kurikulum pendidikan sekolah paralegal 2015
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
1/34
KURIKULUM PENDIDIKAN SEKOLAH PARALEGAL TINGKAT DASAR
I. Pengantar
Jawa Barat merupakan Provinsi terpadat di Indonesia, jumlah penduduk mencapai 46 juta jiwa. Luas wilayahnya
35.377,76 M2. Terdiri dari 27 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5899 Desa/Kelurahan. Data-data kependudukan
dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang relatif kecil mengakibatkan orang akan semakin mudah
bergesekan. Dengan kondisi tersebut Jawa Barat memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Tahun 2014 saja, LBH
Bandung mencatat masih tingginya angka konflik agraria, perburuhan, masyarakat urban serta konflik atas dasar SARA.
Agenda pembangunan begitu massif, alih fungsi lahan berlangsung dimana-mana. Kawasan konservasi menjadi kawasan
wisata (Kawasan Bandung Utara, Bopuncur dll), pembangunan kawasan industri menghilangkan lahan pertanian,
pemukiman dan tempat-tempat kehidupan rakyat. Begitu juga dengan pembangunan sarana perhubungan seperti, jalan
tol, bandara, pelabuhan juga banyak menggusur rakyat dari lahannya. Sementara setiap tahun buruh masih harus berjuang untuk meningkatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Menghadapi situasi seperti itu, jika level partisipasi
rakyat rendah, maka rakyat tetap akan menjadi korban dan terpinggirkan.
Merujuk kepada situasi potensi konflik yang tinggi di Jawa Barat, salah satu masalah serius dalam memberikan
keadilan bagi rakyat miskin dan terpinggirkan adalah akses bagi mereka terhadap keadilan. Keadilan diterjemahkan
dalam pemenuhan Hak-hak warga Negara dan salah satu pelaksanaannya melalui penegakan hukum. Negara hukum
yang demokratis tentunya mensyaratkan partisipasi Warga Negara dalam berbagai proses pengambilan keputusan
maupun kebijakan. Terutama keputusan dan kebijakan yang langsung berdampak terhadap pemenuhan hak-hak warga
Negara. Pemerintah dewasa ini menciptakan berbagai instrumen untuk memfasilitasi peningkatan partisipasi warga
Negara, misalnya dengan membentuk Komisi Informasi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia dll.
Akan tetapi kehadiran lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya dapat diakses dengan baik oleh Rakyat. Hal
tersebut mengakibatkan ukuran demokrasi menjadi semu, karena pada kenyataannya tingkat partisipasi rakyat masih
berada pada level yang sangat rendah. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, LBH Bandung masih menyatakan
penting dan relevannya Konsep Bantuan Hukum Struktural dikembangkan di Jawa Barat. Dengan fokus utama pada
mendorong peningkatan partisipasi rakyat maka Paralegal merupakan solusi dalam rangka memperluas akses terhadap
keadilan itu sendiri.
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
2/34
Merujuk kepada situasi dan kondisi ini, akses terhadap bantuan hukum menjadi kebutuhan yang diperlukan oleh
masyarakat maka LBH Bandung sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan marginal di
Jawa Barat, terus berupaya mendorong terwujudnya akses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat. Salah satu cara
yang LBH Bandung lakukan dalam mengupayakan akses bantuan hukum terhadap masyarakat yaitu melalui peran
Paralegal. Paralegal yang akan dikembangkan oleh LBH Bandung adalah paralegal Komunitas. Mereka orang-orang yang
berasal dari komunitas, yang selama ini hidup bersama dengan komunitasnya dan telah bekerja dengan komunitasnya
untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sejak tahun 1980 an, LBH Bandung mendorong lahirnya
paralegal yang berasal dari komunitas-komunitas korban. Paralegal diharapkan mampu melakukan serangkaian advokasi
agar tidak terjadi pengabaian atau bahkan perampasan hak-hak warga Negara. Paralegal berfungsi menjadi dinamisator
komunitasnya, lebih jauh dari itu paralegal menjalakan kerja-kerja untuk meningkatkan partisipasi rakyat di tingkat
komunitas agar tidak sekedar dijadikan objek oleh pihak- pihak tertentu.
