k ata p e n g a n tar - kemenag...tugas, dan fun g si es elon i kernenter ian ne gara s eb a gai...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat

perkenan-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kanwil Kementerian Agama

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 dapat terwujud. Substansi

Rencana Strategis ini telah dibahas oleh para penanggung jawab program

dan telah ditelaah oleh Subbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Kepuluan Riau sebagai Koordinator Penyusunan

Renstra Kanwil.

Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tahun

2015-2019 disusun secara berkesinambungan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Renstra Kementerian Agama RI dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yang merupakan

RPJMN ketiga dari Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-

2025. Dalam Renstra Kanwi l Kementerian Agama Provinsi Kepuluan Riau

ini dijabarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2019 dalam

bidang agama dan bidang pendidikan selaras dengan upaya pencapaian visi

dan misi Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan tujuan

pembangunan Nasional sebagaimana telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Renstra K a n w i l Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2015 - 2019 merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di

lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dalam

menyusun perencanaan dan melaksanakan program, kegiatan dan

anggaran tahun 2015-2019 pada satuan kerjanya masing-masing sebagai

bagian dari keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan

Riau. Semoga Renstra ini dapat mendorong upaya yang terstruktur, sistemik

dan massif dalam memberikan pelayanan yang signifikan kepada umat

khususnya pada bidang agama dan bidang pendidikan yang menjadi tugas

dan fungsi Kementerian Agama.

Tanjungpinang, 29 Nopember 2018 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, SH., MA NIP. 19670205 199303 1 002

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………….……………………..

DAFTAR ISI…………………………………………...........……….…………..

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 399 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 – 2019..........................

i

ii

iii

LAMPIRAN I BAB I PENDAHULUAN ………………………………………….…………….

1

1.1 Kondisi Umum........................................................................... 1 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..................………………

16

2.1 Visi Kementerian Agama...............……………………………………… 16

2.2 Misi Kementerian Agama ............………………………………………. 16

2.3 Tujuan Kementerian Agama ...........…………………………………… …………………………

17

2.4 Sasaran Startegis…………………………………………………………… 18

2.5 Visi Kanwil Kemenag Prov. Kepri................................................. 20

2.6 Misi Kanwil Kemenag Prov. Kepri................................................ 21

2.7 Tujuan Kanwil Kemeng Prov. Kepri............................................. 21

2.8 Sasaran Strategis ...................................................................... 22 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI …………………………………..

24

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementrian Agama .................... 24

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kanwil Kemenag Provinsi Kepri ………………………..

28

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN........... 36

4.1 Target Kinerja ….........................……….………………….…......... 44

4.2 Kerangka Pendanaan .................................................……..… 60

BAB V PENUTUP ………………………………………………………….. 61

LAMPIRAN II

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Agama …....………...... 71

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 399 TAHUN 2018 TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

: Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015- 2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 466);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5178);

7. Peraturan Presidcn Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kernenterian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudµkan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon l Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019;

Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Menetapkan :

KESATU :

MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN2015- 2019.

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

KEDUA : Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun

2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk: penyusunan: 1. Rencana Strategis Satuan lingkungan Kementerian

Agama , 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian

Agama,

KETIGA

: Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Tanjungpinang

Tanjungpinang, 29 Nopember 2018 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau


1

1 | R e n c a n a S t r a t e g i s K A N W I L K E M E N A G P R O V . K E P R I T a h u n 2 0 1 5 - 2 0 1 9

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 399 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan

di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada

upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama Republik Indonesia yang

mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan

pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan

beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;

(5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6)

Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola

pembangunan bidang agama.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama antara lain

dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama,

penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan

lembaga sosial keagamaan.

1.1.1.1 Penyediaan Penyuluh Agama Penyuluh agama merupakan salah satu ujung tombak dalam upaya

peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada

masyarakat. Sampai tahun 2015, penyuluh agama yang berada di Wilayah

2


Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berstatus PNS untuk

pemeluk agama Islam berjumlah 21 orang, sedangkan penyuluh agama Non

PNS berjumlah 798 orang yang tersebar di seluruh Kabupa ten dan

Kot a d i provinsi Kepulauan Riau untuk melayani penduduk Muslim

yang berjumlah 1.575.586 orang . Hal ini berarti rasio ketersediaan

penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1 :

1.924, artinya 1 orang penyuluh harus melayani 1.924 orang.

Data Penyuluh Agama Islam Tahun 2015

NO KAB/ KOTA PENYULUH PNS

PENYULUH NON PNS

1. Bintan 2 117 2. Batam 11 180 3. Karimun 2 130 4. Lingga 3 100 5. Natuna 1 104 6. Tanjungpinang 2 117 7. Kep. Anambas 0 50 TOTAL 21 798

Untuk pemeluk agama Kristen jumlah tenaga penyuluh PNS

sebanyak 0 orang, dan Non PNS sebanyak 60 orang. Dengan jumlah

penduduk beragama Kristen sebanyak 255.470 orang, berarti 1 orang

penyuluh harus melayani 4.258 orang.

Di lingkungan agama Katolik, penyuluh agama berstatus PNS

berjumlah 1 orang, dan tenaga penyuluh non PNS Katolik berjumlah

sebanyak 29 orang. Dengan jumlah penduduk beragaama Katolik

sebanyak 51.639 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 1.721

orang.

Jumlah tenaga penyuluh agama Hindu berstatus PNS

sebanyak 1 orang, dan Penyuluh Non PNS agama Hindu berjumlah 4

orang. Dengan jumlah penduduk beragama Hindu sebanyak 1.616 orang,

berarti 1 orang penyuluh harus melayani 323 orang.

3


Agama Buddha telah memiliki 0 orang penyuluh PNS dan 132

orang non PNS. Dengan jumlah penduduk beragama Buddha sebanyak

157.530 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 1.193 orang.

Selain itu juga terdapat sebanyak 10 orang penyuluh Non PNS

agama Khonghucu. Saat ini Umat Khonghucu belum mempunyai

penyuluh agama berstatus PNS. Dengan jumlah penduduk beragama

Khonghucu sebanyak 3.494 orang, berarti 1 orang penyuluh harus

melayani 349 orang.

Penyuluh dan Penduduk Prov. Kepri

Berdasarkan Agama

No

Penyuluh Agama

Jumlah

Penduduk *)

Jumlah Penyuluh

Rasio PNS Non PNS Total

1 Agama Islam 1.575.586 21 798 819 1 : 1.924

2 Agama Kristen 255.470 0 60 60 1 : 4.258

3 Agama Katolik 51.639 1 29 30 1 : 1.721

4 Agama Hindu 1.616 1 4 5 1 : 323

5 AgamaBuddha 157.530 0 132 132 1 : 1.193

6 AgamaKhonghucu 3.494 0 10 10 1 : 349

7 Lainnya 281

Total *) 2.045.616 23 1.033 1.056 1 : 1.937

*) Data penduduk berdasarkan Buku Kepulauan Riau Dalam Angka

2014 oleh BPS Provinsi kepulauan Riau.

Penyuluh Non PNS yang direkrut Kementerian Agama Kabupaten

/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah mereka berasal dan

berlatar belakang dari sebagian pemuka dan ahli/tokoh agama yang telah

melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam

meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran

4


agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar

setiap umat manusia.

Untuk meningkatkan peran penyuluh, Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kepulauan Riau melalui Kentor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan,

dan bantuan sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor roda

dua bagi penyuluh agama. Selain itu juga dilakukan berbagai orientasi

dan konsultasi penyuluh agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi

bagi para penyuluh agama.

1.1.1.2 Festival Keagamaan Penyelenggaraan festival keagamaan merupakan salah satu bentuk

manifestasi dan implementesi ritual keagamaan bagi umat beragama

yang berperan penting dalam penanaman nilai-nilai ajaran agama.

Dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kepualaun Riau telah memberikan dukungan dan bantuan dalam

penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan dari masing-masing

Agama seperti , penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama,

seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil

Qur’an (STQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, dan Swayamwara

Tripitaka Gatha (STG), Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka

Dhamma.

Dalam masyarakat Muslim, kegiatan MTQ Tingkat Daerah (Provinsi,

Kabupaten, dan Kecamatan) diselenggarakan setiap tahun, sedangkan

MTQ dan STQ Tingkat Nasional (MTQN dan STQN) diadakan dua tahun

sekali secara bergantian.

Prestasi Kafilah Provinsi Kepulauan pada ajang STQN/maupun

MTQN menunjukkan hal yang sangat menakjubkkan Allahmadulillah ,

Provinsi Kepulauan Riau telah mengukir prestasi yang sangat luar biasa

diantaranya menjadi Peringkat Ke 4 Pada, MTQN XXIII diselenggarakan

di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Pada, MTQN XXIV

Tahun 2012 di Ambon Provinsi Maluku menduduki peringkat ke 3 dan

5


menjadi Juara Umum Pertama pada MTQN XXV Tahun 2014 yang

diadakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pemembukaan Secara Resmi pada MTQ V Provinsi Kepri oleh Wakil Menteri Agama di Kabupaten Karimun dan Pembukaan MTQ Nasional XXIV di KotaBatam oleh et an trim Menteri Agama Agung Laksono

Selain memberi dukungan berbagai kegiatan keagamaan, pada

2011 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau telah

melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMMAR

Mengaji) telah dicanangkan Kementerian Agama. Gerakan Masyarakat

Maghrib Mengaji (GEMMAR Mengaji) di Provinsi Kepulauan Riau lebih

dikenal dengan kegiatan Safari Maghrib. Disamping kegiatan Safari

Maghrib juga dilaksanakan Kegiatan Safari Subuh Keliling dan Gerakan

Pendidikan Subuh untuk anak-anak disetiap masjid maupun surau

keigatan-kegiatan tersebut tetap berjalan hingga kini. Kegiatan ini

bertujuan menghidupkan kembali tradisi masyarakat Indonesia, yakni

mengaji Al-Qur’an selepas Maghrib yang kini telah banyak ditinggalkan.

Melalui program ini, anak-anak, remaja, dan orang tua dapat terbebas

dari buta aksara Al-Qur’an, lebih termotivasi membaca, memahami,

dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an, dan merekatkan hubungan

keluarga.

Di kalangan umat Kristen, Pesta Paduan Suara Gerejawi

(PESPARAWI) adalah kegiatan keagamaan Kristen yang merupakan salah

satu bentuk perwujudan pemahaman iman kristen yang di apresiasikan

melalui Paduan Suara.

6


Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kepulauan Riau telah memberangkatkan kontingen dalam

kegiatan PESPARAWI Nasional pada tahun 2015 di Ambon, dan

Kontingen Provinsi Kepulauan Riau membawa pulang 6 medali emas dan

4 medali perak

Kontingen Pesparawi Kepri Tingkat Nasional

Di lingkungan umat Katolik dilaksanakan kegiatan Pagelaran Musik

Gereja (PMG) inkulturatif setiap tahun per regio, yaitu Jawa, Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.

Disamping itu juga dilaksanakan pagelaran musik antar Perguruan Tinggi

Agama Katolik Tingkat Nasional, kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahun

sekali. Di Provinsi Kepulauan Riau belum terlaksana karena kita tidak

mempunyai Perguruan Tinggi.

Penampilan peserta pada salah satu acara PMG inkulturatif

7


Di kalangan umat Hindu, dilakukan penyelenggaraan Utsawa

Dharma Gita (UDG) Tingkat Nasional setiap tiga tahun sekali dan sudah

dilaksanakan 12 kali. Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Kepulauan Riau telah memberangkatkan kontingen dalam kegiatan Utsawa

Dharma Gita (UDG) dan Jambore Pasraman. Pada tahun 2014 di Festival

Utsawa Dharma Gita ke XII dilaksanakan di Jakarta, dan Kontingen

Provinsi Kepulauan Riau berhasil memperoleh 2 kejuaran lomba yaitu

lomba Dharma Wacana tingkat Dewasa sebagai juara Harapan 1 dan

Dharma Widya tingkat SLTP sebagai Juara Harapan 2, dan untuk Utsawa

Dharma Gita XIII rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2017

bertempat di Palembang Sumatera Selatan. Sedangkan untuk kegiatan

jamboree Pasraman Tingkat Nasional III dilaksanakan di Solo Jawa Tengah

pada tahun 2014, Kontingen Provinsi Kepulauan Riau berhasil memperoleh

1 kejuaran lomba yaitu sebagai juara 2 lomba Bercerita Keagamaan Hindu,

dan untuk kegiatan Jambore Pasraman Tingkat Nasional IV akan

dilaksanakan di Yogjakarta pada 25 s/d 29 Juli 2016.

Festival ini merupakan upaya untuk melestarikan seni keagamaan

yang berbasis kearifan lokal, membangun karakter umat serta untuk

meningkatkan kerukunan intern antar umat Hindu.

Pelepasan Kontingen Utsawa Dharma Gita XII Tahun 2014

8


Di lingkungan umat Buddha dilaksanakan event keagamaan

yang berskala nasional, yaitu penyelenggaraan Swayamvara Tripitaka

Gatha (STG) untuk masyarakat Buddha secara umum yang

dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dan telah dilaksanakan sebanyak

9 kali. Bimas Buddha kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan

Riau telah memberangkatkan kontingen dalam kegiatan Swayamwara

Tripitaka Gatha (STG) dan Sippa Dhamma Samajja. Pada tahun 2014 di

event Swayamwara Tripitaka Gatha (STG) provinsi kepri berhasil

memperoleh juara 1 lomba dhammadesana bahasa Inggris putri, juara

3 lomba menyanyi solo putra. Pada tahun 2015 Bimas Buddha pada

kegiatan Sippa Dhamma Samajja telah berhasil memperoleh juara I

lomba bergambar tingkat SD, juara 2 lomba cerdas cermat tingkat smp,

juara 3 lomba cerdas cermat tingkat sd, juara harapan I lomba

menyanyi solo putra tingkat SMA dan juara harapan I lomba baca

dhammapada tingkat SMP.

Kegiatan ini selain berfungsi sebagai wahana perlombaan dan

kajian Kitab Suci Tripitaka juga bertujuan untuk meningkatkan

kerukunan intern umat Buddha.

Pelepasan peserta STG Nasional Tahun 2014

9


1.1.1.3 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau telah

menjalin kemitraan dengan ormas- ormas keagamaan, baik tingkat

Provinsi dan kabupaten/kota, lembaga sosial keagamaan, yayasan

keagamaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam penanggulangan

problematika umat. Kemitraan yang dikembangkan mencakup orientasi,

koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Beberapa kegiatan

orientasi dan koordinasi mencakup penanganan masalah HIV/AIDS,

aliran keagamaan bermasalah, human trafficking, pornografi dan

pornoaksi, serta koordinasi organisasi keagamaan wanita dan

pengarusutamaan gender.

Meski kategorisasi dan lingkupnya berbeda-beda, lembaga social

keagamaan yang ada telah cukup memberi gambaran dinamika kelompok

agama dalam mengorganisasikan/mengelola berbagai aspirasi umatnya

dalam pemenuhan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran

agama.

