk

mendapatkan pembiayaan.

4. Belum optimalnya sinergikebijakan

Keberhasilan pelaksanaan SRG tidak lepas dari dukungan para stakeholders terkait

baik Kementerian/Lembaga terkait, pemda, sektor swasta serta pelaku SRG.

Keberhasilan SRG tersebut ditentukan pula dari sinergi penanganan komoditas mulai

dari prapanen, panen sampai dengan pasca panen sehingga diperlukan sinergi dari

para stakeholders terkait. Namun demikian, sampai dengan saat ini kebijakan atau

program K/L, Pemda dan sektor swasta masih belum sinkron dalam kaitan

penempatan bantuan fisik dan non fisik di daerah guna mendukung pelaksanaan

SRG.

5. Belum optimalnya peran BUMN/BUMD

Dalam pelaksanaan SRG, BUMN/BUMD memiliki peran yang cukup strategis dimana

mereka dapat berperan menjadi pengelola gudang sekaligus berperan sebagai

stand by buyer maupun agen pemasaran komoditas, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan minat pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG dalam mendapatkan

keuntungan yang lebih besar.

6. Membuat skema subsidi SRG menjadi lebih mudah dan murah bagi petani

Melalui skema subsidi resi gudang (S-SRG), suku bunga yang dibebankan kepada

petani, kelompok tani, gapoktan dan koperasi sebesar 6% per tahun. Namun seiring

dengan adanya penurunan suku bunga, maka dalam rangka meningkatkan minat

petani untuk memanfaatkan SRG, suku bunga tersebut dapat disesuaikan dengan

kondisi saat ini


1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD guna mendukung

implementasi SRG sesuai amanat Undang-Undang dan mengoptimalkan sumber

daya yang dimiliki SKPD di daerah.

2. Mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melengkapi sarana dan

prasarana Gudang seperti Mesin Pengering, RMU / Mesin Pengolahan, alat angkut

di seluruh gudang SRG yang telah dibangun pemerintah, guna meningkatkan nilai

tambah komoditi.

3. Mendukung Program pendampingan Calon Pengelola Gudang daerah selama 6

bulan untuk 40 gudang yang belum aktif dan 18 lokasi gudang yang belum



beroperasi sesuai dengan harapan. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan

SDM Pengelola Gudang daerah untuk menjadi Pengelola Gudang SRG.

4. Mendorong dukungan sumber daya dari Kementerian Pertanian, Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa

tenaga penyuluh maupun peralatan penunjang yang diperlukan untuk meningkatkan

kualitas komoditas pasca panen.

5. Mendukung Pelaksanaan Integrasi SRG dan Pasar Lelang online guna

menciptakan pasar yang transparan dan referensi harga bagi petani dengan

memanfaatkan jaringan sistem informasi dan logistikmelalui kerjasama dengan PT.

Pos Indonesia. Pasar Lelang online telah diluncurkan pada tanggal 5 Desember

2016 .

6. Mendorong terwujudnya Penyertaan Modal Negara kepada Perum Jamkrindo

selaku Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG sebagaimana diamanatkan melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016. Dengan adanya Lembaga Penjaminan

ini akan meningkatkan integritas SRG dan kepercayaan pelaku usaha maupun

lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan SRG.

7. Mendorong Penunjukan/Penugasan BUMN untuk menjadi Pengelola Gudang

SRG pada daerah yang tidak memiliki calon pengelola gudang sesuai dengan

ketentuan. Selain itu, BUMN juga perlu didorong agar berfungsi sebagai agregator

ataupun standby buyer yang bermitra dengan petani dan UKM, termasuk

pemanfaatan gudang-gudang yang dimiliki BUMN untuk menjadi Gudang SRG.

8. Mendorong koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka revisi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi

Gudang.

9. Mendorong Pemda memberikan insentif biaya penyimpanan bagi para petani

sebesar Rp. 150/kg untuk pengisian gudang sebanyak 1.000 ton.

10. Mengalokasikan anggaran sosialisasi berupa iklan layanan masyarakat di

media elektronik secara terus menerus untuk memberikan edukasi kepada

masyarakat mengenai SRG.

11. Mendorong penerapan SRG pada komoditas yang berbasis ketahanan pangan

seperti Gabah, Beras, Jagung dan juga untuk komoditi yang berorientasi ekspor

seperti rumput laut, kopi, kakao, lada (double track strategy).



Gambar 3.4 Menteri Perdagangan Didampingi Kepala Bappebti Melakukan Kunjungan

Ke Gudang SRG Kab. Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 11 Agustus 2016

Sumber: Bappebti

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 untuk mendukung pencapaian

target indikator tersebut adalah: (1) Pemantauan pelaksanaan Skema Subsidi SRG

dan (2) Pendampingan Implementasi Sistem Resi Gudang.



tahun 2018 ditargetkan masing – masing sebesar 14%, maka Bappebti optimis dapat

memenuhi target yang ditetapkan.

