KESIAPAN KEUCHIK DALAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN GAMPONG MENURUT PERATURAN

GUBERNUR ACEH NOMOR 25 TAHUN 2011 DI GAMPONG

PERSIAPAN PEUNAGA BARO KECAMATAN

MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial

OLEH:

WAHYU SENTOSA

NIM: 09C20201002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

MEULABOH-ACEH BARAT

TAHUN 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi dewasa ini membawa banyak perubahan dalam

kehidupan bernegara di Indonesia. Salah satunya adalah telah terjadinya

pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik di

pemerintahan pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik di dalam

pemerintah daerah. Sistem pemerintahan seperti ini memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam wujud otonomi daerah dalam arti kewenangan daerah

otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, misalnya dalam rangka pelaksanaan Otonomi

Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Aceh, diperlukan

pengaturan tentang susunan, kedudukan dan kewenangan pemerintahan gampong

di Propinsi Aceh sebagai unit pemerintahan terkecil. Hal ini disebabkan karena

dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali

tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan gampong dalam pemerintahan dan

peningkatan pelaksanaan Syariat Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat.

Konsep otonomi khusus yang merupakan langkah yang diambil oleh

pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif

untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh yang dilanda konflik

yang berkepanjangan. Otonomi khusus dipandang sebagai bagian dari proses

besar demokratisasi yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi,

2

2

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi

dan keanekaragaman daerah.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menentukan bahwa: “1) Dalam

Wilayah Kabupaten/Kota dibentuk gampong atau nama lain Pemerintahan

Gampong terdiri dari Keuchik dan Badan Permusyarawatan Gampong yang

disebut dengan “Tuha Peut”, 2) Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih

secara langsung dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan enam tahun

dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Penyelenggaraan pemerintahan gampong yang merupakan unit terkecil

dalam pemerintahan dan ujung tombak dalam public service (pelayanan

masyarakat) harus benar-benar menekankan prinsip-prinsip tersebut dan

memperhatikan potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pelaksanaan pemerintahan gampong yang dilaksanakan oleh keuchik dan tuha

peut serta imeum meunasah beserta unsur yang ada di dalam pemerintahan

gampong tersebut harus benar siap dalam melaksanakannya, karena pada awalnya

pelaksanaannya adalah tugas seluruh aparat gampong terutama gampong

persiapan atau gampong yang dibentuk dari pemisahan gampong lain.

Di dalam peraturan gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang

Pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong menyebutkan bahwa

pembentukan gampong adalah suatu tindakan untuk mengadakan atau

pembentukan gampong baru di luar gampong yang telah ada atau sebagai akibat

pemekaran dan penataan gampong. Tujuan pembentukan gampong adalah untuk

3

3

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil

guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pembentukan gampong dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dengan

memperhatikan asas usul gampong dan persyarakatan yang ditentukan sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Petunjuk operasional tentang

pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong diatur dalam qanun

kabupaten/ kota.

Keinginan untuk membentuk daerah otonom baru, baik yang berupa

pemekaran maupun peningkatan status, tidak hanya dilakukan oleh daerah

kabupaten kota saja, akan tetapi hal ini juga terjadi pada pemerintahan desa atau

gampong. Seperti yang terjadi pada komplek perumahan Budha Tzuchi atau

Gampong Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh

Barat, yang melakukan pemekaran atau pemisahan dari Gampong Paya Peunaga

Kecamatan Meureubo. Gampong Paya Peunaga merupakan salah satu gampong

yang terdapat komplek perumahan Budha Tzuchi, atau perumahan para korban

tsunami yang dihuni oleh 4000 jiwa dan 1.200 kepala keluarga.

Berdasarkan surat keputusan Keuchik dan Tuha puet Gampong Paya

Peunaga Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Pembahasan sebagai wilayah Gampong

Paya Peunaga Kepada Gampong Persiapan Peunaga Baro di dalam wilayah

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, menyebutkan bahwa menyetujui

untuk memberikan sebagian wilayah Gampong Paya Peunaga kepada Gampong

Persiapan Peunaga Baro di dalam Kecamatan Meureubo dengan luas ± 65 Ha.

Pemekaran gampong merupakan aspirasi dari warga kompleks perumahan

Budha Tzu Chi yang berjumlah 4.000 jiwa (1.200 KK). Berdasarkan apa yang

4

4

diungkapkan oleh Almanuda selaku ketua pemekaran gampong mengatakan

“Harapan dimekarkan gampong juga sudah disetujui oleh pihak Gampong Paya

Peunaga, dan lokasi masyarakat menetap selama ini akan diberi nama menjadi

Gampong Persiapan Peunaga Baro. Pemekaran Gampong sudah mendapat

dukungan dari aparatur Gampong Paya Peunaga, sebab jumlah penduduk di

kompleks perumahan Budha Tzu Chi itu sudah sangat cukup menjadi sebuah

gampong. Apalagi di kompleks itu terdapat berbagai fasilitas pendukung. Seperti

sekolah, masjid, dan sarana olahraga”.

Namun demikian, pemekaran gampong belum berpengaruh terhadap

perubahan-perubahan yang mendorong kesiapan kinerja aparatur gampong dalam

penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana diatur dalam peraturan

gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyelenggaraan

pemerintahan gampong pasal 4, bahwa dalam penyelenggaran pemerintahan

gampong menpunyai asas pengakuan dan penghormatan, desentralisasi serta tugas

pembantuan.

Dalam kesiapan pemerintahan Gampong Persiapan Peunaga Baro,

terutama keuchik selaku kepala pemerintahan gampong masih terlihat minimnya

rencana program-program kerja pemerintahan yang langsung dapat menyentuh ke

masyarakat, seperti halnya: program kerja untuk peningkatan perekonomian

masyarakat berupa program beras untuk warga miskin (Raskin), masalah

kesehatan, keamanan gampong, dan menyusun data base gampong yaitu data

Penduduk, Kesejahteraan, Pendidikan, Potensi gampong, dan Struktur

Pemerintahan gampong.

5

5

Dari program kerja pemerintahan Gampong persiapan Gampong Peunaga

Baro, maka pemekaran gampong tersebut tentu memiliki persiapan yang mantang

segala sesuatunya sudah dipersiapkan mulai dari dukungan hingga

mempersiapkan surat rekomendasi. Seluruh aparatur gampong yang ditunjuk

sementara oleh Pj. Keuchik Gampong Peunaga Baro telah siap melaksanakan

tugas-tugas pemerintahan gampong, hal ini dibuktikan oleh berkas-berkas yang

telah dipersiapkan untuk pemekaran gampong.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis perlu melakukan

penelitian lebih mendalam dengan judul “Kesiapan Keuchik Dalam dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Menurut Peraturan Gubernur Aceh

Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan

Gampong di Gampong Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten

Aceh Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan

gampong menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 di Gampong

Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?

2. Apa saja kendala keuchik dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan

gampong menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 di Gampong

Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?

6

6

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui kesiapan keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan

gampong menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 di Gampong

Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?

2. Untuk mengetahui kendala keuchik dalam m dalam penyelenggaraan

pemerintahan gampong menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 di

Gampong Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh

Barat?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat

praktis. Adapun nya yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Yaitu kegunaan yang sifatnya memberikan sumbangan pemikiran yang

berupa teori-teori dalam kaitannya dengan kesiapan aparatur gampong dalam

melaiksanakan pemerintahan gampong pasca pemekaran gampong, hal ini terkait

dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah-masalah sosial

yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan

jaman, serta menambah kekhasanahan pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang

membutuhkan, khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintah.

7

7

2. Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga

pemerintah gampong dalam usaha melaksanakan pemerintahan gampong

yang sesuai dengan peraturan gubernur, khusunya Gampong Peunaga Baro

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka

sistematika skripsi ini ditulis dengan struktur berikut ini:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang metodologi Penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan pengujian

kredibilitas data.

Bab IV: Hasil penelitian dan Pembahasan

Memuat tentang uraian laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil

penelitian. Yakni deskripsi dari interprestasi data-data yang diperoleh.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dan saran

8

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penelitian Eliarnida (2013)

Analisis Peran Keuchik dalam mengimplementasikan tugas dan kewajiban

(Studi Gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).

Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa dapat direpresentasikan bahwa

peran keuchik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah sesuai dengan

Qanun nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, yang di situ

memuat semua tentang tugas dan kewajiban keuchik dalam penyelenggaraan

pemerintahan gampong. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban keuchik dalam

penyelenggaraan pemerintahan gampong, tidak terlepas dari kerja sama antara

Tuha Peut gampong. Kerja sama ini dilaksanakan guna melaksanakan tugas dan

kewajiban keuchik dalam penyelenggaraan pemerintah gampong berjalan dengan

baik, namun dari hasil penelitian yang didapat bahwa kurangnya kerja sama antara

keuchik dan perangkat gampong menghambat tugas dan kewajiban keuchik dalam

melaksanakan tugasnya.

Adapun persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas

tentang tugas dan kewajiban keuchik dalam melaksanakan pemerintahan

gampong. Kemudian perbedaanya dengan penelitian penulis yaitu, penelitian

penulis fokus permasalahannya tentang kesiapan keuchik gampong dalam

9

9

pelaksanaan dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong Menurut Peraturan

Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pemerintahan Gampong. Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran

keuchik dalam mengimplementasikan tugas dan kewajiban.

2.1.2 Penelitian Marwati (2013)

Penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan

Keuchik dalam Mewujudkan Pembangunan Gampong” (Studi di Gampong Lhok

Timon Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa masyarakat dan kepala

desa beserta seluruh aparat gampong memiliki peran serta dalam mewujudkan

pembangunan, mulai keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung

jawab sampai pemanfaatan pembangunan. Namun dalam kenyataan di lapangan

ditemukan masalah, bahwa sebagian masyarakat tidak ikut serta dalam kegiatan

pembangunn yang telah direncanakan, karena masyarakat sibuk dengan runitas

mereka. Salah satu upaya masyarakat dan pemerintah Gampong Lhok Timon

untuk mewujudkan pembangunan secara efektif adalah dengan cara mengajak

masyarakat untuk bekerja sama, akan tetapi upaya tersebut tidak maksimal

dijalankan sepenuhnya sehingga dalam merealisasikan atau mewujudkan

pembangunan Gampong Lhok Timon kurang efektif.

Bila dibandingkan dengan penelitian penulis maka akan terdapat

persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu

sama-sama membahas tentang kepemimpinan keuchik. Kemudian perbedaanya

dengan penelitian penulis yaitu, penelitian penulis membahas tentang kesiapan

10

10

keuchik gampong dalam dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong

Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Sedangkan penelitian ini membahas

tentang Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Keuchik dalam Mewujudkan

Pembangunan Gampong.