1.1.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur

yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa

Indonesia. Banyak sekali tradisi dan kearifan lokal (local wisdom) yang

berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup

rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian,

mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis

yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama

seluruh komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya

menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “kerukunan substantif”,

yang bukan hanya sekedar “kerukunan simbolis”, Kantor Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau telah menjalankan empat sasaran kegiatan

Kerukunan Umat Beragama, yang telah ditetapkan Kementerian Agama RI

yakni (1) melakukan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat

beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; (3)

10


pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga

keagamaan, dan institusi media; dan (4) pengembangan dan penguatan

kesadaran kerukunan umat beragama.

Ilustrasi komunikasi tokoh agama

1.1.2.1 Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan

Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh

konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I

ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor

1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-

agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan

yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia. Namun demikian

disadari bahwa regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada

sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan

perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya

diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya dianggap

sebagian kalangan masih sangat lemah.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama

Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) tentang Petunjuk Pelaksanaan

11


Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah juga masih menuai

kontroversi dalam hal status regulasinya, sehingga tidak sepenuhnya

dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah secara baik. Karenanya,

efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi

para tokoh agama, FKUB, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Oleh

karena itu Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Kepulauan Riau

bersama Pemerintah Provinsi, Pembkab dan Pemko telah terus menerus

berupaya mendorong terwujudnya dan terlaksananya implementasi

regulasi dalam bentuk undang- undang dan peraturan pelaksanaannya

untuk mengatur, membina, dan mengawasi ekspresi keberagamaan

masyarakat di ruang publik (public space). Undang-undang menjadi

pedoman dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat dalam

mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik, menjadi landasan

hukum Pemerintah dalam pembinaan agama dan umat beragama, serta

menjadi instrumen dalam menyelesaikan konflik-konflik antar

masyarakat yang disebabkan karena variabel agama.

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap

regulasi yang ada telah dilakukan sosialisasi terhadap produk

perundangan yang telah disusun. Selanjutnya untuk meningkatkan

efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan

yang lebih luas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan

Riau, kegiatan sosialisasi dalam bentuk konvensional juga dilakukan,

yakni dengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat

pemerintahan sebagai upaya menyambung tali silaturrahim di kalangan

para aktor kerukunan yang memang dalam keadaan apapun juga

harus tetap dipelihara.

12


1.1.2.2 Peningkatan Kapasitas Tokoh-Tokoh Kerukunan Umat Beragama


berupaya memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk

mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui

kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh

masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis,

serta unsur pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar.

Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai

kegiatan kerukunan, seperti peningkatkan wawasan multikultur,

Harmonisasi Tokoh-Tokoh Agama, Pertemuan Pemuda dan Mahasiswa

Lintas Agama, Temu Tokoh Wanita Antarn Agama Copy Morning Tokoh

Agama dan Pemerintah promosi kerukunan beragama maupun penyiaran

media yang berorientasi pada jurnalisme damai (peace journalism).

Pemerintah baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota telah

mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara

aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh

agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang

dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh

kegiatan yang dilaksanakan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama

ini, kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda semakin

memperkuat upaya pembangunan kerukunan. Oleh karena itu,

Pemerintah juga telah mendorong kehadiran tokoh perempuan dan unsur

pemuda tidak hanya pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan,

namun juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait dengan

kerukunan umat beragama. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci

kerukunan inilah yang memberikan optimisme Pemerintah untuk benar-

benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif dalam rangka

mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun.

13


1.1.2.3 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media

FKUB Tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota telah

terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan

dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya

dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus

dipertahankan, dan diberdayakan untuk membantu Pemerintah dalam

memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama.

Untuk hal itu, telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta

bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang

anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif

untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai

persoalan yang terjadi antar umat beragama di wilayahnya masing-

masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing

pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Sampai saat ini, FKUB di Provinsi Kepulauan Riau telah

terbentuk bahkan sudah ada FKUB di Tingat Kecamatan. tidak terlalu

berlebihan jika organisasi kemasyarakatan ini bisa disebut sebagai

organisasi kemasyarakatan lintas agama terbesar sedunia. Sementara

itu, pemberdayaan FKUB telah dilakukan melalui penyelenggaraan

program-program peningkatan kemampuan manajerial,

penanganan/negosiasi konflik, penanganan pascakonflik, peningkatan

wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan

dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel

kepengurusannya. Kemudian dalam rangka mendukung operasionalisasi

FKUB, Pemerintah memfasilitasi penyediaan biaya operasional,

membangun gedung sekretariat FKUB. Dari 7 Kabupaten Kota ada 3

Kabupaten dan 1 Kota yang belum memiliki gedung Sekretariat FKUB

yakni Kabupaten Natuna, Anambas dan LIngga sedangkan tingkat Kota

adalah Kota Tanjungpinang.

Dalam rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada,

koordinasi lintas lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media,

14


dan para tokoh juga telah dilakukan secara periodik, baik dalam kurun

bulanan, semesteran, maupun tahunan. Koordinasi Tokoh Lintas

Agama dihadiri oleh wakil dari majelis- majelis agama dan pengurus

organisasi keagamaan. Secara berkala dan sewaktu-waktu juga dilakukan

Koordinasi Pengendalian Kerukunan Umat Beragama yang

merepresentasikan pejabat Kementerian Agama, Kementerian Dalam

Negeri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam merancang dan

meningkatkan mutu program/kegiatan, pembahasan kasus-kasus, dan

penyelesaian masalah keagamaan di wilayah masing-masing.

1.1.2.4 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama

Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah melalui

strategi pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat

beragama di kalangan masyarakat secara luas, mulai dari tingkat

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Upaya yang dilakukan

dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan,

penyebarluasan pamflet, foto-foto, dan iklan layanan masyarakat yang

akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya

pemeliharaan kerukunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Di samping itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam

upaya pemeliharaaan kerukunan juga memiliki urgensi yang sangat

tinggi, khususnya dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai

generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang

memiliki unsur pelibatan masyarakat akar rumput telah dilakukan,

seperti Kemah Pemuda Lintas Agama (Interfaith Youth Camp) dan Temu

Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Lintas agama se-Provinsi Kepulauan Riau

atau yang lainnya terkait kerukunan beragama bagi kalangan

masyarakat.

15


1.1.2.5 Pembinaan Aliran Keagamaan

Selama lima tahun terakhir, aliran-aliran keagamaan masih

menjadi salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan keagamaan di

Indonesia termasuk di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau secara proaktif

melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-

hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga

kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan

penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar

melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan,

serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat

tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai

permasalahan paham keagamaan.

Khusus menangani konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di

Provinsi Kepulauan Riau , pemerintah telah mendorong pelaksanaan

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-

033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan

Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Tahun 2014,

Kementerian Agama telah melaksanakan sosialisasi SKB

Kita sangat bersyukur bahwa di Provinsi Kepulauan Riau yang

latar belakang penduduknya sangat homogeny, bahkan semua suku

agama, budaya dan kepercayaan yang ada di Indonesia ini ada di Provinsi

Kepulauan Riau Konflik yang memicu terjadinya keresahan dalam

kerukunan Umat Beragama tidak pernah terjadi, baik di intern umat

beragama maupun ektern umat beragama apalagi dengan pemerintah

16


BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Kementerian Agama Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional Visi

Kementerian Agama 2015 – 2019 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA,

RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA

MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

2.2 Misi Kementerian Agama

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban

Kementerian Agama adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan

berkualitas.

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan.

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang

berkualitas dan akuntabel.

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri

agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan

pendidikan keagamaan.

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan

terpercaya.

17


2.3 Tujuan Kementerian Agama Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban

tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan.

Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi

tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama,

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari

Visi dan Misi tersebut, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai

dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama untuk periode 2015-2019

adalah:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama

masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan

beragama (TA.1).

2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang

harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional (TA.2).

3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang

berkualitas dan merata (TA.3).

4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan

potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan

pembangunan (TA.4).

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang

trasparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima

(TA.5).

6. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam

menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (TA.6).

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah :

1. Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh

lapisan masyarakat pada berbagai jenjangpendidikan. (TP.1).

2. Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh

lapisan masyarakat pada berbagai jenjangpendidikan (TP.2).

18


2.4 Sasaran Strategis Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang

menjadi tugasnya, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran

strategis yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari sasaran strategis Kementerian Agama dan ditetapkan

untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang

bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan

pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian

Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama

dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah

sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan

ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas kehidupan

umat beragama, yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks

Keshalihan Sosial yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b)

Sikap, dan (c)Pengamalan.

2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama

yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan

kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain

dengan meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama

yang mencakup komponen: (a) Toleransi, (b) Kesetaraan, dan

(c)Kerjasama.

3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang

berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan

kehidupan beragama ditandai antara laindengan:

a. meningkatnya Indeks Layanan Keagamaan pada masing-masing

agama, yang mencakupkomponen: (a)sarana dan prasarana

ibadah, (b) penyuluh agama, (c) kitab suci, dan (d) lembaga

sosial keagamaan;

b. meningkatnya Indeks Kepuasan LayananKUA;

19


c. meningkatnya Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan

dan pengawasan produkhalal.

4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas

pengelolaan potensi ekonomi keagamaan (TA.4) adalah

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola

dana keagamaan dan meningkatnya perlindungan terhadap aset

keagamaan yang ditandai antara laindengan:

a. meningkatnya dana keagamaan yang dikelola oleh lembaga

pengelola dana keagamaan;dan

b. meningkatnya jumlah aset keagamaan yangtersertifikasi.

5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

dan umrah (TA.5) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan

ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang

ditandai antara lain dengan:

a. meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji dalam dan

luarnegeri;

b. meningkatnya predikat Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji

dan Laporan Keuangan Dana Abadi Umat (DAU) hingga

mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP).

6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan

bidang agama (TA.6) adalah terselenggaranya tatakelola

pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel, yang ditunjukkan antara laindengan:

a. dipertahankannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dalam opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan

KementerianAgama;

b. meningkatnya hasil penilaian Laporan Kinerja Kementerian

Agama; dan

c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian

Agama.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi

pendidikan adalah sebagai berikut:

20


7. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan

masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.1) adalah

meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan

tinggi yang ditandaidengan:

a. meningkatnya APK RA/Pratama WidyaPasraman;

b. meningkatnya APK MI/ Ula/ SDTK/ Adhi WidyaPasraman;

c. meningkatnya APM MI/ Ula/ SDTK/ Adhi WidyaPasraman;

d. meningkatnya APK MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya

Pasraman;

e. meningkatnya APM Mts/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya

Pasraman;

f. meningkatnya APK MA/ Ulya/ Utama

WidyaPasramanmeningkatnya APM MA/ Ulya/ Utama Widya

Pasraman;dan

g. meningkatnya APK PTK/Ma’hadAly.

8. Sasaran terkait peningkatan mutu pendidikan agama dan

keagamaan (TP.2) adalah meningkatnya kompetensi dan kualitas

kepribadian siswa, yang ditandaidengan:

a. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswaMTs;

b. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA;dan

c. meningkatnya Indeks IntegritasSiswa.

2.5 Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional dan visi

kementerian agama, Visi Kementerian Agama 2015 – 2019 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU YANG TAAT

BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, SEJAHTERA LAHIR BATIN DAN

BERAKHLAK MULIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPULAUAN RIAU

YANG MAJU, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG

ROYONG”

21


2.6 Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan

berkualitas.


ekonomi keagamaan.

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang

berkualitas dan akuntabel.

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri

agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan

pendidikan keagamaan.

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan

terpercaya.

2.7 Tujuan Kanwil Kemenag Provinsi Kepri Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama dan bidang

pendidikan.

Tujuan pembangunan bidang agama untuk periode 2015-2019

adalah:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang

harmonis .

3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang

berkualitas dan merata.

4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kulitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan.

5. Peningkatan kulitas penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah.

6. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

22


Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah :

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan.

2. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

2.8 Sasaran Strategis Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan,


menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima

tahun kedepan yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran terkait

bidang pendidikan.

2.8.1 Sasaran Strategis Kementerian Agama Terkait Bidang Agama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama.

2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat

beragama.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan.

Dalam mencapai sasaran tersebut dapat dilihat dari :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, dengan

Indikator Kinerja Utama tingkat Provinsi:

a. Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah

ibadah.

b. Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan

sosial keagamaan.

2. Meningkatnya harmoni social dan kerukunan antar umat

beragama, dengan Indikator Kinerja Utama tingkat Provinsi:

a. Berkurangnya atau tidak ada penyelesaian konflik antar umat

beragama.

b. Meningkatnya indeks kerukunan umat beragama tingkat provinsi.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, dengan Indikator

Kinerja Utama tingkat Provinsi:

23


a. Meningkatnya jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi

standar.

b. Meningkatnya jumlah penyuluh agama yang memenuhi

kompetensi.

c. Meningkatnya jumlah KUA yang memenuhi standar.

d. Meningkatnya jumlah penghulu yang memenuhi kompetensi.

e. Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji.

2.8.2 Sasaran strategis Kementerian Agama terkait Fungsi Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan.

2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Dalam mencapai sasaran tersebut dapat dilihat dari :

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan, dengan Indikator Kinerja

Utama Tingkat Provinsi :

a. Meningkatnya APK RA.

b. Meningkatnya APK MI / Ula.

c. Meningkatnya APK MTs / Wustha.

d. Meningkatnya APK MA / Ulya.

e. Meningkatnya APM MI / Ula.

f. Meningkatnya APM MTs / Wustha.

g. Meningkatnya APM MA / Ulya.

2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan, dengan

Indikator Kinerja Utama Tingkat Provinsi :

a. Meningkatnya rata-rata nilai ujian MTs.

b. Meningkatnya rata-rata nilai ujian MA.

c. Meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

24


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Salah satuarah kebijakan dan strategi nasional adalah penyiapan

landasan pembangunan yang kokoh. Landasanbpembangunan yang kokoh

dicirikan antara lainboleh semakin mantapnya konsolidasi demokrasi,

semakin tangguhnyabkapasitasbpenjagaan pertahanan dan stabilitas

keamanan nasional.

Arah kebijakan dan strategi nasional lainnya adalah meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraanvrakyat yang berkeadilan.

Sumberdaya manusia yangvberkualitas tercermin dari meningkatnya akses

pendidikan yangberkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan

memberikanvperhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terdepan,

terluar, dan tertinggal (3T), serta meningkatnyakompetensi siswa Indonesia

dalam bidang matematika, sains dan literasi.

Upaya mewujudkan kondisi mantapnya konsolidasi demokrasi dan

tangguhnya stabilitas keamanan nasional serta upaya meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraanrakyat yang berkeadilan

tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang pembangunan sosial budaya

dan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan bidang

agama dan pembangunan bidang pendidikan yang terkait erat dengan tugas

fungsi Kementerian Agama.