B. Kinerja Anggaran

Pada tahun 2016, Bappebti dengan program “Peningkatan Perdagangan Berjangka

Komoditi” memiliki pagu anggaran sebesar Rp 74.202.925.000,00 (setelah revisi). Dari

anggaran sebesar itu, Bappebti telah merealisasikan sebesar Rp 66.777.093.615,00

atau sebesar 89,98% dari total anggaran yang disediakan dalam pagu.

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Tahun 2016

No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2016

Unit

PAGU Realisasi %

1 Dukungan Manajemen dan 43.433.430.000 37.831.409.603 87,10 Sekretariat



No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2016

Unit

PAGU Realisasi %

Dukungan Teknis Lainnya

BAPPEBTI

2 Peningkatan Pelayanan

Hukum 5.069.685.000 4.739.107.213 93,47 Rorundak

3

Peningkatan Pembinaan

dan Pengawasan


Komoditi

5.918.210.000 5.009.406.271 84,64 Rowaspaberfi

4

Pengkajian dan

Pengembangan PBK,

SRG dan PL

7.343.830.000 6.815.294.641 92,80 Ronabangsar

5

Peningkatan Pembinaan

dan Pengawasan PL dan

SRG

12.437.770.000 12.381.875.887 99,59 RobinwasSRG

PLK

TOTAL 74.202.925.000 66.777.093.615 89,98

Sumber: Aplikasi Siska (diolah Bappebti)

Dari tabel di atas terlihat masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam hal

pelaksanaan kegiatan, seperti:

1. Perlu adanya komitmen dan konsistensi atas jadwal yang telah disepakati;

2. Mengurangi frekuensi revisi anggaran melalui perencanaan yang lebih baik;

3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pengadaan (tender) sejak awal tahun untuk

mengantisipasi pelaksanaan lelang (tender) yang berulang; dan

4. Koordinasi antar unit Eselon II di Bappebti harus lebih baik lagi.

Berikut disampaikan data mengenai realisasi keuangan Bappebti berdasarkan

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama di tahun 2016.

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Bappebti Tahun 2016 Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember 2016

Pagu Realisasi %

1

Meningkatnya pembinaan,

pengaturan, pengawasan dan pengembangan


Jumlah hari

penyelesaian

perizinan pelaku

usaha PBK setelah

dokumen lengkap

dan benar

1.027.780.000 907.658.823 88,31

Pertumbuhan jumlah 1.479.560.000 1.467.079.070 99,15



No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember 2016

Pagu Realisasi %

Penyelenggaraan PL

Jumlah pelaku usaha

PBK yang dievaluasi

kegiatannya dan

pelaporan

keuangannya

692.750.000 507.274.800 73.22

Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

di bidang PBK, SRG

dan PL

1.355.010.000 1.307.645.908 96,50

Pertumbuhan volume

transaksi PBK 668.374.000 556.752.048 83,29

2

Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)

Pertumbuhan nilai

Resi Gudang yang

diterbitkan secara

kumulatif

822.970.000 821.475.119 99,81

TOTAL 6.046.444.000 5.567.885.768 92,08

Sumber: Aplikasi Siska (diolah Bappebti)

Berdasarkan data di atas dapat disampaikan bahwa tingkat realisasi keuangan

Bappebti dalam menggunakan anggarannya untuk melaksanakan kegiatan yang

mendukung tercapainya IKU Bappebti adalah sebesar Rp 5.567.885.768,00 atau

92,08% dari pagu anggaran.

Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU Bappebti yang mencapai sebesar

132,83%, hal ini dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang

mendukung capaian IKU, Bappebti menggunakan 92,08% dari pagu yang disediakan

untuk mendukung tercapainya IKU Bappebti.


BAB IV

PENUTUP

Tahun 2016 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis dan

Perjanjian Kinerja Bappebti menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan

prima yang harus diberikan oleh institusi Bappebti terhadap seluruh lini aktifitas seperti

kemudahan transaksi, investasi, serta perlindungan-perlindungan dalam rangka persaingan

yang sehat.

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappebti sebagaimana telah diuraikan

di Bab III diperoleh informasi bahwa di tahun 2016 Bappebti secara umum mampu

menyelesaikan seluruh target indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra. Hal tersebut

tercermin dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 132,83 % yang

dapat dikatakan sangat baik sebab tingkat capaiannya diatas 100%, dimana semua

indikator telah mencapai hasil kinerja seperti yang sudah ditargetkan.

Demikian Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja (LAK) ini disusun dengan harapan dapat

bermanfaat dan dapat menjadi referensi peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan kinerja

Bappebti tahun 2016. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis deskriptif

terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk

memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAK ini. Dengan demikian,

laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan

permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk proses

perencanaan selanjutnya.

