KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 071/KMA/SKN/2008

TENTANG

KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAMPELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA

HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAHAGUNG DAN BADAN PERADILAN

YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentangTunjangan Khusus Kinerja Hakim dan PegawaiNegeri di Lingkungan Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya danKeputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 070/KM/SKNI2008 tentangTunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri diLingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, dipandangperlu menetapkan Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia tentang KetentuanPenegakan Disiplin Kerja Dalam PelaksanaanPemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim danPegawai Negeri Pada Mahkamah Agung DanBadan Peradilan yang berada di bawahnya;

807

Mengingat

808

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang-undang Nomor 43 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1985 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3316) sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4359);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997tentang Disiplin Prajurit TNI (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3703);

4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2008 tentang TunjanganKhusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeridi Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya;

Menetapkan :

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nemer070/KM/SKNI2008 tentang TunjanganKhusus Kinerja Pegawai Negeri di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawabnya.

8. Keputusan Panglima TNI Nemer KEP/221VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin PrajuritTentara Nasienal.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBUK INDONESIA TENTANG KETENTUANPENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAMPELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGANKHUSUS KINERJA HAKIM OAN PEGAWAINEGERI PAOA MAHKAMAHAGUNG DAN BADANPERAOILAN YANG BERAOA 01 BAWAHNYA

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yangdimaksud dengan :

(1) Hakim Mahkamah Agung adalah Ketua,Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung padaMahkamah Agung.

(2) Hakim Badan Peradilan yang berada dibawahnya adalah Hakim pada Badan PeradilanUmum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim yangdipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial).

(3) Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil,Anggeta Tentara Nasional Indonesia danAnggota Kepolisian Republik Indonesia pada

809

810

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya.

Pasal2Kepada seluruh Hakim dan Pegawai Negeri padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya, pada saat Keputusan KetuaMahkamah Agung ini berlaku, selain penghasilanyang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan pula tunjangankhusus kinerja setiap bulan.

Pasal3Tunjangan khusus kinerja sebagaimanadimaksudkan pada Pasal 2 Keputusan KetuaMahkamah Agung ini tidak diberikan kepada :

(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang secaranyata tidak diberikan tugas/pekerjaan/jabatantertentu pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, karenasedang dikenai tindakan;

(2) Hakim dan Pegawai Negeri yang diberhentikanuntuk sementara (skorsing) atau di non-aktifkan;

(3) Hakim dan Pegawai Negeri yang diberhentikandan pekerjaan/jabatannya;

(4) Hakim dan Pegawai Negeri yang gaji aktifnyadihentikan karena diperbantukan pada badan/instansi lain;

(5) Hakim dan Pegawai Negeri yang diberi cutidiluar tanggungan negara atau dalam bebastugas untuk menjalani masa persiapanpensiun;

- - .._---_._-----------------------------

Pasal4

(1) Hakim dan Pegawai Negeri dianggap tidakmentaati ketentuan kepegawaian yang berlakudan tidak berpartisipasi penuh, jika telahmendapat peringatan tertulis berdasarkankeputusan ini.

(2) Kepada Hakim dan Pegawai Negerisebagaimana dimaksud pad a ayat (1) pasalini, dikenakan pengurangan pembayarantunjangan khusus kinerja yang besarnyadinyatakan dalam % (perseratus).

Pasal5

Ketentuan Hari, Jam Kerja, Daftar Hadir dan Oaftar Pulang

Ketentuan Hari, Jam Kerja, Daftar Hadir dan DaftarPulang diatur sebagai berikut :

(1) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hariJum'at.