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama

dan bidang pendidikan agama dan keagamaan. Kementerian Agama telah

menetapkan arah kebijakan dan strategi berdasarkan amanat RPJMN 2015-

2019.Penetapan arah kebijakan dan strategi tersebut diharapkan dapat

menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang agama, yang meliputi

pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda

pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan tugas

Kementerian Agama. Dalam kerangka tersebut, arah dan strategi

25


Kementerian Agama dijabarkan melalui program-program Kementerian

Agama yang diselaraskan dengan berbagai tuntutan yang dihadapi

sebagaiberikut:

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan

pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuatperan dan fungsi

agama sebagai landasan moral dan etikadalam pembangunan melalui

penyelenggaraan:

a. Program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan melalui:

Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.

Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

b. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan melalui

Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.

c. Program Bimbingan Masyarakat Katolikyang dilaksanakan melalui

Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik.

d. Program Bimbingan Masyarakat Hinduyang dilaksanakan melalui

Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.

e. Program Bimbingan Masyarakat Buddhayang dilaksanakan melalui

Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha.

f. Program Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui

Kegiatan Bimbingan Masyarakat Khonghucu.

2. Meningkatkan kerukunan umat beragama denganpenyelenggaraan

Program yang meliputi:

a. Program Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama.

b. Program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan melalui

fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat

beragama Islam pada Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan

Pembinaan Syariah.

c. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan melalui


26


beragama Kristen pada Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan

Agama Kristen.

d. Program Bimbingan Masyarakat Katolik yang dilaksanakan melalui


beragama Katolik pada Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan

Agama Katolik.

e. Program Bimbingan Masyarakat Hindu yang dilaksanakan melalui


beragama Hindu pada Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan

Agama Hindu.

f. Program Bimbingan Masyarakat Buddha yang dilaksanakan melalui


beragama Buddha pada Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan

Agama Buddha.

3. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dengan

penyelenggaraan Program yang meliputi:


Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.

Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.












ekonomi keagamaan denganpenyelenggaraan Program yang meliputi:

27



Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.

Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.











5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadat haji dan umrah

dengan penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang

meliputi:

a. Kegiatan Pelayanan Haji Dalam Negeri.

b. Kegiatan Pembinaan Haji dan Umrah.

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan dengan penyelenggaraan Program yang meliputi:

a. Program Pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui:

- Kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi

Pendidikan Agama Islam.


Pendidikan Keagamaan Islam.


RA/BA dan Madrasah.

b. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan melalui:

- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen.

c. Program Bimbingan Masyarakat Katolikyang dilaksanakan melalui:

- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik.

28


d. Program Bimbingan Masyarakat Hinduyang dilaksanakan melalui:

- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu.

e. Program Bimbingan Masyarakat Buddhayang dilaksanakan melalui:

- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha.

f. Program Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui:

-Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Khonghucu pada


7. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agamadengan

penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Agama yang dilaksanakan melalui:

- Kegiatan Pembinaan Administrasi Perencanaan.

- Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian.

- Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN.

- Kegiatan Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana.

- Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN.

- Kegiatan Pembinaan Administrasi Umum.

- Kegiatan Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan

Kehumasan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sesuai dengan arah dan strategi nasional Kementerian Agama, maka Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah

kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan

pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi

agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, melalui

penyelenggaraan program yang meliputi:

a. Program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh Bidang

Bimas Islam, mencakup:

29


1) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf

2) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

3) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

4) Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

b. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan oleh

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen.

c. Program Bimbingan Masyarakat Katolikyang dilaksanakan oleh

Pembimbing Masyarakat Katolik.

d. Program Bimbingan Masyarakat Hinduyang dilaksanakan oleh

Pembimbing Masyarakat Hindu.

e. Program Bimbingan Masyarakat Buddhayang dilaksanakan oleh

Pembimbing Masyarakat Buddha

f. Kegiatan pembinaan agama dan keagamaan umat Khonghucu pada

Program Kerukunan Umat Beragama

2. Meningkatkan kerukunan umat beragama, melalui penyelenggaraan

Program Kerukunan Umat Beragama yang meliputi:

a. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama

c. Kegiatan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern

umat Islam oleh Bidang Bimbingan Masyarakat Islam

d. Kegiatanfasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern

umat Kristen oleh Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen

e. Kegiatanfasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern

umat Katolik oleh Pembimbing Masyarakat Katolik

f. Kegiatanfasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern

umat Hindu oleh Pembimbing Masyarakat Hindu

g. Kegiatanfasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern

umat Buddha oleh Pembimbing Masyarakat Buddha

h. Kegiatan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern

umat Khonghucu

30


3. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama. melalui

penyelenggaraan program yang meliputi:

a. Program pelayanan kehidupan beragamamasyarakat Islam yang

dilaksanakan oleh Bidang Bimas Islam

b. Program pelayanan kehidupan beragama masyarakat Kristen yang

dilaksanakan oleh Bidang Bimas Kristen

c. Program pelayanan kehidupan beragama masyarakat Katolikyang

dilaksanakan oleh Pembimbing Masyarakat Katolik

d. Program pelayanan kehidupan beragama masyarakatHinduyang

dilaksanakan oleh Pembimbing Masyarakat Hindu

e. Program pelayanan kehidupan beragama masyarakatBuddhayang

dilaksanakan oleh Pembimbing Masyarakat Buddha

f. Kegiatan pembinaan agama dan keagamaan umat Khonghucu pada

Program Kerukunan Umat Beragama


ekonomi keagamaan dengan penyelenggaraan program yang meliputi:


- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf

- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat


Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen


Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik


Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu


Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadat haji dan umrah,

melalui Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, meliputi:

- Kegiatan Pelayanan Haji dalam negeri

- Kegiatan Pembinaan Haji dan Umrah

31


- Kegiatan Pengelolaan Dana Haji

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan, melalui penyelenggaraan program dan kegiatan

yang meliputi:

a. Program Pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui:

- Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam

- Kegiatan Peningkatan Akses,Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Pendidikan Keagamaan Islam


RA/BA dan Madrasah.

b. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen pada

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

c. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik pada

Program Bimbingan Masyarakat Katolik

d. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu pada

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

e. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

pada Program Bimbingan Masyarakat Buddha

7. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agamadengan

penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Agama yang dilaksanakan

melalui:

- Kegiatan Perencanaan dan Keuangan

- Kegiatan Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian

- Kegiatan Hukum dan KUB

- Kegiatan Informasi dan Humas

- Kegiatan Umum

3.3 KERANGKA REGULASI Pembangunan bidang agama mencakup dimensi yang luas dan

permasalahan yang kompleks. Luasnya dimensi pembangunan bidang

32


agama tergambar dari cakupan bidang yang sangat luas meliputi: (1)

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2)

Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan

pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4)

Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas

penyelenggaraan ibadat haji dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji;

(6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola

pembangunan bidang agama.

Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana disebutkan pada

Bab I Renstra ini membutuhkan sejumlah kerangka regulasi untuk

pemecahannya.Hal ini dimaksudkan agar usaha mengatasi berbagai

permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan

akuntabel. Kewenangan untuk mengeluarkan berbagai regulasi dalam

mendukung program pembangunan agama berada di Kementerian Agama,

sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

akan memberi dukungan dengan penyediaan regulasi turunannya sesuai

kebutuhan.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN 1. Penataan Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Kementerian Agama,Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penyesuaian struktur organisasi

di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, dengan mempertimbangkan hasil

evaluasi,analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan prinsip-prinsip

organisasi, karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah

terhadap suatu agama, jumlah penduduk dan pemeluk agama, luas wilayah

dan kondisi geografis,serta peraturan perundang-undangan yang

mendukung.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan

Riau saat ini adalah sebagai berikut:

33


2. Penataan Program dan Kegiatan

Restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian

Agama sudah dimulai sejak tahun 2011 sebagai implementasi kebijakan

anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) dan peningkatan

akuntabilitas kinerja. Melalui kebijakan restrukturisasi tersebut telah

ditetapkan bahwa pimpinan unit eselon II sebagai penanggungjawab

program atau outcomes dan pimpinan unit eselon III sebagai

penanggungjawab kegiatan atau output.

Penyempurnaan restrukturisasi program dan kegiatan tampaknya masih

diperlukan seiring dengan penajaman isu-isu strategis pembangunan

bidang agama dan prioritas pembangunan bidang agama. Langkah

penyempurnaan tersebut antara lain dengan menggabungkan program

34


dukungan manajemen dengan program sarana prasarana, dan

memasukkan kerukunan umat beragama sebagai program tersendiri.

3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Penataan aparatur sangat penting dilakukan mengingat masih

terjadinya ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap

ketidakserasian antara postur tugas dan fungsi organisasi dengan performa

pegawai.Penataan itu sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi dan

merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasai

kelebihan/kekurangan pegawai. Karena itu, prinsip yang digunakan dalam

penataan pegawai adalah diperolehnya jumlah pegawai yang sesuai, baik

dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) dengan menerapkan

sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan penempatan aparatur pada

posisi yang tepat.

Dalam mewujudkan penataan aparatur, langkah yang ditempuh

antara lain melalui pengembangan Assesment Center dengan tugas

mengintegrasikan sistem aplikasi Assesment Center ke dalam Sistem

Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), akselerasi pelaksanaan Assesment

Center, membuat sistem pengukuran Assesment Center, dan menerapkan

hasil Assesment Center dalam pengembangan aparatur. Dari berbagai

langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah

pemerataan pegawai, pengembangan karir dan penempatan pegawai yang

pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja organisasi.

Selanjutnya, untuk mewujudkan performa pegawai yang memiliki

Integritas, Profesional, Tanggungjawab, Inovasi,dan Keteladanan (IPTIK)

ditempuh, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi

pegawai struktural maupun fungsional, serta pengembangan program

beasiswa S2 dan S3. Sinergi dengan itu, dikembangkan pula pembenahan

sistem rekruitmen pegawai, reformasi manajemen kepegawaian, dan

pengembangan konsep unified untuk mengatasi manajemen PNS di daerah.

35


4. Peningkatan Komunikasi dan Transparansi Publik

Komunikasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian

utama.Posisi Kementerian Agama tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi

yang menjalankan fungsi legislator, administrator, dan fasilitator

pembangunan bidang agama, lebih dari itu merupakan institusi moral yang

notebene menjadi barometer moralitas institusi yang lain. Sosok pegawai

Kementerian Agama juga dicitrakan sebagai pribadi yang religius, ahli di

bidang agama, berwawasan luas, dan berintegritas tinggi. Ekspektasi dan

idealisme masyarakat yang begitu tinggi terhadap institusi dan aparatur

Kementerian Agama, di satu sisi menguntungkan, tetapi disisi lain dapat

merugikan ketika terjadi perilaku negatif oknum di lembaga ini.

Penguatan citra lembaga melalui komunikasi publik yang baik

menjadi salah satu solusinya.Masyarakat tidak hanya melulu dijejali

informasi negatif dari media yang cenderung membidik berita dengan logika

oplah, tetapi perlu ada keseimbangan informasi dari internal Kementerian

Agama dengan mengedapankan aspek akuntabilitas, transparansi,

kecepatan dan akurasi. Untuk usaha tersebut perlu dioptimalkan langkah-

langkah pemanfaatan secara optimal berbagai saluran informasi dan

komunikasi publik seperti: media cetak, mencakup liputan dan jumpa pers,

kunjungan pers (press tour),pemasangan iklan layanan masyarakat,

penerbitan berkala majalah kedinasan (Ikhlas Beramal), penerbitan

kalender tahunan, media elektronik mencakup liputan dan jumpa pers,

dialog (talk show) TV dan radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita,

dan internet (website).

36


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Dengan dilakukannya evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian

Agama dan pembahasan terhadap capaian Renstra di trahun 2017 dan

adanya perubahan struktur organisasi pada Kementrian Agama Pusat yang

tertuang dalam PMA Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Agama maka menyebabkan diperlukannya penyesuaian

dan re-klasifikasi tujuan dan sasaran strategis baik pada level Kementerian

Agama maupun pada level program dan kegiatan di level Kantor Wilayah.

Berikut ini uraian target kinerja sasaran strategis pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri

4.1.1.1 Sasaran Bidang Agama

Sasaran strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri

dalam bidang agama beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima

tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama yang ditandai

dengan:

a. Tercapainya Indeks Kesalehan Masyarakat dengan nilai Baik pada

tahun 2019. Indikator Kinerja Utama terkait kesalehan masyarakat

pada level wilayah dilihat dari jumlah umat beragama yang aktif

pada rumah ibadat dan jumlah rumah ibadat yang melaksanakan

kegiatan sosial keagamaan. Jumlah umat beragama yang aktif pada

rumah ibadat diharapkan dapat mencapai 85% pada tahun 2019.

2. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat

Beragama.

37


Indikator Kinerja Utama untuk peningkatan harmoni sosial dan

kerukunan umat beragama pada level provinsi dilihat dari:

a. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama.

Target Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepri sampai dengan

tahun 2019 tidak terdapat konflik antar umat beragama.

b. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Tingkat Provinsi

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kepulauan Riau

berdasar survey yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat

Pusdiklat Bimas Agama dan Layanan Keagamaan pada tahun

2017 berada pada indeks 78.9. Indeks tersebut termasuk katagori

rukun berdasar level yang disepakati sebagai berikut:

0 – 20 : Sangat tidak rukun

21 – 40 : Tidak rukun

41 - 60 : Rukun tingkat sedang

61 – 80 : Rukun

81 – 100 : Sangat rukun.

Target tahun 2019 diharapkan indeks kerukunan umat beragama

pada Provinsi Kepulauan Riau berada pada level sangat rukun

yaitu 81.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur peningkatan kualitas

pelayanan keagamaan pada level Kantor Wilayah adalah dilihat dari

jumlah sarana rumah ibadat yang memenuhi standar, jumlah

penyuluh agama yang memenuhi kompetensi, jumlah KUA yang

memenuhi standar dan jumlah penghulu yang memenuhi

kompetensi serta indeks kepuasan layanan jamaah haji dalam negeri

tingkat provinsi.

a. Jumlah Sarana Rumah Ibadat yang Memenuhi Standar

Rumah ibadat yang memenuhi standar paling tidak memenuhi

beberapa unsur persyaratan diantaranya mempunyai kejelasan

lokasi sebagai tempat suci, mempunyai umat dan pengurus dan

mempunyai fasilitas dasar rumah ibadat. Sampai dengan tahun

2019 diharpakan Kanwil Kemenag Prov. Kepri dapat membantu

38


90 rumah ibadah agar dapat memenuhi standar sebagai rumah

ibadat.

b. Jumlah penyuluh agama yang memenuhi standar kompetensi Berdasarkan hasil pendataan ulang dan rekruitmen penyuluh

yang dilakukan pada Tahun 2016 yang disesuaikan dengan

Keputusan Menteri Agama No.776 Tahun 2016 tentang

Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS, maka

jumlah penyuluh menjadi berkurang dari data tahun

sebelumnya.Penyuluh dikategorikan mampu melaksanakan

tugasnya apabila memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.

