ii - bpkk.bandaacehkota.go.idbpkk.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2020/... · dan kegiatan...

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................ i

DAFTAR ISI............................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .............................................. 1

1.2. Landasan Hukum .......................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................... 5

1.4. Sistematika Penulisan .................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPKAD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan

Capaian Renstra SKPD .................................. 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKK ................... 30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD ................................................. 33

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD ......... 34

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ................................................... 35

BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......... 36

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019 ......... 37

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019 ................ 39

BAB IV PENUTUP ............................................................. 72

iii

DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dengan

Tahun Berjalan BPKK ..................................................... 26

2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKK Banda Aceh ............. 32

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

dan Perkiraan Maju Tahun 2020 .................................... 66

RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu

kunci keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu undang-undang

Nomor 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 menekankan tentang perlunya penyusunan Rencana

Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berbasis

penganggaran kinerja. Dalam menyusun Renja dan RKA tersebut

harus berdasarkan RPJMD seperti yang tercantum pada Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2019 adalah rancangan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD pada tahun 2018

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

menunjang pencapaian visi, misi dan Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Banda Aceh berpedoman pada Rencana Strategis BPKK Tahun

2017-2022.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

telah diusulkan dan disepakati oleh masing-masing bidang pada

Badan Pengelolaan Keuangan Kota. Program dan kegiatan dalam

rencana kerja bersifat definitif dan mengacu pada dokumen RKPD

yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Rencana


Kerja (Renja) juga merupakan pedoman dalam penyusunan

Dokuemen Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja BPKK Tahun 2019 disusun berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Susunan

Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

pada SKPD, yaitu :

1. Landasan Idiil adalah Pancasila dan UUD 1945

2. Landasan Operasional meliputi peraturan perundang – undangan

yang berkaitan langsung dengan tugas dinas yaitu sbb :

2.1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2.2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

2.3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

2.4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2.5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2.6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah

Aceh;

2.7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;


2.8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke

dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah;

2.9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2.15 Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2014 tentang

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan

perorangan dinas.

2.16 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

2.17 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian

kembali Barang Milik Negara/Daerah.

2.18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan

barang/jasa Pemerintah.


2.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan

dan Materiil Daerah;

2.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2.21 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.22 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda

Aceh;

2.23 Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan,

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan dan Tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur peranan dan kedudukan

RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD dalam

kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang ini

menekankan penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting)

serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi

akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam

pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan.


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang

peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD dalam menyiapkan

Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih

dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen

Renstra SKPD dan status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD ini

akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-

undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan

RPJMD dengan Renstra SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan

bahwa penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD,

karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD,

Renja SKPD dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan

bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian

Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian

dituangkan kedalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD dan RKA SKPD

untuk target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan

daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan Kota Banda Aceh adalah penyajian perencanaan dalam

kurun waktu 1 tahun (2019) yang berisikan program dan kegiatan

prioritas sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPKK Kota

Banda Aceh tahun 2017-2022.


Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kerja BPKK

Kota Banda Aceh adalah :

Mengetahui kebijakan pembangunan kota Banda Aceh yang

dilaksanakan oleh BPKK Kota Banda Aceh pada tahun 2019;

Sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan BPKK Kota Banda

Aceh tahun 2019.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan Rencana Kerja BPKK Kota Banda Aceh

tahun 2019, adalah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membuat penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD,

proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara

Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD,

Renja K/L dan Renja Provinsi/Kota, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPD, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan


Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistimatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun 2017 dan

Capaian Renstra BPKK.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja BPKK tahun 2017 dan perkiraan

capaian tahun 2018, yang mengacu pada APBD tahun

berjalan. Serta dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun-tahun sebelumnya yang termuat pada Tabel

Rekapitulasi Evalusi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat

daerah dan Pencapaian Renstra perangkat daerah

sampai dengan Tahun 2018.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKK

Berisikan kajian capaian kinerja pelayanan perangkat

daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam SPM maupun IKK yang termuat pada

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKK

Menguraikan tentang tingkat kinerja pelayanan

perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan perangkat daerah. Permasalahan dan


hambatan serta dampak terhadap pencapaian visi dan

misi kepala daerah. Serta tantangan dan peluang dalam

meninngkatkan pelayanan perangkat daerah. Isu-isu

penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan tentang perbandingan rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan

terhadap temuan-temuan setelah proses rancangan awal

RKPD. Serta menampilkan tabel Review terhadap

Rancangan Awal RKPD tahun 2018.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Menguraikan tentang hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan. Dan menyajikan pula tabel usulan program

dan kegiatan dari SKPD tahun 2019.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Membahas tentang penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat

daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja BPKK

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan


fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Menguraikan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

rekapitulasi program dan kegiatan dan memuat tabel

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat

Daerah Tahun 2019.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Program

serta Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian dalam rangka pelaksanaan, kaidah-kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian

Renstra BPKK

Pada Tahun 2017 Rencana Kerja BPKK telah ditetapkan pada

tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Renstra BPKK 2012-2017.

