kejaksaan tinggi maluku utara i. data jumlah laporan ... · i. data jumlah laporan pengaduan...

KEJAKSAAN TINGGI

MALUKU UTARA

I. DATA JUMLAH LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT (LADUMAS), PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERIODE JANUARI S/D 31 OKTOBER 2018

SATUAN KERJA JUMLAH

LADUMAS

LAPORAN PENGADUAAN MASYARAKAT PENYELIDIKAN PENYIDIKAN

KET TINDAK LANJUT

JUMLA

H LID TINDAK LANJUT

JUMLAH

SISA LID JUMLAH DIK TINDAK LANJUT

JUMLAH

SISA DIK

DILAKUKAN

PENYELIDIKA

N

DISERAH

KAN

INSTANS

I/BIDANG

LAIN

TIDAK DI

TINDAK

LANJUTI

JUMLAH

SISA

LADUMAS

NAIK

DIK

LID TIDAK

DILANJUTKA

N

DISERAHKAN

INSTANSI/BIDANG

LAIN

NAIK

TUT

DIK

DIHENTIKA

N

DISERAHKA

N

KEINSTANSI

LAIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

UTARA

10 10 - - - 10 4 3 - 3 4

- - - 4

Lid tidak

dilanjuti Karena

Pengembalian

Kerugian Negara

Sebesar

Rp.2.136.033.408

KEJAKSAAN NEGERI TERNATE 1 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA UTARA - - - - - - - - - - - - - - -

KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA SELATAN 3 3 - - - 3 - - - - - - - - -

KEJAKSAAN NEGERI

KEP.SULA 2 2 - - - 2 - - - - 1 - - - -

KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA TENGAH - - - - - - - - - - 1 - - - -

KEJAKSAAN NEGERI TIDORE

KEPULAUAN - - - - - - - - - - - - - - -

KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA BARAT 1 1 - - - 1 - - - - 1 - - - -

KEJAKSAAN NEGERI

KEP.MOROTAI 2 2 - - - 2 - - - - 2 - - - -

TERNATE, NOVEMBER 2018

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

HOTMA TAMBUNAN,SH.M.Hum

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.196902071989031002

II. DATA PENDUKUNG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERIODE JANUARI S/D 31 OKTOBER 2018

SATUAN

KERJA KASUS POSISI SINGKAT

JUMLAH PENANGANAN NOMOR TANGGAL

SPRINT-LID

NOMOR

TANGGAL

SPRINT-DIK

PERKIRAAN

NILAI

KERUGIAN

NEGARA

(Rp)

KET

PENYELIDIKAN PENYIDIKAN

1 2 3 4 5 6 7 8

KEJAKSAAN

TINGGI

MALUKU

UTARA

Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan

Sayong – Yaba Kabupaten Halmahera Selatan pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015.

-

Print-

01/S.2.5/Fd.1/02/2018

TGL 5 Februari 2018 - -

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanggan

Penggunaan Anggaran Pada Biro Perekonomian

Sekretariat daerah Provinsi Maluku Utara Tahun

Anggaran 2017 dalam Kegiatan Sosialisasi dan

Koordinasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

bagi Usaha Kecil Menegah (UKM).

Print-

02/S.2.5/Fd.1/06/2018

TGL 21 Juni 2018

Print-

01/S.2/Fd.1/07/20

18

Tgl 17 Juli 2018

-

Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Pinjaman

dari Bank Maluku Utara oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017

yang digunakan diluar Peruntukan.

-

Print-

03/S.2.5/Fd.1/06/2018

TGL 28 Juni 2018

- -

Ditutup tanggal 22

Oktober 2018

ND:31/S.2.5/Fd.1/10/

2018

Kerugian Negara tidak

ditemukan.


Penyimpangan Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan

(UPTB) Samsat kota Ternate Tahun Anggaran 2016

dan 2017 yang Tidak disetor ke Kas Daerah.

Print-

04/S.2.5/Fd.1/06/2018

TGL 29 Juni 2018

Print-

02/S.2/Fd.1/08/201

8

Tgl 22 Agustus

2018

Print-

03/S.2/Fd.1/08/201

8

Tgl 23 Agustus

-

An. Tersangka

1. Hj.Nurmida,SE

2. Iswan Habib

2018




(UPTB) Samsat Kabupaten Kepulauan sula tahun

Anggaran 2016 dan 2017 yang tidak disetor ke Kas

Daerah.

-

Print-

05/S.2.5/Fd.1/07/2018

TGL 23 Juli 2018

- -




(UPTB) Samsat Kabupaten Halmahera Barat tahun

Anggaran 2017 yang tidak distor ke Kas Daerah.

-

Print-

06/S.2.5/Fd.1/07/2018

TGL 23 Juli 2018 - -

Ditutup tanggal 18

September 2018.

Pengembalian

Kerugian Negara

Sebesar

Rp.524.016.130,-


Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

pada Kegiatan Belanja Pengadaan Barang Jasa di

Bagian Umum Sekretariat Darah Kabupaten

Halmahera Barat yang tindak Dapat

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran

Tahun Anggaran 2015.

-

Print-

07/S.2.5/Fd.1/07/2018

TGL 23 Agustus 2018

- -


Penyimpanggan dana Kas Daerah Kabupaten

Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2014.

-

Print-

08/S.2.5/Fd.1/07/2018

TGL 30 Agustus 2018 - -

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan

Gedung Power House PLTD, Pembangunan Tegki

BBM 50 (lima puluh) Ton, Pembangunan Rumah

Dinas dan Pekerjaan Lanscap pada Dinas Energi dan

Sumber Daya Meniral Kabupaten Pulau Taliabu

tahun anggaran 2015.