Jumlah penyuluh juga menjadi hal penting mengingat banyaknya

umat yang harus dilayani.

Profil penyuluh di Provinsi Kepulauan Riau baik PNS maupun

Non PNS dilihat dari kategori kompetensinya adalah sebagai

berikut :

• Jumlah total Penyuluh Agama Islam adalah 467 orang yang

terdiri dari 30 Orang Penyuluh PNS dan 437 orang penyuluh Non

PNS. Semua memenuhi kompetensi sebagai penyuluh agama

Islam.

• Jumlah total Penyuluh Agama Kristen adalah 75 orang yang

semuanya Penyuluh Non PNS berjumlah 75 orang.

• Jumlah total Penyuluh Agama Katholik adalah 1 orang yang

Penyuluh PNS semunya memenuhi standar kompetensi dan 30

orang penyuluh Non PNS semuanya memenuhi standar

kompetensi.

• Jumlah total Penyuluh Agama Hindu adalah 9 orang yang

terdiri dari 1 Orang Penyuluh PNS, dan 8 orang penyuluh Non

PNS.

• Jumlah total Penyuluh Agama Buddha adalah 60 orang yang

semuanya penyuluh Non PNS.

• Jumlah total Penyuluh Agama Konghucu adalah 10 orang

yang semuanya penyuluh Non PNS.

c. Jumlah KUA Yang Memenuhi Standar

39


Sampai dengan tahun 2019 diharapkan 100% KUA telah

memenuhi standar terkait pelayanan dan penataan aset.

4.1.1.2 Sasaran Bidang Pendidikan

Sasaran strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Kepri dalam bidang pendidikan beserta hasil yang ingin dicapai pada

masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan, ditandai dengan :

a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) RA menjadi 6.20%

pada tahun 2019.

b. Meningkatnya APK MI/Ula menjadi 4,62% pada tahun 2019.

c. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) MI / Ula menjadi

4,15% pada tahun 2019.

d. Meningkatnya APK MTs/Wustha manjadi 8,20% pada tahun 2019.

e. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) MTs / Wustha

menjadi 6,25% pada tahun 2019.

f. Meningkatnya APK MA/Ulya manjadi 4,00% pada tahun 2019.

g. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) MA / Ulya menjadi

3,26% pada tahun 2019.

2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan, ditandai

dengan :

a. Meningkatnya rata-rata nilai ujian MTs 50,82 pada tahun 2019.

b. Meningkatnya rata-rata nilai ujian MA 56,15 pada tahun 2019.

c. Meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program Kegiatan 4.1.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya mempunyai sasaran (outcomes) meningkatnya kualitas tata kelola

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang ditandai

40


dengan predikat opini laporan keuangan dengan nilai opini WTP pada tahun

2019 dan predikat evaluasi akuntabilitas kinerja dengan nilai A pada tahun

2019.

Untuk mencapai outcomes tersebut Kanwil Kementerian Agama

Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sejumlah kegiatan:

a. Pembinaan administrasi perencanaan dengan output meningkatnya

kualitas administrasi perencanaan, yang ditandai dengan:

1. Jumlah data perencanaan program;

2. Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran;

b. Pembinaan administrasi kepegawaian dengan output meningkatnya

kualitas administrasi kepegawaian, yang ditandai dengan:

1. Jumlah peserta assessmen dan pengembangan pegawai;

2. Persentase pembinaan dan layanan kesejahteraan sosial;

3. Persentase dokumen data PNS yang tervalidasi dan terverifikasi.

c. Pembinaan administrasi keuangan dan BMN dengan output

meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan BMN, yang ditandai

dengan:

1. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN;

2. Jumlah laporan keuangan dan BMN.

d. Pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana dengan output

meningkatnya kualitas administrasi organisasi dan tatalaksana, yang

ditandai dengan:

1. Jumlah rancangan regulasi bidang organisasi dan tatalaksana;

2. Jumlah laporan kinerja:

3. Jumlah dokumen laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

e. Pembinaan administrasi hukum dan KLN dengan output meningkatnya

kualitas administrasi hukum dan KLN, yang ditandai dengan:

1. Jumlah aparatur sipil negara yang dibina dalam bidang hukum;

2. Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti sosialisasi dalam

produk-produk hukum;

f. Pembinaan administrasi umum dengan output meningkatnya kualitas

adminsitrasi umum dan meningkatnya penyediaan sarana prasarana

aparatur, yang ditandai dengan:

41


1. Persentase terlaksananya pembinaan adminsitrasi;

2. Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur.

g. Pembinaan adminsitrasi informasi keagamaan dan kehumasan dengan

output meningkatnya kualitas kehumasan, meningkatnya kualitas

data dan informasi keagamaan, dan meningkatnya sistem informasi

yang terintegrasi, yang ditandai dengan:

1. Jumlah layanan masyarakat;

2. Persentase kelengkapan data keagamaan dan pendidikan;

3. Jumlah integrasi sistem aplikasi data;

4. Jumlah operasional layanan data center, jaringan dan internet;

5. Jumlah operasional portal, website dan email;

6. Jumlah operasional LPSE

4.1.2.2 Program Kerukunan Umat Beragama Pada program ini, sasarannya (outcomes) diantaranya meningkatnya

kualitas pemahaman, pengamalan, pelayanan, dan pendidikan agama.

Untuk mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan

sejumlah kegiatan antara lain:

a. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama dengan output

meningkatnya kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama,

meningkatnya kualitas FKUB, lembaga keagamaan dan institusi media,

dan meningkatnya mutu kesadaran kerukunan umat beragama, yang

ditandai dengan:

1. Persentase keterlibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda

dalam keanggotaanFKUB dan lembaga keagamaan;

2. Jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang

diselenggarakan;

3. Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB provinsi;

4. Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB

kota/kabupaten;

5. Jumlah dialog lintas agama.

b. Bimbingan masyarakat Khonghucu dengan ouput meningkatnya

kualitas bimbingan masyarakat Khonghucu, yang ditandai dengan:

42


1. Jumlah fasilitas dan prasarana keagamaan khonghucu;

2. Jumlah penyuluh agama khonghucu yang difasilitasi dalam

pembinaan dan pengembangan.

4.1.2.3 Program Pendidikan Islam Pada program pendidikan Islam sasaran (outcomes) antara lain

meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha dan

MA/Ulya, menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha

dan MA/Ulya, tercapainya keseimbangan peserta didik perempuan, laki-laki

pada MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya, meningkatnya kualitas layanan

pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya yang ditunjukkan

dengan nilai akreditasi minimal B, meningkatnya jumlah madrasah yang

layanan pendidikannya sesuai SNP, meningkatnya jumlah satuan

pendidikan madrasah yang menerapkan SPM, meningkatnya jumlah ruang

kelas madrasah/ madin dalam kondisi baik, terlaksananya program

bantuan siswa/santri miskin melalui kartu indonesia pintar, dan

meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAI pada sekolah,



a. Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan

agama islam yang ditandai dengan:

1. Jumlah guru PAI non PNS yang menerima tunjangan profesi;

2. Jumlah PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1;

3. Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya;

4. Jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompentensinya;

5. Jumlah guru dan pengawas PAI yang mengikuti bimtek kurikulum

yang berlaku;

6. Jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran

PAI;

7. Jumlah pengawas PAI yang terbina,

b. Meningkatnya mutu siswa pendidikan agama Islam pada sekolah yang

ditandai dengan:

1. Jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatif PAI;

43


2. Jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI.

c. Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui pendidikan

Agama Islam pada sekolah yang ditandai dengan:

1. Jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan

kebangsaan.

d. Meningkatnya mutu kelembagaan pendidikan agama Islam pada

sekolah yang ditandai dengan:

1. Jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya;

2. Jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran

dan penilaian kurikulum PAI;

3. Jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah

4. Jumlah sekolah penerima bantuan sarana media pembelajaran PAI.

e. Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang

ditandai dengan:

1. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan

muadah/program persamaan lulusan/progrm wajar dikdas tingkat

Ula serta paket A yang mendapatkan biaya operasional santri;


muadalah/program persamaan lulusan/program wajar

dikdastingkat Wutsha serta paket B yang mendapatkan biaya

operasional santri;



dikdastingkat Ulya serta paket C yang mendapatkan biaya

operasional santri;


muadah/program persamaan lulusan/program wajar dikdas

tingkat Ula serta paket A yang mendapatkan bantuan KIP;


muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdas

tingkat Wutsha serta paket B yang mendapatkan bantuan KIP;

44




dikdastingkat Ulya serta paket C yang mendapatkan bantuan KIP;

7. Jumlah madrasah diniyah takmiliyah/pendidikan al-

quran/pendidikan pesantren yang mendapatkan dukungan biaya

operasional pendidikan;

8. Jumlah santri yang menerima layanan pendidikan terpadu anak

harapan (dikterapan).

f. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana pendidikan diniyah dan

pondok pesantren yang ditandai dengan:

1. Jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab;

2. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan

mutu sarana dan prasarana;

3. Jumlah madrasah diniyah takmiliyah/pendidikan Al-

Quran/pendidikan pesantren ditingkatkan mutunya;

4. Jumlah kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan

pondok pesantren yang disediakan;

5. Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan yang

ditingkatkan mutunya;

6. Jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliyah, pendidikan

al-quran yang terbina,

g. Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren

yang ditandai dengan:

1. Jumlah santri yang mengikuti perkemahan pramuka santi

nusantara;

2. Jumlah santri yang mengikuti pekan olahraga dan seni antar

pondok pesantren tingkat nasional.

h. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan

diniyah dan pondek pesantren yang ditandai dengan:

1. Jumah pendidik madrasah diniyah takmiliyah/pendidikan Al-

Quran/ pendidikan pesantren yang ditingkatkan mutunya.

i. Meningkatnya jaminan kualitas (quality insurance) kelembagaan

pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai dengan:

45


1. Jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam

(FKDT/FKPP/FKPM/ FKMA dll) yang diberdayakan;

2. Jumlah penyelenggaraan bahtsul ma’sail/halaqoh pada lembaga

pendidikan keagamaan yang dilaksanakan;

3. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan

layanan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja;

j. Meningkatnya akses pendidikan madrasah yang ditandai dengan :

1. Jumlah siswa MI penerima BOS;

2. Jumlah siswa MI penerima KIP;

3. Jumlah siswa MTs penerima BOS;

4. Jumlah siswa MTs penerima KIP;

5. Jumlah siswa MA/MAK penerima BOS;

6. Jumlah siswa MA/MAK penerima KIP;

7. Jumlah siswa MI/MTs/MA/MAK yang menerima kartu dan

tersosialisasikan progam wajar 12 tahun dengan KIP;

8. Jumlah ruang kelas MI yang dibangun;

9. Jumlah ruang kelas MTs yang dibangun;

10. Jumlah ruang kelas MA/MAK yang dibangun.

k. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan madrasah


1. Jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana

pembelajaran;

2. Jumlah ruang kelas RA yang direhab;

3. Jumlah ruang kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi;

4. Jumlah ruang kelas MI rusak berat yang direhabilitasi;

5. Jumlah perpustakaan MI yang dibangun;

6. Jumlah MI yang meningkat standar UK

7. Jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termsuk meubelair;

8. Jumlah ruang kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi;

9. Jumlah ruang kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi;

10. Jumlah MTs yang meningkat standar UKS;

11. Jumlah asrama MTsN yang dibangun;

12. Jumlah ruang kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi;

46


13. Jumlah ruang keas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi;

14. Jumlah perpustakaan MA/MAK yag dibangun;

15. Jumlah MA/MAK berasrama yang dibangun/dikembangkan;

16. Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium

IPA;

17. Jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA;


bahasa;


komputer;

20. Jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK;

21. Jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK;

22. Jumlah asrama MA/MAK yang dibangun;

23. Jumlah MA yang dipersiapkan menjadi madrasah unggulan.

l. Meningkatnya mutu siswa madrasah yang ditandai dengan:

1. Jumlah siswa MI mendapat beasiswa bakat dan berprestasi;

2. Jumlah siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade

nasional danatau internasional;

3. Jumlah siswa MTs mendapat beasiswa bakat dan berprestasi;

4. Jumlah siswa MTs mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade

nasional danatau internasional;

5. Jumlah siswa MA/MAK mendapat beasiswa bakat dan berprestasi;

6. Jumlah siswa MA/MAK mengikuti

lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional danatau internasional;

7. Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan bahasa

arab;

8. Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN.

m. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah yang

ditandai dengan:

1. Jumlah guru/kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya;

2. Jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya;

3. Jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya;

4. Jumlah PTK MA/MAK yang ditingkatkan kompetensinya;

47


5. Jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;

6. Jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan profesi;

7. Jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan khusus;

8. Jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi;

9. Jumlah guru yang dinilai kinerjanya;

10. Jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan perlindungan;

11. Jumlah guru yang disiapkan menjadi kepala madrasah.

n. Meningkatnya jaminan kualitas (quality insurance) kelembagaan

madrasah yang ditandai dengan:

1. Jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu

akreditasinya;

2. Jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu

akreditasinya;

3. Jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan;

4. Jumlah MI menerapkan manajemen berbasis madrasah;

5. Jumlah KKM MI yang diberdayakan;

6. Jumlah KKG MI yang diberdayakan;

7. Jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu

akreditasinya;

8. Jumlah MTs yang menerapkan manajemen berbasis madrasah;

9. Jumlah KKM MTs yang diberdayakan;

10. Jumlah MGMP MTs yang diberdayakan;

11. Jumlah MA/MAK yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu

akreditasinya;

12. Jumlah MA/MAK menerapakan manajemen berbasis madrasah;

13. Jumlah KKM MA/MAK yang diberdayakan;

14. Jumlah MGMP MA/MAK yang diberdayakan;

15. Jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan;

16. Jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan;

17. Jumlah MA melaksanakan program riset;

18. Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

o. Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah yang ditandai

dengan:

48


1. Jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan;

2. Jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;

3. Jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;

4. Jumlah MA/MAK yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;

5. Jumlah buku PAI dan bahasa arab sesuai kurikulum yang berlaku

yang digandakan;

6. Jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku;

7. Jumlah madrasah yang melaksanakan pendampingan kurikulum

yang berlaku.

4.1.2.4 Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pada program penyelenggaraan haji dan umroh sasaran

(outcomes) antara lain, pelayanan haji dalam negeri, pembinaan haji dan

umrah, pengelolaan dana haji, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya penyenggaraan haji dan umroh.



a. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana haji yang ditandai

dengan:

1. Jumlah rehabilitasi dan pengembangan asrama haji;

2. Jumlah lokasi pelayanan pendaftaran haji.

b. Meningkatnya kualitas pembinaan ibadat haji dan umrah yang ditandai

dengan:

1. Jumlah petugas PPIH arab saudi yang difasilitasi dalam pelatihan

manajemen dan pelayanan prima;

2. Jumlah petugas PPIH embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan

manajemen dan pelayanan prima;

3. Jumlah rekuitmen tenaga musiman PPIH arab saudi;

4. Jumlah pembimbing dan penyuluh haji bersertifikat;

5. Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji.

c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana haji yang ditandai

dengan:

49


1. Jumlah dokumen laporan pengelolaan dan pengembangan dana

haji;

2. Jumlah dokumen laporan keuangan operasional haji;

3. Jumlah dokumen laporan aset haji.

d. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas

teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah yang ditandai dengan:

1. Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan

ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu;

2. Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya;

3. Jumlah dokumen monev, LAKIP dan BMN;

4. Jumlah lokasi pengelolaan data base, jaringan dan informasi haji;

5. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana PHU.

