janji layanan pada kppbc tmp b kualanamu no....

JANJI LAYANAN PADA KPPBC TMP B KUALANAMU

NO. JENIS LAYANAN JANJI LAYANAN KETERANGAN

1 2 3 4

1. SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

1. Pengawasan Pembongkaran Barang

Impor dari Sarana Pengangkut Udara di

Kawasan Pabean

Tidak ada, proses penghitungan waktu untuk

pengawasan pembongkaran barang impor

bergantung terhadap proses pembongkaran

barang dari sarana pengangkut dan tidak

dapat diperhitungkan dengan norma waktu

yang standar

1. Inward Manifest yang diserahkan oleh

pengangkut kepada Pejabat di Kantor Pabean

kedatangan, yang telah diterima dan mendapat

nomor pendaftaran di Kantor Pabean

merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan

berlaku sebagai persetujuan pembongkaran

barang;

2. Kewajiban penyerahan pemberitahuan pabean

berupa Rencana Kedatangan Sarana

Pengangkut (BC 1.0) sebelum sarana

pengangkut udara mendarat di landasan

bandar udara;

3. Kewajiban penyerahan pemberitahuan pabean

berupa inward manifest (BC 1.1) :

a. Paling lambat pada saat sebelum

melakukan pembongkaran barang; atau

b. Dalam hal pembongkaran tidak segera

dilakukan,paling lambat 8 (delapan) jam

sejak kedatangan;

4. Petugas Pengawasan Pembongkaran dari

Sarana Pengangkut Udara minimal 2 (dua)

orang.

2. Pembukaan Segel di Kawasan Pabean 1. Sejak diterimanya permohonan pembukaan segel yang beserta lampiran diterima lengkap dan benar sampai dengan terbitnya surat tugas buka segel paling lama 60 (enam puluh) menit;

Pembukaan segel terhadap barang yang ditimbun

di kawasan pabean dilaksanakan setelah diajukan

permohonan pembukaan segel dengan

melampirkan Dokumen Pemberitahuan Pabean/

Dokumen pendukung dan Berita Acara Penyegelan

2. Sejak pemeriksaan segel sampai dengan proses pembukaan segel di Kawasan Pabean paling lama 60 (enam puluh) menit.

3. Pemeriksaan Sarana Pengangkut

Udara (Planezoeking)

Maksimum 60 menit sejak dimulainya

pemeriksaan sarana pengangkut udara

sampai dengan sarana pengangkut udara

selesai diperiksa

Satuan Tugas Pemeriksaan Sarana Pengangkut

Udara (Planezoeking) Bea dan Cukai adalah

sekurang-kurangnya 2 (dua) Pejabat Bea dan

Cukai yang mendapat perintah untuk melakukan

pemeriksaan sarana pengangkut udara dengan

didampingi oleh perwakilan dari sarana pengangkut

(engineer/ awak sarana pengangkut/

groundhandling)

2. SEKSI PERBENDAHARAAN

1. Pelayanan Perincian Lebih Lanjut Pos

BC 1.1 dari Barang Impor (Inward

Manifest)

Paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak

permohonan Pemecahan Pos BC 1.1 (Inward

Manifest) beserta lampirannya diterima

secara lengkap dan benar oleh Pelaksana

Subseksi Administrasi Manifest sampai

dengan persetujuan pemecahan pos BC 1.1

Permohonan Pemecahan Pos BC 1.1 (Inward

Manifest) rangkap 2 (dua), dilampiri:

a. Dokumen hard copy Master AWB dan House AWB,

b. Dokumen hard copy Inward Manifest, dan c. Data flat file yang disimpan dalam media

penyimpanan data elektronik.

