kementerian dalam negeri -...

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan atau perluasan lapangan kerja, terutama di wilayah perdesaan. Melalui program ini dirumuskan kembali mekanisme percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi. Disamping itu, program ini juga bertujuan agar kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat; terutama masyarakat miskin di perdesaan, dapat ditumbuh‐ kembangkan melalui proses pembangunan yang berlangsung secara partisipatif.

Dalam implementasi program yang berbasis masyarakat ini, Kecamatan ditempatkan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dalam interaksi antar lintas desa. Selanjutnya memberikan posisi kepada masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan serta pelaku utama pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, selalu diutamakan nilai‐nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif serta digunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik lokal, sosial, budaya dan geografis setempat.

Pada tahun 2009, skala dan cakupan pelaksanaan program telah diperluas dan diarahkan oleh Pemerintah untuk dapat menjangkau 3.905 wilayah kecamatan di 342 Kabupaten yang tersebar di 32 Provinsi di seluruh Indonesia. Skala dan cakupan wilayah penanganan pada tahun 2009 telah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat, dibandingkan dengan cakupan wilayah penanganan pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan serta untuk meningkatkan kesejahteraan maupun kualitas sumber daya masyarakat di wilayah perdesaan dari waktu ke waktu.

Untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009, pemerintah telah menganggarkan serta mengalokasikan dana sebesar Rp 6.323.957.500.000 yang bersumber dari Dana Urusan Bersama DUB, APBN dan partisipasi daerah melalui APBD dalam bentuk Dana Daerah Untuk Program Bersama yang disingkat dengan DDUPB.

Pengelolaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun 2009, dilakukan oleh pihak pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi Provinsi dan urusan Bersama Kabupaten serta melibatkan pihak swasta sebagai konsultan nasional, tenaga ahli regional dan fasilitator kabupaten, kecamatan serta mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan implementasinya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri adalah bertindak sebagai institusi pengelola (Executing Agency); dan berperan sebagai Sekretariat Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan Pusat dan dibantu oleh jasa konsultan dan tenaga ahli yang bergabung dalam tim Konsultan Manajemen Nasional, KMN/NMC, yang berkedudukan di Jakarta.

Untuk pengelolaan di level Regional disediakan jasa konsultan yang disebut dengan Regional Management Consultant (RMC) atau Konsultan Manajemen Regional, yang meliputi 6 RMC berkedudukan di Jakarta, untuk mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan di 6 wilayah kerja regional masing‐masing; dengan membawahi beberapa Provinsi yang dikoordinasi oleh Kantor Koordinator Wilayah Provinsi. Selain itu, di setiap Kabupaten dan Kecamatan sasaran disediakan tenaga fasilitator untuk mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program, yang pengelolaannya berada di bawah Satker Provinsi melalui sumber pendanaan dekonsentrasi.

Pada tahun 2009, jumlah fasilitator khusus untuk menangani PNPM Mandiri Perdesaan reguler; dari level Kabupaten hingga Kecamatan, yang telah diterjunkan ke masyarakat adalah sebanyak 11.059 orang. Sedangkan jumlah seluruh konsultan dan fasilitator termasuk fasilitator untuk program Pola Khusus Respek Papua dan Papua Barat, R2PN‐Pulau Nias serta Program‐program pendukung lainnya, telah mencapai 11.588 orang. Selain itu, di level Desa telah berhasil diorganisasikan dan digerakkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), yang jumlahnya telah mencapai sekitar 100.400 orang.

Hasil akhir yang cukup membanggakan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan selama tahun 2009, adalah indikasi bahwa program ini telah mampu menggerakkan serta mengorganisasikan masyarakat dalam jumlah mendekati sekitar 19 juta orang; untuk berpartisipasi dan terlibat dalam keseluruhan proses kegiatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 juta orang lebih adalah merupakan kategori warga/masyarakat miskin atau proporsinya sekitar 53%. Dan hampir sekitar 9,3 juta orang yang berpartisipasi atau sekitar 49%, merupakan pihak/kaum perempuan.

Sebagai penutup, dalam kesempatan ini kami sebagai pelaksana yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses implementasi program; mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak dan pelaku yang terlibat, baik dari berbagai tingkatan pemerintahan, masyarakat, pihak swasta maupun pihak‐pihak lembaga lainnya yang telah memberikan berbagai dukungan pemikiran, pendanaan maupun keahlian dalam pelaksanaan program selama ini. Semoga apa yang telah disumbangkan dan dikontribusikan dalam mencapai keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan, dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umum masyarakat di perdesaan dan khususnya untuk warga miskin secara berkelanjutan.

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEMENDAGRI

AYIP MUFLICH

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan 2009 ini merupakan laporan akhir tentang kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan selama perioda tahun 2009. Dalam laporan tahun 2009 ini, secara normatif seharusnya memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan program sampai dengan status data pada akhir bulan Desember 2009. Namun dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah, yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.05/2010, bahwa untuk kegiatan nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan DIPA Tahun Anggaran 2009 dapat diluncurkan pelaksanaannya sampai dengan akhir April 2010. Sehingga berdasarkan kebijakan tersebut, pelaporan pelaksanaan untuk laporan tahunan 2009 ini adalah dengan menggunakan informasi yang bersumber pada status data sampai dengan akhir Maret 2010.

Secara umum, materi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2009 ini adalah merupakan rangkuman informasi, analisis serta evaluasi tentang proses dan perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan melalui komponen‐komponen kegiatannya dalam rentang waktu sejak dari awal Januari 2009 sampai dengan akhir Maret 2010. Secara lebih sistematis, substansi yang disajikan dalam laporan dikelompokkan dan disusun dalam 4 (empat) bagian/topik utama; yaitu mencakup: Pendahuluan, Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan, Pengendalian dan Kinerja Pelaksanaan 2009, serta Tantangan dan Potensi. Melalui pengelompokan dan susunan topik tersebut, diharapkan seluruh proses yang terjadi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009 dapat terinformasikan secara menyeluruh dan komprehensif kepada seluruh stakeholder terkait maupun kepada masyarakat luas. Sehingga terbangun pemahaman masyarakat terhadap esensi dilaksanakannya program ini secara nasional, termasuk keberhasilan maupun kendala‐kendala yang dihadapi, dan selanjutnya dapat memberikan dukungan secara positif dan berkelanjutan dalam tahun‐tahun mendatang.

Tidak seluruh fenomena dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di 32 (tiga puluh dua) Provinsi yang ada dapat diakomodasi secara sempurna dalam Laporan Tahunan ini. Sehingga kemungkinan ada beberapa hal maupun permasalahan spesifik yang terjadi di wilayah sasaran, perlu untuk diobservasi dan dipetakan lebih lanjut dalam penugasan maupun pelaporan ke depan. Untuk selanjutnya hasil‐hasil yang tertuang dalam laporan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai landasan kesempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian hasil yang optimal untuk kepentingan bersama pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Semoga Laporan Tahunan 2009 ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, sebagai salah satu acuan utama untuk mengoptimalkan kegiatan implementasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan di seluruh wilayah sasaran. Selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi dan landasan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan lebih lanjut di tahun 2010.

DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

DITJEN PMD ‐ KEMENDAGRI

Drs. ARWAN E.SURBAKTI, M.Si

PNPM MANDIRI PERDESAAN

LAPORAN TAHUNAN 2009 i P a

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Latar Belakang PNPM Mandiri Perdesaan

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka oleh pemerintah diluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Melalui program ini dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh‐kembangkan. Sehingga masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan, yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998, beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi maupun Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di Perkotaan, serta program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, daerah pasca bencana maupun daerah konflik. Mulai tahun 2008, PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat‐pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga lebih diprioritaskan pada desa‐ desa tertinggal.

Tujuan yang ingin dicapai dalam program; pertama adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Kedua, adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan; ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, Ketiga, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. Keempat, adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro‐poor). Tujuan kelima adalah meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya‐upaya penanggulangan kemiskinan. Keenam, adalah untuk meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi


LAPORAN TAHUNAN 2009 iiP a

kemiskinan di wilayahnya. Ketujuh, adalah untuk meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. Kedelapan, adalah meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam implementasi program yang berbasis masyarakat ini, Kecamatan ditempatkan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program. Selanjutnya memberikan posisi kepada masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan serta pelaku utama pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, selalu mengutamakan nilai‐nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif serta menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis setempat.

Visi jangka panjang yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perdesaan, adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di wilayah perdesaan. Kesejahteraan diartikan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan kemandirian diterjemahkan sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan diri dalam memobilisasi sumber daya yang tersedia di lingkungannya, kemampuan untuk mengakses sumber daya yang berada di luar lingkungannya dan mengelola seluruh sumber daya tersebut untuk menyelesaikan persoalan‐persoalan kemiskinan yang ada.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan, dalam tataran waktu jangka menengah s/d tahun 2015, adalah untuk membantu dan memfasilitasi upaya‐upaya:

(a) Mengembangkan kapasitas/kemampuan masyarakat dan kelembagaan‐kelembagaan masyarakat yang ada di dalamnya.

(b) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.

(c) Penguatan peran dan fungsi‐fungsi Pemerintah Daerah.

(d) Meningkatkan prasarana dasar sosial‐ekonomi masyarakat.

(e) Memperluas jaringan kerja untuk kemitraan pembangunan.

Misi tersebut di atas merupakan penerjemahan dari Visi yang telah ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dalam batasan kerangka waktu tertentu untuk perioda 5 ‐ 6 tahun, sampai dengan tahun 2015, dan diharapkan dapat direalisasikan secara konsisten dan bertahap dalam perioda waktu tersebut. Misi ini dapat ditinjau dan dievaluasi kembali setiap jangka waktu paling lama 2 s/d 3 tahun, serta dapat dirubah atau disempurnakan jika kondisi lingkungan mendorong atau menghendaki dilakukannya perubahan terhadap misi tersebut karena kemungkinannya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi.

2. Skala dan Cakupan Program Tahun 2009

Skala dan cakupan program untuk tahun 2009, diarahkan oleh Pemerintah kepada 3.905 kecamatan di 342 Kabupaten yang tersebar di 30 Provinsi. Cakupan wilayah penanganan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 75% dari cakupan wilayah penanganan tahun 2008.


LAPORAN TAHUNAN 2009 iiiP a

Perkembangan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan

Cakupan Wilayah Level Pemerintahan 1998 – 2003 2004 ‐ 2008 2009

Total s/d tahun 2009

Provinsi 32 30 30 32 Kabupaten 348 335 342 348 Kecamatan 2.668 2.230 3.905 3.905

Desa 42.319 34.032 50.201 50.201

Untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 6.323.957.500.000 yang bersumber dari APBN dan partisipasi daerah melalui APBD dalam bentuk Dana Daerah Untuk Program Bersama disingkat DDUPB. Adapun alokasi dana dari APBN bersumber dari Rupiah Murni dan dari Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk Loan. Jumlah Alokasi dana tersebut di luar program Pola Khusus Respek Papua dan Papua Barat, R2PN ‐ Pulau Nias serta Program‐program pendukung lainnya.

Jumlah Anggaran dan Sumber Dana PNPMMandiri Perdesaan tahun 2009

3. Manajemen dan Pengorganisasian Pelaksanaan Tahun 2009

Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk pelaksanaan tahun 2009, dikelola oleh pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta sebagai konsultan, tenaga ahli dan fasilitator serta mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan implementasinya. Pada level Nasional/Pusat, sebagai institusi pengelola (Executing Agency) adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri; yang berperan sebagai Sekretariat Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan Pusat. Selain itu, di level pusat dibentuk Tim Pengendali yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra). Disamping itu pada level pusat juga disediakan jasa konsultan dan tenaga ahli yang dinamakan dengan Konsultan Manajemen Nasional (KMN/NMC).

Untuk level Regional disediakan jasa konsultan yang disebut dengan Regional Management Consultant (RMC) atau Konsultan Manajemen Regional, yang dibagi menjadi 6 wilayah kerja regional meliputi regional‐1 sampai dengan regional‐6 dengan masing‐ masing membawahi beberapa Provinsi. Di setiap tingkatan Provinsi, dibentuk Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi yang diposisikan/dilekatkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Provinsi atau lembaga lain yang

Alokasi Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009 (dalam Rupiah)

Sumber Dana APBN Jumlah Keseluruhan

Sumber Dana APBD Rupiah Murni Pinjaman/Loan

6.323.957.500.000 1.285.987.500.000 3.800.603.572.000 1.237.366.428.000


LAPORAN TAHUNAN 2009 ivP a

bertanggung jawab dalam urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi. Satker Provinsi dimaksud, selain sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi, juga sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi untuk pengadaan Fasilitator Kabupaten serta Fasilitator Kecamatan. Dalam rangka mendukung implementasi kegiatan pada level Provinsi, dibentuk unit konsultan dan tenaga ahli yang dikoordinasi oleh seorang Koordinator Provinsi (Korprov); yang direkrut oleh masing masing Regional Management Consultant (RMC).

Di tingkat Kabupaten juga dibentuk Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan; dimana seluruh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kabupaten serta dana pendukung berupa Dana Operasional Kegiatan (DOK) ditempatkan pada DIPA Tugas Pembantuan (TP). Guna menjalankan kegiatan teknis di lapangan, pada level Kabupaten ditempatkan tenaga Fasilitator Kabupaten sebanyak 3 orang per kabupaten meliputi Fasilitator (Pemberdayaan) Kabupaten, Fasilitator Teknik Kabupaten dan Fasilitator Keuangan Kabupaten.

Pada level Kecamatan, untuk masing‐masing kecamatan, diinisiasi dan dikembangkan organisasi kerja masyarakat yang disebut dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); yang berdasarkan mekanisme Musyawarah Antar Desa (MAD), memilih dan menetapkan antara lain: Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pemeriksa UPK (BP‐UPK), Tim Verifikasi dan Pendamping Lokal, yang seluruhnya berasal dari unsur Masyarakat. Di level Kecamatan selain Camat sebagai penanggung jawab pembinaan kegiatan, juga dibentuk Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) yang berasal dari unsur pemerintah di level kecamatan. Untuk melakukan fasilitasi terhadap implementasi kegiatan di tingkat Kecamatan dan Desa, maka pada setiap Kecamatan ditempatkan 2 orang fasilitator; masing‐masing sebagai Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik (dengan latar belakang Khusus berpendidikan Teknik Sipil). Pada level Desa, selain Kepala Desa sebagai penanggung jawab pembinaan kegiatan di desa, dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Tim Khusus yang berfungsi untuk memantau seluruh tahapan kegiatan di tingkat Desa.

Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten, terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Sebagai pelaksana tugas Dekonsentrasi, pemerintah Provinsi melalui Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi, berperan melaksanakan rekrutmen dan menanda‐tangani kontrak kerja terhadap Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan berdasarkan Standard Operating and Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Satker PNPM Mandiri Perdesaan Pusat. Selain itu pemerintah Provinsi juga wajib menganggarkan dana pembinaan minimal 1% dari pagu dana PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, bertindak sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK); berdasarkan aturan‐aturan dan pedoman kerja serta petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang ditetapkan oleh Satker PNPM Mandiri Pusat. Selain


LAPORAN TAHUNAN 2009 vP a

berpartisipasi menyediakan dana BLM, sesuai dengan kemampuan kapasitas Fiskal masing masing daerah yang disebut Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB), pemerintah Kabupaten juga wajib menyediakan Dana Pembinaan; minimal 5% dari jumlah BLM yang dialokasikan di masing‐masing Kabupaten.

Dalam kerangka melakukan bimbingan teknis dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip‐prinsip program serta sebagai pihak yang mengemban amanat pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan implementasi kegiatan, PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan bantuan teknis konsultan dan fasilitator, mulai dari level Nasional, Regional, Provinsi, Kabupaten serta Kecamatan. Simultan dengan bertambahnya jumlah lokasi kegiatan serta meningkatnya jumlah dana yang beredar di masyarakat, maka kebutuhan akan tenaga fasilitator juga meningkat.

Pada tahun 2009 jumlah kebutuhan fasilitator khusus untuk PNPM Mandiri Perdesaan dari level Kabupaten hingga Kecamatan, sebanyak 11.059 orang. Sedangkan kebutuhan seluruh konsultan dan fasilitator termasuk fasilitator untuk program Pola Khusus Respek Papua dan Papua Barat, R2PN‐Pulau Nias serta Program‐program pendukung lainnya, mencapai 11.588 orang.

Selain itu pada level Kecamatan juga ditetapkan seorang Pendamping Lokal, yang jumlahnya mencapai 3.905 orang; dan di level Desa juga ditetapkan minimal 2 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), yang jumlahnya mencapai 100.402 orang.

4. Komponen dan Lingkup Kegiatan Program tahun 2009

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun 2009, secara keseluruhan mencakup beberapa komponen dan lingkup kegiatan yang secara simultan dan bersamaan telah dimplementasikan dalam perioda tahun ini. Secara terinci, komponen dan lingkup kegiatan program tersebut dapat diindikasikan dan diuraikan sebagai berikut:

(1) Komponen Utama program, yang merupakan fokus dan sasaran pokok PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi lingkup‐lingkup kegiatan berikut:

• Kegiatan Reguler PNPM, yang merupakan kegiatan PNPM Mandiri dengan menggunakan pola dan ketentuan normal, sesuai standar yang ada, serta bersifat repetitif. Kegiatan ini dilaksanakan di 342 Kabupaten yang berada di 30 Provinsi, kecuali Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan jumlah kecamatan mencapai 3.905 Kecamatan.

• Kegiatan PNPM RESPEK, yang merupakan kegiatan PNPM Mandiri dengan menggunakan pola dan ketentuan khusus dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di 28 Kabupaten yang mencakup 436 Distrik (sebutan kecamatan di Papua).

(2) Komponen Pendukung program, yang merupakan kegiatan PNPM Mandiri dengan menggunakan pola dan ketentuan spesifik, sesuai dengan kebutuhan dan sasaran tertentu, serta umumnya bersifat pilot atau upaya untuk mendukung kondisi tanggap‐darurat, rehabilitasi maupun revitalisasi. Lingkup kegiatannya meliputi:


LAPORAN TAHUNAN 2009 viP a

• Kegiatan Pilot PNPM Generasi, yang merupakan kegiatan PNPM Mandiri untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama generasi muda, melalui upaya peningkatan kesehatan balita, ibu dan anak serta perbaikan pendidikan dasar. Pelaksanaan PNPM Generasi dengan menggunakan pola dan ketentuan spesifik, sesuai standar khusus yang ditetapkan untuk kebutuhan Generasi Sehat dan Cerdas (PTO‐Generasi), serta bersifat repetitif. Kegiatan ini dilaksanakan di 21 Kabupaten yang berada di 5 Provinsi, dengan jumlah kecamatan mencapai 164 Kecamatan.

• Kegiatan Pilot SADI, merupakan kegiatan agribisnis perdesaan untuk bidang pertanian yang mencakup 4 Provinsi, 10 Kabupaten dan 24 Kecamatan.

• Kegiatan Khusus PNPM R2PN, merupakan kegiatan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca‐bencana khusus untuk Pulau Nias yang mencakup 2 Kabupaten (Nias dan Nias Selatan) serta 5 Kecamatan.

• Kegiatan Khusus PNPM Pasca‐Bencana, merupakan kegiatan spesifik yang ditujukan untuk memberikan dukungan kepada wilayah‐wilayah yang terkena bencana; dimana meliputi 1 Kabupaten dan 16 Kecamatan.

• Kegiatan Pilot P2SPP, merupakan kegiatan yang bersifat uji‐coba untuk mendukung dan mengembangkan pembangunan dan perencanaan partisipatif di tingkat Desa dan Daerah Kabupaten; dimana meliputi wilayah pilot di 10 Kabupaten dalam wilayah 8 Provinsi.

5. Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009

5.1 Kegiatan Reguler PNPM

Dari sebanyak 3.905 Kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009, sejumlah 1.612 Kecamatan merupakan kecamatan baru yang untuk pertama kali mendapatkan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009 ini. Sedangkan sebanyak 2.293 Kecamatan, merupakan kecamatan lama yang telah terlibat PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2008 atau tahun‐tahun sebelumnya.

Rencana kegiatan masyarakat yang dihasilkan dari proses penggalian gagasan di tingkat Dusun dan RT serta dari Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), diputuskan dalam Musyawarah Desa Perencanaan (MD‐Perencanaan) dan dituangkan ke dalam Dokumen Usulan Kegiatan Masyarakat. Untuk selanjutnya dokumen ini dibahas di forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan dan ditetapkan urutan prioritasnya (bagi usulan yang mendapat prioritas untuk didanai). Dan kemudian usulan prioritas tersebut akan dilengkapi/disusun dengan Desain dan RAB yang diperlukan, untuk ditetapkan pendanaannya dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Pendanaan.

Berdasarkan hasil‐hasil proses kegiatan tersebut di atas, secara menyeluruh dalam skala nasional, teridentifikasi bahwa jumlah usulan masyarakat mencapai 70.006 usulan. Usulan‐usulan tersebut terdiri dari 24.145 berasal dari jenis usulan campuran/umum dan 42.263 usulan khusus berasal dari pihak perempuan. Secara prosentase proporsinya


LAPORAN TAHUNAN 2009 vii P a

adalah sekitar 63,6% berbanding 36,4%, dimana usulan yang berasal dari pihak perempuan porsinya lebih besar daripada usulan campuran.

Usulan‐usulan masyarakat dimaksud diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori berdasarkan jenis kegiatannya, yang meliputi: (i) jumlah usulan untuk Kegiatan Prasarana Umum sebanyak 29.602 usulan atau sekitar 42,3% dari total usulan, (ii) jumlah usulan untuk Kegiatan Pendidikan sebanyak 7.710 usulan atau dengan proporsi sekitar 11%, (iii) jumlah usulan untuk Kegiatan Kesehatan sebanyak 3.643 usulan atau sekitar 5,2% dari total usulan, dan (iv) jumlah usulan Kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) serta Peningkatan Kapasitas UEP adalah sebanyak 29.051 usulan atau sekitar 41,5% dari total usulan.

Sedangkan untuk jumlah pemanfaat dari setiap kegiatan yang tercatat melalui hasil proses Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan, sesuai Surat Penetapan Camat (SPC) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009, komposisinya meliputi: (1) jumlah pemanfaat untuk Kegiatan Prasarana Umum adalah diperkirakan sebanyak 28.348.247 orang atau sekitar 83,8% dari total pemanfaat , (2) jumlah pemanfaat Kegiatan Pendidikan adalah diperkirakan sebanyak 1.708.357 orang atau sekitar 5% dari seluruh pemanfaat, (3) jumlah pemanfaat Kegiatan Kesehatan adalah diperkirakan sebanyak 2.600.365 orang atau sekitar 7,7% dari total pemanfaat, dan (4) jumlah pemanfaat Kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) serta Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah diperkirakan sebanyak 1.158.781 orang atau sekitar 3,4% dari jumlah keseluruhan pemanfaat.

Pencairan dana BLM untuk tahun 2009 di 3.905 kecamatan adalah sebesar Rp. 6.284.043.410.000, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp. 5.012.291.110.000 atau dengan proporsi sekitar 79,26% dan dana APBD dengan proporsi sekitar 20,11% atau ekivalen dengan Rp. 1.271.752.300.000. Sehingga secara keseluruhan pencairan dana BLM adalah sekitar 99,37% dari total pagu dana yang tersedia, yaitu sebesar Rp. 6.323.957.500.000, dimana pagu dana APBN adalah sebesar Rp. 5.037.970.000.000 dan dana APBD sebesar Rp. 1.285.987.500.000.

Progres pencairan Dana Operasional Kegiatan (DOK) di 3.905 kecamatan pada tahun 2009, dapat diindikasikan bahwa untuk pencairan DOK Perencanaan adalah sebesar Rp. 269.482.658.600 atau sekitar 98,71% dari total pagu DOK tersebut yang sebesar Rp. 273.018.200,000. Sedangkan untuk pencairan DOK Pelatihan adalah sebesar Rp. 107.916.775.000 atau 99,68% dari total pagu DOK tersebut yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 108,259,100,000. Secara keseluruhan, jumlah pencairan DOK untuk Perencanaan dan Pelatihan adalah sebesar Rp. 377.399.433.600 atau sekitar 98,98% dari jumlah keseluruhan pagu DOK dimaksud, yang besarannya adalah Rp. 381.277.300.000.

Berdasarkan data hasil catatan rencana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009 yang tertuang di dalam dokumen‐dokumen SPC, bahwa penyaluran dana BLM yang telah dilakukan s/d akhir bulan Maret 2010 adalah sebesar Rp. 5.873.253.332.224 atau sekitar 93,5% dari jumlah dana BLM yang telah dicairkan sebesar Rp 6.284.043.410.000. Penyaluran dana BLM tersebut direncanakan akan digunakan untuk kegiatan‐kegiatan: (i) Prasarana Umum sebesar Rp. 3.868.512.322.294 atau 65,87% dari jumlah BLM yang


LAPORAN TAHUNAN 2009 viii P a

disalurkan, (ii) Pendidikan sebesar Rp. 746.214.241.600 atau sekitar 12,71%, (iii) Kesehatan sebesar Rp. 253.292.321.467 atau sekitar 4,31%, dan (iv) Simpan Pinjam dengan dana sebesar Rp. 1.005.234.446.863 atau sekitar 17,12% dari jumlah BLM yang tersalurkan.

Pemanfaatan dana BLM yang tercatat s/d akhir Maret 2010, melalui realisasi kegiatan‐ kegiatan yang direncanakan, adalah sebesar Rp 3.644.577.926.317 atau sekitar 62% dari dana BLM yang disalurkan.

Kegiatan untuk penguatan kapasitas PNPM Mandiri Perdesaan selama tahun 2009, dilaksanakan dengan mempertimbangkan luasnya cakupan wilayah program dan beragamnya stakeholder yang perlu dijangkau. Fokus dalam upaya penguatan kapasitas selama tahun 2009, ditekankan pada upaya‐upaya: peningkatan penyebaran informasi, diseminasi informasi, penguatan kapasitas pelaku di tingkat masyarakat dan pengembangan beberapa jenis media. Hasil‐hasil signifikan yang dapat diidentifikasikan selama tahun 2009 adalah dalam menyiapkan media pelatihan dan bahan bacaan untuk mendukung pelatihan. Media‐media pelatihan yang difasilitasi penyusunannya dan telah direproduksi dalam kerangka penguatan kapasitas, meliputi: (i) media audiovisual yang terdiri dari Perencanaan Kegiatan, Fasilitasi Penggalian Gagasan, Tahapan Kegiatan, Membangun Bersama Rakyat dan Audiovisual Papua, (ii) Softcopy yang terdiri Buku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Bosur UPK, BKAD, SPP serta Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pelelangan, dimana dapat dicetak sesuai kebutuhan pelatihan.

5.2 Kegiatan PNPM‐RESPEK

Sejak tahun 2008, khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat telah melaksanakan program yang disebut Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), dalam kerangka PNPM Mandiri atau dikenal dengan istilah PNPM‐RESPEK. Pelaksanaan PNPM‐ RESPEK dilandasi oleh adanya kesamaan tujuan antara Program RESPEK dan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip tata‐pemerintahan yang baik dan bersih melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2009, PNPM‐RESPEK dialokasikan untuk 436 Distrik yang meliputi sebanyak 3.853 Kampung di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lokasi dan Alokasi PNPM/RESPEK di Provinsi Papua & Papua Barat Tahun 2009

Cakupan Wilayah Level Pemerintahan

Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Distrik (Kecamatan) 334 102 Jumlah Distrik 436 Alokasi Dana Distrik Rp 119.750.000.000 Kampung (Desa) 2.822 1.031 Jumlah Kampung 3.853 Alokasi BLM Kampung Rp 385.300.000.000


LAPORAN TAHUNAN 2009 ixP a

Berdasarkan laporan data yang ada, diindikasikan bahwa tingkat penyaluran dana ke masyarakat masih rendah. Tercatat, sampai dengan akhir Maret 2010, bahwa tingkat penyaluran dana APBN ke masyarakat di Provinsi Papua adalah sebesar Rp 20.414.980.000 atau sekitar 22,89% dari dana yang dialokasikan. Bahkan untuk Provinsi Papua Barat hanya sebesar Rp 2.321.614.450 (sekitar 7,6%).

Alokasi berikut Realisasi Dana APBN PNPM‐RESPEK TA 2009 Provinsi Papua & Papua Barat

Jumlah Kabupaten BLM APBN (Rp) Provinsi

Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi

Penyerapan

% Realisasi BLM APBN

Papua 26 23 89.200.000.000 20.414.980.000 22,89% Papua Barat 8 8 30.550.000.000 2.321.614.450 7,6%

Pada tahun 2009, kegiatan pelatihan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari tahapan program; dimana kegiatan‐kegiatan yang diselenggarakan merupakan pendukung dari tahapan yang dipersyaratkan dalam PNPM‐RESPEK 2009, misalnya: pelatihan pelaku. Sementara itu, khusus untuk pelatihan tenaga pendamping hanya diwujudkan dalam bentuk pelatihan pratugas, yang ditujukan terhadap Fasilitator Kabupaten dan diselenggarakan pada bulan November 2009.