4.1.2.5 Program Bimbingan Masyarakat Islam Pada program ini sasaran (outcomes) antara lain pengelolaan dan

pembinaan pemberdayaan wakaf, pengelolaan dan pembinaan

pemberdayaan zakat, pengelolaan dan pembinaan penerangan agama Islam,

pengelolaan uruan agama Islam dan pembinaan syariah, dan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Islam. Untuk

mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan

antara lain:

a. Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK yang ditandai dengan:

1. Jumlah operator SIWAK pada KUA yang difasilitasi dalam pelatihan;

2. Jumlah operator SIWAK pada Kantor Kementerian Agama yang

difasilitasi dalam pelatihan;

3. Jumlah operator SIWAK pada Kantor Wilayah yang difasilitasi dalam

pelatihan.

b. Meningkatnya pengamanan tanah wakaf yang ditandai dengan:

1. Jumlah midis billboard tanah wakaf.

c. Terbinanya nazhir dan lembaga wakaf yang ditandai dengan:

1. Jumlah bantuan tanah wakaf yang produktif;

2. Persentase tanah wakaf;

50


3. Jumlah terbentuknya BWI provinsi;

4. Jumlah terbentuknya BWI kabupaten/kota.

d. Terbinanya lembaga zakat yang ditandai dengan:

1. Jumlah verifikasi perizinan lembaga zakat;

2. Jumlah terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan

terhadap kontestan zakat award;

3. Jumlah penilaian kontestan zakat award;

4. Jumlah dana operasional BAZNAS pusat, provinsi dan

kabupaten/kota diseluruh indonesia.

e. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS pusat, provinsi dan

kabupaten/kota serta LAZ terhadap regulasi zakat dan penerapan

prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan zakat yang ditandai dengan:

1. Jumlah pengawasan lembaga zakat tingkat pusat (33 BAZNAS

provinsi, 18 LAZ Nasional, 1 BAZNAS Pusat)

2. Jumlah sosialisasi standar akuntansi lembaga zakat;

3. Jumlah temu konsultasi compliance audit lembaga zakat;

f. Tersedianya pedoman dalam pelakanaan pengawasan dan audit syariah


1. Jumlah dokumen regulasi tentang zakat.

g. Terbentuknya unit pengumpulan zakatyang ditandai dengan:

1. Jumlah terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan;

2. Jumlah terbentuknya UPZ di setiap kecamatan;

3. Jumlah terbentuknya UPZ di setiap kantor kementerian/lembaga,

SKPD tingkat provinsi dan SKPD tingkat kabupaten/kota.

h. Terselenggaranya publikasi dakwah yang ditandai dengan:

1. Jumlah workshop jurnalis keagamaan;

2. Jumlah publikasi dakwah melalui media;

3. Jumlah lokakarya penyelenggaraan HBI;

4. Jumlah dokumen regulasi tentang penerangan agama Islam.

i. Terselenggaranya MTQ/STQ nasional dan internasional yamg ditandai

dengan;

1. Jumlah bimbingan peningkatan kualitas dewan hakim;

2. Jumlah bimbingan qari/qariah, hafidz/hafidzah.

51


j. Terjalinnya sinergi bimas islam, ormas islam dan KL dalam penanganan

keumatan dan pemberdayaan umat yang ditandai dengan:

1. Jumlah sinergitas Bimas Islam, ormas Islam dan KL yang difasilitasi;

2. Persentase kontribusi terhadap penyelesaian masalah keumatan.

k. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama yang ditandai dengan:

1. Jumlah penyuluh agama Islam non-PNS;

2. Jumlah bimbingan SDM penyuluh agama Islam.

l. Berkembangnya lembaga sosial seni dan budaya islam yang ditandai

dengan:

1. Jumlah pembinaan lembaga sosial, seni dan budaya islam;

2. Jumlah pembinaan mental remaja muslim melalui seni budaya

Islam.

m. Meningkatnya kualitas SDM penghulu yang ditandai dengan:

1. Jumlah penghulu yang terbina;

2. Jumlah penghulu bertambah;

3. Jumlah bimbingan teknis administrasi NR;

4. Terlaksananya PNBP biaya nikah rujuk.

n. Meningkatnya kualitas standar pelayanan KUA yang ditandai dengan:

1. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan;

2. Jumlah KUA yang menerima biaya operasional;

3. Jumlah rehabilitasi ringan KUA;

4. Jumlah pengadaan lahan dan sertifikasi tanah KUA;

5. Jumlah pembangunan KUA;

6. Jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA online;

7. Jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA online;

8. Jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil.

o. Meningkatnya kualitas keluarga sakinah yang ditandai dengan:

1. Jumlah bimbingan kursus pranikah;

2. Jumlah pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat

kabupaten/kota. provinsi dan nasional;

3. Jumlah bantuan kelompok prasakinah;

4. Jumlah bantuan operasional BP4.

p. Penyatuan kalender hijriyah yang ditandai dengan:

52


1. Jumlah kajian akademis hisab rukyat;

2. Jumlah pertemuan tokoh/pakar.

3. Jumlah kegiatan bimbingan kalender hijriyah

4. Peningkatan kualitas tim rukyat hilal.

q. Terpenuhinya kebutuhan al-quran kepada masyarakat yang ditandai

dengan: jumlah distribusi al-quran kepada masyarakat.

r. Terciptanya suasana kehidupan internal umat islam yang harmonis

yang ditandai dengan jumlah fasilitas pembinaan, pemberdayaan dan

kerukunan inter umat beragama islam.

s. Penyatuan kalender hijriyah yang ditandai dengan:

1. Jumlah kajian akademis hisab rukyat;

2. Jumlah pertemuan tokoh/pakar.

3. Jumlah kegiatan bimbingan kalender hijriyah

4. Peningkatan kualitas tim rukyat hilal

t. Meningkatnya kualitas penjamin produk halal yang ditandai dengan;

1. Jumlah kegiatan gerakan masyarakat sadar halal;

2. Jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat

produksi, RPH, RPU, pasar tradisional dan pasar modern.

3. Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimbingan tentang UU JPH

u. Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya bimas islam yang tepat waktu, yang ditandai dengan;

1. Persentase tersedianya layanan manajemen bimas islam;

2. Persentase tersedianya data dan sistem informasi bimas islam

sebagai basis perencanaan, penganggaran dan monev.

4.1.2.6 Program Bimbingan Masyarakat Kristen Pada program bimbingan masyarakat Kristen sasaran (outcomes)

antara lain pengelolaan dan pembinaan urusan agama kristen, pengelolaan

dan pembinaan pendidikan agama kristen, dan dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnya Bimas Kristen. Untuk mencapai sasaran (outcomes)

tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain:

a. Meningkatnya bimbingan masyarakat Kristen yang terkait dengan:

53


1. Jumlah penyuluh agama kristen Non-PNS penerima honorarium;

2. Jumlah penyuluh agama kristen yang ditingkatkan kualitas SDM

nya;

3. Jumlah kendaraan operasional roda 2 untuk penyuluh PNS;

4. Jumlah tenaga teknis keagamaan kristen yang terbina (pendeta,

guru sekolah minggu, koster, evangelis, diakones, guru injil/jemaat);

5. Jumlah lembaga sosial keagamaan, lembaga gereja, yayasan dan

asosiasi keagamaan kristen yang menerima bantuan.

b. Meningkatnya kualitas guru dan pengawas pendidikan agama Kristen

pada sekolah umum yang terkait dengan:

1. Jumlah guru PAK Non-PNS yang menerima tunjangan profesi;

2. Jumlah guru PAK Non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;

3. Jumlah guru PAK yang bersertifikat;

4. Jumlah guru PAK yang mengikuti program PLGP/PPG dan

pembinaan.

c. Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pada semua

jenjang sekolah pendidikan keagamaan yang ditandai dengan:

1. Jumlah guru bidang studi yang menerima tunjangan profesi;

2. Jumlah guru bidang studi yang menerima tunjangan fungsional.

d. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

Kristen yang ditandai dengan:

1. Jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya;

2. Jumlah KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan;

3. Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SDTK, SMPTK dan

SMTK serta SMAK yang dipersiapkan;

4. Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang dipersiapkan akreditasinya.

e. Meningkatnya kualitas tatakelola dukungan manajemen dan tugas

teknis lainnya bimas kristen yang ditandai dengan jumlah dokumen

perencanaan, keuangan, umum dan ortala kepegawaian yang disusun

tepat waktu.

54


4.1.2.7 Program Bimbingan Masyarakat Katolik Pada program Bimbingan Masyarakat Katolik sasaran (outcomes)

antara lain pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik, pengelolaan

dan pembinaan pendidikan agama katolik, penyelenggaraan adminsitrasi

perkantoran pendidikan Bimas Katolik, dan dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnya Bimas Katolik. Untuk mencapai sasaran (outcomes)


a. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengalaman ajaran agama Katolik


1. Jumlah penyuluh agama Katolik PNS dan Non-PNS yang mengikuti

pendidikan dan latihan (pengembangan kemampuan subtansi dan

teknis);

2. Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama

Katolik PNS;

3. Jumlah penyuluh agama Katolik Non-PNS yang menerima

honorarium;

4. Jumlah juklak/juknis pelaksanaan penyuluhan agama Katolik;

5. Jumlah kendaraan operasional roda dua bagi penyuluh agama

Katolik PNS.

6. Jumlah tokoh agama dan masyarakat Katolik yang mengikuti dialog

kerukunan umat beragama;

7. Jumlah keluarga katolik yang mengikuti pembinaan keluarga

bahagia;

8. Jumlah kelompok kategorial yang terbina;

9. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Katolik;

10. Jumlah juklak/juknis pemberin bantuan kepada institusi/lembaga

keagamaan Katolik;

11. Jumlah pedoman pembinaan keluarga Katolik;

12. Jumlah naskah bimbingan kepada kelompok keagamaan Katolik;

13. Jumlah lembaga keagamaan Katolik yang terbina.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik yang

ditandai dengan:

1. Jumlah rumah ibadat yang menerima bantuan;

55


2. Jumlah keuskupan agung dan sufragan yang menerima bantuan;

3. Jumlah paroki/stasi/lingkungan yang menerima bantuan;

4. Jumlah lembaga keagamaan Katolik yang menerima bantuan

(sarana keagamaan);

5. Jumlah lembaga sosial keagamaan Katolik yang menerima bantuan

(seminari/kongregasi/tarekat/ordo/unio/lembaga sekuler);

6. Jumlah kelompok kategorial Katolik yang menerima bantuan

(BIARLU, ME/LM);

7. Jumlah ormas katolik yang menerima bantuan pembinaan

kerohanian Katolik;

8. Jumlah buku peribadatan Katolik;

9. Jumlah perlengkapan dan peralatan misa.

c. Tenaga pendidik dan kependidikan agama Katolik yang berkualitas

1. Jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah

yang memenuhi standar kualifikasi (DMS) (S.1);

2. Jumlah guru pendidikan agama Katolik yang memenuhi standar

kompetensi tersertifikasi;

3. Jumlah pengawas pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan

menengah yang memenuhi standar kompetensi;

4. Jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah yang mengikuti

pembinaan dan latihan teknis kependidikan yang berlaku;

5. Jumlah pengawas PAK tingkat dasar dan menengah yang mengikuti

pembinaan dan latihan teknis kependidikan yang berlaku;

6. Jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah

yang menerima TPG (Non-PNS yang sudah diinpasing);

7. Jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah Non-PNS yang menerima

TPG;

8. Jumlah guru pendidikan agama katolik Non-PNS tingkat dasar dan

menengah yang belum tersertifikasi menerima tunjangan fungsional;

9. Jumlah juklak/juknis pembinaan kepada guru pendidikan agama

Katolik, dosen agama Katolik, pembina agama Katolik dan tenaga

kependidikan;

10. Jumlah buku guru dan silabus tingkat dasar;

56


11. Jumlah buku guru dan silabus tingkat menengah;

12. Jumlah GPAK tidak tetap tingkat dasar dan menengah yang

menerima bantuan;

d. Lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang berkualitas (memenuhi

standar) yang ditandai dengan:

1. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Katolik tingkat dasar dan

menengah yang mendapat bantan sarana prasarana;

2. Jumlah KKG dan MGMP yang menerima bantuan;

3. Jumlah kegiatan pembinaan kerohanian Katolik yang diikuti oleh

peserta didik.

e. Terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik yang

ditandai dengan:

1. Jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi;

2. Jumlah guru PNS yang menerima gaji dan tunjangan.

f. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas

teknis lainnya bimas katolik yang ditandai dengan:

1. Jumlah dokumen adminsitrasi perencanaan, keuangan, umum,

ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu;

2. Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji, tunjangan dan operasional.

4.2.1.8 Program Bimbingan Masyarakat Hindu Pada program bimbingan masyarakat hindu sasaran (outcomes)

antara lain pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu, pengelolaan

dan pembinaan pendidikan agama Hindu, penyelenggaraan adminsitrasi

perkantoran pendidikan Bimas Hindu, dan dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnya bimas Hindu. Untuk mencapai sasaran (outcomes)


a. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan urusan agama

hindu yang ditandai dengan:

1. Jumlah fasilitasi operasional penyuluh Non-PNS;

2. Jumlah dialog pinandita/tokoh agama /cendekiawan /tokoh

masyarakat/pemuda/wanita;

57


3. Jumlah desa binaan kerukunan intern;

4. Jumlah pembinaan keluarga sukinah;

5. Jumlah BOP PHDI;

6. Jumlah BOP LPDG;

7. Jumlah BOP BPH;

8. Jumlah BOP lembaga keagamaan pemuda;

9. Jumlah BOP lembaga pinandita;

10. Jumlah fasilitasi rumah ibadat;

11. Jumlah fasilitasi sarana keagamaan

12. Jumlah fasilitasi rumah duka Hindu;

13. Jumlah event budaya keagamaan Hindu;

14. Jumlah fasilitasi event budaya keagamaan Hindu;

b. Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat

dasar dan menengah yang ditandai dengan jumlah fasilitasi sarana dan

prasarana.

c. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Hindu

tingkat dasar dan menengah yang ditandai dengan:

1. Jumlah satuan pendidikan agama Hindu yang melaksanakan

kurikulum yang berlaku;

2. Jumlah sekolah minggu yang dibina;

3. Fasilitasi event pendidikan agama dan keagamaan Hindu.

d. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan tingkat dasar

dan menengah yang ditandai dengan:

1. Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 dan S2;

2. Jumlah guru bersertifikasi pendidik;

3. Jumlah guru penerima tunjangan;

4. Jumlah KKG/MGMP yang difasilitasi;

5. Jumlah tenaga kependidikan yang dibina;

6. Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya;

7. Jumlah guru yang diberikan pembinaan.

e. Terlaksananya adminsitrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu yang

ditandai dengan:

1. Jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi;

58


2. Jumlah guru PNS penerima gaji dan tunjangan.

f. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas

teknis lainnya bimas hindu yang ditandai dengan;

1. Jumlah dokumen rencana kerja tahunan;

2. Jumlah dokumen pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi

anggaran;

3. Jumlah dokumen administrasi;

4. Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji, tunjangan dan operasional;

5. Jumlah dokumen laporan keuangan;

6. Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan peralatan

perkantoran.