2.2 Pengertian Kesiapan

Jamies Drever dalam Slemto (2010: h. 110) menyatakan bahwa “Kesiapan

atau readiness adalah Preparedness to respond or reac”t. Sedangkan Menurut

Dalyono (2005: h.48) “Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang

membuatnya siap untuk memberi respons/jawaban di dalam cara tertentu terhadap

suatu situasi”. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga

berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk

melaksanakan kecakapan. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh

pada atau kecenderungan untuk memberi respons. Kondisi mencakup setidak-

tidaknya 3 aspek, yaitu:

a) Kondisi fisik, mental, dan emosional.

b) Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan.

c) Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari.

Ketiga aspek tersebut (yang dimiliki seseorang) akan mempengaruhinya

dan memenuhi/berbuat sesuatu atau jadi kecenderungan untuk berbuat sesuatu.

Dalam kondisi fisik tersebut tidak termasuk kematangan, walau kematangan

termasuk kondisi fisik.Kondisi fisik yang dimaksud misal kondisi fisik yang

temporer (lelah, keadaan, alat indera dan lain- lain) dan yang permanen (cacat

tubuh). Kondisi mental menyangkut kecerdasan. Kondisi emosional juga

11

11

mempengaruhi kesiapan untuk berbuat sesuatu, hal ini karena ada hubungannya

dengan motif (insentif positif, insentif negatif, hadiah, hukuman) dan itu akan

berpengaruh terhadap kesiapan.

Kesiapan menurut kamus psikologi adalah “Tingkat perkembangan dari

kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktikkan

sesuatu” (Chaplin, 2006: h.419). Dikemukakan juga bahwa “kesiapan meliputi

kemampuan untuk menempatkan dirinya jika akan memulai se rangkaian gerakan

yang berkaitan dengan kesiapan mental dan jasmani”.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Slameto (2010: h.113)

yang mendefinisikan kesiapan sebagai berikut: Kesiapan adalah keseluruhan

kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban di dalam cara

tertentu terhadap suatu kecenderungan untuk memberi respon. Kondisi mencakup

setidak-tidaknya tiga aspek yaitu: (1) kondisi fisik, mental dan emosional, (2)

kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan, (3) keterampilan, pengetahuan dan

pengertian lain yang telah dipelajari.

Menurut Dalyono (2005: h.52) “Kesiapan adalah kemampuan yang

cukup baik fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan

kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental, memiliki minat dan motivasi

yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan”, sedangkan menurut Oemar

Hamalik (2008: h. 94) “kesiapan adalah tingkatan atau keadaaan yang harus

dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan

mental, fisik, sosial dan emosional”.

12

12

2.3 Pengertian Keuchik

Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang melaksanakan fungsi

kekuasaan eksekutif. Tuha peut adalah lembaga adat yang berwenang sebagai

lembaga legislatif gampong yang membuat aturan hukum di gampong. Keuchik

dan tuha peut mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling

berhubungan satu sama lainnya. Selain itu, Keuchik dan Tuha Peuet Gampong

juga menjadi hakim perdamaian antara penduduk gampong, dan apabila ada

perselisihan antar warga gampong kedua lembaga ini harus bermusyawarah

bersama sehingga persoalan yang ada bisa terselesaikan dan tercipta

keharmonisan dalam hidup di gampong.

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang melaksanakan fungsi

kekuasaan eksekutif. Sebagai kepala eksekutif gampong dalam menyelenggarakan

pemerintahan gampong, keuchik diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang

harus dijalankan.

Dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga

Adat, keuchik adalah eksekutif gampong yang menjalankan roda pemerintahan

gampong. Selaku pimpinan dalam suatu gampong, seorang keuchik harus benar-

benar memahami karakter sosial masyarakatnya (Puteh, 2012: h. 178).

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong

keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang melaksanakan fungsi

kekuasaan eksekutif. Sebagai kepala eksekutif gampong dalam menyelenggarakan

pemerintahan gampong, keuchik diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang

harus dijalankan.

13

13

Keuchik adalah orang yang dituakan karena kearifan, kedaulatan dan

kemampuannya dalam memimpin. Sebagai seseorang yang dipercaya, ia juga

dipilih oleh masyarakat dan diangkat oleh pemerintah daerah/kota guna

memegang amanat sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan

pemerintahan gampong. Istilah keuchik mempunyai beberapa perbedaan bila

dibandingkan dengan pengertian Kepala desa (Ghazali dalam Puteh, 2012: h. 61).

Seorang keuchik tidak saja dituntut oleh masyarakat mampu memimpin

sebuah kampong(gampong), melainkan juga harus mengetahui sekedarnya hukum

agama (Islam) yang menjadi bagian masyarakat. Lebih dari itu seorang keuchik

harus mengetahui dengan baik hubungan-hubungan kekerabatan penduduk,

sejarah penduduk, luas tanah masyarakat dan kampung. Hal yang paling penting

bagi seorang keuchik adalah benar-benar menguasai adat istiadat dan hukum adat

yang berlaku dalam masyarakat gampong tersebut (Puteh, 2012: h. 62).

Sebagai sebuah lembaga, keuchik mempunyai otoritas dalam

pemerintahan, termasuk memelihara adat istiadat. Dalam posisi yang demikian

menurut Teuku Ibrahim Alfian, keuchik sering dianalogikan sebagai”bapak/ayah

kampong”, karena kepadanyalah dipercayakan kontrol dan pemeliharaan adat

/pemerintahan (Puteh, 2012: h. 62).

Meskipun demikian, keuchik tidak dapat memerintah atas kemauan

sendiri. Ia juga harus mempertimbangkan keberadaan tengku meunasah, yang

dalam pandangan masyarakat dianggap sebagai “ibu gampong” sebagai penerang

dalam kegelapan (orang yang memahami agama), sebagai imam, sebagai gure

(guru) dalam studi keislaman dan pengajian. Oleh karena itu, keuchik

memerlukan wibawa dan peran tengku meunasah untuk memudahkan pelaksanaan

14

14

tugasnya dalam pemerintahan sehari-hari ia dapat di umpamakan seperti sebuah

rumah tangga di mana peran bapak dan ibu kampung harus bekerja dalam

membina”anak-anak” mereka (warga masyarakat) untuk dapat hidup tentram dan

harmonis (Puteh, 2012: h. 62).

2.4 Pengertian Gampong

Gampong merupakan kesatuan hunian’asli’ Aceh yang dikenal sejak

sebelum Aceh menjadi wilayah kesultanan (Abad ke I6). Gampong adalah

kesatuan wilayah hukum terendah yang asli lahir dari masyarakat, bahkan

sebelumnya mukim yang merupakan kumpulan beberapa gampong, yang muncul

setelah masa kesultanan di abad ke 16 dan 17. Etnografer Belanda, Snouck

Hurgronje dalam laporan ekspedisinya di Aceh sebelum berlangsungnya

kolonialisme yang panjang di tanah itu mengemukakan bahwa gampong adalah

adat.

Dalam Pasal 2 dan 3 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan

gampong, menyebutkan bahwa gampong merupakan organisasi pemerintahan

terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan

Propinsi Aceh. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan,

melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan

pelaksanaan Syari’at Islam.

Menurut T. Syamsuddin (dalam Jakfar Puteh 2012, h. 177) menjelaskan

bahwa “Gampong adalah daerah hukum kecil di Aceh, seperti desa di jawa, dusun

di sumatera selatan, Huta di Tapanuli dan Nagari di Minang Kabau dan Kampung

di Wilayah Melayu.”

15

15

Badruzzaman Ismail, Dkk (dalam Jakfar Puteh, 2012: h. 177 ) mengatakan

bahwa “Gampong adalah daerah yang memiliki rakyat dengan susunan

pemerintahan sendiri. Dia juga menambahkan bahw suatu gampong juga memiliki

tatanan aturan, harta kekayaan dan batas territorial. Gampong berwenang penuh

untuk mengembangkan adat dan istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan

peradilan adat sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki”.

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang

berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut T. M. Juned (2003: h. 35) menyatakan bahwa: “Gampong dapat

berarti sebagai tempat hunian penduduk atau persekutuan masyarakat hukum adat

dan dapat pula berarti sebagai suatu kesatuan unit pemerintahan di negara kita”.

Setiap gampong mempunyai sekurang-kurangnya sebuah Meunasah (Mushalla),

bahkan sekarang ini telah lebih dari satu Meunasah (Mushalla).

Selanjutnya T. Djuned (2003: h. 11) mengemukakan bahwa: “gampong

dalam arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian,

blang, padang dan hutan. Dalam arti hukum gampong merupakan Persekutuan

Masyarakat Hukum Adat yang bersifat territorial.

Rusdi Sufi, dkk (2002: h. 33-39) berpendapat bahwa:

“Gampong terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-

1636), yakni bentuk teritorial yang terkecil dari susunan

pemerintahan di Aceh. Pada masa itu, sebuah gampong terdiri dari

kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain.

Pimpinan gampong disebut keuchik, yang dibantu seseorang yang

mahir dalam masalah keagamaan dengan sebutan teungku

16

16

meunasah. Gampong merupakan pemerintahan bawahan dari

mukim”.

Jadi Gampong adalah gabungan dari Jurong atau Dusun dan merupakan

kesatuan hukum yang bercorak agama serta pimpinan gampong disebut dengan

keuchik gampong. Dalam struktur pemerintahan kesultanan Aceh dikala itu,

kedudukan gampong merupakan suatu unit pemerintahan tingkat kelima setelah

Imeum Mukim pada tingkat Keempat, Ulee Balang pada tingkat Ke tiga,

pemerintahan Sagoe pada tingkat kedua dan kerajaan (raja) pada tingkat pertama.

Mengenai Pemerintahan Gampong beserta aparaturnya, dapat dijelaskan

lewat penelusuran berbagai peraturan perundangan-undangan. Dalam Penjelasan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Aceh, disebutkan bahwa konsep gampong menurut Undang-

Undang ini adalah sama yang dimaksud dengan desa.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus untuk Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam,

menyebutkan bahwa: “Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang

merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim

yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Konsep gampong seperti di atas, terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Qanun

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan

Pemerintahan Kecamatan dalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam, Pasal 1 ayat

(5) Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan

Mukim dalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam, dan Pasal 1 ayat (6) Qanun

Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

17

17

Dari konsep gampong, jelas bahwa gampong terletak di bawah mukim

yang dipimpin keuchik dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Qanun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan,

Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Propinsi Nanggro

Aceh Darussalam, disebutkan ”kedudukan gampong tidak lagi berada di bawah

kecamatan, tapi di bawah mukim”. Hal ini kemudian dipertegas dengan Pasal 2

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Pemerintah

Mukim, ”Mukim membawahi gampong yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat.” Dalam Pasal 5 poin (d) Qanun Nomor 3 tahun 2003

tentang Pemerintahan Gampong, disebutkan bahwa posisi Camat berkenaan

dengan fungsi pembinaan pemerintahan mukim dan gampong. Dalam Pasal 39

Qanun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, dengan tegas diatur

bahwa kecamatan yang belum memiliki mukim tapi memiliki gampong, maka

perangkat pelaksana di wilayahnya adalah pemerintah gampong.