- Print-09/S.2/Fd.1/10/2018

02 Oktober 2018 - -

Di tutup tanggal 31

Oktober 2018

Pengembalian

kerugian negara

sebesar

Rp.1.612.017.278,-

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan

Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit

Pelaksana Teknis Dinas UPTD Samsat Kabupaten

Halmahera Selatan tahun 2015.

-

Print-

10/S.2.5/Fd.1/10/2018

TGL 3 Oktober 2018

- -

KEJAKSAAN

NEGERI

TERNATE

Penyalahgunaan pinjaman kredit Bank Maluku 2009

dan 2010 -

Print-

01/S.2.10/Fd.1/07/2018

TGL 02 Juli 2018

-

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalhgunaan

Realisasi Belanja Modal Pembangunan Tahap I

Gedung Kantor Kemenag tahun Anggaran 2014

- -

Print-

01/S.2.10/Fd.1/05/2

018

TGL 08 Januari

2018

KEJAKSAAN

NEGERI

HALMAHERA

UTARA

- - - - - -

KEJAKSAAN

NEGERI

HALMAHERA

SELATAN

Dugaan Tindak Pidana Korupsi untuk Pekerjaan

Pekerjaan Saluran Air/ Drainase di Desa Amasing

Kota Utara Kacamatan bacan Kabupaten Halmahera

Utara TA 2016.

-

Print-

01/S.2.13/Fd.1/01/2018

TGL 05 Januari 2018 - -

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan

Pengambilan Ijazah pada SMP Negeri 6 Halmahera

Selatan.

-

Print-

02/S.2.13/Fd.1/01/2018

TGL 24 Januari 2018

- -

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa untuk

Pekerjaan Saluran Air di Desa Amasing Kota Utara

Kacamatan bacan Kabupaten Halmahera Selatan.

- -

Print-

01/S.2.13/Fd.1/01/2

018

TGL 29 Januari

2018

-

KEJAKSAAN

NEGERI

KEP.SULA

Dugaan Penyalahunaan Dana Desa Tahun 2016 pada

Desa Kramat Titdoy Kecematan Mangoli Timur

Kabupaten Sula.

-

Print-

66/S.2.15/Fd.1/03/2018

TGL 08 Maret 2018

- -

Dugaan penyalahgunaan dana program padat karya

produktif Pertanian TA 2017 pada Dinas Tranmigrasi

dan Tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Sula

-

Print-

154/S.2.15/Fd.1/03/2018

TGL 05 Mei 2018 - -

Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2016

Pada Desa Kao Kecamatan Mongoli Timur

Kabupaten Sula.

- -

Print-

74/S.2.15/Fd.1/03/20

18

TGL 13 Maret 2018

-

KEJAKSAAN

NEGERI

HALMAHERA

TENGAH


Penyelewengan Anggaran Dana Desa (DD) pada

Desa Lelief Waibulan Kec.Weda Tengah Kab.

Halmahera Tengah yang Berasal dari Dana Alokasi

- -

Print-

01/S.2.14.6/Fd.1/03/

2018

TGL 14 Maret 2018

-

Khusus TA 2016.

KEJAKSAAN

NEGERI

TIDORE

KEPULAUAN

- - - - - -

KEJAKSAAN

NEGERI

HALMAHERA

BARAT

Sehubungan Dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana

Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Pajak

Kendaraan Bermotor( BBNKB) pada Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah UPTD

Samsat Halmahera Barat 2015.

-

Print-

06/S.2.10.7/Fd.1/01/2018

TGL 10 Januari 2018 - -

Sehubungan Dengan Adanya Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan Dana Pendidikan dan Pelatihan

Paskibraka pada Dinas Pemuda dan OlahRaga

Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp.702.062.000.

- -

Print-

32/S.2.10.7/Fd.1/01/

2018

TGL 23 Januari

2018

KEJAKSAAN

NEGERI

KEP.MOROTAI

Sehubungan Dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pemotogan Jasa Pelayanan Kepala Tenaga Medis

yang bersumber dari Dana Badan Penyelengara

Jaminan Sosisal (BPJS) kesehatan tahun 2018 dan

Penyalahgunaan Operasional Kegiatan (BOK) Pada

Puskesmas Daruba Tahun 2012 s/d 2017.

-

Nomor: Print-

02/S.2.16/Fd.1/08/2018

Tanggal 06 Agustus 2018

- -

Sehubungan Dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Penggelapan Dana Jabatan Terdapat Pengadaan

bantuan Spesifikasi Alat Tangkap Ikan Pengganti

Cantrang Kementrian Desa dan PDT yang

diperuntukkan Kelompok Tuna Pasifik Desa Daeo

Majiko Ka.Pulau Morotai Anggaran APBN tahun

2018.

-

Nomor: Print-

03/S.2.16/Fd.1/08/2018

Tanggal 26 Sebtember

2018 - -


ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA



DATA JUMLAH PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN DAN PERSIDANGAN PERIODE JANUARI S/D 31 OKTOBER 2018.