Sehingga evaluasi Renja 2017 dan capaian Renstra BPKK masih

berpedoman pada Sasaran Strategis pada Renstra 2017-2022.

Namun didalam perjalanannya kegiatan yang telah direncanakan

tersebut terdapat sedikit perubahan berupa penambahan/

pengurangan pada anggaran kegiatannya yang tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan tanggal

18 Oktober 2017. Jumlah anggaran yang direncanakan pada BPKK

yang sesuai dengan DPPA adalah sebesar Rp 36.996.038.649,-

(tigapuluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta

tigapuluh delapan ribu enam ratus empatpuluh sembilan rupiah).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan

Kota Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh

pada tanggal 13 Februari 2017, terdapat 4 (empat) sasaran strategis

dan 35 indikator kinerja utama yang harus dicapai. Untuk mencapai

target yang telah ditetapkan pada indikator utama tersebut DPKAD

menetapkan 6 (enam) program.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja aparatur secara

profesional, terdapat 3 indikator kinerja utama yang dicapai yang

didukung program :


1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran, total anggaran

Rp2.624.014.850,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

dengan total Anggaran Rp4.582.470.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai, dengan anggaran

Rp52.000.000,-

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

dengan anggaran Rp10.000.000,-

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan

keuangan SKPD. Terdapat 4 indikator indikator kinerja utama yang

dicapai yang didukung dengan kegiatan Penyusunan laporan

Keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada

Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp29.968.500,-

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas laporan keuangan

semesteran dan akhir tahun sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Terdapat 1 (satu) Indikator kinerja

utama yang harus dicapai. Program yang mendukung tercapainya

kegiatan ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran

Rp.169.785.000,-

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya administrasi pendapatan,

pengelolaan keuangan dan Aset daerah. Terdapat 19 (sembilan belas)

target indikator kinerja utama yang harus dicapai. Program yang

mendukung untuk tercapainya target tersebut adalah Program

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

dengan anggaran sebesar Rp3.476.638.774,-


Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya jumlah wajib pajak daerah dan

wajib retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan perundang-

undangan. Terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja utama yang harus

dicapai, program pendukung Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan anggaran

Rp564.101.000,-

Capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran

kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu

program/kegiatan tertentu. Capaian kinerja harus berupa angka

numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan

kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh

sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan, dan metode

sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran

organisasi pada akhir priode pelaksanaan. Pada tahun 2017 Badan

Pengelolaan Keuangan Kota telah menetapkan 5 (lima) sasaran

strategis dan 35 indikator kinerja utama yang harus dicapai.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian kinerja

pada tingkat sasaran digunakan skala pengukuran dengan nilai yang

disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

No Skala Katagori capaian

1 > 85 Sangat baik

2 70 sampai dengan 85 Baik

3 55 sampai dengan 69 Cukup

4 < 55 Kurang


Tingkat Capaian Sasaran Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan Kota pada tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum

pada tabel berikut ini :

No Sasaran Strategis Tingkat

Capaian (%)

Katagori

Capaian

1 Meningkatnya kinerja aparatur

secara profesional

101 Sangat baik

2 Meningkatnya Kualitas Laporan

Kinerja dan Keuangan SKPD

98 Sangat baik

3 Meningkatnya Kualitas Laporan

Keuangan Semesteran dan Akhir

Tahun Sesuai Dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berbasis Acrual

100 Sangat baik

4 Meningkatnya Administrasi

Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset daerah

117 Sangat baik

5 Meningkatnya Jumlah Wajib

Pajak Daerah dan Wajib

Retribusi Daerah yang Patuh

Terhadap Peraturan Perundang-

undangan.

75 Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja

BPKK dari 5 (lima) sasaran strategis pada tahun 2017 4 (empat)

sasaran termasuk dalam katagori “sangat baik” dan 1 (satu) sasaran


termasuk dalam katagori “baik”. Hal ini disebabkan pada sasaran

ke-5 terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak mencapai target.

Pengukuran kinerja meliputi penetapan Indikator Kinerja

Utama, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja serta

Pengukuran Kinerja yang masing-masing dituangkan dalam sebuah

dokumen. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam LAKIP

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja

sasaran Strategis. Uraian target dan realisasi dari sasaran dan

kegiatan secara terperinci dapat dilihat pada Formulir Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dan Formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja (pada Form

PK) sebagaimana sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan

pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kota, maka

pencapaian Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota

tahun anggaran 2017, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Sasaran No

Indikator Kinerja Capaian

Kinerja

(%) Uraian Target Realisasi

Meningkatnya

kinerja Aparatur

secara

professional

1 Kelancaran

pelaksanaan adm.

perkantoran

100% 100% 100

2 Jumlah kehadiran

pegawai

98% 100% 102

3 Adanya media

informasi keuangan yang

dapat diakses oleh

publik

Ada (1) Ada (1)

Bpkk. BandaAceh

kota.go.id

100

Persentase Capaian kinerja rata-rata 100


Pelaksanaan kegiatan sebagai ukuran capaian kinerja pada

indikator ini lebih fokus pada kelancaran kegiatan administrasi rutin

kantor selama tahun berjalan atau 12 bulan. Lancarnya kegiatan

administrasi kantor sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja

pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian dilingkungan Badan

Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Jumlah anggaran yang

tersedia untuk sasaran ini mengalami perubahan dari penetapan

awal yaitu Rp6.237.823.700,- menjadi Rp7.268.484.850,- dan

terealisasi sebesar Rp7.330.816.267,- melalui pelaksanaan

4 program dan 18 kegiatan. Dengan capaian kinerja 100%.