Dengan situasi seperti diuraikan diatas, paralegal memiliki peran yang sangat vital. Oleh karena itu paralegal
menjadi front liner dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Paralegal yang terdidik dengan baik diharapkan dapat
menjalankan peran-peran seperti alert, manakala terjadi ketidak adilan, Pendidikan dan pengorganisasian rakyat,
advokasi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di komunitas, serta respon awal atas kasus-kasus yang
terjadi di komunitas dan masih banyak lagi peran yang dapat dilakukan oleh paralegal. Secara umum paralegal
merupakan agen untuk melakukan perubahan di tingkat lokal. Meskipun inisiatif pengembangan model-model bantuan
hukum berbasis komunitas melalui Paralegal telah berhasil dikembangkan, namun masih memerlukan penyempurnaan
dalam pelaksanaannya, karena eksistensi paralegal merupakan aktor kunci dalam membuka akses terhadap keadilan
bagi kelompok-kelompok masyarakat miskin dan marjinal di tingkat komunitas.
Oleh karena itu fokus utamanya terletak pada pengembangan kapasitas Paralegal melalui serangkaian pendidikan
dan pelatihan secara reguler. Kegiatan pengembangan kapasitas Paralegal ini dibutuhkan penyempurnaan dan
pelaksanaan sistem pendidikan paralegal yang komprehensif dan berkelanjutan dengan tujuan agar Paralegal memiliki
kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan
marginal di komunitasnya.
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
3/34
Sejauh ini LBH Bandung telah melibatkan paralegal dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum di
wilayah Jawa Barat. Keberadaan paralegal tersebut melalui suatu proses yaitu pendampingan komunitas dan pendidikan
paralegal. Selama ini pendidikan paralegal dilakukan oleh LBH Bandung dengan beberapa cara. Pertama melalui
kegiatan-kegiatan programatik yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan. Dimana setelah pelatihan paralegal
menjalankan perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum di komunitas nya. Pelatihan-pelatihan tersebut
berlangsung tidak berkelanjutan dan hanya terbatas pada tema-tema tertentu. Kedua pendidikan paralegal dilakukan
sebatas respon terhadap kebutuhan komunitas. Bahkan dilakukan secara tidak terprogram. Sehingga monitoring
terhadap pelaksanaan paralegal sendiri menjadi lemah. Sejak beberapa tahun yang lalu, paralegal LBH Bandung
sebenarnya tersebar di beberapa wilayah, seiring dengan hal tersebut beberapa posko juga telah terbentuk. Lemahnya
support LBH Bandung terhadap beberapa posko dan paralegal mengakibatkan paralegal dan posko yang sudah ada tidak
terawat dengan baik. Sehingga paralegal maupun posko tidak berjalan efektif.
Hasil refleksi di Internal LBH Bandung menyimpulkan pentingnya ada suatu manajemen pengelolaan paralegal ke
dalam suatu sistem pengembangan paralegal yang terintegrasi dengan komunitas. Beberapa pembaruan dalam sistem
pengembangan paralegal harus dilakukan sebagai respon terhadap dinamika perkembangan jaman. Oleh karena itu
penyelenggaraan sekolah paralegal diharapkan menjadi jawaban untuk lebih memperbaiki sistem pengembangan
paralegal. Model pendidikan seperti sekolah diharapkan bisa berjalan dengan lebih solid, tertata, terencana,
terdokumentasikan, berkelanjutan dan lebih memberikan legitimasi bagi paralegal maupun bagi komunitas/organisasi
rakyat.
II. Tujuan & Output
Tujuan
Membentuk sebuah model konsep pembelajaran sekolah bagi Paralegal yang berbasis komunitas atau
organisasi rakyat di Jawa Barat dalam rangka mendorong penguatan sipil dalam mengawal dan
berpartisipasi dalam kebijakan di level daerah
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
4/34
Output
1.Adanya sekolah sekolah paralegal berbasis Komunitas/Organisasi Rakyat.