SATUAN KERJA

PRAPENUNTUTAN

PENUNTUTAN DAN PERSIDANGAN

KET

JUMLAH

PRATUT

TINDAK LANJUT

JUMLAH

SISA

PRATUT

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU TP.KEPABEANAN, TP CUKAI, TP PERPAJAKAN DAN TPPU

P-18

P-19

P-21

TINDAK LANJUT JUMLAH TUT TINDAK LANJUT

JUMLAH TUT & TPPU

BELUM

DILIMPAHKAN

PEMERIKSAAN

PERSIDANGAN

INKRACHT/

UPAYA HUKUM

PAJAK

DAN TPPU

KEPABEANAN

CUKAI DAN TPPU

BELUM DILIMPAHKAN PEMERIKSAAN

PERSIDANGAN

INKRACHT/UPAYA

HUKUM

DIK

KEJAKSAAN

DIK

KEPOLISIAN

PAJAK &

TPPU

KEPABEANA

N, CUKAI &

TPPU

PAJAK &

TPPU

KEPABEANAN

CUKAI &

TPPU

PAJAK &

TPPU

KEPABEAN

AN CUKAI &

TPPU

TPK TPPU TPK TPPU PJK TPPU BEA

CUKAI

TPPU PJK TPPU BEA

CUKAI

TPPU BEA

CUKAI

TPPU BEA

CUKAI

TPPU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

KEJAKSAAN TINGGI

KEJARI TERNATE

KEJARI TIDORE KEPULAUAN

KEJARI KEPULAUAN SULA

KEJARI HALMAHERA BARAT

KEJARI HALMAHERA SELATAN

KEJARI HALMAHERA TENGAH

KEJARI HALMAHERA UTARA

KEJARI KEPULAUAN MOROTAI

15

-

-

-

4

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

4

1

1

-

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

-

1

-

-

4

-

-

3

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

J U M L A H 22 1 17 5 6 6 7 9


HOTMA TAMBUNAN, SH. MH

Jaksa Utama Pratama Nip.1969 02 07 1989 03 1002

1V. DATA PENDUKUNG PRAPENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN PEROIDE JANUARI S/D 31 OKTOBER 2018

SATUAN

KERJA

KASUS POSISI SINGKAT JUMLAH PENANGANAN Nomor dan Tanggal

P-16

Nomor dan

Tanggal

P-16A

PERKIRAAAN

NILAI KERUGIAN

NEGARA(RP)

KET

PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN

1 2 3 4 5 6 7 8

KEJAKSA

AN

TINGGI

ISWAN HABIB Tindak Pidana Korupsi

penyimpangan pada pengelolaan

pendapatan pajak daerah tahun 2017 pada

unit pelaksanaan teknis badan (UPTB)

Samsat Kota ternate yang mengakibatkan

kerugian Negara sebesar Rp.1.850.981.468

15 - Print-321/S.2/Ft.1/09/2018

Tgl 19-09-2018

- Rp. 1.850.981.468

NURMIDA GANDA Tindak Pidana Korupsi

penyimpangan pada pengelolaan

pendapatan pajak daerah tahun 2017 pada

unit pelaksanaan teknis badan (UPTB)