5.3 Kegiatan PNPM‐R2PN

PNPM‐R2PN pelaksanaannya dimulai pada tahun 2007, yang merupakan tindak lanjut PPK (Proyek Pengembangan Kecamatan) Pasca Bencana tahun 2006, sebagai upaya untuk merehabilitasi dan melakukan rekonstruksi terhadap kerusakan di Pulau Nias akibat bencana Tsunami bulan Desember 2004 dan gempa bumi yang terjadi pada bulan Maret 2005. PNPM‐R2PN dilaksanakan di 9 wilayah Kecamatan yang berada di bawah wilayah administratif 2 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Lokasi, Alokasi dan Progres Pencairan BLM TA 2007 ‐ 2009

Jumlah Kecamatan Pagu BLM (Rp 1.000) No. Kegiatan 2007 2008 2009 2007 2008 2009

1 Balai Desa 4 4 0 7.575.000 7.420.000 ‐

2 Prasarana PP 9 9 0 18.000.000 18.000.000 ‐

3 Rumah 9 8 5 115.452.000 78.988.000 32.674.000

4 Sekolah 9 7 0 55.764.350 30.077.250 ‐

Total 196.791.350 134.485.250 32.674.000

Meskipun alokasi pendanaan untuk tahun 2009 hanya diberikan kepada 5 Kecamatan, tetapi pelaksanaan kegiatan‐kegiatannya juga mencakup sisa kegiatan yang pendanaannya telah tersedia pada tahun‐tahun sebelumnya; namun sampai dengan tahun ini masih dalam tahap penyelesaian.


LAPORAN TAHUNAN 2009 xP a

Progres Tahapan Kegiatan Perioda 2007 s/d 2009

*) 1 = Tahapan Pencairan BLM, 2 = Tahapan Penyaluran BLM, 3 = TahapanMDST **) Dilaksanakan di 1 (satu) Kecamatan saja ***) Dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan

5.4 Kegiatan PNPM‐Generasi

Pada tahun 2009, pelaksanaan PNPM Generasi telah memasuki tahun ketiga yang menjangkau sebanyak 178 Kecamatan dan meliputi 2.289 Desa. Dalam proses realisasinya, terdapat satu Kabupaten (Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat) yang tidak sanggup untuk menyediakan dana pendamping berupa DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama). Sehingga terdapat 14 Kecamatan di Kabupaten dimaksud tidak dapat berpartisipasi dalam PNPM Generasi tahun ketiga. Kesimpulannya adalah lokasi PNPM Generasi pada tahun 2009 hanya mencakup sebanyak 164 Kecamatan di 21 Kabupaten dalam wilayah 5 Provinsi.

Pada akhir tahun 2009, pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2007 masih tersisa di 2 Kecamatan; yang belum berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPj) di 3 Desa dari jumlah keseluruhan 1.643 Desa. Kecamatan‐kecamatan tersebut adalah Matawai La Pawu di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT (1 Desa) dan Cibeureum di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (2 Desa).

Kegiatan pelaksanaan sampai dengan akhir tahun 2009, telah memasuki pemantauan kegiatan untuk bulan ke‐7 dari 12 bulan yang dipersyaratkan untuk pemantauan. Pada tahun 2009 ini, disamping kegiatan PNPM Generasi secara rutin, lokasi‐lokasi PNPM Generasi juga mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 1 Miliar per Kecamatan melalui mekanisme kegiatan dengan Pola Open Menu. Disebabkan oleh adanya berbagai kendala teknis, telah mengakibatkan pelaksanaan Pola Open Menu ini relatif mengalami keterlambatan; dimana umumnya kegiatan baru sampai pada pelaksanaan MAD Prioritas dan MAD‐III, bahkan proses pelaksanaan di Provinsi Gorontalo baru dapat menyelesaikan MAD‐II.

2007 2008 2009 Kab Progres Capaian Tahapan Kegiatan (%) *) No Kegiatan Kec

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 Balai Desa Nias 5

Nias Selatan

4 100 76,69 23,33 100 37,78 0

2 Prasarana PP Nias 5 100 80,24 30,77 100 52,25 8,57

Nias Selatan

4 100 76,49 26 95 54,68 15,15

3 Rumah Nias 5 100 93,83 37,61 100 87,45 42 100 100 100**)

Nias Selatan

4 100 95,7 56,6 100 77,95 29,82***) 100 59,2 5,7

4 Sekolah Nias 5 100 46,09 0 73,54 33,58 14,29

Nias Selatan

4 93,12 51,03 5,71 100 16,33 0


LAPORAN TAHUNAN 2009 xiP a

Pelaksanaan kegiatan PNPM Generasi tahun 2009, hanya Provinsi Jawa Timur dari 5 Provinsi lokasi program; yang dananya bersumber dari Rupiah Murni. Sehingga seluruh dana diharuskan cair 100% pada akhir tahun 2009 (karena sisa dana tidak dapat diluncurkan ke tahun berikutnya). Hasil kegiatannya adalah seluruh Provinsi sudah dapat melaksanakan proses pencairan dana APBN 100% pada akhir tahun 2009. Sedangkan kegiatan dengan Pola Open Menu, sampai dengan akhir tahun 2009, Provinsi Jawa Barat telah dapat mencairkan dana 100%. Untuk Provinsi Jawa Timur, pencairan dana baru dilakukan oleh 9 Kecamatan di Kabupaten Malang dengan besaran masing‐masing 40% atau jumlah keseluruhannya adalah Rp. 3,6 Miliar (sekitar 7,2% dari total alokasi Provinsi).

Capaian pelaksanaan kegiatan lainnya adalah dari pagu DOK Perencanaan PNPM Generasi sebesar Rp. 6,76 Miliar, telah berhasil dicairkan seluruhnya (100%); termasuk DOK Pelatihan telah tercairkan seluruhnya (100%), sesuai jumlah pagu yang ada sebesar Rp. 4,03 Miliar.

Alokasi dan Pencairan Dana PNPM Generasi tahun 2009

Pagu (Rp Miliar) Pencairan (Rp Miliar) Prosentase No Provinsi

Jml Kec. APBD APBN APBD APBN APBD APBN Total

1 Jawa Barat 60 18,480 73,920 15,294 73,920 83% 100% 97%

2 Jawa Timur 50 23,560 94,240 23,560 94,240 100% 100% 100%

3 NTT 36 16,000 64,000 16,000 64,000 100% 100% 100%

4 Sulawesi Utara

3 0,980 3,920 0,980 3,920 100% 100% 100%

5 Gorontalo 15 5,320 21,280 5,320 21,280 100% 100% 100%

Total 5 Provinsi 164 64,340 257,360 61,154 257,360 95% 100% 99%

Hasil musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat, menghasilkan usulan‐usulan kegiatan yang lebih terfokus pada bidang kesehatan ibu‐anak dan bidang pendidikan. Dari total BLM tahun 2009, dengan besaran Rp. 321,7 Miliar, sebesar Rp 19,302 Miliar (sekitar 6%) merupakan porsi biaya operasional UPK maupun TPK dan sebesar Rp. 302,398 Miliar digunakan untuk membiayai usulan‐usulan kegiatan.

Secara nasional, berdasarkan usulan‐usulan yang terdanai, kegiatan bidang kesehatan memperoleh porsi 55% dari total alokasi dana BLM; sedangkan bidang pendidikan mendapatkan porsi dana sekitar 44% dari total alokasi BLM. Prosentase kegiatan pendidikan ini mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan kegiatan pada tahun sebelumnya. Catatan pelaksanaan pada tahun pertama menunjukkan, bahwa kegiatan pendidikan lebih banyak didominasi oleh pengadaan seragam dan pembangunan sarana‐ prasarana pendidikan dibandingkan dengan bentuk kegiatan lainnya.

5.5 Kegiatan PNPM‐Agribisnis/SADI

Pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan sebagai program pemberdayaan masyarakat khusus pertanian dengan menekankan partisipasi masyarakat petani telah


LAPORAN TAHUNAN 2009 xii P a

menjangkau 252 desa di 24 kecamatan, 10 kabupaten yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Lokasi PNPM Agribisnis Perdesaan 2009

No .

Provinsi Kabupaten Kecamatan

1. Tana Toraja Mengkendek 2. Toraja Utara Rindingalo; Sesean

1 Sulawesi Selatan

3. Bantaeng Bissappu; Tompobulu; Gantarang Keke 4. Muna Lawa; Kusambi; Wakorumba Selatan 2 Sulawesi Tenggara 5. Konawe Selatan Lainea; Palangga; Konda 6. Timor Tengah Selatan Amanuban Selatan; Mollo Utara; Kuan Fatu 3 Nusa Tenggara Timur

(NTT) 7. Ngada Aimere; Golewa; Riung Barat 8. Lombok Barat Narmada; Gerung 9. Lombok Utara Bayan

4 Nusa Tenggara Barat (NTB)

10.Dompu Hu’u; Manggelawa; Pekat

Pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan untuk tahun 2009 merupakan kelanjutan dari kegiatan‐kegiatan tahun 2008. Pendanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan tahun 2009 hanya menyediakan Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang merupakan DOK untuk Pelatihan Masyarakat. Total pencairan DOK tahun 2009 telah tercapai 100% di seluruh kecamatan lokasi PNPM Agribisnis Perdesaan.

Pencairan Dana BLM PNPM Agribisnis Perdesaan Tahun 2009

Pencairan BLM Pencairan DOK Prosentase Provinsi

Pagu (Rp) Pencairan (Rp) Pagu (Rp) Pencairan (Rp) BLM DOK

Sulawesi Tenggara ‐ ‐ 502.500.000 502.500.000 ‐ 100%

Sulawesi Selatan ‐ ‐ 462.600.000 462.600.000 ‐ 100%

N T B ‐ ‐ 365.400.000 365.400.000 ‐ 100%

N T T ‐ ‐ 433.600.000 433.600.000 ‐ 100%

Total ‐ ‐ 1.764.100.000 1.764.100.000 ‐ 100%

Sedangkan pendanaan pada pelaksanaan kegiatan tahun 2008 telah menyediakan alokasi dana BLM sebesar Rp. 26.400.000.000 dan DOK sebesar Rp. 2.400.000.000 dan telah diserap 100% di seluruh kecamatan lokasi PNPM Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2008.

Sampai dengan 31 Desember 2009, batas akhir pelaksanaan pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan, penyaluran dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) TA 2008 telah tercapai 99,34% atau sebesar Rp 26,23 milyar. Provinsi yang sampai batas akhir “closing date” PNPM Agribisnis Perdesaan masih menyisakan dan BLM yakni Provinsi NTT, tercapai 98,27% dan Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai 99,10%.

Jenis kegiatan infrastruktur dasar pertanian yang dominan adalah; i) pembangunan jalan usaha tani sejumlah 21 kegiatan, ii) Saluran irigasi, bendung dan pengarah arus irigasi sejumlah 17 kegiatan, iii) Kandang kolektif ternak, pasar agribisnis, kios tani, gudang desa


LAPORAN TAHUNAN 2009 xiii P a

sejumlah 8 kegiatan, iv) Lantai jemur rumput laut, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Sumur Bor, Jembatan TPI sejumlah 7 kegiatan, dan v) Sanggar tani, pondok tani, dan pos penyuluhan sejumlah 5 kegiatan.

Kegiatan yang didanai dari BLM di empat provinsi wilayah pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan sebanyak 408 kegiatan, dimana 58 kegiatan (14%) untuk sarana prasarana dasar pertanian (infrastruktur dasar pertanian) dan 350 kegiatan (86%) untuk peningkatan kapasitas agribisnis kelompok tani (dan anggota), baik agribisnis hulu, produksi, pasca panen, pemasaran, agroindustri serta agribisnis pendukung lainnya. Seluruh kegiatan tersebut tersebar di 252 desa, 24 kecamatan, 10 kabupaten dan 4 provinsi.

Distribusi pendanaan BLM PNPM bagi usulan peningkatan kapasitas agribisnis, demplot dan alat mesin pengolahan (agroindustri) sebesar 74% dari total pagu BLM atau senilai Rp. 19.535.000.000. Sedangkan distribusi pendanaan BLM bagi usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar pertanian sebesar 26% atau senilai Rp. 6.865.000.000 dari total pagu BLM nasional sebesar Rp 26.400.000.000.

5.6 Kegiatan PNPM‐Pasca Bencana

PNPM Mandiri‐Pasca Bencana di Tahun 2009, meliputi: a) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM‐R2PN), Sumatera Utara, b) Rehabilitasi Pasca‐Bencana Jawa Barat, c) Rehabilitasi Pasca‐Bencana Sumatera Barat.

Pelaksanaan PNPM Rehabilitasi Pasca Bencana ‐ Sumatera Barat, dengan sumber pendanaan tahun 2009, baru dapat dilaksanakan di satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Pariaman. Secara parallel, dilaksanakan juga kegiatan di 3 Kabupaten lainnya yang menjadi lokasi PNPM Rehabilitasi Pasca Bencana ‐ Sumatera Barat; yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan sumber pendanaan untuk tahun 2010, dimana saat ini sedang dalam tahapan perencanaan.

Kegiatan padat karya di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan sistem kelompok kerja (Pokja) sesuai dengan jenis kegiatan yang menjadi pilihan masyarakat. Kelompok Kerja (Pokja) yang ada pada 16 Kecamatan dan 356 Korong, terdiri dari 2.289 Pokja dengan anggota sebanyak 25.344 orang.

Pelaksanaan program PNPM Rehabilitasi Pasca Bencana di Provinsi Jawa Barat, mengacu dan dilandasi oleh Surat Dirjen PMD No. 414.2/5114/PMD tertanggal 16 Desember 2009. Wilayah Kabupaten yang menjadi lokasi sasaran PNPM Rehabilitasi Pasca Bencana‐Jawa Barat, adalah meliputi: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Bandung Barat.

Sampai dengan akhir Maret 2010, kegiatan‐kegiatannya masih dalam Tahap Perencanaan di tingkat Masyarakat. Sehingga belum ada aktivitas/kegiatan terkait dengan pencairan BLM maupun pelaksanaan kegiatan fisik.


LAPORAN TAHUNAN 2009 xiv P a

5.7 Kegiatan Pilot‐P2SPP

Wilayah dan lokasi sasaran kegiatan Pilot‐P2SPP pada tahun 2009, adalah meliputi 10 Kabupaten pada 8 Provinsi (3 Kabupaten lokasi baru dan 7 Kabupaten lokasi lama).

Lokasi dan Alokasi Pilot‐P2SPP tahun 2009

ALOKASI BLM (dalam Rupiah) NO PROVINSI KABUPATEN

APBN APBD TOTAL 1 Jambi Batanghari 4,000,000,000 3,000,000,000 7,000,000,000

2 Jawa Tengah Boyolali 4,000,000,000 3,000,000,000 7,000,000,000

Ngada 3,000,000,000 7,500,000,000 10,500,000,000 3 NTT

Nagekeo 3,000,000,000 4,000,000,000 7,000,000,000

4 Jawa Timur Jombang 4,000,000,000 3,000,000,000 7,000,000,000

5 Kalimantan Selatan Tapin 4,000,000,000 3,000,000,000 7,000,000,000

Lombok Barat 4,000,000,000 3,000,000,000 7,000,000,000 6 NTB

Lombok Tengah 4,000,000,000 2,000,000,000 6,000,000,000

7 Sumatera Barat Pesisir Selatan 4,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000

8 Sulawesi Selatan Sidenreng Rappang 4,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000

38,000,000,000 30,500,000,000 68,500,000,000

Hasil pelaksanaan kegiatan Pilot‐P2SPP selama tahun 2009 dapat diindikasikan, bahwa realisasi dana BLM terbesar adalah berada di Kabupaten Nage Keo, Provinsi NTT yaitu sekitar Rp. 8,6 Miliar; dimana seluruhnya digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan fisik, terutama untuk sarana pendidikan yang mencapai jumlah dana sebesar Rp. 3,7 Miliar (sekitar 43%).

Secara keseluruhan kegiatan‐kegiatan Pilot P2SPP, sebagian besar didominasi oleh kegiatan fisik yang diwujudkan dalam bentuk prasarana dan sarana umum, dengan porsi sekitar 58% (Rp. 29,476 Miliar dari total Rp. 50,757 Miliar). Sedangkan kegiatan‐kegiatan non‐fisik hanya menyerap dana BLM secara keseluruhan sebesar Rp. 8,24 Miliar atau sekitar 16% dari seluruh dana BLM yang direalisasikan.

6. Potensi dan Perspektif Keberlanjutan Program

Hasil pengalaman pelaksanaan s/d tahun 2009, berupa potensi maupun kecenderungan positif, yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahapan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di tahun‐tahun berikutnya; dirangkum sebagai berikut:

Cakupan Wilayah dan Skala Program

Sekitar 50.200 Desa telah dapat difasilitasi melalui program ini, dalam wilayah administratif sekitar 3.900 Kecamatan dan telah melibatkan Pemerintah Daerah di 348 Kabupaten dalam cakupan 32 wilayah Provinsi. Di samping itu, anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2009 untuk program ini secara keseluruhan adalah dalam besaran sekitar Rp 6,3 Triliun dari berbagai sumber dana; yang terdiri dari APBN (Rupiah Murni) dengan proporsi sekitar 60%, APBD (Pendamping) dengan proporsi sekitar 20,5% dan Pinjaman Bank Dunia dengan proporsi sekitar 19,5%.


LAPORAN TAHUNAN 2009 xv P a

Sumberdaya kapital ini akan merupakan potensi yang dapat menggerakkan aktivitas perekonomian maupun sektor usaha riil di tingkat perdesaan, dan juga mendorong lahirnya kebijakan‐kebijakan pro‐poor oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengembangkan pelayanan publik secara lebih berkualitas.

Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat di Perdesaan

Selama tahun 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di hampir seluruh wilayah Indonesia mampu menggerakkan serta mengorganisasikan masyarakat dalam jumlah mendekati sekitar 19 juta orang; untuk berpartisipasi dan terlibat dalam keseluruhan proses yang diinovasikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 juta orang lebih adalah merupakan kategori warga/masyarakat miskin atau proporsinya sekitar 53%. Dan hampir sekitar 9,3 juta orang yang berpartisipasi atau sekitar 49%, merupakan pihak/kaum perempuan. Di samping itu, sebanyak 100.400 orang di perdesaan berhasil dipersiapkan dan difungsikan sebagai Fasilitator Desa/KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa); untuk mendukung tugas‐tugas Fasilitator Kecamatan di wilayah masing‐masing.

Potensi‐potensi tersebut di atas adalah merupakan bagian Modal Sosial (Social‐Capital) yang dimiliki dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat di tingkat perdesaan maupun kecamatan dalam rangka mengorganisasikan kegiatan‐kegiatan di wilayah masing‐masing untuk kepentingan peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan di waktu‐waktu mendatang.

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan di tingkat Masyarakat

Upaya‐upaya yang telah dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dalam mengembangkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat Perdesaan maupun Kecamatan, baik melalui inovasi lembaga‐lembaga baru maupun terhadap lembaga‐lembaga yang sudah ada, telah berhasil mengorganisasikan dan memperkuat sebanyak 3.905 kelembagaan BKAD di tingkat Kecamatan; termasuk unit dan perangkatnya yang lain (UPK, BP‐UPK dan Tim Verifikasi). Sedangkan untuk tingkat perdesaan, telah berhasil diinovasikan dan diorganisasikan berbagai unit dan tim kerja (TPK, TPU, TP‐3 dan Tim Khusus Pemantau) di masing‐masing perdesaan. Dari kelembagaan maupun tim‐tim/unit kerja yang ada tersebut, sekitar 2,2 juta orang telah mendapatkan penguatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan, pendampingan maupun pengarahan di tingkat pelaksanaan lapangan. Dana yang telah direalisasikan khusus untuk keperluan penguatan kapasitas masyarakat pada tahun 2009, dalam konteks pengembangan dan penguatan kelembagaan, melalui DOK (perencanaan dan pelatihan masyarakat) adalah sekitar Rp. 377,4 Miliar; dengan proporsi sekitar 71% untuk perencanaan dan sisanya untuk pelatihan masyarakat.

Sumberdaya kelembagaan tersebut, dengan didukung oleh SDM yang terlatih dan berwawasan cukup, akan merupakan potensi dan kekuatan yang luar biasa dalam meningkatkan posisi tawar (bargaining position) masyarakat pada saat berhadapan dengan pihak‐pihak luar terkait kegiatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing‐masing.


LAPORAN TAHUNAN 2009 xvi P a

Investasi Sumberdaya dan Kegiatan

PNPM Mandiri Perdesaan telah menginvestasikan beberapa sumberdaya dan berbagai kegiatan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sumberdaya yang diinvestasikan adalah berbentuk Bantuan Teknis (Technical Assistance) melalui jasa Konsultan dan Fasilitator untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah sasaran. Selama tahun 2009, telah diperbantukan lebih dari 11.500 orang Konsultan dan Fasilitator di seluruh wilayah sasaran PNPM Mandiri Perdesaan di Indonesia.

Di samping itu, kegiatan‐kegiatan yang diinvestasikan serta dintervensikan kepada pihak daerah dan masyarakat di perdesaan selama tahun 2009 telah mampu menyalurkan dana mendekati sekitar Rp. 5,9 Triliun; dengan proporsi sekitar 66% untuk kegiatan fisik prasarana umum, sekitar 13% untuk kegiatan pendidikan (fisik dan non‐fisik), sekitar 17% untuk kegiatan simpan‐pinjam/usaha ekonomi produktif bagi perempuan dan sisanya sekitar 4% untuk kegiatan kesehatan (fisik dan non‐fisik).

Investasi‐investasi tersebut di atas, merupakan potensi yang dapat didaya‐gunakan oleh masyarakat dan daerah dalam jangka panjang; terkait pemilihan dan penerapan teknologi maupun manajemen praktis dan tepat‐guna, serta memberikan penyadaran maupun kemampuan untuk menetapkan prioritas kegiatan/pembangunan berdasarkan kebutuhan yang realistis dari masyarakat.

Perspektif Keberlanjutan

Potensi‐potensi yang telah berhasil dibangkitkan dan ditumbuhkan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun‐tahun sebelumnya, perlu dikaji dan diteliti secara mendalam dalam pelaksanaan‐pelaksanaan berikutnya; untuk menjaga dinamika positif yang terjadi serta dapat diberikan arahan/stimulus secara benar dalam rangka mendorong pelestarian dan keberlanjutan inovasi‐inovasinya.

Disamping itu, hasil proses belajar melalui pengalaman‐pengalaman empiris dalam pelaksanaan perlu disebarkan dan dibagi (sharing) dalam suatu forum/ruang publik yang terlembaga serta teragenda secara baik.


LAPORAN TAHUNAN 2009 xvii P a

DAFTAR ISI Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xx

DAFTAR GAMBAR xxii

1. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG PNPM MANDIRI PERDESAAN 1 A.1 Landasan Kebijakan 1 A.2 Visi, Misi dan Tujuan Program 4 A.3 Sasaran dan Komponen Program 6

B. MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2009 10 B1 Cakupan dan Gambaran Umum Wilayah Sasaran 10 B2. Besaran Alokasi dan Sumber Pendanaan 10 B.3 Tata Laksana Organisasi Pengelolaan 10 B.4 Keterlibatan Pemerintah Daerah 12 B.5 Dukungan Bantuan Teknis Konsultan 12 B.6 Program Pola Khusus dan Program Pendukung 13

2. PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2009 15

A. TINJAUAN MENYELURUH HASIL IMPLEMENTASI 15 A.1 Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan s/d 2009 15 A.2 Komponen dan Lingkup Kegiatan Program tahun 2009 16

B. PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN‐REGULER 17 B.1 Proses Pengorganisasian, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat 17 B.2 Pelaksanaan Rencana dan Hasil Kegiatan Masyarakat 20 B.3 Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM 22 B.4 Pelaksanaan Penguatan Kapasitas 24

C. PELAKSANAAN PNPM‐RESPEK PAPUA DAN PAPUA BARAT 25 C.1 Penyiapan Program dan Masyarakat 25

C.2 Proses Pelaksanaan dan Hasil kegiatan 26 C.3 Inovasi dan Intervensi Spesifik 28

D. PELAKSANAAN PNPM‐R2PN KEPULAUAN NIAS 28 D.1 Wilayah Sasaran 28 D.2 Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan 29 D.3 Kendala Spesifik 30


LAPORAN TAHUNAN 2009 xviii P a

E. PELAKSANAAN PNPM GENERASI 30 E.1 Wilayah Sasaran 30 E.2 Partisipasi Masyarakat 31 E.3 Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan 33 E.4 Pembelajaran dari Pelaksanaan 37

F. PELAKSANAAN PNPM‐AGRIBISNIS/SADI 38 F.1 Wilayah Sasaran dan Pendanaan 38 F.2 Proses Pengorganisasian dan Partisipasi Masyarakat 41 F.3 Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan 43 F.4 Inovasi dan Pembelajaran Spesifik dalam Pelaksanaan 45

G. PELAKSANAAN PNPM‐PASCA BENCANA 46 G.1 Wilayah dan Kelompok Sasaran 46 G.2 Penyiapan dan Partisipasi Masyarakat 47 G.3 Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan 48 G.4 Intervensi Spesifik 50

H. PELAKSANAAN PILOT‐P2SPP 50 H.1 Wilayah Sasaran 50 H.2 Penguatan Kapasitas dan Peran Pemda 51 H.3 Pengorganisasian dan Partisipasi Masyarakat 51 H.4 Realisasi Kegiatan 51 H.5 Intervensi Spesifik 54

3. PENGENDALIAN DAN KINERJA PELAKSANAAN 2009 55

A. PEMANTAUAN DAN SUPERVISI 55 A.1 Kinerja Implementasi Program 55 A.2 Kinerja Keuangan 61 A.3 Kinerja Operasional Kegiatan 63

B. PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH 64 B.1 Perkembangan dan Jumlah/Jenis Pengaduan 64 B.2 Jumlah Masalah dan Kecamatan Bermasalah 67 B.3 Proses Penanganan dan Penyelesaian Masalah 67

C. PENGAWASAN DAN AUDIT KEUANGAN 68 C.1 Pelaksanaan Audit Internal 68 C.2 Audit Eksternal BPKP/BPK 71 C.3 Pengawasan dan Evaluasi Kesehatan UPK 72

D. CAPAIAN DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA PNPM MANDIRI PERDESAAN 2009 77


LAPORAN TAHUNAN 2009 xix P a

4. TANTANGAN DAN POTENSI 79

A. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN 2009 79

B. POTENSI‐POTENSI YANG DAPAT DIKEMBANGKAN 80

C. PERSPEKTIF UNTUK PELAKSANAAN 2010 83


LAPORAN TAHUNAN 2009 xx P a

DAFTAR TABEL Judul Tabel Halaman

1.1 Perkembangan Lokasi PNPM mandiri Perdesaan 10

1.2 Jumlah Anggaran dan Sumber Dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009 10

1.3 Perkembangan Konsultan dan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan 13

1.4 Progam Pola Khusus dan Program Pendukung PNPM Mandiri Perdesaan 14

2.1 Jenis Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perdesaan 18

2.2 Jenis Pelatihan untuk Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat 19

2.3 Lokasi dan Alokasi PNPM/RESPEK di Provinsi Papua & Papua Barat Tahun 2009 26

2.4 Alokasi berikut Realisasi Dana APBN PNPM‐RESPEK TA 2009 27

2.5 Lokasi, Alokasi dan Progres Pencairan BLM TA 2007 – 2009 29

2.6 Progres Tahapan Kegiatan Perioda 2007 s/d 2009 29

2.7 Lokasi PNPM Generasi tahun 2007 s/d tahun 2009 31

2.8 Alokasi dan Pencairan Dana PNPM Generasi tahun 2007 34



2.11 Tingkat Penyerapan Dana BLM untuk Kegiatan 36

2.12 Lokasi PNPM Agribisnis Perdesaan 2009 39

2.13 Pencairan Dana BLM PNPM Agribisnis Perdesaan Tahun 2009 39

2.14 Pencairan Dana BLM PNPM Agribisnis Perdesaan Tahun 2008 40

2.15 Partisipasi Masyarakat Desa dalam Berbagai Forum Musyawarah

Pembangunan PNPM AP 42

2.16 Kegiatan Infrastruktur/Sarana Prasarana Dasar Pertanian 44

2.17 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Agribisnis 44

2.18 Kegiatan Padat Karya PNPM‐Pasca Bencana 49

2.19 Lokasi dan Alokasi Pilot‐P2SPP tahun 2009 50

2.20 Hasil dan Realisasi Kegiatan P2SPP tahun 2009 52

3.1 Evaluasi Progres dan Kinerja Implementasi Program per Desember 2009; RMC – 1 56





3.6 Evaluasi Progres dan Kinerja Implementasi Program per Desember 2009; Nasional 59

3.7 Jumlah Pengaduan Masalah 64

3.8 Jumlah Kasus berdasarkan Kategori Masalah 65

3.9 Jumlah Keseluruhan Penyelewengan Dana 65

3.10 Jumlah Pelaku Pelanggaran 66

3.11 Jumlah Penanganan Masalah 66


LAPORAN TAHUNAN 2009 xxi P a

3.12 Penjenjangan Pelaksanaan Audit Internal 69

3.13 Realisasi Pelaksanaan Audit Internal tahun 2009 70

3.14 Cakupan Wilayah Audit BPK tahun 2009 71

3.15 Perkembangan Modal SPP & UEP Tahun 2008 dan 2009 73

3.16 Surplus UPK Tahun 2008 dan 2009 73

3.17 Progres Laporan Dana Bergulir dan Laporan Non‐Dana Bergulir Per Desember 2009 74

3.18 Penilaian Pemetaan UPK per Desember 2009 74

3.19 Penilaian Kesehatan UPK per Desember 2009 75

3.20 Perkembangan Kelompok dan Fungsi Kelompok per Desember 2009 77

3.21 Hasil Capaian untuk Penilaian Parameter Input 78


LAPORAN TAHUNAN 2009 xxii P a

DAFTAR GAMBAR Judul Gambar Halaman

2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Seluruh Tahapan Kegiatan Tahun 2009 20

2.2 Komposisi Usulan Masyarakat Tahun 2009 20

2.3 Komposisi Usulan Masyarakat terhadap Jenis Kegiatan 21

2.4 Komposisi Jumlah Pemanfaat Kegiatan 22

2.5 Proporsi Penyaluran BLM Berdasarkan Rencana Komposisi dan Jenis Kegiatan

(status s/d akhir Maret 2009) 23

2.6 Proporsi dan Komposisi Pemanfaatan Kegiatan Tahun 2009 24

2.7 Tingkat Partisipasi Perempuan dan Keluarga Miskin tahun 2007 – 2008 32

2.8 Tingkat Partisipasi Perempuan dan Keluarga Miskin TA 2009 32

2.9 Proporsi Kegiatan tahun 2009 36

2.10 Proporsi dan Jenis Kegiatan Pendidikan 36

2.11 Proporsi dan Jenis Kegiatan Kesehatan 37

2.12 Tahapan Penyaluran BLM PNPM Agribisnis Perdesaan 40

2.13 Persentase Penggunaan DOK 2008 PNPM‐AP 41

2.14 Persentase Penggunaan DOK 2009 PNPM‐AP 41

2.15 Partisipasi Masyarakat dalam PNPM‐AP 42

2.16 Persentase dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Kegiatan 43

2.17 Distribusi Pendanaan BLM untuk Kegiatan PNPM‐AP 45

2.18 Proporsi Jenis Kegiatan Padat Karya 49

2.19 Grafik Proporsi Realisasi Kegiatan P2SPP per Kabupaten Tahun 2009 53

2.20 Diagram Pie Proporsi Realisasi Dana 53

3.1 Master Implementation Schedule Nasional tahun 2009 56

3.2 Progres Pelaksanaan Kegiatan Regional‐1 59





3.7 Progres Pelaksanaan Kegiatan Reguler secara Nasional 61

3.8 Progres Pencairan BLM tahun 2009 61

3.9 Progres Pencairan DOK tahun 2009 62

3.10 Rasio dan Komposisi Penyerapan BLM tahun 2009 62

3.11 Komposisi Kategori Angkatan Kerja dan Pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan 2009 63

3.12 Komposisi Pemanfaat Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2009 63

3.13 Prosentase Perkembangan Pinjaman s/d tahun 2009 72

3.14 Tingkat Perkembangan Kelompok 75

3.15 Jenis Kelompok Kegiatan Usaha Pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan 76

3.16 Jumlah Kelompok berdasarkan Sektor/Lapangan Usaha 76


LAPORAN TAHUNAN 2009 1P a

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PNPM MANDIRI PERDESAAN

A.1 Landasan Kebijakan

Pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari waktu ke waktu adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidak‐berdayaan, meskipun penanganannya cenderung bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan, juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan upaya perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka oleh pemerintah diluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Melalui program ini dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh‐kembangkan. Sehingga masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Integrasi Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan, yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998, beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi maupun Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di Perkotaan, serta program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, daerah pasca bencana maupun daerah konflik. Mulai tahun 2008, PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat‐pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga lebih diprioritaskan pada desa‐ desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, maka cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga



ke daerah‐daerah terpencil dan terisolasi. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar program diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5 s/d 6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang‐kurangnya sampai dengan tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar indikator‐indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target‐target MDGs tersebut.