2. Tata Kerja Perbaikan BC 1.1 (redress) Norma waktu tata kerja perbaikan BC 1.1

sampai dengan terbitnya surat

persetujuan/penolakan

perbaikan BC 1.1 dilayani ;

1. Persetujuan perbaikan BC 1.1 tidak diperlukan penelitian mendalam/Berita Acara Wawancara (BAW) oleh Seksi P2, Jangka waktu perbaikan BC 1.1 adalah 90 (sembilan puluh) menit dimulai sejak permohonan diterima lengkap dan benar oleh pelaksana Subseksi Administrasi

Pemohon mengajukan surat permohonan

perbaikan BC 1.1 kepada Kepala Kantor dilampiri

dengan:

1. Kronologi kejadian yang menyebabkan terjadinya perbedaan data;

2. Dokumen hard copy Master AWB dan House AWB,

3. Dokumen hard copy Cargo Manifest, 4. Dokumen pendukung lainnya yang berkenaan

dengan alasan permohonan perbaikan data.

Manifest sampai dengan dilakukan peng-input-an data perbaikan BC 1.1 ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Manifest, atau:

2. Dalam hal diperlukan penelitian mendalam/BAW oleh Seksi P2, jangka waktu perbaikan BC 1.1 adalah:

1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima hingga penerbitan Nota Dinas kepada Kepala Seksi P2

Paling lama 5 (lima) hari kerja

sejak Nota Dinas diterima oleh

Kepala Seksi P2 hingga

penerbitan Nota Dinas hasil

penelitian mendalam

1 (satu) hari kerja sejak Nota Dinas

hasil penelitian mendalam dari

Kepala Seksi P2 sampai dengan

penerbitan surat persetujuan

perbaikan dan dilakukan peng-

input-an data perbaikan BC 1.1 ke

dalam Sistem Aplikasi Pelayanan

Manifest

5. Surat Pernyataan diatas materai dari penerima barang (consignee) sebelum dilakukan perubahan manifest yang menyatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya.

6. Surat pernyataan diatas materai dari penerima barang (consignee) yang akan dilakukan perubahan manifest yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya.

3. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk,

Bea Keluar, Sanksi Administrasi

Berupa Denda dan/atau Bunga

Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja

sejak permohonan diterima secara lengkap

dan benar, diluar waktu konfirmasi ke KPPN,

sampai dengan dikeluarkannya Surat

Perintah Membayar (SPM)

1. Surat permohonan bermaterai dari pihak yang

berhak kepada Kepala KPPBC Tipe Madya

Pabean B Kuala Namu dengan format sesuai

Lampiran I PMK No.274/PMK.04/2014;

2. PIB/PEB yang berkaitan dengan

pengembalian;

3. Surat Penetapan/Surat Penetapan Kembali;

4. Keputusan Keberatan;

5. Salinan putusan Pengadilan Pajak/salinan

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap;

6. SSPCP;

7. Identitas Pemohon;

8. Surat Keterangan Bank;

9. Surat Pernyataan;

10. Dokumen pendukung lain untuk memperkuat

alasan permohonan.

4. Pelayanan Penerusan Keberatan

Kepabeanan

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak

permohonan diterima secara lengkap dan

benar sampai dengan dikeluarkannya Surat

Penerusan Berkas Keberatan

1. Surat permohonan keberatan kepabeanan

kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara

melalui Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B

Kuala Namu dengan format sesuai Lampiran I

PMK No.217/PMK.04/2010

2. Melampirkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)

yang diterbitkan oleh KPPBC TMP B Kuala

Namu dalam hal mempertaruhkan jaminan

sebesar tagihan dalam surat penetapan.

3. Tidak mempertaruhkan jaminan dalam hal:

Barang impor belum dikeluarkan dari

kawasan pabean sampai pengajuan

keberatan mendapat keputusan, sepanjang

terhadap importasi barang tersebut belum

diterbitkan persetujuan pengeluaran oleh

Pejabat Bea dan Cukai;

Tagihan telah dilunasi, dibuktikan dengan

bukti bayar dari bank;

Penetapan Pejabat Bea dan Cukai tidak

menimbulkan kekurangan pembayaran.