Samsat Kota ternate yang mengakibatkan

kerugian Negara sebesar Rp.1.850.981.468

- Print-321/S.2/Ft.1/09/2018

Tgl 19-09-2018

- Rp. 1.850.981.468

HI.MUHAMMAD ALI Tindak Pidana

Korupsi penyalagunaan anggaran Proyek

Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu

(Reklamasi) tahun Anggaran 2015 pada

Dinas Pekerjaan Umum Kab Kepulauan

Sula yang bersumber dari dana Alokasi

Khusus APBD Kab.Kepulauan Sula

Rp.6.540.369.280.74

- - - Rp.6.540.369.280.74

AGUS MAWATI TOYIB KOTEN Perkara

Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana

Desa sebesar Rp 60.000.000 perdesa yang di

setor oleh pihak BRI Unit Taliabu ke

rekening CV .Syafaat perdana

- Print-227/S.2/Ft.2/11/2017

Tgl 23-11-2017

- Rp.2.000.000.000

SAMSUDIN DJAFAR Tindak Pidana

Korupsi Proyek pekerjaan Pembangunan

Jalan Fatcey Fagudu (reklamasi) pada dinas

Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan sula

tahun 2015/tahun 2016 oleh PT CITRA

MULIA ABADI

- Print-291/S.2/Ft.1/09/2018

03-09-2018

- Rp.6.540.369.280.74

KEJARI

TERNATE

JAMRUD LAHABATO Penyalagunaan

kekuasaan dengan cara melakukan

pemerasan dan perbuatan menyerahkan

barang yang seolah olah merupakan hutang

pada dirinya terkait penerbitan surat ijin

pengesahan pemakaian lift dan surat ijin

4 - Print-

95/S.2.10/Ft.1/01/2

018

Tgl 26-01-2018

Rp.4000.000 Putusan

pengesahan pemakaian instalasi petir pada

hotel Boulevard di kelurahan gamalama

kota ternate tyahun

IR BONEFASIUS SITANGGANG Bahwa pada hari kamis

tanggal 09 november 2017 bertempat di dalam kamar nomor

8 hotel menara archie lantai 3 ternate,ia terdakwa

IR,BONEFASIUS SITANGGANG, bersama-sama dengan

Abdul Rasid dan Ir Bonevasius selaku kepala kantor

kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kota ternate pada

pelaksanaan pekerjaan proyek doicking kapal printis R65

pangkalan ternate telah menerimah uang sebesar

Rp.190.420.000

- - Print-

28/S.2.10/Ft.1/01/2

018

Tgl 08-01-2018

Rp.190.420.000 Incrah

HENGKIY MAINASIY Bahwa pada hari

kamis tanggal 09 november 2017 bertempat

di dalam kamar nomor 8 hotel menara

archie lantai 3 ternate,ia terdakwa

HENGKIY MAINASY, bersama-sama

dengan Abdul Rasid dan Ir Bonevasius

selaku kepala kantor kesyahbandaraan dan

otoritas pelabuhan kota ternate pada

pelaksanaan pekerjaan proyek doicking

kapal printis R65 pangkalan ternate telah

menerimah uang sebesar Rp.190.420.000

- - Print-

29/S.2.10/Ft.1/01/2

018

Tgl 08-01-2018

Rp.190.420.000 Incrah

ABDUL RASID,SE Bahwa pada hari kamis

tanggal 09 november 2017 bertempat di

dalam kamar nomor 8 hotel menara archie

lantai 3 ternate,ia terdakwa

ABD.RASYID,SE, bersama-sama dengan

Abdul Rasid dan Ir Bonevasius selaku

kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas

pelabuhan kota ternate pada pelaksanaan

pekerjaan proyek doicking kapal printis R65

pangkalan ternate telah menerimah uang

sebesar Rp.190.420.000

- - Print-

30/S.2.10/Ft.1/01/2

018

Tgl 08-01-2018

Rp.190.420.000 Putusan

KEJARI

KEPULAU

AN SULA

RUKMINI IPA Tindak Pidana Korupsi

penyalagunaan anggaran Proyek






Rp.6.540.369.280.74

- 5 Print-163/S.2/Ft.2/05/2018

Tgl 04-04-2018

Nomor Prinţ-

317/S.2.15/Fţ.1/09/201

8 Tanggal 20

September 2018

Rp.6.540.369.280.74 SPDP

SOLEMAN BARMAWI Tindak Pidana

Korupsi penyalagunaan anggaran Proyek

- Print-163/S.2/Ft.2/05/2018

Tgl 04-04-2018

Nomor Prinţ-

313/S.2.15/Fţ.1/09/201

8 Tanggal 20

Rp.6.540.369.280.74 P-21






Rp.6.540.369.280.74

September 2018

IKRAM Tindak Pidana Korupsi

penyalagunaan anggaran Proyek






Rp.6.540.369.280.74

- Print-163/S.2/Ft.2/05/2018

Tgl 04-04-2018

Print-

315/S.2.15/Ft.1/09/201

8

Rp.6.540.369.280.74

ABDUL HALIK PORA Tindak Pidana

Korupsi Pembangunan Jalan kawalo tabona

11 (sirtu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Kota Kab Kepulauan Taliabo

Tahun Anggaran 2015

- Print-240/S.2/Ft.1/08/2018

Tgl 02-08-2018

- Rp.13.000.000.000

MUNAJIR AHMAD Tindak Pidana Korupsi

Pembangunan Jalan kawalo tabona 11

(sirtu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Kota Kab Kepulauan Taliabo

Tahun Anggaran 2015

- Print-

359/S.2.15/Ft.1/09/2018

Tgl 28-09-2018

- Rp.13.000.000.000

KEJARI

HALMAH

ERA

BARAT

IR MUHAMMAD KURNIA DUWILA

melakukan Tindak Pidana Korupsi

Penyalagunaan dana program bimbingan

dan penyuluhan pekerjaan social masrakat

(PSM) untuk kegiatan sosialisasi bencana

alam pada dinas pekerjaan social kabupaten

halmahera barat tahun anggaran 2013.

- 4 - P-16A) Nomor: Print

124/S.2.10.7/Ft.1/04/2

018, tanggal 12

Oktober 2018

Rp.378.528.500

EDARD LOASARI Bahwa tersangka selaku

kontraktor yang mempunyai tugas dan

tanggaung jawab atas pelaksanaan proyek

talut beton didesa baja kecamatan loloda

kabupaten Halmahera barat pada dinas

pekerjaan umum kabupaten Halmahera

barat tahun anggaran 2010.yang menerima

pengalihan tugas dan tanggung jawab selaku

pemenang tender dari saksi iskandar w

gorotomole tanpa mengunakan surat kuasa

resmi dari PT karya wijaya dengan

anggaran sesuai dokumen kontrak

nomor:610,04/SPK/SDA.HB/APBN-

- - - Rp.1.043.666.000.

PBA/11/2010 tgl 01 febuari sebesar

rp.1.043.666.000.

ISKANDAR W.GOROTOMOLE EDARD

LOASARI Bahwa tersangka selaku

kontraktor yang mempunyai tugas dan

tanggaung jawab atas pelaksanaan proyek

talut beton didesa baja kecamatan loloda

kabupaten Halmahera barat pada dinas

pekerjaan umum kabupaten Halmahera

barat tahun anggaran 2010.yang menerima

pengalihan tugas dan tanggung jawab selaku

pemenang tender dari saksi iskandar w

gorotomole tanpa mengunakan surat kuasa

resmi dari PT karya wijaya dengan

anggaran sesuai dokumen kontrak



rp.1.043.666.000.

- - - Rp.1.043.666.000.

ABUBAKAR ADAM Bahwa tersangka

selaku kontraktor yang mempunyai tugas

dan tanggaung jawab atas pelaksanaan

proyek talut beton didesa baja kecamatan

loloda kabupaten Halmahera barat pada

dinas pekerjaan umum kabupaten

Halmahera barat tahun anggaran

2010.yang menerima pengalihan tugas dan

tanggung jawab selaku pemenang tender

dari saksi iskandar w gorotomole tanpa

mengunakan surat kuasa resmi dari PT

karya wijaya dengan anggaran sesuai

dokumen kontrak



rp.1.043.666.000.

- - - Rp.1.043.666.000.