(2) Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim danPegawai Negeri pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnyadiatur sebagai berikut :

a. Jam kerja sebagai berikut :1). hari Senin sid Kamis dan pukul 08.00

sid pukul 16.30 waktu setempat2). hari Jum'at dan pukul 08.00 sid pukul

17.00 waktu setempat.

b. Jam istirahat sebagai berikut :1) hari Senin sid Kamis dan pukul 12.00

sid pukul 13.00 waktu setempat2) hari Jum'at dan pukul 11.30 sid pukul

13.00 waktu setempat

c. Jam kerja sebagaimana ditentukan diatas disesuaikan dengan kebutuhan

811

pelaksanaan persidangan, dan pekerjaanyang harus dilakukan di luar kantordan di luar ketentuan jam kerja antaralain pemeriksaan setempat, eksekusiputusan Hakim, dan penyampaian relaaspanggilan.

(3) Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulangdiatur sebagai berikut:

a. Daftar hadir dan daftar pulang dapatdilaksanakan melalui mesin (finger scan,mesin kartu) dan atau manual.

b. Daftar hadir dan daftar pulang secaramanual diatur sebagai berikut :

1) Daftar hadir dan daftar pulang kerjadilaksanakan setiap hari denganmenulis nama, jam datang maupunpulang, dan menandatangani pad adaftar hadir sebagaimana contohterlampir (Iampiran 1).

2) Setelah memasuki jam kerjadibawah nomor terakhir daftarhadir Hakim dan Pegawai Negeridibubuhi garis bawah dengan tintamerah dan ditandatangani olehpenanggungjawab daftar hadir, untukHakim dan Pegawai Negeri yangdatang terlambat dapat melanjutkanpengisian daftar hadir setelah garisbawah tinta merah tersebut.

3) Daftar pulang pada hari Senin sampaidengan Kamis akan dikeluarkan padajam 16.15 waktu setempat dan pad ahari Jum' at di keluarkan pada jam16.45 waktu setempat, apabila adakepentingan dinas keluarsebelumjampulang, pengisian daftar pulang dapat

812

dilakukan dengan surat ijin tertulisdan atasan langsung, sebagaimanacontoh terlampir (Iampiran 2).

c. Oi setiap lingkungan setingkat Eselon" di Pusat, Pengadilan Tingkat Bandingdan Pengadilan Tingkat Pertama, ditunjukseorang petugas daftar hadir dan daftarpulang baik secara manual maupun mesinsesuai ketentuan jam kerja.

d. Petugas tersebut pada butir c setiap akhirbulan merekap daftar hadir dan daftarpulang untuk usulan tunjangan khususkinerja yang akan dibayarkan padapertengahan bulan berikutnya.

e. Pejabat yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan daftar hadir dan daftar pulangjam kerja adalah:1) Untuk lingkungan Kepaniteraan,

Oirektorat Jenderal dan Badanadalah pejabat Eselon II atau yangdisetarakan.

2) Untuk lingkungan PengadilanTingkat Banding dan PengadilanTingkat Pertama adalah Ketua atauWakil Ketua Pengadilan TingkatBanding dan Ketua atau Wakil KetuaPengadilan Tingkat Pertama.

Pasal6

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Peringatan Tertulis

Pejabat yang berwenang memberikan peringatantertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) Keputusan ini adalah :

a. Peringatan tertulis pertama oleh pejabat atasanlangsung serendah-rendahnya Pejabat Eselon

813

I\ IV bagi para pegawai di lingkungan masing-

masing.

b. Peringatan tertulis kedua, oleh atasan langsungpejabat yang berwenang memberikanperingatan tertulis pertama.

c. Peringatan tertulis ketiga, oleh atasanlangsung pejabat yang berwenang memberikanperingatan tertulis kedua.

Pasal7

Jenis-Jenis Hukuman Disiplin

Jenis-jenis Hukuman Disiplin terdiri dan :a. Peringatan Lisanb. Peringatan Tertulisc. Pelanggaran

Pasal8

Peringatan Lisan

(1) Peringatan lisan sebagaimana dimaksuddalam Keputusan ini diberikan jika Hakim danPegawai Negeri pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnyatanpa ijin atau alasan melakukan hal-halsebagai berikut :

a. Terlambat masuk bekerja dan ataumeninggalkan tempat pekerjaan padawaktu jam kerja atau pulang sebelumwaktunya, atau

b. Tidak masuk bekerja, atauc. Tidak menyelesaikan pekerjaan dengan

baik menurut waktu yang ditentukan.