4.2.1.9 Program Bimbingan Masyarakat Budha

Pada program bimbingan masyarakat buddha sasaran (outcomes)

antara lain pengelolaan dan pembinaan urusan agama buddha, pengelolaan

dan pembinaan pendidikan agama buddha, penyelenggaraan adminsitrasi

perkantoran pendidikan bimas Buddha, dan dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnya bimas Buddha . Untuk mencapai sasaran (outcomes)


a. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha yang

ditandai dengan:

1. Jumlah penyuluh Non-PNS yang menerima tunjangan;

2. Jumlah peyuluh Non-PNS dan tenaga teknis keagamaan yang

mengikuti pembinaan;

3. Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama

buddha PNS

4. Jumlah tokoh agama yang mengikuti dialog kerukunan intern;

5. Jumlah naskah hasil pertemuan kerukunan inten umat beragama

buddha;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha yang

ditandai dengan :

1. Jumlah majelis agama Buddha yang dibantu;

59


2. Jumlah lembaga sosial keagamaan (organisasi kepemudaan/

organisasi wanita buddhis/organisasisangha/lembaga keagamaan

yang dibantu;

3. Jumlah kegiatan pembinaan penguatan dan pemberdayaan

pengurus lembaga keagamaan buddha;

4. Jumlah rumah ibadat yang dibantu.

5. Jumlah event penyelenggaraan svayamvara tripitaka gatha (STG);

6. Jumlah event penyelenggaraan dhamma camp pemuda buddhis.

c. Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagamaan Buddha tingkat

dasar dan menengah yang ditandai dengan jumlah peserta didik yang

difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan.

d. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Buddha

tingkat dasar dan menengah yang ditandai dengan:

1. Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang

difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan;

2. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembagan event pendidikan

agama dan keagamaan Buddha.

e. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan agama dan

keagamaan buddha tingkat dasar dan menengah yang ditandai dengan:

1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam

pembinaan dan pengembangan;

2. Jumlah guru pendidikan agama buddha non-PNS yang menerima

tunjangan profesi;

3. Jumlah guru yang tersertifikasi;

4. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Buddha yang

menerima intensif tunjangan.

f. Terlaksananya tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis

lainnya bimas buddha yang ditandai dengan:

g. Jumlah dokumen administrasi;

h. Jumlah layanan perkantoran.

i. Terlaksananya tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis

lainnya Bimas Buddha yang ditandai dengan:

j. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran;

60


k. Jumlah dokumen data perencanaan dan layanan sistem informasi;

l. Jumlah dokumen tata kelola kepegawaian;

m. Jumlah dokumen laporan keuangan;

n. Jumlah dokumen perbendaharaan pelaksanaan anggaran;

o. Jumlah dokumen layanan perkantoran.

4.3 Kerangka Pendanaan Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan

output yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 membutuhkan

ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola

seefisien mungkin akibat tidak seimbangnya kebutuhan pembiayaan

dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan

yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun

daerah, serta dari partisipasi masyarakat. Skema pendanaan dikelola

sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan

kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai. Sumber

pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus

didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah

dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok organisasi. Untuk

menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka

diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan

melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui Public- Private

Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

2. Mengoptimalkan peningkatan pembiayaan melalui pemanfataan Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN).

3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam

pembiayaan pembangunan pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan;

4. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS;

5. Memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan

satuan pendidikan; dan

6. Meningkatkan cost-effectiveness pendanaan secara sistematis.

61


BAB V

PENUTUP

Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri 2015-2019

merupakan Restra Kementerian Agama RI 2015-2019. Renstra Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Kepri memuat visi, misi, tujuan, sasaran

serta arah kebijakan dan strategi Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Kepri dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya

pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan.

Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Kepri akan diwujudkan melalui

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya,

terukur sasaran dan targetnya, serta didukung tata kelola yang baik

serta selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas nasional.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang

telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana,

untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh

aparatur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri. Diperlukan

kesamaan pandang dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri merupakan satu kesatuan,

dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri merupakan bagian tidak

terpisahkan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dokumen Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri

2015-2019 ini selanjutnya harus dijadikan acuan bagi seluruh unit

kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri dalam

menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Setiap unsur pimpinan

pada pada tingkatan struktur organisasi Kanwil Kementerian Agama

Provinsi Kepri harus selalu siap mengemban amanah dan dapat

mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian program dan kegiatan

yang telah ditetapkan dalam renstra sesuai kedudukan dan tugasnya.

Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus

menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan

62


rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya

pelayanan yang diberikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri

kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan

harapan umat.

Tanjungpinang, 29 Nopember 2018 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri,


TOTAL ALOKASI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 301.961.037.000 254.634.616.000 262.687.861.000 286.781.207.000 279.607.034.000 1.385.671.755.000 BIDANG AGAMA

Indeks Keshalihan Sosiala Jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah 65 66 66

b Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan 65 67 67

Indeks Kerukunan Umat Beragamaa Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama 0 0 0 0 0 0b Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi 75,35% 75,47% 75,58% 75,69% 75,80% 81,00%

a Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar 15 19 20 16 20 90 b Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi 568 591 595 616 652 988 c Jumlah KUA yang memenuhi standar 47 50 55 60 65 277 d Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi 2 2 2 2 2 10 e Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi 82% 83% 84% 85% 86% 86%

BIDANG PENDIDIKAN

a APK RA 6,10 6,13 6,15 6,18 6,20 6,20 b APK MI/Ula 4,55 4,58 4,60 4,62 4,60 4,62 c APK MTs/Wustha 8,10 8,13 8,15 8,18 8,20 8,20 d APK MA/Ulya 3,90 3,92 3,95 3,97 4,00 4,00 e APM MI/Ula 4,05 4,08 4,10 4,12 4,15 4,15 f APM MTs/Wustha 6,05 6,10 6,15 6,20 6,25 6,25 g APM MA/Ulya 3,90 3,92 3,95 3,97 0,17 0,17

2a Rerata nilai ujian sekolah MTs 50,75 50,77 50,78 50,80 50,82 253,92 b Rerata nilai ujian sekolah MA 55,85 55,95 56,01 56,06 56,15 280,02 c Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MTsN 79,04 79,38 UNBK UNBK UNBKd Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPA 72,91 74,29 UNBK UNBK UNBKe Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPS 63,10 73,36 UNBK UNBK UNBKf Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) MAN IPS - 78,01 UNBK UNBK UNBK

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA 45.698.574.000 37.139.688.000 27.945.402.000 29.404.166.000 28.704.530.000 168.892.360.000

1 Predikat Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP2 Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja B B BB A A A

1.1 Pembinaan Administrasi Perencanaan 2.046.208.000 1.661.136.000 1.192.710.000 1.014.184.000 992.647.000 6.906.885.000 Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan

1 Jumlah Data Perencanaan Program 9 9 9 9 9 9 Sub Bagian PK2 Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 72 72 72 72 72 723 Jumlah Laporan Evaluasi Program 9 9 9 9 9 9 - -

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 2.324.993.000 1.099.401.000 795.026.000 728.864.000 664.382.000 5.612.666.000 Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian

1 Jumlah peserta Assessmen, dan Pengembangan pegawai 180 50 73 80 88 882 Persentase Pembinaan dan layanan kesejahteraan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100%3

Persentase Dokumen Data PNS yg tervalidasi dan terverifikasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 21.646.296.000 21.120.831.000 13.807.757.000 12.994.520.000 12.286.265.000 81.855.669.000,000 Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan BMN

1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN 20 92 92 92 92 92 92 Sub Bagian Umum

2 Jumlah laporan keuangan dan BMN 24 88 88 88 88 88 88Sub Bagian Umum

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana 973.349.000 697.921.000 566.624.000 609.030.000 635.586.000 3.482.510.000 Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tatalaksana

1 Jumlah Rancangan Regulasi Bidang Organisasi dan Tata Laksana 3 3 3 3 3 15

2 Jumlah Laporan Kinerja 2 2 2 2 2 103

Jumlah Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 50 45 40 35 30 30

4 Jumlah Tim Pokja RB Kementerian Agama yang melaksanakan Program RB Kementerian Agama2 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 917.712.000 689.360.000 522.259.000 489.513.000 360.393.000 2.979.237.000

Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri1 Jumlah Aparatur sipil negara yang dibina dalam bidang hukum 40 60 80 100 120 400 Sub Bagian Hukum dan

KUB 2 Jumlah ASN yang mendapatkan sosialisasi produk-produk bidang hukum 45 55 65 75 85 325 1.6 Pembinaan Administrasi Umum 15.149.944.000 11.108.468.000 10.634.823.000 13.077.295.000 13.272.497.000 63.243.027.000

Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum 12.749.944.000 1 Jumlah Dokumen Pelayanan dan Rancangan Kebijakan di Bidang Administrasi dan Umum 34 37 41 45 50 208 Sub Bagian Umum 2 Persentase terlaksananya pembinaan administrasi 1 1 1 1 1 1

2.400.000.000 1 Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1 1 1 1 1 1 Sub Bagian Umum

1.7 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 2.640.072.000 762.571.000 426.203.000 490.760.000 492.760.000 4.812.366.000 Meningkatnya Kualitas Kehumasan

1 Jumlah Layanan Masyarakat 2 Jumlah Penyelenggara PPID 8 8 8 8 8 8

1 Jumlah persentase kelengkapan data keagamaan dan pendidikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat

2 Jumlah integrasi sistem aplikasi data - 1 1 1 1 8

1 Jumlah Operasional Layanan Data Center, Jaringan dan Internet 1 1 1 1 1 1 Sub Bagian Informasi dan

Hubungan Masyarakat 2 Jumlah Operasional Portal, website dan email 8 8 8 8 8 8

ALOKASI (Juta Rupiah) UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

1 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan Bidang Bimas Islam Bimas Kristen Bimas Katolik Bimas Hindu

LAMPIRAN IIKEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV KEPRI

NOMOR 399 TAHUN 2018TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV KEPRI TAHUN 2015 - 2019

NO. PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama

3 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

TARGETJUMLAH TARGET

1.2

Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian

1,3

1 Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

Bidang Pendidikan Madrasah Bidang Pendidikan Islam dan

Keagamaan islam

Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan

1Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Seluruh Unit Kerja pada Kanwil

Meningkatnya Sistem Informasi yang Terintegrasi

1,4

Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian

Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Keagamaan

Meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparatur

Page 1 of 7

TOTAL ALOKASI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)


PELAKSANANO. PROGRAM/KEGIATAN


TARGETJUMLAH TARGET

3 Jumlah Operasional LPSE 8 8 8 8 8 8 2 PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 2.730.000.000 1.376.000.000 1.154.000.000 1.295.800.000 1.075.050.000 7.630.850.000

2.1 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 2.730.000.000 1.376.000.000 1.154.000.000 1.295.800.000 1.075.050.000 7.630.850.000 Meningkatnya Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama

1 Persentase (%) provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan 1 1 1 1 1 1

1 Jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota (kegiatan) 1 1 2 2 1 7 110.000.000 110.000.000 225.000.000 225.000.000 110.000.000 780.000.000 Sub Bagian Hukum dan

KUB 2 Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Provinsi (paket) 1 1 1 1 1 1 50.000.000 50.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 270.000.000

3 Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota (paket) 7 7 7 7 7 7 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.200.000.000

1 Jumlah Dialog Lintas Agama (paket) 4 4 4 4 5 21 841.804.000 419.520.000 841.804.000 841.804.000 841.804.000 3.786.736.000 Sub Bagian Hukum dan KUB

1 Jumlah fasilitas sarana dan prasarana keagamaan Konghucu2 Jumlah Penyuluh agama Konghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 10 10 10 10 10 10 Sub Bagian Hukum dan

KUB3 PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM 185.634.279.000 152.049.037.000 171.956.415.000 180.485.245.000 177.822.571.000 867.947.547.000

1 APK RA 6,10 6,13 6,15 6,18 6,20 6,20 2 (Jumlah Siswa RA) 8.300 8.362 8.900 8.900 8.900 8.900 3 APK MI/Ula 4,55 4,58 4,60 4,62 4,60 4,62 4 (Jumlah Siswa MI/Ula) 10.319 13.170 13.270 13.270 13.270 13.270 5 APM MI/Ula 4,05 4,08 4,10 4,12 4,15 4,15 6 APK MTs/Wustha 8,10 8,13 8,15 8,18 8,20 8,20 7 (Jumlah Siswa MTs/Wustha) 5.591 8.816 8.816 8.816 8.816 8.816 8 APM MTs/Wustha 6,05 6,10 6,15 6,20 6,25 6,25 9 APK MA/Ulya 3,90 3,92 3,95 3,97 4,00 4,00 10 (Jumlah Siswa MA/Ulya) 1.352 3.796 3.991 3.991 3.991 3.991 11 APM MA/Ulya 3,20 3,23 3,24 3,25 3,26 3,26

1 Persentase Angka Putus Sekolah MI/Ula 0,30% 0,28% 0,25% 0,22% 0,20% 0,20%

(Jumlah angka putus sekolah MI/Ula) 31 37 33 29 27 27

2 Angka Putus Sekolah MTs/Wustha 0,48% 0,45% 0,43% 0,40% 0,38% 0,38%

(Jumlah angka putus sekolah MTs/Wustha) 27 40 38 35 34 34 3 Angka Putus Sekolah MA/Ulya 0,58% 0,55% 0,52% 0,50% 0,48% 0,48%

(Jumlah angka putus sekolah MA/Ulya) 8 21 21 20 19 19

1 Jumlah RA yang Terakreditasi Minimal B 32 33 35 37 40 40 2 (Persentase RA yang Terakreditasi Minimal B) 18,2% 18,5% 18,8% 19,0% 19,3% 19,3%3 Jumlah MI yang Terakreditasi minimal B 27 30 34 38 50 504 (Persentase MI yang Terakreditasi minimal B) 45,0% 55,0% 60,0% 65,0% 80,6% 80,6%5 Jumlah MTs yang Terakreditasi minimal B 24 30 35 37 39 39 6 (Persentase MTs yang Terakreditasi minimal B) 42,9% 49,2% 62,0% 66,0% 70,0% 70,0%7 Jumlah MA yang Terakreditasi minimal B 18 19 20 21 22 22 8 (Persentase MA yang Terakreditasi minimal B) 58,0% 63,6% 65,0% 68,0% 70,0% 70,0%