KEJARI

HALMAH

ERA

SELATAN

SATIR USMAN Dugaan Tindak Pidana

Korupsi dana desa untuk pekerjaan saluran

air di desa amasing kota utara kecamatan

bacan kabupaten Halmahera selatan

- 1 - - -

KEJARI

HALMAH

ERA

TENGAH

KOJA TAHER Tindak Pidana Korupsi

Penyalagunaan Dana Desa yang

Mengakibatkan Kerugian Negara

Rp.500.000.000.00

- 1 - Print-

43/S.2.14/Ft.1/10/2

018

Tgl 09-10-2018

Rp.543.635.546 Sidang

KEJARI - - - - - - Nihil

HALMAH

ERA

UTARA

KEJARI

KEPULAU

AN

MOROTAI

THAMBRIN ROBO Adanya tindak pidana

korupsi penyalaguanaan Danah hibah dari

pemerintah kabupaten pulau morotai

kepada perusahan daerah air minum

(PDAM) Kab.Pulau Morotai tahun

anggaran 2013

- 1 - - Rp.387.675.000,- Incrah

KEJARI

TIDORE

KEPULAU

AN

RUSNA ALI HASAN TINDAK Pidana

Korupsi penyimpangan penguanaan

anggaran pada bidang prekonomian

sekertaris daerah propinsi Maluku utara

tahun anggaran 2017 dalam kegiatan

sosialisasi dan koordinasi program kredit

usaha rakyat (KUR) bagi usaha kacil bagi

(UKM) yang menimbulkan kerugian Negara

Rp.378.528.5000

- 1 Print-

415/S.2.11/Ft.1/09/2018

Tgl 12-09-2018

- Rp.378.528.5000

Ternate, November 2018



JAKSA UTAMA PRATAM Nip.196902071989031002

III. DATA JUMLAH EKSEKUSI DAN PENYERAPAN ANGGARAN PERIODE JANUARI S/D OKTOBER 2018

SATUAN KERJA

JUMLAH EKSEKUSI

PENYERAPAN

ANGGARAN

PIDSUS

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU

TP. PERPAJAKAN, TP. KEPABEANAN, TP. CUKAI DAN TPPU JUML

AH

(Rp)

PERSE

NTASE

(%)

KET

PERPAJAKAN DAN TPPU KEPABEANAN, CUKAI DAN TPPU

BADAN

UANG

PENGGANTI

(Rp)

DENDA

(Rp) BARANG BUKTI

BIAYA

PERKARA

(Rp)

BADAN

DEN

DA

(Rp)

BARA

NG

BUKT

I

BIAY

A

PERK

ARA

(Rp)

BADAN DENDA

(Rp)

BARA

NG

BUKT

I

BIAY

A

PERK

ARA

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

UTARA

-

Rp.2.117.889,

019.00 - - - - - - - - - - - - -

Eksekusi

Uang

Pengganti

Kasus

Dugaan

Tindak

Pidana

KOrupsi

Pengadaan

Alat

Laboratorium

Mip Fkip

pada

Universitas

Khairun

Ternate

Tahun

anggaran

2011. An.

Dr.Ir

Abdurrahman

Hoda, M.Si

KEJAKSAAN NEGERI TERNATE

1. 27

Agustus

2018

2. 4

September

2018

3. 26

September

2018

- -

1.27 Agustus 2018

2. 4 September 2018

3. 26 September 2018

1. (27

Agustus

2018)

2. (4

Septem

ber

2018)

3. ( 26

Septem

ber

2018)

- - - - - - - - - -

An.

1. ERICK

ALTERT

PANGKEY

2. JAYA

DARMAW

AN

3.FERY NATSER

KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA UTARA

14

September

2018 -

(14

Septemb

er 2018) (21 September 20181) - - - - - - - - - - -

An.

BENYAMIN

WAGONO

KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA SELATAN 03 Agustus

2018 - (03

Agustus

2018 )

(26 Juli 2018) (3 Agustus

2018) - - - - - - - - - -

An. SATIR

USMAN (

Sudah

dieksekusi)

KEJAKSAAN NEGERI

KEP.SULA 3 - - - (7 Maret

2018) - - - - - - - - - -

An.

1. HI LUMAN

UMASANG

ADJI

2. IR.

ARMAN

SANGADJI

3. AISA

ALKATIRI

(Terpidana HI

LUKMAN

UMASANG

ADJI, SE

meninggal

dunia tanggal

27 September

2017

berdasatkan

akta kematian

nomor

8205/KM-

09102017-

0001)

KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA TENGAH 5 Juli 2018 - 5 Juli

2018

5 Juli 2018 5 Juli 2018 - - - - - - - - - - An.

A.RAZAK

ARILAHA


KEPULAUAN - - - - - - - - - - - - - - -

KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA BARAT - - - - - - - - - - - - - - -

KEJAKSAAN NEGERI

KEP.MOROTAI 19 Juli 2018 - 19 Juli

2018

14 Agustus 2018 19 JULI

2018 - - - - - - - - - - An. Tamrin

Robo






IV. DATA PENDUKUNG EKSEKUSI PERIODE JANUARI S/D 31 OKTOBER 2018

SATUAN KERJA

JUMLAH EKSEKUSI NOMOR DAN TANGGAL

SPRINT PELAKSANAAN

PUTUSAN PENGADILAN (P-

48)

TANGGAL BERITA ACARA

PELAKSANAAN PUTUSAN

PENGADILAN

KET TPK&TPPU

PERPAJAKAN,

KEPABEANAN, CUKAI &

TPPU

1 2 3 4 5 6


- - - - -

KEJAKSAAN NEGERI TERNATE ERICK ALTERT PANGKEY,

SH., Tobelo, 26 Tahun/ 21

November 1983, Laki-laki,

Indonesia, Desa Gamsungi Jln.

Kemakmuran Kec. Tobelo,

Kristen, Swasta/ Direktur CV.

Idola Mandiri.

Terdakwa selaku penyediaan

barang jasa proyek pengadaan

sarana UEP nelayan untuk bantuan

penangulangan bencana alam dan

kerusuhan tahun anggaran 2007

yang di alokasikan untuk para

nelayan sebanyak 20 (dua puluh)

paket dengan kontrak Nomor :

047-SPP-K/PPDKP-VII-2007

Tertanggal 20 Juli 2007 senilai

Rp.589.243.000,- ( lima ratus

delapan puluh sembilan juta dua

ratus empat puluh tiga ribuh

rupiah) selama 120 hari kelender

pada dinas sosisal Propinsi

Maluku dalam pelaksanaan

pekerjaan tersebut terdakwa telah

mencairkan dana 100% yaitu dana

pengadaan sarana UEP nelayan

untuk bantuan pengulangan

bencana alam dan kerusuhan tahun

anggaran 2007 yang dialokasikan

para nelayan sebanyak 20 (dua

puluh) paket padahal pekerjaan

tidak selesai, mengakibatkan

kerugian keuangan negara Cq.