(2) Atasan langsung dapat memberikan peringatanlisan pertama, peringatan lisan kedua, dan

814

peringatan lisan ketiga kepada Hakim danPegawai Negeri kemudian dicatat dalamBuku Peringatan Lisan sebagaimana contohterlampir (Iampiran 3).

(3) Apabila atasan langsung telah memberikanperingatan sebagaimana disebut pada ayat(2) di atas, maka atasan langsung dapatmemberikan peringatan tertulis.

Pasal9

Peringatan Tertulis

Peringatan Tertulis terdiri dan :a. Peringatan Tertulis Pertamab. Peringatan Tertulis Keduac. Peringatan Tertulis Ketiga

Pasal10

Peringatan Tertulis Pertama

(1) Setiap Hakim dan Pegawai Negeri yangtelah mendapatkan peringatan lisan pertama,peringatan lisan kedua, dan peringatan lisanketiga, untuk selanjutnya diberi peringatantertulis pertama oleh Pejabat yang berwenangdalam lingkungannya dengan tembusan kepadaatasan langsung pejabat yang bersangkutanuntuk diteruskan kepada petugas daftar hadir.

(2) Sebelum memberikan peringatan tertulispertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1), pejabat dimaksud dapat memanggilpegawai yang bersangkutan untuk diberiarahan seperlunya.

(3) Atasan langsung dan pejabat yang berwenangmemberikan peringatan tertulis pertama,wajib meminta pertanggungjawaban dalamhal pejabat yang berwenang itu tidak atau

815

~-------------------~ --~-

belum memberikan peringatan tertulis pertamaterhadap seseorang pegawai yang telah lebihtiga kali melakukan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal11

Peringatan Tertulls Kedua

(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang telahmendapat peringatan tertulis pertama, yangdalam jangka 4 (empat) bulan sejak berlakunyaperingatan tertulis pertama ternyata melakukanlagi salah satu perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikanperingatan tertulis kedua oleh pejabat yangberwenang, atas usul pejabat yang berwenangmemberikan peringatan tertulis pertama dengantembusan kepada atasan langsung pejabatyang berwenang memberikan peringatantertulis kedua untuk diteruskan kepada petugasdaftar hadir.

(2) Pejabat yang berwenang memberikanperingatan tertulis kedua dapat memanggilpegawai yang bersangkutan untuk didengarketerangannya guna melengkapi bahanpertimbangan sebelum memberikan peringatantertulis kedua.

(3) Atasan langsung dan pejabat yang berwenangmemberikan peringatan tertulis kedua, wajibmeminta pertanggungjawaban dalam halpejabat yang berwenang itu tidak atau belummemberikan peringatan tertulis kedua.

816

Pasal12

Peringatan Tertulis Ketiga

(1) Hakim dan Pegawai negeri yang telah mendapatperingatan tertulis kedua, yang dalam jangkawaktu 4 (empat) bulan sejak berlakunyaperingatan tertulis kedua ternyata melakukanlagi salah satu perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikanperingatan tertulis ketiga oleh pejabat yangberwenang, atas usul pejabat yang berwenangmemberikan peringatan tertulis kedua dengantembusan kepada atasan langsung pejabatyang berwenang memberikan peringatantertulis ketiga untuk diteruskan kepada petugasdaftar hadir.

(2) Pejabat yang berwenang memberikanperingatan tertulis ketiga bila dipandang perludapat memanggil pegawai yang bersangkutanuntuk didengar keterangannya dan menelitiperingatan-peringatan tertulis sebelumnyaguna melengkapi bahan pertimbangan sebelummemberikan peringatan tertulis ketiga.

