Mam

1 Desember 2014

MAKALAH ISLAM

Kementerian Agama dan

Kepeloporan Revolusi Jiwa

Makalah Islam

Kementerian Agama dan Kepeloporan Revolusi Jiwa

Dr. H. Thobib Al-Asyhar, M. Si

(Kasubag Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, Dosen

Luar Biasa Psikologi Islam PSTTI PPs UI)

Saatnya melakukan Revolusi Mental! Ya, istilah

tersebut bukan asing lagi di telinga kita. Selain sering

diungkapkan dalam jargon utama presiden Joko Widodo

(Jokowi), Revolusi Mental memang menjadi kebutuhan

mendesak bangsa ini. Di tengah “kegalauan” publik

dalam menghadapi problem-problem kebangsaan,

gerakan Revolusi Mental seperti menjadi “vitamin” yang

menjanjikan. Meski digulirkan bukan dari penalaran baru,

setidaknya istilah ini menjadi spirit perubahan melalui

strategi kebudayaan menuju bangsa yang lebih baik,

merdeka, adil, dan makmur.

Dilihat dari kontennya, Revolusi Mental yang

diusung Jokowi diambil dari konsep Trisakti Bung Karno

dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilar utama,

yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri

secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Dalam uraian analisisnya melalui artikel yang

dimuat di Harian Kompas, 10 Mei 2014, Jokowi

memaparkan fakta bahwa selama 16 tahun reformasi

melalui pergantian pimpinan nasional secara berturut-

turut, BJ. Habibie, Megawati Soekarnoputeri, KH.

Abdurrahman Wahid, dan SBY memang telah terjadi

banyak perubahan dan peningkatan, khususnya di bidang

politik, ekonomi dan sosial budaya. Namun pada saat

bersamaan, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh

subur dan berkembang di era Orde Baru justru masih

berlangsung hingga saat ini, mulai dari korupsi,

intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan,

sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan

menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah,

pelecehan hukum, dan sifat oportunis.

Fenomena tersebut menandakan bahwa problem-

problem tersebut bukan terletak pada struktur sosial yang

dibangun, namun terkait dengan masalah paradigma,

mindset, dan budaya berbangsa dan bernegara. Artinya,

ada faktor yang berhubungan dengan cara pandang, cara

merasa, meyakini, serta bersikap dan bertindak publik

yang belum selesai dibangun.

Apa yang diungkapkan Jokowi tersebut tentu

berdimenasi makro kebangsaan menyangkut seluruh

sistem kehidupan pada umumnya. Pertanyaan kemudian

muncul, pada aspek-aspek apa saja yang perlu

digarisbawahi untuk meningkatkan kapasitas

Kementerian Agama sebagai lembaga yang diberikan

tugas membantu presiden bidang keagamaan dalam

rangka melaksanakan pembangunan nasional? Berikut ini

ulasan penulis yang akan mencoba mengkritisi istilah

Revolusi Mental dihubungkan dengan spektrum

Kementerian Agama (Kemenag) yang memiliki ranah

tugas dan fungsi yang sangat luas, serta Revolusi Jiwa apa

yang perlu dilakukan untuk membangun institusi publik

yang professional, melayani, dan akuntabel?

Revolusi Mental atau Revolusi Jiwa?

Bagi penulis, yang memiliki latar belakang

keilmuan bidang psikologi Islam, pengguliran istilah

Revolusi Mental dalam konteks perbaikan menyeluruh

pengelolaan berbangsa dan bernegara dirasa kurang tepat.

Penggunaan istilah Revolusi Mental dinilai lebih

mengarahpada konsep sekularistik, dimana unsur-

unsurnya bekerja pada wilayah-wilayah empirik sebagai

sebuah konsep dasar keilmuan sekuler modern. Sering

kita mendengar, kalau tidak bisa diukur oleh parameter

empirik maka tidak bisa disebut ilmiah.

Memang Revolusi Mental banyak dipakai

dalamsejarah pemikiran, manajemen, sejarah politik,

bahkan sejarah musik, baik di dunia Barat maupun Timur.

Namun pemahaman istilahnya hanya sebatas pada segala

hal yang berhubungan dengan cara berpikir, cara

memandang masalah, cara merasa, meyakini

(mempercayai), serta cara berperilaku dan bertindak.

Dalam kajian psikologi modern (Barat), mental

merupakan bagian dari unsur kejiwaan yang dapat diukur

oleh inderas ebagai bagian dari bangunan epistimologi

keilmuan psikologi Barat. Dalam konteks ini, secara

epistimologis, mental dipahami sebagai bagian dari aspek

kejiwaan yang dapat dikaji, dipelajari, dan dibuktikan

secara empirik.

