KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 487/Kpts/OT.210/8/2002

TENTANG

KEWENANGAN PEMBINAAN PUSAT PERPUSATAKAAN DAN PENYEBARAN

TEKNOLOGI PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor

354.1/Kpts/OT.210/6/2001, pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi

Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris

Jenderal, yang secara teknis fungsional dibawah pembinaan Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

tugas dan fungsi Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian,

dipandang perlu menetapkan batasan wewenang pembinaan terhadap

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dengan

Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 102 Tahun 2001 tentang

kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Thun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

3. Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 228/M Tahun 2001;

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Keputusan

Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang

Kelengkapan Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian, juncto

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEWENANGAN

PEMBINAAN PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN

TEKNOLOGI PERTANIAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi fasilitas, pelatihan, bimbingan, arahan,

konsultasi dan pemasyarakatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan

kinerja unit kerja.

2. koordinasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memadukan, menyerasikan dan

menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap

gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.

3. Urusan tata usaha dan rumah tangga adalah urusan yang meliputi perencanaan kepegawaian,

keuangan, perlengkepan, ketatausahaan, kearsipan, keortalan serta hukum dan humas.

4. Instalasi pembina adalah Sekertaris Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengmebangan

Pertanian Departemen Pertanian.

Pasal 2

Pengaturan wewenang pembinaan terhadap Pusat Perpustakaan danPenyebaran Teknologi

Pertanian dimaksudkan untuk memberikan kejelasan terhadap batas-batas kewenangan

pembinaan yang dilakukan oleh instansi pembina, sehingga tercipta suatu keselarasan dan sinergi

yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Pusat Perpustkaan dan Penyebaran Teknologi

Pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup wewenanh pembinaan terhadap Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi

Pertanian meliputi pembinaan dalam:

1. Pengelolaan Perpustakaan;

2. Pembinaan Perpustakaan di lingkungan Departemen Pertanian;

3. Penyebaran informasi teknologi dan hasil penelitian pertanian;

4. Pengelolaan jaringan ilmu pengetahjuna dan teknologi pertanian;

5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN

TEKNOLOGI PERTANIAN

Pasal 4

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian adalah unsur penunjang Departemen

Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, yang secara

teknis fungsional dibawah pembinaan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Pasal 5

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan Perpustakaan;

b. Pembinaan Perpustakaan di lingkungan Departemen Pertanian;

c. Penyebaran informasi teknologi dan hasil-hasil penelitian petanian;

d. Pengelolaan jaringan ilmu pengetahuna dan teknologi pertanian;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

BAB III

PEMBINAAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, PENYEBARAN INFORMASI

TEKNOLOGI DAN HASIL-HASIL PENELITIAN PERTANIAN, PENGELOLAAN

JARINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN SERTA

URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA.

Pasal 7

(1) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian melaksanakan pengelolaan

perpustakaan, penyebaran informasi teknologi hasil-hasil penelitian pertanian, pengelolaan

jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, serta urusan tata usaha dan rumah

tangga.

(2) Dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pusat Perpustakaan

dan Penyebaran Teknologi Pertanian dibina dan dikoordinaasikan oleh Badan Penelitian

dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 8

Informasi teknologi hasil-hasil penelitian pertanian untuk keperluan publikasi dan penyebaran

teknologi pertanian sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diperoleh dari Pusat-pusat

Penelitian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengemabngan Pertanian dan sumber-sumber

lain.

BAB IV

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEEN PERTANIAN

Pasal 9

(1) Pusat Perpustakan dan Penyebaran Teknologi Pertanian melaksanakan urusan pembinaan

perpustakan di lingkungan Departemen Pertanian.

(2) Dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pusat Perpustakaan

dan Penyebaran Teknologi Pertanian dibina dan dikoordinasikan oleh Sekertaris Jenderal.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

(1) Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian wajib menyampaikan

laporan secara berkala atau sewaktu-waktu atas pelaksanaan pengelolaan perpusatkaan,

penyebaran informasi teknologi dan hasil-hasil penelitian pertanian, pengelolaan jaringan

ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan urusan tata usaha dan rumah tangga, kepada

Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2) Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian wajib menyampaiakan

laporan secara berkala atau sewaktu-waktu atas pelaksanaan urusan pembinaan

perpustakaan di lingkungan Departemen Pertanian kepada kepada Sekretaris Jenderal

Departemen Pertanian.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai dan stasiun Karantina Tumbuhan adalah Unit pelaksana teknis yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.