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2016

LAMPIRAN

1. Bagan Struktur Organisasi Bappebti

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2016

2. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2016

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan

dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi,

Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK

setelah dokumen lengkap dan benar

20 hari

2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 4 %

3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya

dan pelaporan keuangannya

62 perusahaan

4 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang

PBK, SRG dan PL

9 Peraturan

5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 4 %

2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) 1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara

kumulatif

13 %

Kegiatan Anggaran

1 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Rp 43.433.430.000

2 Peningkatan pembinaan dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

Rp 5.918.210.000

3 Peningkatan pembinaan dan pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

Rp 12.437.770.000

4 Peningkatan pelayanan hukum Rp 5.069.685.000

5 Pengkajian dan pengembangan PBK, SRG dan PL Rp 7.343.830.000

Rp 74.202.925.000

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2016

3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Unit : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL

1.

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

20 hari 6 Hari 170

- Pengembangan Layanan Perizinan

1.027.780.000 907.658.823 88,31 -

Penyelenggaraaan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha BPK

2.

Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

62

perusahaan 81

perusahaan 130,64 -

Pelaku usaha yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

692.750.000 507.274.800 73.22

3. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL

4 % 4,33 108,25

-

Konsolidasi dan penguatan kelembagaan revitalisasi Penyelenggara dan Pelaku Usaha Pasar Lelang

1.479.560.000 1.467.079.070 99,15 -

Pengolahan data transaksi Pasar Lelang

- Pertemuan Teknis Revitalisasi Pasar Lelang

- Pengembangan Sistem Informasi PL Terpadu


9 Peraturan 14 peraturan 155,55% -

Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PLK

1.355.010.000 1.307.645.908 96,50

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5. Pertumbuhan volume transaksi PBK

4 % 6,40% 160% -

Pengawasan Transaksi PBK

668.374.000 556.752.048 83,29

Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG

1. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

13 % 9,43 % 72,54 %

Pendampingan Implementasi SRG

822.970.000 821.475.119 99,81

Pemantauan pelaksanaan Subsidi SRG


KEPALA BAPPEBTI,

BACHRUL CHAIRI

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2016

4. Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU)

Unit Organisasi : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGHITUNGAN* SUMBER DATA

1

Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL

1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku

usaha PBK setelah dokumen lengkap dan

benar

Rumus 2 Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL Rumus 1 Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang

Komoditas

3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi

kegiatannya dan pelaporan keuangannya

Rumus 1 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik


undangan di bidang PBK, SRG dan PL

Rumus 1 Sekretariat,

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang

Komoditas

5 Pertumbuhan volume transaksi PBK Rumus 1 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

2 Meningkatnya Implementasi

Sistem Resi Gudang (SRG)


diterbitkan secara kumulatif

Rumus 1 Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang

Komoditas


KEPALA BAPPEBTI,

BACHRUL CHAIRI

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2016

5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

OUTCOME/OUTPUT


Capaian Unit Es. II

1

Meningkatnya hasil

pembinaan dan

pengawasan terhadap

pelaku usaha di bidang

PBK

Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa

Berjangka yang diawasi transaksinya

14 perusahaan

Biro Pengawasan

Pasar Berjangka dan

Fisik

Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan

Keuangannya

62 perusahaan

Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit 22 perusahaan

2

Meningkatnya hasil

pembinaan dan

pengawasan Pasar lelang

dan Sistem Resi Gudang

Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif) 104 gudang

Biro Pembinaan Dan

Pengawasan Sistem

Resi Gudang Dan

Pasar Lelang

Komoditas

Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 510 milyar

Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang (kali) 73 kali

Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan Pasar Lelang 220 Orang

Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang 110 Kali

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang

setelah dokumen lengkap

18 Hari

3

Meningkatnya hasil

pelayanan hukum terhadap

pelaku usaha di bidang

Perdagangan Berjangka,

Sistem Resi Gudang dan

Pasar Lelang

Penyusunan peraturan perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 peraturan

Biro Peraturan

Perundang-

Undangan dan

Penindakan

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL 83 kali

Pemberian Pelayanan Hukum 29 kali

Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan) 15 kali

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2016

OUTCOME/OUTPUT


Capaian Unit Es. II

4

Meningkatnya hasil

Pengkajian dan

Pengembangan


Komoditi, Sistem Resi

Gudang dan Pasar Lelang

Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk

perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang 5 analisis

Biro Pembinaan dan

Pengembangan

Pasar

Cakupan Komoditi dalam system informasi harga 9 Komoditi

Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan

Benar 20 hari

Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK 220 orang

5

Meningkatnya Pelayanan

Dukungan Teknis dan

Administratif Badan

Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Dukungan manajemen dan pelaksanaan program 4 Dokumen

Sekretariat Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti

3 Laporan

Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti 8 Kegiatan

Penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik di


19 Laporan


KEPALA BAPPEBTI,

BACHRUL CHAIRI

laporan akuntabilitas kinerja bappebti tahun 2016website.bappebti.go.id/media/ckfinder/files/lak...

Documents