2.Adanya Posko Paralegal di 5 (lima) wilayah yang melakukan layanan bantuan hukum terhadap
komunitas/Organisasi Rakyat.
3.Adanya Paralegal yang dapat menganalisa dan memberi masukan terhadap persoalan sosial dan
hukum di masyarakat.
4.Adanya Paralegal Yang mampu melakukan upaya advokasi terhadap kasus struktural baik litigasi
maupun non-litigasi
5.Adanya Paralegal yang mampu mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan penanganan
kasus-kasus terkait persoalan sosial dan hukum.
6.Adanya paralegal Yang terlibat aktif dalam upaya-upaya perubahan kebijakan di tingkat daerah.
III. Prinsip dan Metode Pendekatan Pembelajaran
Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Paralegal:
1.Non Diskriminasi
2.Partisipasi
3.Nilai Kemanusiaan
4.Domestic Production Organization (DPO)/ Kemandirian Komunitas
5.Dan lain-lain
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
5/34
Prinsip Metode Pendekatan Pembelajaran bersifat:
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
6/34
1.Integratif yaitu, pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan aspek pembelajaran hukum tetapi juga terkait dengan
banyak isu persoalan sosial
2.Partisipatif yaitu, pembelajaran menekankan pada keaktifan peserta dan pengajar yangbersifat timbal balik
3.Aplikatif yaitu, pembelajaran menekankan pada berbagai varian metode yang tidak hanya teoritik akan tetapi
bersifat praktis sehingga dapat diterapkan
Metode yang digunakan dalam pembelajaran antara lain:
Metode Catatan
Ceramah
Diskusi Kritis
Studi Case
Games
Story-telling
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
7/34
Brainstorming
Diskusi panel
Diskusi kelompok
Praktik Lapangan
Baca
IV. Indikator Kemajuan Paralegal
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
8/34
Indikator Kemajuan Paralegal
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
9/34
Sikap
Pengetahuan Hukum &
Penetahuan SosialKeterampilan
V. Cakupan Materi Pengetahuan
Cakupan Materi Pengetahuan terbagi atas Pengetahuan Hukum dan Pengetahuan Sosial
Cakupan Materi Pengetahuan Hukum
No. Tema Besar Materi Materi Pembelajaran Indikator Spesifik Pembelajaran
Pokok Bahasan
PENGANTAR ILMU
HUKUM
1.Pengantar Ilmu Hukum
(hukum dan norma,
defenisi substansi,
strukur, budaya hukum,
serta jenis-jenis hukum)
2.Alur dan proses
pembentukan hukum
1.peserta memahami subtansi, struktur
dan budaya hukum
2.peserta memahami tata-cara,
proses pembentukan hukum:
• Proses politik
• Pluralisme hukum
• Pengertian dasar
sistem hukum
• Apa saja unsur-unsur
hukum ?
• Apa saja ciri-ciri
hukum ?
• Apa tujuan hukum,
juga dapat dirinci yaitu
:
• Apa fungsi hukum ?• Apa sifat hukum ?• Subyek hukum
• Hak dan kewajiban
• Peristiwa hukum
• Hubungan hukum
• Obyek hukum
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
10/34
3. Pluralisme hukum dan bentuk-bentuk interaksi
hukum di dalam
masyarakat (hk
adat/rakyat, agama,
neara
dengan tata hukum
indonesia
• Bagaimana
penggolongan hukum ?
• Berdasarkan waktu
yang diaturnya ?
• Berdasarkan pribadi
yang diaturnya ?
• Berdasarkan isi
masalah yang
diaturnya ?
• Berdasarkan isi
masalah yang
diaturnya, hukum
dapat dibedakan
menjadi: hukum publik
dan hukum privat.
• Apa yang dimaksud
dengan hukum public
?
• Apa yang dmaksud
hukum privat ?
• Apa yang dimaksud
dengan sanksi norma ?
• Apa yang dimaksud
sumber hukum ?
• Apa saja sumber
hukum ?
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
11/34
4.Sistem Peradilan di
Indonesia
5.Politik Hukum Perburuhan
6.Politik Hukum Agraria
• Klasifikasi lembaga
peradilan ?