2.5 Pemerintah Gampong

Talizuduhu Ndraha (2004: h. 12) mengartikannya “pemerintahan adalah

proses pelayanan publik kepada masyarakat dan setiap individu masyarakat”.

Sedangkan menurut Pamudji (2002: h. 27) pemerintahan diartikan sebagai

berikut:

1. Pemerintahan dapat diartikan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah

yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif

dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan

nasional).

18

18

2. Pemerintah dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang

dilakukan oleh organisasi eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai

tujuan pemerintahan.

Kedudukan Aceh sebagai daerah propinsi dalam bingkai negara Kesatuan

Republik Indonesia mempunyai beberapa keistimewaan. Keistimewaan Aceh

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Ruang lingkup keistimewaan Aceh

tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, meliputi 4 (empat) macam bentuk yaitu

sebagai berikut:

1. Bidang agama.

2. Bidang Adat.

3. Bidang pendidikan.

4. Peran Ulama.

Berdasarkan ketentuan di atas tersebut maka dapat dikaji bahwa Aceh

merupakan daerah Propinsi yang bersifat istimewa. Salah satunya adalah bidang

adat istiadat. Kehidupan tatanan masyarakat Aceh identik dengan adat dan budaya

yang hidup. Peranan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh menentukan prilaku

dan watak masyarakat Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, disebutkan ada empat keistimewaan yang

dimiliki oleh Aceh diantaranya yaitu:

a. Penerapan syariat islam dalam seluruh aspek kehidupan beragama;

19

19

b. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat islam tanpa

mengabaikan kurikulum umum;

c. Pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa;

d. Pengakuan peran ulama dalam penentuan kebijakan daerah. (Ahmad

Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004: h. 98).

Mengenai keberadaan organ ada 2 (dua) unsur pokok yang saling

berkaitan yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadah, sedangkan

functie adalah gerakan suatu wadah yang sesuai dengan maksud pembentukannya

(Jimly Asshiddiqie, 2006: h. 45). Hukum adat hidup dan berkembang dalam

masyarakat dimulai dari wilayah terkecil dari suatu daerah yaitu gampong.

Legitimasi gampong ditentukan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang

Pemerintahan Gampong. Pemerintahan gampong meliputi perangkat gampong

yaitu Keuchik dan Tuha Peut.

Dengan berlakunya otonomi khusus untuk Aceh, maka diperlukan

penataan kembali kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan

gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan

Syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat. Salah satu peran

pemerintahan gampong dalam hal pengembangan adat adalah mewujudkan

perdamaian gampong dengan menyelesaikan sengketa secara adat oleh lembaga

adat.

Berdasarkan ketentuan diatas maka hubungan antara keuchik dan tuha

peut gampong adalah sebagai organ yang menjalankan fungsi peradilan adat di

gampong dengan tujuan menjaga perdamaian dan kelestarian adat di gampong.

20

20

Selain keuchik dan tuha peut yan menjadi pelaksana dalam peradilan adat di

gampong adalah Imeum Meunasah.

2.6 Tugas dan Kewajiban Keuchik Dalam Pemerintahan Gampong

2.6.1 Tugas Keuchik

Di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang

pedoman umum penyelenggaran pemerintahan gampong menyebutkan bahwa

tugas keuchik adalah sebagai berikut:

1. Keuchik memiliki peran penting dalam memimpin penyelenggaraan

Pemerintahan Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan tuha peut.

2. Keuchik memiliki tugas mengajukan rancangan qanun gampong.

3. Keuchik menetapkan qanun gampong yang telah mendapatkan persetujuan

tuha peut.

4. Keuchik menyusun dan mengajukan rancangan qanun gampong tentang

APBG untuk dibahas dan ditetapkan bersama tuha peut.

5. Keuchik membina kehidupan masyarakat gampong.

6. Keuchik membina perekonomian gampong.

7. Keuchik mengkordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif.

8. Keuchik mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

9. Melaksanakan dan menegakkan syariat Islam di wilayah Gampong

10. Keuchik membina dan mengembangkan adat- istiadat di gampong.

2.6.2 Kewajiban Keuchik

Di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang

pedoman umum penyelenggaran pemerintahan gampong menyebutkan bahwa

kewajiban keuchik adalah sebagai berikut:

1. Keuchik menjalankan syariat Islam

2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara NKRI.

3. Keuchik meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4. Keuchik memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

5. Keuchik melaksanakan kehidupan demokrasi

6. Keuchik melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong bersih dan

bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah gampong

21

21

8. Keuchik mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-

undangan.

9. Keuchik menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang

baik.

10. Keuchik melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan

keuangan gampong.

11. Keuchik melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

gampong.

12. Keuchik mendamaikan perselihan masyarakat di gampong

13. Keuchik mengembangkan pendapatan masyarakat di gampong.

14. Keuchik membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya

dan adat- istiadat.

15. Keuchik memberdayakan dan kelembagaan di gampong

16. Keuchik mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup.

Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang melaksanakan fungsi

kekuasaan eksekutif. Sebagai kepala eksekutif gampong dalam menyelenggarakan

pemerintahan gampong, keuchik diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang

harus dijalankan.

Di sini jelas bahwa Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan

gampong dan menetapkan suatu kebijakan tidak boleh sekehendak hati tanpa

meminta persetujuan dari Tuha Peuet Gampong, dan setelah itu harus

mempertanggung jawabkan kepada rakyat gampong atau Tuha Peuet gampong.

2.7 Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Peraturan

Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang

penyelenggaraan pemerintahan Gampong Bab III Pasa 4, menyebutkan bahwa

dalam penyelenggaran pemerintahan gampong mempunyai asas meliputi

pengakuan dan penghormatan, desentralisasi serta tugas pembantuan. Kemudian

22

22

di dalam pasal 5 menyebutkan bahwa pedoman umum penyelenggaran

pemerintahan gampong yang diatur dalam peraturan gubernur meliputi:

1. Pendahuluan

2. Kewenangan gampong

3. Kelembagaan gampong

4. Pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong

5. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat

6. Perencanaan pembangunan gampong

7. Badan usaha milik gampong

8. Kerja sama gampong

9. Administrasi pemerintahan gampong

10. Penyusunan Qanun gampong

11. Laporan penyelenggaran pemerintahan gampong

12. Penutup

Di dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh, dijelaskan bahwa pemerintahan desa di Aceh disebut gampong . Gampong

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempumyai organisasi pemerintahan

terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati

wilayah tertentu, yang pimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak

melaksanakan rumah tangganya sendiri (Soerjono Soekanto, 2002: h. 147).

Terdapat 3 (tiga) unsur pimpinan gampong yaitu Keuchik, Teungku

Meunasah dan Tuha Peut, akan tetapi dalam menjalankan kekuasaan lebur

menjadi satu dan dijalankan oleh keuchik.

23

23

Di dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong,

terdapat gabungan gampong-gampong yang disebut Mukim di kepalai oleh Imum

Mukim. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Propinsi Aceh yang

terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas-batas wilayah

tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan,

yang dipimpin oleh Imum mukim .

Menurut Hilman Hadikusuma (2003: h. 174) jabatan ini dipegang secara

turun temurun. Karena di Aceh masyarakat pedesaannya kuat dipengaruhi agama

Islam maka peranan Teungku Meunasah di gampong sangat berpengaruh.

Biasanya pemerintahan desa disebut dilaksanakan oleh imuem. Keuchik dan

teungku meunasah bersama-sama dengan majelis ureng tuha.

Menurut T. Djuned Dkk (2002: h.11) “Gampong dalam arti phisik

merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, blang, padang

dan hutan. Dalam arti hukum, gampong merupakan Persekutuan Masyarakat

Hukum Adat yang bersifat territorial. Sedangkan kampong merupakan tempat

hunian berbagai belah yang meliputi wilayah tempat hunian, padang, persawahan

dan hutan. Belah di Aceh Tengah merupakan persekutuan masyarakat hukum

adat. Persekutuan hukumnya bersifat geanologis (hubungan darah)”.

Menurut M. Junus Melalatoa (2006: h.226) pemerintahan di tingkat

gampong terdiri dari beberapa pejabat, yaitu:

a. Keuchik gampong (kepala desa). Keuchik gampong berkewajiban:

1) Menjaga ketertiban, keamanan dan adat dalam desanya

2) Menjalankan perintah atasan

3) Berusaha memakmurkan desanya

24

24

4) Menjalankan tugas sosial kemasyarakatan yang dikemas dalam

istilahkeureuja udep dan keureja mate

5) Ikut serta dala setiap peristiwa hukum seperti transaksi tanah,

perkawinan dan lain- lain

6) Memberi keadilan di dalam perselisihan-perselisihan

b. Teungku Imum Meunasah. Merupakan pimpinan di bidang keagamaan,

mulai dari mengaji Al Qur’an dan menanamkan dasar-dasar ketauhidan,

memimpin berbagai upacara keagamaan dan memberi nasehat-nasehat

spritual bagi Keuchik gampong apabila diperlukan.

c. Tuha Peut. Adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang

luas tentang adat dan agama. Tuha peut ini terdiri dari Keuchik gampong,

imum meunasah dan kepala jurong (kepala lorong)

d. Tuha lapan. Adalah dewan tertinggi di tingkat gampong yang terdiri

dari; tuha peut, guree semebeut (guru-guru ngaji), para cerdik pandai dan

tokoh-tokoh pemuda.

2.8 Konsep Pemekaran Wilayah

Sejak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran terjadi begitu pesat

dan cenderung tidak terkendali. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai

sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas

dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga

merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah

dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan

efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Namun

bagaimana pemekaran sendiri secara definisinya.

25

25

Secara umum pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah

administratif baru di tingkat provisi maupun kota dan kabupaten dari induknya.

Pada dasarnya secara definisi pemekaran daerah adalah bentuk usaha dari

pemerintah kabupaten dalam melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ke

tingkat yang lebih merata dan rapih, agar tidak terjadinya tumpang tindih, baik

secara administratif, maupun secara sumber potensi alam yang ada di daerah.

Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selain itu juga UU no 32

tersebut menyantumkan tentang pengertian daerah, yaitu penggabungan beberapa

daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah

atau lebih untuk kemudian membentuk pemerintahan sendiri. Untuk itu, harus

memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. (Bakor Cipasera,

2005: h. 12).

Sedangkan dari perspektif kewilayahan, terminologi “pemekaran” menurut

Profesor Eko Budihardjo dalam Herudjati Purwoko (2004: h. 49) pemekaran

merupakan istilah yang salah kaprah karena dalam “pemekaran” wilayah yang

terjadi bukan pemekaran tetapi lebih tepat penciutan atau penyempitan wilayah,

Dari perspektif kewilayahan memang istilah “pemekaran” tidak tepat digunakan

mengingat dengan “pemekaran” suatu daerah justru mengalami penyempitan

bukan perluasan wilayah. Dalam melihat pemekaran daerah banyak perspektif

yang bisa digunakan antara lain perspektif hukum dan kebijakan, perspektif

penataan wilayah, perspektif politik administrasi pemerintahan, dan lain- lain.

Sedangkan jika dilihat dari perspektif politik admistrasi pemerintahan

pusat, pemekaran wilayah merupakan penambahan jumlah daerah baru (kota,

26

26

daerah, propinsi, atau desa). Dengan penambahan daerah baru, maka semakin

besar pula beban yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat, seperti

penambahan jumlah kepala daerah dan semua struktur yang ada di bawahnya, dan

hal demikian tersebut membutuhkan biaya rutin setiap bulan dan tahunnya.

Namun hal demikian kiranya kurang begitu berpengarung, artinya kita

juga harus memperhatikan potensi daerah juga yang dimiliki daerah pemekaran

baru ini. Oleh karena itu, substansi dari pemekaran wilayah adalah masyarakat

memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi tercapainya

cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur dan

sejahtera. (Bakor Cipasera, 2005: h. 16).

27

27

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam

Moleong, 2002: h. 3) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan

untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan

data sedalam-dalamnya. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe

deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan wawancara mendalam

terhadap subjek penelitian.

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu

menganalisa tentang kesiapan keuchik dalam dalam menyelenggarakan

Gampong Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 di

Gampong Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh

Barat.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan.

Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian, maka akan lebih mudah untuk

mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan.

28

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Persiapan Peunaga Baro

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Dipilihnya lokasi ini sebagai

tempat penelitian, merupakan atas pertimbangan penulis bahwa di gampong ini

merupakan gampong baru terbentuk beberapa bulan yang lalu, sehingga banyak

persoalan yang menarik untuk diteliti terutama persoalan tentang penyelenggaran

pemerintahan gampong.

3.2.2 Sumber Data

Adapun Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Merupakan sumber data adalah sumber-sumber dasar yang merupakan

bukti saksi utama dari kejadian yang lalu, contohnya ialah catatan resmi yang

dibuat pada suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata,

keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya (Moh. Nazir, 2005: h. 51).

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian langsung di

lapangan yang bersumber pada penelitian wawancara dan observasi. Data primer

dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan keuchik gampong,

masyarakat, dan beberapa orang aparatur gampong. Sedangkan observasi

dilakukan di lapangan terhadap kondisi lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002: h. 82) data sekunder adalah data yang diperoleh

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. data

sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan, dokumen, koran,

internet yang berkaitan dengan kajian penelitian yang diteliti oleh penulis. Untuk

melengkapi data penelitian, maka data sekunder juga diperoleh dari dokumen

29

29

RPJMG gampong, seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, dan fasilitas

ekonomi dan sosial.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Sukandarrumidi (2008: h. 35) “Observasi adalah melakukan

pengamatan dan pencatatan suatu objek, secara sistematik yang diselediki.

Observasi dapat dilakukan sesuai atau berulangkali. Dalam obervasi melibatkan

dua komponen, yaitu pelaku observasi (disebut sebagai observer), dan objek

yang diobservasi (disebut sebagai observee)”.

2. Wawancara

Menurut Soehartono (2008: h. 67) wawancara adalah pengumpulan data

dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewancara (pengumpulan

data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam

dengan alat perekam (tape recorder). Teknik wawancara dapat digunakan pada

responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk

anak-anak. Wawancara dapat dilakukan dengan telepon.

3. Dokumentasi

Menurut Soehartono (2008: h. 70) studi dokumentasi merupakan teknik

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen

resmi.

Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat,

catatan kasus (case record) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Akan

30

tetapi, perlu diingat bahwa dokumen-dokumen ini ditulis tidak untuk tujuan

penelitian sehingga penggunaannya memerlukan kecermatan penelitian. Adapun

dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis seperti buku RPJMG

dan dokumen foto-foto kegiatan penelitian.

3.2.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, unsur yang terpenting adalah adanya

cakupan, keluasaan dan kedalaman data yang diperoleh dari beberapa informan

yang ditunjuk. Metode pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian

ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007: h.85). Teknik

pengambilan sasaran penelitian ini merupakan metode memilih atau menetapkan

sasaran penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tanpa

mendasarkan dari resistensi atau keterwakilan dari populasi tetapi lebih

mengarah pada cakupan, kekhususan dan ke dalaman informasi yang dianggap

tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang kompeten dan dapat

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Untuk pengecekan tentang kebenaran hasil wawancara yang didapat dari

informan, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai

sebagai berikut:

1. Keuchik 1 orang

2. Kaur pembangunan 1 orang

3. Kaur Kesra 1 orang

4. Kaur pemerintahan 1 orang

5. Sekdes 1 orang

31

31

6. Tuha peut 2 orang

7. Imum Meunasah 1 orang

8. Ketua Pemuda 1 orang

9. Masyarakat 6 orang

Jadi jumlah informan dipilih adalah 15 orang, karena pengumpulan data

di lapangan sudah memenuhi hadil yang dinginkan. Penentuan informan

berdasarkan maksud dan tujuan penulis, maka penulis menentukan jumlah di atas

sebagai informan, karena mereka mengerti dan memahami masalah di lapangan.

2.3.5 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung dalam empat tahapan. Pertama,

tahap persiapan yaitu, penjajkan ko lokasi, usulan penelitian dan penyusunan

pedoman wawancara. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, pengolahan data,.

Keempat, penulisan atau penyusunan dan sidang. Secara rinci, jadwal penelitian

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Waktu

Kegiatan

April

2014

Mei

2014

Juni

2014

Juli

2014

Agts

2014

Sept

2014

Tahap persiapan :

1. Penjajakan ke Lokasi

2. Usulan penelitian.

3. Penyusunan pedoman

wawancara

Tahap pengumpulan data

Tahap pengolahan data

Tahap penulisan atau

penyusunan

Sidang

32

3.3 Instrumen Penelitian

Menurut Suyanto & Sutinah (2006: h. 59) “Instrumen penelitian adalah

perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data

terpenting dalam sebuah penelitian survei. Instrument penelitian ilmu sosial

umumnya berbentuk kusioner dan pedoman pertanyaan (interview guide). Semua

jenis instrumen penelitian ini berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal

atau suatu permasalahan yang menjadi tema pokok penelitian.

Adapun instrumen penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas

penelitian baik atau sebaliknya. Adapun penelitian ini menggunakan instrumen

penelitian dengan cara peneliti terlebih dahulu mencari permasalahan awal,

selanjutnya peneliti mengembangkan penelitian dengan menerapkan instrumen

sederhana yaitu dengan melakukan perbandingan data melalui observasi dan

wawancara.

3.4 Teknik Analisa Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa

secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-

kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran

yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian

baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian

memperjelas gambaran hasil penelitian yang berkenaan dengan kesiapan keuchik

dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban gampong.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moleong, 2002: h. 103). Analisis data

33

33

menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana pembahasan penelitian serta

hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif,

maka analisis data yang digunakan non statistik.

Menurut (Miles, 2007: h. 15-19) analisis data dalam penelitian kualitatif

berlangsung secara interaktif, di mana pada setiap tahapan kegiatan tidak

berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan

kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus dilakukan secara

berulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta

verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan. Untuk menganalisis data dalam

penelitian ini, digunakan langkah langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau

alur verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan

yang tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 2007: h. 17). Reduksi data ini

bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang

tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat

ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan

dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

34

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (2007: h. 18) penyajian data adalah

pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, data yang telah

dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data.

Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti,

yaitu kesiapan keuchik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintahan

Gampong Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 di

Gampong Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh

Barat.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna -

makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya,

kekokohannya dan kecocokannya (Miles dan Huberman, 2007: h. 19). Penarikan

kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan

dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada

pokok permasalahan yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman (2007: h. 36) ada tiga komponen analisis

yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Aktivitas ketiga

komponen dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data

sebagai suatu proses siklus. Peneliti hanya bergerak di antara tiga komponen

analisis tersebut sesudah pengumpulan data selesai pada setiap unitnya dengan

memanfaatkan waktu yang masih tersisa dalam penelitian ini. Untuk lebih

35

35

Pengumpulan data

Penyajian data Reduksi data

Kesimpulan

jelasnya proses analisis interaktif dapat digambarkan dalam skema sebagai

berikut:

Sumber: Milles dan Michael Huberman (2007: h. 20)

Gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data, yaitu dilakukan dengan mengadakan wawancara,

observasi dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

1) Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan data yang

mirip sama.

2) Data kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai

bahan penyajian data.

c. Penyajian Data, setelah data diorganisasikan kemudian data disajikan

dalam uraian-uraian naratif yang disertai dengan bagan atau tabel untuk

memperjelas data.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah data disajikan maka

dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi serta intervikasi dari

ketiga komponen tersebut di atas.

36

3.5 Pengujian Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan

member check. Pengujian kredibilitas data digunakan untuk mendapatkan data

yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiyono, 2007: h. 270).

Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan

pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang diperoleh masih kurang

memadai. Menurut Moleong (2002: h. 327) perpanjangan pengamatan berarti

peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data

tercapai. Dalam pengumpulan data, pengamatan yang dilakukan tidak hanya

dilakukan dalam waktu yang singkat melainkan memerlukan perpanjangan

pengamatan dengan keikutsertaan pada latar belakang penelitian.

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih

mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan

dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun dokumen yang

terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk memeriksa data

apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak.

3. Triangulasi

Analisa Triangulasi merupakan suatu metode analisis untuk mengatasi

masalah akibat dari kajian mengandalkan satu teori saja, satu macam data atau

37

37

satu metode penelitian saja (Sugiyono, 2007: h. 225). Triangulasi dapat diartikan

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Menurut

Sugiyono (2007: h. 273) terdapat minimal tiga macam triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi sumber data

Pada triangulasi sumber data, data dicek kredibilitasnya dari berbagai

sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama misalnya, mengecek sumber

data antara bawahan, atasan dan teman.

b. Triangulasi teknik pengumpulan data

Pada triangulasi teknik pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya

dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang

sama.

c. Triangulasi waktu pengumpulan data

Pada triangulasi waktu pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya

dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang

sama.