Sementara pada saat bersamaan terdapat unsur

kejiwaan penting lain yangsulit diukur secara inderawi

tetapi sangat mempengaruhi keseluruhan kepribadian

manusia yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu

spiritual. Bagi pemahaman sekuler, spiritualitas yang juga

mencakup keimanan dan ketaatan kepada Tuhan, serta

pengalaman puncak diluar batas mental (peak

experiences), meminjam istilahnya Abraham Maslow,

dianggap sebagai wilayah yang tidak real dan

tidakdicakup oleh bangunan ilmiah. Padahal, unsur-unsur

spiritualitas yang membuktikan Realitas Ketuhanan

seharusnya juga menjadi lokus bagi upaya untuk

melakukan perubahan mendasar bagi bangsa dan Negara.

Terlebih lagi Negara kit aberdiri tegak di atas Sila Pertama

Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada titik ini, Revolusi Mental yang diterjemahkan

sebagai strategi kebudayaan yang mencakup cara

pandang, merasa, meyakini, bersikap dan bertindak yang

harus dirubah mendasar (revolusi) tidak didasarkan pada

nilai-nilai tertinggi agama, atau setidaknya nilai-nilai

yang muncul dari “The Other” yang diyakini oleh

masyarakat Indonesia. Perubahan mendasar pada konteks

Revolusi Mental ini, penulis nilai sebagai konsep sekuler

yang mengesampingka nwilayah-wilayah spiritualitas

yang terletak di hati (al-qalb) dan ruh (al-ruh) yang

menjadi titik pembeda antara Psikologi Modern Barat

dengan Psikologi Timur (khususnya Islam).

Karena itu, penulis berpendapat bahwa konsep

Revolusi Mental lebih tepat diganti dengan Revolusi Jiwa.

Artinya, perlu adanya perubahan mendasar terhadap jiwa

masyarakat, khususnya bagi pelaku kebijakan di negeri ini

yang meliputi unsur-unsur psikologi dan spiritual.

Memang daya-daya jiwa seperti bernalar, berpikir,

berempati, berkasih sayang, dan seterusnya, khususnyad

ihubungkan dengan tugas-tugas pengambilan

keputusandalam ranah kepemerintahan tidak bersifat

ragawi (tidak kasat mata), tetapi aspek-aspek kejiwaan

tidak mungkin dibangun tanpa pengalaman ragawi.

Perlu pemahaman yang tepat, bahwa Revolusi Jiwa

tidak berdiri sendiri. Revolusi jiwa terhubung dengan

kebudayaan, struktur social, dan pelaku itu sendiri.

Sehingga, terdapat hubungan integral antara “jiwa

pelaku” dan "struktur sosial” yang terjembatani melalui

pemahaman kebudayaan sebagai pola berfikir, cara

merasa, dan berperilaku yang terungkap dalam praktik

kehidupan sehari-hari. Dengan kita menggagas Revolusi

Jiwa, maka dengan sendirinya mencakup keseluruhan

aspek yang bersifat ragawi (struktur), mental, dan

spiritual. Jika dihubungkan dengan pemerintahan, maka

terkait dengan cara pandang, cara menyikapi, dan cara

mengelola kebijakanyang didasarkan pada nilai-nilai

yang ada, baik ketentuan peraturan perundang-undangan,

tatanan sosial, wisdom, dan spirit ketuhanan.

Quo Vadis Revolusi Jiwa Kemenag

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa seiring

dengan program reformasi birokrasi secara menyeluruh,

Kemenag sesungguhnya telah melakukan upaya-upaya

konkrit dalam memperbaiki kinerjanya untuk palayanan

umat. Yang menjadi pertanyaan adalah, strategi apa yang

harus dipenuhi dalam melakukan Revolusi Jiwa agar

Kemenag mampu tampil sebagai lembaga publik yang

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai sebuah konsep kebudayaan, Revolusi Jiwa

lebih berfokus pada perbaikan paradigma dan mindset

aparaturnya sebagai penopang penyelenggaraan birokrasi.

Kemenag yang memiliki beban sejarah dan kelembagaan

yang terdapat kata agama memang "bermain" pada aspek

manusia yang harus di-drive memiliki cara pandang, cara

merasa, cara meyakini dan cara bersikap dan berperilaku

yang didasarkan pada nilai dan konsep agama.

Dihubungkan dengan lima wilayah tugas dan fungsi

Kemenag, yaitu peningkatan kualitas pelayanan

kehidupan umat beragama; peningkatan kualitas

kerukunan umat beragama; peningkatan kualitas

penyelenggaraan ibadah haji; peningkatan kualitas

pendidikan agama dan keagamaan; dan peningkatan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa, maka area Revolusi Jiwa dalam konteks

Kemenag menyangkut pada dua kesadaran sebagai

berikut:

Pertama, perlunya membangun kesadaran yang

sangat mendasar kepada seluruh pegawai di lingkungan

Kemenag, baik di Kemenag Pusat, Kanwil Kemenag

Provinsi, Kabupaten/Kota, KUA, madrasah-madrasah,

perguruan tinggi di bawah naungan Kemenag, serta

seluruh stake-holder-nya, bahwa bekerja dan mengabdi di

lingkungan Kemenag dan yang terkait dengannya sama

dengan mengemban misi kenabian (prophetic mission).