• Kekusaan kehakiman
menurut organisasinya
adalah terdiri atas ?
• Bagaimana susunan
Pengadilan di
Indonesia ?
• Bagaimana tingkatan
Pengadilan di
Indonesia ?
• Bagaimana kedudukan
Kejaksaan dalam
sistem peradilan di
Indonesia ?
• Bagaimana kedudukan
kepolisian negara
dalam sistem peradilan
di Indonesia ?
• Apa yang dimaksud
dengan pembaharuan
agraria ?
• Beberapa konsep
tentang pembaharuan
agraria ?
• Bagaimana pembaruan
agrarian menurut
UUPA ?
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
12/34
POLITIK HUKUM Politik Hukum Pengantar
HUKUM PIDANAPengantar Ilmu Hukum
Pidana
1.Peserta mampu menjelaskan hukum
materil dan formil yang ada di Indonesia
meliputi Hukum Pidana, dan Hukum
Perdata,TUN
2.Peserta mampu menjelaskan karakteristik
dan ruang lingkup masing-masing hukum
materil dan formilPeserta mampu membedakan persoalan-
persoalan hukum yang ada di Indonesia
meliputi ( Hukum Pidana, dan Hukum
Perdata,TUN).
Bagaimana hak individu
dalam penyelidikan hingga
penahanan, dan hak
individu dalam proses
persidangan hingga
Hukum Acara Pidana • Bagaimana Peranan
Masyarakat Dalam
Penegakan Hukum
Dan Perlindungan
Terhadap Hak-Hak
Asasi Tersangka,
Terdakwa
• Apa yang dimaksud
Tersangka ?
• Klasifikasi Tersangka?
• Apa yang dimaksuddengan penyidikan ?
• Apan yang dimaksud
dengan Pejabat
Penyidik ?
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
13/34
?
• Bagaimana jika anda
ditangkap polisi ?
• Tindakan
pengekangan
tersangka atau
terdakwa untuk
sementara waktu ?
• Syarat seseorang bisa
ditangkap ?
• Siapa yang berhak
menangkap?.
• Kapan saja anda bias
ditangkap?
• Apa yang harus anda
lakukan bila akan
ditangkap (bukan
tertangkap tangan)
• Apa yang harus anda
lakukan bila anda
tertangkap tangan?
• Apa hak anda setelah
ditangkap ?
• Bisakah
mempermasalahkan
penangkapan?
• Apa yang dimaksud
dengan penahanan ?
• Apakah penahanan itu?
• Pihak-pihak yang
berhak menahan ?
• Apa alasan
penahanan?
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
14/34
• Syarat seseorang bisa
ditahan?
• Bagaimana Batas
waktu penahanan?
• Apa Yang dimaksud
Penahanan oleh polisi
dan pejabat lain?
• Apa Yang dimaksud
Penahanan atas
perintah penuntut
umum?
• Apa Yang dimaksud
Penahanan atas surat
perintah penahanan
hakim pengadilan
negeri
• Apa Yang dimaksud
Penahanan atas surat
perintah penahanan
hakim pengadilan
tinggi ?
• Penahanan atas
perintah penahanan
mahkamah agung ?
• Jenis penahanan?
• Apa Yang dimaksud
Penahanan rumah
tahanan negara ?
• Apa Yang dimaksud
Penahanan rumah?
• Apa Yang dimaksud
Penahanan kota ?
• Apa Yang dimaksud
Pengecualian
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
15/34
perpanjangan ?
• Pengurangan masa
tahanan ?
• Bagimana hak sebagai
tahanan?
• Apa Perbedaan
ditahan dan
dipenjara?
• Bagaimana cara
mengadjukan
penangguhan
penahanan ?
• Apa yang dimaksud
dengan penggeledahan?
• Apa saja yang bisa
digeledah ?
• Tempat yang tidak
boleh dimasuki
penyidik ?
• Apa yang harus anda
lakukan bila akan
digeledah ?
• Hak anda bila
digeledah ?