(3) Atasan langsung dan pejabat yang berwenangmemberikan peringatan tertulis ketiga, wajibmeminta pertanggungjawaban dalam halpejabat yang berwenang itu tidak atau belummemberikan peringatan tertulis ketiga.

Pasal13

(1) Dalam hal hukuman peringatan tertulis ketigadalam 1 (satu) tahun dijatuhkan sebanyak 3(tiga) kali, maka akan mendapat hukumanPelanggaran terhadap Peraturan PemerintahNemer 30 Tahun 1980 atau Undang-undangNemer 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit

817

TNI dan Keputusan Panglima TNI NomorKEP/22N1I1/2005 tentang Peraturan DisiplinPrajurit Tentara Nasional Indonesia tanggal 10Agustus 2005.

(2) Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri yangmendapat hukuman peringatan tertulis baikkesatu, kedua dan ketiga dapat dijadikan dasardalam penilaian DP3.

Pasal14(1) Formulir peringatan tertulis dibedakan

warnanya masing-masing :a. Peringatan Pertama : Kuningb. Peringatan Kedua : Biru Mudac. Peringatan Ketiga : Merah

Contoh formulir terlampir (Iampiran 4)

(2) Peringatan tertulis terdiri dan 2 (dua) rangkap,lembar pertama disampaikan kepada Hakimatau Pegawai Negeri yang bersangkutanmenurut tata cara pengiriman surat yanglazim berlaku yang diterima sendiri oleh yangbersangkutan dengan tanda bukti penerimaandan lembar kedua disampaikan kepada petugasdaftar hadir dan daftar pulang.

Pasal 15Kepada pejabat yang berwenang yang karenakelalaiannya meminta pertanggungjawaban atautidak memberikan peringatan tertulis sesuaiketentuan yang dimaksud pasal 8, 10, 11 dan 12adalah kelalaian melakukan pengawasan terhadapbawahan dan termasuk hal yang dimaksudpasal 8 ayat (1) sub c bagi masing-masing pejabatyang bersangkutan, diberikan peringatan tertulissebagai berikut :

818

a. Peringatan tertulis pertama, untuk setiap 1kali kelalaian memberikan peringatan tertuliskepada pegawai.

b. Peringatan tertulis kedua, untuk setiap 2 kalikelalaian memberikan peringatan tertulisterhadap pegawai yang sama.

c. Peringatan tertulis ketiga, untuk setiap 3 kalikelalaian memberikan peringatan tertulisterhadap pegawai yang sama.

Pasal16Pelanggaran

Pelanggaran terdiri dari :a. Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Pelanggaran terhadap Undang-undangNomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin PrajuritTNI dan Keputusan Pang lima TNI NomorKEP/22NII1I2005 tentang Peraturan DisiplinPrajurit Tentara Nasional Indonesia tanggal 10Agustus 2005.

Pasal 17

Pelanggaran terhadap Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil adalah setiap ucapan,tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yangmelanggar ketentuan peraturan disiplin PegawaiNegeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupundi luar jam kerja yang telah diatur secara rinci dalampasal-pasal pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 18Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI dan

819

Keputusan Pang lima TNI Nomor KEP/22NIII/2005tentang Peraturan Disiplin Prajurit TentaraNasional Indonesia adalah segala perbuatan atautindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI baiksengaja maupun tidak sengaja melanggar hukumdan atau peraturan disiplin prajurit TNI dan ataumelakukan perbuatan yang bertentangan dengansendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkanSapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggaraturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dankehormatan prajurit yang telah diatur secara rincidalam pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI danKeputusan Panglima TNI tersebut.

Pasal 19

Besarnya Pengurangan Tunjangan Khusus

Besarnya pengurangan Tunjangan Khusus terhadapperingatan lisan diatur sebagai berikut :

(1) Kepada peqawai yang terlambat masukbekerja atau pulang sebelum waktunyadibayarkan tunjangan dengan perhitungandikurangi 1% (satu per seratus) untuk tiap kaliterlambat masuk bekerja atau pulang sebelumwaktunya dengan tidak memperhatikan dalamhubungan atau alasan apapun, kecuali karenadinas yang menyebabkan ia terlambat masukatau meninggalkan tempat kerja sebelumwaktunya.