Triangulasi menjadikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi

lebih konsisten, tuntas dan pasti serta meningkatkan kekuatan data (Sugiyono,

2007: h. 241).

4. Pemeriksaan Teman Sejawat

Pemeriksaan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan data hasil

temuan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa maupun teman yang bukan

mahasiswa. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau masukan yang

berguna untuk proses penelitian.

38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Persiapan Peunaga Baro terletak di Kecamatan Meureubo, yang

merupakan pemekaran dari Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat. Gampong Persiapan Peunaga Baro berdiri di atas tanah

seluas 2000 x 500 Meter, dengan jumlah rumah sebanyak 996 rumah yang

dulunya berada di Dusun H. Dariah Gampong Paya Peunaga dan berada dalam

pengawasan keuchik Paya Peunaga. Sekarang berubah menjadi Gampong

Peunaga Baro.

Letak geografis Gampong Persiapan Peunaga Baro. Berbatasan dengan

beberapa gampong yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Paya Peunaga.

2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunong Kleng.

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ujung Tanjong.

4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Langung.

Gampong Persiapan Peunaga Baro terdapat perumahan Budha Tzu Chi

yang diperuntukkan bagi para pengungsi korban bencana alam gempa dan tsunami

yang terjadi pada 26 desember 2004 silam. Penduduk kompleks perumahan Cinta

Kasih Tzu Chi ini berasal dari beberapa gampong pinggiran pantai kota Meulaboh

(Aceh Barat) yang direlokasi.

39

39

Warga gampong yang direlokasi ke kompleks perumahan Cinta Kasih Tzu

Chi antara lain berasal dari Gampong Padang Seurahet, Panggong, Pasie Ujung

Kalak, Bubon, dan Suak Timah. Penduduk yang paling banyak berasal dari dua

desa, Padang Seurahet dan Panggong, jadi penduduknya bersifat heterogen.

Jumlah penduduk dari komplek perumahan Cinta Kasih Tzu Chi sendiri belum

dapat dipastikan karena belum adanya pendataan secara tertulis. Namun bila

dilihat dari hasil pengamatan kepala dusun komplek perumahan Cinta Kasih Tzu

Chi mengatakan bahwa jumlah penduduk berkisar + 4000 jiwa. Dengan jumlah

remaja (pria dan wanita) sekitar 30% dari jumlah seluruh penduduk.

4.1.1 Pencaharian Penduduk

Penduduk Gampong Persiapan Peunaga Baro terdiri dari berbagai profesi

sebagai mata pencaharian mereka, dari yang wiraswata, nelayan sungai dan laut,

buruh, angkutan (penarik becak), pedagang dan lain- lain. Dari keseluruhan

penduduk terdapat 25% yang tercatat sebagai PNS yang terdiri dari guru, TNI dan

lain- lain.

4.1.2 Agama

Dari segi agama penduduk Gampong Persiapan Peunaga Baro atau

kompleks perumahan Cinta Kasih Tzu Chi ini mayoritas beragama Islam.

Terdapat juga beberapa orang yang beragama non Islam seperti warga keturunan

Tionghoa yang beragama Budha sebanyak 25 orang ditambah 1 orang beragama

Islam (Mualaf), dan yang beragama kristiani sebanyak 4 orang.

40

40

4.1.3 Kondisi Pemerintahan

Gampong Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh

Barat, memiliki pemerintahan sebagai berikut:

1. Keuchik : Almanudar

2. Sekdes : Samsuar

3. Kaur Kesra : Sahlan

4. Kaur Pembangunan : M. Jaka

5. Kaur Pemerintahan : Saifuddin

6. Kaur Humas : Bakhtiar

7. Bendahara Gampong : Syafrizal

Kemudian untuk lebih jelas, maka dapat dilihat pada bagan struktur di

bawah ini:

Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Persiapan Peunaga Baro Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Sumber: Monografi Gampong Persiapan Peunaga Baro tahun 2013

TUHAPEUT

KEUCHIK

Almanudar

KAUR

PEMBANGUNAN

M.Jaka

KAUR

PEMERINTAHAN

Saifuddin

KAUR HUMAS

Bahtiar

KAUR KESRA

Sahlan

Sekdes

Samsuar

Bendahara Gampong

Syafrizal

41

41

4.1.4 Fasilitas Sosial dan Ekonomi

Tabel : 4.1

Fasilitas Sosial dan Ekonomi

No Jenis Fasilitas Jumlah (unit)

1 Fasilitas Agama 1 unit 1 unit

1 unit

Mesjid Meunasah

Tempat Pengajian

2 Fasiltas Pendidikan

1 unit 1 unit

1 unit

SMP Negeri 6 Meureubo SD

TK dan PAUD

3

Fasilitas Kesehatan 1 Unit Posyandu

4 Fasilitas olahraga 1 unit 1 unit 1 unit

1 unit

Lapangan bola kaki Lapangan voli Lapangan futsal

Lapangan basket

4 Fasilitas Pemerintahan 1 unit Kantor Gampong /Balai Gampong

Kantor kepemudaan

5 Fasilitas Sarana

Kebersihan

2 Unit WC umum

Tempat Penampungan sampah Reol atau saluran air Fasilitas Sumur bor

Sumber : Profil Gampong Persiapan Peunaga Baro Tahun 2013

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kesiapan keuchik dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong

menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 di Gampong Persiapan

Peunaga Baro

Dalam melaksanakan menyelenggarakan pemerintahan, keuchik selaku

kepala pemerintahan gampong, tentu perlu persiapan dari keuchik itu sendiri.

Salah satu contoh dalam kesiapan keuchik adalah mempersiapkan segala sesuatu

yang berkaitan dengan pelaksanaan penyenggaraan pemerintahan gampong.

42

42

Demikian pula kebijakan pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baro, tanpa

persiapan yang mantang dari keuchik maupun masyarakat maka sangat mustahil

akan berhasil pemekaran gampong.

Untuk mengetahui Keuchik sebagai ujung tombak penyelenggara

pemerintah gampong, maka penulis mewawancarai Almanudar, selaku keuchik

Gampong Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Adapun kesiapannya dalam menjalankan dalam menyelenggarakan dalam

melaksanakan kebijakan pembangunan gampong, maka Almanudar, mengatakan

bahwa:

“Ini bukan soal siap atau tidak siap. Sebagai kebijakan legal pemerintah yang memiliki sifat "memaksa" maka jika tiba waktunya kebijakan pembangunan yang saya ambil karena

kebijakan pembangunan tesebut merupakan tugas dan kewajiban keuchik selaku kepala pemerintahan gampong yang harus

dilaksanakan, suka tidak suka harus siap. Walaupun begitu, secara khusus saya menghadapi masalah serius yang perlu disikapi secara bijak oleh aparat tingkat atas. (wawancara, Sabtu 22 Maret

2014).

Berdasarkan hasi wawancara dengan Almanudar, maka M.Jaka selaku

Kaur Pembangunan, menambahkan bahwa:

“Kalau menurut saya, siap atau tidaknya dalam menyelenggarakan

pemerintahan gampong sebagaimana yang diamanatkan di dalam peraturan gubernur. Lagipula gampong sudah terbentuk, mau tidak mau harus siap karena jawaban sudah diberikan kepada bapak

keuchik. Iya dapat dikatakan bapak keuchik siap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai keuchik gampong.(wawancara,

Sabtu 22 Maret 2014).

Menurut Sahlan Selaku Kaur Kesra, menyatakan bahwa:

“Banyak tugas dan kewajiban yang dijalankan keuchik

sebagaimana yang diatur di dalam peraturan gubernur nomor Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman umum penyelenggaran pemerintahan gampong. Salah satu contoh saya

43

43

katakan misalnya tugas Keuchik menyusun dan mengajukan

rancangan qanun gampong tentang APBG untuk dibahas dan ditetapkan bersama tuha peut. Itu artinya bahwa pelaksanaan tugas

dan kewajiban itu terpisah. Jadi secara pribadi saya katakan bahwa keuchik sudah siap melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam peraturan gubernur. (wawancara, Sabtu 22 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam

dalam menyelenggarakan pemerintahan, sebagaimana yang diamatkan di dalam

peraturan gubernur nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman umum

penyelenggaraan pemerintahan gampong, maka dalam pelaksanaannya keuchik

telah siap segala sesuatu, karena keuchik telah diberikan tugas dan tanggung

jawab sebagai pemimpin gampong. Kemudian di sisi lain penulis juga

mewancarai keuchik dan beberapa aparat gampong terkait dengan adanya

peraturan gubernur.

Adapun pernyataan penulis ajukan adalah apakah keuchik maupun aparat

gampong mengatahui adanya peraturan gubernur Aceh. Agar lebih jelas maka

hasil wawancara dengan Almanudar selaku keuchik Gampong Persiapan Peunaga

Baro, menyatakan bahwa:

“Iya tahu saya ada peraturan gubernur Aceh, semasa Irwandi Yusuf

menjabat. Namun isi peraturan tersebut saya kurang tahu. Masalah

pelaksanaan tugas dan kewajiban keuchik telah disebutkan di

dalam peraturan tersebut” . (wawancara, Sabtu 22 Maret 2014).

Menurut Guntur, selaku ketua pemuda Gampong Persiapan

Peunaga Baro, mengatakan bahwa: “ masalah dijalankan tugas dan

kewajiban keuchik memang ada dijalankan sebagaimana yang

diamanatkan di dalam Qanun tersebut. Kemudian untuk saat ini

persiapan yang dijalankan oleh keuchik seperti SK-SK Sekdes,

Tuha peut dan anggota lainnya”.(wawancara, Sabtu 22 Maret

2014).

44

44

Berbeda dengan pernyataan Samsuar, selaku Sekdes Gampong Persiapan

Peunaga Baro, yaitu:

“Kalau masalah pelaksanaan tugas dan kewajiban keuchik untuk saat ini saya tahu, tapi tidak sepenuhnya tahu karena jarang

berkomunikasi dengan beliau sebab kamipun sibuk kerja. Kadang rapatpun jarang diadakan, paling-paling kalau ada perlu, baru ada

panggilan baru ke rumah pak keuchik. Kemudian untuk saat ini tugas yang dilaksanakan pak keuchik yaitu masalah anggaran gampong, karena keuchikpun belum ada gaji.(wawancara, Sabtu 22

Maret 2014).