5. Pelayanan Penerimaan Jaminan Non

Tunai

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

dokumen permohonan diterima secara

lengkap dan benar sampai dengan

penerbitan Bukti Penerbitan Jaminan

Dokumen persyaratan penyerahan jaminan selain

tunai adalah sebagai berikut:

a. Untuk Jaminan Impor Sementara

Skep Impor Sementara

Draft PIB & lembar lanjutannya b. Untuk Jaminan Vooruitslag

Skep Vooruitslag

Draft PIB & lembar lanjutannya c. Untuk Jaminan Keberatan

Foto Copy Surat permohonan keberatan beserta lampiran-lampirannya

d. Untuk Jaminan BC 1.2

Lembar asli BC 1.2

Surat persetujuan pengeluaran barang BC 1.2 dari Kepala Kantor

Foto Copy AWB & Invoice

Draft PIB e. Untuk Jaminan PPJK

Surat Permohonan

Skep Izin PPJK

Copy NIK

Copy NPWP

Surat Kuasa

Daftar Petugas Operasional

Spesimen Tanda Tangan Petugas

Copy sertifikat ahli kepabeanan f. Untuk Jaminan PJT

Surat Permohonan

Skep Izin PJT

Izin Postel

Copy NIK

Surat Kuasa

6. Pelayanan Penerimaan Jaminan Tunai Paling lama 30 menit sejak dokumen

permohonan diterima secara lengkap dan

benar sampai dengan penerbitan Bukti

Penerimaan Jaminan (BPJ)

1. Untuk Jaminan Impor Sementara:

a. Skep Impor Sementara;

b. Perhitungan Nilai Jaminan;

c. Bukti Setor ke rekening jaminan.

2. Untuk Jaminan Vooruitslag:

a. Skep Vooruitslag;

b. Perhitungan Nilai Jaminan;

c. Bukti Setor ke rekening jaminan.

3. Untuk Jaminan Keberatan:

a. Foto Copy Surat permohonan keberatan

beserta lampiran-lampirannya;

b. Bukti Setor ke rekening jaminan. 4. Untuk Jaminan BC 1.2:

a. Lembar asli BC 1.2; b. Surat persetujuan pengeluaran barang BC

1.2 dari Kepala Kantor; c. Foto Copy AWB & Invoice; d. Perhitungan Nilai Jaminan; e. Bukti Setor ke rekening jaminan.

5. Untuk Jaminan PPJK: a. Surat Permohonan; b. Skep Izin PPJK; c. Copy NIK; d. Copy NPWP; e. Surat Kuasa; f. Daftar Petugas Operasional; g. Spesimen Tanda Tangan Petugas; h. Copy sertifikat ahli kepabeanan; i. Bukti Setor ke rekening jaminan.

6. Untuk Jaminan PJT: a. Surat Permohonan; b. Skep Izin PJT; c. Izin Postel; d. Copy NIK; e. Surat Kuasa; f. Bukti Setor ke rekening jaminan.

7. Untuk Jaminan Rush Handling: a. Surat Persetujuan Pelayanan Segera; b. Perhitungan Nilai Jaminan; c. Bukti Setor ke rekening jaminan.

3. SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN

CUKAI

1. Pelayanan Impor Barang Kiriman

(PIBK) oleh Perusahaan Jasa Titipan

(PJT)

Norma waktu pelayanan impor dengan

mengunakan PIBK untuk Perusahaan Jasa

Titipan (PJT), meliputi:

1. Pelayanan PIBK diperhitungkan sejak diterimanya berkas pengajuan dokumen PIBK telah sesuai pengisian data sampai dengan terbitnya respon dari Kepala Seksi Pelayanan Kepabenan dan Cukai, berupa:

a. Respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam hal pemeriksaan pabean tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang, paling lama 2 (dua) hari kerja (tanggal PIBK terhitung).

b. Respon Periksa Fisik dalam hal pemeriksaan pabean dilakukan pemeriksan fisik barang, paling lama 6 (enam) jam. (tanggal PIBK terhitung).

2. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, pelayanan PIBK diperhitungkan sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) dari Petugas Pemeriksa Barang sampai dengan terbitnya respon dari Kepala Seksi Pelayanan Kepabenan dan Cukai, berupa:

a. Respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam hal hasil pemeriksaan pabean tidak ditemukan barang impor yang terkena larangan/pembatasan, paling lama 2 (dua) hari kerja (tanggal LHP terhitung).

1. Pemohon atau kuasanya mengajukan Dokumen PIBK (BC 2.1) dilengkapi dengan dokumen:

a. AWB/HAWB

b. invoice dan packing list(jika ada), dan

c. Dokumen pendukung lainnya.

2. Barang Kiriman melalui PJT harus memenuhi ketentuan palingberat 100 (seratus) kilogram untuk setiapHouse Airway Bill (AwB)atau Bill of Lading (B/L).

3. Bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang.

b. Respon Nota Pemberitahuan Barang Larangan (NPBL) dalam hal barang importer kena larangan dan pembatasan dan memerlukan ijin/persetujuan instansi teknis terkait berdasarkan hasil pemeriksaan, paling lama 2 (dua) hari kerja. (tanggal LHP terhitung).

3. Dalam hal PIBK diterbitkan NPBL, pelayanan PIBK diperhitungkan sejak tanggal tanda terima penyampaian ijin/persetujuan dari instansi teknis sampai dengan respon SPPB, paling lama 2 (dua) hari kerja (tanggal tanda terima terhitung)

4. Penyampaian berkas dokumen PIBK kepada Seksi PDAD, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas dokumen PIBK telah tervalidasi pelunasan BM dan PDRI.

2. Pelayanan Impor Barang Yang

Mendapatkan Kemudahan Pelayanan

Segera (Rush Handling) Terhadap

Organ Tubuh Manusia, Jenazah dan

Abu Jenazah

Paling lama 120 menit, dalam hal hasil

pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah

dan jenis barangsesuai. Diperhitungkan sejak

berkas permohonan diterima lengkap

dokumen sampai dengan penerbitan

Persetujuan Pengeluaran Barang Rush

Handling (PPB-RH)

1. Dokumen pelengkap pabean secara lengkap, sekurang kurangnya a. Air Way Bill/Cargo Manifest; b. Copy Pasport; c. Surat Keterangan Lainnya d. Surat Kuasa (jika dikuasakan).

2. Izin instansi terkait untuk barang tertentu yang memerlukan perijinan teknis.

3. Pelayanan Impor Barang Yang

Mendapatkan Kemudahan Pelayanan

Segera (Rush Handling) Selain

Terhadap Organ Tubuh Manusia,

Jenazah dan Abu Jenazah

Sejak berkas permohonan diterima secara

lengkap sampai dengan penerbitan Surat

Persetujuan/Penolakan, paling lama 50 menit

Sejak Diterbitkan Instruksi Pemeriksaan

sampai dengan penerbitan Persetujuan

Pengeluaran Barang Rush Handling (PPB-

RH), paling lama 70 menit

1. Surat Permohonan dan Dokumen pelengkap pabean, sekurang kurangnya: a. Packing List b. Invoice c. Air Way Bill / Cargo Manifest d. Perijinan Teknis Instansi Terkait

2. Jaminan yang diperhitungkan sebesar bea masuk dan PDRI yang terutang berdasarkan jumlah dan jenis barang impor yang tercantum dalam dokumen pelengkap pabean.