(2) Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan masing-masing dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

Balai dan stasiun Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional

perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Balai dan Stasiun Karantina

Tumbuhan Menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan,

pemmusnahan dan pembebasan media pembawa organisasi pengganggu tumbuhan karantina

(OPTK) tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan;

b. Pelaksanan pemantauan daerah sebar OPTK tanaman pangan, hortikultura dan tanaman

perkebunan;

c. Pelaksanaan pembuatan koleksi OPTK tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman

perkebunan;

d. Pengelolaan laboratorium karantina tumbuhan tanaman pangan hortikultura dan tanaman

perkebunan;

e. Pengelolaan data, informasi serta dokumentasi kegiatan operasional perkarantinaan

tumbuhan tanaman pangan, hortikultural dan tanaman perkebunan;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Balai Karantina Tumbuhan

Pasal 4

Balai Karantina Tumbuhan terdiri dari :

(1) Subbagian Tata Usaha;

(2) Seksi Program dan Kerja Sama Diklat;

(3) Seksi Pelayanan Teknik;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian keuangan,

perlengkapan, surat menyurat, dan rumah tangga.

b. Seksi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan

dan penyajian data, pemberian informsi dan pengelolaan dan penyajian data, pemberian

informasi dan pengelolaan dokumentasi kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan

tanaman pangan, hortikultural dan tanaman perkebunan.

c. Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberiaan pelayanan teknik kegiatan

kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman

perkebunan

Bagian Kedua

Stasiun Karantina Tumbuhan

Pasal 6

Statiun Karantina Tumbuhan terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu;

a. Stasiun Karantina Tumbuhan kelas I;

b. Stasiun Karantina Tumuhan kelas II.

Pasal 7

Stasiun Karantina Tumbuhan kelas I terdiri dari :

a. Urusan tata Usaha;

b. Subseksi Pelayanan Teknik;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga..

(2) Subseksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik,

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan pemberian informasi serta pengelolaan

dokumentasi kegitan operasional perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura

san tanaman perkebunan.

Pasal 9

Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II terdiri dari :

a. Petugas Tata Pelayanan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 10

Petugas Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga,

pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data, pemberian informasi dan pengelolaan

dokumentasi serta pemberian pelayanan teknik kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan

tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 9

terdiri dari Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta jabatan

fungsional lain, yang terbagai dalam berbagai kelompok jabtan fungsional berdasarkan

bidang keahlian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditetapkan oleh masing-masing kepala Balai dan Kepala Stasiun.

(3) Jumlah tenaga fungional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebuthan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Statiun, Kepala Subbagian, Kepla Seksi,

Kepala Urusan, Kepla Subseksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi

pada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas

masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawaham masing-masing

dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahan.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Dalam melaksanakaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu kepala satuan organiasi di

bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat

berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 20

a. Kepala Balai adalah Jabatan eselon IIIs;

b. Kepala Stasiun Kelas I adalah jabatan eselon IV a;

c. Kepala Stasiun Kelas II adalah jabatan eselon IVb;

d. Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa;

e. Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa;

f. Kepala Urusan adalah Jabatan eselon Va;

g. Kepala Subseksi Pelayanan teknik adalah jabatan eselon Va.

BAB V

JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 21

(1) Jumlah balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan adalah;

a. Balai Karantina Tumbuhan sebanyak 5 unit kerja.

b. Stasiun Karantina Tumbuhan kelas I sebanyak 17 unit kerja

c. Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II sebanyak 21 unit kerja

(2) Lokasi dan wilayah Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan adalah sebagaimana

tercantum dalam Lapmiran keputusan ini.

(3) Selain di liayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) balai dan Stasiun Karantina

Tumbuhan mempunyai wewenang melakukan tindakan karantina di kawasan karantina dan

tempat-tempat lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Perubahan organisasi dan Tata Kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian

setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab

dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

Sejak berlakunya keputusan ini maka keputusan Mneteri Pertanian Nomor

800/Kpts/OT.210/12/94 tentang Organisasi dantata Kerja Balai, Stasiun dan Pos Karantina

Hewan, ikan dan Tumbuhan sepanjang yang mengatur Orgainsasi dan Tata Kerja Balai, Stasiun

dan Pos Karantina Tumbuhan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal :

MENTERI PERTANIAN,

ttd

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M. Ec.