Hasil wawancara dengan Saifuddin Kaur Pemerintahan, mengatakan

bahwa:

“Ketika saya membaca peraturan gubernur Aceh, bahwa banyak ternyata tugas dan kewajiban yang dilaksanakan keuchik. Jadi siap

atau tidak keuchik harus tetap siap menjalankannya, sebab sudah diberikan amanat. Dengan melihat tugas dan kewajiban yang

sangat banyak. Maka keuchik perlu kerja sama antara sesam aparat gampong. Sebelumnya saya tidak membaca peraturan gubernur, sebab saya tidak tahu ada peraturan gubernur yang mengatur

tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong. (wawancara, Minggu 23 Maret 2014).

Hasil wawancara dengan Efendi, selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau ditanyakan masalah siapkah keuchik jika diberi jabatan untuk menjalan tugas dan kewajiban. Iya menurut saya harus siap,

kalau tidak siap untuk apa menjabat sebagai keuchik. (wawancara, Minggu 23 Maret 2014).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Razali, selaku masyarakat, mengatakan

bahwa:

“Memang benar apa yang dikatakan oleh Efendi, kalau sudah jadi

keuchik iya harus siap atas segala tugas dan kewajiban yang

diamanatkan. (wawancara, Minggu 23 Maret 2014).

Menurut Nazir, “selaku masyarakat, keuchik Gampong Persiapan Peunaga Baro sudah siap melaksanakan tugas dan kewajiban karena dari sejak ingin dimekarkan perumahan Budha Tzu Chi

45

45

menjadi gampong, segala sesuatu untuk pemekaran sudah

disiapkan”. (wawancara, Minggu 23 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa

kesiapan keuchik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan

gampong. Hal itu ditandai dengan persiapan yang matang oleh keuchik Gampong

Persiapan Peunaga Baro. Tugas dan kewajiban yang diberikan kepada keuchik

juga diatur di dalam peraturan gubernur nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman

penyelenggaran pemerintahan gampong dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang

pemerintahan gampong dapat dikatakan cukup berat, karena banyak poin-poin

tentang tugas dan kewajiban keuchik yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu

perlunya persiapan yang baik, agar tugas dan kewajiban yang diamatkan dapat

dijalankan dengan baik.

Salah satu tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang diatur di dalam

peraturan gubernur Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

pemerintahan gampong adalah memiliki peran penting dalam memimpin

penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

tuha peut dan keuchik mengkordinasikan pembangunan gampong secara

partisipatif.

Sedangkan kewajiban yang harus dijalankan oleh keuchik sebagaimana

peraturan gubernur Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

pemerintahan gampong salah satunya adalah keuchik mendamaikan perselihan

masyarakat di gampong. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka perlunya

persiapan yang baik keuchik, agar pelaksanaan tugas dan kewajiban berjalan

46

46

dengan baik. Hal ini juga dituturkan oleh Saifuddin selaku Kaur Pemerintahan,

menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya tugas dan kewajiban keuchik sangat perlu persiapan yang baik. Contohnya saya katakan tugas yang perlu

persiapan adalah masalah pembangunan gampong. Karena kenapa saya perlu persiapan yang baik, sebab pembangunan gampong

prosesnya lama dan harus dijalankan perencanaan dengan baik. (wawancara, Minggu 23 Maret 2014).

Hasil wawancara dengan Zulkifli, selaku masyarakat mengenai kesiapan

keuchik selama pemekaran gampong yang telah dijalankan kewajiban keuchik,

yaitu:

“Menurut saya selama pemekaran gampong belum terlalu nampak

persiapan yang dilakukan oleh keuchik, karena pemekaran gampong masih berjalan beberapa bulan. Jadi bisa dikatakan bahwa tugas dan kewajiban yang telah dijalankan misalnya pelaksanaan

pembangunan, administrasi gampong dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat belum terlalu dijalankan. Karena

keuchik baru menjabat, oleh itu tugas-tugas yang dilaksanakan terasa berat bagi seorang keuchik. (wawancara, Senin 24 Maret 2014).

Kemudian pernyataan Asmanidar selaku Warga Gampong Persiapan

Peunaga Baro mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban keuchik sebagaimana

disebutkan dalam peraturan gubernur, yaitu:

“Masalah peraturan Gubernur saya kurang tahu, sebab yang namanya keuchik wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya. Misalnya tugas keuchik dalam menyelenggaraan pemerintahan di

tingkat gampong harus benar dilaksanakan dan kewajiban contohnya melaksanakan syariat Islam. Oke bisa kita katakan

keuchik sendiri melaksanakan syariat Islam. Bagaimana dengan warganya. Kalau menurut saya iya tidak semua tugas dan kewajiban dilaksanakan sebagaimana yang diatur di dalam

peraturan gubernur, karena di dalam peraturan gubernur banyak sekali poin-poin yang harus dilaksanakan. (wawancara, Senin 24

Maret 2014).

47

47

Hasil wawancara dengan Samsuar, selaku Sekretaris Gampong ketika

ditanyai masalah peraturan Gubernur, beliau menjawab:

“Iya saya tahu ada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong. Namun

saya tidak tahu apa saja tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keuchik. Sebab kami di sini baru menjabat

sebagai aparat gampong termasuk keuchik baru juga menjabat. Mana tahu semua tentang isi peraturan tersebut. (wawancara, Senin 24 Maret 2014).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Saifuddin, selaku Kaur

Pemerintahan mengatakan bahwa:

“ Saya tidak tahu ada atau tidak peraturan gubernur, sebab saya tidak melihatnya dalam bentuk buku maupun dalam bentuk lain

sebagainya, karena saya menjalankan tugas pemerintahan gampong sebagaimana mestinya”. (wawancara, Senin 24 Maret 2014).

Menurut Syafrizal, selaku bendara gampong mengatakan bahwa “juga tidak mengetahui peraturan gubernur. Apalagi menyangkut

masalah tugas dan kewajiban keuchik.” (wawancara, Senin 24 Maret 2014). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bakhtiar selaku Kaur Humas mengatakan juga tidak tahu dengan adanya peraturan

gubernur, tapi masalah tugas dan kewajiban keuchik saya tahu”. (wawancara, Senin 24 Maret 2014).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, maka jelas bahwa kesiapan

keuchik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan gampong belum

terlalu maksimal, karena sebagian aparat gampong dan keuchik kurang tahu

tentang peraturan gubernur. Hal ini jelas bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban

keuchik hanya sebagian saja, seperti yang tercantum dalam isi peraturan gubernur

nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman penyelengaraan pemerintahan gampong,

misalnya pelaksanaan tugas keuchik dalam menyelenggaraan pemerintahan dan

kewajiban contohnya melaksanakan syariat Islam.

48

48

Jika melihat tugas dan fungsi keuchik menurut peraturan gubernur nomor

25 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong di

Provinsi Aceh, dapat dikatakan cukup berat bagi pemerintahan gampong yang

selama ini tidak memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya. Menurut peraturan tersebut keuchik gampong memiliki tugas

menyelenggaran pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina

masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan fungsinya

adalah penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentrasilisasi,

dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan

lainnya yang berada di gampong dan pelaksanaan pembangunan, baik

pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan

mental spiritual di gampong.

Sebagai kepala eksekutif penyelenggaraan pemerintahan di gampong,

keuchik harus menjalankan pelaksanaan pemerintahannya sesuai dengan peraturan

gubernur. Tugas dan kewajiban keuchik sebagaiman yang diatur di dalam

peraturan gubernur, pada dasarnya bukanlah hal yang baru bagi keuchik. Namun

karena selama ini tugas dan fungsi tersebut ditangani oleh instansi berwenang

seperti membuat anggaran pembangunan gampong dilakukan oleh pemerintah

kecamatan, mendamaikan perkara dilakukan oleh pihak kepolisian, maka

terjadilah kecanggungan-kecanggungan dan bahkan tidak dilaksanakannya tigas

dan fungsi keuchik.

Dari keterangan yang diperoleh dari M.Jaka bahwa:

“Pelaksanaan tugas dan kewajiban keuchik agak sangat sulit sedikit, sebab membuat anggaran pembanguuan dan mendamaikan

49

49

perlu pihak-pihak kecamatan. Artinya bahwa pelaksanaan tugas

dan fungsi keuchik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong masih perlu mendapat bantuan dari

pemerintah kecamatan. (wawancara, Senin 24 Maret 2014). Dari pernyataan di atas jelas bahwa pelaksanaan kewajiban keuchik masih

mendapat kesulitan, karena masih rendahnya sumberdaya manusia sehingga

pelaksanaan tugas dan kewajiban keuchik selaku pemerintahan gampong masih

perlu pihak pemerintah kecamatan dalam memberikan bantuan atau bimbingan

agar proses pelaksanaan pemerintahan gampong dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah yang ada di gampong merupakan suatu organisasi yang ada di

pemerintah daerah dan wujud penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh

pemerintah gampong dan anggota tuha peut gampong dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satunya adalah masalah tugas

yang harus dilaksanakan pemerintahan gampong yaitu pemerataan suatu

pembangunan gampong agar berpengaruh terhadap aktvitas-ativitas warga

masyarakat, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan

gampong, sehigga bukan hanya tugas pemerintah gampong dalam pembangunan

infrastruktur fisik, tetapi seperti apa solusi yang diberikan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek-proyek pembangunan di suatu desa.

Dalam menjalankan Pemerintah gampong di Gampong Persiapan Peunaga

Baro penulis mengamati ketika mengadakan observasi, gejala yang nampak oleh

penulis adalah ketika proses kegiatan pelayanan kepada masyarakat berlangsung

lambat sehingga banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintahan

gampong dan keuchik. Dari hal tersebut memahami bahwa pelaksanaan tugas dan

kewajiban keuchik gampong Persiapan Peunaga Baro belum sepenuhnya berjalan

50

50

sebagaimana diatur di dalam peraturan gubernur, akan tetapi secara teknis

pemerintahan gampong telah siap melaksanakannya terutama keuchik gampong.

4.2.2 Kendala Keuchik Dalam dalam menyelenggarakan Pemerintahan

Gampong Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 di Gampong

Persiapan Peunaga Baro

Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang melaksanakan fungsi

kekuasaan eksekutif. Dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, Keuchik

diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. Adapun tugas dan

kewajiban tersebut diatur dalam peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2011

Tentang Pedoman penyelengaaraan pemerintahan gampong. Namun pelaksanaan

tugas dan kewajiban pemerintahan gampong tidak terlepas dari kendala dan

tantangan tersendiri. Begitupula dengan kendala yang dialami oleh Keuchik

Gampong Persiapan Peunaga, bahwa mengingat masih baru menjabat sebagai

keuchik tentu banyak sekali kendala dan rintangan, karena masih minimnya

pengalaman dalam menjalan tugas pemerintahan gampong.