Sasaran No Indikator Kinerja

% Uraian Target Realisasi

Meningkatnya kualiats laporan

kinerja dan

keuangan SKPD 1

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan dan

Laporan Kinerja

BPKK yang Tepat

Waktu

2 Dokumen 2

Dokumen 100

2

Keberadaan Laporan

Keuangan SKPD (LRA ,Neraca, LO,

LPE dan CaLK)

Ada (5 Dokumen)

Ada (5 Dokumen)

100

3

Keberadaan Dokumen

Perencanaan

Pembangunan di

SKPD yang Meliputi

RENSTRA,

RENJA/RKT dan

RKA.

Ada (4 Dokumen)

Ada (4 Dokumen)

100

4

Hasil Penilaian

Laporan Kinerja

SKPD dari Inspektorat Kota

Banda Aceh.

A (>80-90) BB (72,18) 90

Persentase capaian kinerja rata-rata 98


Jumlah anggaran yang tersedia untuk sasaran ini mengalami

perubahan dari penetapan awal yaitu Rp36.357.500,- menjadi

Rp29.968.500,- dan terealisasi sebesar Rp24.122.000,- melalui

pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Dengan capaian

kinerja 100%.




Meningkatnya

Kualitas Laporan Keuangan

Semesteran dan

Akhir Tahun Sesuai

Dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

Berbasis Acrual

1 Jumlah Dokumen

Laporan

Keuangan

Pemerintah yang Tepat Waktu

Berdasarkan PP

58/2005

1 (satu) dokumen

1 (satu) dokumen

Surat Nomor

900/0186/

2018

Tgl.07 Feb

2018

100

2

Opini BPK Terhadap

Laporan

Keuangan Daerah

WTP (Lap. Keu Daerah

TA 2016)

WTP (Lap. Keu Daerah

TA 2016)

100

Persentase capaian kinerja 100

Pada tahun 2017 BPKK telah menyampaikan Laporan

Keuangan Pemerintah Daaerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran

2016 kepada Inspektorat untuk dapat di Review pada tanggal 19

Februari 2017 dengan nomor surat : 900/0146/2017. Dan sebelum

tanggal 31 Maret 2017 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda

Aceh telah dikirmkan ke BPK. Untuk Laporan Keuangan Tahun 2016

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mendapat opini WTP dari BPK.

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian

sasaran ini berjumlah Rp169.785.000,- yang terjadi perubahan dari

perencanaan awal sebesar Rp204.562.500,- Untuk sasaran ini


terealisasi sebesar Rp158.731.000,- melalui pelaksanaan 1 program

dan 3 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.




Meningkatnya

Administrasi

Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset

daerah

1 Persentase

Peningkatan

Penerimaan Pajak Daerah

15% 7,08% 47%

2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap

PAD

82% 76% 93%

3 Rasio Realisasi PAD

Terhadap Anggaran

Pendapatan

7% 7,23% 105%

4 Rasio realisasi

Pajak Daerah

Terhadap Potensi Pajak Daerah

100% 116,12% 116%

5 Jumlah Dokumen RAPBK dan

RPAPBK yang

Disusun Tepat

Waktu

2

Dokumen

2

(dokume

n) tepat waktu

100%

6 Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah 10% 28% 279%

7 Toleransi Deviasi

Penyerapan Anggaran Sesuai

Target

10% 9% 90%

8 Persentase SKPD

dengan Realisasi

Anggaran Diatas

90%

90% 65% 73%

9 Persentase Tanah

Milik Pemerintah Kota Banda Aceh

yang Bersertifikat

90% 43% 48%

10 Persentase Aset

Tetap Tanah dan

Bangunan yang

Digunakan dan Dimanfaatkan

80% 100% 125%

11 Persentase Penerimaan Pajak

Hotel

100% 114,27% 114%

12 Persentase

Penerimaan Pajak

restoran

100% 138,28% 138%

13 Persentase

Penerimaan Pajak

Hiburan

100% 103,97% 104%

14 Persentase

Penerimaan Pajak 100% 104,77% 105%




Reklame

16 Persentase

Penerimaan Pajak Parkir

100% 135,55% 136%

17 Persentase Penerimaan Pajak

BPHTB

100% 223,96% 224%

18 Persentase

Penerimaan Pajak

Bumi dan

Bangunan

100% 124,25% 124%

19 Persentase

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

100% 84,57% 85%

20 Persentase Retribusi

Pemakaian

Kekayaan Daerah

100% 240,13% 240%

Persentase Capaian Kinerja rata-rata 123%

Dalam mencapai sasaran ke 4 terdapat 20 indikator dengan

capaian kinerja rata-rata adalah sebesar 117%. Jumlah anggaran

yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp4.988.737.950,- yang

terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp4.930.846.450,-

terealisasi sebesar Rp4.209.168.923,- melalui pelaksanaan 1

program dan 27 kegiatan. Dari 20 indikator terdapat 6 indikator

kinerja yang tidak mencapai target yang diharapkan yaitu :