• Bisakah anda
mempermasalahkan
penggeledahan ?
• Apa yang dimaksud
dengan penyitaan ?
• Bagaimana bila
barang anda akan
disita ?
• Apa saja yang bisa
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
16/34
disita ?
• Siapa yang bisa
melakukan penyitaan?
• Hak anda bila barang
anda akan disita?• Apasaja yang tidak
boleh dilakukan dalam
penyitaan ?
• Bagaimana bisakah
anda
mempermasalahkan
penyitaan ?
• Apa yang dimaksud
dengan saksi ?
• Bagaimana bila anda Kasus-Kasus Pidana
HUKUM PERDATAPengantar Ilmu Hukum
PerdataHukum Acara Perdata PERBURUHAN
• Apa yang dimaksud
penempatan tenaga
kerja ?
• Apa yang dimaksud
penempatan buruh
melalui perusahaanpenyedia jasa ?
• Apa yang dimaksud
perjanjian kerja
waktu tertentu ?
•
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
17/34
kerja tidak tentu ?
• Apa yang dimaksud
pemagangan ?
• Apa yang dimaksud
tenaga kerja asing ?
• Apa saja hak
ekonomi dan sisoal
buruh ketika
bekerja ?
• Apa yang dimaksud
hak buruh untuk
berorganisasi ketika
bekerja ?
• Apa yang dimaksud
hak dasar pekerja
dalam hubungan
kerja ?
• Apa yang dimaksud
hak dasar pekerja
atas jaminan sosial
dan k3
(keselamatan dan
kesehatan kerja) ?
• Apa yang dimaksud
hak dasar pekerja
atas perlindungan
upah ?
• Apa yang dimaksud
hak dasar pekerja
atas pembatasan
waktu kerja,
istirahat, cuti dan
libur ?
• Apa yang dimaksud
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
18/34
hak dasar untuk
membuat perjanjian
kerja bersama ?
• Apa yang dimaksud
hak dasar mogok ?
• Apa yang dimaksud
hak dasar khusus
untuk pekerja
perempuan ?
• Apa yang dimaksud
hak dasar pekerja
mendapat
perlindungan atas
tindakan
pemutusan
hubungan kerja ?
• Jenis-jenis
pemutusan
hubungan kerja ?
• Apa yang dimaksud
dengan
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial ?
• Bagaimana
mekanisme
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial ?PERKAWINAN
- Pengertian,persyaratan dan
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
19/34
tata cara
perkawinan ?- Bentuk bentukperkawinan
- Putusnya
perkawinan ?KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
- Apa yang dimaksud
dengan rumah
tangga rumah
tangga ?- Apa saja Bentuk- bentuk KDRT ?
- Apa kewajiban
Kewajiban
masyarakat ?
- Bagaimana
Pendampingan
korban KDRT ?- Bagaimana Prosespelaporan ?
- Bagaimana
Perlindungan
terhadap korban
KDRT ?
HAK-HAK ANAK- Apayang dimaksud
Hak anak sebagai
HAM ?- Bagaimana Hakpemeliharaan anak
?
- Baagimana
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
20/34
Pengangkatan atau
adopsi anak
- Bagimana Anak
berhadapan dengan
hokum ?
KEWARGANEGARAAN
- Apa yang dimaksud
Asas-asas
kewarganegaraan ?- Apa Pengertian warga Negara ?
- Apa Syarat-syarat
permohonan
kewarganegaraan
RI
-
Bagaimana Tatacara memperoleh
kewarganegaraan
RIPERDAGANGAN ORANG
• Apa yang dimaksud
perdagangan orang
dan apa unsur nya ?
• Apa yang dimaksud
dengan Pedofilia
dan perdagangan
anak ?
• Bagaimana
Perlindungan saksi
dan korban
perdagangan orang ?
• Apa Hak-hak korban
perdagangan orang ?
• Bagaimana Prosedur
hokum ?
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
21/34
• Restitusi ?
Kasus-Kasus Perdata
HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
Bagaimana peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan danperlindungan lingkungan
hidup ?
• Apa Hakekat peran
serta masyarakat ?