Dalam hal ini penulis, mewancarai Almanudar, selaku keuchik Gampong

Persiapan Peunaga Baro, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya banyak kendala yang saya hadapi, sebab baru menjabat keuchik pasti ada kendala, apalagi sumber daya yang saya

miliki sangat minim. Pengalamanpun belum pernah”. (wawancara, Rabu 26 Maret 2014).

Kemudian wawancara dengan Syaifuddin, selaku Kaur Pemerintahan

mengatakan bahwa:

”Kalau menurut saya, kendala yang dialami keuchik ada, yang

namanya baru menjabat tetap ada. Misalnya saya beri contoh di dalam peraturan gubernur ada disebutkan tugas keuchik menyusun

dan mengajukan rancangan qanun gampong tentang APBG untuk dibahas dan ditetapkan bersama tuha peut. Sedangkan tuha peut

51

51

dan keuchik belum terlalu kompak dalam menjalankan tugas

masing, apalagi menyusun qanun APBG, perlu bantuan dari pihak kecamatan. Dalam menyusunan qanun APBG gampong mendapat

kendala karena kemampuan sumber daya manusia yang minim. (wawancara, Rabu 26 Maret 2014).

Hal yang Senada Juga diungkapkan oleh, Bakhtiar selaku Kaur hubungan masyarakat, mengatakan: “Memang ada kendala dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban keuchik, sebab baru saja menjabat sebagai keuchik. Kemudian kerja sama antara sesame aparat gampong belum terlalu berjalan. Itulah yang menjadi

penghambat yang sangat berat. (wawancara, Rabu 26 Maret 2014).

Kemudian menurut Samsudin selaku masyarakat, Gampong Persiapan

Peunaga Baro, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, keuchik kami di sini tentu saja ada kendala dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya, misalnya saja antara aparat gampong saja belum terlalu kompak. Kemudian sarana penunjang belum memadai seperti kantor desa dan hal-hal lain yang dianggap

perlu. Lagipula belum ada kegiatan yang berkaitan dengan gampong atau tugas dan kewajiban keuchik belum ada dampaknya

bagi gampong. Itu artinya keuchik masih mendapat kendala dalam melaksanakannya. (wawancara, Rabu 26 Maret 2014).

Berdasarkan pernyataan Samsudin, maka dibenarkan oleh Mahmud, selaku

masyarakat, mengatakan:

“Iya benar apa yang dikatakan Samsudi, kalau masalah kendala

tetap ada, karena bukan enak menjadi pemimpin gampong apalagi sangat sulit mengatur masyarakat perumahan Budha Tzu chi yang

banyak penduduknya. Nah kalau menurut saya Kendala yang paling berat adalah ketika melaksanakan kerja sama antara sesama aparat gampong. Misalnya keuchik dan Kaur maupun Sekdes

karena mereka belum terlalu menyatu dalam melaksanakan tugasnya. (wawancara, Rabu 26 Maret 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan gampong, keuchik mendapatkan

Kendala karena belum terlalu berpengalaman dalam menjalankan tugasnya serta

kurangnya kerja sama antara aparat gampong sehingga menyebabkan terjadinya

52

52

kendala dalam proses pelaksanaan tugas keuchik yaitu salah satunya adalam

menyusun qanun tetang APBG.

Penyelenggaraann pemerintahan gampong tidak terlepas dari peran

masyarakat dan seluruh aparat gampong, karena penyelenggaraan pemerintahan

yang dijalankan oleh keuchik perlunya kerja sama dengan seluruh aparat gampong

dan masyarakat. Apabila hal tersebut tidak ada, maka proses pelaksanaan tugas

dan kewajiban selalu akan mendapatkan kendala.

Kemudian pada kesempatan yang berbeda, Almunadar (Keuchik

gampong) memberikan penjelasan untuk kendala-kendala pelaksanaan tugas dan

fungsi pemerintah Gampong Persiapan Peunaga Baro khususnya keuchik yaitu,

selain belum adanya sarana tulis seperti komputer, yang sekarang ini dirasakan

menjadi kendala adalah belum adanya sekretariat atau kantor desa yang tetap,

karena gampong masih baru saja dimekarkan, sebagaimana penuturanya saat

diwawancarai berikut ini:

“Memang di gampong kami belum punya sekretariat, atau kantor desa mengingat masih baru pemekaran beberapa bulan. Hal itu tentu menjadi kendala bagi kami dalam menjalankan tugas

pemerintahan gampong”. (Wawancara, Rabu 26 Maret 2014).

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa keuchik tidak

mempunyai kantor karena masih belum dibangun oleh pemerintah mengingat

masih baru. Kemudian hal yang senada juga diungkapkan oleh Syaifuddin selaku

Kaur Pemerintahan mengatakan bahwa:

“Memang belum ada kantor desa, oleh karena itu menjadi kendala bagi kami dalam melaksanakan tugas pemerintahan gampong,

sebab menurut kami perlu adanya prasarana penunjang bagi pemerintahan gampong agar pelaksanaan tugas tidak ada kendala”. (Wawancara, Rabu 26 Maret 2014).

53

53

Lebih lanjut Almanudar, selaku keuchik mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana pemerintahan gampong belum terlalu

memadai misalnya kantor desa tidak ada. Kantornya hanya di rumah keuchik. Kalau alat-alat kantor seperti komputer dan printer ada, karena untuk proses pembuatan surat-surat. (Wawancara, Rabu

26 Maret 2014).

Dari sekian banyak kendala, sebagaimana dijelaskan di atas, hanya yang

paling mendasar adalah kendala sarana dan prasarana pemerintahan yang belum

memadai. Kemudian kendala lain adalah kapasitas sumber daya manusia aparatur

gampong yang merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan dan tidak bisa

ditawar-tawar lagi dalam rangka meningkatkan mutu kinerja aparat gampong,

karena tuntutan kapasitas tidak hanya dibutuhkan oleh individu pemegang dan

penyelenggara pemerintahan secara personal tetapi juga kolektifitas kelembagaan

baik meliputi institusi maupun kapasitas kebijakannya. Untuk lebih jelasnya apa

sasaran yang hendak dicapai dari membangun kapasitas, adalah upaya untuk

meningkatkan kemampuan ketrampilan menejemen dan Sumber Daya Manusia

sehingga mampu bersaing dalam percaturan global.

Dari uraian di atas bila dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam

intern pemerintah Gampong Persiapan Peunaga Baro, kiranya masih sangat

dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu kerja yang berkaitan dengan SDM

yang ada. Perlu diingat bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi pembangunan

kapasitas adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah

organisasi.

2. Kepemimpinan.

54

54

3. Reformasi Kelembagaan, reformasi ini menunjuk pengembangan iklim

dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasiitas

personal dan kelembagan menuju pada realisasi pada tujuan yang ingin

dicapai.

4. Pengakuan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.

Keempat hal tersebut di atas akan sangat berpengaruh terhadap

pembangunan kapasitas SDM yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja

yang optimal dan profesional serta mampu mengikuti perkembangan globalisasi.

Terkait dengan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi keuchik sebagaimana diuraikan di dalam peraturan Gubernur nomor 25

tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong, maka

Samsuar (Sekdes) menjelaskan bahwa:

“Selama ini yang menjadi kendala selain sarana dan prasarana seperti halnya alat tulis, tapi yang paling berat kendalanya adalah

sumber daya yang dimiliki keuchik. Selain hal tersebut yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban adalah

terkait dengan keterbatasan untuk menyusun Qanun serta program pembangunan gampong. (Wawancara, Rabu 26 Maret 2014).

Halnya yang sama juga diungkapkan oleh Lasmi (anggota tuha peut),

mengatakan bahwa:

“Menurut saya masalah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

tugas dan kewajiban keuchik ada kaitannya dengan kelancaran administrasi pada masing-masing perangkat khusunya berkaitan

dengan SDM masih meragukan karena memang keuchik maupun perangkat gampong masih kurang berkompeten dalam hal sumber daya manusia dalam pelaksanaan segala tugas yang diberikan.

(Wawancara, Rabu 26 Maret 2014).

55

55

Menurut Almanudar, selaku keuchik mengatakan bahwa:

“Jumlah pegawai telah mencukupi, tapi sumber daya aparatur

gampong tersebut belum siap melaksanakan tugasnya karena faktor sumber daya manusianya. Kualitas SDM yang dimiliki belum memadai. Hal ini terlihat banyak aparat gampong tidak melakukan

tugasnya sebagainya yang diatur dalam peraturan gubernur. (Wawancara, Rabu 26 Maret 2014).

Berdasarkan wawancara di atas, jelas bahwa pelaksanaan tugas dan

kewajiban memiliki kendala, karena dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia

yang dimiliki setiap invidu. Kendala yang dihadapi merupakan tolak ukur untuk

melihat kinerja pemerintahan gampong teruma keuchik yang terkait dengan

pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan gampong sebagaimana yang

diamanatkan di dalam peraturan gubernur nomo 25 tahun 2011 tentang pedoman

penyelenggaraan pemerintahan tentu ada kendala disetiap tugas dan kewajiban

yang dilaksanakan.

2.3 Pembahasan

4.3.1 Kesiapan Keuchik dalam dalam Menyelenggarakan Pemerintahan

Gampong menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 di Gampong

Persiapan Peunaga Baro

Gampong Persiapan Peunaga Baro merupakan salah satu Gampong di

Kecamatan Meureubo yang sekaligus sebagai gampong yang baru dimekarkan

dari Gampong Paya Peunaga, apabila dibandingkan dengan gampong-gampong

lain yang ada di Kecamatan Meureubo, Gampong Persiapan Peunaga Baro secara

hukum masih berjalan beberapa bulan, tentu pemerintahannya masih lambat

dalam menjalankan roda pemerintahan.

56

56

Pemerintahan Gampong Persiapan Peunaga Baro, khususnya keuchik tentu

memiliki tugas dan kewajiban dalam dalam menyelenggarakan pemerintahan

gampong, karena keuchik sudah diberikan tanggung jawab yang diatur dalam

undang-undang maupun peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2011 tentang

pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong tentu perlu persiapan

dari keuchik agar tugas dan kewajiban terlaksana sebagaimana mestinya. Meski

secara sumber daya keuchik tidak mampu untuk melaksanakan, namun keuchik

harus siap karena telah dipilih oleh masyarakat yang otomatis sudah ada tanggung

jawab. Dalam kesiapannya tentu keuchik sendiri memiliki masalah yang serius

yang perlu disikapi oleh masyarakat maupun pemerintahan tingkat atas.