Esensi PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem, serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang telah dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam program; pertama adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Kedua, adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan; ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, Ketiga, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. Keempat, adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro‐poor). Tujuan kelima adalah meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya‐upaya penanggulangan kemiskinan. Keenam, adalah untuk meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Ketujuh, adalah untuk meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. Kedelapan, adalah meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Bentuk dan Pola Implementasi

Dalam implementasi program yang berbasis masyarakat ini, Kecamatan ditempatkan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program. Selanjutnya memberikan posisi kepada masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan serta pelaku utama pembangunan di tingkat lokal.



Dalam konteks ini, selalu mengutamakan nilai‐nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif serta menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis setempat.

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, yang meliputi: penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini serta kegiatan‐kegiatan lainnya yang terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs. Termasuk dalam lingkup kegiatan ini adalah upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Proses Pembelajaran dan Peningkatan Kapasitas

Untuk mendukung rangkaian kegiatan yang ada, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat serta untuk fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat utamanya adalah sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebagai dana stimulan keswadayaan, yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat; dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin.

Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya, agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif serta sinergi yang positif bagi masyarakat (terutama kelompok miskin) dalam menjalani kehidupannya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya adalah seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif. Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program, meliputi kegiatan‐kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli laiinnya dalam pengelolaan kegiatan; yang didalamnya termasuk penyediaan konsultan manajemen, pengendalian kualitas, evaluasi dan pengembangan program.

Dukungan terhadap Deklarasi Millenium

Dalam konteks international dan global, PNPM Mandiri juga diarahkan untuk mendukung sasaran‐sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Deklarasi Millenium. Deklarasi yang ditandatangani di New York, pada bulan September 2000 dalam momentum Millenium Summit, dengan dihadiri oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa‐Bangsa; dimana sebanyak 147 negara diwakili langsung oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan masing‐masing. Deklarasi Millenium mencakup masalah‐masalah



yang berkaitan dengan perdamaian, pembangunan keamanan; termasuk di dalamnya lingkungan hidup, perlindungan bagi kelompok‐kelompok lemah, hak asasi manusia dan kepemerintahan, yang selanjutnya dikembangkan menjadi tujuan pembangunan secara saling berhubungan satu dengan yang lain sebagai agenda global, dimana kemudian dikenal denganMillenium Development Goals (MDGs).

Terdapat delapan tujuan/sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama perioda Millenium Ketiga ini, meliputi:

(1) Penghapusan Kemiskinan dan Kelaparan yang sangat ekstrim (Eradicate Extreme Poverty and Hunger),

(2) Mencapai ketersediaan Pendidikan Dasar secara universal (Achieve Universai Basic Education),

(3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Promote Gender Equality and Empower Women),

(4) Mengurangi Tingkat Kematian Anak (Reduce Child Mortality),

(5) Meningkatkan Kesehatan Ibu (Improve Maternal Health),

(6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Lainnya (Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases),

(7) Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup (Ensure Environmental Sustainability),

(8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan (Develop Global Partnership for Development).

Tujuh urutan pertama MDGs di atas, telah diterjemahkan ke dalam sasaran‐sasaran yang dapat diukur pencapaiannya dan hasilnya dapat digunakan sebagai ukuran serta diperbandingkan secara internasional. Sasaran‐sasaran pembangunan yang ditetapkan di dalam MDG juga tidak hanya sebagai tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah pusat masing‐masing negara, tetapi harus menjadi tujuan pembangunan bagi seluruh stakeholders; termasuk Pemerintah Daerah, Parlemen, Masyarakat Warga (Civil Society), media massa dan stakeholders lainnya.

A.2 Visi, Misi dan Tujuan Program

Visi PNPM Mandiri Perdesaan

Visi jangka panjang yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perdesaan, adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di wilayah perdesaan.

Kesejahteraan diartikan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan kemandirian diterjemahkan sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan diri dalam memobilisasi sumber daya yang tersedia di lingkungannya, kemampuan untuk mengakses sumber daya yang berada di luar lingkungannya dan mengelola seluruh sumber daya tersebut untuk menyelesaikan persoalan‐persoalan kemiskinan yang ada.



Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Misi PNPM Mandiri Perdesaan, dalam tataran waktu 5 (lima) s/d 6 (enam) tahun ke depan, adalah untuk membantu dan memfasilitasi upaya‐upaya:

(a) Mengembangkan kapasitas/kemampuan masyarakat dan kelembagaan‐kelembagaan masyarakat yang ada di dalamnya.

(b) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.

(c) Penguatan peran dan fungsi‐fungsi Pemerintah Daerah.

(d) Meningkatkan prasarana dasar sosial‐ekonomi masyarakat.

(e) Memperluas jaringan kerja untuk kemitraan pembangunan.

Misi tersebut di atas merupakan penerjemahan dari Visi yang telah ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dalam batasan kerangka waktu tertentu untuk perioda 5 ‐ 6 tahun, sampai dengan tahun 2015, dan diharapkan dapat direalisasikan secara konsisten dan bertahap dalam perioda waktu tersebut. Misi ini dapat ditinjau dan dievaluasi kembali setiap jangka waktu paling lama 2 s/d 3 tahun, serta dapat dirubah atau disempurnakan jika kondisi lingkungan mendorong atau menghendaki dilakukannya perubahan terhadap misi tersebut karena kemungkinannya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi.

Tujuan Program

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan melalui penguatan kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan Khusus PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi:

(a) Meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan, dalam merencanakan proses pengambilan keputusan, implementasi, pemantauan dan pemeliharaan hasil‐hasil pembangunan.

(b) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif, dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia.

(c) Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mem‐fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.

(d) Menyediakan prasarana dasar sosial dan ekonomi, yang merupakan prioritas tertinggi sesuai dengan putusan masyarakat.

(e) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

(f) Mendorong/mempromosikan kerjasama antar desa.

(g) Mengembangkan kerjasama diantara pelaku/stakeholder, terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat perdesaan.



A.3 Sasaran dan Komponen Program

Sasaran Strategis PNPM Mandiri Perdesaan

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu 6 tahun mendatang (sampai dengan akhir tahun 2015), terkait dengan perumusan Visi, Misi dan Tujuan Program, diindikasikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Jangka Pendek (s/d 2011)

Sasaran jangka pendek PNPM Mandiri Perdesaan adalah terkelolanya pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara efektif dan efisien di setiap tahun anggaran s/d 2011. Sasaran strategis jangka pendek dimaksud diukur melalui capaian‐capaian berikut:

(1) Telah ditetapkannya lokasi dan alokasi program sebelum penyusunan DIPA PNPM Mandiri Perdesaan.

(2) Tersusunnya DIPA PNPM Mandiri Perdesaan sebelum bulan Januari tahun berikutnya.

(3) Tersedianya technical assistance (bantuan teknis) ke kabupaten dan kecamatan lokasi program untuk didayagunakan mendampingi proses pelaksanaan program.

(4) Tersedianya tenaga spesialis dan fasilitator secara penuh pada setiap bulan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

(5) Tersalurkannya Dana Operasional Kegiatan (DOK) ke kecamatan lokasi program untuk digunakan membiayai kegiatan perencanaan pembangunan secara partisipatif dan pelatihan masyarakat.

(6) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partispatif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

(7) Terselenggaranya pelatihan masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola.

(8) Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ke kecamatan lokasi program secara efektif dan efisien untuk dimanfaatkan sebagai biaya pembangunan infrastruktur perdesaan, sarana/prasarana kesehatan, sarana/prasarana pendidikan dan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

(9) Terselenggaranya kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan, sarana/prasarana kesehatan, sarana/prasarana pendidikan serta penyaluran modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang dilaksanakan secara swakelola.

(10) Terlaksananya penanganan masalah dan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

(11) Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

(12) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

(13) Terlaksananya pembentukan dan penguatan lembaga‐lembaga masyarakat di tingkat desa yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

(14) Terlaksananya fasilitasi pemerintah desa untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

(15) Terlaksananya pembentukan dan penguatan lembaga‐lembaga masyarakat di tingkat antar desa yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK.



(16) Terlaksananya pembentukan kader‐kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) di tingkat desa dan antar desa

(17) Terlaksananya pembentukan kader‐kader pemberdayaan masyarakat atau disebut setrawan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten

(18) Terlaksananya pembinaan kader‐kader pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien.

(19) Terlaksananya fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten khususnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk mendayagunakan pengalaman‐pengalaman yang baik (good practises) pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai hasil pelaksanaan PNPM Mandiri ke dalam perencanaan pembangunan partisipatif yang dikelola secara.

(20) Terlaksananya fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah berkaitan dengan kemampuan mengelola pendekatan pemberdayaan masyarakat.

(21) Telaksananya fasilitasi kepada BKAD dan masyarakat desa untuk meminta dukungan politik DPRD terhadap pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten.

Sasaran Strategis Jangka Menengah (s/d 2013)

Sasaran jangka menengah PNPM Mandiri Perdesaan adalah terciptanya prasyarat‐ prasyarat dasar bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa sebagai hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Sasaran strategis jangka menengah dimaksud diukur melalui capaian‐capaian strategis berikut:

(1) Terlembagakannya penyaluran dana pembangunan melalui mekanisme dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

(2) Terlembagakannya pembangunan perdesaan serta penyaluran modal simpan pinjam untuk usaha ekonomi yang dilaksanakan secara swakelola.

(3) Terlembagakannya penanganan masalah dan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

(4) Terlembagakannya pengawasan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

(5) Terlembagakannya monitoring dan evaluasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

(6) Terlembagakannya pembentukan dan penguatan lembaga‐lembaga masyarakat di tingkat desa yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

(7) Telembagakannya peran pemerintah desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

(8) Terlembagakannya organisasi masyarakat di tingkat antar desa yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mampu mengelola perencanaan pembangunan secara partisipatif maupun mengelola secara mandiri pendayagunaan dana pembangunan yang disalurkan melalui mekanisme dana bantuan langsung masyarakat.

(9) Tersedianya kader‐kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) di tingkat desa dan antar desa yang mampu mendampingi masyarakat dalam mengelola



perencanaan pembangunan secara partisipatif maupun mengelola secara mandiri pendayagunaan dana pembangunan yang disalurkan melalui mekanisme dana bantuan langsung masyarakat.

(10) Tersedianya kader‐kader pemberdayaan masyarakat atau disebut setrawan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam mengelola perencanaan pembangunan secara partisipatif maupun mengelola secara mandiri pendayagunaan dana pembangunan yang disalurkan melalui mekanisme dana bantuan langsung masyarakat.

(11) Terdayagunakannya pengalaman‐pengalaman yang baik (good practises) pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai hasil pelaksanaan PNPM Mandiri ke dalam perencanaan pembangunan partisipatif yang dikelola secara.

(12) Terselenggaranya pengembangan kapasitas aparat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya berkaitan dengan kemampuan mengelola pendekatan pemberdayaan masyarakat.

(13) Tertingkatkannya dukungan politik DPRD terhadap pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Sasaran Strategis Jangka Panjang (s/d 2015)

Sasaran jangka panjang adalah terciptanya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa sebagai hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Sasaran strategis jangka panjang dimaksud diukur melalui capaian‐capaian strategis berikut:

(1) Penyaluran dana pembangunan perdesaan yang berasal dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan swasta melalui mekanisme dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

(2) Pembangunan perdesaan dilaksanakan secara swakelola.

(3) Penanganan masalah dan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa dan pemerintah kabupaten.

(4) Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan perdesaan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa dan pemerintah kabupaten.

(5) Monitoring dan evaluasi pembangunan perdesaan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa dan pemerintah kabupaten.

(6) Lembaga‐lembaga masyarakat di tingkat desa yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mampu secara mandiri mengelola kegiatan pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

(7) Pemerintah desa mampu secara mandiri mengelola kegiatan pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

(8) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mampu mengelola perencanaan pembangunan secara partisipatif maupun mengelola secara mandiri pendayagunaan dana pembangunan yang disalurkan melalui mekanisme dana bantuan langsung masyarakat.

(9) Kader‐kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) di tingkat desa dan antar desa mampu mendampingi masyarakat dalam mengelola perencanaan pembangunan secara partisipatif maupun mengelola secara mandiri pendayagunaan dana



pembangunan yang disalurkan melalui mekanisme dana bantuan langsung masyarakat.

(10) Kader‐kader pemberdayaan masyarakat atau disebut setrawan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten mampu memfasilitasi masyarakat dalam mengelola perencanaan pembangunan secara partisipatif maupun mengelola secara mandiri pendayagunaan dana pembangunan yang disalurkan melalui mekanisme dana bantuan langsung masyarakat.

(11) Perencanaan pembangunan partisipatif terevitalisasi sebagai dampak dari pendayagunaan pengalaman‐pengalaman yang baik (good practices) pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai hasil pelaksanaan PNPM Mandiri.

(12) Aparat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) mengelola pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan di wilayah kerjanya.

(13) DPRD memberi dukungan secara politis terhadap pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan di wilayah kerjanya.

Komponen Program

Terdapat 4 (empat) komponen pokok dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Komponen‐1 : Block Grant ke Kecamatan, untuk prasarana produktif dan investasi sosial‐ ekonomi yang dapat diidentifikasi melalui proses perencanaan partisipatif. Block grant dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk:

(1) Block grant untuk mendukung usulan investasi yang disusun oleh desa dan diseleksi melalui konsensus pertemuan antar desa.

(2) Block grant untuk mendukung proses perencanaan partisipatif dan memastikan bahwa masukan teknis yang memadai untuk implementasi telah diberikan.

Komponen‐2 : Fasilitasi/Pendampingan dan Pelatihan, dengan menyediakan jasa advisory teknis dan dukungan bahan/material lainnya; dan juga dalam pemberian pelatihan untuk memperkuat kapasitas lembaga/institusi Pemerintah Daerah.

Komponen‐3 : Bantuan Teknis dan Dukungan Implementasi, dengan menyediakan jasa advisory teknis dan bahan/material lainnya; dan juga menyelenggarakan pelatihan dalam mendukung implementasi di tingkat Nasional, Regional/Provinsi dan Kabupaten melalui rekrutmen Fasilitator teknik dan sosial untuk melengkapi pemberian saran teknis, pengawasan lapangan dan koordinasi di tingkat lokal dari setiap kegiatan program.

Komponen‐4 : Dukungan untuk Manajemen Proyek, yang akan menangani berbagai berbagai kegiatan kritis di tingkat nasional yang sangat dibutuhkan oleh pengelolaan program secara nasional; memperkenalkan pengelolaan file secara elektronik kepada PMD, peningkatan pengelolaan kantor, dan menyediakan 15‐20 beasiswa nasional dan internasional untuk memenuhi pelatihan keahlian lanjut dalam manajemen, pengendalian fiduciary dan evaluasi untuk staf‐staf kunci PNPM.


LAPORAN TAHUNAN 2009 10 P a

B. MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2009

B.1 Cakupan dan Gambaran Umum Wilayah Sasaran

Cakupan wilayah PNPM Mandiri Perdesaan dari tahun ke tahun semakin bertambah. Untuk tahun 2009 Pemerintah mengalokasikan dana PNPM Mandiri Perdesaan kepada 3.905 kecamatan di 342 Kabupten yang tersebar di 30 Provinsi. Cakupan wilayah penanganan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 75% dari cakupan wilayah penanganan tahun 2008.

Tabel ‐ 1.1 Perkembangan Lokasi PNPM mandiri Perdesaan

Cakupan Wilayah Level Pemerintahan 1998 – 2003 2004 ‐ 2008 2009

Total s/d tahun 2009

Provinsi 32 30 30 32 Kabupaten 348 335 342 348 Kecamatan 2.668 2.230 3.905 3.905

Desa 42.319 34.032 50.201 50.201

B.2 Besaran Alokasi dan Sumber Pendanaan

Untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 6.323.957.500.000 yang bersumber dari APBN dan partisipasi daerah melalui APBD dalam bentuk Dana Daerah Untuk Program Bersama disingkat DDUPB. Adapun alokasi dana dari APBN bersumber dari Rupiah Murni dan dari Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk Loan. Jumlah Alokasi dana tersebut di luar program Pola Khusus Respek Papua dan Papua Barat, R2PN ‐ Pulau Nias serta Program‐program pendukung lainnya.

Tabel ‐ 1.2 Jumlah Anggaran dan Sumber Dana PNPMMandiri Perdesaan tahun 2009

B.3 Tata Laksana Organisasi Pengelolaan

Program PNPM Mandiri Perdesaan dikelola oleh pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta sebagai konsultan, tenaga ahli dan fasilitator serta mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan implementasinya. Pada level Nasional/Pusat, sebagai institusi pengelola (Executing Agency) adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian

Alokasi Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009 (dalam Rupiah)

Sumber Dana APBN Jumlah Keseluruhan

Sumber Dana APBD Rupiah Murni Pinjaman/Loan

6.323.957.500.000 1.285.987.500.000 3.800.603.572.000 1.237.366.428.000



Dalam Negeri; yang berperan sebagai Sekretariat Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan Pusat. Selain itu, di level pusat dibentuk Tim Pengendali yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra). Disamping itu pada level pusat juga disediakan jasa konsultan dan tenaga ahli yang dinamakan dengan Konsultan Manajemen Nasional (KMN/NMC).

Untuk level Regional disediakan jasa konsultan yang disebut dengan Regional Management Consultant (RMC) atau Konsultan Manajemen Regional, yang dibagi menjadi 6 wilayah kerja regional meliputi regional‐1 sampai dengan regional‐6 dengan masing‐ masing membawahi beberapa Provinsi. Di setiap tingkatan Provinsi, dibentuk Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi yang diposisikan/dilekatkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Provinsi atau lembaga lain yang bertanggung jawab dalam urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi. Satker Provinsi dimaksud, selain sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi, juga sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi untuk pengadaan Fasilitator Kabupaten serta Fasilitator Kecamatan. Dalam rangka mendukung implementasi kegiatan pada level Provinsi, dibentuk unit konsultan dan tenaga ahli yang dikoordinasi oleh seorang Koordinator Provinsi (Korprov); yang direkrut oleh masing masing Regional Management Consultant (RMC).

Di tingkat Kabupaten juga dibentuk Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan; dimana seluruh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kabupaten serta dana pendukung berupa Dana Operasional Kegiatan (DOK) ditempatkan pada DIPA Tugas Pembantuan (TP). Guna menjalankan kegiatan teknis di lapangan, pada level Kabupaten ditempatkan tenaga Fasilitator Kabupaten sebanyak 3 orang per kabupaten meliputi Fasilitator (Pemberdayaan) Kabupaten, Fasilitator Teknik Kabupaten dan Fasilitator Keuangan Kabupaten.

Pada level Kecamatan, untuk masing‐masing kecamatan, diinisiasi dan dikembangkan organisasi kerja masyarakat yang disebut dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); yang berdasarkan mekanisme Musyawarah Antar Desa (MAD), memilih dan menetapkan antara lain: Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pemeriksa UPK (BP‐UPK), Tim Verifikasi dan Pendamping Lokal, yang seluruhnya berasal dari unsur Masyarakat. Di level Kecamatan selain Camat sebagai penanggung jawab pembinaan kegiatan, juga dibentuk Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) yang berasal dari unsur pemerintah di level kecamatan. Untuk melakukan fasilitasi terhadap implementasi kegiatan di tingkat Kecamatan dan Desa, maka pada setiap Kecamatan ditempatkan 2 orang fasilitator; masing‐masing sebagai Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik (dengan latar belakang Khusus berpendidikan Teknik Sipil). Pada level Desa, selain Kepala Desa sebagai penanggung jawab pembinaan kegiatan di desa, dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Tim Khusus yang berfungsi untuk memantau seluruh tahapan kegiatan di tingkat Desa.



B.4 Keterlibatan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten, terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Sebagai pelaksana tugas Dekonsentrasi, pemerintah Provinsi melalui Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi, berperan melaksanakan rekrutmen dan menanda‐tangani kontrak kerja terhadap Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan berdasarkan Standard Operating and Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Satker PNPM Mandiri Perdesaan Pusat. Selain itu pemerintah Provinsi juga wajib menganggarkan dana pembinaan minimal 1% dari pagu dana PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, bertindak sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK); berdasarkan aturan‐aturan dan pedoman kerja serta petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang ditetapkan oleh Satker PNPM Mandiri Pusat. Selain berpartisipasi menyediakan dana BLM, sesuai dengan kemampuan kapasitas Fiskal masing masing daerah yang disebut Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB), pemerintah Kabupaten juga wajib menyediakan Dana Pembinaan; minimal 5% dari jumlah BLM yang dialokasikan di masing‐masing Kabupaten.

B.5 Dukungan Bantuan Teknis Konsultan

Dalam kerangka melakukan bimbingan teknis dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip‐prinsip program serta sebagai pihak yang mengemban amanat pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan implementasi kegiatan, PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan bantuan teknis konsultan dan fasilitator, mulai dari level Nasional, Regional, Provinsi, Kabupaten serta Kecamatan. Simultan dengan bertambahnya jumlah lokasi kegiatan serta meningkatnya jumlah dana yang beredar di masyarakat, maka kebutuhan akan tenaga fasilitator juga meningkat.

Pada tahun 2009 jumlah kebutuhan fasilitator khusus untuk PNPM Mandiri Perdesaan dari level Kabupaten hingga Kecamatan, sebanyak 11.059 orang. Sedangkan kebutuhan seluruh konsultan dan fasilitator termasuk fasilitator untuk program Pola Khusus Respek Papua dan Papua Barat, R2PN‐Pulau Nias serta Program‐program pendukung lainnya, mencapai 11.588 orang.

Selain itu pada level Kecamatan juga ditetapkan seorang Pendamping Lokal, yang jumlahnya mencapai 3.905 orang; dan di level Desa juga ditetapkan minimal 2 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), yang jumlahnya mencapai 100.402 orang.

Tabel‐1.3 berikut memberikan ilustrasi tingkat perkembangan jumlah Konsultan dan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan/PPK secara terinci, selama perioda 6 tahun dari tahun 2004 s/d tahun 2009.



Tabel ‐ 1.3 Perkembangan Konsultan dan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan

(dalam Jumlah Orang)

Konsultan dan Fasilitator 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Konsultan Manajemen Nasional 31 29 37 69 35 56

Konsultan Manajemen Regional 98 98 ‐ ‐ ‐ 18

Konsultan Manajemen Provinsi ‐ ‐ 125 167 155 ‐

Koordinator dan Spesialis Provinsi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 245

Konsultan Pendamping UPK ‐ ‐ 78 59 51 ‐

Konsultan Manajemen Kabupaten 348 445 417 658 675 ‐

Fasilitator Kabupaten ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.249

Fasilitator Kecamatan 2.210 3.278 2.870 3.789 5.325 9.810

Fasilitator Informasi ‐ ‐ 44 44 33 ‐

Fasilitator Pilot Pendidikan ‐ ‐ 19 19 19 ‐

Fasilitator PNPM – Generasi ‐ ‐ ‐ 254 234 189

Fasilitator PNPM – SADI ‐ ‐ ‐ ‐ 21 21

Jumlah Konsultan dan Fasilitator 2.687 3.850 3.590 5.061 6.670 11.588

Jumlah Fasilitator Desa / KPMD ±39.890 ±39.890 ±39.890 ±44.248 ±66.248 ±100.402

B.6 Program Pola Khusus dan Program Pendukung

Mengingat adanya karakterteristik dan situasi khusus pada lokasi wilayah tertentu, maka PNPM Mandiri Perdesaan juga mengalokasikan Program Pola Khusus yang dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat, berupa Program Rencana Strategis Pengembangan Kampung disingkat dengan Program Respek; serta Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pulau Nias, yang disingkat R2PN khusus untuk Pulau Nias di Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu, beberapa Program Pendukung juga dijalankan dalam rangka mendukung efektivitas capaian kinerja program di bidang tertentu. Program pendukung tersebut meliputi: PNPM‐Pasca Bencana (Post Disaster), PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM‐ Generasi), PNPM Agribisnis Perdesaan (PNPM‐SADI) serta Program Peningkatan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP).

Uraian tentang jenis‐jenis program pola khusus dan program pendukung, termasuk cakupan jumlah lokasi dan pagu anggarannya, ditabulasikan secara ringkas pada Tabel‐1.4 berikut.



Tabel ‐ 1.4 Progam Pola Khusus dan Program Pendukung PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009

Lokasi Jenis Program Pola Khusus dan

Pendukung Provinsi Kabupaten Kec./Distrik Pagu Anggaran

(Rupiah)

Respek 2 28 436 407.200.000.000

R2PN 1 2 5 32.674.000.000

Generasi 5 21 164 321.700.000.000

PNPM Pasca Bencana 1 1 16 30.700.000.000

PNPM Agribisnis‐ Perdesaan (SADI)

4 10 24 1.764.100.000

P2SPP 8 10 93 68.500.000.000

Catatan : untuk Program R2PN dan SADI tahun 2009 hanya melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya dan pagu dana yang disediakan pada tahun 2009 hanya untuk Dana Operasional Kegiatan (DOK).



PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2009

A. TINJAUAN MENYELURUH HASIL IMPLEMENTASI

A.1 Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan s/d 2009

Implementasi PNPM Mandiri telah berlangsung selama hampir 3 tahun anggaran (2007, 2008 dan 2009), dimana kegiatannya mulai dilaksanakan sejak bulan April 2007 bersamaan dengan Launching PNPM Mandiri oleh Presiden di Kota Palu. Selanjutnya sejak bulan Mei 2007, konsultan dan fasilitator pendamping secara bertahap juga telah dimobilisasi oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri; dengan tujuan utama untuk membantu tugas‐tugas executing agency dan Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dalam operasionalisasi PNPM‐PPK, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2007, disebut sebagai tahapan persiapan awal mengingat waktu yang tersedia untuk merealisasikan langkah kegiatan sangat terbatas (efektif sekitar 8 bulan) dan bersifat mendesak. Untuk pelaksanaan kegiatan PNPM‐PPK selama tahun 2007, lebih disebut sebagai fase pengenalan awal kepada masyarakat, dengan memberikan pemahaman lanjut dalam merealisasikan seluruh langkah‐langkah kegiatan yang ada pada siklus/alur tahapan PPK secara menyeluruh; baik untuk pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat maupun untuk penguatan peran pemerintah daerah, termasuk diperkenalkannya intervensi baru melalui pendekatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan PNPM‐PPK selama tahun 2008 disebut sebagai tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008, dengan memberikan wacana serta kemampuan untuk mengoperasionalkan kebijakan dan konsep dari pihak pemerintah pusat terkait program pemberdayaan masyarakat yang bersifat nasional; melalui fasilitasi dan pengorganisasian seluruh pelaku kegiatan pengentasan kemiskinan secara komprehensif dan terintegrasi, khususnya di tingkat perdesaan.

Realisasi kegiatan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan sampai dengan akhir tahun 2009 telah menunjukkan beberapa kecenderungan maupun indikasi yang cukup signifikan, baik dalam pengertian positif ataupun dalam makna terjadinya berbagai kendala maupun hambatan yang dapat mengarah kepada tidak maksimalnya tingkat keberhasilan pencapaian. Dalam kurun waktu implementasi PNPM sekitar 3 tahun, selama 2007 s/d 2009, PNPM Mandiri Perdesaan telah dapat merealisasikan secara kuantitatif beberapa capaian kinerja kegiatan yang sangat memberikan harapan dan motivasi bagi seluruh pelaku yang terlibat. Sebanyak 3.905 kelembagaan di tingkat masyarakat (BKAD) telah berhasil diorganisasikan dan diperkuat selama perioda tersebut, dengan jumlah pengurus kelembagaan dan pengurus unit pelaksana kegiatan (UPK‐UPK) yang terlibat sekitar 74.005 orang (32.562 orang adalah perempuan). Di samping itu sekitar



100.402 orang secara sukarela bergabung sebagai Kader Pendamping Masyarakat Desa (KPMD), dengan fungsi menjadi kader/relawan di tingkat masyarakat untuk urusan penanganan dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, serta sekitar 2.181.200 orang di tingkat masyarakat (2.118.800 orang di tingkat desa dan 62.320 orang di tingkat kecamatan) yang telah mendapatkan penguatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan, pendampingan maupun pengarahan di tingkat pelaksanaan lapangan.

Implementasi di tingkat daerah sampai dengan akhir tahun 2009, telah melibatkan 342 Kabupaten di 32 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Cakupan lokasi sasaran, sampai dengan tahun 2009, yang meliputi sebanyak 3.905 Kecamatan di wilayah Kabupaten (2.293 Kecamatan Reguler/Lama dan 1.612 Kecamatan Baru PNPM Mandiri Perdesaan 2009) telah memberikan perspektif positif; dengan keberhasilan menjangkau sekitar 59,43 juta jiwa penduduk (sekitar 9,9 juta KK), dimana sekitar 31,0 juta jiwa (5,1 juta KK) adalah termasuk dalam kategori miskin.

Dari total pagu anggaran untuk tahun 2007 s/d 2009 sebesar Rp 12,046 triliun, yang berhasil direalisasikan selama 3 tahun pelaksanaan adalah sebesar Rp 11,368 triliun atau sekitar 94,4%; dengan sumber pendanaan sebesar Rp 8,861 triliun (78%) berasal dari hibah pemerintah pusat (melalui APBN dan pinjaman IBRD/IDA), dan sebesar Rp 2,507 triliun (22%) berasal dari dana pendamping daerah (APBD/DDUPB). Disamping itu, diperhitungkan terdapat dana sekitar Rp 389,531 miliar (3,4% dari total realisasi anggaran) yang merupakan swadaya dan kontribusi dari masyarakat serta ditambah sekitar Rp 1,045 triliun (9,2% dari total realisasi anggaran) yang merupakan dana hibah dari donor maupun sumber‐sumber lain.

Proses implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam perioda 3 tahun pelaksanaan, telah memberikan banyak Lesson Learned dan Best Practices (belajar dari pengalaman dan contoh terbaik pelaksanaan) yang dapat digunakan serta dimanfaatkan sebagai bahan kajian maupun pengayaan pemahaman untuk penguatan kapasitas serta penyempurnaan pelaksanaan PNPM Mandiri pada perioda‐perioda mendatang.

A.2 Komponen dan Lingkup Kegiatan Program tahun 2009

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun 2009, secara keseluruhan mencakup beberapa komponen dan lingkup kegiatan yang secara simultan dan bersamaan telah dimplementasikan dalam perioda tahun ini. Secara terinci, komponen dan lingkup kegiatan program tersebut dapat diindikasikan dan diuraikan sebagai berikut:

(1) Komponen Utama program, yang merupakan fokus dan sasaran pokok PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi lingkup‐lingkup kegiatan berikut:

• Kegiatan Reguler PNPM, yang merupakan kegiatan PNPM Mandiri dengan menggunakan pola dan ketentuan normal, sesuai standar yang ada, serta bersifat repetitif. Kegiatan ini dilaksanakan di 342 Kabupaten yang berada di 30 Provinsi, kecuali Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan jumlah kecamatan mencapai 3.905 Kecamatan.



• Kegiatan PNPM RESPEK, yang merupakan kegiatan PNPM Mandiri dengan menggunakan pola dan ketentuan khusus dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di 28 Kabupaten yang mencakup 436 Distrik (sebutan kecamatan di Papua).

(2) Komponen Pendukung program, yang merupakan kegiatan PNPM Mandiri dengan menggunakan pola dan ketentuan spesifik, sesuai dengan kebutuhan dan sasaran tertentu, serta umumnya bersifat pilot atau upaya untuk mendukung kondisi tanggap‐darurat, rehabilitasi maupun revitalisasi. Lingkup kegiatannya meliputi:

• Kegiatan Pilot PNPM Generasi, yang merupakan kegiatan PNPM Mandiri untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama generasi muda, melalui upaya peningkatan kesehatan balita, ibu dan anak serta perbaikan pendidikan dasar. Pelaksanaan PNPM Generasi dengan menggunakan pola dan ketentuan spesifik, sesuai standar khusus yang ditetapkan untuk kebutuhan Generasi Sehat dan Cerdas (PTO‐Generasi), serta bersifat repetitif. Kegiatan ini dilaksanakan di 21 Kabupaten yang berada di 5 Provinsi, dengan jumlah kecamatan mencapai 164 Kecamatan.

• Kegiatan Pilot SADI, merupakan kegiatan agribisnis perdesaan untuk bidang pertanian yang mencakup 4 Provinsi, 10 Kabupaten dan 24 Kecamatan.

• Kegiatan Khusus PNPM R2PN, merupakan kegiatan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca‐bencana khusus untuk Pulau Nias yang mencakup 2 Kabupaten (Nias dan Nias Selatan) serta 5 Kecamatan.

• Kegiatan Khusus PNPM Pasca‐Bencana, merupakan kegiatan spesifik yang ditujukan untuk memberikan dukungan kepada wilayah‐wilayah yang terkena bencana; dimana meliputi 1 Kabupaten dan 16 Kecamatan.

• Kegiatan Pilot P2SPP, merupakan kegiatan yang bersifat uji‐coba untuk mendukung dan mengembangkan pembangunan dan perencanaan partisipatif di tingkat Desa dan Daerah Kabupaten; dimana meliputi wilayah pilot di 10 Kabupaten dalam wilayah 8 Provinsi.

B. PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN‐REGULER

B.1 Proses Pengorganisasian, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Proses pengorganisasian masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dimulai sejak saat awal PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dan dilakukan pada tingkatan Kecamatan dan Desa. Dari sebanyak 3.905 Kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009, sejumlah 1.612 Kecamatan merupakan kecamatan baru yang untuk pertama kali mendapatkan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009 ini. Sedangkan sebanyak 2.293 Kecamatan, merupakan kecamatan lama yang telah terlibat PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2008 atau tahun‐tahun sebelumnya.



Proses pengorganisasian masyarakat di lokasi kecamatan baru, dilaksanakan secara khusus dan simultan dengan implementasi tahapan kegiatan; yang dimulai dari Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi di tingkat Kecamatan sampai dengan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) Hasil Pekerjaan kepada masyarakat Desa, yang disebut dengan Satu Siklus Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk lokasi kecamatan lama, proses pengorganisasian masyarakat pada tahun 2009 lebih diarahkan kepada penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat maupun kelembagaan yang telah terbentuk.

Kelembagaan masyarakat yang dibangun dan difasilitasi melalui PNPM Mandiri Perdesaan pada tingkat Kecamatan, meliputi: Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pemeriksa UPK (BP‐UPK) dan Tim Verifikasi. Sedangkan pada tingkat Desa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pemantau atau yang dikenal dengan sebutan Tim 18.

Tabel ‐ 2.1 Jenis Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perdesaan

Tingkatan Jenis Kelembagaan Masyarakat

Jumlah Pengurus

Forum Pemilihan dan Penetapan

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

3 orang Musyawarah Antar Desa Khusus

Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

3 Orang Forum Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan

Badan Pengawas UPK (BP‐UPK)

3 Orang Forum Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan

Kecamatan

Tim Verifikasi 5 Orang Diusulkan oleh FK bersama PJOK dan ditetapkan oleh Camat

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

3 orang Musyawarah Desa Sosialisasi dan dikukuhkan lagi pada Musyawarah

Desa Persiapan Pelaksanaan Tim Penulis Usulan (TPU) 3 orang Musyawarah Desa Perencanaan

Tim Khusus Pemantau (Tim 18)

18 orang Musyawarah Desa Perencanaan Desa

Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana

(TP‐3)

3 orang Musyawarah Desa Pertanggungjawaban ke‐2

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam setiap implementasi tahapan kegiatan, dengan cara selalu mendorong peran‐serta masyarakat dan menempatkan secara terhormat posisi masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan. Disamping itu, juga menjaga agar hak‐hak dan otoritas masyarakat yang telah ditetapkan oleh program tetap dapat terlindungi dari intervensi negatif pihak‐pihak lain.

Setiap kelembagaan yang terbangun di masyarakat selalu diikuti dengan pelatihan, baik dalam rangka pra‐tugas maupun peningkatan kapasitas melalui Dana Operasional



Kegiatan (DOK) yang dialokasikan secara khusus dan terpisah dari alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Besaran alokasi dana, yang disediakan khusus untuk pelatihan masyarakat pada tahun 2009, adalah sebesar Rp. 108.324.430.000 untuk digunakan di 3.905 Kecamatan lokasi program.

Tabel ‐ 2.2 Jenis Pelatihan untuk Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan dalam setiap tahapan imlementasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Selama perioda pelaksanaan tahun 2009, tercatat tingkat partisipasi masyarakat yang terbesar adalah pada saat pelaksanaan Penggalian Gagasan; yang dilakukan sampai dengan tingkat Dusun dan RT di seluruh Desa lokasi program. Secara menyeluruh tercatat, bahwa angka partisipasi masyarakat untuk kegiatan ini pada tahun 2009, adalah sebanyak 18.762.757 orang.

Jenis Pelatihan Peserta Jumlah hari Lokasi Pelatihan

Pra‐tugas UPK UPK 3 hari Kabupaten/Kecamatan

Pra‐tugas KPMD KPMD 6 hari Kecamatan

Orientasi Tugas Tim Penulis usulan

Tim Penulis Usulan

3 hari Kecamatan/Desa

Orientasi Tugas Tim Pengelola Kegiatan

Tim Pengelola Kegiatan

3 hari Kecamatan/Desa

Orientasi Tugas Tim Pemantau

Tim Pemantau 3 hari Kecamatan/Desa

Orientasi Tugas Tim Verifikasi

Tim Verifikasi 3 hari Kecamatan

Orientasi Tugas Badan Pemeriksa UPK

BP‐UPK 3 hari Kabupaten/Kecamatan

Orientasi Tugas Tim Pemelihara Prasarana

Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana

3 hari Desa/Kecamatan

Pelatihan lainnya Sesuai kebutuhan lokal

Sesuai kebutuhan

lokal

Disesuaikan dengan kebutuhan lokal



B.2 Pelaksanaan Rencana dan Hasil Kegiatan Masyarakat

Rencana kegiatan masyarakat yang dihasilkan dari proses penggalian gagasan di tingkat Dusun dan RT serta dari Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), diputuskan dalam Musyawarah Desa Perencanaan (MD‐Perencanaan) dan dituangkan ke dalam Dokumen Usulan Kegiatan Masyarakat. Untuk selanjutnya dokumen ini dibahas di forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan dan ditetapkan urutan prioritasnya (bagi usulan yang mendapat prioritas untuk didanai). Dan kemudian usulan prioritas tersebut akan dilengkapi/disusun dengan Desain dan RAB yang diperlukan, untuk ditetapkan pendanaannya dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Pendanaan.

Berdasarkan hasil‐hasil proses kegiatan tersebut di atas, secara menyeluruh dalam skala nasional, teridentifikasi bahwa jumlah usulan masyarakat mencapai 70.006 usulan. Usulan‐usulan tersebut terdiri dari 24.145 berasal dari jenis usulan campuran/umum dan 42.263 usulan khusus berasal dari pihak perempuan. Secara prosentase proporsinya adalah sekitar 63,6% berbanding 36,4%, dimana usulan yang berasal dari pihak perempuan porsinya lebih besar daripada usulan campuran.

Gambar ‐ 2.2 Komposisi Usulan Masyarakat Tahun 2009

18.762.757 Orang

10.322.851 Orang 9.490.869 Orang 9.271.888 Orang

Gambar ‐ 2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Seluruh Tahapan Kegiatan Tahun 2009



Usulan‐usulan masyarakat dimaksud diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori berdasarkan jenis kegiatannya, yang meliputi: (i) jumlah usulan untuk Kegiatan Prasarana Umum sebanyak 29.602 usulan atau sekitar 42,3% dari total usulan, (ii) jumlah usulan untuk Kegiatan Pendidikan sebanyak 7.710 usulan atau dengan proporsi sekitar 11%, (iii) jumlah usulan untuk Kegiatan Kesehatan sebanyak 3.643 usulan atau sekitar 5,2% dari total usulan, dan (iv) jumlah usulan Kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) serta Peningkatan Kapasitas UEP adalah sebanyak 29.051 usulan atau sekitar 41,5% dari total usulan.

Gambar ‐ 2.3 Komposisi Usulan Masyarakat terhadap Jenis Kegiatan

Sedangkan untuk jumlah pemanfaat dari setiap kegiatan yang tercatat melalui hasil proses Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan, sesuai Surat Penetapan Camat (SPC) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009, komposisinya meliputi: (1) jumlah pemanfaat untuk Kegiatan Prasarana Umum adalah diperkirakan sebanyak 28.348.247 orang atau sekitar 83,8% dari total pemanfaat , (2) jumlah pemanfaat Kegiatan Pendidikan adalah diperkirakan sebanyak 1.708.357 orang atau sekitar 5% dari seluruh pemanfaat, (3) jumlah pemanfaat Kegiatan Kesehatan adalah diperkirakan sebanyak 2.600.365 orang atau sekitar 7,7% dari total pemanfaat, dan (4) jumlah pemanfaat Kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) serta Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah diperkirakan sebanyak 1.158.781 orang atau sekitar 3,4% dari jumlah keseluruhan pemanfaat.

Gambar‐2.4 berikut mengilustrasikan komposisi dan prosentase perkiraan jumlah pemanfaat kegiatan, berdasarkan informasi yang tercatat dari dokumen‐dokumen SPC.



Gambar ‐ 2.4 Komposisi Jumlah Pemanfaat Kegiatan

B.3 Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM

Pencairan dana BLM untuk tahun 2009 di 3.905 kecamatan adalah sebesar Rp. 6.284.043.410.000, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp. 5.012.291.110.000 atau dengan proporsi sekitar 79,26% dan dana APBD dengan proporsi sekitar 20,11% atau ekivalen dengan Rp. 1.271.752.300.000. Sehingga secara keseluruhan pencairan dana BLM adalah sekitar 99,37% dari total pagu dana yang tersedia, yaitu sebesar Rp. 6.323.957.500.000, dimana pagu dana APBN adalah sebesar Rp. 5.037.970.000.000 dan dana APBD sebesar Rp. 1.285.987.500.000.

Progres pencairan Dana Operasional Kegiatan (DOK) di 3.905 kecamatan pada tahun 2009, dapat diindikasikan bahwa untuk pencairan DOK Perencanaan adalah sebesar Rp. 269.482.658.600 atau sekitar 98,71% dari total pagu DOK tersebut yang sebesar Rp. 273.018.200,000. Sedangkan untuk pencairan DOK Pelatihan adalah sebesar Rp. 107.916.775.000 atau 99,68% dari total pagu DOK tersebut yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 108,259,100,000. Secara keseluruhan, jumlah pencairan DOK untuk Perencanaan dan Pelatihan adalah sebesar Rp. 377.399.433.600 atau sekitar 98,98% dari jumlah keseluruhan pagu DOK dimaksud, yang besarannya adalah Rp. 381.277.300.000.

Berdasarkan data hasil catatan rencana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009 yang tertuang di dalam dokumen‐dokumen SPC, bahwa penyaluran dana BLM yang telah dilakukan s/d akhir bulan Maret 2010 adalah sebesar Rp. 5.873.253.332.224 atau sekitar 93,5% dari jumlah dana BLM yang telah dicairkan sebesar Rp 6.284.043.410.000. Penyaluran dana BLM tersebut direncanakan akan digunakan untuk kegiatan‐kegiatan: (i) Prasarana Umum sebesar Rp. 3.868.512.322.294 atau 65,87% dari jumlah BLM yang



disalurkan, (ii) Pendidikan sebesar Rp. 746.214.241.600 atau sekitar 12,71%, (iii) Kesehatan sebesar Rp. 253.292.321.467 atau sekitar 4,31%, dan (iv) Simpan Pinjam dengan dana sebesar Rp. 1.005.234.446.863 atau sekitar 17,12% dari jumlah BLM yang tersalurkan.

Gambar ‐ 2.5 Proporsi Penyaluran BLM

Berdasarkan Rencana Komposisi dan Jenis Kegiatan (status s/d akhir Maret 2009)

Pemanfaatan dana BLM yang tercatat s/d akhir Maret 2010, melalui realisasi kegiatan‐ kegiatan yang direncanakan, adalah sebesar Rp 3.644.577.926.317 atau sekitar 62% dari dana BLM yang disalurkan. Rincian pemanfaatan dana BLM, berdasarkan kegiatan‐ kegiatan yang telah direalisasikan oleh masyarakat seperti tersebut di atas, dapat diuraikankan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Prasarana/Sarana Umum; adalah kegiatan fisik untuk pembangunan prasarana umum yang meliputi: jalan desa, jembatan, sistem irigasi, tambatan perahu, air bersih, pasar desa, MCK, listrik desa dan prasarana pelengkap serta pendukung lainnya. Kegiatan tersebut telah menyerap dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 2.463.440.705.546 atau 67,59% dari jumlah pemanfaatan dana BLM.

(2) Kegiatan Pendidikan; adalah kegiatan pendukung pendidikan masyarakat baik fisik maupun non‐fisik, yang meliputi: gedung sekolah, penyediaan sarana dan perlengkapan pendidikan, bantuan biaya pendidikan, insentif tenaga pendidikan, penyuluhan dan pelatihan serta kegiatan pendidikan lainnya. Kegiatan ini telah



menyerap dana BLM sebesar Rp. 444.039.173.952 atau sekitar 12,18% dari jumlah dana BLM yang telah dimanfaatkan.

(3) Kegiatan Kesehatan; adalah kegiatan pendukung kesehatan masyarakat baik fisik maupun non‐fisik, yang meliputi: gedung kesehatan, penyediaan sarana dan perlengkapan kesehatan, bantuan biaya kesehatan, insentif tenaga kesehatan, penyuluhan dan pelatihan serta kegiatan kesehatan lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana BLM sebesar Rp. 147.569.335.567 atau sekitar 4,05% dari keseluruhan jumlah pemanfaatan dana BLM.

(4) Kegiatan Simpan Pinjam; adalah kegiatan non‐fisik berupa simpan pinjam khusus untuk perempuan (SPP), baik untuk simpan pinjam murni maupun untuk usaha bersama atau peorangan serta untuk peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp. 589.528.711.252 atau sekitar 16,18% dari keseluruhan dana BLM yang telah termanfaatkan.

Gambar ‐ 2.6 Proporsi dan Komposisi Pemanfaatan Kegiatan

Tahun 2009

B.4 Pelaksanaan Penguatan Kapasitas

Kegiatan untuk penguatan kapasitas PNPM Mandiri Perdesaan selama tahun 2009, dilaksanakan dengan mempertimbangkan luasnya cakupan wilayah program dan beragamnya stakeholder yang perlu dijangkau. Fokus dalam upaya penguatan kapasitas selama tahun 2009, ditekankan pada upaya‐upaya: peningkatan penyebaran informasi, diseminasi informasi, penguatan kapasitas pelaku di tingkat masyarakat dan pengembangan beberapa jenis media. Secara spesifik beberapa kegiatan yang telah dilakukan, meliputi:

67,59%

16,18%

4,05%

12,18%



(a) Pengkoordinasian kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan materi sosialisasi dan kegiatan komunikasi serta publikasi bagi pelaku program dan masyarakat luas, khususnya masyarakat di lokasi program; baik terhadap para pelaku langsung (spesialis/konsultan), stakeholder terkait maupun pihak ketiga lainnya.

(b) Pengembangan dan penyiapan materi sosialisasi, publikasi pendukung, brosur/leaflet, spanduk, wawasan, serta merchandise program.

(c) Pemantauan dan evaluasi kegiatan komunikasi, publikasi dan dampaknya serta liputan media massa (cetak dan elektronik) dalam mendukung distribusi informasi, transparansi dan akuntabilitas program; termasuk kegiatan kunjungan media massa dan pihak lain ke lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.

(d) Pengelolaan fasilitas layanan informasi/komunikasi, publikasi online yang dimiliki program.

Secara prinsip, kegiatan‐kegiatan yang dilakukan adalah diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang permasalahan kemiskinan dan upaya penanggulangannya, yang dilakukan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Beberapa indikasi yang dapat dicapai melalui kegiatan ini adalah adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan program.

Hasil‐hasil signifikan yang dapat diidentifikasikan selama tahun 2009 adalah dalam menyiapkan media pelatihan dan bahan bacaan untuk mendukung pelatihan. Media‐ media pelatihan yang difasilitasi penyusunannya dan telah direproduksi dalam kerangka penguatan kapasitas, meliputi: (i) media audiovisual yang terdiri dari Perencanaan Kegiatan, Fasilitasi Penggalian Gagasan, Tahapan Kegiatan, Membangun Bersama Rakyat dan Audiovisual Papua, (ii) Softcopy yang terdiri Buku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Bosur UPK, BKAD, SPP serta Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pelelangan, dimana dapat dicetak sesuai kebutuhan pelatihan.

C. PELAKSANAAN PNPM‐RESPEK, PAPUA DAN PAPUA BARAT

C.1 Penyiapan Program dan Masyarakat

Sejak tahun 2008, khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat telah melaksanakan program yang disebut Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), dalam kerangka PNPM Mandiri atau dikenal dengan istilah PNPM‐RESPEK. Pelaksanaan PNPM‐ RESPEK dilandasi oleh adanya kesamaan tujuan antara Program RESPEK dan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip tata‐pemerintahan yang baik dan bersih melalui upaya pemberdayaan masyarakat.



PNPM‐RESPEK diterapkan dengan menggunakan prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan lokal. Program ini menyediakan fasilitasi bagi pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat, peningkatan kapasitas dan menyediakan dana bantuan langsung masyarakat per kampung (desa) yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah pusat berkontribusi dengan mengalokasikan dana pendampingan (bantuan teknis dan fasilitator) dan tambahan BLM per Distrik (kecamatan).

C.2 Proses Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Pada tahun 2009, PNPM‐RESPEK dialokasikan untuk 436 Distrik yang meliputi sebanyak 3.853 Kampung di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Secara rinci jumlah lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan PNPM‐RESPEK untuk tahun anggaran 2009, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel ‐ 2.3 Lokasi dan Alokasi PNPM/RESPEK di Provinsi Papua & Papua Barat Tahun 2009

Cakupan Wilayah Level Pemerintahan

Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Distrik (Kecamatan) 334 102 Jumlah Distrik 436 Alokasi Dana Distrik Rp 119.750.000.000 Kampung (Desa) 2.822 1.031 Jumlah Kampung 3.853 Alokasi BLM Kampung Rp 385.300.000.000

Sumber: Pengolahan data laporan MIS Provinsi Papua dan Papua Barat

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan tahun 2008, terjadi peningkatan jumlah lokasi kegiatan pada tahun 2009 baik di tingkat distrik maupun di tingkat kampung. Salah satu alasan terjadinya peningkatan jumlah lokasi, adalah adanya kebijakan pemekaran wilayah di beberapa Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Namun pada kenyataannya, program hanya berjalan di 220 distrik yang mencakup 2.125 kampung di Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Tolikara batal untuk melaksanakannya pada tahun 2009.

Proses Penggalian Gagasan Melalui Peta Sosial Kampung dalam pelaksanaan PNPM‐RESPEK



Seperti dengan yang terjadi pada tahun‐tahun sebelumnya, kondisi alam menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan program ini. Hampir seluruh lokasi program merupakan area terpencil dengan akses transportasi minim, dan dengan kelangkaan logistik serta membutuhkan biaya operasional tinggi. Selain itu, terdapat kesulitan untuk mendapatkan serta memperoleh tenaga pendamping yang bersedia ditugaskan di lokasi‐ lokasi dimaksud.

Pada tahun 2009, hampir semua lokasi program masih melaksanakan kegiatan PNPM‐RESPEK tahun anggaran 2008. Tercatat hingga akhir tahun 2009, terdapat 128 dari 387 Distrik lokasi PNPM‐RESPEK tahun 2008 yang telah menyelesaikan seluruh kegiatannya. Sementara itu, kegiatan PNPM‐RESPEK tahun 2009 berada pada tahapan perencanaan yang dimulai sejak awal tahun 2009. Di sisi lain, pencairan dana di Provinsi Papua dan Papua Barat baru dapat dilakukan pada akhir bulan November 2009; bahkan sampai dengan akhir tahun 2009 masih ada Distrik yang belum melakukan pencairan dana.

Berdasarkan laporan data yang ada, diindikasikan bahwa tingkat penyaluran dana ke masyarakat masih rendah. Tercatat, sampai dengan akhir Maret 2010, bahwa tingkat penyaluran dana APBN ke masyarakat di Provinsi Papua adalah sebesar Rp 20.414.980.000 atau sekitar 22,89% dari dana yang dialokasikan. Bahkan untuk Provinsi Papua Barat hanya sebesar Rp 2.321.614.450 (sekitar 7,6%). Indikasi tentang rincian penyerapan dana APBN pada pelaksanaan PNPM‐RESPEK tahun 2009, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel ‐ 2.4 Alokasi berikut Realisasi Dana APBN PNPM‐RESPEK TA 2009

Provinsi Papua & Papua Barat

Jumlah Kabupaten BLM APBN (Rp) Provinsi

Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi

Penyerapan

% Realisasi BLM APBN

Papua 26 23 89.200.000.000 20.414.980.000 22,89% Papua Barat 8 8 30.550.000.000 2.321.614.450 7,6%

Sumber: Pengolahan data MIS Papua dan Papua Barat per akhir Maret 2010

Pada tahun 2009, pelaksanaan usulan kegiatan hanya berjalan untuk pendanaan yang bersumber dari dana tahun anggaran sebelumnya. Usulan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan prasarana umum penunjang perekonomian masyarakat; seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar dan tambatan perahu. Selain itu, dana BLM juga

Pelaksanaan Musyawarah Distrik Sosialisasi PNPM‐RESPEK TA 2009 di Papua Barat



dimanfaatkan untuk pembangunan sarana peningkatan kualitas hidup; seperti sarana kesehatan, sanitasi, air bersih dan sarana pendidikan maupun listrik desa.