3. Izin instansi terkait untuk barang tertentu yang memerlukan perijinan teknis.

4. Penelitian Pemberitahuan Pabean

Dalam Rangka Impor (BC 2.0) Yang

Mendapatkan Pelayanan Jalur Hijau

Paling lama 30 Hari sejak tanggal

Pendaftaran PIB

Telah diterima hardcopy PIB, dipenuhi ketentuan

larangan atau pembatasan



Mendapatkan Pelayanan Jalur Kuning


Pendaftaran PIB, dikecualikan waktu

pembayaran SPTNP oleh Importir





Mendapatkan Pelayanan Jalur Merah


Pendaftaran PIB, dikecualikan waktu

pembayaran SPTNP oleh Importir dan

pemenuhan ketentuan larangan atau

pembatasan



7. Pemeriksaan Fisik Barang Berdasarkan

Pemberitahuan Barang (BC 2.0)

Pemeriksaan barang tergantung jumlah dan

jenis. Pembuatan LHP dan BA sampai

dengan penyerahan berkas kepada

Pelaksana PKC adalah 60 menit (jenis

barang tidak lebih dari 100 item)/120 menit

(waktu paling lama)

Instruksi Pemeriksaan (IP), Dokap Pabean

(Invoice, Packing List) dan barang telah disiapkan

di tempat yang telah ditentukan.

8. Pelayanan Pengajuan Contoh Barang

Impor Untuk Dilakukan Uji Laboratorium

Paling lama 60 menit Telah diterima barang contoh yang akan diajukan

laboratorium

9. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi

Penumpang yang Tiba Bersama

Penumpang dan Barang Pribadi Awak

Sarana Pengangkut yang Tiba Bersama

Awak Pengangkut

Lima (5) menit untuk Jalur Hijau

120 (seratus dua puluh) menit untuk Jalur

Merah

10. Pelayanan Pemberian Ijin Ekspor

Barang Yang Akan Diimpor Kembali

(Ekspor Sementara)

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen

diterima secara lengkap sampai dengan

diterbitkannya keputusan pemberian ijin atau

penolakan ijin ekspor sementara

1. Surat permohonan fasilitas ekspor sementara yang ditandatangani oleh pemohon yang namanya tercantum dalam API/APIT atau kuasanya, yang mencantumkan ;

a. Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas dan perkiraan nilai pabean barang ekspor sementara.

b. Lokasi dan tujuan pengeluaran barang ekspor sementara, dan

c. Jangka waktu ekspor sementara. dengan melampirkan persyaratan sebagai

berikut :

a. Copy API/APIT, bagi perusahaan yang memiliki API/APIT;

b. Persetujuan/Ijin impor kembali barang tanpa API dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri / DAGLU (dalam hal perusahaan tidak memiliki API / APIT);

c. Copy NPWP; d. Copy Surat Pemberitahuan Registrasi /

SPR / NIK; e. Copy SIUP (dalam hal tidak memiliki API /

APIT / NIK); f. Dokumen Ekspor yang terdiri dari;

Invoice dan P/L

Bukti Kontrak (perbaikan, pengujian, dan lainnya)

Bukti Undangan (dalam hal ekspor tujuan Pameran)

g. Foto barang yang akan diekspor sementara

h. Asli Surat Kuasa (dari Eksportir ke PPJK, jika pengurusan diserahkan ke PPJK)

2. Dokumen pendukung berkaitan dengan tujuan pengeluaran barang yang akan diekspor sementara.

3. Barang yang diekspor memenuhi persyaratan

sebagai berikut: a. Tidak akan habis dipakai b. Identitas barang tersebut jelas c. Dalam jangka waktu ekspor sementara

tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan

d. Terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diimpor kembali

4. Barang ekspor yang akan diimpor kembali dilakukan pemeriksaan fisik

11. Pengawasan Pengeluaran Barang

Impor dengan Menggunakan SPPB

Sejak disampaikannya SPPB sampai dengan

diserahkan kembali SPPB untuk menyiapkan

barang, paling lama 3 (tiga) menit; Sejak

disampaikannya SPPB (setelah barang siap)

sampai dengan SPPB telah diberikan catatan

pengeluaran oleh Pejabat yang mengawasi

pengeluaran (Petugas BC Pintu), paling lama

5 (lima) menit

Pengawasan pengeluaran barang impor setelah

mendapatkan persetujuan pengeluaran barang

Sistem Komputer Pelayanan (SKP) atau Pejabat

12. Pengawasan Pengeluaran Barang

Impor Dengan Menggunakan BC 2.3

PDE

Sejak disampaikannya SPPB TPB/SPPB

TPB Merah yang telah diberikan catatan

penutupan nomor pos BC 1.1 sampai dengan

diserahkan kembali SPPB TPB/SPPB TPB

Merah untuk menyiapkan barang adalah 3

(tiga Menit); Sejak disampaikannya SPPB

TPB/SPPB TPB Merah (setelah barang siap)

sampai SPPB TPB/SPPB TPB Merah yang

telah diberi catatan pengeluaran oleh

pelaksana (petugas pintu) adalah paling lama

5 (lima menit)

Adanya hasil cetak SPPB TPB atau SPPB TPB

Merah yang telah diberikan catatan penutupan

nomor pos BC 1.1

13. Penyegelan Terhadap Barang Impor

yang Diselesaikan Dengan

Menggunakan BC 2.3 PDE

Paling lama 2 (dua) menit Kecocokan data antara hasil cetak SPPB TPB atau

SPPB TPB Merah dengan nomor, merek, ukuran,

jumlah dan jenis kemasan atau peti kemas

14. Pengeluaran Barang Impor Yang

Ditetapkan Jalur Merah Melalui

Pertukaran Data Elektronik

Paling lama 72 (jam) sejak diterbitkan SPJM

15. Pelayanan Surat Permohonan

Membawa Barang Ke Luar Negeri

(SPMB) Saat Keberangkatan

Paling lama 1 (satu) jam Penumpang memberitahukan barang bawaannya

yang akan dibawa kembali ke Indonesia kepada

Pejabat Bea dan Cukai pada saat sebelum

keberangkatan ke luar negeri

16. Pelayanan Surat Permohonan

Membawa Barang ke Luar Negeri

(SPMB) Saat Kedatangan

Paling lama 1 (satu) jam Penumpang menyerahkan pemberitahuan pabean

(Customs Declaration) dan SPMB kepada Pejabat

Bea dan Cukai pada saat kedatangan dari luar

negeri

4. SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN

INFORMASI

1. Sosialisasi atas Rencana Kerja

Paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan

Kepala Kantor

1. Adanya rencana kerja Sosialisasi

2. Adanya Persetujuan Kepala Kantor

2. Sosialisasi atas Permintaan Unit Terkait Paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan

Kepala Kantor

1. Adanya usulan dari Unit terkait


3. Sosiaalisasi atas Permintaan

Stakeholder

Paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan

Kepala Kantor

1. Adanya permintaan dari Stakeholder


4. Layanan Informasi Paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak

pengajuan kembali pertanyaan oleh

Stakeholder

Stakeholder datang ke KPPBC, mengisi Formulir

Layanan Informasi (FLI) dan selanjutnya dapat

langsung melakukan konsultasi secara lisan.

5. Publikasi Dalam Bentuk Media Cetak Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

persetujuan Kepala Kantor

1. Adanya informasi penting berupa pengumuman, himbauan/ajakan tentang umum dan yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai untuk dipublikasikan dalam bentuk media cetak kepada stakeholder dan masyarakat umum.

2. Adanya saran atau masukan dari unit lain

tentang informasi yang perlu dipublikasikan

untuk pengguna jasa.

6. Press Release Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

persetujuan Kepala Kantor

1. Ada kegiatan tertentu yang perlu untuk diketahui oleh stakeholder dan masyarakat luas;

2. Adanya Penugasan dari Kepala Kantor.

7. Desk Information Paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak

pengajuan pertanyaan oleh Stakeholder

1. Tersedianya ruangan konsultasi yang representatif;

2. Tamu harus memiliki ID Card dan berpakaian yang rapi.

8. Press Conference Paling lama 3 (tiga) hari sejak keputusan

Kepala Kantor

1. Ada kegiatan tertentu yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas;

2. Adanya persetujuan dari Kepala Kantor;

janji layanan pada kppbc tmp b kualanamu no....

Documents