Pelaksanaan tugas keuchik sebagaimana yang diamanatkan di dalam

peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2011, tentu sangat banyak salah satunya

adalah menyusun dan mengajukan rancangan qanun gampong tentang APBG

untuk dibahas dan ditetapkan bersama anggota tuha peut. Adapun tugas yang lain

yang perlu dilaksanakan tentu banyak persiapan keuchik terutama persiapan

kemampuan keuchik dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diembankan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan

kewajiban keuchik tidak banyak persiapan sehingga secara administratif keuc hik

belum siap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun

atau peraturan gubernur. Dari segi sumber daya atau tingkat pengetahuan keuchik

terhadap peraturan gubernur membuktikan bahwa keuchik tidak memahami isi

peraturan gubernur tersebut.

57

57

Kemudian pelaksanaan tugas dan kewajiban keuchik di Gampong

Persiapan Peunaga Baro belum sepenuhnya dijalankan oleh keuchik dan aparat

gampong seperti Sekdes, tuha peut dan kepala urusan (KAUR). Hal ini

disebabkan oleh jabatan-jabatan yang diberikan kepada aparat gampong tidak

dilaksanakan dengan baik, sebab aparat gampong tersebut memiliki pekerjaan

lain, sehingga ketika diadakan rapat oleh keuchik pada siang hari aparat gampong

tidak bisa hadir. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kesiapan khusus oleh

keuchik dan aparat pemerintahannya.

Secara keseluruhan keuchik belum memiliki persiapan khusus terutama

masalah pemahaman tentang tugas yang mesti dilaksanakan. Oleh sebab itu

jabatan yang diberikan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Walaupun secara

pribadi tidak siap, namun secara administratif, keuchik seharusnya siap

melaksanakan tugas dan kewajiban. Keuchik mengalami kesulitan dalam tugas

dan kewajiban yang tertera dalam peraturan gubernur seperti membuat anggaran

pembangunan dan menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di dalam

masyarakat.

Berbagai usaha dari pemerintah gampong sehubungan dengan

penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam rangka untuk menyempurnaan

lembaga pemerintahan gampong telah menempatkan keuchik dalam posisi yang

penting dan luas. Penting, karena ikut menentukan maju mundurnya masyarakat

di gampongnya, dan luas, karena menangani hampir semua segi kehidupan

masyarakat gampong. Kedudukannya adalah sebagai wakil pemerintah, sebagai

58

58

pemimpin yang paling bawah yang melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan

negara.

Tugas untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan

merupakan tugas baru bagi keuchik Gampong Persiapan Peunaga Baro.

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa keuchik belum terbiasa dengan

pekerjaan administrasi, berkantor, membuat program gampong dan sebagainya.

Dalam melaksanakan tugasnya, keuchik masih kaku dalam melaksanakan tugas-

tugas mereka yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas meskipun keuchik

telah memperoleh bantuan dari pemerintah berupa alat-alat penunjang

administrasi, namun ada yang belum pernah gunakan.

4.3.2 Kendala Keuchik Dalam dalam menyelenggarakan Pemerintahan

Gampong Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 di Gampong

Persiapan Peunaga Baro

Pelaksanaan pemerintahan gampong yang dilaksanakan oleh keuchik

Gampong Persiapan Peunaga Baro dalam hal menciptakan perubahan yang

mendorong terhadap kemajuan gampong. Kesiapan untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban keuchik di Gampong Persiapan Peunaga Baro sebagaimana diatur di

dalam peraturan gubernur Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman

penyelenggaraan pemerintahan, masih terdapat kendala. Kendala tersebut

disebabkan oleh pengalaman dan pengetahun keuchik tentang pelaksanaan

pemerintahan gampong masih minim.

Kemudian kendala lainnya adalah sangat minimnya program-program

kerja pemerintah gampong yang terkait dengan tugas dan kewajiban keuchik,

seperti meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan

59

59

kesejahteraan masyarakat, membina kehidupan masyarakat gampong dan

mengkordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif. Artinya keuchik

belum mampu melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dalam peraturan

gubernur secara keseluruhan.

Dari yang dijelaskan di atas, pemerintah Gampong Persiapan Peunaga

Baro terutama keuchik, masih terdapat sisi yang menjadi kelemahan dalam

pelaksanaan roda kepemerintahan selama ini yaitu masih kakunya keuchik dalam

menjalankan tugas-tugas pemerintahan gampong seperti pelaksanaan administrasi

gampong dan perencanaan pembangunan gampong. Apalagi bila dikaitkan dengan

pelaksanaan tugas dan kewajiban keuchik yang harus didukung dengan sumber

daya manusia yang memadai. Dalam hal ini kemampuan aparatur pemerintah

Gampong Persiapan Peunaga Baro yang cerdas dan profesional, maupun potensi

sumber daya alam yang ada dalam hal ini sektor sektor lain yang dapat dijadikan

sebagai pendapatan gampong. Titik-titik kelemahan pemerintah Gampong

Persiapan Peunaga Baro dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab adalah

terletak pada rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang ada (perangkat)

serta rendahnya potensi alam sebagai pendapatan asli gampong.

Masalah utama yang terjadi di Gampong Persiapan Peunaga Baro ialah

bukan semata-mata kekurangan sumber daya khususnya keuangan. Akan tetapi,

masalah yang terjadi ialah pengelolaan keuangan itu sendiri. Ketidakmampuan

pengelolaan ini menjadi jelas manakala kita melihat kenyataan bahwa masih

minimnya pembangunan infrastruktur desa, karena proses pengelolaan

60

60

keuangannya untuk pembangunan gampong masih kurang maksimal dalam

pengelolaannya.

Kinerja pemerintah gampong adalah gambaran proses dan pencapaian

hasil suatu kegiatan program/kebijakan pemerintah gampong dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya dalam pembangunan infrastruktur. Maka hal ini banyak

ini terdapat indikator dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewajiban

keuchik Gampong Peunaga Baro di antaranya adalah produktivitas, responsivitas,

responsibilitas, dan akuntabilitas.

61

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, keuchik Gampong

Persiapan Peunaga Baro, belum siap untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25

tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan Gampong,

seperti menjalankan administrasi gampong dan pembangunan gampong.

Oleh karena itu keuchik belum siap menerima tugas semacam itu. Keuchik

belum terbiasa dengan pekerjaan administrasi, berkantor, membuat

program gampong dan sebagainya.

2. Selama menjalankan pemerintahan gampong, keuchik mengalami banyak

kendala yang dihadapi yaitu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki

keuchik dalam mengelola keuangan, perencanaan pembangunan dan

pelaksanaan administratif gampong. Tugas dan kewajiban yang

dilaksanakan oleh keuchik sebagaimana yang diamanatkan dalam

peraturan gubernur tentu ada kendala, mengingat masih baru menjabat

sebagai keuchik tentu pelaksanaan tugas masih kurang maksimal.

Walaupun alat-alat penunjang administrasi gampong seperti komputer,

namun belum terlalu bisa menggunakannya untuk membuat surat-surat dan

dokumen-dokumen gampong.

62

62

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan alternatif

pemecahan masalah dengan memberikan beberapa saran diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Masalah tugas dan kewajiban Keuchik dan aparat gampong sebaiknya

dapat diperbaiki dengan merujuk kepada Peraturan Gubernur nomor 25

tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan

gampong. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi bagi Gampong Persiapan

Peunaga Baro agar dapat memperbaiki kinerja pemerintahan gampong

agar lebih profesional dan memberikan pelayanan yang baik bagi

masyarakat.

2. Hendaknya untuk keuchik diberikan pemahaman tentang tugas dan kewajiban

yang harus dilaksanakan agar gampong yang beru dimekarkan bisa dijalankan

dengan baik oleh keuchik. Kemudian sebaiknya perlu pelatihan-pelatiahan,

pembinanan keuchik beserta aparat gampong guna meningkatkan SDM

yang ada di gampong pemekaran. SDM merupakan salah satu pendorong

untuk mendorong kemajuan gampong sehingga pelaksanaan tugas dan

kewajiban keuchik tidak ada lagi hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Sengketa Konstitusional Lembaga Negara, Konstitusi Press, Jakarta.

B. Miles Matthew dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.

Bakor Cipasera. 2005. Menuju Kota Cipasera, Copyright Proposal Tangsel.

Chaplin. 2002, Manajemen Kualitas, Gramedia, Jakarta.

Dedy Sumardi. 2009. Aceh Madani Dalam Wacana, Format Ideal Imlementasi Syariat Islam di Aceh, Aceh Justice Resource Centre, Banda Aceh.

DJuned, T. M. 2003. Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh, Yayasan

Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta.

Djuned. T. Dkk. 2002. Inventarisir Hukum Adat dan Adat Aceh, Laporan

Penelitian, Fakultas Hukum UNSYIAH dan Pemerintah Daerah P rovinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalyono. 2005. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya.

CV.Rajawali, Jakarta. Eliarnida. 2013. Analisis Peran Keuchik dalam mengimplementasikan tugas dan

kewajiban (Studi Gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi

Negara, FISIP-UTU. Meulaboh. Hamalik, Oemar. 2008. Teknik mengukur dan Strategi Meningkatkan kepuasan

pelanggan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Herudjati Purwoko, 2004. dkk, Desentralisasi Dalam perspektif Lokal, Salatiga Pustaka Percik, Jakarta.

Hilman, Hadikusuma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia, Mandar Maju, bandung.

Iqbal, Hasan, 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,

Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Koentjaraningrat. 2004. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta:

Gramedia. Kushandayani, 2001. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar

Maju. Bandung.

Linton, Ralph. 2004. Studi Of Man. Terjemahan Firmansya, CV Jemmars.

Bandung.

M. Puteh, Jakfar. 2012. Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh. Grafindo Litera Media. Jakarta.

Marwati, 2013. Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Keuchik dalam Mewujudkan Pembangunan Gampong” (Studi di Gampong Lhok Timon

Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Skripsi Mahasiswa Jurusan Admnistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Alue Peunyareng. Meulaboh.

Moleong, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Moh, Nasir. 2005. Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.

Slameto, 2010. Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku,

PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta,

Bandung.

Suyanto, Bagong & Sutinah. 2006. Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Ed. Pertama. Cet. Kedua. Kencana. Jakarta.

Soehartono, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial. PT. Remaja Rosdakarya.

Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2002. Hukum adat Indonesia, PT Raja Grafindi Persada,

Jakarta. Syaukani, Ahmad dan A. Ahsin Thohari. 2004. Dasar-dasar Politik Hukum, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusdi Sufi, dkk, 2002, Adat Istiadat Masyarakat Aceh, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam

Provinsi Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman umum penyelenggaran pemerintahan gampong.