1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

3. Toleransi Deviasi Penyerapan Anggaran Sesuai Target

4. Persentase SKPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%

5. Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang

Bersertifikat

6. Persentase Penerimaan Pajak Penerangan Jalan



Sasaran No

Indikator Kinerja

% Uraian Target

Realisasi

Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

1 Persentase WPD yang Memenuhi Kewajibannya Tepat Waktu dan Tepat Jumlah

90% 79% 88%

2 Jumlah Sosialisasi Peraturan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4 Kali 4 kali 100%

3 Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) Tentang Pengelolaan Pajak Daerah

1 Dokume

n

Tidak ada

(belum selesai)

0%

4 Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah

38% 16% 42%

5 Diversifikasi Sumber Pajak dan Retribusi

1 Jenis Pajak

0 (tdak ada

penambahan jenis

pajak/ retribusi)

0%

6 Persentase Jumlah Restoran Menurut Kelas

1. Restoran

4% 5% 119%

2. Rumah Makan

29% 26% 90%

3. Cafe

66% 68% 103%

7 Persentase Jumlah Penginapan/Hotel Menurut Kelas

1. Bintang 4

2% 2% 89%

2. Bintang 3

5% 5% 89%

3. Bintang 2

0% 0% 0%

4. Bintang 1

20% 17% 89%

5. Melati 3

20% 21% 105%

6. Melati 2

9% 8% 89%

7. Melati 1

14% 13% 89%

8. Penginapan

30% 35% 115%

Persentase Capaian Kinerja 75%


Dari 7 (tujuh) indikator yang ingin dicapai pada sasaran ke-5

tersebut terdapat 4 indikator yang tidak mencapai target sasaran,

yaitu :

1. Persentase WPD yang Memenuhi Kewajibannya Tepat

Waktu dan Tepat Jumlah

2. Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) Tentang

Pengelolaan Pajak Daerah

3. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah

4. Diversifikasi Sumber Pajak dan Retribusi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar

Rp564.101.000,- terealisasi sebesar Rp382.998.957,- melalui

pelaksanaan 1 program dan 3 kegiatan dengan capaian kinerja

sebesar 68%.

Untuk perbandingan pencapaian kinerja pada tingkat sasaran

strategis antara tahun 2017 dan 2016, dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 3.1 : Perbandingan Capaian Kinerja DPKAD Tahun 2016 dan

2017 No. Uraian Sasaran Tingkat

Capaian (%)

2016

Tingkat Capaian (%)

2017

Peningkatan/ Penurunan

Capaian (%)

1. Meningkatnya kinerja Aparatur secara professional.

88 100 13,64

2. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan SKPD.

100 98 (2,00)

3. Meningkatnya kualitas laporan

keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

100 100 0,00

4. Meningkatnya administrasi

pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

100 123 23,00

5. Meningkatnya jumlah wajib pajak dan

wajib retribusi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

93,50 75 (19,79)

Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran 96,30 99,20 3,02


Dari rincian Pengukuran Kinerja dapat disimpulkan bahwa

pencapaian Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Banda Aceh untuk tahun anggaran 2017 secara umum telah sesuai

dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun

2017, dengan rata-rata persentase pencapaian target dari 5 sasaran

sebesar 99,20%. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian

tahun 2016 maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian

kinerja sebesar 3,02%.

Dari Evaluasi Kinerja Kegiatan dan pengkuran tingkat capaian

kinerja, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara Pencapaian Tujuan dan

Sasaran, maka pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuanngan

Kota tahun anggaran 2017 telah tercapai dengan nilai capaian

Sangat Baik.

Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda

Aceh pada tahun 2017 mencapai 87,91% atau Rp32.521.404.148

dari anggaran sebesar Rp36.996.038.649,-.