• Siapa saja dapat
berperan ?
• Apa Dasar hukum
peran serta
masyarakat ?
• BagaimanaMekanisme peran
serta masyarakat
dalam tata ruang ?
• Bagaimana
Mekanisme peran
serta masyarakat
dalam izin
lingkungan ?
• Bagaimana Penilaian
andam dan RKL danRPL ?
• Bagaimana prosedur
hukum penyelesaian
sengketa lingkungan
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
22/34
Cakupan Materi Pengetahuan Sosial
hidup di luar
pengadilan ?
• Bagaimana
Penyelesaian
sengketa lingkungan
hidup di pengadilan ?• Bagaimana Prosedur
gugatan lingkungan
hidup ?
• Bagaimana Prosedur
legal standing ?
• Bagaimana Prosedur
class action ?
• Bagaimana Prosedur
citzen lawsuit ?
• Apa yang dimaksud
Hak gugat
pemerintah dan
pemerintahan daerah
?
No. Materi Pembelajaran Materi Pembelajaran Indikator Spesifik Pembelajaran
Pokok Bahasan
ANALISA SOSIAL 1.Pengantar Sosiologi
Masyarat
2.Hukum dan
Perubahan Sosial
(Hubungan
1.Peserta memahami struktur
masyarakat dan relasi sosial di
masyarakat, khususnya relasi kelas,
gender, generasional, rentan, minoritas
dan berkebutuhan khusus
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
23/34
non hukum dengan
Hukum)
3.Relasi dalam
masyarakat pedesaan
dan perkotaan
(Problem-Problemmasyarakat di
pedesaan dan
perkotaan, problem
umum masyrakat
Indonesia)
4.Relasi dalam Gender
(Pathriarki dan
matriarkhi)
5.Relasi dalam kerja,
sesuai kondisi JawaBarat
6.Relasi dalam
pengelolaan sumber
daya alam
7.Pemahaman
mengenai kelompok
rentan rentan,
minoritas dan
berkebutuhan
khusus8.Tantangan dan
hambatan Perubahan
Sosial di Indonesia
9.Penantar Analisa
relasi sosial
3.Peserta memahami, memetakan dan
mampu membuat analisis masyarakat
di sekitarnya
4.Peserta memahami pengelolaan konfil
dan management Konflik
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
24/34
SosialSimulasi/Work Design Analisa Sosial
BANTUAN HUKUM
STRUKTURAL
1.Bantuan Hukum sebagai
kewajiban negara dan
hak konstitusional(bantuan hukum dan
perbedaan dengan
kewajiban probono);
2.Pengertian, sejarah dan
perkembangan bantuan
hukum
3.Jenis-jenis Bantuan
Hukum:
a.Bantuan Hukum
Konvensional,; b.Bantuan Hukum
Struktural,
c.Bantuan Hukum
Gender Struktural,;
d.Bantuan Hukum
Responsif
4.Bantuan Hukum dalam
Undang-Undang No. 16
Tahun 2011
Peserta memahami pengertian, sejarah
perkembangan dan jenis-jenis bantuan
hukum khususnya: Bantuan HukumKonvensional, Bantuan Hukum
Struktural, Bantuan Hukum Gender
Struktural, Bantuan Hukum
Konstitusional, Bantuan Hukum
Responsif.
• Apa yang di maksud dengan
Bantuan hukum, HAM dan
acces to justice ?• Bagimana Potret pemberian
bantuan hukum secara
Cuma-Cuma ?
• Apa yang di maksud dengan
Bantuan hukum cuma-cuma
oleh advokat ?
• Apa yang di maksud dengan
Bantuan hukum Cuma-
Cuma oleh perguruan tinggi ?
• Apa yang dimaksud denganBantuan Hukum Struktural?
• Ruang lingkup Bantuan
Hukum Struktural ?
• Bagaimana sejarah Bantuan
Hukum Struktural ?
• Apa yang pembeda bantuan
hukum struktural dengan
bantuan hukum yang
lainnya?• Bagaimana Perkembangan
dan tipologi Bantuan
Hukum Struktural dari masa
kemasa ?