(2) Kepada pegawai yang tidak masuk bekerjadibayarkan tunjangan dengan perhitungandikurangi 5% (lima per seratus) untuk tiapsatu hari tidak masuk bekerja dengan tidakmemperhatikan dalam hubungan atau alasanapapun, kecuali karena ditugaskan secarakedinasan atau menjalankan cuti tahunansesuai dengan ketentuan yang berlaku.

820

Pasal20Besarnya pengurangan Tunjangan Khususterhadap peringatan tertulis diatur sebagai berikut :

(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang mendapatperingatan tertulis pertama dikurangi sebesar 25%(dua puluh lima per seratus) dan jumlah tunjanganselarna satu bulan.

(2) Hakim dan Pegawai Negeri yang mendapatperingatan tertulis kedua dikurangi sebesar 50%(lima puluh per seratus) dan jumlah tunjanganselama satu bulan.

(3) Hakim dan Pegawai Negeri yang mendapatperingatan tertulis ketiga dan atau dalam bataswaktu antara hal yang menyebabkan diberikannyaperingatan tertulis kedua dengan hal yangmenyebabkan dikeluarkannya peringatan tertulispertama kurang dan 31 (tiga puluh satu) hari, makaHakim dan Pegawai Negeri tersebut dikurangisebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus)

Pasal21Besarnya pengurangan Tunjangan Khusus terhadappelanggaran diatur sebagai berikut :

(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang dijatuhihukuman disiplin berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dikurangidan jumlah tunjangan khusus kinerja sebagaiberikut:

(a). Hukuman Disiplin Ringan.

1) Selama 2 (dua) bulan sebesar 75%(tujuh puluh lima per seratus) tiap bulan,jika dijatuhi hukuman peringatan lisanyang telah diberitahukan secara tertuliskepada pejabat yang menanganikepegawaian.

821

2) Selama 3 (tiga) bulan sebesar75% (tujuh puluh lima per seratus)tiap bulan, jika dijatuhi hukumanperingatan tertulis.

3) Selama 6 (enam) bulan sebesar75% (tujuh puluh lima per seratus)tiap bulan, jika dijatuhi hukumanberupa pernyataan tidak puas secaratertulis.

(b). Hukuman Disiplin Sedang.

1) Sesuai dengan lamanya hukumandisiplin yang dijatuhkan sebesar90% (sembilan puluh per seratus) tiapbulan, jika dijatuhi hukuman berupapenundaan kenaikan gaji berkalasampai dengan kenaikan gaji berkalaberikutnya.

2) Sesuai dengan lamanya hukumandisiplin yang dijatuhkan sebesar90% (sembilan puluh per seratus) tiapbulan, jika dijatuhi hukuman berupapenurunan gaji sebesar 1 (satu) kalikenaikan gaji berkala sampai dengankenaikan gaji berkala berikutnya.

3) Sesuai dengan lamanya hukumandisiplin yang dijatuhkan sebesar90% (sembilan puluh per seratus)tiap bulan, jika dijatuhi hukumanberupa penundaan kenaikan pangkatsampai dengan kenaikan pangkatberikutnya.

(c). Hukuman Disiplin Serat.

1) Sesuai dengan lamanya hukumandisiplin yang dijatuhkan sebesar100% (seratus per seratus) tiapbulan, jika dijatuhi hukuman berupa

822

penurunan pang kat pada pang katyang setingkat lebih rendah.

2) Selama 12 (dua belas) bulan sebesar100% (seratus per seratus) tiap bulan,jika dijatuhi hukuman disiplin berupapembebasan dan jabatan terhitungmulai akhir bulan dijatuhkan hukumandisiplin.