Tabel 3.2 : Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Tahun Anggaran 2016

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Sisa Anggaran

Rupiah %

1 2 3 4 5 6

PENDAPATAN DAERAH 74.675.000.000 92.946.904.044 (18.271.904.044) 124,47

BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.974.961.349 20.896.127.139 3.078.834.210 87,16

BELANJA LANGSUNG 13.021.077.300 11.625.277.009 1.395.800.291 89,28

1 Program Pelayanan administrasi Kantor

2.116.167.900 2.060.223.360 105.944.540 95.11

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.850.000 5.451.000 399.000 93,18



(Rp)

Sisa Anggaran

Rupiah %

1 2 3 4 5 6

1.2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

176.040.000 164.285.732 11.754.268 93,32

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

20.262.950 20.262.950 0 100

1.4 Penyediaan Alat tulis Kantor

331.465.550 330.747.550 718.000 99,78

1.5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

227.380.550 211.801.050 15.579.500 93,15

1.6 Penyediaan komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan

1.630.800 1.630.800 0 100

1.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapn Kantor

9.248.000 7.008.500 2.239.500 75,78

1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

15.000.000 15.000.000 0 100

1.10 Penyediaan makanan dan minuman

348.597.000 337.983.711 10.613.289 96,96

1.11 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah

450.00.000 437.482.198 12.517.802 97,22

1.12 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan

barang

9.250.000 9.250.000 0 100

1.13 Penyediaan Jassa Tenaga Pendukung Administrasi

Perkantoran

1.029.290.000 877.171.000 152.119.000 85,22

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

4.582.470.000 4.379.661.638 202.808.362 95,57

2.1 Pengadaan kendaraan dinas operasional

3.060.750.000 2.948.722.000 112.028.000 96,34

2.2 Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

972.690.000 947.529.500 25.160.500 97,41

2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional

482.030.000 427.892.538 54.137.462 88,77

2.4 Pemeliharaan rutn/berkala peralatan gedung kantor

67.000.000 55.517.600 11.482.400 82,86

3 Program Peningkatan disiplin aparatur

52.000.000 49.670.000 2.330.000 95,52

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya

52.000.000 49.670.000 2.330.000 95,52

4 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur

10.000.000 2.850.000 7.150.000 28,50

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

10.000.000 2.850.000 7.150.000 28,50

5

Program Peningkatan pengembangan

capaian kinerja dan

keuangan

199.753.500 182.853.000 16.900.000 91,54

5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realiasasi

Kinerja SKPD

29.968.500 24.122.000 5.846.500 80,49



(Rp)

Sisa Anggaran

Rupiah %

1 2 3 4 5 6

5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

41.100.000 35.050.000 6.050.000 85,28

5.3 Penyusunan Laporan piutang daerah

85.331.000 80.331.000 5.000.000 94,14

5.4 Penyusunan

Rekonsiliasi Pinjaman Daerah

43.354.000 43.350.000 4.000 99,99

6 Program peningkatan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

5.552.838.950 4.592.167.880 960.671.070 82,70

6.1 Penyusunan Standar Satuan Harga

331.050.000 288.300.000 42.750.000 87,09

6.2 Penyusunan Kebijakn Akuntasni Pemerintah

Daerah

17.593.000 11.621.500 5.971.500 66,06

6.4 Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak daerah dan retribusi

daerah

39.350.000 0 39.350.000 0

6.5 Penyusunan Rancangan Qanun tentang APBD

85.781.250 65.921.500 19.859.750 76,85

6.6 Penyusunan Rancangan Qanun tentang

Perubahan APBD

69.800.000 66.610.000 3.910.000 95,43

6.7 Penyusunan Rancangan Qanun Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

63.503.000 62.553.000 950.000 98,50

6.8 Penyusunan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuanngan Daerah

530.250.000 525.743.750 4.506.250 99,15

6.9 Sosialisasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan

Daerah

56.112.000 19.250.000 36.862.000 34,31

6.10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan

Daerah

62.500.000 39.437.500 23.062.500 63,10

6.11 Penelitian dan Asistensi

RKA & DPA SKPD

176.710.000 143.815.000 32.895.000 81,38

6.12 Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Barang Daerah

89.975.000 85.315.000 4.660.000 94,82

6.13 Pengendalian Administrasi Anggaran

SKPD

95.284.000 94.457.000 827.000 99,13

6.14 Pengelolaan Administrasi Kas Daerah

111.225.000 107.723.000 3.502.000 96,85

6.15 Pengelolaan, Pengawasan ,

Pendataan, Evaluasi

dan Pelaporan Pelaksanaan BPHTB

115.250.000 55.550.000 59.700.000 48,20

6.16 Pengelolaan, Pengawasan,

Pendataan, Evaluasi

dan Pelaporan Pelaksanaan PBB-P2

524.150.000 378.390.000 145.760.000 72,19



(Rp)