1 Jumlah MI memenuhi SNP 7 8 9 10 11 11 2 Jumlah MTs memenuhi SNP 7 8 9 10 11 11 3 Jumlah MA memenuhi SNP 4 5 6 7 8 8

1 Jumlah MI yang memenuhi SPM 32 33 34 35 36 362 Jumlah MTs yang memenuhi SPM 31 32 33 34 35 353 Jumlah MA yang memenuhi SPM 16 17 18 19 20 20

1 Jumlah Siswa MI/Ula Penerima KIP 287 1.018 1.438 1.438 1.438 5.619 2 Jumlah Siswa MTs/Wustha Penerima KIP 730 1.507 1.740 1.740 1.740 7.457 3 Jumlah Siswa MA/Ulya Penerima KIP 259 697 830 830 830 3.446

1 Persentase guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3,1 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam 3.940.807.000 3.013.211.000 32.970.289.000 32.970.289.000 32.723.143.000 105.617.739.000

1 Jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi 970 970 1.000 1.070 1.250 1.250 2 Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1 - - - - - - 3 Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya 240 240 280 320 400 1.480 4 Jumlah guru PAI berprestasi yang mengikuti program visiting teacher (guru tamu) - - - - - 5 Jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompetensinya 23 23 28 28 28 130 6 Jumlah calon pengawas PAI yang berkualifikasi S2 5 5 7 9 12 38 7 Jumlah Guru dan Pengawas PAI yang Mengikuti Bimtek Kurikulum yang berlaku 320 320 360 400 320 1.720 8 Jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI - - - - - -

9 Jumlah pengawas PAI yang terbina 23 23 23 23 23 115

1 Jumlah sekolah penerima bantuan sarana/media pembelajaran PAI 10 10 10 10 10 10

Meningkatnya Kualitas FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media

7

2.2 Bimbingan Masyarakat KhonghucuMeningkatnya Kualitas Bimbingan Masyarakat Khonghucu

Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya yang ditunjukkan dengan nilai akreditasi minimal B

Bidang Pendidikan Madrasah

Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya


Bidang Pendidikan Madrasah Bidang Pendidikan Agama

dan Keagamaan Islam

Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya


dan Keagamaan Islam

Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar


dan Keagamaan Islam

Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Guru PAI pada Sekolah Bidang Pendidikan Agama

dan Keagamaan Islam

Meningkatnya jumlah madrasah yang layanan pendidikannya sesuai SNP


Meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah yang menerapkan SPM


Meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada SekolahBidang Pendidikan Agama

dan Keagamaan Islam

Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Page 2 of 7

TOTAL ALOKASI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)




TARGETJUMLAH TARGET

3,2 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam 6.329.410.000 2.816.869.000 5.649.155.000 7.706.000.000 4.892.600.000 27.394.034.000

1 Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)

353 353 353 353 353 353

2 Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)

525 525 525 525 525 525

3 Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)

26 26 40 40 40 40

4 Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Bantuan KIP 40 40 40 40 40 40

5 Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Bantuan KIP 138 138 138 138 138 138

6 Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Bantuan KIP 150 150 150 150 150 150

7 Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) 57 57 57 57 57 57

1 Jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab 3 3 3 3 3 15 2 Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan prasarananya 5 5 7 7 7 31 3 Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren ditingkatkan mutunya 35 35 35 35 35

4 Jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan yang ditingkatkan mutunya 5 5 7 7 7 5

Jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliyah, pendidikan al Quran yang terbina 50 50 50 50 50

1 Jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang ditingkatkan mutunya 20 20 20 20 20 100 Bidang Pendidikan Agama

dan Keagamaan Islam 3,3 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 82.084.646.000 50.443.087.000 78.138.447.000 80.390.250.000 83.243.843.000 374.300.273.000

1 Jumlah Siswa MI Penerima BOS 9.966 12.817 12.917 12.917 12.917 61.534 2 Jumlah Siswa MI Penerima KIP 247 978 1.398 1.398 1.398 5.419 3 Jumlah Siswa MTs Penerima BOS 5.066 8.749 8.291 8.291 8.291 38.688 4 Jumlah Siswa MTs Penerima KIP 205 982 1.215 1.215 1.215 4.832 5 Jumlah Siswa MA/MAK Penerima BOS 1.326 3.770 3.951 3.951 3.951 16.949 6 Jumlah Siswa MA/MAK Penerima KIP 109 547 680 680 680 2.696 7 Jumlah Siswa MI/MTs/MA/MAK yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun

dengan KIP 561 2.507 3.293 3.293 3.293 12.947

8 Jumlah Ruang Kelas MI yang dibangun 8 10 10 10 10 48 9 Jumlah Ruang Kelas MTs yang dibangun 11 51 28 28 22 140 10 Jumlah Ruang Kelas MA/MAK yang dibangun 10 - 2 2 2 16

1 Jumlah Ruang Kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi 11 15 10 8 5 49 2 Jumlah Ruang Kelas MI rusak berat yang direhabilitasi 12 15 10 5 5 47 4 Jumlah perpustakaan MI yang dibangun 1 5 5 5 5 21 5 Jumlah Ruang Kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi 21 31 20 16 21 109 6 Jumlah Ruang Kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi 12 23 15 10 10 70 7 Jumlah Asrama MTs yang dibangun - 2 2 2 2 8 8 Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi 8 15 13 12 10 58 9 Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi 6 8 11 6 7 38 10 Jumlah perpustakaan MA/MAK yang dibangun - 1 1 1 1 4 11 Jumlah MA/MAK berasrama yang dibangun/dikembangkan - 1 1 1 1 4 12 Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium IPA - 16 15 11 9 51 13 Jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA - 11 15 12 8 46 14 Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium bahasa - 16 13 10 10 49 15 Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium komputer 3 14 18 10 10 55 16 Jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK 2 13 16 10 10 51 17 Jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK - 13 17 10 11 51 18 Jumlah asrama MA/MAK yang dibangun - 1 2 3 4 10 19 Jumlah MA yang dipersiapkan menjadi Madrasah Unggulan - 1 - - - 1

1 Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab 5.719 5.723 5.793 6.046 6.348 6.348 2 Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN 5.723 5.723 5.793 6.046 6.348 6.348

1 Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Fungsional 1.158 1.158 1.300 1.700 1.900 1.995 2 Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi 288 288 500 800 1.000 1.050 3 Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Khusus 89 89 100 150 250 263 4 Jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi 43 43 60 110 200 210

1 Jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku 37 37 45 55 63 63 2 Jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku 24 24 47 58 61 61 3 Jumlah Madrasah yang melaksanakan Pendampingan kurikulum yang berlaku 25 - 25 31 38 38 -

3,4 Dukungan manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam 93.279.416.000 95.775.870.000 55.198.524.000 59.418.706.000 56.962.985.000 360.635.501.000

100 100 100 100 100 100

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 7.979.257.000 9.618.393.000 9.332.534.000 9.644.208.000 11.998.354.000 48.572.746.000

Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji Dalam Negeri 546.619.000 293.778.000 174.936.000 365.126.000 385.206.000 1.765.665.000 1 Jumlah Rehabilitasi dan Pengembangan Asrama haji - - - - -

2 Jumlah lokasi Pelayanan pendaftaran haji 7 7 7 7 7 7

Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren


Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren

Meningkatnya akses pendidikan madrasah


Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren


Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah


Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah


Meningkatnya mutu siswa madrasah Bidang Pendidikan

Madrasah

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah


Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pakis dan

Madrasah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

4,1 Pelayanan Haji Dalam Negeri

Page 3 of 7

TOTAL ALOKASI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)




TARGETJUMLAH TARGET

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah 2.766.252.000 5.005.334.000 5.406.627.000 5.389.904.000 6.544.121.000 25.112.238.000 1

Jumlah petugas PPIH Arab Saudi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima - - - - - -

2Jumlah petugas PPIH Embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima 414 506 510 520 530

3 Jumlah rekrutmen Tenaga musiman PPIH arab saudi - - - - - - 4 Jumlah Pembimbing dan Penyuluh Haji yang bersertifikasi - - - - - - 5

Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji 788 779 1.267 1.250 1.206 5.290

Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji - 185.601.000 - - 102.880.000 288.481.000 1

Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan pengembangan Dana Haji 1 1 1 1 1 1

2 Jumlah Dokumen Laporan keuangan operasional haji 1 1 1 1 1 1

3 Jumlah Dokumen laporan aset haji 1 1 1 1 1 1

4.666.386.000 4.133.680.000 3.750.971.000 3.889.178.000 4.966.147.000 21.406.362.000

1 Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu 3 3 3 3 3 3

2 Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana PHU 1 1 1 1 1 1PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 37.557.394.000 34.058.988.000 32.074.573.000 44.948.324.000 39.240.598.000 187.879.877.000

1 Persentase lembaga zakat dan wakaf yang memenuhi standar minimal lembaga keagamaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%2 Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100%3 Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 467 467 467 467 467 467

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 1.098.348.000 501.700.000 170.000.000 170.000.000 501.700.000 2.441.748.000

1 Jumlah operator SIWAK pada KUA yang di fasilitasi dalam pelatihan 50 50 50 50 50 50 2 Jumlah operator SIWAK pada Kankemenag yang di fasilitasi dalam pelatihan 7 7 7 7 7 7 3 Jumlah operator SIWAK pada Kanwil yang di fasilitasi dalam pelatihan - 1 - - - 1

1 Jumlah Midis Billboard tanah wakaf - 30 50 100 100 280 - Bidang Penais, Zakat dan wakaf

1Jumlah Bantuan tanah wakaf yang produktif - 2 2 2 2 1

2 Prosentase Tanah Wakaf Bersertifikat 90% 50% 70% 80% 100% 100%3 Jumlah Sertifikasi Tanah Wakaf 100 100 100 100 100 500 4 Jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf - 2 2 2 2 8 5 Jumlah Terbentuknya BWI Provinsi - - - - - 1 6 Jumlah Terbentuknya BWI Kabupaten/ Kota - 2 2 2 2 8 7 Jumlah Pemilihan nazhir teladan nasional - 1 1 1 1 1

1 Prioritas K/LPengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 1.104.502.000 482.136.000 339.350.000 309.000.000 1.237.300.000 3.472.288.000

1 Jumlah Verifikasi Perizinan Lembaga Zakat 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah Terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan terhadap kontestan Zakat Award 2 2 2 2 2 2 3 Jumlah Penilaian Kontenstan Zakat Award 8 8 8 8 8 8 4 Jumlah Pedoman Penilaian Lembaga Zakat Berprestasi 2 2 2 2 2 2

1 Jumlah Event Gerakan Sadar Zakat melalui media elektronik - 2 3 3 3 3

1 Jumlah Dokumen Regulasi tentang Zakat 1 1 1 1 1 5 Bidang Penais, Zakat dan wakaf

1 Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan 2 4 6 8 10 30 2 Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap kecamatan 2 4 6 8 10 30 3 Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap Kantor Kementerian/Lembaga, SKPD Tk Provinsi dan SKPD Tk

Kab/Kota 2 4 6 8 10 30

4 Jumlah Workshop Literasi Zakat

1 Prioritas K/L - 5,3 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 4.443.954.000 2.602.636.000 3.891.000.000 3.438.100.000 4.523.000.000 18.898.690.000

1 Jumlah Workshop Jurnalis Keagamaan - - 1 1 1 3 - 2 Jumlah Publikasi dakwah melalui media 1 1 2 2 2 8 - 3 Jumlah Lokakarya Penyelenggaraan HBI - - 1 1 1 3

1 Jumlah Bimbingan Peningkatan kualitas dewan hakim 1 1 1 1 1 52 Jumlah Pembinaan qari/qariah, hafidz/hafidzah 54 Paket 1 1 1 1 1 53 Jumlah Penyelenggaraan MTQ Tk. Provinsi 14 Jumlah Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten / Kota 7

4,2 Pembinaan Haji dan Umrah


4,3 Pengelolaan dana haji


4,4 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah


Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

5,2Terbinanya lembaga zakat

Bidang Penais, Zakat dan wakaf

5Meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam

Bidang Penais, Zakat dan Wakaf

5,1

Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK

Bidang Penais, Zakat dan Wakaf


Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pengawasan & audit syariah

Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat


Meningkatnya pengamanan tanah wakaf

Terbinanya Nazhir dan Lembaga Wakaf


Prioritas K/L

Terjalinnya sinergi Bimas Islam, Ormas Islam dan KL dalam Penanganan Keumatan dan Pemberdayaan Umat

Prioritas K/L

Terselenggaranya Publikasi Dakwah


Terselenggaranya MTQ/STQ Nasional dan Internasional


Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ terhadap regulasi zakat dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan zakat

Page 4 of 7

TOTAL ALOKASI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)




TARGETJUMLAH TARGET

1 Jumlah Sinergitas Bimas Islam, ormas islam dan KL yang difasilitasi 10 10 10 10 10 502 Persentase kontribusi terhadap penyelesaian masalah keummatan 1 1 1 1 1 5

1 Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS 437 437 437 437 437 437 3 Jumlah Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam 1 1 1 1 1 55 Jumlah Koordinasi Bidang Penerangan Agama Islam 1

1 Jumlah Pembinaan lembaga sosial, seni dan budaya Islam 1 1 1 1 1 52 Jumlah Pembinaan mental remaja muslim melalui seni budaya Islam 1 1 1 1 1 53 Jumlah Bantuan Majelis Taklim 204 Jumlah Bantuan Lembaga/Ormas Islam 35 Jumlah Rakor Pimpinan Ormas Islam 16 Jumlah Festival Seni Budaya Islam 1

1 Prioritas K/L - 5,4 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 11.747.817.000 9.894.343.000 6.451.975.000 18.616.889.000 11.260.350.000 57.971.374.000

1 Jumlah Penghulu yang terbina (PNBP) 2 2 2 2 2 10 2 Jumlah Penghulu Bertambah 1 3 5 5 5 19 3 Jumlah bimbingan teknis administrasi NR 29 25 30 40 50 174 4 Terlaksananya PNBP Biaya Nikah Rujuk 100% 100% 100% 100% 100% 100%5 Persentase Pengendalian gratifikasi KUA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan (PNBP) 47 50 55 60 65 65 2 Jumlah Monitoring dan Konsultasi Mutu Layanan KUA (PNBP)3 Jumlah Peningkatan Mutu Layanan KUA (PNBP)4 Jumlah Operasional KUA untuk Pelayanan Nikah 47 50 55 60 65 65 5 Iumlah Transport Layanan Nikah (PNBP)6 Jumlah Honor Layanan Nikah (PNBP)7 Jumlah KUA Teladan (PNBP)8 Jumlah Rehabilitasi Ringan KUA - - - - - - 9 Jumlah Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Tanah KUA 3 2 5 5 5 5 10 Jumlah Pembangunan KUA - - - 7 2 9 11 Jumlah Pengadaan Meubelair KUA - - - 7 2 9 12 Jumlah Pengadaan Sarana Perkantoran KUA Online 10 10 10 10 10 50 13 Jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil 30 35 40 45 50 200 14 Prioritas K/L

