indikator kinerja utama (iku) gabungan iku reviu 2.pdf · i nd ikdto t ki n erj o utd nq( i ku )...

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II 1

REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

TAHUN 2015-2019

I nd ikdto t Ki n erj o Utd nq( I ku )

PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang l'ilaha Kuasa, yang telah

rnelimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga kami dapa tmenyelesaikan lndikator Kinerja

Utama Pengadilan Negeri l\ruara Teweh yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja

lnstansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri lvluara Teweh yang merupakan suatu kewajiban

sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak

yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar

digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi

instansi agar mencapai hasil atau berkinerla tinggi. Dengan ditetapkannya lndikator Kinerja Utama

(Key Peiormance irdlcators) padaPengadilan Negeri Muara Teweh, diharapkanakan diperoleh

informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara

baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suaiu tuiuan dan sasaran strategis

pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang digunakan untuk perbaika nkinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Uiama Pengadilan Negeri l\.4uara Teweh init elah tertuang

dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor :

W1 6.U4l1 1'1 a/KPN/KU.01/SKili2o1 6.

Pada akhirnya dengan telah disusunnya lndikator Kinerla UtamaPengadilan Nege.i Muara

Teweh tahun 2A15-2019 kami mengucapkan ierimakasih kepada Pimpinan Pengadilan Negeri

lvluara Teweh dan semua komponen Pengadilan Negeri [,{uara Teweh yang telah membantu

terlaksananya hingga tersusunnya lndikator Kinerjautama Pengadilan Negeri Muara Teweh,

semoga dengan tersusunnya lndikator Kinerja Utama ini akan dapat mewujudkan peradilan yang

sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh.

NEGERI MUARA TEWEH

6 2.t 1989 031002SH&

n@w'(--,{1",

PFNGADlIAN NFGFRI MUARA TEWEH KELAS II

Indikator Kinerja Utama(Iku)

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II ii

TAHUN 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................................ 1

B. Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 2

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh ..... 2

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh ................................... 9

BAB III PENUTUP

Penutup ......................................................................................................................... 9



TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama,yang dimaksud

dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatutujuan dan sasaran strategis

sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di

lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap

instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidak selarasan dalam penetapan

indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi

atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

B. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalammenyelenggarakan

manajemen kinerja yang baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



TAHUN 2015

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang

meliputi Kementerian Koordinator / Kementerian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non

Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi

pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga

penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan

secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan

Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output)

dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara / Departemen / LPND /

Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota,sekurang-kurangnya

adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan,tugas dan fungsi.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil

(outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit

kerja di bawahnya.

3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II / SatuanKerja / SKPD /

unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran(output).

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu

instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi / unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator

Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator

hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak

(impacts). Untuk tingkat unitkerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan

spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-

unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian

terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga

perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. DASAR PENETAPAN IKU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan

indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah sebagai berikut:

- Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 2010-

2035 (jilid II)



TAHUN 2015

- Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum.

- Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh 2015-2019.

- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Muara Teweh yang

diamanatkan oleh undang-undang

- Sop(Standard Operating Procedure) Muara Teweh.

- Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum

materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri

Muara Teweh, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang

kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator

Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik

dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran

kinerja satuan kerja organisasi antara lain.

- Spesifik

- Dapat dicapai

- Relevan

- Menggambarkan keberhasilan

- Dapat dikualifikasi diukur dan dinilai.

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara

lain:

- Perencanaan Jangka Menengah

- Perencanaan Tahunan

- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja

- Pelaporan akuntabilitas kinerja

- Evaluasi kinerja

- Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pengadilan Negeri Muara Teweh,telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam

matriks sebagai berikut;



TAHUN 2015

No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

a. Presentase

produktifitas

memutuskan

perkara.

Perbandingan antar perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregistrasi.

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

.

b. Presentase

perkara yang

Diselesaikan

tepat waktu.

Perbandingan antara Perkara yang diselesaikan dalam waktu kurung dari 3 (tiga) bulan dengan jumlah perkara.