Sisa Anggaran

Rupiah %

1 2 3 4 5 6

6.17 Pengelolaan, Pengawasan,

Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak

Daerah

462.251.000 343.561.457 118.689.543 74,32

6.18 Revaluasi atas

Rekomendasi Proposal/Bantuan dana

hibah

66.175.000 36.892.500 29.282.500 55,75

6.19 Pembinaan gaji Pegawai Negeri Sipil bagi SKPD

88.089.200 55.238.200 32.851.000 62,71

6.20 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah

54.050.000 42.952.500 11.097.500 79,47

6.21 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

1.561.438.000 1.528.939.473 32.498.527 97,92

6.22 Inventarisasi Barang Milik Daerah

97.700.000 91.120.000 6.580.000 93,27

6.23 Penilaian Barang Milik Daerah

303.525.000 84.907.500 218.617.500 27,97

6.24 Pemanfaatan Barang

Milik Daerah

80.462.500 72.887.500 7.575.000 90,59

6.25 Pemusnahaan Barang

Milik Daerah

67.275.000 62.250.000 5.025.000 92,53

6.26 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

78.040.000 68.371.500 9.668.500 87,61

6.27 Penatausahaan Barang Milik Daerah

155.875.000 143.055.000 12.820.000 91,78

6.28 Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Barang Milik Daerah

169.425.000 117.305.000 52.120.000 69,24

JUMLAH BELANJA 36.996.038.649 32.521.404.148 4.474.634.501 87,91

SURPLUS (DEFISIT) 37.678.961.351 60.425.499.896 (22.746.538.545) 160,37

Porporsi Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan

Keuangan Kota masih lebih besar dari pada Belanja Langsung yaitu

64,80% dibanding 35,20%. Hal ini dikarenakan pada Badan

Pengelolaan Keuangan Kota terdapat biaya iuran jaminan kesehatan,

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk ASN

Pemerintah Kota Banda Aceh serta adanya Insentif pemungutan


Pajak Daearah dan Retribusi Daerah. Selain itu jumlah pegawai PNS

dan Tenaga Kontrak pada BPKK cukup besar yaitu 108 orang.

Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah 87,16% atau

Rp20.896.127.139,- dari anggaran Rp23.974.961.349,-. Rendahnya

realisasi Belanja Tidak Langsung ini disebabkan tidak tercapainya

target pendapatan daerah (Pajak Penerangan Jalan) dan retribusi

daerah yang menyebabkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah pada Triwulan ke empat tidak dapat

direalisasikan.

Belanja Langsung pada BPKK terealisasi sebesar 89,28% atau

Rp11.625.277.009 dari anggaran Rp13.021.077.300,- Rendahnya

realisasi Belanja Langsung disebabkan rendahnya realisasi kegiatan

khususnya pada program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan belum

efektifnya perencanaan kegiatan dan kedepan BPKK akan

mengevaluasi kembali perencanaan anggaran kegiatan yang

diberikan oleh bidang-bidang.

Sebagai bahan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKK

tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BPKK tersaji dalam tabel

berikut ini :

RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi capaian Tingkat capaian (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11) (12)

1 20

OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 18 BPKK

1 20 18 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan

penunjang perangkat daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang Disediakan 3750 Benda Pos 750 Benda Pos 750 Benda Pos 100% 750 Benda Pos 750 Benda Pos 100%

1 20 18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah Waktu Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik yang Disediakan

60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Waktu Jasa Kebersihan Kantor

yang Disediakan

60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Kantor yang Disediakan 270 Jenis 52 Jenis 52 Jenis 100% 50 Jenis 50 Jenis 100%

1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan

yang Disediakan

245 Jenis 50 Jenis 50 Jenis 100% 45 Jenis 45 Jenis 100%

1 20 18 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor yang

Disediakan


1 20 18 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang disediakan


1 20 18 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan yang

disediakan

4 Jenis 0 0 0% 0 0 100%

1 20 18 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Waktu Logistik yang disediakan 60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1 20 18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Porsi Makanan dan Minuman

yang disediakan

112.650 porsi 21.000 porsi 21.000 porsi 100% 22.530 porsi 22.530 porsi 100%

1 20 18 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar daerah

Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah yang di

laksanakan

340 Laporan 60 Laporan 60 Laporan 100% 60 Laporan 60 Laporan 100%

1 20 18 01 19 Penyediaan jasa pelelangan/ pengadaan

barang

Jumlah Waktu Jasa

Pelelangan/Pengadaan Barang yang

disediakan

50 bulan 10 Bulan 10 Bulan 100% 10 Bulan 10 Bulan 100%

1 20 18 01 20 Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/ tekhnis perkantoran

Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran yang

disediakan

60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Realisasi target kinerja

hasil program/keluaran

kegiatan s/d tahun n-3

(nol)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun

2018Catatan

(1)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sd tahun 2018

Kota Banda Aceh

KodeBidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target dan realisasi program dan keluaran

kegiatan SKPD tahun 2017Target

program/kegiatan

Renja SKPD Tahun

2018

Tujuan Sasaran

Target capaian

kinerja Renstra

SKPD (Tahun 2022)


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11) (12)

1 20 18 02 Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana

dan Prasarana Aparatur

90% 70% 70% 100% 75% 75% 100%

1 20 18 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

yang disediakan

50 unit kendaraan

dinas

16 Unit Kendaraan

Dinas

16 Unit

Kendaraan Dinas

100% 10 Unit Kendaraan

Dinas

10 Unit Kendaraan

Dinas

100%

1 20 18 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor yang Disediakan

180 Unit 62 unit 62 unit 100% 40 unit 40 unit 100%

1 20 18 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional yang dilaksanakan