C.3 Inovasi dan Intervensi Spesifik

PNPM‐RESPEK tahun 2009 juga dirancang untuk memfasilitasi sejumlah peningkatan kapasitas, sebagai upaya untuk menyiapkan masyarakat sebagai pelaku serta motor penggerak pembangunan kampung.

Pada tahun 2009, kegiatan pelatihan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari tahapan program; dimana kegiatan‐kegiatan yang diselenggarakan merupakan pendukung dari tahapan yang dipersyaratkan dalam PNPM‐RESPEK 2009, misalnya: pelatihan pelaku. Sementara itu, khusus untuk pelatihan tenaga pendamping hanya diwujudkan dalam bentuk pelatihan pratugas, yang ditujukan terhadap Fasilitator Kabupaten dan diselenggarakan pada bulan November 2009.

D. PELAKSANAAN PNPM‐R2PN KEPULAUAN NIAS

D.1 Wilayah Sasaran

PNPM‐R2PN pelaksanaannya dimulai pada tahun 2007, yang merupakan tindak lanjut PPK (Proyek Pengembangan Kecamatan) Pasca Bencana tahun 2006, sebagai upaya untuk merehabilitasi dan melakukan rekonstruksi terhadap kerusakan di Pulau Nias akibat bencana Tsunami bulan Desember 2004 dan gempa bumi yang terjadi pada bulan Maret 2005. PNPM‐R2PN dilaksanakan di 9 wilayah Kecamatan yang berada di bawah wilayah administratif 2 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Rabat Beton yang Dibangun Melalui PNPM RESPEK di Distrik Wasior Selatan, Kabupaten Teluk Wondama,

Papua Barat

Pasar Kampung yang Dibangun Melalui PNPM RESPEK di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk

Wondama, Papua Barat



Tabel ‐ 2.5 Lokasi, Alokasi dan Progres Pencairan BLM TA 2007 ‐ 2009

Jumlah Kecamatan Pagu BLM (Rp 1.000) No. Kegiatan 2007 2008 2009 2007 2008 2009

1 Balai Desa 4 4 0 7.575.000 7.420.000 ‐

2 Prasarana PP 9 9 0 18.000.000 18.000.000 ‐

3 Rumah 9 8 5 115.452.000 78.988.000 32.674.000

4 Sekolah 9 7 0 55.764.350 30.077.250 ‐

Total 196.791.350 134.485.250 32.674.000

Sumber: Data MIS KMN, akhir Maret 2010

D.2 Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Meskipun alokasi pendanaan untuk tahun 2009 hanya diberikan kepada 5 Kecamatan, tetapi pelaksanaan kegiatan‐kegiatannya juga mencakup sisa kegiatan yang pendanaannya telah tersedia pada tahun‐tahun sebelumnya; namun sampai dengan tahun ini masih dalam tahap penyelesaian. Secara rinci, kondisi tersebut diindikasikan pada tabel berikut.

Tabel ‐ 2.6 Progres Tahapan Kegiatan Perioda 2007 s/d 2009

Sumber: Data Pasca Bencana KMN akhir bulan Maret 2010 *) 1 = Tahapan Pencairan BLM, 2 = Tahapan Penyaluran BLM, 3 = Tahapan MDST **) Dilaksanakan di 1 (satu) Kecamatan saja ***) Dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan

Berdasarkan Tabel‐2.6 tersebut di atas, terindikasi bahwa kegiatan tahun anggaran 2007 dan 2008 belum sepenuhnya selesai. Hal ini memberikan dampak, bahwa kegiatan yang didanai melalui anggaran 2007 dan 2008 harus dikerjakan secara simultan dengan

2007 2008 2009

Kab Progres Capaian Tahapan Kegiatan (%) *) No Kegiatan Kec

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 Balai Desa Nias 5

Nias Selatan

4 100 76,69 23,33 100 37,78 0

2 Prasarana PP Nias 5 100 80,24 30,77 100 52,25 8,57

Nias Selatan

4 100 76,49 26 95 54,68 15,15

3 Rumah Nias 5 100 93,83 37,61 100 87,45 42 100 100 100**)

Nias Selatan

4 100 95,7 56,6 100 77,95 29,82***) 100 59,2 5,7

4 Sekolah Nias 5 100 46,09 0 73,54 33,58 14,29

Nias Selatan

4 93,12 51,03 5,71 100 16,33 0



kegiatan yang didanai pada tahun 2009. Untuk pelaksanaan tahun 2009, kegiatan perumahan adalah sebanyak 24 unit di Kabupaten Nias dan sudah seluruhnya (100%) MDST. Sementara di Kabupaten Nias Selatan, sudah 3 Kelompok Permukiman (KP) yang melakukan MDST.

Sementara itu, sejumlah kegiatan yang didanai pada tahun anggaran 2007 dan 2008 sedang dalam proses dan tahapan penyelesaian. Tidak seluruhnya berhasil diselesaikan secara tepat waktu, karena ada beberapa kegiatan yang banyak menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

D.3 Kendala Spesifik

Berdasarkan uraian‐uraian yang telah diberikan, bahwa masih banyak kegiatan tahun 2007 dan 2008 yang belum selesai sampai dengan saat ini. Beberapa penyebab utama yang dapat disebutkan adalah terkait dengan: (i) harga bahan fabrikasi yang fluktuatif, (ii) kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang ahli (kualifikasi tukang), (iii) kesulitan dalam pengangkutan material, (iv) terbatasnya jumlah pemasok (supplier), (v) swadaya yang tidak terealisasi, dan (vi) adanya masalah penyimpangan dana.

Terkait dengan penyelesaian masalah tersebut, maka telah disusun sejumlah rencana tindak bersama untuk menanganinya. Rencana tindak yang disusun, diarahkan untuk mendukung percepatan proses pelaksanaan kegiatan; agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan paling lambat sampai dengan akhir tahun 2010.

E. PELAKSANAAN PNPM GENERASI

E.1 Wilayah Sasaran

Pada tahun 2009, pelaksanaan PNPM Generasi telah memasuki tahun ketiga yang menjangkau sebanyak 178 Kecamatan dan meliputi 2.289 Desa. Dalam proses realisasinya, terdapat satu Kabupaten (Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat) yang tidak sanggup untuk menyediakan dana pendamping berupa DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama). Sehingga terdapat 14 Kecamatan di Kabupaten dimaksud tidak dapat berpartisipasi dalam PNPM Generasi tahun ketiga. Kesimpulannya adalah lokasi PNPM Generasi pada tahun 2009 hanya mencakup sebanyak 164 Kecamatan di 21 Kabupaten dalam wilayah 5 Provinsi.

Pelaksanaan Kegiatan Perumahan pada PNPM‐R2PN



Lokasi pelaksanaan PNPM Generasi sejak awal tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 disajikan secara terinci dalam Tabel‐2.7 berikut.

Tabel ‐ 2.7 Lokasi PNPM Generasi tahun 2007 s/d tahun 2009

Jumlah Kecamatan Jumlah Desa Provinsi Kabupaten

2007 2008 2009 2007 2008 2009 Jawa Barat Sukabumi 10 21 22 83 149 148

Kuningan 15 20 20 214 253 239 Majalengka 9 13 ‐ 131 187 ‐ Sumedang 7 14 14 83 148 143 Subang 4 4 4 44 44 44

Jawa Timur Trenggalek 6 8 8 57 83 83 Malang 11 14 14 117 153 153 Nganjuk 8 11 11 113 157 157 Magetan 5 9 9 71 126 130 Pamekasan 6 8 8 84 109 109

Nusa Tenggara Timur Sumba Timur 8 10 10 71 90 87 Timor Tengah Utara 6 6 6 94 94 61 Lembata 4 4 4 70 68 69 Flores Timur 4 4 4 73 74 73 Manggarai 6 8 2 108 157 43 Rote Ndao 4 4 4 49 49 30 Manggarai Timur ‐ ‐ 6 ‐ 114

Sulawesi Utara Minahasa Utara 2 3 3 29 43 41 Gorontalo Boalemo 4 4 4 57 57 57

Gorontalo 6 6 6 65 67 67 Pohuwato 4 4 4 35 35 34 Gorontalo Utara ‐ 1 1 10 10

E.2 Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat (kaum perempuan dan keluarga miskin) ditunjukkan dengan dukungan masyarakat yang cukup besar baik dalam mengikuti pertemuan, menyumbangkan pemikian, tenaga, waktu, materi. Gambaran tingkat partisipasi perempuan dan masyarakat miskin (RTM) dalam tahapan kegiatan disajikan pada Gambar di bawah. Adapun tahapan kegiatan yang dijadikan sampel adalah: MAD Sosialisasi, Musdes Sosialisasi, Musdus Sosialisasi, FGD Kelompok Perempuan, dan MAD untuk Alokasi Dana.

Tahun Pelaksanaan 2007

Rata‐rata tingkat partisipasi dalam FGD adalah 89%. Angka ini cukup tinggi karena FGD difokuskan untuk kelompok perempuan. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam musyawarah masih menunjukkan angka sekitar 48% ‐ 70%. Sedangkan partisipasi keluarga miskin antara 38% s/d 67%.




Tingkat partisipasi perempuan dalam FGD pada kegiatan tahun 2008 meningkat menjadi 93%, meskipun angka partisipasi dalam musyawarah mengalami sedikit penurunan pada Musdes dan Musdus Sosialisasi. Sedangkan khusus untuk partisipasi Rumah Tangga Miskin (RTM) mengalami penurunan; yang meliputi: Musdus Sosialisasi menjadi sekitar 61%, FGD hanya sekitar 65% dan MAD Alokasi Dana sekitar 36%.

Gambar ‐ 2.7 Tingkat Partisipasi Perempuan dan Keluarga Miskin tahun 2007 ‐ 2008

Tahun 2007 Tahun 2008


Pada kegiatan TA 2009, hampir di semua tahapan kegiatan mengalami peningkatan pada partisipasi perempuan. Tingkat partisipasi menurun pada tahapan MAD Alokasi Dana. Sementara itu, partisipasi RTM meningkat di semua tahapan kegiatan. Namun, kondisi ini masih sementara karena belum seluruh tahapan kegiatan terlaksana.

Gambar‐ 2.8 Tingkat Partisipasi Perempuan dan Keluarga Miskin TA 2009



E.3 Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Kemajuan Kegiatan PNPM Generasi Tahun 2009

Pada akhir tahun 2009, pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2007 masih tersisa di 2 Kecamatan; yang belum berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPj) di 3 Desa dari jumlah keseluruhan 1.643 Desa. Kecamatan‐kecamatan tersebut adalah Matawai La Pawu di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT (1 Desa) dan Cibeureum di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (2 Desa).

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2008, dari jumlah keseluruhan 176 Kecamatan; sebanyak 127 Kecamatan lama telah menyelesaikan kegiatan monitoring selama perioda 9 bulan sejak bulan September 2008. Disisi lain, pelaksanaan monitoring di 49 Kecamatan baru hanya dilakukan selama perioda 5 bulan; yang dimulai sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Mei 2009. Hal ini terkait dengan kebijakan yang mengatur, bahwa mulai bulan Juni 2009 seluruh lokasi pelaksanaan PNPM Generasi untuk tahun 2009, baik lokasi lama maupun lokasi baru, harus sudah melakukan kegiatan monitoring.

Kegiatan pelaksanaan sampai dengan akhir tahun 2009, telah memasuki pemantauan kegiatan untuk bulan ke‐7 dari 12 bulan yang dipersyaratkan untuk pemantauan. Pada tahun 2009 ini, disamping kegiatan PNPM Generasi secara rutin, lokasi‐lokasi PNPM Generasi juga mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 1 Miliar per Kecamatan melalui mekanisme kegiatan dengan Pola Open Menu. Disebabkan oleh adanya berbagai kendala teknis, telah mengakibatkan pelaksanaan Pola Open Menu ini relatif mengalami keterlambatan; dimana umumnya kegiatan baru sampai pada pelaksanaan MAD Prioritas dan MAD‐III, bahkan proses pelaksanaan di Provinsi Gorontalo baru dapat menyelesaikan MAD‐II.

Alokasi dan Pencairan Dana

Khusus untuk kegiatan tahun 2007, dana telah dicairkan seluruhnya 100% yang terdiri dari APBD sebesar Rp. 22,425 Miliar untuk 108 Kecamatan dan APBN sebesar Rp. 104,800 Miliar untuk 129 Kecamatan. Data secara terinci disajikan pada Tabel‐2.4 berikut.

Sedangkan untuk kegiatan tahun 2008, total pencairan dana APBD dan APBN adalah sebesar Rp. 296,5 Miliar atau 100% dari seluruh pagu yang disediakan, termasuk juga DOK sudah tercairkan 100%. Informasi secara terinci terkait alokasi dan pencairan dana untuk PNPM Generasi tahun 2008, diberikan pada Tabel‐2.8 berikut.



Tabel ‐ 2.8 Alokasi dan Pencairan Dana PNPM Generasi tahun 2007



1 Jawa Barat 45 5,900 38,650 5,900 38,650 100% 100% 100%

2 Jawa Timur 36 5,350 28,900 5,350 28,900 100% 100% 100%

3 NTT 32 7,750 22,350 7,750 22,350 100% 100% 100%

4 Sulawesi Utara

2 0,350 1,400 0,350 1,400 100% 100% 100%

5 Gorontalo 14 2,750 13,500 2,750 13,500 100% 100% 100%

Total 5 Provinsi 129 22,100 104,800 22,100 104,800 100% 100% 100%

Perlu diketahui bahwa sebanyak 21 Kecamatan tidak menggunakan dana APBD, tetapi secara keseluruhan menggunakan dana APBN yang berasal dari Hibah Negeri Belanda sebesar Rp. 26,250 Miliar atau masing‐masing Kecamatan sebesar Rp. 1,250 Miliar. Sedangkan dana APBD yang ditetapkan dalam DIPA TA 2007 adalah Rp. 22,1 Miliar. Di luar dana tersebut, Pemda Kabupaten Sukabumi menambah dana BLM sebesar Rp. 325 Juta untuk 5 Kecamatan.




1 Jawa Barat 72 12,650 99,100 12,650 99,100 100% 100% 100%

2 Jawa Timur 50 12,500 78,000 12,500 78,000 100% 100% 100%

3 NTT 36 10,450 54,550 10,450 54,550 100% 100% 100%

4 Sulawesi Utara

3 0,950 5,800 0,950 5,800 100% 100% 100%

5 Gorontalo 15 4,100 18,400 4,100 18,400 100% 100% 100%

Total 5 Provinsi 176 40,650 255,850 40,650 255,850 100% 100% 100%

Dari jumlah keseluruhan 127 Kecamatan lama, 2 Kecamatan (Insana dan Miamafo Barat) tidak menggunakan dana APBD. Sehingga jumlah Kecamatan yang mendapat dana APBD adalah 125 Kecamatan. Di samping itu, 49 Kecamatan baru juga tidak mendapat dana APBD (100% BLM dari sumber dana APBN) karena lokasi tersebut merupakan lokasi tambahan; dimana Pemda tidak cukup waktu untuk menyediakan dana APBD sebagai cost sharing.

Pelaksanaan kegiatan PNPM Generasi tahun 2009, hanya Provinsi Jawa Timur dari 5 Provinsi lokasi program; yang dananya bersumber dari Rupiah Murni. Sehingga seluruh dana diharuskan cair 100% pada akhir tahun 2009 (karena sisa dana tidak dapat



diluncurkan ke tahun berikutnya). Hasil kegiatannya adalah seluruh Provinsi sudah dapat melaksanakan proses pencairan dana APBN 100% pada akhir tahun 2009. Sedangkan kegiatan dengan Pola Open Menu, sampai dengan akhir tahun 2009, Provinsi Jawa Barat telah dapat mencairkan dana 100%. Untuk Provinsi Jawa Timur, pencairan dana baru dilakukan oleh 9 Kecamatan di Kabupaten Malang dengan besaran masing‐masing 40% atau jumlah keseluruhannya adalah Rp. 3,6 Miliar (sekitar 7,2% dari total alokasi Provinsi).

Kegiatan Open Menu tidak disediakan DOK, sehingga pelaku di Kecamatan harus mengatur DOK yang bersumber dari PNPM Generasi ditambah dengan sisa bunga dari rekening UPK maupun sumber‐sumber lainnya.

Capaian pelaksanaan kegiatan lainnya adalah dari pagu DOK Perencanaan PNPM Generasi sebesar Rp. 6,76 Miliar, telah berhasil dicairkan seluruhnya (100%); termasuk DOK Pelatihan telah tercairkan seluruhnya (100%), sesuai jumlah pagu yang ada sebesar Rp. 4,03 Miliar.




1 Jawa Barat 60 18,480 73,920 15,294 73,920 83% 100% 97%

2 Jawa Timur 50 23,560 94,240 23,560 94,240 100% 100% 100%

3 NTT 36 16,000 64,000 16,000 64,000 100% 100% 100%

4 Sulawesi Utara

3 0,980 3,920 0,980 3,920 100% 100% 100%

5 Gorontalo 15 5,320 21,280 5,320 21,280 100% 100% 100%

Total 5 Provinsi 164 64,340 257,360 61,154 257,360 95% 100% 99%

Hasil musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat, menghasilkan usulan‐usulan kegiatan yang lebih terfokus pada bidang kesehatan ibu‐anak dan bidang pendidikan. Dari total BLM tahun 2009, dengan besaran Rp. 321,7 Miliar, sebesar Rp 19,302 Miliar (sekitar 6%) merupakan porsi biaya operasional UPK maupun TPK dan sebesar Rp. 302,398 Miliar digunakan untuk membiayai usulan‐usulan kegiatan.

Secara nasional, berdasarkan usulan‐usulan yang terdanai, kegiatan bidang kesehatan memperoleh porsi 55% dari total alokasi dana BLM; sedangkan bidang pendidikan mendapatkan porsi dana sekitar 44% dari total alokasi BLM. Prosentase kegiatan pendidikan ini mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan kegiatan pada tahun sebelumnya. Catatan pelaksanaan pada tahun pertama menunjukkan, bahwa kegiatan pendidikan lebih banyak didominasi oleh pengadaan seragam dan pembangunan sarana‐ prasarana pendidikan dibandingkan dengan bentuk kegiatan lainnya.



Pola penyerapan dana BLM sejak tahun kedua (2008) diprioritaskan untuk sasaran yang belum mendapat layanan kesehatan maupun pendidikan, seperti: (a) ibu hamil yang jarang memeriksakan kehamilannya ke bidan/dokter, (b) bayi atau balita yang jarang dibawa ke Posyandu, (c) bayi atau balita yang berat badannya masih di bawah garis merah (gizi buruk atau gizi kurang) pada KMS, (d) anak usia SD/SMP yang belum sekolah, (e) anak usia SD/SMP yang putus sekolah, (f) anak usia SD/SMP

Gambar ‐ 2.9 : Proporsi Kegiatan tahun 2009 yang terancam putus sekolah.

Untuk lokasi kegiatan di Pulau Jawa, alokasi yang diprioritaskan bagi kelompok‐kelompok tersebut di atas adalah minimal sebanyak 10% dari besaran BLM. Sedangkan untuk lokasi di luar Pulau Jawa, ditetapkan minimal 25% dari alokasi/besaran BLM.

Tabel‐2.11 berikut mengindikasikan prosentase dari besaran dana BLM yang terserap untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan selama tiga siklus pelaksanaan PNPM Generasi.

Tabel ‐ 2.11 Tingkat Penyerapan dana BLM untuk Kegiatan

Kesehatan Pendidikan No. Tahun

Jumlah Kecamatan

Alokasi (Rupiah) (%) (%)

1 2007 129 126.900.000.000 46 54

2 2008 176 296.500.000.000 48 52

3 2009 164 321.700.000.000 55 44

Total 745.100.000.000 49,7 50,0

Gambar ‐ 2.10 Proporsi dan Jenis Kegiatan Pendidikan



Gambar ‐ 2.11 Proporsi dan Jenis Kegiatan Kesehatan

Berdasarkan data dan informasi yang ditampilkan pada tabel serta gambar‐gambar diagram tersebut di atas, dapat diindikasikan bahwa telah terjadi pergeseran dan perubahan proporsi maupun prosentase alokasi untuk jenis kegiatan. Dalam perioda pelaksanaan tahun 2007 s/d 2008, kegiatan bidang Pendidikan mendapatkan proporsi dan prosentase alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan bidang Kesehatan. Selanjutnya pada pelaksanaan tahun 2009, terjadi proporsi dan prosentase kegiatan yang sebaliknya; yaitu kegiatan bidang Kesehatan mendapatkan alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan bidang Pendidikan.

Disamping itu dapat dijelaskan juga bahwa untuk jenis kegiatan bidang Pendidikan dari tahun 2007 s/d tahun 2009, sebagian besar didominasi oleh penyediaan sarana, perlengkapan maupun seragam sekolah yang menyerap lebih dari 50% dari alokasi kegiatan yang disediakan. Dan untuk kegiatan bidang Kesehatan, terjadi juga pergeseran serta perubahan proporsi jenis kegiatan; dimana pada tahun 2007 kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan kegiatan yang dominan dengan prosentase alokasi terbesar dibandingkan kegiatan lainnya. Meskipun pada tahun‐tahun berikutnya (2008 s/d 2009), kegiatan tersebut cenderung bergeser ke bentuk‐bentuk kegiatan yang lain/prasarana secara lebih merata.

Berdasarkan tinjauan terhadap aspek pemanfaatan bantuan, dapat diindikasikan bahwa jumlah keseluruhan pemanfaat kegiatan PNPM Generasi adalah sekitar 4,42 juta jiwa; dimana sekitar 32% atau 1,4 juta jiwa di antaranya merupakan warga masyarakat miskin. Sedangkan jumlah pemanfaat dari kelompok perempuan tercatat sebanyak 2,66 juta jiwa atau sekitar 60%.

E.4 Pembelajaran dari Pelaksanaan

Selama pelaksanaan PNPM Generasi, yang diawali tahun 2007, ada beberapa hal positif yang dapat digunakan sebagai contoh pembelajaran dan dapat dikembangkan pada pelaksanaan PNPM Perdesaan‐Regular; yaitu:

(a) Kegiatan pendidikan dan kesehatan merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh warga miskin dan perempuan. Dalam bidang ini, kegiatan yang diusulkan sangat bervariasi dan kemungkinan besar dapat dikembangkan di PNPM Perdesaan.



(b) Masyarakat miskin dan perempuan, jika diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan; dipastikan akan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan.

(c) PNPM Generasi memberikan kesadaran kepada masyarakat dan fasilitator, bahwa untuk membentuk generasi yang sehat dan cerdas perlu dipersiapkan langkah‐ langkah yang dibutuhkan; mulai dari proses sewaktu masih dalam kandungan, sampai dengan memasuki jenjang sekolah melalui pemberian perhatian secara lebih terhadap hal‐hal yang diperlukan.

(d) Dalam proses pelaksanaan kegiatan PNPM Generasi, banyak ditemukan anak yang kurang gizi/gizi buruk serta anak usia sekolah SD/SMP yang belum dapat mengikuti sekolah/putus sekolah. Sebagai contoh: di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dimana dalam satu Desa ditemukan sebanyak 60 anak usia sekolah SD tidak bersekolah; karena kendala jarak sekolah yang cukup jauh. Melalui program ini anak‐ anak tersebut mendapatkan perhatian dalam memperoleh haknya untuk belajar di sekolah dengan metoda jarak jauh.

(e) Fungsi Posyandu, yang biasanya hanya untuk pemeriksaan dan penimbangan bayi dan balita setiap bulan satu kali, juga dimaksimalkan untuk kegiatan lain seperti: PAUD (Pendidikan Anak usia Dini) dalam rangka meningkatkan kemampuan kognitif, perilaku hidup sehat (seperti mencuci tangan sebelum makan), pembahasan hasil pemantauan, dan pertemuan ibu‐ibu.

(f) Terbangunnya kerjasama dengan program lain baik melalui LSM maupun program pemerintah.

(g) Kehadiran ibu‐ibu dalam forum FGD cenderung meningkat, karena dilaksanakan dalam forum informal yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat/budaya setempat; misalnya:

• Tidak menggunakan waktu/jam kerja perempuan (seperti: menanam, memasak, mengurus anak, dan sebagainya).

• Dilakukan di luar musim tanam, seperti: bawang (pada bulan Mei‐Oktober), padi (pada bulan November‐April).

• Tidak menggunakan waktu ibadah (misalnya: ke Gereja pada hari minggu, kebaktian keluarga pada hari senin, rabu dan jum’at).

• KPMD melakukan diskusi door to door, karena banyaknya ibu‐ibu yang berhalangan hadir pada saat dilakukan kegiatan.

F. PELAKSANAAN PNPM‐AGRIBISNIS/SADI

F.1 Wilayah Sasaran dan Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan sebagai program pemberdayaan masyarakat khusus pertanian dengan menekankan partisipasi masyarakat petani telah



menjangkau 252 desa di 24 kecamatan, 10 kabupaten yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Tabel ‐ 2.12 Lokasi PNPM Agribisnis Perdesaan 2009

No .

Provinsi Kabupaten Kecamatan

1. Tana Toraja Mengkendek 2. Toraja Utara Rindingalo; Sesean

1 Sulawesi Selatan

3. Bantaeng Bissappu; Tompobulu; Gantarang Keke 4. Muna Lawa; Kusambi; Wakorumba Selatan 2 Sulawesi Tenggara 5. Konawe Selatan Lainea; Palangga; Konda 6. Timor Tengah Selatan Amanuban Selatan; Mollo Utara; Kuan Fatu 3 Nusa Tenggara Timur

(NTT) 7. Ngada Aimere; Golewa; Riung Barat 8. Lombok Barat Narmada; Gerung 9. Lombok Utara Bayan

4 Nusa Tenggara Barat (NTB)

10.Dompu Hu’u; Manggelawa; Pekat

Catatan: *Jumlah seluruh desa yang berpartisipasi di 10 kabupaten, 24 kecamatan dan 252 desa.

Pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan untuk tahun 2009 merupakan kelanjutan dari kegiatan‐kegiatan tahun 2008. Pendanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan tahun 2009 hanya menyediakan Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang merupakan DOK untuk Pelatihan Masyarakat. Total pencairan DOK tahun 2009 telah tercapai 100% di seluruh kecamatan lokasi PNPM Agribisnis Perdesaan.

Tabel ‐ 2.13 Pencairan Dana BLM PNPM Agribisnis Perdesaan Tahun 2009



Sulawesi Tenggara ‐ ‐ 502.500.000 502.500.000 ‐ 100%

Sulawesi Selatan ‐ ‐ 462.600.000 462.600.000 ‐ 100%

N T B ‐ ‐ 365.400.000 365.400.000 ‐ 100%

N T T ‐ ‐ 433.600.000 433.600.000 ‐ 100%

Total ‐ ‐ 1.764.100.000 1.764.100.000 ‐ 100%

Sedangkan pendanaan pada pelaksanaan kegiatan tahun 2008 telah menyediakan alokasi dana BLM sebesar Rp. 26.400.000.000 dan DOK sebesar Rp. 2.400.000.000 dan telah diserap 100% di seluruh kecamatan lokasi PNPM Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2008.



Tabel ‐ 2.14 Pencairan Dana BLM PNPM Agribisnis Perdesaan Tahun 2008



Sulawesi Tenggara 6.600.000.000 6.600.000.000 600.000.000 600.000.000 100% 100%

Sulawesi Selatan 6.600.000.000 6.600.000.000 600.000.000 600.000.000 100% 100%

N T B 6.600.000.000 6.600.000.000 600.000.000 600.000.000 100% 100%

N T T 6.600.000.000 6.600.000.000 600.000.000 600.000.000 100% 100%

Total 26.400.000.000 26.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 100% 100%

Pelaksanaan tahapan PNPM Agribisnis Perdesaan, menjelang batas waktu berakhirnya pelaksanaan (closing date) PNPM Agribisnis Perdesaan per 31 Desember 2009, kegiatan yang masih dilakukan adalah penyaluran dana BLM untuk lokasi yang terlambat yakni NTT & Sulawesi Selatan serta optimalisasi penggunaan DOK 2008 dan DOK 2009 di empat provinsi. Seluruh desa pada enam kecamatan di Sulawesi Tenggara dan NTB telah selesai 100% melaksanakan tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan.

Gambar ‐ 2.12 Tahapan Penyaluran BLM PNPM Agribisnis Perdesaan

Penggunaan DOK TA 2008, sampai dengan batas akhir pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan 31 Desember 2009, tercapai sebesar 97,07% dari total pagu DOK TA 2008. Sisa 2,93% DOK 2008 yang belum digunakan tersebar di Provinsi NTT (6,87%), Sulawesi Tenggara (4,08%) dan Sulawesi Selatan (0,76%).

¶ Sulawesi Selatan, penyaluran BLM tahap I, tahap II & tahap III tercapai 100% di 62 desa yang berada di 6 kecamatan

¶ Sulawesi Tenggara, penyaluran BLM tahap I, II & III telah tercapai 100% di 64 desa yang berada di 6 kecamatan

¶ NTT, penyaluran BLM tahap I, II & III telah terlaksana 100% di 67 desa yang berada di 6 kecamatan

¶ NTB, penyaluran BLM tahap I, II & III telah terlaksana 100% di 59 desa yang berada di 6 kecamatan



Gambar ‐ 2.13 Persentase Penggunaan DOK 2008 PNPM‐AP

Sampai dengan 31 Desember 2009, batas akhir pelaksanaan pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan, penyaluran dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) TA 2008 telah tercapai 99,34% atau sebesar Rp 26 milyar 226 juta‐an. Provinsi yang sampai batas akhir “closing date” PNPM Agribisnis Perdesaan masih menyisakan dan BLM yakni Provinsi NTT, tercapai 98,27% dan Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai 99,10%.