Beban tugas tugas dan fungsi yang dilakukan setiap hari

mengarah pada pembangunan masyarakat yang

berorientasi pada nilai-nilai kenabian, seperti keadilan,

toleransi, penghargaan atas keyakinan orang lain, dan lain

sebagainya.Artinya, misi keagamaan yang diemban

Kemenag tidak hanya memposisikan agama sebagai

sacramental religion, tetapi juga ethical religion yang

berorientasi pada pengembangan etika dalam arti seluas-

luasnya atau apa yang disebut dengan moralitas agama

(akhlak).

Dalam konteks ini, maka Revolusi Jiwa Kemenag

lebih pada aspek kesadaran tertinggi bahwa pengabdian di

Kementerian Agama atau yang terkait dengannya

membawa misi kenabian yang melampui nilai-nilai

mental. Meminjam istilah Abraham Maslow, bahwa

pengabdian di Kemenag sebagai bagian dari aktualisasi

diri sebagai kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini terdapat

meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hirarki,

melainkan saling mengisi, diantaranya adalah kebenaran,

kebaikan, keindahan, keseluruhan (integritas),

kesempurnaan, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, dan

lain-lain. Jika berbagai meta kebutuhan tersebut tidak

terpenuhi maka akan terjadi meta patologi seperti

apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor

lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan

selera dan sebagainya.

Jika diterjemahkan secara aplikatif dalam praktik

kehidupan sehari-hari, maka seluruh aparatur Kemenag

akan memiliki tanggung jawab besar terhadap amanah

birokrasi dalam wujud sikap dan perilaku sebagai

pengemban misi kenabian, yaitu memiliki kediplinan,

etos kerja, tanggung jawab, integritas, komitmen, dan

semangat memberikan pelayanan prima. Dengan

paradigma ini, maka keseluruhan sistem yang dibangun

harus mengarah pada efektifitas, efisiensi, transparansi,

akuntabilitas yang jauh dari sikap dan perilaku koruptif

dan sia-sia.

Kedua, munculnya pemahaman bahwa pengabdian

di lingkungan Kemenag sangat berbeda jika dibandingkan

dengan pengabdian di lingkungan Kementerian atau

Lembaga lainnya. Postur kerja dan target capaian di

lingkungan Kementerian atau Lembaga lain “bermain”

pada wilayah-wilayah countable (terukur), seperti

Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan,

Kementerian ESDM, Kementerian Olah Raga,

Kementerian Perumahan Rakyat, termasuk Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara Kemenag

memiliki banyak tugas yang uncountable (tak terukur)

atau setidaknya sulit untuk diukur, khususnya

menyangkut pada pembinaan umat, peningkatan paham

ajaran agama, penanganan aliran sempalan, dan lain-lain.

Melihat dari realitas tersebut, maka Revolusi Jiwa

Kemenag juga menyangkut adanya pemahaman radikal

bahwa pengabdian di lingkungan Kementerian Agama

tidak semata-mata berhenti pada konsep-konsep

keterukuran kinerja sebagaimana yang dituntut

kesesuaian Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU),

namun perlunya membangun pemahaman yang memiliki

nilai-nilai transendensi karena wilayah-wilayah yang

dikerjakan banyak berhubungan dengan aspek-aspek

spiritual (keimanan dan ketaatan beragama). Ini

merupakan ekspresi kerinduan jiwa untuk berelasi dalam

cinta, berelasi secara pribadi keotentikan diri. Tepatlah

apa yang dikatakan Tony Baggot (Spirituality, Vol 2, No

5, 1996) bahwa perziarahan ke dalam diri sebenarnya

merupakan perziarahan ke dalam alam ketuhanan dimana

segala ilusi dan kepalsuan lenyap dalam dekapan cinta

tanpa syarat (unconditional love) dari Tuhan.

Dalam konteks ini bahwa kesadaran transendensi

diri menempatkan pribadinya tidak dalam posisi

dikorbankan, tetapi direalisasikan dalam kemanusiaannya

yang otentik. Perealisasian diri yang sejati sebagai abdi

negara di lingkungan Kemenag dalam pencarian makna,

kebenaran, nilai dan cinta akan menolak segala bentuk

dorongan egoisme yang berpusat pada diri sendiri (self-

centered). Sehingga, seorang pegawai akan

mengosongkan diri, bahkan kehilangan diri demi

pelayanan cinta bagi sesama (masyarakat). Aktualisasi

diri yang otentik bukan merupakan hasil sebuah usaha

untuk memenuhi hasrat-hasrat pribadi, melainkan dari

sebuah gerak yang melampaui diri untuk membawa

kebaikan bagi diri dan orang lain. Dalam bahasa agama

disebut dengan keselamatan dunia dan akhirat (fid-dunya

hasanah wafil akhirati hasanah). Wallahu A’lam.

Sumber: bimasislam.kemenag.gi.id-informasi-opini