196 kali 40 kali 40 kali 100% 36 kali 36 kali 100%

1 20 18 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang

dilaksanakan

4 kali 0 0 0% 0 0 100%

1 20 18 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

gedung kantor

Jumlah pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor yang dilaksanakan

140 kali 28 kali 28 kali 100% 28 kali 28 kali 100%

1 20 18 03 Program Peningkatan Dispilin Aparatur Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur

Perangkat Daerah

98% 85% 85% 100% 74% 74% 100%

1 20 18 03 02 Pengadaan pakaian dinas Harian (PDH) Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapan yang Disediakan

580 stell 116 stell 116 stell 100% 116 stell 116 stell 100%

1 20 18 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu yang Disediakan

464 Stell 0 0 0% 0 0 100%

1 20 18 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase meningkatnya Kapasitas SDM

Aparatur

11% 2% 2% 100% 4% 4% 100%

1 20 18 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 10 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 100%

1 20 18 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyampaian laporan kinerja dan

keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP

serta berbasis acrual

100% Tepat Waktu

(100%)

Tepat Waktu

(100%)

100% 100% 100% 100%

1 20 18 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil penilaian laporan kinerja SKPD dari

Inspektorat Kota Banda Aceh

A A BB 90% A B 80%

1 20 18 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan realisasi anggaran

persemesteran yang disusun.

5 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%

1 20 18 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

yang disusun.


1 20 18 06 06 Penyusunan laporan piutang daerah Jumlah laporan piutang daerah yang

disusun


1 20 18 06 07 Penyusunan Rekonsiliasi Pinjaman

Daerah

Jumlah laporan rekonsiliasi pinjaman

daerah yang disusun


1 20 18 06 08 Kegiatan Penyusunan Laporan Piutang

Pajak Daerah dan Realisasi Pajak Daerah

Jumlah laporan piutang pajak daerah dan

realisasi pajak daerah yang akurat

10 laporan 0 0 0% 2 laporan 2 laporan 100%




(nol)



2018Catatan

(1)







program/kegiatan

Renja SKPD Tahun

2018

Target capaian

kinerja Renstra

SKPD (Tahun 2022)


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11) (12)

1 20 18 17 Program Peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Pelaksanaan Pengelolaan

Keuangan yang Akuntabel dan Transparan

100% 100% 124.47% 124% 100% 100% 100%

1 20 18 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah produk hukum tentang Standar

Satuan Harga yang sesuai dengan harga

pasar.

5 Produk Hukum 1 produk hukum 1 produk hukum 100% 1 produk hukum 1 produk hukum 100%

1 20 18 17 03 Penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah

Jumlah produk hukum ttg kebijakan

akuntansi Pemko Banda Aceh

5 Produk Hukum 1 produk hukum 1 produk hukum 100% 1 produk hukum 1 produk hukum 100%

1 20 18 17 05 Penyusunan Rancangan Qanun tentang

Pajak Daerah dan Retribusi

Tersedianya Naskah Akademi dan Raqan

tentang Pajak dan Retribusi

5 Raqan 1 Raqan 1 Raqan 100% 1 Raqan 1 Raqan 100%


APBD

Jumlah Produk Hukum tentang APBK 10 Produk hukum 2 produk hukum 2 produk hukum 100% 2 produk hukum 2 produk hukum 100%


Perubahan APBD

Jumlah Produk Hukum tentang APBK-P 15 Produk hukum 3 Produk hukum 3 Produk hukum 100% 3 Produk hukum 3 Produk hukum 100%


pertanggung jawaban pelaksanaan APBK

Jumlah produk hukum tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBK

10 Produk hukum 2 produk hukum 2 produk hukum 100% 2 produk hukum 2 produk hukum 100%

1 20 18 17 13 Penyusunan Sistem Informasi dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengembangan Modul Noncore/ Aplikasi

yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIPKD

5 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%

1 20 18 17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi

paket reguler tentang pengelolaan

keuangan daerah

44 OPD 44 OPD 44 OPD 100% 44 OPD 44 OPD 100%

1 20 18 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan Daerah

Jumlah wajib pajak daerah baru yang

terdata

1500 WP 0 0 0% 300 WP 300 WP 100%

1 20 18 17 20 Penelitian dan Asistensi RKA dan DPA

SKPD

Kesesuaian RKA dengan KUA-PPAS dan

DPA dengan penjabaran APBK.


1 20 18 17 22 Pembinaan Pengendalian dan

Pengawasan Barang Milik Daerah

Pengelolaan BMD yang telah di

sosialisasikan sesuai dengan

Permendagri 19/2016 tentang pedoman

pengelolaan BMD


1 20 18 17 24 Pengendalian Administrasi Anggaran

SKPD

Jumlah SPM yang tertib Administrasi

terhadap proses pencairan dana

berdasarkan Permendagri 13/2006.

62.500 Dokumen 0 0 0% 12.500 Dokumen 12.500 Dokumen 100%

1 20 18 17 27 Pengelolaan Administrasi Kas Daerah Jumlah jenis laporan telah sesuai

dengan Permendagri No 13/2006.