Lampiran : Keputusan Menteri Peranian

Nomor : 499/Kpts/OT.210/8/2002

Tanggal : 21 Agustus 2002

Lokasi dan Wilayah Kerja balai dan Stasiun

Karantina Tumbuhan

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKASI WILAYAH KERJA

(1) (2) (3) (4)

A BALAI KARANTINA

TUMBUHAN

A.1. Belawan Pelabuhan Laut

Belawan, Medan

a. Bandar Udara:

- binaka (Gunung Sitoli)

- Pinsang sori (Sibolga)

- Aek Godang

b. Pelabuhan Laut:

- Belawan

- Sibolga

- Gunung Sitoli

c. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Sumatera Utara

selain Wilayah Kerja SKT Kls I

Polonia dan SKT Kls II

Tanjung Balai Asahan.

A.2. Boom Baru Pelabuhan Sungai

Boom Baru, Palembang

a. Bandar Udara:

- Sultan Mahmud

Bahrudin

b. Pelabuhan Sungai

- Boom Baru

c. Kantor Pos Palembang

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Sumatera Selatan.

A.3. Tanjung Priok Pelabuhan Laut Tanjun

Priok Jakarta

a. Bandar Udara:

- Halim Perdana Kusuma

b. Pelabuhan Laut:

- Tanjung Priok

- Sunda Kelapa

c. Terminal Peti Kemas:

- Gedebage Bandung

d. Kantor Pos:

- Jakarta

- Bogor

e. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Kab. Bekasi, Kab Depok,

Kota Bekasi, Kota Depok, Kab

Bogor dan Kota Bogor,

Propinsi DKI Jakrta.

A.4. Tanjung Perak Pelabuhan Laut

Tanjung Perak,

Surabaya

a. Bandar Udara:

- Juanda

b. Pelabuhan Laut:

- Tanjung Perak

- Tanjung Wangi

- Gresik

c. Pelabuhan Penyebrangan:

- Ketapang

d. Kantor Pos Surabaya

Tempat-tempat pemasukan/pengeluaran

lainnya di Propinsi Jawa Timur

A.5. Makasar Pelabuhan Laut

Makasar

a. bandar Udara:

- Hasanudin

b. Pelabuhan Laut

- Makassar

- Paoere

- Mamuju

- Parepare

- Beji E

c. Knator Pos Makasar

d. Etmpat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Sulawesi Selatan

B STASIUN KARANTINA

TUMBUHAN KELAS 1

B.1. Polonia Bandar Udara Polonia

Medan

a. Bandar Udara

- Polonia

b. pelabuhan Laut

- pangakaln Brandam

- pangkalan Susu

c. Pos pemeriksaan :

- Besitang

d. Kantor Pos Medan

e. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Kab. Karo, Kab Langkat,

Kota Binjai, Kota Tebing

Tinggi dan Kota Medan di

Propinsi Sumatera utara.

B.2. Sultan Syarif Kasim II Bandar Udara Sultan

Syarief kasim II,

a. Bandar udara

- Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru b. Pelabuhan Laut:

- Dumai

- Tembilan

- Selat Panjang

- Bengkalis

- Sungai Guntung

c. Pelabuhan Sungai

- Siak Sri Indrapuri

d. Kantor Pos Pekanbaru

e. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Riau selain Wilayah

Kerja SKT Kls II

TanjungPinang

B.3. Teluk Bayur Pelabuhan Laut Teluk

Bayur, Padang

a. Bandar Udara

- Tabing

b. pelauhan Laut:

- teluk Bayur

c. Kantor Pos pandang

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Sumatera Barat

B.4. Jambi Pelabuhan Sungai

Jambi

a. Bandar Udara

- Sultan Taha

b. Pelabuhan Sungai:

- Jambi

c. Kantor Pos Jambi

d. Tempat-temapt

pemasukan/pengeluran lainnya

di Propinsi Jambi

B.5. Panjang Pelabuhan laut Panjang,

Bandar Lampung

a. Pelabuhan Udara:

- Raden Intan II

b. Pelabuhan Laut

- Panjang

c. Pelabuhan Penyebrangan:

- Bahauheni

f. kantor Pos bandar Lampung

g. tempta-tempat

pemasukan/pengelauran lainnya

di Propinsi Lampung.