Pemerintah Propinsi Maluku Utara

sebesar Rp.527.640.322,- (lima

ratus dua puluh juta enam ratus

empat puluh ribu tiga ratus dua

pulu dua rupiah)

Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UUD

- Print-635/S.2.10/Euh.3/08/2018

Tanggal 21 Agustus 2018

27 Agustus 2018

No. 31 tahun 1999 tentang pembarantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo Pasal 55 KUHP.

JAYA DARMAWAN, SE.,

Singkawang, 41 Tahun/ 26

Oktober 1968, Laki-laki,

Indonesia, Rumah Dinas Kantor

Wilayah Usaha Pos XI Jayapura,

Islam, Pegawai Kantor Wilpos XI

Jayapura.

Tindak Pidana Korupsi yang

terjadi pada kantor pos kota ternate, pada waktu antara

bulan Juli 2007 sampai dengan

bulan agustus 2008 atau

setidak-tidaknya antara tahun 2007sampai dengan tahun

2008 bertempat di Kantor Pos

Ternate 97700 Jln. Pahlawan

Revolusi Ternate: - Bahwa Terdakwa tidak

melaksanakan kewenangan

sebagai seorang kepala

kantor Pos yang diatur surat menejer akuntansi nomor:

1277/tansi-1/0505 tanggal 25

Mei 2005, yaitu memeriksa

buku kas harian yang dibuat oleh bendahara setiap

harinya sengga terjadi

transaksi fiktif dengan

mengunakan Pos hutang TASPEN dan KPPN yang di

buku Kas harian (BKH).

- Bahwa akibat transaksi fiktif

berupa hutang titipan TASPEN dan KPN telah

menguntungkan diri sendiri

atau oaring lain yaitu

CHAIRUL ANTONIUS BIJA sekitar

Rp.25.647.821.422,- ( dua

puluh lima milyar enam ratus

empat puluh tuju juta

- Print-172/S.2.10/Euh. 1/02/2018

Tanggal 23 Februari 2018

4 September 2018

delapan ratus dua puluh satu ribu epat ratus dua puluh dua

ribuh rupih).

Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18

UUD No. 31 tahun 1999

tentang pembarantasan

Tindak Pidana Korupsi.

FERY NATSIR Alias FERY,

Ternate, 34Tahun/ 19 Oktober

1976, Laki-laki, Indonesia,

Dorpedu Kec. Pulau Ternate Kota

Ternate, Islam, Mantan Pegawai

PDAM Kota Ternate

- Print-705/S.2.10/Euh.1/09/2018

Tanggal 19 September 2018

26 Sebtember 2018

KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA

UTARA

BENAMIN WAGONO, SH,

Tobelo, 43 Tahun /29 Januari

1968,Laki-laki, Indonesia Desa

Upa Kec. Tobelo Tengah,

Kab.Halmahera Utara, Kresten

Protesţan

- Print-57/S.2.12/fuh.1/09/2018

Tanggal 12 September 2018

14 Sebtember 2018


SELATAN

SATIR USMAN, Bibi, 49

Tahun/17 September 1968, Laki-

laki, Indonesia, Desa Amasing

Kota UtaraKec. Bacan Kab.Halsel

, Islam PNS (Mantan Pjs Kepala

Desa Amasing Kota Utara) , S1.

Penyalahgunaan Dana Desa

Amasing Kota Utara TA 2016

- Print-377/S.2.13/FT.1/07/2018

26 uli 2018

3 Agustus 2018

KEJAKSAAN NEGERI KEP.SULA HI. LUKMAN UMASANGADJI,

SE, Sanana, 66 tahun , 15 April

1950, Laki-laki , Indonesia, Jl. R.a

Karini Desa Waihama Kec.Sanana

Kab. Kepulauan Sula , Islam,

Pensiun Pegawai Negeri / Mantan

Asisen I Bidang Pemerintahan

Pada Sekretariat Daerah Kab.

Kepulauan Sula / Manan Ketua

Pengadaan tanah tahun 2007.

- Nomor: Print-

33/S.2.15/Fu.1/02/2018 tanggal

15 Februari 2018

-

Meningal Dunia pada

tanggal 27 September 2018

berdasarkan akte kematian

nomor 8205- KM

09102017-000

IR. ARMAN SANGADJI, Bula,

56 tahun, 20 Agustus 1959, Laki-

laki, Indonesia, Desa Mangon Kec.

Sanana Kab. Kepulauan Sula,

Islam, Pegawai Negeri Sipil /

- Nomor: Print-

33/S.2.15/Fu.1/02/2018 tanggal

15 Februari 2018

15 Februari 2018

Manan Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Sula tahun 2007 sampai

dengan 2010.

AISAH ALKATIRI, SE, MM,

Ambon, 34 tahun, 25 Juli 1981,

Perempuan, Indonesia, Desa Fatce

Rt/Rw. 03/07 Kec. Sanana Kab.

Kepulauan Sula, Islam, Pegawai

Negeri Sipil / Kepala Sub Bagian

Umum dan Adminisrasi pada

Inspektorat Kab. Kepulauan Sula /

Manan Bendahara Pengeluaran

pada Sekearia Daerah Kepulauan

Sula.

- Nomor: Print-

33/S.2.15/Fu.1/02/2018 tanggal

15 Februari 2018

28 Oktober 2018


TENGAH

A.RAZAK ARILAHA, S-1

MAREKU, 55 tahun, 19

Desember 1961, Laki-Laki,

Indonesia, Kel.Mareku Koţa

Ţidore Kepulauan, PNS, S1.