•
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
25/34
ruang lingkup layaan
bantuan hukum
• Bagaimana Penyelenggara,
pemberi dan penerima
bantuan hokum ?
• Bagaimana Mekanismecomplain dan sanksi ?
• Apa yang dimaksud Definisi
advokasi ?
• Apa Prinsip advokasi ?• Apa saja Syarat advokasi ?
• Bagaimana Langkah-langkah
advokasi ?
PARALEGAL 1.Defenisi Paralegal,
Sejarah DanPerbandingan Paralegal
Diberbagai Negara;
2.Eksistensi, Peran Dan
Fungsi Paralegal
(termasuk Peran dan
Teknik Paralegal dalam
pendampingan kasus
litigasi (Pidana, Perdata
dan Tata Usaha Negara);
3.Nilai-Nilai Etis Paralegal
1.Peserta mampu menjabarkan defenisi,
peran, sejarah dan perbandinganparalegal diberbagai negara
2.Peserta mampu merumuskan nilai-nilai
etik yang harus dimiliki oleh paralegal
dalam menjalankan peran dan
fungsinya
• Apa itu Paralegal?
• Apakah peranan Paralegal di
dalam masyarakat?
• Siapa saja yang bisa menjadi
Paralegal?
• Bagaimana kriteria seorang
Paralegal?
• Peran-peran apa saja yang
dapat dilakukan oleh
Paralegal?
• Sikap apa saja yang
diperlukan oleh Paralegal?• Keterampilan apa saja yang
harus dimiliki oleh Paralegal?
HAK ASASI MANUSIA,
DEMOKRASI DAN
1. Pengantar, defenisi,
Sejarah dan kerangka
1.Peserta memamahiPrinsip- prinsip
HaK asasi manusia
• Bagaimana Prinsip dan
Konsep Dasar Hak Asasi
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
26/34
PEMERINTAHAN 2.Instrumen HAM
Nasional dan
Internasional (Ekosob,
Sipol, Cedaw)
3.Defenisi dan prinsip-
prinsip demokrasi
dan sistem
emerintahan an
menggunakan mekanisme keberatan
dan terobosan hukum
Manusia
• Apa saja ruang lingkup Hak
Asasi Manusia
• Bagaimana Sejarah dan
perkembangan Hak Asasi
Manusia• Bagaimana Hukum Hak
Asasi Manusia di Tingkat
Internasional, Regional dan
National Administration of
Justice
• Apa yang dimaksud nengan
demokrasi ?
• Bagaimana konsep dasar
demokrasi ?• Bagaimana kriteria negara
demokrasi ?
• Bagaimana nilai-nilai
demokrasi ?
• Bagaimana jenis-jenis
demokrasi ?
• Apa keunggulan demokrasi ?
• Bagaimana demokrasi dan
pelaksanaannya di indonesia
?
• Apa yang dimaksud dengan
sistem pemerintahan
• Apa yang dimaksud dengan
sistem emerintahan Neara
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
27/34
demokratis (asas-asas
pemerintahan yang
baik, kelembagaan
negara)
organ lembaga negara dalam
Undang undang dasar 1945
• Apa saja organ lembaga
negara dalam Undang
undang dasar 1945
• Apa yang dimaksud denganorgan komisi negara
• Apa saja organ Komisi Negara
• Lembaga negara apa saja
yang dapat digunakan
sebagai sarana advokasi
• Apa yang dimaksud dengan
Pelayanan Publik
• Bagaimana hak masyarakat
dalam pelayanan public
• Apa yang dimaksud denganMaladministrasi?
• Landasan Hukum tentang
Maladministrasi sebagai
Perbuatan Melawan Hukum
• Konsekuensi Hukum dari
Tindakan, Keputusan, dan
Peristiwa Maladministrasi
• Apakah Maladministrasi
hanya dilakukan oleh
Penyelenggara Negara danPemerintahan?
• Mengapa Maladministrasi
yang dilakukan oleh
Penyelenggara Negara atau
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
28/34
• Bagaimana mengidentifikasi
Maladministrasi?