B.6. Soekarno Hatta Bandar Udara Soekarno

Hatta, Cengkareng

a. Bandar Udara

- Soekarno Hatta

b. Kantor Pos Tangerang

c. Tempat-tempat

peamsukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Banten selain

Wialyah Kerja SKT Kls II

MErak

B.7. Cirebon Pelabuhan laut, Cirebon a. bandar Udara

- Husein Sastranegara

b. Pelabuhan Laut

- Cerabon

c. kantor Pos

- Cirebon

- Bandung

d. tempat-tempat

peamsukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Jawa Barat selain

Wialyah Kerja BKT Tanjung

Priok

B.8. Tanjung Emas Pelabuhan Laut

Tanjung Emas,

Semarang

a. Bandar Udara

- Ahmad Yani

b. pelabuhan Laut

- Tanjung Emas

- Tegal

- Pekalongan

c. Kantor Pos

- Semarang

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Jawa tengah, selain

Wilayah Kerja SKT Kls II

Cilacap dan Wilayah Kerja

SKT Kls II Adi sucipto

B.9. Pontianak Pelabuhan Laut

Pontianak

a. bandar Udara

- Supadio

b. Pelabuhan Laut

- Pontianak

- Sintete

c. Kantor Pos Pontianak

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Kalimantaran Barat,

selain Wialyah Kerja SKT Kls

II Entikong.

B.10 Samarinda Pelabuhan Sungai

Samarinda

a. bandar Udara

- Temindung

b. pelabuhan Laut

- Bontang

- Sangata

c. Pelabuhan Sungai

- Samarinda

d. kantor Pos Samarinda

e. tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainyya

di Propinsi Kalimantan Timur

selain Wilayah Kerja SKT Kls I

balikpapan dan SKT Kls I

Tarakan.

B.11. Trisakti Pelabuhan Laut

Trisakti, Banjamasin

a. Bandar Udara

- Syamsudin Noor

b. pelabuhan Laut

- Batu Licin

c. Pelabuhan Sungaai

- Trisakti

d. Kantor Pos Banjarmasin

e. Temapt-temapt

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Kalimantan Selatan

B.12. Balikpapan Pelabuhan Laut,

Balikpapan

c. Bandar Udara

- Sepingan

d. Pelabuhan Laut

- Balikpapan

- Kampung Baru

e. kantor Pos Balikpapan

f. tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Kab, Pasir, Kab. Kulai

Kertanegara dan Koa

Balikpapan, Propinsi

Kalimantan Timur

B.13. Tarakan Pelabuhan Laut,

Tarakan

a. Bandar Udara

- Juwata

b. Pelabuhan Laut

- Lingkas

- Nunukan

- Tanjung Redep

- Sebatik

- Bunyu

c. kantor Pos Tarakan

d. tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Kab. Malinau, Kab.

Nunukan, Kab. Bulungan, Kba

Berau dan Kota tarakan

dipropinsi Kalimanan Timur

B.14. Bitung Pelabuhan laut, Bitung a. bandar Udara

- Saam Ratulangi

b. pelabuhan laut

- Bitung

- Manado

- Tahuna

- Labuhan Uki

c. kantor pos manado

d. tempat-tempat pemasukan

/pengeluaran lainnya di

Propinsi Sulawesi Utara.

B.15. Ngurah Rai Bandar Udara Ngurah

Rai, Depanpasar

a. bandar Udara

- Ngurah raih

b. Pelabuhan Laut

- benoa

- Padang bai

- Celukan Bawang

c. Pelabuhan penyeberangan

- Gilimanuk

d. Kantor Pos Denpasar

e. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Bali

B.16. Lembar Pelabuhan Laut Lembar

, Nusa tenggara Barat

a. Bandar Udara

- Selaparang

b. Pelabuhan Laut

- Lemar

- Labuhan Lombok

- Badas

- Bima

c. kantor Pos Ampenan

d. tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Pulau Lombok, Pulau

Sumbawa di Propinsi Nusa

Tenggara Barat.