Penyiapan Pengelolaan dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermoţor

(BBNKB) pada UPŢD Samsa

Kab.Halmahera Ţengah Ţahun

2014 dan 2016.

- Sprinţ-

68/S.2.14.6/Euh.1/07/2018

04 Juli 2018

5 Juli 2018


KEPULAUAN

- - - -


BARAT

- - - -

KEJAKSAAN NEGERI KEP.MOROTAI THAMRIN ROBO, Saki

ta, 42 tahun / 13 April 1975, Laki-

laki, Indonesia, Desa darame,

Kecamatan Morotai Selatan,

kabupaten Pulau Morotai, Islam,

Karyawan suasta (Mantan

Derektur Perusahan Daerah Air

Minum Kab. Pulau Morotai), SMA

(Tamat).

- Nomor:02/S.2.16/Euh.1/07/2018

Tanggal 17 Juli 2018

19 Juli 2018






V. DATA JUMLAH PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA PERIODE BULAN JANUARI S/D OKTOBER 2018

NO SATUAN KERJA

PENYALAMATAN KEUANGAN

NEGARA EKSEKUSI

DIK (Rp) TUT (Rp) DENDA (Rp) UANG PENGGANTI (Rp)

UANG

RAMPASAN

(Rp)

BARANG

RAMPASAN (HASIL

LELANG) (Rp)

BIAYA

PERKARA

(Rp)

KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1


- - - Rp.2.117.889,019.00 - - - Eksekusi uang

pengganti Kasus

Dugaan Tindak

Pidana Korupsi

pengadaan alat

laboratorium Mip

Fkip pada Universitas

Khairun ternate tahun

anggaran 2011. An

Dr.Ir Abdurrahman

Hoda, M.Si

2 KEJAKSAAN NEGERI TERNATE - - - - - - - -

3 KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA

UTARA - - - - - - - -


SELATAN - - - - - - - -

5 KEJAKSAAN NEGERI KEP.SULA - - - - - - - -


TENGAH - - - - - - - -

7 KEJAKSAAN NEGERI TIDORE

KEPULAUAN - - - - - - - -


BARAT - - - - - - - -

9 KEJAKSAAN NEGERI KEP.MOROTAI - - - - - - - - TERNATE, NOVEMBER 2018





VI. PERMASALAHAN/KENDALA DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN LADUMAS, PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PRAPENUNTUTAN,PENUNTUTAN,EKSEKUSI,

DAN PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA.

NO SATUAN KERJA BIDANG TEKNIS

PERMASALAHAN/

KENDALA YANG DI

HADAPI

TAHAP PENANGANAN UPAYA YANG SUDAH

DILAKUKAN KETERANGAN

1 KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

UTARA

PENYEDIKAN

Sulitnya saksi, karena

berdomisili di luar daerah

/ daerah terpencil dan

sering kali minta

disiapkan akomodasi tiket

PP dan penginapan

sementara anggaran tidak

tersedia. Di samping itu

Popinsi Maluku Utara

adalah Daerah Kepulauan

sehingga terkadang surat

panggilan tidak sampai ke

tanggan saksi.

Dianggarkan Dana untuk petugas

pengirim/pengantar surat

panggilan khususnya di daerah

terpencil dan juga di anggarkan

dana untuk diakomodasi tiket PP

dan penginapan bagi saksi yang

berada di luar daerah terpencil,

maka tim penyidik bisa turun ke

kejari untuk melakukan

pemeriksaan dan dibuat Berita

Acara (BA) Sumpah sebagai

antisipasi jika saksi tidak hadir

saat pemeriksaan karena

keberatan dengan

transportasinya)

PENUNTUTAN

- Biaya Pemanggilan ahli

dengan kondisi geografi

daerah kepulauan

- Penunjukan ahli dan

penyerahan hasil teknis

dan PKN menungu

persetujuan Departemen

/ kantor Pusat (BPK /

BPKP)

- Saksi minta disiapkan

transportasi dan

akomodasi dari luar

daerah (PP)

- Belum Samanya

perhitungan hakim dan

- Mengusulkan Perhitungan

secara riel cost tanpa ada

pembatasan jumlah perkara

- Koordinasi di tingkat pusat

agar ada pendegasian kepada

perwakilan di daerah untuk

menunjuk tim Auditor dan

mengeluarkan hasil

perhitungan.

- Mengusulkan Biaya

transportasi (PP) saksi yang

berdomisili di luar daerah.

- Perlu adanya Kordinasi

dengan MARI agar dapat

jaksa mengenai bentuk

dan jumlah kerugian

negara serta Lembaga

yang berwenang

melakukan perhitungan

kerugian negara.

- Kurangnya jumlah

Jaksa Penuntut Umum

untuk melakukan pratut

dan Tut Tindak Pidana

Korupsi di Pengadilan

Tipikor

- Keberadaan Pengadilan

Tipikor di ibu Kota

Provinsi mempegaruhi

percepatan penyelesaian

perkara di daerah

Kepulauan dan

membutuhkan biaya

yang cukup untuk biaya

transportasi, dan biaya

penginapan saksi, dan

jaksa penuntut umum

selama persidangan.

mengeluarka pedoman /

Fatwa kepada para Hakim

tentang kriteria bentuk

kerugian negara dan

Lembaga yang dapat

melakukan PKN.

- Agar ditambah Jumlah Jaksa

Penuntut Umumyang

mempunyai basic dan

kemamp[uan di bidang

pidsus.

EKSEKUSI

- Sering Terlambatnya

JPU mendapatkan

Salinan putusan

- Menyurat ke PN dengan

tembusan mahkama agung

terkait permintaan Salinan

putusan tersebut.