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

c. Peresentase

sisa perkara tahun lalu

yang

diselesaikan

tahun ini

Perbandingan antara sisa Perkara tahun lalu yang di selesaikan tahun ini dengan jumlah sisa perkara tahun lalu.

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

.

d. Presentase

perkara yang

Tidak

mengajukan

upaya

hukum.

Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak dilanjutkan banding dan kasasi terhadap putusan perkara yang putus tahun ini .

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

e. Persentase

perkara

pidana

Melalui

sistem

Peradilan

Pidana

Terpadu

Perbandingan antara Jumlah perkara pidan Yang diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan jumlah perkar yang masuk.

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

f. Persentase

perkara

pidana

melalui

Sistem

Peradilan

Pidana Anak

Perbandingan antara Jumlah perkara pidana Yang diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jumlah Perkara pidana anak yang Masuk.

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan



TAHUN 2015



SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

2 Meningkatanya Penyederhanaan Proses penanganan Perkara melalui pemanfaatan

a. Persentase

Keberhasilan

Penyelesaian

perkara

Melalui

medisi

Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan melaui mediasi dengan jumlah perkara perdata yang masuk.

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

.

b. Persentase

percepatan

peneyelesaian

perkara melalui

pengaturan

delegasi/

pemberitahuan.

Perbandingan antara Jumlah penyelesaian perkara yang di percepat melalui peraturan delegasi/pemberitahuan.

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

3. Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan.

a. Presentase

perkara yang

di selesaikan

melalui

pembebasan

biaya/prodeo

Perbandingan jumlah paerkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo dengan jumlah perkara perdata yang masuk.

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

.

b. Presentase

perkara yang

Diselesaikan

Melaui sidang

Keliling/zittin

g plaats baik

di dalam

negeri

maupun di

luar negeri.

Perbandingan perkara yang diselesaikan melaui sidang keliling/zitting plaas dengan jumlah perkara perdata yang masuk bagi pengadilan melik zitting Plaasts

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

4. Terwujudnya sistem manajemen sistem Informasi yang Terintegrasi dan Menunjang sistem perdailan yang sederhana,transparan dan akuntabel.

a. Integrasi

informasi Perkara secara elektronik

Perbandingan antara informasi perkara menurut SIPP dengan informasi perkara menurut laporan keadaan perkara secara manual.

Hakim

Majelis

Panitera

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

b. Transparansi

kinerja

peradilan dan

Manajeral

secara efektif

dan efesien

(penguatan

regulasi)

Tersedianya informasi Tentang dan manajerial Secara efektif dan efesien Yang dapat diakkses oleh publik

Ketua

Pengadilan Kepanitera

an

Kesekretarisan

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan



TAHUN 2015



SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

5 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat pengadilan secara optimal baik internal maupun eksternal

a. Persentase

Pengaduan

yang di tindak

lanjuti

Perbandingan antara jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti menganai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumbelah pengaduan yang dilaporkan.

Ketua

Pengadilan

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

.

b. Peresentasi

temuan yang di

tindaklanjuti

Perbandingan antar jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumblah temuan yang dilaporkan.

Ketua

Pengadiloan

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

c. Presentase

pemanfaatan

databased

untuk

pemereksiaan

Baik oleh

Badan

Pemeriksa

Keuangan

(BPK)

Seberapa besar databased,yang dimilik Pengadilan,dimanfaatkan oleh Badan Pengawas dan BPK

Ketua

Pengadilan

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

.

d. Peresentase

penurunan

pelanggaran

kode etik oleh

aparat

peradilan

Perbandingan antara jumbelah pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan tahun ini dengan jumbelah tahun sebelumnya.

Ketua

Pengadilan

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

6. Terwujudnya trasparasi pengelolaan SDM Lembaga peradilan Berdasarkan parameter obyektif

a. Presentase

jabatan yang

sudah

memenuhi

standar

kompetensi

sesuai dengan

parameter

obyektif.

Perbandingan antara pejabat yang sudah memenuhi standar dengan jumbelah jabatan yang ada

Ketua

Pengadilan

Kesekretaria

tan

Laporan

Tahunan

b. Persentase

hakim yang

telah

memiliki

sertifikasi

sepesialisasi

keahlian

Perbandingan antara jumbelah hakim yang telah memiliki sertifikat keahlian dengan jumbelah hakim ke seluruhan.

Ketua

Pengadilan

Laporan

Tahunan



TAHUN 2015



SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

c. Persentase

pegawai yang

telah

mendapatkan

pengembalian

kompetensi

Perbandingan antara jumlah Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai keseluruhan.

Ketua

Pengadilan

Laporan

Tahunan

.

d. Pedoman

presentase

SDM yang

promosi dan

mutasi

berdasarkan

parameter

obyektif

Presentase Jumlah usul promosi dan mutasi yang disetujui Baparjakat dengan jumlah usula promosi dan mutasi yang masuk Baperjakt.

Ketua

Pengadiloan

Laporan

Tahunan

7. Meningatnya pengelola manajeral lembaga peradilan secara akuntabel,efektif dan efisien

a. Presentase

terpenuhinya

kebutuhan

standar sarana

dan prasarana

yang

mendukung

peningkatan

pelayanan

prima.

Perbandingan antara kebutuhan sarana dan prasaranan pendukung yang sudah terpenuhi dengan standar kebutuhan sasaran dan prasarana.

Ketua

Pengadilan

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

.

b. Peresentase

Peningkatan

Produktifitas

Kinerja SDM

(SKP dan

Penilaian

Prestase

Kerja)

Perbandingan Jumlah PPK dengan nilai baik dengan jumlah seluruh PPK.

Ketua

Pengadilan

Laporan

Tahunan

c. Mendukung

terpenuhinya

opini wajar

Tanpa

Pengecualian

(WTP)

Presentase penyerapa anggaran

Ketua

Pengadilan

Kesekretaria

tan

Laporan

Tahunan

d. Persentase

hakim yang

telah

memiliki

sertifikasi

sepesialisasi

keahlian

Perbandingan antara hasil monev dan review yang dijadiakan feedback dengan hasil move dan review secata keseluruhan.

Ketua

Pengadilan

Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

.



TAHUN 2015

e. Peresentase

tercapainya

target kegiatan

prioritas yang

mendukung

pelayanan

prima

peradilan

Perbandingan antara kegiatan prioritas yang tercapai dengan kegiatan prioritas yang ditargetkan

Ketua

Pengadilan Laporan

Bulanan

Laporan

Tahunan

.

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

SUPARNA,SH

NIP.19660621 198903 1 002



TAHUN 2015

BAB III

PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makron pada suatu lembaga tidak hanya

ditunjukan oleh suatu instansi/unit kerja,tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja

lain. Oleh karena itu,Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja

dibawahnya) harus pada tingkat Indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan

pada indikator maanfaat (benefit) dan dampak (impacts).

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan

kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain sepesipik, dapat dicapai, relevan,

menggambarkan keberhasilan dan dapat dikualifikasiakan dan diukur.

Karenanya Satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menetapkan Indikator

Kinerja Utamanya sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

r rLrtar/arrrL.rrr\ Lr rr\llL{i.i iiiiifi!i\-ti! iEvvarfl l\frlrltJ -tlJa].a!t Yetro Sinseloq No-B Mtraia Eet'eh Kab. Barito Utala

Prop - Ka]'ieaatan fellgahEe1p. (0519) 2L044-2f344 Fax- (0519) 21044

KEPUTUSAII KETUA PENGAI}II-AII MUARA TEWEIT KELAS IINOMOR: W16-U5/ 39 lm.O7.ltfin[l1

TENTAI\[GPENOTAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)PENCADILAN NECERI MUARA TEWEII KELAS II

KETUA PENGADII-A}I NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Menimbang : 1. Bahwa deagan berakhimya masa Rencana Pembalgman Jaogka Menengalr

@PJM) Tahun 2010:2014, dan dimulainya rencana Pembangunan jangka

menengah @PJM) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Agung khususnya

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II perlu meaelapkan indikato{iCnerja Uiama (iKU) ;

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dao pasal 4 Pemtuan Menteri

Negara PendayaguDaan Apaxatur Negara Nomor : PEW9M.PAN/5i2007tetrtang Pedoman Umum Penetapar lBdikaior Kine4a Ur6Jfla (IKU) lnstansi

pemeriniah periu a<izmya Suat Kcpulusan dari Ketua Pongariiian Negeri

Muara Teweh Muara Teweh Kelas II.

Mengingat

t.

3.

4.

5.

l. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang perubahatr kedua atas

Undang-rmdang Nomor : 14 Tahun 1970 Tenlang Pokok-pokok Kekuasaan

Kehakimao;-rjn<iang-unriang Nomor : 49 Tahtm 2009 re aog pctubair& kerjua aias

Urdang-rmdang Nomor : 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Perah[an Prcsid@ R.I. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi,

Strukhl Organisasi dan Tata Kerja;Perafl*an Presiden R.I. Nomor l 13 Tahrm 2005 teBtaog Seketariativiabieinah AgiirB R.i;Psraturan Presiden R.T. Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan

Mahkamah Agutrg R.I;Keputusan Mahkamah Agrmg RI. Nomor : 144 Tahun 2007 tentang

Traaspara:rai I-eubaga Peradiian;

Peralur-ia11 ivicdcri r'iogara Fentiayagunaan Aparalu N'egara No or :

PER/9M.PAN/5ilentang Pedoman Umum pendapatar lndikator Kinerja

Utama (IKLD Instansi Pemerintah;

MONETAPKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA IEWEIIKELAS II TTNTANC PDNDTAPAN INDIKATOR KMIDRJAutdrrrA(tnrr, r f-rrlJ r"urr rr,,rrr rrD(ri,(l .tlultl(A t l-ril:rt ilrrr/rD lr.

Pertama

Ketiga

Keempat

Kelima

: Iadikator Kiaeria (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran SuratKeputusao ini adalah merupakan acuan kinerja yang digunakan olehPengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II untuk menetapkan RencanaKineria Tahunan (1RKT)- men-vampaikan Rencana Kinete Anggaran (RKA),Menltsm dokumea Penetapan Kineda (PK), Menyu$m LapomnAkuntabililas Kineda hstal]si Pemelintah (LKjIP), se(a melakukan evaluasi^--^^-^:^- vi--;^ -^-,,^i ,--- ,^L-,-- D--^--- c -,-;- rD-n.F.rl/w!vsP{t4 lE/lrq r!Jl..g

Tahut 2015-2019.

pelyusuratr Laporatr Akuntabilitas Kinerja dar evaluasi tefiadappencapaian kinerja dilakr.rkan oleh setiap Pimpinan dan Satuan Kerja

Dalam mryka lebih meningkatkan efellibilitas pelaksanaan keputusaa ini,maka Ketua/Wakil Ketua bersama Paaitera dan Sekrctads bertugas untuk :

- MelakuksD Re\.iew atas capaian kiDerja sedap sub bagian maupuq pada

Kepaniteraan datam rangka meyakinksn keandalaa infcrmasi yangdisajikan datam Laporan Akuntabilitas Kineda.

- Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepadae-L*r^;- Ir/-l,L---}, a^.8. D I

Keputusan id mulai berlaku sejak ta[gga] ditetapkan, dengan ketentuanapabiia riikcmu<iiaur hari lerdnpat kekcliruan aican riiperbaiiri sebzrgaimzma

mestinya-

KETUA MUARA TEWEH KEI.AS IJ

Menimbang

Meogingat

Meoetapkao

Kedua

PENGADii,ANi NEGERI MUARA TEW-EE KELAS Iiatalaa Yetro Sinseng No.8 Uuara Tef,eh trab.Barito lrtala

Prop, Ka!,ioantan TetlgahTeIp- (0519) 27O44-2L3a4 Fax. (0519) 21044

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADII.AN NEGERI MUARA TEWEH KETAS IINOMOR: wt6-U5/ 3^ /K?.A7.01/l /2017.

TENTANGREVIEW INDIKATOR KINERJA UIAMA (IKU)

PENGADITAN NEGERI MUARA TEWEH KEI.AS II

KEIUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KETAS II ;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peratulao Menteri Negam Pendaya$maaoApalatul NeSaE Nonror:53 Tah'rr 20i4 tenr-ang Peauiuk Teknis PeriaaiiarKinerj4 Pelaporan Kinerja dmt Tata Cala Review atas Laporan Kineda InstansiPemerintah ;

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubehan kedua atas Und,ng-rmdang Nomor r 14 Tahun 1985 'reniang MahtGmah Agung ;

-. utoadg-uddaxg rlurnur . +o ! drluu z\r\/7 rcxriiurE t\c uasailr ,\lruuxniu .3. Undang-undang No,49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 2 rahrm 1986 tentang Pemdilan Umum ;4. Peraturan Presiden Nomor : 29 l'ahm 2014 tentaDg Sistem Akuntabilitas KlnerJa

lnsransi PeoeriDlah ;

5. Perahrran Prcsiden Republik Iadonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentaDg ReDcanaPembangman Jangka Menengah Nasional Tahrm 2015:2019-

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS tlTFtrIl- l\T/1 pE\/rEIt/ rNTlIL ATalp I'II\IED I,\ Tl'l-?tlr^ /I&-fn DFNT/:AIITI AnT

NEGERI NifllARA TEWEH KELAS Il

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercalrtum dalam lampiratr peratwan inimerupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara TewehKelas II untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerjadan anggaran. menyrrsun dakurne4 peletapan kinerja- menlrxun lapo.eo akuntabilitaskinerja seria melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RencanaStrategis Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II ;

Petryusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukanoleh setiap pilapi1'laD satua$ ksija dan dismnpaikall kepada MENPAN;

Keputusan ini beilate terhitmg mulai tatrggal ditetapkar dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamesuiya :

- Pertama

DI : MUARA TE\YEH.

Ketiga

KETUA

Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN KEIUA PTNGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

NoMoR: g.l lKPNlsKlOr.@l lmfiTENTANG

REVIU I(E-2 PENETAPAN INDIKATOR I(NERJA UTAMAPENGADITAN NEGERI MUARATEWEH TEI.AS II

KETUA PENGADIIAN NEGIRI MUARATEWEH

a. Bahwa untuk melakanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 PeraturanMente Negara Pendayagunaa. Apa.atur Sipil Negara Nomor: PER

l9lM-PANl5l2o07 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikatorKinerja Ul'dma (lKU) Instansi Pemerintah;

b, Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka di pandang

perlu untuk menetapkan lhdikator Knerja Utama (lKU) Pengadilan

Negeri MuaraTeweh;

c. Bahwa den8an telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka

menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan telah disusunnya Rencana

Strategis 2015-2019 Mahkamah Agung Rl serta Reviu ke-2 Rencana

Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2015-2019 maka

Pengadilan Negeri Muara Teweh perlu meniniau kembali ataumeriviu untuk penyempurnaan lndikator Kinerja Utama {lKU).

1. Undang-undang Nomor 3lTahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsl;

4. Undang-undang Nomor rul Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman ;

Undang-undang Nomor 49 Tahun 20@ tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomo.2 Tahun 1985 tentang Peradilan umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kiner.ia lnstansi Pemerimah;

PeGturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2@4'2009 ;Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi

Struktur Organisasi, dan Tata (eria;

5.

r6.(t.

8.

9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahull 2005 tentan8 S€kretariat

Mahkamah A8ung;

10. Pehturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan

Mahkamah Agung;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor :

PER/g M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan lndikator

Klnerja ;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petuniuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riviu atasLaporan Kinerja Instansi pemeriotah ;Peraturan Maht€mah Agung Republik lndonesia Nomo. 7 Tahun2015 tentang Organisasi dsn Tata (erja Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan ;Peraturan Menteri Perdayagunaan ApaErur Negara Nomor j pER/9

M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum penetapan hdikatorrcnerja.

MEMUTUSI(AN

qTETAPTAN : MUAMTEWEHPADATANGGAL | 22 MARET2Ol7

KETUA MUARA IEWEH IGI.AS II,

15.

Menetapkan

Pertama

Kedua

(etiga

Keempat

TEPUTUSAN ffTUA PENGADII.AN I{EG!8I MUAM TEWEH TE TANGREVIU I(E.2 PEIETAPAN INDII(ATOR KI ERJA UTAMA PE GADILANNEGEM MUARA TEWEH IGLAS II

lndikator Kine.ja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiranperaturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pengadilanNegeri Muara leweh untuk menerapkan rencana kineria tahunan)menyampaiakan rencana klnerja dan anggaran, menyusun dokumenpenetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukanevaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu-2 RencanaStrategis Pengadilan Negeri Muara Teweh 2015-2019.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas l(inerja dan Evaluasi terhadappencapaian kinerja dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepadaPengadilan 'Iinggi Palangka Ray4 Mahkamah A8ung Republik tndonesta,dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan ReformasiBirokrasi Republik lndonesia.

Dalam rangka lebih meningkatkan efekifitas pelaksanaan keputusan ini,Hakim Pengawas Bidangdiberikan tugas untuk:

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap sub bagian dalamrangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalamlaporan akuntabilitas kinerja ;

b. Melakukan Evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkankepada Wakil Ketua pengadilan Negeri Muara Teweh,

Keputusan ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

t1002.

Sallnan l(eputosan inl disampaikan lepda:l. Yth, lGtua Pengadilan linggi patangka Raya di palandG Raya.2. tlalim PenSawas Bidary penSadilan Neteri Muara Tew€h.

PENGADITAN NEGERI MUARA TEWEH KETAS IIDAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN (ETUA PENGADILAN NEGERI MUARATEWEH KELAS II

NOMoR I lKPNlSKlOt.OOltl2OlTTANGGAL | 22 MARET 2017

INDIKATOR UTAMA KINER,IA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KEI.AS II

No, Kineria Utama lndikator Kineria Utama Penjelasan Penang8ungJawab Sumber Data

1 Terwujudnya prosesperadilan yang pasti,transparan danakuntabel

Presentase produktif itas

menVelesaikan perkaraPerbandingan jumlah perkara yang masuk dan diputuspada tahun bersangkutan

1. Panitera2. Majelis Hakim3. PaniteraPengganti

Laporan bulan danLaporan tahunan

Presentase penyelesaian perkara

tepat waktu

PerbandinBan jumlah perkara yang di putus kurang dari5 bulan dengan jumlah perkara yang di putus pada

tahun vanp bersanskutan

1. Panitera2. Majelis Hakim3. Penitera Penssanti


Presentase perkara tahun laludiselesaikan tahun ini

Perbandingan slsa perkara tahun lalu Vang di

selesaiakan tahun ini dengan jumlah sisa perkara tahunlalu

1, Panitera2, Majelis Hakim3. Panitera Pengganti

Iaporan bulan danLaporan tahunan

Presentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum

Perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukumdengan perkara yang di putus pada tahun yanB

bersanskutah

1. Panitera2. Majelis Hakim3. Panitera Penssanti


Presentase perkara pidana melaluisistem peradilan pidana anak

Perbandin8an perkara pidana anak yang diselesaikan

melalui sistem peradilan pidana anak dengan iumlahperkara pidana anak tahun yang bersangkutan

1. Panitera2. Panitera Muda Pidana

Laporan bulah danlaporan tahunan

2. Meningkatkanpenyederhanaan proses

penanganan perkaramelalul pemanfaalan

teknologi informasi

Presentase keberhasilanpenyelesaian perkara melalui smol/

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melaluismall claim court dengan perkara perdata yanB

bersangkutan

1. Panitera2. Panitera Muda Perdata

Laporan bulan danLaporan tahuhan

Presentase keberhasilanpenyerlesaian perkara melaluimediasi

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melaui

mediasi dengan perkara perdata Sugatan tahun yang

bersangkutan

1. Panitera2. Panitera Muda Perdata


Presentase percepatan penyelesaiarperkara melalui peraturan delegasipanggilan/pemberitahuan

Perbandingan jumlah perkara perdata yanB melaluidelegasidengan jumlah perkara perdata tahun yang

bersangkutan

1. Panitera2. Panitera Muda Perdata Laporan bulan dan

Laporan tahunan

3. Meningkatnya aksesperadllan bagimasyarakat miskin danterpinggirkan

Presentase perkara yang

diseselaikan melalui pembahasan

biava lorodeo)

Perbandingan perkara prodeo dengan jumlah perkara

tahun yang bersangkutan

Penite%Laporan bulan dan

Laporan tahunan

Presentase perkara yang

diselesaikan melalui sidang keliling(zittins plaats)

Perbandingan jumlah perkara zitting plaats den8anjumlah perkara tahun yang bersangkutan

PaniteraLaporan bulan danLaporan tahunan

Presentase perkara yang terlayaniposbakum

Perbandingan jumlah perkara yang menggunakan jasa

posbakum dengan jumlah perkara yang bersangkutan

Panitera Laporan bulan danLaooran tahunan

Presentase identitas hukum yang

terpenuhi

Perbandingan jumlah permohonan identitas hukumyang terpenuhi dengan jumlah perkara permohonanvans bersanskutan

PaniteraLaporan bulan danLaporan tahunan

4. Terwuiudnya sistemmanaiemen informasiyang teritegrasi danmenunjangsistemperadilan yang

sederhana, transpaIandan akuntabel

lntergrasi informasi perkara secara

elektronik

Perbandin8an jumlah perkara yahg terinput dalam

SIPP/cTs dengan jumlah perkara tahun yang

bersangkutan

1, Panitera2. Sekretaris

Laporan bulan danlaporan tahunan

Transparansi kinerja peradilan danmanajerial secara efektif dan efislen(peneuatan rgulasi)

Hal ini akan dinilai berdasarkan diterbitkannyaberdasarkan (eputusan KPN yang berkaitan dengan

transparansi kinerja dan manajerial secara efektif dan

efisien

Ketua Pengadilan Negeri

PaniteraSekretaris

1

2

3

Laporan Sub Bagian

Kepegawaianorganisasi, dan TataLaksan6

5. Terwujudnyapelaksanaan

.pengawasan kineriaaparat pergadilan secaraoptimal baik internalmaupun ekslernal

Presentase pengaduan yang

ditindaklanjutiPerbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjutidengan jumlah pengaduan tahun yanB bersangkutan

1. Panitera2. Paniiera Muda Hukum

Laporan bulan danLaoorah tahunan

Presentase temuan yanE

ditindaklanjutiPerbandinEan jumlah temuan yang ditindaklanjutidengan jumlah temuan yanB bersangkutan

1. Panitera2. Sekretaris

Laporan Hasil

Pengawasan (lnternal/Eksternal)

Presentase pemanfaattan databasecuntuk pemeriksaan baik oleh badanpengawasan maupun badanpemeriksa keuanean (BPK)

lndikator ini dinilai berdasarkan kemuthakhiran datayang diinput dalam aplikasiyanB bersangkutan

sehingga dapat menjad: databased yarB menunjangsaat dilakukannya perneriksaaan dan pengawasan

1, Panitera2. Sekretaris Laporah Bulanan dan

Laporan Tahunan

Presentase penurunan pelanggaran

kode etik oleh aparat pengadilan

Perbandingan data pelanggaran kode etik aparatperadilan tahun yang bersangkutan dengan tahunsebelumnya

Ketua Pengad;lan NegeriLaporan Hasil

Pengawasan

indikator kinerja utama (iku) gabungan iku reviu 2.pdf · i nd ikdto t ki n erj o utd nq( i ku )...

Documents