B.17 Jayapura Pelabuhan Laut,

Jayapura

a. Bandar Udara

- Santani

- Wawena

b. pelabuhan Laut

- Jayapura

c. Kantor Pos Jayapura

d. Pos Perbatasan (Papua/Papua

Nugini) – Skou

e. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Kota Jayapura, KabJayapura,

dan Kab. Jaya Wijaya, Propinsi

papua.

C. ATASIUN KARANTINA

TUMBUHAN KELAS II.

C,1 Malahayati Pelabuhan Laut

Malahayati

a. Bandar Udara

- Sultan Iskandar Muda

b. Pelabuhan Laut

- Mahalayati

- Lhoksumawe

- Sabang

c. kantor Pos Banda Aceh

d. tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Propinsi Nangrioe Aceh

Darusalam

C.2. Tanjung balai Asahan Pelabuhan Laut Teluk

Nibung, Tanjung Balai

Asahan

a. bandar Udara

- Teluk Nibung

b. temapt-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di kab Asahan, Kab Rantau

Prapat, Kab .Lab Batu, Kota

Tanjung balai dan Kota Kisaran

di Propinsi Sumatera Utara

C.3. tanjung Pinang Pelabuhan Laut Sri

Bintan Pura, Tanjung

Pinang

a. bandar Udara

- Kijang

- Hang Nadim

b. Pelabuhan Laut

- Sri Bintam Pura

- Tanjung pinang

- Sri payung batu Enam

- Tanjung Balai Karimun

- Batam

- Kijang

- Pulau Bulan

c. Kantor Pos

- Tanjung Pinang

- Batam

d. tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Riau Kepulauan, propinsi

Riau

C.4. Pulau Baai Pelabuhan Laut Pulau

Baai, Bengkulu

a. Bandar Udara:

- padang kemiling

b. Pelabuhan Laut

- Pulau Baai

c. Kantor Pos bengkulu

d. Tempat-tempat

pemasukan/epngelauran lainnya

di Propinsi bengkulu.

C.5. Pangkal Pinang Pelabuhan laut Pangkal a. bandar Udara

Balam, Pangkal Piang - Depati Amir

b. pelabuhan Laut

- Muntok

- Pengkal balam

c. kantor pos

- Pangkal Pinang

d. tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Pulau bangka di Propinsi

bangka belitung selain Wialyah

Kerja SKT Kls II Tanjung

pandan

C. 6. Tanjung Pandan Pelabuhan Laut

Tanjung Pandan

a. Bandar Udara

- Buluh Tumbang

b. pelabuhan Laut

- Tanjung Pandan

- manggar

c. kantor Pos Tanjung Pandan

d. tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Pulau Betung di kab belitung

di Propinsi Bangka Belitung

C.7. Merak Pelabuhan

Penyebrangan, Merak

a. Pelabuhan Laut

- Ciwandan

- Cigading

b. pelabuhan Penyebarangan

- Merak

c. kantor Pos

- Serang

d. tempat-temapt

peamsukan/pengeluaran lainnya

di Kab Serang, dan kota

Cilegon Propinsi Banten

C.8. Cilacap Pelabuhan Laut

Tanjung Intan, Cilacap

a. bandar Udara

- Tunggal Wulung

b. Pelabuhan Laut

- Tanjung Intan

c. Kantor Pos Cilacap

d. Tempat-tempat

pemasukanpengelauran lainnya

di Kab, Benymas, Kab.

Banjarnegara, Kab. Kabumen,

Kab. Cilacap. Kota Cilacap dan

Kota Purwakerto di Propinsi

Jawa tengah

C.9. Adi Sucipto Bandar Udara Adi

Sucipto, Yogyakarta

a. bandar Udara

- Adi Sucipto

- Adi Sumarno

b. Terminal Peti Kemas

- Jebres

c. kantor Pos

- Yogyakarta

- Solo

d. tempat-tempat

peamsukan/pengelauran lainnya

di propinsi D.I Yogyakarta

C.10. Entikong Pos Perbatasan,

Entikong

a. Posa Perbatasan Entikong

b. Tempat-tempat

pemasukan/pengeluaran lainnya

di Kab, Sanggau, Kab

Bengkayang dan Kab kapuas

Hulu di Propinsi

C.11. Palangkaraya Pelabuhan Sungai,

Palangkaraya

a. bandar Udara

- Cilik Riwut

b. Pelabuhan Sungai

- Palangkaraya

- Sampit

- Pangkalan Bun

c. Kantor Pos Palangkaraya

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengelauran lainnya

di Propinsi Kalimantan Tengah

C.12. Gorongtalo Pelabuhan laut,

Gorontalo

c. bandar Udara

- Jalaludin

d. Pelabuhan Laut :