(2) Hakim dalam lingkungan Peradilan Militeryang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkanUndang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentangDisiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesiadikurangi dan jumlah tunjangan khusus kinerjasebagai berikut :

(a). Terhadap anggota yang dijatuhi hukumandisiplin tegoran, dikurangi 75% (tujuhpuluh lima per seratus) tiap bulan, selama3 (tiga) bulan.

(b). Terhadap anggota yang dijatuhi hukumandisiplin penahanan ringan dikurangi 90%(sembilan puluh per seratus) tiap bulan,selama 6 (enam) bulan

(c). Terhadap anggota yang dijatuhi hukumandisiplin penahanan berat, dikurangi 100%(seratus per seratus) tiap bulan, selama12 (dua belas) bulan

Pasal22

Ketentuan Lain-Lain

Terhadap peringatan tertulis, hukuman disiplindan tindakan yang telah dijatuhkan sebelumberlakunya keputusan ini dan sedang dijalanioleh Hakim atau Pegawai Negeri yangbersangkutan tetap berlaku, dan pelaksanaanpemberian tunjangan khusus kinerja disesuaikan

823

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalamkeputusan ini.

Pasal23Ketentuan tentang prosedur atau tata carapengajuan tunjangan khusus kinerja Hakim danPegawai Negeri pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya diaturlebih lanjut dengan Surat Keputusan SekretarisMahkamah Agung.

Pasal24Ketentuan Penutup

Seluruh Pejabat Eselon I dan Ketua PengadilanTingkat Banding bertanggung jawab sepenuhnyaatas pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkansecara berkala kepada Ketua Mahkamah Agungmelalui Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 25Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akandiatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non

Yudisial3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI4. Menteri Keuangan RI5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI6. Kepala Badan Kepegawaian Negara7. Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah

Agung RI

824

9. Direktur Jenderal Perbendaharaan DepartemenKeuangan RI

10. Para Pejabat Eselon II di lingkungan MahkamahAgung RI

11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding danTingkat Pertama

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 14 Mei 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

\

~,

BAGIR MANAN

825

Lampiran 1SK. Ketua Mahkamah Agung RINomor : 071/ KMA / SK / V / 2008Tanggal : 14 Mei 2008

DAFTAR HADIR/DAFTAR PULANG*

HARI/TANGGAL : .

NO. JAM NAMA, NIP DAN UNITKERJA TANDA KETERANGANGOLONGAN TANGAN1 2 3 4 5 6

Petugas Daftar HadirlDaftar Pulang

( )

* Coret yang tidak Perlu

826

Lampiran 2SK. Ketua Mahkamah Agung RINomor : 0711 KMA / SK I V / 2008Tanggal : 14Mei 2008

SURAT IZIN KELUAR KANTOR

Pejabat

*

Memberikan izin keluar kantor kepada :Nama .NIP/GolUnit KerjaUntuk Keperluan

................... , 200 .Pejabat yang memberikan izin

( : )

* Keterangan.Nama pejabat atasan langsung dan Hakim atau Pegawai Negeriyang memohon izin keluar kantor

827

00tv00

Lampiran 3SK. Ketua Mahkamah Agung RINomor : 0711 KMA 1SK 1V / 2008Tanggal : 14 Mei 2008

BUKU PERINGATAN LlSAN

NO. TANGGALNAMA, NIP DAN UNIT KERJA

JENIS PERINGATAN TANDA TANGAN TANDA TANGAN KETERANGANGOLONGAN DAN ALASAN ATASAN LANGSUNG YANG BERSANGKUTAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Lampiran 4SK. Ketua Mahkamah Agung RINomor : 071/ KMA I SK I V /2008Tanggal : 14 Mei 2008

FORMULIR PERINGATAN TERTULIS

Pejabat

*

Memberikan izin keluar kantor kepada :Nama .NIP/Gol .Unit Kerja .Atas kesalahan

1. . .2. .. .3. . .

................... , 200 .Pejabat yang memberikan izin

( )

Hakim/Pegawai Negeri yangmendapat peringatan tertulis

( )

829