• Bentuk-bentuk
Maladministrasi
• Apa yang harus melakukan
ketika terjadiMaladministrasi ?
• Bagaimana pengaduan
terhadap pelanggaran
pelayanan public?
• Bagaimana peran serta
masyarakat dalam
pemberantasan korupsi
• Bagaimana prosedur
pengaduan tindak pidana
korupsi• Bagaimana perlindungan dan
penghargaan pelapor
• Bagaimana prosedur
pengaduan pelanggaran yang
dilakukan oleh hakim
• Bagaimana prosedur
pengaduan pelanggaran yang
dilakukan oleh Jaksa
• Bagaimana prosedur
pengaduan pelanggaran yangdilakukan oleh polisi
• Bagaimana prosedur
pengaduan pelanggaran yang
dilakukan oleh TNI
• Bagaimana prosedur
pengaduan pelanggaran yang
dilakukan profesi Advokat
• Bagaimana prosedur
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
29/34
pengaduan pelanggaran yang
dilakukan profesi Notaris
• Bagaimana prosedur
pengaduan pelanggaran yang
dilakukan profesi Dokter
• Bagaimana prosedurpengaduan pelanggaran yang
dilakukan profesi Bidan
• Bagaimana prosedur
enaduan elan aran an
POLITIK
PERBURUHAN
POLITIK AGRARIA• Apa yang dimaksud dengan
pembaharuan agraria ?
•
Beberapa konsep tentangpembaharuan agraria ?
• Bagaimana pembaruan
agrarian menurut UUPA ?
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
1.Pengantar informasi
publik
2.Mekanisme sengketa
informasi
• Apakah Hak atas
Informasi itu dan Mengapa
Hak atas Informasi ini
Penting ?
•
Bagaimana KerangkaKerja Hukum untuk Hak
atas Informasi?
• Bagaimana Keterbukaan
Informasi yang Proaktif?
• Baaimana Standar-
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
30/34
• Bagaimana Kewajiban
Utama Badan Publik?
• Bagaimana Tanggung
Jawab dan Wewenang
Pejabat Pengelola
Informasi danDokumentasi?
• Bagaimana Informasi yang
wajib disediakan secara
berkala?
• Bagaimana Informasi yang
wajib disediakan dengan
segera?
• Bagaimana Informasi yang
wajib tersedia setiap saat?
• Siapa yang bisamemohon?
• Bagaimana Cara
memohon informasi?
• Bagaimana Tanggapan
terhadap permohonan?
• Bagaimana Bentuk-bentuk
akses ke Informasi Publik?
• Bagaimana Biaya-biaya?
• Pengecualian Informasi
Publik?• Bagaimana Bagaimana
Pemohon Bisa
Memanfaatkan Hak atas
Informasi?
• Pengaduan dan
Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian Sengketa
melalui Komisi Informasi?
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
31/34
Cakupan Materi Keterampilan
PUTARAN DISKUSI
No. Materi Pembelajaran Materi Pembelajaran Indikator Spesifik Pembelajaran Pokok Bahasan
TEKNIK INVESTIGASI
SOSIAL
1.Pengantar
Pendokumentasian &
Teknik pengumpulan
data/investigasi
(mendokumentasikan
kasus-kasus di media)
2.Analisis data dokumentasi
Peserta mampu mendokumentasikan masalah . • Apa ituInvestigasi?
• Apa prinsip dalam
melakukan upaya
investigasi?
• Apa tujuan
melakukan
kegiatan
investigasi?
• Apa kegunaan
melakukan upaya
investigasi?
• Apa langkah-
langkah
PENGORGANISASIAN 1.Pengantar
Pengorganisasian & teknik
metode pengorganisasian
2.Tentang organisasi,Prinsip-prinsip
Pengorganisasian, &
manajemen organisasi
3.Simulasi/Work Design
identifikasi oranisasi di
1. Peserta mampu mengorganisir masyarakat
dalam suatu kelompok
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
32/34
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
33/34
-
8/17/2019 Kurikulum Pendidikan Sekolah Paralegal 2015
34/34