Gambar ‐ 2.14 Persentase Penggunaan DOK 2009 PNPM‐AP

F.2 Proses Pengorganisasian dan Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri tahap perencanaan dan pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan cukup bervariasi. Berdasarkan data dari lokasi, lebih dari 134.963 warga desa terlibat langsung dalam berbagai forum musyawarah pembangunan yang difasilitasi pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan. Partisipasi perempuan mencapai 48,64%, laki‐laki sebesar 51,36% dari jumlah keseluruhan partisipasi masyarakat. Sedangkan jumlah warga desa dari kelompok kurang mampu atau rumah tangga miskin yang hadir mencapai 78,57% setara dengan 106.037 warga.

¶ NTT, penggunaan DOK 2009 tercapai 60,79%. Enam kecamatan telah mencairkan DOK 2009 tahap 1 & 2 termasuk DOK tambahan. ¶ Sulawesi Tenggara, penggunaan DOK 2009 tercapai

63,80%. Enam kecamatan telah mencairkan DOK tahap 1 & 2 (termasuk DOK tambahan, kecuali tiga kecamatan di Kab. Konsel). ¶ NTB, penggunaan DOK 2009 tercapai 71,29%. Enam

kecamatan telah mencairkan DOK 2009 tahap 1 & 2 termasuk DOK tambahan ¶ Sulawesi Selatan, penggunaan DOK 2009 tercapai

72,68%. Enam kecamatan telah mencairkan DOK 2009 tahap 1 & 2, termasuk DOK tambahan

¶ NTT, penggunaan DOK 2008, tercapai 93,13% dari pagu. Sisa DOK sebesar 6,78% tersebar di Kec. Golewa, Riung Barat & Amanuban Selatan

¶ Sulawesi Tenggara, penggunaan DOK 2008, tercapai 95,92% dari pagu. Sisa DOK sebesar 4,08% tersebar di Kec. Wakorsel & Lawa (rencana untuk honor PL & KAD periode Jan sd Juni 2010)

¶ Sulawesi Selatan, penggunaan DOK 2008 tercapai 99,24% dari pagu. Sisa DOK sebesar 0,76% tersebar di Kec. Mengkedek, Rindingallo & Sesean

¶ NTB, penggunaan DOK 2008 telah tercapai 100% dari pagu



Gambar ‐ 2.15 Partisipasi Masyarakat dalam PNPM‐AP

Partisipasi masyarakat dalam PNPM Agribisnis Perdesaan tidak hanya ditunjukkan oleh tingkat kehadiran warga dalam berbagai forum musyawarah, melainkan juga dukungan tenaga, uang dan material yang diberikan secara sukarela (swadaya). Pada tahun 2008‐ 2009 kebijakan program diarahkan untuk lebih mengutamakan usulan‐usulan kegiatan dari kelompok kurang mampu, yang melibatkan sebanyak‐banyaknya Anggota Rumah Tangga Miskin (ARTM) dan memberi manfaat untuk masyarakat khususnya petani miskin.

Partisipasi peserta terutama kaum perempuan terjadi penurunan tingkat kehadiran khususnya pada tahap MAD III Penetapan Usulan, mengalami penurunan mencapai 3,67% dari MAD II Prioritas Usulan. Sedangkan pada tingkat Musyawarah Desa, Partisipasi perempuan turun pada tahap Musyawarah Desa Serah Terima (MDST).

Tabel ‐ 2.15 Partisipasi Masyarakat Desa dalam Berbagai Forum Musyawarah Pembangunan PNPM AP

Partisipasi Masyarakat Provinsi

Laki‐laki Perempuan Total RTM

11.956 orang 11.516 orang 23.472 orang 14.183 orang Sulawesi Selatan

(51%) (49%) (100%) (60%)

16.163 orang 13.133 orang 29.296 orang 22.299 orang Sulawesi Tenggara

(55%) (45%) (100%) (76%)

17.601 orang 18.582 orang 36.183 orang 25.818 orang N T B

(49%) (51%) (100%) (71%)

23.601 orang 22.411 orang 46.012 orang 43.737 orang N T T

(51%) (49%) (100%) (95%)

¶ Jumlah keseluruhan partisipasi masyarakat mencapai 134.963 warga / orang

¶ Jumlah Partisipasi Laki‐laki sebesar 69.321 warga / orang (51,36%)

¶ Jumlah Partisipasi Perempuan sebesar 65.642 warga / orang (48,64%)

¶ Jumlah Partisipasi warga kurang mampu / rumah tangga miskin (RTM) sebesar 106.037 warga / orang (78,57%)



Gambar ‐ 2.16 Persentase dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Kegiatan

F.3 Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Pelaksanan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan untuk tahun 2009 melanjutkan kegiatan‐ kegiatan tahun 2008, yang dilaksanakan oleh pelaku‐pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan, antara lain terfokus pada beberapa kegiatan, yaitu; i) Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, ii) Proses pelelangan BDSP untuk kegiatan peningkatan kapasitas, iii) Peningkatan kapasitas agribisnis yang didanai BLM, iv) Proses pelelangan sarana prasarana alat mesin pertanian, v) Pelatihan‐pelatihan pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan, vi) Penyaluran Dana BLM tahap I, II dan III, vi) Musyawarah Pertanggujawaban Penggunaan Dana, vii) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya, viii) Evaluasi BDSP, ix) Melaksanakan Musyawarah Desa Serah Terima, dan x) Pembuatan Dokumen Akhir Kegiatan.

Jenis kegiatan infrastruktur dasar pertanian yang dominan adalah; i) pembangunan jalan usaha tani sejumlah 21 kegiatan, ii) Saluran irigasi, bendung dan pengarah arus irigasi

Tahapan Kegiatan:

1. Musyawarah Antar‐Desa (MAD) I 2. Musyawarah Desa (MD) I 3. Penggalian Gagasan 4. Musyawarah Khusus Perempuan 5. MD II 6. MAD II 7. MAD III 8. MD III 9. Musyawarah Pertangung‐jawaban I 10. Musyawarah Pertangung‐jawaban I 11.MD Serah Terima (MDST) 12.Pelatihan Tim Pemelihara



sejumlah 17 kegiatan, iii) Kandang kolektif ternak, pasar agribisnis, kios tani, gudang desa sejumlah 8 kegiatan, iv) Lantai jemur rumput laut, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Sumur Bor, Jembatan TPI sejumlah 7 kegiatan, dan v) Sanggar tani, pondok tani, dan pos penyuluhan sejumlah 5 kegiatan.

Kegiatan yang didanai dari BLM di empat provinsi wilayah pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan sebanyak 408 kegiatan, dimana 58 kegiatan (14%) untuk sarana prasarana dasar pertanian (infrastruktur dasar pertanian) dan 350 kegiatan (86%) untuk peningkatan kapasitas agribisnis kelompok tani (dan anggota), baik agribisnis hulu, produksi, pasca panen, pemasaran, agroindustri serta agribisnis pendukung lainnya. Seluruh kegiatan tersebut tersebar di 252 desa, 24 kecamatan, 10 kabupaten dan 4 provinsi.

Tabel ‐ 2.16 Kegiatan Infrastruktur/Sarana Prasarana Dasar Pertanian

Provinsi dan Jumlah Usulan Jenis Kegiatan

Sultra Sulsel N T B N T T Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani 11 1 9

Pembangunan Sanggar Tani dan Pondok Pertanian 3 1 1

Pembangunan Gudang Desa 3

Pembangunan Kios Tani 2

Pembangunan dan Peningkatan Pasar 2

Pembangunan Sub Terminal Agribisnis 1

Pembangunan Lantai Jemur Rumput Laut 1 1

Pembangunan Saluran Irigasi dan Bangunan Pelengkap 8 2 6 2

Pembangunan Titian (Jembatan) ke TPI* 1

Pembangunan Kandang Kolektif 1

Pembangunan Sumur Bor 2

Tabel ‐ 2.17 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Agribisnis

Provinsi dan Jumlah Usulan Jenis Kegiatan

Sultra Sulsel N T B N T T Pelatihan Pemeliharaan, Penggemukan, Demplot Peternakan dan Perikanan

23 42 31

Pelatihan Budidaya, Pasca Panen, Demplot Pertanian, Perkebunan dan Hasil Laut 30 31 52 71

Pelatihan Pembuatan & Perbaikan Sarana Tangkap Ikan 5

Pelatihan Pengembangan Manajemen Usaha Tani 5

Pelatihan Pembuatan Komposting (Pupuk Organik) 3 4 4 8

Pelatihan Pengelolaan Petani Pengguna Air (P3A) 2 1

Pelatihan Perbaikan Alat Mesin Pertanian 2 9

Pelatihan Penanganan Hama (Babi, serangga dll) 1

Pelatihan & Demplot PIAP 21

Pelatihan Menangkap Ikan dengan Jaring Sret 1

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) 1

Pelatihan Teknologi Pengolahan Kesuburan Tanah dan Pembuatan Pupuk serta Insektisida Organis

5



Distribusi pendanaan BLM PNPM bagi usulan peningkatan kapasitas agribisnis, demplot dan alat mesin pengolahan (agroindustri) sebesar 74% dari total pagu BLM atau senilai Rp. 19.535.000.000. Sedangkan distribusi pendanaan BLM bagi usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar pertanian sebesar 26% atau senilai Rp. 6.865.000.000 dari total pagu BLM nasional sebesar Rp 26.400.000.000.

Gambar ‐ 2.17 Distribusi Pendanaan BLM untuk Kegiatan PNPM‐AP

F.4 Inovasi dan Pembelajaran Spesifik dalam Pelaksanaan

Dalam perjalananannya selama dua tahun, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan dihadapkan pada sejumlah hal‐hal baru yang berbeda dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal‐hal baru tersebut cukup merepotkan para pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan khususnya para pelaku tingkat kecamatan dan desa, salah satunya adalah tender atau lelang jasa pelatihan agribisnis oleh lembaga atau individu yang dikenal dengan nama BDSP (Business Development Service Provider).

Merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menyikapi hal‐hal tersebut, dengan cara pandang yang positif untuk digunakan sebagai pembelajaran bagi pelaksanaan program di masa yang akan datang. Beberapa rekomendasi untuk inovasi dan penyempurnaan program pemberdayaan masyarakat tani melalui agribisnis, dapat diberikan sebagai berikut:

(1) Perlunya melibatkan SKPD/instansi terkait di tingkat kabupaten dalam kegiatan‐ kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan khususnya pada awal sosialisasi program dan saat Pertemuan Khusus Kabupaten, sebagai upaya membangun dukungan dan kerjasama dari pihak pemerintah kabupaten khususnya terkait usulan‐usulan masyarakat yang tidak masuk pada MAD Penetapan Usulan.

(2) Panduan lelang/tender kegiatan jasa pelatihan agribisnis melalui BDSP perlu disempurnakan khususnya “tools” terkait dengan seleksi BDSP, “tools” monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh BDSP, “tools” TOR/KAK kegiatan, “tools”



demplot dan praktik agroindustri beserta alat mesin pertaniannya yang dibutuhkan. Perlu form‐form yang jelas terkait dengan hal tersebut dan tentunya mudah dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaku tingkat desa dan kecamatan.

(3) Perlunya pelatihan agribisnis dua sampai tiga kali bagi para pelaku tingkat desa dan kecamatan terkait dengan aspek agribisnis dari pra produksi, produksi, pasca panen, pengolahan produk serta pemasaran dan pengembangan usaha dengan mengundang pelatih‐pelatih yang kompeten dalam bidangnya, tidak harus terpaku pada Fasilitator Kecamatan.

(4) Media‐media sosialisasi yang lebih konkret tentang PNPM‐Agribisnis Perdesaan, diantaranya leaflet, pamflet dan lain‐lainnya sebaiknya telah tersedia sejak di awal sosialisasi program sehingga masyarakat tani serta para tokoh‐tokoh desa cepat memahami tentang PNPM Agribisnis Perdesaan secara lebih menyeluruh.

(5) Peta potensi agribisnis masing‐masing kecamatan perlu dilengkapi dari aspek agribisnis hilir yakni aspek rantai pemasaran dan aspek pengolahan hasil atau agroindustri komoditas dan sebagai alat utama dalam pelaksanaan penggalian gagasan agribisnis.

(6) Penguatan kapasitas Fasilitator Kecamatan perlu dilakukan setiap waktu saat Konsultan Provinsi melaksanakan tugas supervisi dan monitoring ke lapangan pada awal‐awal program. Hal yang penting perlu dilakukan saat OJT & IST adalah tentang sistem agribisnis secara utuh dikaitkan dengan peluang dan prospek usahanya, yang mana fasilitator kecamatan dapat mendesiminasikan kepada masyarakat, sehingga usulan agribisnis masyarakat dapat optimal sesuai kebutuhan riil agribisnis.

(7) Belajar dari program SADI dengan tiga Sub Program didalamnya, maka yang diperlukan adalah adanya Panduan Kerjasama dan Sinergi Antar Sub Program dalam mendukung kegiatan antar sub program satu dengan sub program lainnya.

(8) Permodalan dapat diusulkan sebagai salah satu usulan kegiatan bagi kelompok tani dan atau kelompok wanita yang telah mandiri, sebagai jalan untuk menangani persoalan permodalan di tingkat kelompok.

(9) Perlu adanya pendampingan Fasilitator Kabupaten Agribisnis pada program pemberdayaan seperti PNPM Agribisnis Perdesaan agar jenjang koordinasi pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif dan efisien.

G. PELAKSANAAN PNPM‐PASCA BENCANA

G.1 Wilayah dan Kelompok Sasaran

Wilayah Sasaran

PNPM Mandiri‐Pasca Bencana di Tahun 2009, meliputi: a) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM‐R2PN), Sumatera Utara, b) Rehabilitasi Pasca‐Bencana Jawa Barat, c) Rehabilitasi Pasca‐Bencana Sumatera Barat.

Pelaksanaan PNPM‐R2PN pada tahun 2009, merupakan pelaksanaan program tahun kelima sejak terjadinya bencana Tsunami di pulau ini pada tanggal 26 Desember 2004; bersamaan dengan bencana Tsunami yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



Sedangkan PNPM‐Pasca Bencana di Jawa Barat dan Sumatera Barat, merupakan program yang diselenggarakan akibat adanya bencana gempa bumi yang terjadi di kedua daerah tersebut.

Gempa bumi yang menimpa Provinsi Jawa Barat, terjadi pada tanggal 2 September 2009 dengan kekuatan 7,3 SR, telah mengakibatkan kerusakan di beberapa wilayah Kabupaten. Hampir satu bulan setelah terjadinya gempa di Jawa Barat tersebut, pada tanggal 30 September 2009 disusul terjadinya gempa di Sumatera Barat yang berkekuatan 7,9 SR; juga telah mengakibatkan berbagai kerusakan di Kota Padang dan beberapa Kabupaten di wilayah Sumatera barat.

Kelompok Sasaran

Secara prinsip, kelompok sasaran PNPM‐Pasca Bencana adalah sama dengan kelompok sasaran PNPM Mandiri Reguler; dengan prioritas ditujukan pada kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana.

Sesuai dengan penjelasan dalam Panduan Teknis Operasional (PTO) PNPM Reguler, bahwa terdapat 3 kelompok sasaran program; yaitu : a) masyarakat miskin di perdesaan, b) kelembagaan masyarakat di perdesaan dan c) kelembagaan pemerintahan lokal.

G.2 Penyiapan dan Partisipasi Masyarakat

Perlakuan pola khusus pada kegiatan pasca bencana diatur dalam Petunjuk Teknis operasional (PTO) PNPM Pola Khusus Rehabilitasi Pasca Bencana.

Kegiatan utama penyiapan dan partisipasi masyarakat pada prinsipnya, tidak berbeda dengan PNPM Reguler. Setiap informasi program harus harus diketahui dan dipahami semua pihak. Dan setiap kegiatan program harus berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat yang difasilitasi oleh fasilitator program dan aparat lokal.

Mekanisme kelembagaan partisipatif paling utama adalah Musyawarah Antar Desa di tingkat kecamatan dan Musyawarah Desa di tingkat desa.

Perlakuan pola khusus pada PNPM‐Pasca Bencana, meliputi dua tahapan pokok yaitu:

a. Persiapan Pemulihan

Dalam tahap pemulihan atau dikenal sebagai tahap recovery, ada beberapa kegiatan penting sebelum dilakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi; yaitu meliputi:

Pertama, proses review secara partisipatif dimana kegiatan ini untuk melakukan evaluasi dampak bencana dan juga review terhadap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah direncanakan dan/atau sedang dilaksanakan. Hal ini dilakukan, karena umumnya lokasi terjadinya bencana merupakan lokasi program.



Kedua, kegiatan tindak cepat dimana kegiatan ini adalah merupakan kegiatan‐ kegiatan untuk melakukan identifikasi dan kuantifikasi kerusakan sarana prasarana sosial ekonomi perdesaan.

Ketiga, Padat Karya (Labour Intensive/cash for work). Setelah teridentifikasi dan terkuantifikasikannya kerusakan sarana prasarana sosial ekonomi perdesaan, masyarakat dapat merencanakan kegiatan padat karya sehingga masyarakat dapat secara langsung menerima cash transfer. Pendekatan seperti ini bertujuan ganda, yaitu di satu sisi untuk membangun kembali desa masing‐masing yang porak poranda dan di sisi yang lain adalah untuk mengalihkan pikiran negatif akibat bencana yang terjadi, membangun solidaritas sosial (gotong royong) warga desa, membangun ketegaran jiwa menghadapi cobaan hidup dan juga sebagai sarana penciptaan lapangan kerja; tanpa harus meninggalkan keluarga yang sedang menderita.

Keempat, pendataan atau pemetaan lebih lanjut. Secara paralel, sambil melakukan kegiatan tindak cepat juga terus dilakukan pendataan atau pemetaan terhadap sarana‐prasarana umum sosial atau ekonomi yang mengalami kerusakan secara lebih teliti, lebih lanjut sebagai bahan perencanaan untuk tahap rehabilitasi.

b. Rehabi li tasi

Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilaksanakan secara lebih terarah dan terencana dalam upaya normalisasi prasarana dan fasilitas sosial/umum. Pendekatan kegiatan yang dilakukan tetap berbasis pada masyarakat dan dengan mengutamakan kegiatan‐kegiatan yang bersifat padat karya dengan tujuan memperkuat dan atau menjaga solidaritas sosial (gotongroyong), sekaligus sebagai sumber pendapatan (darurat) bagi masyarakat.

G.3 Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

PNPM Rehabilitasi Pasca Bencana ‐ Sumatera Barat

Pelaksanaan PNPM Rehabilitasi Pasca Bencana ‐ Sumatera Barat, dengan sumber pendanaan tahun 2009, baru dapat dilaksanakan di satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Pariaman. Secara parallel, dilaksanakan juga kegiatan di 3 Kabupaten lainnya yang menjadi lokasi PNPM Rehabilitasi Pasca Bencana ‐ Sumatera Barat; yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan sumber pendanaan untuk tahun 2010, dimana saat ini sedang dalam tahapan perencanaan.

Kegiatan padat karya di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan sistem kelompok kerja (Pokja) sesuai dengan jenis kegiatan yang menjadi pilihan masyarakat. Kelompok Kerja (Pokja) yang ada pada 16 Kecamatan dan 356 Korong, terdiri dari 2.289 Pokja dengan anggota sebanyak 25.344 orang.

Kegiatan di masing‐masing kelompok kerja, dilaporkan berjalan dengan baik dan bahkan sebagian besar pokja sudah menyelesaikan kegiatannya.



Tabel ‐ 2.18 Kegiatan Padat Karya PNPM‐Pasca Bencana

No. Kegiatan Padat Karya Jumlah Satuan

1. Pembersihan Rumah penduduk 16.258 Unit

2. Pembersihan Rumah Ibadah 393 Unit

3. Pembersihan Irigasi 176 Paket

4. Pembersihan Jalan 131 Lokasi

5. Pembersihan Sekolah 75 Unit

6. Pembersihan kantor 73 Unit

7. Pembersihan prasarana Kesehatan 12 Unit

8. Pembersihan pasar 6 Unit

9. Pembersihan jembatan 4 Unit

10. Pembuatan SAB 1 Unit

Gambar ‐ 2.18 Proporsi Jenis Kegiatan Padat Karya

PNPM Rehabilitasi Pasca Bencana ‐ Jawa Barat

Pelaksanaan program PNPM Rehabilitasi Pasca Bencana di Provinsi Jawa Barat, mengacu dan dilandasi oleh Surat Dirjen PMD No. 414.2/5114/PMD tertanggal 16 Desember 2009. Wilayah Kabupaten yang menjadi lokasi sasaran PNPM Rehabilitasi Pasca Bencana‐Jawa Barat, adalah meliputi: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Bandung Barat.

Sampai dengan akhir Maret 2010, kegiatan‐kegiatannya masih dalam Tahap Perencanaan di tingkat Masyarakat. Sehingga belum ada aktivitas/kegiatan terkait dengan pencairan BLM maupun pelaksanaan kegiatan fisik.



G.4 Intervensi Spesifik

Intervensi spesifik pada lokasi pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat adalah berupa tambahan BLM dan Dana Operasional Kegiatan pada setiap Kecamatan.

Berdasarkan pada Surat Dirjen PMD No. 414.2/5114/PMD, disebutkan beberapa hal yang merupakan intervensi spesifik; bahwa kebijaksanaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Rehabilitasi Pasca Bencana tahun2010, mengatur agar:

(a) Seluruh Alokasi BLM kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lokasi dan Alokasi (DIPA tahun 2010), tetap disediakan dari sumber Dana Urusan Bersama (DUB) Pemerintah dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Kabupaten untuk BLM kegiatan masing‐masing Kecamatan.

(b) Dalam upaya mendukung kegiatan pasca bencana tahun 2010, Pemerintah akan menambahkan alokasi BLM kegiatan on‐top senilai Rp. 500 Juta sampai dengan Rp.1 Miliar per Kecamatan, tergantung pada tingkat kerusakan akibat gempa.

H. PELAKSANAAN PILOT‐P2SPP

H.1 Wilayah Sasaran

Wilayah dan lokasi sasaran kegiatan Pilot‐P2SPP pada tahun 2009, adalah meliputi 10 Kabupaten pada 8 Provinsi (3 Kabupaten lokasi baru dan 7 Kabupaten lokasi lama); dengan rincian lokasi dan alokasinya seperti ditampilkan pada Tabel‐2.19 berikut ini.

Tabel ‐ 2.19 Lokasi dan Alokasi Pilot‐P2SPP tahun 2009

ALOKASI BLM (dalam Rupiah) NO PROVINSI KABUPATEN

APBN APBD TOTAL 1 Jambi Batanghari 4,000,000,000 3,000,000,000 7,000,000,000

2 Jawa Tengah Boyolali 4,000,000,000 3,000,000,000 7,000,000,000

Ngada 3,000,000,000 7,500,000,000 10,500,000,000 3 NTT

Nagekeo 3,000,000,000 4,000,000,000 7,000,000,000

4 Jawa Timur Jombang 4,000,000,000 3,000,000,000 7,000,000,000

5 Kalimantan Selatan Tapin 4,000,000,000 3,000,000,000 7,000,000,000

Lombok Barat 4,000,000,000 3,000,000,000 7,000,000,000 6 NTB

Lombok Tengah 4,000,000,000 2,000,000,000 6,000,000,000

7 Sumatera Barat Pesisir Selatan 4,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000

8 Sulawesi Selatan Sidenreng Rappang 4,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000

38,000,000,000 30,500,000,000 68,500,000,000



H.2 Penguatan Kapasitas dan Peran Pemda

Dalam upaya memantapkan perencanaan pembangunan daerah, maka diperlukan adanya beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan kapasitas dan peran Pemda, antara lain dalam bentuk kegiatan pokok:

(1) Peningkatan kapasitas Setrawan (Pelatihan Pembekalan dan Pengembangan),

(2) Peningkatan manajemen pemerintahan desa.

Selain itu juga diperlukan adanya kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di perdesaan, yaitu peningkatan kapasitas KPMD, LPMD, Kepala Desa dan BPD.

Penguatan kapasitas, terutama untuk mendorong pengintegrasian dengan meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan sebagai wujud penguatan pembangunan partisipatif, melalui serangkaian kegiatan pendukung:

(a) Penyusunan atau penyempurnaan RPJM Desa,

(b) Rapat koordinasi unit perencana SKPD,

(c) Dengar pendapat (hearing) DPRD,

(d) Penyusunan pedoman swakelola oleh masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,

(e) Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

H.3 Pengorganisasian dan Partisipasi Masyarakat

Berbagai kegiatan pembangunan (open menu) melalui pengorganisasian dan partisipasi masyarakat diselenggarakan, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan didanai dari sumber dana BLM‐P2SPP, yang diatur melalui ketentuan:

(1) Tidak termasuk usulan kegiatan yang dilarang (sesuai negative list PNPM Mandiri Perdesaan),

(2) Pengelolaan kegiatan sesuai ketentuan dan tatacara yang ditetapkan setiap daerah, dengan memperhatikan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan,

(3) Mem‐prioritaskan kegiatan yang memenuhi kebutuhan antar Desa (dua desa atau lebih), dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan,

(4) Penetapan prioritas kegiatan dan pendanaan dilakukan pada Musrenbang Kabupaten dan ditetapkan dengan Surat Penetapan Bupati (SPB),

(5) Ketentuan, prosedur dan tatacara pertanggung‐jawaban pengelolaan kegiatan sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan.

H.4 Realisasi Kegiatan

Hasil dan realisasi kegiatan P2SPP selama pelaksanaan tahun 2009, berdasarkan besaran penyerapan dana BLM sesuai dengan masing‐masing jenis kegiatan, ditunjukkan pada Tabel‐2.20 berikut.



Tabel ‐ 2.20 Hasil dan Realisasi Kegiatan P2SPP tahun 2009

KEGIATAN (Rp Juta)

NO PROV. KABUPATEN SARANA PRASARANA

UMUM

SARANA PENDIDIKAN

SARANA KESEHATAN

EKONOMI/ SPP

PENDIDIKAN KESEHATAN T O T A L

1 Jambi Batanghari 1.279,7 1.875,8 562,3 1.268,9 ‐ ‐ 4.986,8

2 Jateng Boyolali 3.291,2 306,5 229,2 673,1 ‐ ‐ 4.500,0

3 NTT Ngada 3.279,1 ‐ ‐ ‐ 3.038,2 1.682,6 8.000,0

4 NTT Nage Keo 2.935,6 3.703,9 1.940,8 ‐ ‐ ‐ 8.580,3

5 Jatim Jombang 4.197,7 262,0 171,0 761,2 ‐ 108,0 5.500,0

6 Kalsel Tapin 2.902,8 462,8 285,8 ‐ 38,6 ‐ 3.690,0

7 NTB Lombok Brt. 3.710,0 ‐ 290,0 ‐ ‐ ‐ 4.000,0

8 NTB Lombok Tgh 2.710,0 250,0 740,0 ‐ 300,0 ‐ 4.000,0

9 Sumba Pesisir Sel. 1.287,8 1.355,0 485,9 ‐ 371,2 ‐ 3.500,0

10 Sulsel Sidenreng R. 3.882,8 ‐ 117,1 ‐ ‐ ‐ 4.000,0

TOTAL 29.476,85 8.215,98 4.822,25 2.703,35 3.748,08 1.790,64 50,757,16

Secara grafis, hasil dan realisasi pelaksanaan kegiatan Pilot‐P2SPP selama tahun 2009, dapat diilustrasikan pada Gambar‐2.19.

Dari grafik tersebut dapat diindikasikan, bahwa realisasi dana BLM terbesar adalah berada di Kabupaten Nage Keo, Provinsi NTT yaitu sekitar Rp. 8,6 Miliar; dimana seluruhnya digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan fisik, terutama untuk sarana pendidikan yang mencapai jumlah dana sebesar Rp. 3,7 Miliar (sekitar 43%).

Secara keseluruhan kegiatan‐kegiatan Pilot P2SPP, sebagian besar didominasi oleh kegiatan fisik yang diwujudkan dalam bentuk prasarana dan sarana umum, dengan porsi sekitar 58% (Rp. 29,476 Miliar dari total Rp. 50,757 Miliar). Sedangkan kegiatan‐kegiatan non‐fisik hanya menyerap dana BLM secara keseluruhan sebesar Rp. 8,24 Miliar atau sekitar 16% dari seluruh dana BLM yang direalisasikan. Gambar‐2.20 mengilustrasikan kondisi tersebut dalam bentuk Diagram‐Pie.