1 Jumlah Bimbingan kursus pranikah (PNBP) 10 20 25 30 50 135 2

Jumlah Pelaksanaan Pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional (PNBP) 9 9 9 9 9 45

3 Jumlah Bimbingan Keluarga Sakinah (PNBP)4 Jumlah Supervisi dan Monev Bimbingan Pranikah Catin (PNBP)5 Jumlah Pencegahan Kawin Anak dan Penguatan Keluarga Muda (PNBP) - - - - - - 6 Jumlah Supervisi PNBP7 Jumlah Bantuan operasional BP4 - 4 5 6 8 23

1 Jumlah Kajian Akademis - 1 1 1 1 4 - 2 Jumlah Pertemuan Tokoh/Pakar - 1 1 1 1 4 -

1 Jumlah Distibusi Al-Qur'an kepada masyarakat 3.660 3.710 3.760 3.810 3.860 18.800 - Bidang Urais dan Binsyar

1 Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Islam (kegiatan) - 1 2 3 4 10 - Bidang Urais dan Binsyar2 Talk Show Syariah Melalui Media Elektronik 1

1 Jumlah Masjid/Mushalla yang memperoleh bantuan 8 10 10 10 12 50 - 2

Jumlah Pembinaan terhadap Masjid agar tidak meminta bantuan yang mengganggu ketertiban umum 2 4 4 4 4 18

3 Jumlah Pengelolaan Manajemen Masjid Berbasis SIMAS 1 1 4 Jumlah Pembinaan Imam Masjid 1 5 Jumlah Bantuan Masjid / Mushalla 1 6 Jumlah validasi data kemasjidan melalui SIMAS 1.200 2.400 3.600 4.800 6.000 18.000 7 Jumlah Kualitas Standar Tipologi Masjid melalui Penilaian dan Penetapan Masjid Percontohan 1 1 2 2 3 9 8 Jumlah Kualitas Sarana Penunjang Sistem Informasi Masjid 1 2 2 2 2 9 9 Jumlah Identifikasi Masjid dan Musholla melalui ID Card Masjid dan Musholla 2.846 2.850 2.900 2.950 3.000 3.000

1 Jumlah Kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal 1 1 1 1 1 5

2 Jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat produksi, RPH, RPU, pasar tradisional, pasar modern 1 1 1 1 1 5

1 Jumlah Layanan Rukyatul Hilal dan Verifikasi Arah Kiblat 2 2 2 2 2 102 Jumlah Verifikasi Arah Kiblat dan Rukyatul Hilal Kab/Kota 6 6 6 6 6 30

1 Jumlah Deteksi Dini dan Identifikasi Paham dan aliran keagamaan 1 1 1 1 1 52 Jumlah Advokasi, Penanganaan Konflik/KorbanGerakan/Aliran/Paham Keagamaan Bermasalah 1 1 1 1 1 5

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam 19.162.773.000 20.578.173.000 21.222.248.000 22.414.335.000 21.718.248.000 105.095.777.000

1 Persentase tersedianya layanan manajemen Bimas Islam 100 100 100 100 100 1002 Persentase tersedianya data dan sistem informasi Bimas Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran,

dan monev 100 100 100 100 100 100

PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 6.743.164.000 6.355.413.000 6.183.826.000 7.030.457.000 6.937.471.000 33.250.331.000


Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama


Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan KUA

Bidang Urais dan Binsyar

Meningkatnya kualitas Keluarga Sakinah


Berkembangnyan Lembaga Sosial Seni dan Budaya Islam


Prioritas K/L

Meningkatnya kualitas SDM Penghulu



Meningkatnya kualitas penjaminan produk halal


Pengelolaan Hisab Rukyat

Penyatuan Kalender Hijriyah


Terpenuhinya kebutuhan Al-Qur'an kepada masyarakat

Terciptanya suasana kehidupan internal umat islam yang harmonis / Layanan Syariah

Meningkatnya Pemberdayaan Masjid dan Mushola

6Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen

Penyelesaian Konflik Keagamaan

5,5Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam yang tepat waktu

Bidang Urais dan Binsyar Bidang Penais, Zakat dan

Wakaf

Page 5 of 7

TOTAL ALOKASI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)




TARGETJUMLAH TARGET

1 Jumlah lembaga sosial keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan 1 2 2 1 1 5

2 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 30 40 39 39 75 75

1 Persentase guru bersertifikat 85% 95% 100% 100% 100% 100% Bimas Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 1.308.000.000 902.000.000 690.000.000 400.000.000 1.040.000 3.301.040.000

A1 Jumlah penyuluh Agama Kristen Non PNS Penerima Honorarium 30 40 39 39 75 75 2 Jumlah Penyuluh agama Kristen yang ditingkatkan kualitas SDM-nya 30 40 - 39 75 184 3 Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 untuk Penyuluh PNS4 Jumlah Tenaga Teknis Keagamaan Kristen yang Terbina (Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Koster,

Evangelis, Diakones, Guru Injil/Jemaat) 30 30 - - - 60

B1 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan, Lembaga Gereja, Yayasan dan Asosiasi Keagamaan Kristen yang

menerima bantuan 2 4 5 - 3 14 Bimas Kristen

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 960.322.000 1.418.520.000 1.222.444.000 1.604.540.000 1.899.520.000 7.105.346.000

1Jumlah Guru PAK Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi 3 - - - - 3

2 Jumlah Guru PAK Non PNS yang menerima Tunjangan Fungsional - 46 46 46 46 46 3 Jumlah Guru PAK yang bersertifikat 3 - - - - 3 4 Jumlah Guru PAK yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan 3 - - 3 - 6

1 Jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan profesi - 3 3 3 5 5 2 Jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan fungsional - - - - - -

1 Jumlah lembaga POKJAWAS yang ditingkatkan kapasitasnya - - - - - - 2 Jumlah KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan - - 5 6 6 6 3 Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SDTK, SMPTK dan SMTK serta SMAK yang dipersiapkan - - - - - -

4 Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang dipersiapkan akreditasinya - - - - Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen 1.009.023.000 771.178.000 892.116.000 875.865.000 889.659.000 4.437.841.000

1 Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala, kepegawaian yang disusun tepat waktu 1 1 1 1 1 1 Bimas Kristen

6,4 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen 3.465.819.000 3.263.715.000 3.379.266.000 4.150.052.000 4.147.252.000 18.406.104.000

PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 2.707.750.000 1.238.847.000 2.266.053.000 2.601.694.000 3.074.986.000 11.889.330.000

1 Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan 1 2 2 3 3 11

2 Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 21 35 30 31 31 31 3 Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan 1 2 2 3 3 11

1 Jumlah Guru PA Katolik Berkualifikasi S1/D4 Bimas Katolik 2 Jumlah Siswa SMAK - - - - - -

7,1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 572.600.000 231.400.000 410.000.000 562.000.000 934.700.000 2.710.700.000

A1 jumlah penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan 21 35 30 30 30 302 jumlah keluarga katolik yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia - - 20 80 80 3 jumlah dokumen layanan keagamaan 5 1 1 1 1 94 Jumlah Juklak/Juknis Pelaksanaan Penyuluhan Agama Katolik 1 1 1 1 1 1

B1 Jumlah lembaga keagamaan katolik yang terbina 1 2 2 3 3 11 Bimas Katolik

1 Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan 2 2 1 2 2 9 2 Jumlah lembaga keagamaan katolik yang bermutu 1 2 2 3 3 11 3 Jumlah sarana dan prasarana keagamaan Katolik yang Memenuhi Standar 1 1 1 2 1 6 4 Jumlah sarana dan prasarana kantor yang memenuhi standar 8 5 1 - - 14

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 1.062.300.000 594.395.000 630.100.000 827.243.000 885.243.000 3.999.281.000

1 Jumlah dokumen layanan pendidikan 8 1 - - - 92 Jumlah tenaga pendidik yang terbina - 80 20 80 80 2603 Jumlah peserta didik yang terbina - 60 80 80 80 300

1 jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Katolik yang difasiltasi dalam penguatan dan pemberdayaan 2 2 1 2 2 9

1 jumlah guru penerima tunjangan fungsional - 21 12 10 10 532 jumlah guru pendidikan agama Katolik Non PNS yang menerima tunjangan profesi 10 10 8 10 12 503 Jumlah sarana dan prasarana kantor yang memenuhi standar 9 - - 5 2 16

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik 220.651.000 - 246.513.000 217.452.000 240.044.000 924.660.000

1 jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 12 Bimas Katolik Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 852.199.000 413.052.000 979.440.000 994.999.000 1.014.999.000 4.254.689.000

1 Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum, ortala dan kepegawaian yang disusun tepat waktu 1 1 1 1 1 1

2 Jumlah pegawai yang mendapat gaji tunjangan dan operasional 1 1 1 1 1 1 8 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 1.814.309.000 1.337.773.000 1.451.334.000 1.554.200.000 1.832.254.000 7.989.870.000

1 Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Jumlah penyuluh Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 9 9 9 9 9 9

Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan Keagaamaan Katolik tingkat Dasar dan Menengah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas

Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Katolik tingkat Dasar dan Menengah

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Agama dan Keagamaan Katolik tingkat Dasar dan Menengah

Bimas Kristen

Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan Kristen

Bimas Kristen

Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen

6,1Meningkatnya Bimbingan Masyarakat Kristen

Jumlah Penyuluh Agama Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

Bimas Kristen

Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik

Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan ajaran agama Katolik Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

Bimas Katolik

Bimas Kristen

6,3Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen

Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen7

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik

Bimas Katolik

6,2Meningkatnya kualitas guru dan pengawas Pendidikan Agama Kristen (PAK) pada sekolah umum

Bimas Kristen

Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang Sekolah Pendidikan Keagamaan

Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Katolik

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik

Bimas Katolik

Bimas Katolik

7,2

Bimas Katolik

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu

Bimas Hindu

Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu

7,3Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik

7,4Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik

Bimas Katolik

Page 6 of 7

TOTAL ALOKASI

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)




TARGETJUMLAH TARGET

1 Jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu 40 40 40 40 40 200

2Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan; 20 20 20 20 20 100

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 628.800.000 465.000.000 223.000.000 343.000.000 411.530.000 2.071.330.000

1 jumlah penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan 8 8 8 8 8 8 Bimas Hindu2 jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Hindu PNS 1 1` 1 1 1 1

1 Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi 4 6 6 6 6 62 Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan 2 2 2 2 2 23 Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Hindu 1 1 1 1 1 1

8,2 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu 350.000.000 153.600.000 307.200.000 307.200.000 526.025.000 1.644.025.000

1 Jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 40 40 40 40 40 40 Bimas Hindu

1 jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Hindu yang difasiltasi dalam penguatan dan pemberdayaan

2 2 2 2 2 10

2 jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Hindu 1 1 1 1 1 1

1 jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 20 20 20 20 20 20 2 jumlah guru pendidikan agama Hindu Non PNS yang menerima tunjangan profesi 2 2 2 2 2 2 3 jumlah guru yang tersertifikasi 1 1 1 1 1 14 jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Hindu yang menerima insentif / tunjangan 2 2 2 2 2 2 Bimas Hindu

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu 132.000.000 92.578.000 166.534.000 528.000.000 448.000.000 1.367.112.000

1 Jumlah Guru PNS Penerima Tunjangan Profesi 1 1 1 1 1 1 2 Jumlah Guru PNS Penerima Gaji dan Tunjangan 1 1 1 1 1 1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu 703.509.000 626.595.000 754.600.000 376.000.000 446.699.000 2.907.403.000

1 Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan 1 1 1 1 1 1 2 Jumlah Dokumen Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan, Keuangan yang disusun tepat waktu 2 1 1 1 1 1 4 Jumlah pegawai yang mendapat gaji, tunjangan dan operasional 4 4 4 4 4 4 5 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 2 2 2 2 2 2 6 Jumlah Dokumen Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Perkantoran 1 1 1 1 1 1

PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA 11.096.310.000 11.460.477.000 10.323.724.000 9.817.113.000 8.921.220.000 51.618.844.000

1 Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalampenguatan dan pemberdayaan 4 6 10 12 14 46 Bimas Buddha

2 Jumlah penyuluh Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 31 30 40 60 60 60 Bimas Buddha

1 Jumlah guru yang bersertifikat pendidik 60 60 60 60 60 60 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha 2.397.500.000 1.048.548.000 1.127.350.000 1.128.305.000 945.000.000 6.646.703.000

1 Jumlah penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan 31 30 40 60 60 602 Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Buddha PNS 31 30 40 40 40 40

1 Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalampenguatan dan pemberdayaan

4 6 10 12 14 14

2 Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan 2 2 2 2 2 23 Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha 2 2 2 2 2 2

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha 3.375.933.000 4.349.169.000 3.389.814.000 2.810.748.000 2.816.220.000 16.741.884.000

1 Jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 80 80 80 80 80 400 Bimas Buddha

1 Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasiltasi dalam penguatan dan pemberdayaan 10 10 10 10 10 50

2 Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Buddha 1 1 1 1 1 5

1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 120 120 120 120 120 120 2 Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi 12 12 12 12 12 12 3 Jumlah guru yang tersertifikasi 60 60 60 60 60 60 4 Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Buddha yang menerima insentif/ tunjangan 140 175 175 175 175 175

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha 4.462.883.000 5.457.000.000 4.218.895.000 5.478.060.000 5.160.000.000 24.776.838.000

1 Jumlah dokumen administrasi 12 12 12 12 12 122 Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 12

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha 859.994.000 605.760.000 1.587.665.000 400.000.000 - 3.453.419.000

1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 3 3 3 3 3 3 2 Jumlah Dokumen data perencanaan dan Layanan Sistem Informasi 1 1 1 1 1 1 3 Jumlah Dokumen Tata Kelola Kepegawaian 1 1 1 1 1 1 4 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 12 12 12 12 12 12 5 Jumlah Dokumen Perbendaharaan Pelaksanaan Anggaran 12 12 12 12 12 12 6 Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 12

Bimas Hindu

8,1Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Agama HinduA Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;

B Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Hindu

Bimas Hindu

Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagaman Hindu tingkat Dasar dan Menengah

Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagaman Hindu Tingkat Dasar dan Menengah

Bimas Hindu

Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik dan kependidikan tingkat Dasar dan Menengah

Bimas Hindu

8,3Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu

Bimas Hindu

9Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Buddha

Tersedianya akses, mutu, Kesejatheraan dan subsidi pendidikan Agama BuddhaBimas Buddha

8,4Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu

Bimas Hindu

9,1Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama BuddhaA Jumlah penyuluh keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

Bimas Buddha

Meningkatknya kualitas pelayanan kehidupan beragama BuddhaA Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan

Bimas Buddha

9,2Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan Keagaamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah

Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Keagaamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah

Bimas Buddha

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Agama dan Keagaamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah

Bimas Buddha

9,3Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha

Bimas Buddha

9,4Terlaksananya Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha

Bimas Buddha

Page 7 of 7

k ata p e n g a n tar - kemenag...tugas, dan fun g si es elon i kernenter ian ne gara s eb a gai...

Documents