2 KEJAKSAAN NEGERI TERNATE - - - -


UTARA - - - -


SELATAN - - - -

5 KEJAKSAAN NEGERI KEP.SULA - - - -


TENGAH - - - -

7 KEJAKSAAN NEGERI TIDORE - - - -

KEPULAUAN


BARAT - - - -

9 KEJAKSAAN NEGERI KEP.MOROTAI - - - -





JAKSA UTAMA PRATAMANIP.196902071989031002

PENYERAPAN ANGGARAN

NO SATUAN KERJA TAHAPAN/KEGIATAN JUMLAH KEGIATANN

LID/DIK/TUT/EKSEKUSI

YANG DIBIAYAI SESUI

DIPA

ANGGARAN SESUAI

DIPA

(RP)

JUMLAH KEGIATAN

LID/DIK/TIT/EKSEKUSI

YANG DILAKSANAKAN

REALISASI

PENYERAPAN

ANGGARAN (%)

PROSENTASE

PENYERAPAN

ANGGARAN (%)

KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1 KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

UTARA

PENYELIDIKAN 4 Kegiatan Rp. 150.000.000 4 Kegiatan Rp. 63.704.000 95 %

PENYIDIKAN 2 Kegiatan Rp. 600.000.000 2 Kegiatan Rp. 80.846.000 48 %

PENUNTUTAN - - - - -

EKSEKUSI

- - - - -

2 KEJAKSAAN NEGERI TERNATE PENYELIDIKAN 1 Kegiatan Rp.50. 000.000 - Kegiatan Rp. - - %

PENYIDIKAN 1 Kegiatan Rp.100.000.000 1 Kegiatan Rp. 100.000.000 100.%

} 52,84% PENUNTUTAN 3 Kegiatan Rp. 110.484.000 3 Kegiatan Rp. 110.484.000

100%

EKSEKUSI

3 Kegiatan Rp. 52.520.000 3 Kegiatan Rp.52.520.000 100.% Telah

Dilaksanakan

3 KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA UTARA

PENYELIDIKAN - - - - -

PENYIDIKAN - - - - -

PENUNTUTAN - - - - -

EKSEKUSI

1 Kegiatan Rp.1.260.000 1 Kegiatan Rp.1.260.000 100%

4 KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA SELATAN

PENYELIDIKAN - - - Rp.- -

PENYIDIKAN - -. - Rp.- -

PENUNTUTAN - - - Rp.- -

EKSEKUSI

- - 1 Kegiatan Rp.1.260.000 50%

5 KEJAKSAAN NEGERI KEP.SULA PENYELIDIKAN 1 Kegiatan Rp. 50.000.000 1 Kegiatan Rp. 27.040.000,- 54 %

PENYIDIKAN 1 Kegiatan Rp. 100.000.000 1 Kegiatan Rp. 33.570.000,- 33,5%

PENUNTUTAN 2 Kegiatan Rp. 382.912.000 0 Kegiatan Rp.- ……..%

EKSEKUSI

1 Kegiatan Rp. 1.260.000 0 Kegiatan Rp.- ……..%

6 KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA TENGAH

PENYELIDIKAN - Rp. - - Rp. - -

PENYIDIKAN 1 Kegiatan Rp.100.000.000,- 1 Kegiatan Rp. - 0 .%

PENUNTUTAN 2 Kegiatan Rp. 180.000.000,- 1 Kegiatan Rp. - 0 %

EKSEKUSI

- Rp. - - Rp. - -

7 KEJAKSAAN NEGERI TIDORE

KEPULAUAN

PENYELIDIKAN 1 Kegiatan Rp. 50.000.000,- 1 Kegiatan 0 0 %

PENYIDIKAN 1 Kegiatan Rp. 100.000.000,- 2 Kegiatan Rp.21.692.000,- 21,69%

PENUNTUTAN 2 Kegiatan Rp. 401.000.000,- - - 0 %

EKSEKUSI

1 Kegiatan Rp. 1.260.000,- -

- 0 %

8 KEJAKSAAN NEGERI

HALMAHERA BARAT

PENYELIDIKAN 1 (sau) Kegiatan Rp.50.000.000 1 Kegiatan Rp.50.000.000 100 %

PENYIDIKAN 1 (sau) Kegiatan Rp.100.000.000 1 Kegiatan Rp.100.000.000 100%

PENUNTUTAN 2 (dua) Kegiatan Rp.382.912.000 1 Kegiatan Rp.150.000.000 50 %

EKSEKUSI

- Rp. - - Rp. - -

9 KEJAKSAAN NEGERI

KEP.MOROTAI

PENYELIDIKAN 1 Perkara Rp.50.000.000,- 1 Rp.50.000.000,- 100%

PENYIDIKAN 2 Perkara Rp.200.000.000,- - Rp. - -

PENUNTUTAN 2 Perkara Rp.382.912.000,- 1 Rp.87.096.000,- 23%

EKSEKUSI

1 Perkara Rp.1.260.000 1 Rp.1.260.000 100%






RENCANA KERJA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS 2019

NO SATUAN KERJA TAHAPAN/KEGIATAN JUMLAH KEGIATAN

LID/DIK/PRATUT/TUT/EKSEKUSI

TAHUN 2018

RENCANA JUMLAH KEGIATAN

LID/DIK/PRATUT/TUT/EKSEKUSI

2019

KET

1 2 3 4 5 6

1 KEJAKSAAN

TINGGI MALUKU

UTARA

PENYELIDIKAN 10 KEGIATAN 15 KEGIATAN

PENYIDIKAN 4 KEGIATAN 10 KEGIATAN PRATUT 15 KEGIATAN 20 KEGIATAN

PENUNTUTAN - -

EKSEKUSI

- -






kejaksaan tinggi maluku utara i. data jumlah laporan ... · i. data jumlah laporan pengaduan...

Documents