Gambar ‐ 2.19 Grafik Proporsi Realisasi Kegiatan P2SPP per Kabupaten

Tahun 2009

58%

Gambar ‐ 2.20 Diagram Pie Proporsi Realisasi Dana



H.5 Intervensi Spesifik

Beberapa pembelajaran yang berhasil didapatkan melalui intervensi spesifik dalam pelaksanaan kegiatan‐kegiatan Pilot‐P2SPP, dapat diberikan dan diuraikan sebagai berikut:

(1) Proses pengintegrasian telah berdampak langsung terhadap kualitas Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan, baik pada aspek kehadiran peserta perempuan dan warga miskin, maupun kualitas pembahasannya.

(2) Semiloka DPRD telah berhasil mendorong hubungan yang intensif antara DPRD dan Satker Kabupaten serta adanya kunjungan DPRD pada saat Musrenbang Kecamatan. Kunjungan ini mampu mengubah paradigma DPRD, sehingga DPRD terdorong untuk memperjuangkan usulan masyarakat, melalui sidang pembahasan RAPBD. Pada akhirnya SKPD menyepakati untuk menyelaraskan Renja SKPD dengan hasil‐hasil Musrenbang Kecamatan, dan proses pelaksanaan Forum SKPD tidak lagi menjadi klasikal, namun telah menjadi forum konsultasi antara utusan kecamatan dan SKPD.

(3) Adanya inisiatif dari beberapa lokasi untuk melakukan review Perda atau dengan menyusun produk hukum daerah guna penguatan pembangunan partisipatif. Salahsatu lokasi yang melakukan hal tersebut adalah Kabupaten Jombang di Jawa Timur, yang menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembagian Wewenang dan Urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa.



PENGENDALIAN DAN KI KINERJA PELAKSANAAN 2009

A. PEMANTAUAN DAN SUPERVISI

A.1 Kinerja Implementasi Program

Secara umum, pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009 telah berakhir pada bulan Desember 2009, namun pada kenyataannya masih ada beberapa wilayah yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik proses perencanaan kegiatan, pencairan dana maupun pelaksanaan kegiatan. Penyebab dari keterlambatan tersebut adalah pengendalian dan kontrol di lapangan masih lemah serta Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang telah dibuat tidak dikendalikan secara optimal dan disiplin. Faktor‐faktor lain yang berkaitan dengan manajerial program pun ikut andil dalam proses keterlambatan ini.

Dalam proses pengendalian, kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Nasional maupun pihak lain yang terkait, merupakan salah satu kegiatan yang melekat dan saling mendukung dan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas pelaksanaan tahapan kegiatan program, serta sebagai bahan masukan untuk melakukan evaluasi maupun merencanakan langkah‐ langkah pencegahan atau antisipasi terhadap tanda‐tanda penyimpangan maupun masalah dalam pelaksanaan kegiatan program.

Proses pengawasan dan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan hasil evaluasi progres kegiatan dan kinerja implementasi program terhadap Master Implementasi Schedule Nasional Tahun 2009, meliputi; i) Progres pelaksanaan tahapan kegiatan, ii) Progres pencairan dan penyaluran dana BLM, dan iii) Progres pengisian posisi kosong fasilitator.

Evaluasi Progress dan Kinerja Implementasi Program untuk PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009, telah menunjukkan resiko 62,35% dan kinerja progress tahapan kegiatan terkendali 57,32% serta pengisian kekosongan fasilitator 5,03%.

Dari total 3,905 kecamatan, dimana sebanyak 208 kecamatan termasuk dalam cakupan wilayah komponen pendukung program, terdapat 1.392 kecamatan yang telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST), 3.092 kecamatan telah mencairkan dana APBD dan 3.489 kecamatan telah mencairkan dana APBN serta 2.129 kecamatan telah menyalurkan dana ke desa.



Gambar ‐ 3.1 Master Implementation Schedule Nasional tahun 2009

Kekurangan tenaga Fasilitator Kecamatan adalah 132 orang dan Fasilitator Teknik 240 orang atau 5,03% dari total kebutuhan Fasilitator sebanyak 7.394 orang, yang tersebar di 3.697 Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan, di luar cakupan wilayah kecamatan untuk komponen pendukung program sebanyak 208 Kecamatan, pada tahun pelaksanaan 2009.

Tabel ‐ 3.1 Evaluasi Progres dan Kinerja Implementasi Program per Desember 2009; RMC – 1

BERDASARKAN KATEGORI KECAMATAN

Normal (MDST) Terlambat

(Belum Peyaluran) S. Terlambat

(Belum Pencairan)

Posisi Kosong Fasilitator No. PROVINSI

JUMLAH KEC.

Jumlah % Jumlah % Jumlah % FK FT Total 2,25%

1 NAD 244 5 2,05% 239 97,95% 0 0,00% 1 10 11

8,96% 2 SUMUT 240 31 0,83% 238 99,17% 0 0,00% 12 31

43 1,63%

3 SUMBAR 123 21 17,07% 102 82,93% 0 0,00% 2 2 4

4,28% RMC ‐ 1 607 28 4,61% 579 95,39% 0 0,00% 15 43

58



Tabel ‐ 3.2 Evaluasi Progres dan Kinerja Implementasi Program per Desember 2009; RMC ‐ 2




(Belum Pencairan)


JUMLAH KEC.


4 RIAU 60 21 35,00% 31 51,67% 8 13,33% 0 1 1

2,08% 5 JAMBI 72 16 22,22% 56 77,78% 0 0,00% 1 2

3 1,42%

6 SUMSEL 106 20 18,87% 86 81,13% 0 0,00% 2 1 3

0,00% 7 BENGKULU 53 10 18,87% 39 73,58% 4 7,55% 0 0

0 1,29%

8 LAMPUNG 116 28 24,14% 71 61,21% 17 14,66% 0 3 3

8,33% 9 BABEL 12 9 75,00% 3 25,00% 0 0,00% 0 2

2 7,14%

10 KEP. RIAU 35 13 0,00% 22 62,86% 0 0,00% 0 5 5

3,01% RMC ‐ 2 454 117 25,77% 308 67,84% 29 6,39% 3 14

17





(Belum Pencairan)


JUMLAH KEC.


11 BANTEN 106 63 59,43% 41 38,68% 2 1,89% 0 0 0

3,42% 12 JAWA BARAT 278 170 61,15% 108 38,85% 0 0,00% 15 4

19 13,78%

13 KALBAR 98 6 6,12% 89 90,82% 3 3,06% 11 16 27

8,82% 14 KALTENG 85 13 15,29% 70 82,35% 2 2,35% 4 11

15 3,45%

15 KALSEL 87 49 56,32% 38 43,68% 0 0,00% 0 6 6

50,00% 16 KALTIM 83 1 1,20% 77 92,77% 5 6% 40 43

83 13,24%

RMC ‐ 3 737 302 40,98% 423 57,39% 12 1,63% 70 80 150







(Belum Pencairan)


JUMLAH KEC.


17 JAWA TENGAH 403 364 90,32% 39 9,68% 0 0,00% 1 6 7

1,39% 18 DIY 36 33 91,67% 3 8,33% 0 0,00% 0 1

1 2,82%

19 JAWA TIMUR 425 373 87,76% 52 12,24% 0 0,00% 6 18 24

0,00% 20 BALI 46 45 98% 1 2% 0 0,00% 0 0

0 0,00%

21 NTB 59 44 75% 15 25,42% 0 0,00% 0 0 0

0,54% 22 NTT 185 32 17% 153 82,70% 0 0,00% 0 2

2 1,47%

RMC ‐ 4 1154 891 77% 263 22,79% 0 0,00% 7 27 34





(Belum Pencairan)


JUMLAH KEC.


23 SULUT 104 1 1% 77 74,04% 26 25% 1 6 7

6,70% 24 SULTENG 112 1 0,89% 74 66,07% 37 33,04% 5 10

15 4,63%

25 SULSEL 205 26 12,68% 168 81,95% 11 5,37% 6 13 19

20,00% 26 SULTRA 150 19 12,67% 113 75,33% 18 12,00% 20 40

60 3,95%

27 GORONTALO 38 2 5,26% 33 86,84% 3 7,89% 1 2 3

0,00% 28 SULBAR 42 2 4,76% 40 95,24% 0 0,00% 0 0

0 5,88%

29 MALUKU 34 2 5,88% 28 82,35% 4 11,76% 0 4 4

4,17% 30 MALUT 60 1 1,67% 23 38,33% 36 60,00% 4 1

5 7,58%

RMC ‐ 5 745 54 7,25% 556 74,63% 135 18,12% 37 76 113



Tabel ‐ 3.6 Evaluasi Progres dan Kinerja Implementasi Program per Desember 2009; Nasional


Normal (MDST) Terlambat (Belum

Peyaluran)

S. Terlambat (Belum

Pencairan)


JUMLAH KEC.


1 RMC ‐ 1 607 28 4,61% 579 95,39% 0 0,00% 15 43 58

3,01% 2 RMC ‐ 2 454 117 25,77% 308 67,84% 29 6,39% 3 14

17 13,24%

3 RMC ‐ 3 737 302 40,98% 423 57,39% 12 1,63% 70 80 150 1,47%

4 RMC ‐ 4 1154 891 77,21% 263 22,79% 0 0,00% 7 27 34

7,58% 5 RMC ‐ 5 745 54 7,25% 556 74,63% 135 18,12% 37 76

113

5,03% NASIONAL 3697* 1392 37,65% 2129 57,59% 176 4,76% 132 240

372

Gambar ‐ 3.2 Progres Pelaksanaan Kegiatan Regional‐1




Gambar ‐ 3.7 Progres Pelaksanaan Kegiatan Reguler secara Nasional

A.2 Kinerja Keuangan

Pencairan dana BLM di 3.905 Kecamatan adalah sebesar Rp 6.284.043.410.000, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp 5.012.291.110.000 dan APBD sebesar Rp 1.271.752.300.000 atau sekitar 99,37% dari total pagu dana yang tersedia sebesar Rp 6.323.957.500.000; dimana terdiri dari pagu dana APBN sebesar Rp 5.037.970.000.000 dan APBD sebesar Rp 1.285.987.500.000.

Gambar ‐ 3.8 Progres Pencairan BLM tahun 2009

\\\

Progres pencairan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan dan DOK Pelatihan masyarakat di 3.905 Kecamatan, yang meliputi pencairan DOK Perencanaan adalah sebesar Rp. 269.482.658.600 atau sekitar 98,71% dari total pagu DOK tersebut yang sebesar Rp. 273.018.200,000. Sedangkan untuk pencairan DOK Pelatihan adalah sebesar Rp. 107.916.775.000 atau 99,68% dari total pagu DOK tersebut yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 108,259,100,000. Secara keseluruhan, jumlah pencairan DOK untuk Perencanaan dan Pelatihan adalah sebesar Rp. 377.399.433.600 atau sekitar 98,98% dari jumlah keseluruhan pagu DOK dimaksud, yang besarannya mencapai Rp. 381.277.300.000.

99,37%

0,63%



Gambar ‐ 3.9 Progres Pencairan DOK tahun 2009

Penyaluran dana BLM (APBD & APBN) yang tercatat untuk kegiatan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan, sesuai Surat Penetapan Camat (SPC) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009, secara keseluruhan adalah sebesar Rp 5.873.253.332.224, terdiri dari: i) Kegiatan Prasarana Umum sebesar Rp 3.868.512.322.294 atau sekitar 65,87%, ii) Kegiatan Pendidikan sebesar Rp 746.214.241.600 atau sekitar 12,71%, iii) Kegiatan Kesehatan sebesar Rp 253.292.321.467 atau sekitar 4,31%, iv) Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) dan Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp 1.005.234.446.863 atau sekitar 17,12%.

Gambar ‐ 3.10 Rasio dan Komposisi Penyerapan BLM tahun 2009



A.3 Kinerja Operasionalisasi Kegiatan

Kegiatan‐kegiatan yang didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di desa terutama rumah tangga miskin; termasuk untuk pengurangan pengangguran serta peningkatan kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan prasarana umum adalah kegiatan dengan jumlah pemanfaat yang paling tinggi, yaitu mencapai sekitar 83,83% dari total pemanfaat dengan jumlah sebanyak 33.815.750 orang; dimana sekitar 46,9% diantaranya adalah merupakan Anggota Rumah Tangga Miskin (ARTM) dengan jumlah sebanyak 15.860.284 orang.

Sedangkan total angkatan kerja yang diserap untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan fisik sebanyak 2.157.501 angkatan kerja, dimana diantaranya adalah ARTM yang mencapai jumlah 1.532.048 orang atau sekitar 71.01% dari total angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut, telah menghasilkan sebanyak 20.176.842 HOK (Hari Orang Kerja).

Gambar ‐ 3.11 Komposisi Kategori Angkatan Kerja dan Pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan 2009

Gambar ‐ 3.12 Komposisi Pemanfaat Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2009



B. PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH

B.1 Perkembangan dan Jumlah/Jenis Pengaduan

Pada tahun 2009, terdapat 360 kasus penyimpangan dana baru, yang lebih banyak diketemukan oleh konsultan/fasilitator baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Selain temuan fasilitator juga ditanganinya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa dalam PNPM Perdesaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan pada program ini.

Dalam penanganan pengaduan dan masalah, masyarakat dapat mengadukan masalah melalui surat, pesan singkat (SMS), dan surat elektrolik (email). Secara umum pada tahun 2009 ditemukan sejumlah 235 laporan yang terdiri dari 117 (49,79%) melalui SMS, 109 (46,38%) melalui E‐mail, 8 (3,40%) melalui surat dan 1 (0,43 %) melalui telephone. Dari 235 pengaduan masyarakat yang diterima oleh unit pengaduan NMC, telah ditindaklanjuti sebanyak 107 pengaduan (59,11%) diantaranya masih proses dan yang 96 pengaduan (40,85 %) dapat diselesaikan.

Setiap pengaduan dan masalah ditangani secara khusus dan berjenjang sesuai dengan level penanganan. Pengaduan dapat bersumber dari fasilitator/konsultan, masyarakat, media, audit BPKP, LSM maupun hasil supervisi monitoring. Sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah pengaduan masalah adalah 1.434, Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel ‐ 3.7 Jumlah Pengaduan Masalah

No. Sumber Informasi Jumlah s/d

2008 2009 Total s/d 2009

1 Konsultan 742 396 1.138 2 Masyarakat 103 128 231 3 BPKP 39 2 41 4 LSM/ PBM 4 0 4 5 Media Massa 4 1 5 6 Bank Dunia 0 0 0 7 Lain‐Lain 10 5 15

Jumlah 902 532 1.434

Selama tahun 2009 ditemukan masalah baru sebanyak 564 masalah. Sementara itu, masalah dalam proses (per akhir Desember 2008 ) berjumlah 826 masalah. Sehingga total masalah yang ditangani pada tahun 2009 adalah 1.390 masalah. Dari sejumlah masalah tersebut, sebanyak 498 masalah dapat diselesaikan. Jumlah kasus setiap kategori dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel ‐ 3.8



Jumlah Kasus berdasarkan Kategori Masalah

Lama Kategori

Proses Selesai Baru

Proses s/d Des. 2009

Penyimpangan prinsip dan prosedur

112 81 87 118

Penyimpangan dana 667 305 360 722 Intervensi 11 5 5 11 Force majeure 12 29 34 17 Lain‐lain 24 78 78 24

Total 826 498 564 892

Penyelewengan dana pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 12,493 Miliar dan sudah dikembalikan sebesar Rp 8,350 Miliar (67%). Penyelewengan ini dibandingkan dengan total BLM pada tahun 2009, sebesar Rp 7,086 Triliun (termasuk PNPM Generasi, Respek dan R2PN) proporsinya hanya sekitar 0,18 %. Sedangkan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2009, jumlah penyelewengan dana keseluruhan adalah sebesar Rp 58,014 Miliar seperti dirinci pada tabel berikut.

Tabel ‐ 3.9 Jumlah Keseluruhan Penyelewengan Dana

No Tahun Kumulatif Nilai Penyimpangan

(Rupiah)

Kumulatif Nilai Pengembalian

(Rupiah)

Sisa Belum Kembali (Rupiah)

1 1998‐2005 19.591.557.368 9.490.395.811 14.537.471.174 2 2006 8.391.324.171 6.516.083.283 5.949.357.729 3 2007 7.502.204.795 7,675,410.841 5.454.843.098 4 2008 10.035.604.626 8.598.506.121 1.437.098.504 5 2009 12.493.258.978 8.350.385.924 4.142.873.054

Jumlah 58.013.949.938 40.630.781.980 17.383.167.958

Angka penyalahgunaan dana tersebut secara nominal terkesan berjumlah besar. Namun jika dibandingkan dengan total BLM yang telah disalurkan ke masyarakat sejak tahun 1998 s/d tahun 2009, dimana besarnya sekitar Rp 22,5 Triliun, ternyata prosentasenya hanya sekitar 0,26%. Dan bahkan, seperti dijelaskan di atas, khusus untuk tahun 2009 penyelewengan dana hanya sebesar 0,18% dari BLM yang dialokasikan.

Pelaku Masalah

Dari pengaduan masalah yang terjadi selama tahun 2009, melibatkan 545 pelaku. Jumlah terbanyak 375 pelaku (sekitar 69%) adalah dari kalangan masyarakat (Kelompok, UPK, dan TPK). Terjadi penurunan sebesar 52%, jika dibandingkan jumlah pelaku pada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Tabel ‐ 3.10



Jumlah Pelaku Pelanggaran

No. Pelaku Pelanggaran 2008 2009 Total

1 Kel/Masyarakat 305 26% 129 24% 434 26% 2 UPK 307 27% 131 24% 438 26% 3 TPK 173 15% 115 21% 288 17% 4 Konsultan 99 9% 57 10% 156 9% 5 Kepala Desa/Aparat Desa 52 5% 32 6% 84 5% 6 PjOK & Staf Kecamatan 69 6% 15 3% 84 5% 7 LKMD/LPM 41 4% 1 0% 42 2% 8 Camat 16 1% 10 2% 26 2% 9 Supplier/Pemasok 12 1% 18 3% 30 2% 10 Lain‐Lain 78 7% 37 7% 115 7%

Jumlah 1.152 100% 545 100% 1.697 100%

Secara khusus, program menyediakan DOK pelatihan bagi masyarakat termasuk dalam peningkatan kapasitas masyarakat untuk memantau pelaksanaan kegiatan.

Penyelesaian pengaduan dan masalah yang ada dalam PNPM Perdesaan, diupayakan untuk dilakukan di lokasi dengan bantuan aparat pemerintahan lokal dan fasilitator. Penyelesaian masalah juga merupakan bagian dari upaya pembelajaran bagi masyarakat .

Dalam penyelesaian masalah, upaya terakhir yang dilakukan adalah penanganan melalui jalur hukum. Pada tahun 2009 ada 130 masalah yang masuk dalam penanganan melalui jalur hukum, yaitu di kepolisian terdapat 96 masalah, di kejaksaan terdapat 28 masalah dan 4 masalah sudah di pengadilan. Dua di antaranya sudah mendapatkan keputusan hukum tetap.

Tabel ‐ 3.11 Jumlah Penanganan Masalah

No Penanganan s/d 2008 2009 Total

1 Kepolisian 68 96 164 2 Kejaksaan 36 28 64 3 Pengadilan 0 4 4 4 Putusan Tetap 0 2 2

Jumlah 104 130 234

Penanganan Kasus Besar Tahun 2009



Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Penyimpangan dana pinjaman oleh UPK dengan menyalurkan pinjaman kepada sejumlah individu dengan nilai total sekitar Rp 69,8 Juta. Penanganan dilakukan melalui pendekatan persuasif,

namun tidak menghasilkan progress yang signifikan. Sehingga ditempuh upaya akhir melalui jalur hukum.

Penanganan ini mencapai puncaknya pada awal Juni 2009, dimana pelaku disidangkan di Pengadilan Negeri Wonosobo. Pelaku dinyatakan bersalah dan divonis penjara 1 tahun.

Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jateng

Penyimpangan dana sebesar Rp 257.703.995 oleh ketua UPK dengan cara meminjamkan kepada sejumlah individu. Sebagai upaya terakhir penyelesaian pelaku dibawa ke jalur hukum dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Pada proses pengadilan yang bersangkutan dikenai saksi

penjara dua tahun 6 bulan.

B.2 Jumlah Masalah dan Kecamatan Bermasalah

Suatu kecamatan dikategorikan sebagai kecamatan bermasalah jika: (a) kerugian yang diderita masyarakat dan pemerintah daerah dari masalah sangat luas, (b) penyelesaian masalah tidak signifikan, (c) dukungan masyarakat maupun pemerintah daerah tidak optimal. Kriteria ini diberlakukan sebagai upaya pembelajaran kepada masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung penanganan pengaduan masalah.

Pada tahun 2009, terdapat 62 Kecamatan dari 45 Kabupaten dalam 17 Provinsi yang dinyatakan sebagai Kecamatan bermasalah. Dari sejumlah Kecamatan tersebut, sebanyak 33 diantaranya dapat dikeluarkan dari status Kecamatan bermasalah, karena: (a) penyelesaian masalah dilakukan secara signifikan dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditargetkan, (b) partisipasi dan dukungan masyarakat dalam penyelesaian masalah kuat, dan (c) dukungan pemerintah daerah yang optimal. Dengan demikian, jumlah Kecamatan yang masih dinyatakan bermasalah adalah 29 Kecamatan yang tersebar di 23 Kabupaten dan 9 Provinsi. Sebagian besar Kecamatan bermasalah tersebut, disebabkan karena adanya penyelewengan dana.

B.3 Proses Penanganan dan Penyelesaian Masalah

Dalam proses penanganan dan penyelesaian masalah mengacu pada prinsip: rahasia, berjenjang, transparansi, partisipatif, proporsional, obyektif, kemudahan, cepat dan akurat.

Penanganan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui dua cara yakni: dengan cara litigasi dan non‐litigasi. Penyelesaian masalah non‐litigasi ditempuh melalui konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Adapun langkah‐langkah penanganannya dimulai dari negosiasi, klarifikasi, analisa, tindak turun tangan, pemantauan, masalah dinyatakan



selesai kemudian dilakukan umpan balik dan pelaporan. Sedangkan masalah litigasi atau jalur hukum ditempuh melalui kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam proses ini harus ada pelaporan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta tindak lanjutnya.

C. PENGAWASAN DAN AUDIT KEUANGAN

C.1 Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan Audit Internal di PNPM Mandiri Perdesaan diarahkan pada tugas dan tanggung‐jawab untuk mengendalikan kegiatan audit internal pada berbagai tingkatan pelaksanaan audit internal. Secara berjenjang jumlah sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan audit internal, yaitu meliputi: (i) pada tingkat Nasional dengan jumlah specialist audit internal sebanyak 10 orang, (ii) pada tingkat Provinsi dengan jumlah specialist FMS 40 orang, dan (iii) pada tingkat Kabupaten audit internal dilakukan oleh Fasilitator Keuangan Kabupaten.

Jenis Audit Internal, yang dirancang dan dimulai sejak bulan Juli 2009, adalah meliputi: Audit Internal Dukungan Program dan Audit Internal Pelaksanaan Program. Rancangan audit internal tersebut didukung oleh SOP Audit Internal Dukungan Program dengan fokus audit kepada: Pengelolaan Dekonsentrasi dalam Pembinaan dan Pengendalian Fasilitator, Kualitas Pengendalian Internal Konsultan Provinsi dan Pengelolaan Tugas Pembantuan untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Sedangkan dukungan lainnya, berupa Panduan Audit Internal Pelaksanaan Program, difokuskan penggunaannya untuk: Audit Proses Perencanaan, Audit Proses Pelaksanaan, Audit Keuangan Dana BLM (Keuangan), Audit Pengelolaan Dana Bergulir, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pemeliharaan‐ Pemanfaatan‐ Pelestarian.

Penjenjangan Audit Internal, berkaitan dengan kebijakan Audit Internal secara nasional, diatur sebagai Tabel‐3.12.

Realisasi pelaksanaan Audit Internal ‐ Pelaksanaan Program pada lokasi Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh Spesialist NMC di tingkat nasional sampai dengan akhir Desember 2009, dapat dilihat pada Tabel‐3.13 berikut.



Tabel ‐ 3.12 Penjenjangan Pelaksanaan Audit Internal

JENJANG INSTITUSI TUJUAN

POLICY PMD TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

PELAKSANAAN PROGRAM

STRATEGY NMC (DIVISI AUDIT INTERNAL) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT

INTERNAL

TACTICAL RMC (KONSULTAN PROVINSI) EFISIENSI PELAKSANAAN AUDIT

INTERNAL

TIM FASILITATOR KABUPATEN (PEMBERDAYAAN, TEKNIK

DAN KEUANGAN)

KUALITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

OPERATIONAL

TIM FASILITATOR KECAMATAN KETAATAN TERHADAP KETENTUAN

DAN ATURAN PROGRAM



Tabel ‐ 3.13 Realisasi Pelaksanaan Audit Internal tahun 2009

REALISASI KECAMATAN YANG DIAUDIT BERDASAR FOKUS AUDIT

KEUANGAN NO PROVINSI

JML KAB

JML KEC

REA LISA SI

% LOKASI

P PL PBJ DK Dpr Dpm

DB P3

1 NAD 19 150 3 2% 3 3 3 3 3

2 Sumatera Utara 19 133 2 2% 2 2 2

3 Sumatera Barat 12 105 2 2% 2 2 2 2

4 Jambi 9 54 1 2% 1 1 1 1 1 1 1

5 Riau 9 58 2 3% 2 2 2 2 2 2 2

6 Kepulauan Riau 4 23 2 9% 2 2 2 2 2 2

7 Bengkulu 8 54 2 4% 2 2 2 2 2

8 Bangka Belitung 6 25 2 8% 2 2 2

9 Sumatera Selatan 11 78 8 10% 8 8 2

10 Lampung 8 68 3 4% 3 2 3 1 3 2

11 Banten 4 49 4 8% 4 4 4 4 4

12 Jawa Barat 17 169 18 11% 18 6 13 5 5 1

13 Kalimantan Barat 11 74 2 3% 2 2 2 2

14 Kalimantan Selatan 11 67 1 1% 1 1 1 1

15 Kalimantan Tengah 13 66 2 3% 2 2 2 2 2 2

16 Kalimantan Timur 9 56 4 7% 4 4 4

17 Jawa Tengah 29 224 8 4% 5 2 4 5 2 5 4

18 DI. Yogyakarta 4 36 4 11% 4 4 4 4

19 Jawa Timur 29 238 7 3% 1 1 1 1 1 2

20 Bali 8 39 2 5% 2 2

21 Nusa Tenggara Barat

7 56 10 18% 2 2 2 2

22 Nusa Tenggara Timur

18 102 7 7% 2 2 2 2 2 2

23 Sulawesi Selatan 20 183 8 4% 3 3 3 3

24 Sulawesi Tenggara 10 59 2 3% 2 2 2 2 2 2 2

25 Sulawesi Tengah 9 54 2 4% 2 1 1

26 Sulawesi Utara 9 59 4 7% 1 2 2 1

27 Sulawesi Barat 5 30 2 7% 1 1 1 1

28 Gorontalo 5 27 4 15% 4 4 4 4

29 Maluku Utara 6 25 2 8% 2 2 2 2 2

30 Maluku 7 40 3 8% 1 1 3 1 1

JUMLAH TOTAL NASIONAL 336 2401 123 5% 45 36 72 34 63 56 52 3

Keterangan: P = Perencanaan, PL = Pelaksanaan, PBJ = Pengadaan Barang & Jasa, DK = Dana Kegiatan, Dpr = DOK Perencanaan, Dpm = DOK Pelatihan Masyarakat, DB = Dana Bergulir, P3=Pemeliharaan/Pemanfaatan/Pelestarian.



C.2 Audit Eksternal BPKP/BPK

Pada tahun 2009, telah dilakukan proses audit eksternal sebanyak 2 (dua) kali; yaitu oleh BPKP dan BPK. Secara singkat, kegiatan audit yang telah dilaksanakan oleh masing‐masing instansi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Audit oleh BPK

Audit BPK baru pertama kali dilakukan untuk Program PNPM Mandiri Perdesaan. Audit dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; termasuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober s/d November 2009. Cakupan wilayah Audit meliputi 8 Provinsi yang menjadi lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel ‐ 3.14 Cakupan Wilayah Audit BPK tahun 2009

No. Provinsi Kabupaten

1. Sumatera Utara Deli Serdang dan Serdang Bedagai 2. Kepulauan Riau Karimun dan Natuna 3. Jawa Barat Bandung Barat dan Purwakarta 4. Jawa Tengah Magelang dan Temanggung 5. Jawa Timur Bojonegoro dan Tuban 6. Kalimantan Tengah Kapuas dan Pulang Pisau 7. Nusa Tenggara Barat Lombok Timur dan Lombok Barat 8. Gorontalo Gorontalo dan Bonebolango

(2) Audit oleh BPKP

Audit BPKP secara rutin dilakukan, dalam frekuensi satu kali setiap tahunnya. Pada tahun 2009, kegiatan audit oleh BPKP ini dilakukan di 31 Provinsi dan 115 Kabupaten lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil Audit BPKP langsung diekspose di Provinsi dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

Berdasarkan hasil audit, setelah dilakukan klarifikasi, terdapat 12 kelompok temuan utama yang keseluruhannya terdiri dari 605 temuan. Sampai saat ini, laporan temuan‐temuan tersebut baru ditindaklanjuti sebanyak 71 laporan (sekitar 11,54%) dan sebanyak 48 laporan (sekitar 7,93%) telah dapat diselesaikan. Sedangkan 23 laporan temuan lainnya, sampai saat ini, masih dalam proses. Sisanya sebanyak 534 laporan atau sekitar 88,26 %, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.



C.3 Pengawasan dan Evaluasi Kesehatan UPK

Kegiatan dana bergulir merupakan salah satu kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kemudahan pembiayaan pendanaan dan pemberian kesempatan kepada rumah tangga miskin (RTM); untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan peningkatan kapasitas kelompok UEP.

Kegiatan Dana Bergulir

Pada tahun 2009, dana untuk kegiatan SPP yang disalurkan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebesar Rp 1.005.234.446.863 untuk 76.307 kelompok atau sekitar 17% dari total penyaluran dana BLM. Prosentase ini masih di bawah pagu maksimal 25% yang ditetapkan oleh aturan program. Sedangkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelompok UEP, telah terdanai sebesar Rp 2.882.862.597 untuk sebanyak 1.025 usulan kegiatan atau kurang dari 1%.

Berdasarkan laporan perkembangan pinjaman secara nasional, prosentase pengembalian pinjaman untuk kegiatan SPP adalah sebesar 94%; dengan saldo pinjaman yang masih bergulir di masyarakat sebesar Rp 1.954.120.584.525. Sedangkan prosentase pengembalian pinjaman secara nasional untuk UEP, adalah sebesar 86,12% dengan saldo pinjaman yang masih bergulir di masyarakat sebesar Rp 659.011.940.079.

Gambar ‐ 3.13 Prosentase Perkembangan Pinjaman s/d tahun 2009

UPK dalam melakukan pengelolaan dana bergulir, menyusun pelaporan keuangan untuk pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pada tahun 2009 ini, berdasarkan laporan neraca dan laporan laba/rugi UPK secara nasional, terdapat peningkatan surplus ditahan dan surplus berjalan jika dibandingkan dengan tahun 2008.



Hal tersebut juga diikuti dengan perkembangan modal untuk kegiatan dana bergulir SPP dan UEP untuk tahun 2009. Rinciannya diberikan pada tabel berikut.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan besaran jumlah modal untuk kegiatan SPP sebesar 92,26% dan untuk UEP sebesar 11,35%. Pertumbuhan modal pada kegiatan SPP lebih besar daripada UEP, dikarenakan penambahan modal SPP melalui usulan terdanai BLM dan perguliran Pinjaman. Sedangkan pemupukan modal untuk kegiatan UEP, hanya berdasarkan perguliran saja. Untuk surplus tahun 2009, mengalami kenaikan sebesar 59,22% dibandingkan dengan surplus yang dibukukan tahun 2008.

Program menetapkan target pemisahan pelaporan dana bergulir dan non bergulir untuk dapat dilaksanakan oleh UPK, paling lambat Bulan Maret 2010. Pemisahan pelaporan ini, bertujuan untuk memisahkan pelaporan program yang bersifat non‐dana bergulir dan pelaporan microfinance yang bersifat bergulir. Sehingga dapat diketahui kinerja pengelolaan pinjaman. Berdasarkan laporan per Desember 2009, diketahui bahwa progres perkembangan pemisahan pelaporan adalah seperti tabel berikut.

Tabel ‐ 3.15 Perkembangan Modal SPP & UEP

Tahun 2008 dan 2009

KEGIATAN PERGULIRAN 2009 KEGIATAN PERGULIRAN 2008 RINCIAN

SPP (Rp) UEP (Rp) SPP (Rp) UEP (Rp)

Kas 18.340.123.566 3.131.001.989 11.762.147.064 3.897.994.960 Bank 418.587.781.722 109.928.524.794 208.581.177.947 98.532.808.627 Saldo Pinjaman 1.962.268.566.013 617.092.421.750 1.027.537.819.997 553.317.925.127

Total 2.399.196.471.301 730.151.948.533 1.247.881.145.008 655.748.728.714

Tabel ‐ 3.16 Surplus UPK

Tahun 2008 dan 2009

RINCIAN Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp)

Surplus ditahan 274.363.235.701 182.971.691.170 Surplus berjalan 258.258.871.723 151.533.877.150

Total 532.622.107.424 334.505.568.320



Tabel ‐ 3.17 Progres Laporan Dana Bergulir dan Laporan Non‐Dana Bergulir

Per Desember 2009

Laporan Microfinance Laporan Arus Dana

Sudah Belum %

Sudah Belum %

2.904 1.179 71% 2.611 1.460 64%

Total = 4.083 UPK Lokasi aktif yang melaporkan = 3.388

Phased out = 308

Penilaian UPK

UPK sebagai lembaga di tingkat Kecamatan yang mengelola kegiatan program dan dana bergulir, dimana pengurus UPK dipilih secara langsung dalam forum Musyawarah Antar Desa di Kecamatan dan disahkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Untuk kepentingan pendampingan teknis oleh fasilitator keuangan dan fasiilitator kecamatan, dilakukan penilaian terhadap UPK. Penilaian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi kondisi UPK dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana bergulir.

Penilaian Pemetaan UPK dilakukan dari segi kuantitatif (aspek resiko pinjaman dan produktivitas atau potensi pendapatan) serta dari segi kualitatif (aspek kualitas pengelolaan program). Berdasarkan laporan dari 3.388 UPK, berikut ini disajikan tabel hasil pemetaan yang telah dilakukan.

Tabel ‐ 3.18 Penilaian Pemetaan UPK

Per Desember 2009

A B C D KUAT LEMAH KUAT LEMAH KUAT LEMAH KUAT LEMAH 1.909 155 453 110 161 91 143 123

TOTAL = 3.388 UPK Lokasi aktif yang melaporkan = 3.098 Phased out = 290

Selain pemetaan terhadap UPK, dilakukan juga penilaian kepada UPK terkait dengan kinerja kelembagaan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman dikorelasikan dengan kesesuaian terhadap tujuan, prinsip maupun kelembagaan program. Penilaian aspek kuantitatif, lebih diarahkan pada memantau hasil kinerja UPK dalam bidang keuangan dan pengelolaan pinjaman. Sedangkan untuk aspek kelembagaan adalah memantau dari sisi kelembagaan UPK dan kelembagaan pendukung UPK, yaitu: BKAD, MAD, BP‐UPK, Tim Verifikasi dan kelengkapan AD/ART. Berdasarkan pelaporan hasil penilaian kesehatan UPK, rangkuman hasil akhirnya dapat disajikan dalam tabel berikut.



Tabel ‐ 3.19 Penilaian Kesehatan UPK

Per Desember 2009

SEHAT CUKUP SEHAT TIDAK SEHAT KUAT LEMAH KUAT LEMAH KUAT LEMAH 1.325 309 415 319 89 313

Total melaporkan = 2.770 UPK

Penilaian Pemetaan UPK dan Penilaian Kesehatan UPK pada tahun 2009 telah menggunakan format dan instrumen baru, yaitu dengan memisahkan antara hasil penilaian aspek kualitatif dan hasil penilaian aspek kuantitatif. Penilaian dengan format dimaksud, baru dilakukan dan dimulai pada bulan September 2009, bersamaan dengan diterbitkan serta diberlakukannya Penjelasan X‐PTO PNPM Mandiri Perdesaan tentang Dana Bergulir.

Kelompok Pemanfaat Pinjaman

Kelompok pemanfaat kegiatan dana bergulir pada PNPM Mandiri Perdesaan, mempunyai dasar ikatan yang bersifat tanggung‐renteng. Fasilitasi kelompok dilakukan oleh fasilitator Kecamatan dalam bentuk penguatan kelompok, penguatan kelembagaan dan penguatan kegiatan/jenis usaha kelompok. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan model penguatan langsung ataupun oleh pihak lain.

Kelompok pemanfaat Pinjaman SPP dan UEP, dapat dibedakan atas dasar tingkat perkembangan kelembagaan kelompok dikaitkan dengan kesiapan kelompok dalam mengelola dana bergulir. Diagram tentang tingkat perkembangan kelompok, diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar ‐ 3.14 Tingkat Perkembangan Kelompok



Untuk fasilitasi pengembangan kegiatan kelompok, pemanfaat dana PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis kelompok kegiatan usaha. Jumlah masing‐masing jenis kelompok tersebut, dapat diidentifikasikan dalam gambar diagram berikut.

Gambar ‐ 3.15 Jenis Kelompok Kegiatan Usaha Pemanfaat

PNPM Mandiri Perdesaan

Berdasarkan atas sektor atau jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok, maka pemanfaat dana bergulir dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori lapangan usaha yang bergerak dalam sektor‐sektor: Perikanan/Kelautan, Peternakan, Pertanian, Aneka Industri, Perdagangan Umum, Aneka Jasa dan lain‐lain. Gambar diagram berikut, mengindikasikan jumlah kelompok dari masing‐masing kategori sektor/lapangan usaha.

Gambar ‐ 3.16 Jumlah Kelompok berdasarkan Sektor/Lapangan Usaha



Dalam mengelola pinjaman, kelompok dibedakan berdasarkan fungsi pelayanan kepada pemanfaat; yaitu: anggota kelompok atau masyarakat. Fungsi kelompok dibedakan menjadi kelompok channelling (penyalur), yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada anggota kelompok tanpa mengubah syarat yang diberikan dari UPK; serta kelompok executing (pelaksana/pengelola), yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok sendiri kepada anggota kelompok. Tabel berikut mengindikasikan jumlah kelompok dimaksud, berdasarkan laporan hasil identifikasi fungsi kelompok tersebut.

Tabel ‐ 3.20 Perkembangan Kelompok dan Fungsi Kelompok

per Desember 2009

Fungsi Kelompok Jumlah Kelompok Awal

Jumlah Kelompok Saat

ini

Peningkatan Jumlah

Kelompok Channelling Executing

164.725 258.779 36% 238 20.718

D. CAPAIAN DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA PNPM MANDIRI PERDESAAN 2009

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, yang ditangani oleh Direktorat Jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri. Program ini membutuhkan sumber dana yang cukup besar, sehingga salah satu sumber dana yang digunakan oleh Pemerintah untuk pendanaan program adalah berasal dari pinjaman (Loan) IBRD/World Bank. Salah satu persyaratan, agar program terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pihak pemberi pinjaman menetapkan indikator kinerja bagi keberhasilan program; sesuai yang tercantum dalam dokumen “Loan Agreement” IBRD No. 04711/IDA 4385‐IND.

Indikator kinerja yang ditetapkan, ditinjau dan dipantau atas dasar 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi berikut ini:

1. Input (Masukan); dengan parameter yang terdiri dari: jumlah lokasi (kecamatan dan desa), prosentase partisipasi perempuan dalam Musyawarah Desa, jumlah desa yang memiliki tim pemelihara, dan jumlah BLM yang dicairkan.

2. Output (Keluaran); dengan parameter yang terdiri dari: jumlah desa yang terdanai dan jumlah Prasarana‐Sarana (P/S) yang selesai dibangun terutama jalan, pasar, air bersih, dan sekolah.

3. Impact (Dampak); dengan parameter yang terdiri dari: proporsi penerima bantuan (orang miskin, perempuan, orang miskin) dan jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/direhabilitasi.



Khusus untuk indikator lain, yang belum tercantum dalam laporan ini, akan dijelaskan dan dilaporkan secara terpisah. Indikator‐indikator dimaksud adalah terkait dengan:

(a) Kepemerintahan/Governance; dengan parameter yang terdiri dari: jumlah masalah yang dipublikasikan, banyaknya kecamatan yang diaudit FMS dan BPKP, dan jumlah kasus korupsi maupun mis‐prosedur yang diselesaikan.

(b) Pelestarian; dengan parameter yang terdiri dari: prosentase pengembalian SPP/UEP serta perkembangan aset ekonomi lainnya, perkembangan kelembagaan (BKAD), dan prosentase P/S yang dibangun dan dinilai baik/berkualitas.

Penilaian kinerja berlandaskan atas data dan informasi, yang dicatat dan diperoleh melalui laporan dari Provinsi serta terekam dalam basis data MIS KM‐Nasional untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009.

Secara umum dan menyeluruh, target parameter kinerja telah dapat dicapai. Namun ada beberapa indikator yang belum tercapai secara optimal, yaitu: pada aspek input, dimana Tim Pemelihara baru terbentuk kurang lebih 29 %. Hal ini juga terjadi pada aspek output, dimana prosentase pekerjaan fisik baru mencapai sekitar 48%; karena proses pencairan dana baru bisa dilakukan dan berlangsung pada bulan November 2009. Di samping itu, juga terdapatnya sisa anggaran yang diluncurkan pada tahun 2010, dengan besaran sekitar 20%, dan baru bisa dicairkan pada sekitar bulan Maret s/d April 2010.

Tabel ‐ 3.21 Hasil Capaian untuk Penilaian Parameter “Input”

No. PARAMETER INPUT Target Realisasi TA 2009

Selisih

1 Jumlah Kabupaten yang

Berpartisipasi 350 342 ( 8 )

Jumlah Kecamatan yang berpartisipasi

2.600 3.905 1.305

Jumlah Desa yang berpartisipasi 51.113 50,201 ( 912 ) 2

Jumlah Desa yang terdanai 21.505 40.704 19.199

3 Prosentase minimum jumlah

perempuan dalam musyawarah (%)

40% 49.42% 9.42%

4 Persentase Penyelesaian

Kegiatan sesuai SPC 85% On Progress ‐

5

Persentase Kegiatan Infrastruktur yang berkualitas baik sesuai jumlah sample yang

dievaluasi

>70% On Progress ‐

6 Persentase Penempatan

Konsultan lapangan (Fas‐Kab dan Fas‐Kec) yang telah dilatih

>70% 80. 67% 10. 67%

7

Persentase hasil studi dan evaluasi yang digunakan sebagai bahan untuk peningkatan kinerja

proyek

>70% On Progress ‐



TANTANGAN DAN POTENSI

A. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN 2009

Permasalahan pokok serta kendala‐kendala pelaksanaan pada tahun 2009, secara esensial dan bersifat nasional yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran dan kinerja PNPM Mandiri Perdesaan melalui keterlibatan berbagai pelaku yang ada, dapat diindikasikan dan diuraikan sebagai berikut:

(1) Belum direalisasikannya secara optimal Strategi Besar (Grand Strategy) Pelaksanaan yang ada, sebagai basis landasan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan secara nasional, untuk dapat mengarahkan dan mendaya‐gunakan seluruh sumberdaya yang diberikan serta disediakan secara lebih visioner dan berdampak jangka panjang.

(2) Menurunnya kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, terutama kelompok miskin, dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah; dengan keterlambatan proses revisi DIPA serta menurunnya komitmen penyediaan kontribusi maupun dana pendamping (DDUPB) untuk upaya‐upaya terkait penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

(3) Tidak terpenuhinya hak atas layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu, dalam hal mendapatkan akses sumberdaya/informasi untuk mengikuti kegiatan‐kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta di tingkat Kabupaten, dengan terbatasnya jangkauan program untuk membangun jalur komunikasi dengan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

(4) Rendahnya akses masyarakat perdesaan terhadap pendidikan/pembelajaran publik, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia, karena keterbatasan ketersediaan ruang publik bagi masyarakat di perdesaan/kecamatan untuk berbagi pengalaman serta mendapatkan tambahan wawasan terkait hak‐hak dasarnya sebagai warganegara.

(5) Belum maksimalnya dukungan internal dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap penguatan kapasitas yang berkualitas, melalui program‐program pembelajaran yang berkelanjutan serta berkorelasi langsung dengan realitas dan tingkat kebutuhan masyarakat di perdesaan.

Secara operasional, pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009 telah berakhir pada bulan Desember 2009; tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa wilayah yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik proses perencanaan kegiatan, pencairan dana maupun pelaksanaan kegiatan. Persoalan‐persoalan utama dari fenomena tersebut di atas, adalah terkait lemahnya pengendalian dan kontrol di lapangan



serta Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang disusun tidak dipantau secara ketat dan disiplin. Secara spesifik faktor‐faktor lain yang berkaitan dengan operasional, dapat diuraikan dan diindikasikan seperti berikut:

(a) Keterlambatan rekrutmen dan pengisian posisi kosong Konsultan dan Fasilitator, yang mengakibatkan tidak terkelolanya kegiatan‐kegiatan operasional secara maksimal serta tidak dapat dilakukannya kegiatan pengawasan/supervisi secara efektif dan terencana.

(b) Pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan yang tertunda dan tidak berlangsung secara tepat waktu, mengakibatkan tidak digunakannya dana yang telah disediakan secara efisien dan berdaya‐guna. Pelatihan untuk fasilitator terkait pengendalian fiduciary sangat krusial, ditinjau dari sisi kualitas proses maupun penguatan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas.

(c) Efisiensi dalam proses penyusunan perencanaan maupun pengembangan program perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan men‐sinergikan rencana‐rencana masyarakat dengan proses Musrenbang secara strategik, serta mengoptimalkan hasil‐ hasil perencanaan masyarakat yang telah disetujui pada tahun‐tahun sebelumnya tetapi tidak termasuk prioritas untuk mendapatkan pendanaan.

(d) Pencairan dana mengalami keterlambatan, karena penyediaan dana oleh Departemen Keuangan (revisi DIPA/untuk tanda bintang) baru dapat dilakukan pada bulan Oktober 2009. Di samping itu, pemisahan pembukuan UPK antara dana untuk Perguliran dan dana untuk Hibah/block grant baru dapat dilaksanakan pada triwulan ketiga tahun 2009; sesuai dengan ketersediaan penjelasan PTO terkait hal dimaksud.

(e) Tindak lanjut terhadap Penanganan Pengaduan/Complaint Handling belum berlangsung secara optimal, terkait kasus‐kasus korupsi dan penyelewengan penggunaan dana, terutama langkah/tindakan penyelesaian oleh pihak Pemerintah di tingkat Daerah.

B. POTENSI‐POTENSI YANG DAPAT DIKEMBANGKAN

Beberapa pengalaman yang diperoleh selama mengimplementasikan PNPM Mandiri perdesaan, terutama untuk tahun 2009, telah banyak memberikan pembelajaran praktis bagi seluruh pihak dan pelaku; baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses pelaksanaan. Pengalaman‐pengalaman tersebut merupakan potensi positif yang dapat digunakan sebagai bahan kajian, refleksi maupun pengembangan/pengayaan wawasan, untuk dikontribusikan maupun direplikasikan kepada program dan kegiatan‐ kegiatan lain terkait upaya penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat di perdesaan.

Uraian berikut merupakan hasil rangkuman pengalaman pelaksanaan s/d tahun 2009, berupa potensi maupun kecenderungan positif, yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahapan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di tahun‐tahun berikutnya.



Cakupan Wilayah dan Skala Program

Cakupan wilayah program pada tahun 2009 telah mencapai peningkatan jumlah dalam besaran yang sangat signifikan, dimana diprediksikan akan merupakan potensi yang luar biasa dan bersifat masif untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat maupun penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan.

Sekitar 50.200 Desa telah dapat difasilitasi melalui program ini, dalam wilayah administratif sekitar 3.900 Kecamatan dan telah melibatkan Pemerintah Daerah di 348 Kabupaten dalam cakupan 32 wilayah Provinsi. Di samping itu, anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2009 untuk program ini secara keseluruhan adalah dalam besaran sekitar Rp 6,3 Triliun dari berbagai sumber dana; yang terdiri dari APBN (Rupiah Murni) dengan proporsi sekitar 60%, APBD (Pendamping) dengan proporsi sekitar 20,5% dan Pinjaman Bank Dunia dengan proporsi sekitar 19,5%.

Sumberdaya kapital ini akan merupakan potensi yang dapat menggerakkan aktivitas perekonomian maupun sektor usaha riil di tingkat perdesaan, dan juga mendorong lahirnya kebijakan‐kebijakan pro‐poor oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengembangkan pelayanan publik secara lebih berkualitas.

Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat di Perdesaan

Selama tahun 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di hampir seluruh wilayah Indonesia mampu menggerakkan serta mengorganisasikan masyarakat dalam jumlah mendekati sekitar 19 juta orang; untuk berpartisipasi dan terlibat dalam keseluruhan proses yang diinovasikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 juta orang lebih adalah merupakan kategori warga/masyarakat miskin atau proporsinya sekitar 53%. Dan hampir sekitar 9,3 juta orang yang berpartisipasi atau sekitar 49%, merupakan pihak/kaum perempuan. Di samping itu, sebanyak 100.400 orang di perdesaan berhasil dipersiapkan dan difungsikan sebagai Fasilitator Desa/KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa); untuk mendukung tugas‐tugas Fasilitator Kecamatan di wilayah masing‐masing.

Berdasarkan catatan yang ada, selain berpartisipasi secara fisik, masyarakat juga secara berlanjut (dari tahun 2007 s/d 2009) mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan; baik secara tunai (in‐cash) maupun secara non‐ tunai (in‐kind), yang secara ekivalen diperhitungkan bahwa swadaya masyarakat tersebut berkisar antara 3,4% dari total keseluruhan biaya.

Potensi‐potensi tersebut di atas adalah merupakan bagian Modal Sosial (Social‐Capital) yang dimiliki dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat di tingkat perdesaan maupun kecamatan dalam rangka mengorganisasikan kegiatan‐kegiatan di wilayah masing‐masing untuk kepentingan peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan di waktu‐waktu mendatang.

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan di tingkat Masyarakat

Dalam rangka menumbuhkan kembali ikatan‐ikatan sosial di tingkat masyarakat perdesaan, melalui proses membangun Kohesivitas Sosial, PNPM Mandiri Perdesaan



memberikan inovasi dan intervensi dengan melakukan pengembangan dan penguatan terhadap kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat perdesaan. Kelembagaan masyarakat di perdesaan tersebut, dimaknai sebagai suatu bentuk/simbol seperangkat tata‐nilai serta norma yang berlaku dan dihormati dalam sistem sosial‐kemasyarakatan di perdesaan.

Upaya‐upaya yang telah dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dalam mengembangkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat Perdesaan maupun Kecamatan, baik melalui inovasi lembaga‐lembaga baru maupun terhadap lembaga‐lembaga yang sudah ada, telah berhasil mengorganisasikan dan memperkuat sebanyak 3.905 kelembagaan BKAD di tingkat Kecamatan; termasuk unit dan perangkatnya yang lain (UPK, BP‐UPK dan Tim Verifikasi). Sedangkan untuk tingkat perdesaan, telah berhasil diinovasikan dan diorganisasikan berbagai unit dan tim kerja (TPK, TPU, TP‐3 dan Tim Khusus Pemantau) di masing‐masing perdesaan. Dari kelembagaan maupun tim‐tim/unit kerja yang ada tersebut, sekitar 2,2 juta orang telah mendapatkan penguatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan, pendampingan maupun pengarahan di tingkat pelaksanaan lapangan. Dana yang telah direalisasikan khusus untuk keperluan penguatan kapasitas masyarakat pada tahun 2009, dalam konteks pengembangan dan penguatan kelembagaan, melalui DOK (perencanaan dan pelatihan masyarakat) adalah sekitar Rp. 377,4 Miliar; dengan proporsi sekitar 71% untuk perencanaan dan sisanya untuk pelatihan masyarakat.

Sumberdaya kelembagaan tersebut, dengan didukung oleh SDM yang terlatih dan berwawasan cukup, akan merupakan potensi dan kekuatan yang luar biasa dalam meningkatkan posisi tawar (bargaining position) masyarakat pada saat berhadapan dengan pihak‐pihak luar terkait kegiatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing‐masing.

Investasi Sumberdaya dan Kegiatan

Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, menumbuhkan kepercayaan serta memberikan sarana praktek bagi masyarakat dalam merealisasikan wawasan serta ketrampilan yang diperoleh, PNPM Mandiri Perdesaan telah menginvestasikan beberapa sumberdaya dan berbagai kegiatan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Sumberdaya yang diinvestasikan adalah berbentuk Bantuan Teknis (Technical Assistance) melalui jasa Konsultan dan Fasilitator untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah sasaran. Selama tahun 2009, telah diperbantukan lebih dari 11.500 orang Konsultan dan Fasilitator di seluruh wilayah sasaran PNPM Mandiri Perdesaan di Indonesia. Di samping itu, kegiatan‐kegiatan yang diinvestasikan serta dintervensikan kepada pihak daerah dan masyarakat di perdesaan selama tahun 2009 telah mampu menyalurkan dana mendekati sekitar Rp. 5,9 Triliun; dengan proporsi sekitar 66% untuk kegiatan fisik prasarana umum, sekitar 13% untuk kegiatan pendidikan (fisik dan non‐fisik), sekitar 17% untuk kegiatan simpan‐pinjam/usaha ekonomi produktif bagi perempuan dan sisanya sekitar 4% untuk kegiatan kesehatan (fisik dan non‐fisik).



Investasi‐investasi tersebut di atas, merupakan potensi yang dapat didaya‐gunakan oleh masyarakat dan daerah dalam jangka panjang; terkait pemilihan dan penerapan teknologi maupun manajemen praktis dan tepat‐guna, serta memberikan penyadaran maupun kemampuan untuk menetapkan prioritas kegiatan/pembangunan berdasarkan kebutuhan yang realistis dari masyarakat.

C. PERSPEKTIF UNTUK PELAKSANAAN TAHUN 2010

Atas dasar uraian dalam Butir‐A dan Butir‐B tersebut di atas, terkait kendala dan potensi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2009, beberapa perspektif berikut diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan pada tahun 2010 agar berlangsung lebih optimal, efektif dan efisien:

(1) Aspek Kebijakan dan Manajemen Program;

Untuk merealisasikan penggunaan Grand Strategy Nasional PNPM Mandiri Perdesaan sebagai landasan implementasi untuk pelaksanaan tahun 2010 dan tahun‐tahun berikutnya bagi seluruh pihak yang terkait, melalui dukungan formal dan legalitas dari Direktorat Jenderal PMD sebagai Badan Pelaksana/Executing Agency Program.

Diperlukan adanya jaminan secara konkret dan legal, terkait ketersediaan dana secara tepat waktu untuk pelaksanaan kegiatan‐kegiatan PNPM Mandiri secara keseluruhan; baik menyangkut alokasi/revisi DIPA di tingkat Pusat maupun pengalokasian DDUB oleh pihak Daerah.

(2) Aspek Perencanaan Pelaksanaan;

Ketepatan dalam merealisasikan seluruh kegiatan, termasuk kesesuaian capaian hasil‐hasilnya, sangat dipengaruhi oleh tingkat akurasi perencanaan yang disusun. Untuk pelaksanaan tahun 2010 dan tahun‐tahun berikutnya, diperlukan suatu Kerangka Kerja Pelaksanaan Tahunan yang disusun berdasarkan Grand Strategy Nasional dan Hasil Evaluasi Nasional terhadap realisasi pelaksanaan pada tahun sebelumnya.

Kerangka kerja pelaksanaan tahunan ini, akan menjadi acuan seluruh pihak secara nasional dalam mengoperasionalkan seluruh kegiatan yang telah disusun dan disepakati. Sehingga diperlukan konsistensi dari berbagai pihak untuk dapat mematuhi seluruh koridor yang ditetapkan, dengan konsekuensi setiap ada perubahan atau penyempurnaan terhadap kerangka kerja ini perlu dikomunikasikan dan dibahas dalam forum/pertemuan yang bersifat nasional.

(3) Aspek Operasionalisasi Kegiatan;

Dalam rangka untuk mengoptimalkan proses perencanaan partisipatif secara efektif dan efisien di tingkat masyarakat, diperlukan suatu bentuk percepatan/terobosan langkah dalam merealisasikan Siklus Pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan tidak mengulang‐ulang tahapan proses yang telah diselesaikan/dilakukan pada tahun‐ tahun sebelumnya (dengan memanfaatkan kegiatan‐kegiatan yang telah diprioritaskan dan tidak terdanai sebelumnya).



Sebagai upaya untuk mensinergikan hasil‐hasil perencanaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan dengan rencana reguler pembangunan desa (RPJMDes), perlu dilakukan pengintegrasian rencana‐rencana yang ada melalui mekanisme Musrenbang dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten.

(4) Aspek Pelestarian dan Keberlanjutan;

Potensi‐potensi yang telah berhasil dibangkitkan dan ditumbuhkan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun‐tahun sebelumnya, perlu dikaji dan diteliti secara mendalam dalam pelaksanaan‐pelaksanaan berikutnya; untuk menjaga dinamika positif yang terjadi serta dapat diberikan arahan/stimulus secara benar dalam rangka mendorong pelestarian dan keberlanjutan inovasi‐inovasinya.

Disamping itu, hasil proses belajar melalui pengalaman‐pengalaman empiris dalam pelaksanaan perlu disebarkan dan dibagi (sharing) dalam suatu forum/ruang publik yang terlembaga serta teragenda secara baik.

kementerian dalam negeri -...

Documents