- Gorontalo

- Kwandang

e. Kantor Pos Gorontalo

f. Tempat-tempat

peamsukan/pengelauran lainnya

di Propinsi Gorontalo

C.13. Pantoloan Pelabuhan Laut,

Pantoloan Palu

a. Bandar Udara :

- Mutiara

b. Pelabuhan Laut :

- Pantolaon

- Toli – Toli

c. Kantor Pos Palu

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengelauran lainnya

di Propinsi Sulawesi Tengah

C.14. Kendari Pelabuhan Laut

Nusantara, Kendari

a. Bandar Udara :

- Wolter Mongonsidi

b. Pelabuhan Laut :

- Nusantara

- Bau – Bau

c. Pelabuhan Penyebrangan :

- Kolaka

d. Kantor Pos Kendari

e. Tempat-tempat

pemasukan/pengelauran lainnya

di Propinsi Sulawesi Tengah

C.15. Tenau Pelabuhan Laut, Tenau a. Bandar Udara :

- Eltari

b. Pelabuhan Laut :

- Tenau

- Atapupu

- Maumere

c. Kantor Pos Kupang

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengelauran lainnya

di Propinsi Nusa Tenggara

Timur

C.16. Ternate Pelabuhan Laut Ternate a. Bandar Udara :

- Sultan Babulah

b. Pelabuhan Laut :

- Ternate

c. Kantor Pos Ternate

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengelauran lainnya

di Propinsi Maluku Utara

C.17. Ambon Pelabuhan Laut Ambon a. Bandar Udara :

- Pattimura

b. Pelabuhan Laut :

- Ambon

c. Kantor Pos Ambon

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengelauran lainnya

di Propinsi Maluku

C.18.Biak Pelabuhan Laut Biak a. Bandar Udara :

- Frans Kaisiepo

b. Pelabuhan Laut :

- Biak

- Serul

- Nabire

c. Kantor Pos Biak

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengelauran di

Kab.Nabire. Kab.

Yapenwaropen dan Kab. Biak

Numpor, Propinsi Papua

C.19. Sorong Pelabuhan Laut Sorong a. Bandar Udara :

- Jeffman

- Rendani

b. Pelabuhan Laut :

- Sorong

- Fak – Fak

c. Kantor Pos Sorong

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengelauran

Kab.Fak – Fak dan Kota

Sorong Propinsi Papua.

C.20.Timika Pelabuhan Laut

Amamapere

a. Bandar Udara :

- Timika

b. Pelabuhan Laut :

- Amamapare

c. Kantor Pos Timika

d. Tempat-tempat

pemasukan/pengelauran

lainnya di Kab. Mimika, Kab.

Paniai dan Kab.Puncak Jaya di

Propinsi Papua.

C.21. Merauke Pelabuhan Laut

Merauke

a. Bandar Udara :

- Mopah

b. Pelabuhan Laut :

- Merauke

c. Kantor Pos Merauke

d. Tempat-tempat

peamsukan/pengelauran lainnya

di Kab. Merauke di Propinsi

Papua

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 21 Agustus 2002

MENTERI PERTANIAN,

ttd

Prof. Dr. Ir. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI KARANTINA TUMBUHAN

KEPALA

SUBBAGIAN

TATA

USAHA

SEKSI

INFORMASI DAN

DOKUMENTASI

SEKSI

PELAYANAN

TEKNIK

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI

STASIUN KARANTINA TUMBUHAN KELAS I

KEPALA

URUSAN

TATA

USAHA

SUBSEKSI

PELAYANAN

TEKNIK

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI

STASIUN KARANTINA TUMBUHAN KELAS II

KEPALA

PETUGAS

TATA

PELAYANAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL