sasaran strategi-1 iku

PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41/M-IND/PER/3/2010 TENTANG PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan peta startegi dan indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian kinerja Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara RI Nomor 4286);

b.

Mengingat

:

1.

2.3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Negara RI (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);

4.

2

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 41/M-IND/PER/3/2010

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan unit tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia; Keputusan Presiden No 84/P tahun 2009 tentang pembentukan kabinet Indonesia bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Perindustrian; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

3

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 41/M-IND/PER/3/2010

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KESATU

:

Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 29 Maret 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN RI

KEDUA

:

MOHAMAD S. HIDAYAT

Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Keuangan RI; Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Wakil Menteri Perindustrian; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; Inspektur Jenderal Depperin Perindustrian; Kepala KPPN Jakarta I; Kepala Biro Keuangan; Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM; Bendahara Pengeluaran; Yang bersangkutan; Pertinggal.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 41/M-IND/PER/3/2010 TANGGAL : 29 Maret 2010

PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAB I BAB II BAB III

: : :

PENDAHULUAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 41/M-IND/PER/3/2010

BAB IPENDAHULUAN

2


PENDAHULUANSesuai dengan hasil analisis lingkungan strategis yang telah diidentifikasi dan dengan memperhatikan visi dan misi Industri Nasional Indonesia, maka dapat dirumuskan kondisi mendatang yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Industri Nasional. Kondisi mendatang ini dibagi ke dalam tiga tahapan waktu, yaitu 2020-2025 sebagai kurun waktu untuk mewujudkan visi pembangunan industri nasional jangka panjang menjadikan Indonesia Negara Industri Tangguh Dunia, 2015-2019 sebagai kurun waktu mewujudkan visi pembangunan industri nasional menjadikan Indonesia Negara Industri Maju Baru, dan 2010-2014 sebagai titiktolak untuk mewujudkan kedua visi tersebut, arah Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan daya saing bangsa dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terwujudnya perekonomian domestik berorientasi dan berdaya saing global, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan maju serta reformasi hukum dan birokrasi. Penjabaran RENSTRA merupakan kerangka berpikir menyeluruh yang mengkaitkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), penetapan Kebijakan Pembangunan Industri dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Integrasi RENSTRA diperlukan dengan terjabarnya Rencana Strategis Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keberhasilan membaca fenomena masalah dan pemetaan keunggulan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota dipadu dengan pemetaan tantangan tingkat nasional dan makro akan menjadikan RENSTRA berpeluang terwujud dalam implementasi program-program yang dapat dipertanggungjawabkan. Lima garis besar pengembangan yang dijabarkan pada RPJPN adalah pengembangan industri yang mengolah Sumber Daya Alam, pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi dan informasi, pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global dan pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi nasional, kemandirian bangsa, dan keterkaitan antar industri ke depan.

3


A. VISI Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan : 1. Industri kelas dunia; 2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; 3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya; 2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional; 3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar; 4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat); 5. Jasa industri yang tangguh.Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Dalam mewujudkan Visi Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis (Strategic Outcomes) yaitu : 1. Meningkatnya nilai tambah industri; 2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; 3. Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan; 4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan; 5. Lengkap dan menguatnya struktur industri; 6. Tersebarnya pembangunan industri; 7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB. Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun sampai dengan 2014 yakni Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.

4


B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut:1. 2. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;

3.4. 5. 6. 7.

Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional; Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut:1. 2. 3. 4. 5. 6. Mendorong peningkatan nilai tambah industri; Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional; Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; Memfasilitasi penguatan struktur industri; Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;

7.

Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

5


C. KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2010-2014 Kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014 sebagai berikut:

1.2. 3.

Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar; Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk-produk olahan;

4.5. 6.

Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan; Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat daripada industri kecil.

Keluaran jangka menengah yang diharapkan adalah : 1. 2. 3. 4. 5. Besarnya kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan kerja baru, Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis, Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan, Menguatnya struktur industri, seiring dengan tumbuhnya industri penunjang, komponen, dan bahan baku industri, Meningkatnya ekspor secara signifikan,

6.7.

Terbangunnya pilar-pilar industri masa depanSemakin kuatnya keterkaitan antar skala-industri, dan seimbangnya sumbangan nilai tambah antara industri besar dan IKM.

6


D. KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2020-2025

Penentuan arah Kebijakan Industri Nasional Jangka Panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) tahun 2005 - 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dalam jangka panjang, pembangunan industri diarahkan untuk: 1. 2. 3. 4. Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa; Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia; Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.

Arah kebijakan industri 2005-2025 seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN adalah sebagai berikut : 1. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan, serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktek terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh; Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional; Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa; Struktur dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar; Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan Industri Kecil dan Menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar;

2. 3.

4. 5.

7


6. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui : a. Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulu, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); b. Penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horisontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya dan; c. Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif, yang, antara lain, sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi), sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri. Sesuai dengan visi 2025, menjadikan Indonesia Negara Industri Tangguh di dunia, dan arah kebijakan 2005-2025 di atas, serta dengan asumsi bahwa pencapaian industri di tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dirumuskan kondisi yang diharapkan untuk kurun waktu tahun 2020-2025 sebagai berikut: 1. Peran Industri Kecil dan Menengah telah mencapai keseimbangan dengan Industri Besar dalam hal kontribusi terhadap PDB Industri; 2. Industri berbasis Agro, Industri Telematika, dan Industri alat-angkut telah menjadi tulang-punggung Industri Nasional khususnya dalam kontribusi industri-industri tersebut dalam PDB Industri, sehingga bersama-sama dengan industri lainnya yang telah tumbuh telah merupakan basis industri dengan daya saing kelas dunia; 3. Persebaran industri ke luar Pulau Jawa telah terwujud dengan baik, sehingga peran Pulau Jawa sebagai lokasi industri telah berkurang sampai di bawah 50 persen, sedangkan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa; 4. Terjadi pergeseran pertumbuhan industri dari industri berbasis tenaga kerja dan industri berbasis sumber daya alam ke industri padat modal dan industri berbasis teknologi yang didukung oleh kemampuan teknologi dan R&D sebagai ujung tombak daya saing industri; 5. Sumbangan industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional telah mencapai sekitar 30 persen pada tahun 2025 yang dihitung dari harga konstan berdasarkan total sumbangan industri terhadap PDB nasional. Angka PDB nasional pada tahun 2025 dihitung menurut harga berlaku adalah sebesar Rp.16.068 triliun, atau menurut harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp.6.270 triliun, sehingga sumbangan industri non-migas bagi PDB nasional pada tahun 2025 menurut harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp. 1.856.161 triliun; 6. Berbagai infrastruktur untuk peningkatan kapasitas kolektif, antara lain, sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi), sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri telah tersedia secara memadai; 7. Regulasi yang meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar serta mendorong persaingan usaha yang sehat dan ditegakkannya prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar telah tersedia dan ditegakkan secara memadai.


BAB IIPETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PETA STRATEGI KEMENTERIAN PERINDUSTRIANVISI DAN MISIVisi : Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 Misi : Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian


Perspektif Pemangku Kepentingan

1

Tingginya Nilai tambah industriTingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri 3

Kokohnya basis industri industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional

7

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB Tersebarnya pembangunan industri

6 Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

2

Kokohnya faktorfaktor penunjang pengembangan industri

4

5

Kuat, lengkap dan dalamnya Struktur industri

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen

Perumusan KebijakanMempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan dan produk hukum Industri Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan Menetapkan peta panduan pengembangan industri Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan ind

Pelayanan & FasilitasiMengembangkan R&D di instansi dan industri Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual Memfasilitasi pengembangan industri Memfasilitasi promosi industri Memfasilitasi penerapan standardisasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

Pengawasan, Pengendalian & EvaluasiMengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SDMMengembangkan kemampuan SDM yang kompeten

Organisasi & KetatalaksanaanMembangun organisasi yang Profesional dan Probisnis

InformasiMembangun sistem informasi industri yang terintegrasi & handal

PerencanaanMeningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan

DanaMeningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang profesional

10


P E NJ E L AS AN S AS AR AN S T R AT E G IS DAN INDIK AT OR K INE R J A UT AMA (IK U) K E ME NT E R IAN P E R INDUS T R IANSASARAN STRATEGIS (SS)I. Meningkatnya nilai tambah industri

PENJELASAN SSNilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil produksi yang merupakan selesih antara nilai output dengan nilai input

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)1 Laju pertumbuhan industri

PENJELASAN IKUadalah : Pertumbuhan nilai tambah dihitung dengan melihat tingkat pertumbuhan rata-rata sektor industri sesuai data dari BPS. Untuk setiap sektor akan mengikuti dengan mencantumkan nilai pertumbuhan dalam persentase masing-masing jenis industri dan data diperoleh dari BPS. Bila ditemukan ada nilai tambah yang menggabungkan industri dari direktorat yang berbeda, lakukan kesepakatan untuk membagi nilai tambah tersebut (Gunakan sampai 5 digit nilai ISIC)

SATUANPersentase

TARGET6,8

K E T E R ANG AN2010=4,99 2011=7,80; 2012=7,85; 2013=7,99; 2014=8,17;

2 Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional

adalah : besaran persentase kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional (diperoleh dari nilai ISIC number kepala 3 )

Persentase

24,31

2010=23,92 2011=24,40; 2012=24,89; 2013=25,39; 2014=25,90; 2010=60; 2011=60; 2012=60; 2013=60; 2014=60; 2010=15; 2011=16; 2012=17,5; 2013=19; 2014=20; 2010=35; 2011=35; 2012=35; 2013=35; 2014=35;

II.

Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Penguasaan pasar di dalam negeri dimaksudkan adalah untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibanding dengan seluruh pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pasar di luar negeri dimaksudkan adalah untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan.

adalah : Nilai perbandingan pangsa produk industri nasional di 1 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di dalam negeri ( khusus untuk industri yang ada datanya, bila pasar DN belum ada hingga level direktorat, KPI ini dinilai hanya sampai level Dirjen saja ) 2 Pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasional adalah : Pertumbuhan nilai ekspor barang dan jasa industri (yang dihitung persentase pertumbuhannya dengan membandingkan pertumbuhan dalam bentuk rupiah tahun sekarang dengan tahun sebelumnya)adalah : Peningkatan nilai ekspor produk industsri, sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor produk industri saja (belum termasuk jasa ) yang memang masuk di 5 negara tujuan (AS, Jepang, Uni Eropah, Cina, dan Korsel) . Ketentuan yang harus dipenuhi adalah : pisahkan antara produk manufaktur dan jasa, dan harus ada minimal untuk tingkat DIRJEN, untuk tingkat direktorat dapat mencantumkan KPI bila memang industri sektor ybs masuk dalam 5 negara tujuan tersebut data diperoleh dari BPS dan Laporan atase perindustrian di negara tujuan).

Persentase

60

Persentase

10 - 15

3 Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor utama

Persentase

35

III.

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri

Membuat faktor penunjang industri 1 Tingkat produktifitas SDM industri nasional dapat mendukung tercapainya tujuan industri (faktor dimaksud adalah dalam hal SDM dalam industri dan iklim industri yang dinilai dari berbagai hal seperti : kebijakan / peraturan yang 2 Index iklim industri nasional mengatur industri, pelayanan deperin, fasilitas dalam industri dan lain sebagainya

adalah : Persentase pembagian antara Nilai tambah dan jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri ybs, secara ekstrapolasi dari data 2 tahun lalu yang didekati dengan peningkatan persentase pertambahan nilai tambah / jenis industri (data dari BPS) adalah : Nilai hasil pengukuran dengan menggunakan kuesioner . Dijalankan dengan sampling pada masing-masing industri (kuesioner disiapkan biro perencanaan, tetapi survey dilakukan masing-masing Dirjen pada perusahaan secara sampling)adalah : Jumlah hasil penelitian ( khusus yang dikerjakan oleh BPPI ). Untuk tingkat Dirjen yang menjadi hasil adalah jumlah project pengembangan industri yang dikerjakan sampai level sudah keluar hasil secara komersial.

Nilai Tambah (rupiah) per Tenaga Kerja

250.000

Index

4

Menggunakan nilai 1 s ampai 5.

IV.

Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

Inovasi dimaksud adalah kreativitas untuk menciptakan produk baru sebagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi terapan, dan penelitian dari berbagai sektor lainnya

1 Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif 2 Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri 1 Pertumbuhan investasi di Industri Hulu dan Antara 2 Tingkat kandungan lokal

Jumlah

250

V.

Lengkap dan menguatnya struktur industri

Struktur industri dimaksud adalah perimbangan antara industri hulu dan industri antara serta bagaimana kemampuan kandungan lokal digunakan dalam produksi

adalah : Jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah diterapkan dan dimanfaatkan industri dan telah masuk dalam skala pabrik adalah : Jumlah project yang dikerjakan di masing-masing sektor untuk mengisi (invest) pada industri -industri sebelum industri hilir adalah : Persentase tingkat kandungan lokal dari masingmasing industri ( nilai TKDN dari data Deperin )

Jumlah

50

Jumlah

800

Persentase

60

11


SASARAN STRATEGIS (SS)VI. Tersebarnya pembangunan industri

PENJELASAN SSBagaimana perbandingan penyebaran industri di Jawa dan di luar Jawa

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENJELASAN IKU

SATUAN TARGETRasio 60 : 40

KE TE RANGAN

1 Rasio Jumlah Industri Jawa dengan adalah : Perbandingan jumlah industri yang ada di Jawa Luar Jawa dibandingkan dengan di luar Jawa setiap tahunnya (perbandingan dari data BPS ) 1 Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional 2 Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil 3 Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi "Out-Source" industri besar adalah : Persentase pertumbuhan industri kecil selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional

VII. Meningkatnya peran industri Peran industri kecil dan menengah kecil dan menengah terhadap terhadap PDB selalu PDB

Persentase

6,5 13 20

adalah : Persentase pertumbuhan industri menengah akan mencapai Persentase dua kali lipat diatas pertumbuhan industri kecil

adalah : Persentase jumlah output IKM yang di outsource oleh Persentase industri besar Konsep

Menghitung jumlah kebijakan industri yang 1 Konsep kebijakan dan produk hukum adalah : Jumlah konsep kebijakan dan produk hukum yang I. Mempersiapkan dan/atau (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres) direncanakan akan dikeluarkan dalam bentuk Rancangan UU, Menetapkan Kebijakan Produk dihasilkan DEPERIN untuk tujuan keberhasilan tugas kementerian Rancangan PP dan lainnya (kerjasama dengan Biro Hukum Hukum Industri Deperin) 2 Kebijakan dan produk hukum yang adalah : Jumlah penyiapan kebijakan dan telah disyahkan ditetapkan Menteri sebagai produk Hukum untuk pengaturan pelaksanaan tugas setiap sektor ( kerjasama dengan Biro Hukum ) II. Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan III. Menetapkan peta panduan pengembangan industri Membuat rencana strategis untuk industri 1 Renstra 2010 -2014 & RENJA prioritas dan industri andalan setiap tahunnya Membuat peta tentang kondisi dan situasi 1 Peta Panduan Pengembangan industri nasional sebagai panduan untuk klaster Industri prioritas pengembangan selanjutnya 2 Peta panduan industri unggulan provinsi adalah : Terselesaikannya rencana strategis dan rencana kerja per-tahun di tiap sektor industri (terselesaikan hingga 100 %).

9

Peraturan

200

Bersifat pengaturan bidang industri.

Paket

1

adalah : jumlah klaster pengembangan idsutri prioritas untuk setiap bidang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam setahun adalah : tersedianya peta panduan industri unggulan di provinsi (jumlah peta yang dihitung berdasarkan jumlah provinsi yang sudah terselesaikan peta industrinya)

Klaster

32

Provinsi

33

3 Peta panduan kompetensi inti industri adalah : tersedianya peta panduan industri unggulan di setiap Kabupaten Kabupaten/Kota kabupaten dalam provinsi i (jumlah peta yang dihitung /Kota berdasarkan jumlah kabupaten yang sudah terselesaikan peta industrinya)

480

12


SASARAN STRATEGIS (SS)

PENJELASAN SS


PENJELASAN IKUadalah : Jumlah usulan Insentif per kelompok industri yang disetujui per-tahunnya adalah : Jumlah perusahaan yang mendapat insentif atas fasilitasi dari Deperin

SATUAN TARGETJenis Perusahaan 10 1500

KETERANGAN

IV. Mengusulkan insentif yang Usulan dalam bentuk insentif yang dibuat 1 Rekomendasi usulan insentif mendukung pengembangan guna mendukung pengembangan industri di masa yang akan datang industri 2 Perusahaan industri yang memperoleh insentif V. Mengembangkan R & D di instansi dan industri VI. Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual Bentuk riset dan pengembangan industri 1 Kerjasama R&D instansi dengan sesuai dengan bidangnya industri Penyediaan dukungan untuk menghargai 1 Perusahaan yang mendapatkan HKI kekayaan intelektual dalam lingkup industri 2 Produk HKI yang dikomersialkan (Paten)

adalah : Jumlah MOU untuk kerjasama yang difasilitasi oleh Kerjasama sektor industri atau yang dilakukan oleh BPPI adalah : jumlah perusahaan yang sudah mendapat sertifikasi Perusahaan HKI adalah jumlah produk industri yang sudah dipatenkan sebagai Produk produk nasional

18 1100 50 80

VII. Memfasilitasi pengembangan Hasil kerja fasilitasi untuk tujuan 1 Tingkat utilisasi kapasitas produksi adalah : besar persentase penggunaan kapasitas terpasang Presentase pengembangan industri dalam berbagai dalam industri masing-masing ( sesuai dengan jenis industri hal yang mendukung seperti akses industrinya) kepada sumber bahan baku, sumber 2 Perusahaan yang mendapat akses ke adalah : Jumlah fasilitasi yang dilakukan setiap sektor untuk Perusahaan modal dan lainnya sumber pembiayaan membantu industri mendapat akses dan bantuan lainnya ke sumber pembiayaan 3 Perusahaan yang mendapat akses ke adalah : Jumlah perusahaan yang berhasil mendapat fasilitasi Perusahaan sumber bahan baku jaminan pasokan bahan baku atas fasilitasi yang dilakukan oleh masing-masing level organisasi 4 Perjanjian kerjasama Internasional Jumlah kerjasama yang sudah dilaksanakan dalam bentuk project kerjasama internasional yang terkait dengan fasilitasi di bidang capacity building (misalnya : Deperin dengan donor (bentuk G to G) atau Deperin sebagai witness untuk kerjasama B to B MoU

3000

200

25

13


SASARAN STRATEGIS (SS)IX. Memfasilitasi penerapan standardisasi

PENJELASAN SSMendukung industri dalam penerapan standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)1 Rancangan SNI yang diusulkan 2. Penambahan SNI wajib yang diterapkan 3 Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 90012008 (Pedoman BSN10 dan GKM) 1 Tingkat kepuasan pelanggan

PENJELASAN IKUadalah : jumlah rancangan standarisasi yang dirumuskan untuk bidang industri. adalah : Penambahan standard industri (SNI wajib) yang diterapkan

SATUAN TARGETRSNI SNI 600 50 1000

KETERANGAN

X. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Melihat sejauh mana kualitas layanan kementerian terhadap publik pengguna jasa Deperin

Meningkatkan hasil koordinasi dari XI. Mengkoordinasikan 1 Instruktur yang bersertifikat berbagai lembaga pendidikan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta pelatihan yang disediakan Deperin untuk pengembangan berbagai kebutuhan kewirausahaan 2 Jurusan pada lembaga pendidikan adalah : jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan yang industri misalnya sertifikasi dan akreditasi dan lembaga diklat yang terakreditasi diberikan sertifikasi guna melatih dan mengembangkan kemampuan SDM industri (tugas Pusdiklat) XII. Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Hasil penilaian untuk tujuan meningkatkan 1 Tingkat Penurunan penyimpangan budaya pengawasan yang dilaksanakan minimal bagian pengawasan (inspektorat jenderal) di lingkup kementerian 2 Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

adalah : Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Perusahaan Manajemen Mutu ( catatan : GKM lebih banyak diterapkan dalam IKM) adalah : hasil penilaian kepuasan pelanggan yang akan Index dikoordinir oleh Biro Umum (HUMAS) dengan membuat survey pelanggan dan survey akan dilakukan oleh setiap bagian organisasi secara sampling . (Untuk kementerian akan dikerjakan oleh Biro HUMAS) adalah : jumlah instruktur yang sudah memiliki sertifikat dalam Jumlah setiap bidang industri kementerian (Tugas utama Pusdiklat) Jumlah

4

Penilaian menggunakan angka 1 hingga 5 (dari sangat tidak puas hingga sangat puas)

100

24

adalah : persentase penurunan sebagai standar minimal Presentase penyimpangan dalam lingkup tugas kementerian sebagai hasil tugas bidang pemeriksaan (dilaksanakan oleh bidang SPI ) adalah : Jumlah satuan kerja yang sudah menerapkan sistem Satuan kerja pengendalian intern (sebagai bagian kerja SPI) adalah : Jumlah hasil laporan evaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Biro Hukum & Itjen adalah : persentase penurunan penyimpangan pelaksanaan tugas di masing-masing level organisasi sesuai dengan hasil laporan Itjen Laporan Presentase

60

57 10 40

Hasil evaluasi pembuatan kebijakan dan 1 Laporan evaluasi pelaksanaan XIII. Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian target kinerja untuk menjamin kebijakan efektifitas pencapaian kinerja tercapainya tujuan kementerian 2 Tingkat penurunan penyimpangan industri pelaksanaan kebijakan industri

14


SASARAN STRATEGIS (SS)I.

PENJELASAN SS


PENJELASAN IKUadalah : index penilaian kompetensi rata-rata sebagai hasil penilaian kinerja setiap SDM dalam bidang tugas kementerian ( dikerjakan bersama dengan Biro Kepegawaian dan menjadi tugas utama Biro Kepegawaian)

SATUAN TARGETIndex 3

K E TE RANGANMenggunakan nilai 1 sampai 5 dengan mengikuti standar kompetensi yang akan dibangun oleh masingmasing Dirjen bersama dengan Biro Kepegawaian Kemungkinan hanya menjadi tugas untuk Biro Kepegawaian saja, kecuali di masing-masing unit organisasi sudah melakukan penilaian kompetensi

Mengembangkan kemampuan Melihat sejauh mana kualitas kemampuan 1 Standar kompetensi SDM aparatur SDM aparatur yang kompeten SDM sebagai pelaksana dalam memberikan layanan terhadap industri nasional

2 SDM aparatur yang kompeten

adalah : persentase jumlah pegawai yang dinilai kompeten Persentase sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dari seluruh pegawai di masing-masing level organisasi

90

II. Membangun organisasi yang Cara yang digunakan untuk meningkatkan 1 Penerapan sistem manajemen mutu adalah jumlah satuan kerja dalam lingkup Deperin yang sudah Satuan Kerja kemampuan organisasi sehingga menerapkan standar mutu penilaian manajemen profesional dan probisnis menghasilkan kerja yang optimal III. Membangun sistem informasi Cara untuk meningkatkan kemampuan penyediaan data dan informasi yang yang terintegrasi & handal mendukung tugas kementerian dalam memberikan layanan kepada industri nasional IV. Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan 1 Tersedianya sistem informasi online adalah : tersedianya sistem / software aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas di masing-masing sektor 2 Pengguna yang mengakses adalah : jumlah pengguna informasi dan teknologi yang tersedia dalam seluruh bidang tugas kementerian Paket Jumlah

57

20 6.000.000

V. Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

Menganalisa bagaimana pelaksanaan 1 Kesesuaian Program dengan KIN adalah : persentase program yang terlaksana sesuai dengan tugas perencanaan untuk melayani penilaian KIN di masing-masing satuan tugas pengembangan industri nasional sehingga 2 Tingkat persetujuan rencana kegiatan adalah : persentase tingkat persetujuan rata-rata untuk program-program dapat berjalan sebaik (zero stars ) program yang akan dilaksanakan di masing-masing bidang mungkin tugas 3 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan adalah : persentase ketepatan waktu penyelesaian tugas kegiatan termasuk pemasukan laporan dan hasil keluaran setiap bidang lainnya Menganalisa bagaimana pelaksanaan adalah : persentase penyerapan anggaran di masing-masing 1 Tingkat penyerapan anggaran tugas pelaporan keuangan dan sejauh bidang tugas mana penggunaan dana atau anggaran 2 Tingkat kualitas laporan keuangan adalah : Persentase penilaian laporan keuangan kementerian dalam lingkup tugas kementerian dapat (WTP) untuk memenuhi kriteria WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dipergunakan sesuai dengan tujuannya

Presentase Presentase

100 95

Presentase

85

Persentase Persentase

95 100


BAB IIIPETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


DAFTAR ISIPETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT JENDERAL PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT JENDERAL PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI AGRO DAN KIMIA PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI


1. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT JENDERAL

PETA STRATEGI SEKRETARIAT JENDERALVISI DAN MISI SETJENVisi : Mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholders Misi : 1. Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis 2. Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional 1 PERPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGANTerwujudnya Organisasi yang dinamis


8

Terwujudnya Kualitas Pelayanan & Fungsi Koordinasi Yg Profesional dan ProbisnisTerwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesionalTerwujudnya kebijakan industri yang probisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional

2

Terwujudnya Sistem Perencanaan & Pengendalian Industri yang handal

3

4

5

Terwujudnya sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Umum dan Hubungan Masyarakat yang profesional Terwujudnya Pengelolaan 7 Keuangan, Sarana dan Prasarana yang baik Terwujudnya Sistem 6 kerjasama yang melindungi kepentingan industri

PERSPEKTIF PROSES PELAKSANAAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT JENDERAL

Pelayanan dan Fasilitasi Mengevaluasi Visi, Misi dan Strategi Departemen Melaksanakan Reformasi Birokrasi Memfasilitasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Memperkuat Database Industri & kemampuan analisis data Meningkatkan kerjasama, promosi investasi dan akses pasar domestik & internasional Mengembangkan E-Government

Perumusan Kebijakan Operasional dan Pengelolaan Membangun Sistem Perencanaan Industri yang handal Membangun Sistem Pengembangan Pegawai Meningkatkan Sistem dan Tata Hukum Industri serta pelayanan yang berkualitas di bidang Hukum & Kebijakan Industri Mengembangkan Sistem Pendidikan & Pelatihan Aparatur yang profesional Membangun Sistem Tata Kelola Keuangan yang baik dan benar Mengembangkan Sistem Pendidikan & Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pengendalian dan Pengawasan Membangun Sistem Pengendalian Internal

PERSPEKTIF PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

SDM Meningkatkan Profesionalisme dan Produktivitas Pegawai

Organisasi Menyempurnakan dan Mengoptimalkan Organisasi

Tata Laksana Memperbaiki Sistem Ketatalaksanaan Membangun Sistem Informasi Berbasis IT


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT JENDERALNO PERSPEKTIF 1 2 3 STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC KPI SATUAN Terwujudnya Organisasi yang Struktur Organisasi Departemen sesuai Hasil kajian dinamis kebutuhan Renstra Terwujudnya Sistem Perencanaan Diterapkannya sistem perencanaan dan Renja & Pengendalian Industri yang pengendalian industri handal DIPA Terwujudnya SDM industri dan a. Terserapnya jumlah lulusan SDM industri Persentase aparatur yang profesional yang bekerja di sektor Industri b. Tersedianya SDM industri yang kompeten Orang/Tahun Terwujudnya kebijakan industri yang probisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional Terwujudnya sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal Terwujudnya sistem kerjasama yang melindungi kepentingan industri Terwujudnya pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan hubungan masyarakat yang profesional TARGET (T) 1 1 5 181 100 300 KETERANGAN akhir 2009 akhir 2009 setiap Juli

5

STAKE HOLDERS

4

Efektifitas penerapan tata hukum industri a. Tersedianya sistem informasi online b. Informasi yang diakses Diterapkannya Sistem kerjasama industri

Persentase Paket Orang/Tahun Tahun

100 20 1.000.000 5 (mulai 2009)

6

Terwujudnya "good financial governance" Satker a. Ketepatan pemilihan media dan audience dengan tingkat validitas yang terpercaya b. Meningkatnya hubungan dan kerjasama serta pertukaran informasi 58

7

8

Skor Skor

65 60

20


NO PERSPEKTIF 1 2

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Mengevaluasi Visi, Misi dan Strategi Departemen Melaksanakan Reformasi Birokrasi Memfasilitasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana KPI Tersedianya Visi, Misi, Strategi sesuai postur birokrasi Terwujudnya good governance a. Kesesuaian rencana dan kebutuhan SATUAN Tahun Tahun Persentase Persentase Persentase Tahun Persentase Unit Jenis MoU/ Agreement Aplikasi Persentase Skor TARGET (T) 1 5 80 30 30 5 100 100 50 25 10 90 100

KETERANGAN (akhir 2009)

3

4INTERNAL

5

6

b. Efisiensi pemanfaatan teknologi c. Efisiensi ruangan dan energi Memperkuat Database Industri & a. Ketersediaan informasi yang cepat, tepat kemampuan analisis data dan akurat b. Kajian yang diaplikasikan Meningkatkan kerjasama, a. Terbentuknya jaringan kerja internal & promosi, investasi, akses pasar eksternal domestik dan internasional b. Tersedianya informasi kerjasama internasional yang uptodate dan mudah diakses c. Tercapainya kesepakatan/ perjanjian kerjasama internasional Mengembangkan E-Government Tersedianya jenis aplikasi Membangun Sistem Perencanaan a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Industri yang handal pelaksanaan program

7

b. Ketepatan dan Kesesuaian usulan program dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN)

21


NO PERSPEKTIF

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Membangun Sistem Pengembangan Pegawai KPI a. Formulasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi b. Standar Kompetensi Jabatan c. Ketersediaan & penempatan Pegawai sesuai kompetensi d. Diterapkannya Pola Karir, mutasi dan promosi yang konsekuen e. Adanya penghargaan, kesejahteraan & hukuman Meningkatkan Sistem dan Tata a. Publikasi Produk Hukum yang sesuai Hukum Industri serta pelayanan kebutuhan yang berkualitas di bidang Hukum b. Layanan Konsultasi dan Advokasi Hukum & Kebijakan Industri Mengembangkan Sistem Diterapkannya pola pengembangan Diklat Pendidikan & Pelatihan Aparatur yang profesional Membangun Sistem Tata Kelola Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan Keuangan yang baik dan benar akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Mengembangkan sistem pendidikan & pelatihan berbasis Pedoman diklat kompetensi Membangun Sistem Tersedianya informasi keuangan di seluruh Pengendalian Internal Satker Meningkatkan Profesionalisme Tersusunnya standar waktu penyelesaian dan Produktivitas Pegawai pekerjaan Menyempurnakan dan mengoptimalkan Organisasi Memperbaiki Sistem Ketatalaksanaan Membangun Sistem informasi Berbasis IT Tercapainya kesesuaian jumlah pegawai dengan pekerjaan Tersusunnya SOP unggulan Tersedianya sistem kearsipan SATUAN Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Persentase Persentase Tahun TARGET (T) 1 1 5 5 5 100 100 5

KETERANGAN (akhir 2009) (akhir 2010)

8

9

10

11

INTERNAL

Satker

60

12 13

Pedoman Satker Jenis Persentase SOP Tahun

30 60 3 100 100 1 (mulai 2010)

2 3 4

CAPACITY BUILDING

1


2. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT JENDERAL

PETA STRATEGI INSPEKTORAT JENDERALSTRATEGIC OBJECTIVESTRATEGIC OUTCOMES Memenuhi Harapan StakeholdersVISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL


Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Efisien dan Efektif Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Sektor Industri dan Terciptanya Good Governance di Lingkungan Departemen Perindustrian

Terwujudnya Pengawasan Berbasis Pembinaan

Terciptanya Sistem Pengawasan Berbasis Pembinaan

1

2

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pengawas / Auditor

PERUMUSAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN PENGAWASANMelakukan Kajian Hasil Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu Melakukan evaluasi hasil reviu dan SPIP Melakukan kajian hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan industri Melakukan Evaluasi Hasil Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Mengoptimalkan Pemanfaatan Pelaporan Hasil Pengawasan

PENEGAKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

STRATEGIC DRIVER

Proses Pelaksanaan Tugas Pokok ITJEN

Merumuskan : 1. Kebijakan Pengawasan; 2. Kebijakan peningkatan kualitas SDM pengawasan; 3. Pedoman pengawasan; 4. Pedoman evaluasi dan pemantauan; 5. Pedoman pemeriksaan tujuan tertentu. 6. Pedoman Reviu Laporan Keuangan dan BMN

Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi program pengawasan dengan stakeholder Memberikan penghargaan dan penalti sebagai tindak lanjut hasil pengawasan

Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan.

Menetapkan program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pengawasan

Pengelolaan SDM Aparat Teknologi Informasi

SDMMeningkatkan Kemampuan SDM Aparat Pengawas

ORGANISASIMeningkatkan Koordinasi Internal dan Eksternal Meningkatkan ketatalaksanaan Sistem Administrasi

INFORMASIPengembangan Sistem Informasi Pengawasan

PERENCANAANMeningkatkan Kualitas Perencanaan

DANADukungan Dana yang Memadai


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT JENDERALNO PERSPEKTIFSTAKEHOLDER

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Terciptanya Sistem Pengawasan Berbasis Pembinaan KPI SATUAN TARGET (T) Menurunnya tingkat penyimpangan/ penyelewengan % 60 orang orang Buah Buah Buah Buah 40 40 1 1 6 1 5 1 1 1 40 2

KETERANGAN

1

2

1 2 3 4INTERNAL

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pengawas Tenaga Pengawas/ Auditor yang mampu / Auditor memberikan pembinaan Tenaga Pengawas/ Auditor yang memiliki kompetensi/ sertifikasi Merumuskan kebijakan Pengawasan Kebijakan pengawasan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan Merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM kebijakan peningkatan kualitas SDM Pengawasan Pengawasan pedoman pengawasan ITJEN Merumuskan Tersedianya pedoman pengawasan ITJEN Merumuskan pedoman pemantauan dan evaluasi Tersedianya Pedoman pemantauan dan evaluasi Melakukan Kajian Hasil Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu Melakukan Evaluasi Hasil Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Mengoptimalkan Pemanfaatan Pelaporan Hasil Pengawasan Menetapkan program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pengawasan Melakukan evaluasi hasil reviu dan SPIP

5 6 7 8 9

Laporan Kajian Hasil Audit Kinerja dan Audit tertentu Laporan Laporan evaluasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Laporan pengawasan Tersedianya laporan hasil pengawasan sebagai bahan pengambilan keputusan Laporan

Tersedianya program Pembinaan SDM Pengawasan Program Tersedianya SDM pengawasan yang telah mengikuti Orang diklat Tersedianya laporan hasil evaluasi reviu dan SPIP Laporan

25


NO PERSPEKTIF 10

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC KPI Melakukan kajian hasil pemantauan pelaksanaan Tersedianya laporan kajian hasil pemantauan kebijakan industri pelaksanaan kebijakan industri Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pengawasan dengan stakeholder Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tersedianya Pedoman Reviu Laporan Keuangan dan BMN Pemberian Piagam penghargaan Pemberian sanksi Menurunnya jumlah penyimpangan/ temuan SATUAN TARGET (T) Kegiatan 1

KETERANGAN

Program

1

11INTERNAL

12 13

Merumuskan pedoman reviu laporan keuangan dan BMN Memberikan penghargaan dan penalti sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan. Meningkatkan Kemampuan SDM Aparat Pengawas Meningkatkan Koordinasi Internal dan Eksternal Meningkatkan ketatalaksanaan Sistem Administrasi Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Buah Jenis Buah %

1 10 0 50

14

1 2 3 4CAPACITY BUILDING

Tersedianya SDM aparat pengawas yang telah mengikuti diklat Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal Terlaksananya tertib administrasi Tersedianya sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi Berkurangnya tumpang tindih kegiatan pengawasan

LHP Buah % %

171 Peningkatan 10 % Penurunan 100% Produktivitas kerja diatas 95 % 3 % dari pagu anggaran 98%

Meningkatkan Kualitas Perencanaan

%

5 6

Menetapkan anggaran

Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan

%


3. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIASTRATEGIC OBJECTIVEVISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIAVisi : Terwujudnya Industri Agro dan Kimia Yang Berdaya Saing Global Pada Tahun 2025. Misi : 1. Meningkatkan Industri yang Berbasis Sumber Daya Alam 2. Pengembangan Inovasi Teknologi dan SDM yang Kompeten 3. Mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan energi alternatif


STRATEGIC OUTCOME Memenuhi harapan stakeholders

1 a nilai tambahIAKMeningkatnya penguasaan pasar produk IAK

Meningkatny

Tumbuh dan berkembangnya IAK yang berkelanjutan

6

Meningkatnya Persebaran IAK

2

3

Meningkatnya Kompetensi SDM IAK

4

Meningkatnya penguasaan teknologi IAK

5

Menguatnya struktur IAK

Perumusan KebijakanSTRATEGIC DRIVER Proses Pelaksanaan Tugas PokokMenetapkan kebijakan pengembangan IAK melalui Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek, serta Peta Panduan Pengembangan Komoditi IAK

PELAYANAN / FASILITASIJaminan Pasok Bahan baku dan energi Promosi investasi dan produk IAK

Pengendalian & PengawasanMonitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan

Pengembangan klaster IAKPenerapan Standar & HKI IAK Pengembangan kompetensi SDM IAK Pengembangan Kerjasama IAK Pemberian Rekomendasi/Perizinan

Mempersiapkan Usulan Kebijakan : 1. Iklim Usaha 2. Standar IAK

Revitalisasi/ Restrukturisasi IAK Peningkatan Kemampuan Teknologi IAK

Pengelolaan SDM Organisasi & Informasi

SDMMeningkatkan Kompetensi SDM Aparatur IAK

Organisasi & KetatalaksanaanPenguatan organisasi

InformasiMembangun dan Mengembangkan sistim informasi berbasis IT

Perencanaan & PelaporanMeningkatkan Kualitas Perencanaan & Pelaporan (LAKIP, SAI, SAP,LAP KEGIATAN)

DanaMengoptimalkan Pengelolaan APBN

Pengembangan Manajemen


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI AGRO DAN KIMIANO PERSPEKTIF 1 2STAKE HOLDER

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Meningkatnya Nilai Tambah IAK KPI Meningkatnya kontribusi sub sektor IAK terhadap PDB Meningkatnya Penguasaan Pasar Produk IAK Meningkatnya Nilai Ekspor Produk IAK Meningkatnya pangsa pasar produk IAK di dalam negeri Meningkatnya Kompetensi SDM IAK Meningkatnya SDM IAK yang tersertifikasi Meningkatnya Penerapan Teknologi Dalam Meningkatnya Penguasaan Teknologi IAK Negeri Tumbuhnya cabang IAK (industri turunan) baru Menguatnya Struktur IAK selama 5 tahun Meningkatnya Persebaran IAK Berkembangnya IAK di Luar Pulau Jawa Menetapkan kebijakan pengembangan IAK melalui Tersusunnya Renstra dan Renja Ditjen IAK Perencanaan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Terususnnya Peta Panduan Pengembangan sertra Peta Panduan Pengembangan Komoditi IAK Komoditi IAK Mempersiapkan Usulan Kebijakan : 1. Iklim usaha, 2. Tersusunnya konsep usulan kebijakan iklim Standar IAK usaha Tersusunnya konsep usulan standar Ketersediaan dan Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Jumlah Frekwensi Rapat Koordinasi Energi untuk IAK Jumlah promosi investasi Memfasilitasi promosi investasi dan produk IAK Jumlah pameran komoditi SATUAN % % % % Perusahaan Jenis Industi Unit Usaha Paket Peta Panduan Paket Paket Kali Kali Kali TARGET (T) 12,9 2,5 2 1 12 4 42 52 4 6

KETERANGAN

4 5 6 1

2 3 4

INTERNAL

29


NO PERSPEKTIF 5 6 7 8 9 10 11 1CAPACITY BUILDING INTERNAL

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Memfasilitasi Revitalisasi/ Restrukturisasi IAK KPI Jumlah perusahaan yang direvitalisasi SATUAN Perusahaan Kali Paket Kali Perusahaan Kali Kesepakatan hari orang % SOP Buah % % TARGET (T) 8 2 15 20 100 4 5 5 200 40

KETERANGAN

Diseminasi hasil-hasil litbang dan teknologi Memfasilitasi Peningkatan Kemampuan Teknologi IAK IAK Bantuan mesin peralatan IAK Forum Komunikasi Memfasilitasi Pengembangan Klaster IAK Penerapan Standar & HKI IAK Memfasilitasi Pengembangan SDM Industri Memfasilitasi Pengembangan Kerjasama IAK Meningkatkan kualitas pelayanan publik (ketatalaksanaan) Penguatan Organisasi Mengembangkan sistem manajemen Membangun dan Mengembangkan sistem informasi berbasis IT Meningkatkan kualitas Prencanaan dan Pelaporan (LAKIP, SAI, SAP, Lap. Kegiatan) Optimalisasi Pemanfaatan dana Jumlah perusahaan yang menerapkan standar Jumlah pelatihan/pemagangan Meningkatnya kerjasama IAK Ketepatan waktu pelayanan pemberian rekomendasi Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya Standar Pelaksanaan Kerja Jumlah layanan yang bisa diakses oleh publik melalui IT Ketepatan waktu pelaporan Penyerapan DIPA

Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur IAK Tersedianya SDM IAK yang berkompeten

2 3 4 5 6


4. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA

PETA STRATEGI DITJEN ILMTASTRATEGIC OBJECTIVE VISI DAN MISI DITJEN ILMTApertumbuhan ekonomi


Visi : Terwujudnya Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka sebagai basis industri manufaktur yang andal dalam mendukung industri anda lan masa depan dan Misi : Menjadikan penggerak masyarakat untuk melakukan kegiatan industri manufaktur yang efisien dan bernilai tambah tinggi .

STRATEGIC OUTCOME Memenuhi harapan stakeholders

1

Meningkatnya nilai tambah subsektor ILMTA

Semakin meningkatnya peran subsektor ILMTA dalam perekonomian nasional

6 2Meningkatnya penguasaan pangsa pasar produk ILMTA

Tersebarnya Industri LMTA di luar Jawa

3

Meningkatnya kemampuan SDM Industri

4

Meningkatnya Kemampuan Teknologi subsektor ILMTA

5 Meningkat danMenguatnya struktur ILMTA

STRATEGIC DRIVER Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen

Perumusan KebijakanMempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Industri

Pelayanan & FasilitasiMemfasilitasi peningkatan kemampuan Teknologi ILMTA

Pengendalian & PengawasanMengoptimalkan pemantauan kinerja industri terkait dengan pelaksanaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

Menetapkan peta panduan pengembangan industri Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri

Memfasilitasi Pengembangan Klaster ILMTA Memfasilitasi promosi , investasi dan produk ILMTA Memfasilitasi penerapan standardisasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

Pengelolaan SDM Organisasi & Informasi

SDMMengembangkan kemampuan SDM

Organisasi & KetatalaksanaanMembangun organisasi yang dinamis Mengembangkan sistem manajemen

InformasiMembangun sistem informasi yang terintegrasi & handal

PerencanaanMeningkatkan Kualitas perencanaan dan pelaporan

DanaDukungan dana yang memadai


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKANO PERSPEKTIF 1. STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Meningkatnya nilai tambah industri KPI Laju pertumbuhan industri Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total negeri permintaan di pasar DN Pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasionalSTAKE HOLDERS

SATUAN Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Nilai Tambah (rupiah) per Tenaga Kerja Index Jumlah Jumlah Jumlah Persentase Rasio

TARGET (T) 7,07 5,8 47,5 11 4 450000

KETERANGAN

2.

3.

Meningkatnya kemampuan SDM industri

Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor Tingkat produktifitas SDM industri

4.

5. 6.

Index iklim industri nasional Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Teknologi Industri Terapan Inovatif Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri Lengkap dan menguatnya struktur industri Pertumbuhan investasi di Industri Hulu dan Antara Tingkat kandungan lokal Tersebarnya pembangunan industri Rasio Jumlah Industri Jawa dengan Luar Jawa

4 3 2 160 45 90 : 10

33


NO PERSPEKTIF 1.

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC KPI SATUAN TARGET (T) Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Rencana Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, Konsep dan Kebijakan Industri R.Perpres/R.Keppres) Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Peraturan 31 Menteri Menetapkan rencana strategis dan/atau Renstra 2010 -2014 & RENJA Paket 1 Menetapkan peta panduan pengembangan Peta Panduan Pengembangan klaster Industri Klaster 8 industri prioritas Peta panduan industri unggulan provinsi Provinsi 5 Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Mengusulkan insentif yang mendukung Rekomendasi usulan insentif Jenis 6 pengembangan industri Perusahaan industri yang memperoleh insentif Perusahaan 64 Mengembangkan R & D di instansi dan industri Kerjasama R&D instansi dengan industri Kerjasama Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan Perusahaan yang mendapatkan HKI Perusahaan penggunaan Kekayaan intelektual Produk HKI yang dikomersialkan (Paten) Produk Memfasilitasi pengembangan industri Tingkat utilisasi kapasitas produksi Presentase 72,5 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber Perusahaan 332 pembiayaan Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan Perusahaan 48 baku Perjanjian kerjasama Internasional MoU 6 Memfasilitasi promosi industri Perusahaan mengikuti seminar/konfrensi, pameran, Perusahaan 480 misi dagang/investasi

KETERANGAN

2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

INTERNAL

34


NO PERSPEKTIF 9.

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Memfasilitasi penerapan standardisasi KPI Rancangan SNI yang diusulkan Penambahan SNI wajib yang diterapkan Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM) SATUAN RSNI SNI Perusahaan TARGET (T) 140 21 120

KETERANGAN

12.

INTERNAL

10. 11.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

13.

1.CAPACITY BUILDING

2. 3. 4

5.

Tingkat kepuasan pelanggan Instruktur yang bersertifikat Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi Tingkat Penurunan penyimpangan minimal Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri Mengembangkan kemampuan SDM aparatur Standar kompetensi SDM aparatur yang kompeten SDM aparatur yang kompeten Membangun organisasi yang profesional dan Penerapan sistem manajemen mutu probisnis Membangun sistem informasi yang terintegrasi & Tersedianya sistem informasi online handal Pengguna yang mengakses Meningkatkan kualitas perencanaan Kesesuaian Program dengan KIN Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars ) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan Tingkat penyerapan anggaran BMN yang profesional Tingkat kualitas laporan keuangan (WTP)

Index Jumlah Jumlah Presentase Satuan kerja Laporan Presentase Index Persentase Satuan Kerja Paket Jumlah Presentase Presentase Presentase Persentase Persentase

5 100 1 100 5 80 8 3.790 90 90 90 90 100


5. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IATTVISI DAN MISI


Visi : Terwujudnya Industri Alat Transportasi ,Telematika dan Elektronika sebagiai industri andalan masa depan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Misi : Meningkatkan kemampuan penyedia alat transportasi, komunikasi dan informasi yang efisien dalm meningkatkan nilai tambah

Perspektif Pemangku Kepentingan

1

Tingginya Nilai tambah industriTingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri 3

Semakin meningkatnya peran subsektor IATT sebagai industri andalan masa depan dalam perekonomian masa depan

6

Tersebarnya pembangunan industri

2

4Kokohnya faktorfaktor penunjang pengembangan industri

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

5

Kuat, lengkap dan dalamnya Struktur industri

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Ditjen IATT

Perumusan KebijakanMempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan dan produk hukum Industri Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan Menetapkan peta panduan pengembangan industri Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan ind

Pelayanan & FasilitasiMeningkatkan kualitas pelayanan publik Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan , teknologi, Kekayaan intelektual Memfasilitasi pengembangan industri Mengkoordinasikan pengembangan industri (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha dll) Memfasilitasi promosi, investasi dan pemasaran Memfasilitasi penerapan standardisasi Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

Pengawasan, Pengendalian & EvaluasiMengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal di setiap Satker Meningkatkan evaluasi kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri

Perspektif PeningkatanKapasi tas Kelembagaan

SDMMembangun SDM aparatur yang kompeten Mengembangkan sistem diklat SDM industri yang profesional

Organisasi & KetatalaksanaanMembangun organisasi yang Profesional dan Probisnis

InformasiMembangun sistem informasi industri yang terintegrasi & handal

PerencanaanMeningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan

DanaDukungan anggaran, Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang profesional


INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKANO 1. PERSPEKTIF STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Meningkatnya nilai tambah industri KPI Laju Pertumbuhan Industri Kontribusi Industri manufaktur terhadap PDB Nasional Meningkatnya penguasaan pasar dalam Pangsa pasar produk industri nasional dan luar negeri terhadap total permintaan di pasar DN Pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasionalSTAKE HOLDERS

SATUAN Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase

TARGET (T)

KETERANGAN

8,2 40 9,75 10 -

2.

Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri Tingkat produktifitas SDM industri

3.

4.

Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

Index iklim industri nasional Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri Pertumbuhan investasi di Industri Hulu dan Antara Tingkat kandungan lokal Rasio Jumlah Industri Jawa dengan Luar Jawa

Nilai Tambah (rupiah) per Tenaga Kerja Index Jumlah Jumlah Jumlah Persentase Rasio

4800

4 4 7 24 53 60:40

5.

Lengkap dan menguatnya struktur industri Tersebarnya pembangunan industri

6.

38


NO 1.

PERSPEKTIF

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Produk Hukum Industri KPI Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres) Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri Menetapkan rencana strategis dan/atau Renstra 2010 -2014 & RENJA pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan Menetapkan peta panduan pengembangan industri SATUAN Konsep Peraturan PaketTARGET (T)

KETERANGAN

4 5 1

2.

3.

5. 6.

INTERNAL

4.

Peta Panduan Pengembangan klaster Industri Klaster prioritas Peta panduan industri unggulan provinsi Provinsi Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Mengusulkan insentif yang mendukung Rekomendasi usulan insentif Jenis pengembangan industri Perusahaan industri yang memperoleh Perusahaan insentif Mengembangkan R & D di instansi dan Kerjasama R&D instansi dengan industri Kerjasama industri Memfasilitasi penerapan, Perusahaan yang mendapatkan HKI Perusahaan pengembangan dan penggunaan Produk HKI yang dikomersialkan (Paten) Produk Kekayaan intelektual Memfasilitasi pengembangan industri Tingkat utilisasi kapasitas produksi Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku Perjanjian kerjasama Internasional Perusahaan mengikuti seminar/konfrensi, pameran, misi dagang/investasi Presentase Perusahaan Perusahaan MoU Perusahaan

4 8 4 360 6 20 8 71,25 73 71 10 160

7.

8.

Memfasilitasi promosi industri

39


NO 9.

PERSPEKTIF

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Memfasilitasi penerapan standardisasi KPI Rancangan SNI yang diusulkan Penambahan SNI wajib yang diterapkan Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (Pedoman BSN10 dan GKM) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Instruktur yang bersertifikat Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi Tingkat Penurunan penyimpangan minimal Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan dan efektifitas pencapaian Tingkat penurunan penyimpangan kinerja industri pelaksanaan kebijakan industri Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang kompeten Membangun organisasi yang profesional dan probisnis Membangun sistem informasi yang terintegrasi & handal Meningkatkan kualitas perencanaan Standar kompetensi SDM aparatur SDM aparatur yang kompeten Penerapan sistem manajemen mutu Tersedianya sistem informasi online Pengguna yang mengakses Kesesuaian Program dengan KIN Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars ) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Tingkat penyerapan anggaran Tingkat kualitas laporan keuangan (WTP) SATUAN RSNI SNI PerusahaanTARGET (T)

KETERANGAN

175 25 30

10. 11.INTERNAL

Index Jumlah Jumlah Presentase Satuan kerja Laporan Presentase Index Persentase Satuan Kerja Paket Jumlah Presentase Presentase Presentase Persentase Persentase

4 45 8 60 7 7 40 3 90 5 9 2.000.000 100 93 100 95 100

12.

13.

1. 2. 3. 4.

5.

CAPACITY BULIDING

Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional


6. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Peta Strategi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan MenengahSTRATEGIC OBJECTIV E


VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHVisi : Mewujudkan Pelayanan Prima menuju Industri Kecil dan Menengah (IKM) berdaya saing.

Misi : Merumuskan kebijakan yang kondusif; memberikan layanan prima; memberikan fasilitasi yang tepat serta melakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif .1

STRATEGIC OUTCOMES

Memenuhi Harapan Stakeholders

Meningkatnya kemampuan teknologi, penerapan standardisasi dan HKI bagi IKM Meningkatnya SDM IKM yang profesional dan kreatif

Tumbuh dan berkembangnya IKM yang berdaya saing

6

Meningkatnya akses pasar dalam dan luar negeri bagi IKM

2

4 3 Meningkatnya akses sumber bahan baku bagi IKM PELAYANAN DAN FASILITASI Mensinkronisasikan dan mensinergikan program pengembangan IKM

Meningkatnya akses sumber pembiayaan bagi IKM

5

Meningkatnya kerjasama kelembagaan dan iklim usaha yang kondusif

PERUMUSAN KEBIJAKAN

PENGENDALIAN & PENGAWASAN Melaksanakan kerjasama dan penguatan kelembagaan

Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Ditjen IKM 0

STRATEGIC DRIVER

Mempersiapkan rancangan dan/atau menetapkan kebijakan untuk mendorong pengembangan IKM

Mengusulkan kepada instansi terkait terhadap pelaksanaan aturan yang menyangkut infrastruktur (hard dan soft infrastruktur)

Meningkatkan kompetensi SDM IKM

Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan IKM

Mengembangkan kemampuan teknologi

Menumbuhkan Wira Usaha Baru (WUB) IKM

Melakukan

asesment dan sosialisasiMengembangkan penyediaan bahan baku, energi dan pembiayaan IKM peraturanperaturan yang terkait dengan IKM

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan pengembangan IKM

Mempersiapkan dan menetapkan pedoman bagi stakeholder untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan dan fasilitasi

Mengembangkan standardisasi, sistem manajemen mutu dan HKI

Meningkatkan promosi investasi dan pemasaran produk IKM

SDM

ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN Membangun organisasi yang dinamis Mengembangkan sistem manajemen

KEUANGAN Meningkatkan pengelolaan APBN

METODE Mengembangkan basis data dan sistem informasi

SARANA Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kerja

Pengelolaan Sumber Daya Organisasi

Mengembangkan kemampuan SDM

46


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHNO PERSPEKTIF 1 STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Meningkatnya kemampuan teknologi, penerapan standardisasi dan HKI bagi IKM KPI Meningkatnya nilai produksi IKM Meningkatnya nilai tambah Meningkatnya efisiensi Meningkatnya jumlah pendaftaran HKI SATUAN % % % Unit Orang % IKM TARGET (T) 59 52 30 5.075 10.020 60 1500 KETERANGAN 12% per tahun 11% per tahun 6% per tahun 1000 merek, 50 desain industri, 25 paten, 4000 hak cipta Pangan 2000, Sandang 750, KBB 750, Logek 1200, Kerajinan 5.320 12% per tahun 300 per tahun

2

3STAKE HOLDERS

Meningkatnya SDM IKM yang profesional dan Meningkatnya SDM IKM yang kreatif profesional, inovatif dan kreatif Meningkatnya produktivitas tenaga kerja IKM Meningkatnya akses sumber bahan baku Meningkatnya jumlah IKM yang dapat bagi IKM memanfaatkan sumber bahan baku Kemitraan dengan institusi terkait dalam pengembangan depo bahan baku Meningkatnya jumlah IKM yang dapat memanfaatkan sumber pembiayaan

IKM

125

4

Meningkatnya akses sumber pembiayaan bagi IKM

Perusahaan

2000

Selama 5 tahun (kumulatif): Pangan 15, Sandang 15, KBB 10, Logek 15, Kerajinan 70 5 sektor

5

6

Meningkatnya kerjasama kelembagaan dan Meningkatnya jumlah insentif yang iklim usaha yang kondusif dapat dimanfaatkan oleh IKM Meningkatnya jumlah peraturan yang kondusif bagi IKM Meningkatnya akses pasar dalam dan luar Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri bagi IKM negeri Meningkatnya pangsa pasar luar negeri Meningkatnya investasi IKM Meningkatnya pemanfaatan ICT

Paket Peraturan % % % %

5 35 50 10 5 5 Perijinan, Peraturan, Pedoman

43


NO PERSPEKTIF 1

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Mempersiapkan rancangan dan/atau menetapkan kebijakan untuk mendorong pengembangan IKM Mempersiapkan dan menetapkan pedoman bagi stakeholder untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan dan fasilitasi Mengusulkan kepada instansi terkait terhadap pelaksanaan aturan yang menyangkut infrastruktur (hard dan soft infrastruktur) KPI Tersusunnya Rancangan Kebijakan yang mendorong Pengembangan IKM Tersusunnya pedoman, Juklak/Juknis dalam rangka optimalisasi pemanfaatan layanan dan fasilitasi Tersusunnya usulan berkaitan dengan insentif untuk IKM Tersusunnya usulan berkaitan dengan fasilitasi akses pembiayaan bagi IKM yang feasible tapi tidak bankable Tersusunnya usulan kemitraan bisnis antara IKM dengan instansi/sektor ekonomi lainnya Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) Program Pengembangan IKM Terlaksananya Rapat Koordinasi Program Pengembangan IKM Tersusunnya APBN (DIPA, RKA-K/L, KAK, RAB) Terlaksananya Pendampingan Penerapan Teknologi Tepat Guna di IKM Terlaksananya Pendampingan Penerapan Produksi Bersih SATUAN Paket TARGET (T) 10

KETERANGAN

2

Paket

26

3

Paket Paket

5 1

Paket

10

4

INTERNAL

Mensinkronisasikan dan mensinergikan program pengembangan IKM

Paket

77

7 Renstra, 35 Renkin, 35 Renja,

Kali Buah Kali

90 860 250

Rapat Koordinasi Regional, Nasional, Konsinyiring 110 DIPA/RKA-K/L, 750 KAK/RAB Tahun 2009 = Pangan 12 Tenaga Ahli (TA), Sandang 8 TA, Kimia dan Bahan Bangunan 6 TA, Kerajinan 24 TA 30 IKM Sandang, 15 IKM Kimia dan Bahan Bangunan, 30 IKM Logam, 10 IKM Kerajinan

5

Mengembangkan kemampuan teknologi

Perusahaan

85

44


NO PERSPEKTIF

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC KPI Terlaksananya Peningkatan Kemampuan UPT/KUB SATUAN Unit TARGET (T) 265

KETERANGAN Selama 5 tahun (Kumulatif): 25 UPT/KUB Pangan, 50 UPT/KUB Sandang, 50 UPT/KUB Kimia dan Bahan Bangunan, 40 UPT/KUB Logam, 100 UPT/KUB Kerajinan Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan 1500, Sandang 500, KBB 200, Kerajinan 1100 Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan 1000, Sandang 250, KBB 60, Logek 25, Kerajinan 500 Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan HACCP 5, Halal 1500, Sandang ISO 50, SNI 50, KBB GMP 300 SNI 50, Logek QS 9000/ISO/TS 16949 50, SNI 40, Qseal 80 Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan 10, Sandang 10, Logek 50

Terlaksananya Pengembangan Desain Produk, Desain Kemasan dan Merek Produk IKM Terlaksananya Pendampingan Penerapan Desain Produk, Kemasan dan Merek pada IKM Terlaksananya Pendampingan Penerapan GMP, HACCP, GKM, SNI, ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, Halal, Qseal, QS 9000, CE-Mark, HKI Tersusunnya Rancangan SNI Meningkatnya penerapan standard bagi IKM

Unit

3300

UU

1835

6

Mengembangkan standardisasi, sistem manajemen mutu dan HKIINTERNAL

UU

1835

SNI Sertifikat

70 SNI = 70 SNI GMP = 200 Perusahaan HACCP = 5 Perusahaan Halal = 1500 Perusahaan Desain kemasan dan merek = 1000 IKM CE-MARK = 35 Sertifikat ISO = 80 Sertifikat

45NO PERSPEKTIF STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC KPI Meningkatnya penerapan GKM-IKM SATUAN Jml

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 41/M-IND/PER/3/2010TARGET (T) GKM = 4500 IKM Fasilitator = 1500 orang Merek = 1000 Desain Industri = 50 Paten = 25 Hak Cipta = 4000 1360 KETERANGAN

Meningkatnya perlindungan HKI bagi produk IKM

Sertifikat

200 merek/thn 10 Desain Ind/thn 5 Paten /thn 800 Hak Cipta/thn Selama 5 tahun (kumulatif): Sandang (AMT 100, CEFE 60, Teknologi 100, Desain 400); KBB (HKI 250, Teknologi 150, Desain 300) Selama 5 tahun (kumulatif): Logek 50, Sandang 25, KBB 50, Kerajinan 50 Selama 5 tahun (kumulatif): Kerajinan 4000 WUB, Sandang 100

7

Meningkatkan kompetensi SDM IKM

8

INTERNAL

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan (AMT, CEFE, Inkubator Bisnis), Manajemen, Teknologi, Standardisasi, Desain, Mutu, HKI Terlaksananya magang, studi banding,

Orang

Orang Orang

175 4100

Menumbuhkan Wira Usaha Baru (WUB) IKM Terlaksananya Penumbuhan Wira Usaha Baru melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) (AMT, CEFE, Inkubator Bisnis) Terlaksananya pelatihan WUB Teknologi Informasi Terlaksananya pelatihan permesinan modern Terlaksananya penyediaan terminal bahan baku Terlaksananya kemitraan antara pemasok bahan baku dengan IKM Terlaksananya kemitraan antara IKM dengan Lembaga Keuangan Bank/Non Bank. Terlaksananya kemitraan antara Pemasok energi dengan IKM

orang orang Unit Perusahaan Perusahaan

100 100 25 200 260 Selama 5 tahun (kumulatif): KBB 10, Kerajinan 15 Selama 5 tahun (kumulatif): Logek 100, Sandang 100 Selama 5 tahun (kumulatif): Logek 100, Kerajinan 100, KBB 60 Selama 5 tahun (kumulatif): Logek 50,

9

Mengembangkan penyediaan bahan baku, energi dan pembiayaan IKM

Perusahaan

50

46NO PERSPEKTIF 10 STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Melaksanakan kerjasama dan penguatan kelembagaan KPI Terlaksananya kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional SATUAN Lembaga

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 41/M-IND/PER/3/2010TARGET (T) 250 KETERANGAN D 8, ASEAN dan APEC, IJEPA (OVOP dan Shindan Shi), JICA, JETRO, UNESCO, Italia (IFSC), India, Australia, Selandia Baru, Korea, Perguruan Tinggi, LSM, Yayasan, Timor Leste, China, LPPM, LPPOM MUI, BPOM, Dewan Atsiri Indonesia (DAI), Asosiasi, MPAI (Masyara Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan 90, Sandang 100, KBB 120, Logek 125, Kerajinan 100, HKI 100

11

INTERNAL

Terlaksananya perkuatan kapasitas kelembagaan asosiasi, UPT, BDS, KUB, Pesantren, Klinik Layanan IKM (HKI, Desain dan Kemasan), Koperasi Melakukan asesment dan sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan IKM Terlaksananya analisis dan evaluasi peraturan yang terkait dengan IKM Terlaksananya sosialisasi peraturanperaturan yang terkait dengan IKM

Orang

635

Peraturan

75

Kali

125

12

Meningkatkan promosi investasi dan pemasaran produk IKM

Tersusunnya profil investasi IKM yang prospektif Tersusunnya profil komoditi/perusahaan Terlaksananya promosi investasi Terlaksananya promosi dan pemasaran produk IKM

Profil Profil

40 2600

Kali Kali

25 360

13

Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan IKM

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan IKM

Unit

35

INTERNAL

Kali

60

Analisis tentang peraturan daerah, peraturan pusat berkaitan dengan insentif, ijin, fiskal/tarif. Sosialisasi Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan 10, Kerajinan 10, KBB 10, Sandang 10 Selama 5 tahun (Kumulatif): Logek 200, Kerajinan 1000, KBB 500, Pangan 200, Sandang 700 Sosialisasi dilakukan masing-masing Direktorat 1 (satu) kali dalam setahun Selama 5 tahun (Kumulatif): KBB 50, Pangan 35, Kerajinan 160, Sandang 100, Logek 15 LAKIP disusun masing-masing Unit Eselon II dan Ditjen. IKM selama 5 tahun (kumulatif) Dilakukan 2 (dua) kali setahun oleh masing-masing Unit Eselon II Masing-masing Unit Eselon II 4 kali

14

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Tersusunnya Rekomendasi pelaksanaan kebijakan pengembangan Perbaikan Sistem Pelaksanaan IKM Kebijakan Pengembangan IKM

Kali

24

47NO PERSPEKTIF 1 STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Mengembangkan kemampuan SDM KPI Tersusunnya formasi pegawai Ditjen. IKM Terlaksananya peningkatan kompetensi sumber daya aparat pembina IKM SATUAN Orang Kali

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 41/M-IND/PER/3/2010TARGET (T) 240 40 KETERANGAN

AMT, CEFE, B. Inggris, B. China, B. Jepang, Komputer, BSC, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kearsipan, GKM, GMP, HKI, HACCP, RIA, Tariff, Kerjasama Internasional, Pemasaran, Penyusunan Peraturan Perundangundangan, Perencanaan, Desain dan Kemasan, Teknis Proses Produksi, Finishing, Teknologi Pangan, Tata Lay Out Pabrik, Statistik, Studi Kelayakan Bisnis, Pembentukan KUB, Motivator, Production Control, Cleaner Production, CE-Mark, ISO, SNI

2

Capacity Building

Membangun organisasi yang dinamis

3 4

Mengembangkan sistem manajemen Meningkatkan pengelolaan APBN Mengembangkan basis data dan sistem informasi

Terbentuknya organisasi yang berorientasi kinerja (Good Government) Terlaksananya Reformasi Birokrasi Terkelolanya APBN secara akuntabel sesuai prioritas Tersedianya database

Unit

7

Unit Unit Paket

7 7 1 Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Produksi, Nilai Bahan Baku, Nilai Investasi, Nilai Tambah, Nilai Ekspor, Nilai Impor, Negara Tujuan Ekspor, Pegawai, Anggaran, Negara Pesaing, Perusahaan, Sentra, Penyuluh, Shindan Website IKM, Website Mitsubishi, Website Indonesia Furniture, Website Minyak Atsiri Indonesia Kursi dan Meja Kerja, PC Komputer, Laptop dan perlengkapannya, Kendaraan Operasional,

Capacity Building

Tersedianya sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas 5 Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kerja Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

Unit

4

Paket

1


7. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Peta Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri


54


INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGINO PERSPEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CAPACITY BUILDING INTERNAL STAKE HOLDERS

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Meningkatnya Optimalisasi inovasi teknologi Peningkatan penggunaan teknologi berwawasan Meningkatnya SDM industri kualitas dan kuantitas KPI Meningkatnya penerapan hasil inovasi SATUAN Buah % Orang Buah Buah Buah Buah Milyar/Rp. Buah Paket Orang Milyar/Rp. Hari Buah Paket Software TARGET (T) 11 11 60 5 100 3 20 50 4 7 5 10 5 5 4

KETERANGAN

Presentasi teknologi informasi yang berwawasan lingkungan jumlah SDM industri yang berkualitas meningkat Tumbuhnya kawasan-kawasan industri yang Meningkatnya kawasan industri yang efektif efektif Meningkatnya produk ber-SNI Bertambahnya produk industri yang ber-SNI Meningkatnya iklim usaha yang kondusif Terbitnya peraturan fasilitasi Meningkatnya kualitas litbang Banyaknya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Meningkatnya kualitas pelayanan sertifikasi Meningkatnya jumlah hasil pengujian Meningkatnya pelayanan HKI Meningkatnya kualitas pelayanan pelatihan Meningkatnya kualitas SDM internal Meningkatnya anggaran yang optimal Penggunaan SOP dalam bekerja Penggunaan perangkat kerja yang efektif Penggunaan sistem informasi yang optimal Meningkatnya hasil litbang yang mendapat perlindungan HKI Meningkatnya penyediaan pelatihan Meningkatnya jumlah SDM yang lebih tinggi Meningkatnya ketersediaan anggaran untuk litbang Peningkatan kinerja dalam hal waktu Peningkatan penggunaan peralatan kerja (tools) yang efektif Pengurangan waktu dan biaya pelayanan

11 12 13 14 15

sasaran strategi-1 iku

Documents