35 Jenis 7 Jenis 100% 7 Jenis 7 Jenis 100%

1 20 18 17 28 Penyusunan Qanun dan Sisdur tentang

Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Jumlah Produk hukum tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

5 Produk Hukum 0 0 0% 1 produk hukum 1 produk hukum 100%

1 20 18 17 30 Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan,

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

BPHTB

Besaran Penerimaan PAD Sektor BPHTB 100% 226,93% 10,779,119,544 227% 100% 100% 100%

1 20 18 17 32 Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan,

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PBB-

P2

Besaran Penerimaan PAD Sektor PBB-P2 100% 129,86% 5,323,604,454 130% 100% 100% 100%




(nol)



2018Catatan

(1)







program/kegiatan

Renja SKPD Tahun

2018

Target capaian

kinerja Renstra

SKPD (Tahun 2022)


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11) (12)

1 20 18 17 38 Revaluasi atas rekomendasi

proposal/bantuan dana hibah

Jumlah proposal yang dievaluasi dan

tepat sasaran sesuai Permendagri No

14/2016.

2580 proposal hibah

dan bansos

230 proposal hibah

dan bansos

230 proposal

hibah dan bansos

100% 180 Proposal hibah

dan bansos

180 Proposal hibah

dan bansos

100%

1 20 18 17 39 Pembinaan Gaji PNS bagi SKPD Jumlah Satker yang dilakukan pembinaan

sesuai Permendagri No 13/2006

75 Satker 15 Satker 15 Satker 100% 15 Satker 15 Satker 100%

1 20 18 17 42 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Sistem dan Prosedur


Jumlah Produk Hukum tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah

5 Produk Hukum 1 Produk Hukum 1 Produk Hukum 100% 1 Produk Hukum 1 Produk Hukum 100%

1 20 18 17 43 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah

Tertib administrasi dan Hukum serta

terjaganya Fungsi Penggunaan Barang

Milik Daerah sesuai Permendagri No

19/2016


1 20 18 17 44 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pencatatatan BMD hasil

inventarisasi.

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

1 20 18 17 45 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah laporan BMD yg disusun

berdasarkan Permendagri No. 19/2016


1 20 18 17 46 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jumlah perjanjian kerjasama

pemanfaatan aset daerah

150 buah 0 0 0% 30 buah 30 buah 100%

1 20 18 17 47 Pemusnahan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pemusnahan BMD yang

sesuai dengan Permendagri No 19/2016

5 dokumen 0 0 0% 1 dokumen 1 dokumen 100%

1 20 18 17 48 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Penetapan BMD yanng

dipindahtangankan

15 penetapan 3 penetapan 3 penetapan 100% 3 penetapan 3 penetapan 100%

1 20 18 17 49 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen penatausahaan BMD

yang telah di asistensi sesuai dengan

Permendagri 19/2016


1 20 18 17 50 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Penetapan

Perencanaan Kebutuhan Barang


1 20 18 17 51 Verfikasi Keberatan dan Pengaduan

Wajib Pajak

Jumlah laporan verifikasi keberatan dan

pengaduan wajib pajak yang diselesaikan

5 Laporan 0 0 0% 1 Laporan 1 Laporan 100%

1 20 18 17 52 Pengelolaan, Pengawasan dan Penagihan

Pajak Daerah

Persentase penerimaan Pajak Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 18 17 53 Penyebarluasan Informasi Pajak dan

Retribusi Daerah

Persentase wajib pajak yang patuh dalam

membayar Pajak Daerah

25% 0 0 0% 15% 15% 100%

1 20 18 17 55 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran

Sementara (PPAS)

Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD 20 dokumen 0 0 0% 0 0 0%




(nol)



2018Catatan

(1)







program/kegiatan

Renja SKPD Tahun

2018

Target capaian

kinerja Renstra

SKPD (Tahun 2022)


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKK

Pada tahun 2018 ini BPKK berusaha untuk terus meningkatkan

penatausahaan keuangan, pelaporan dan pengelolaan Aset secara

cepat,tepat dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

BPKK yaitu melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang

pegelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Badan

Pengelolaan Keuangan Kota terus berbenah diri. Bersama BAPPEDA

telah berusaha merencanakan dan berupaya APBD ditetapkan tepat

waktu (sebelum 31 Desember). Selain itu pelayanan pencairan dana

(SP2D) dan informasi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh telah

dapat diakses secara online oleh masyarakat yang membutuhkan

melalui website bpkk.bandaacehkota.go.id Penyampaian laporan

pertanggungjawaban APBD selalu tepat waktu. Memberikan

pelayanan perpajakan kepada masyarakat terutama dalam

pengurusan NPWPD, Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Reklame,

PBB dan BPHTB yang cepat dan tepat waktu.

Kondisi yang diinginkan sebagai penentu keberhasilan pada

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya kinerja aparatur secara profesional.

2. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan OPD sesuai

berbasis akrual.

3. Tersedianya Sistem Informasi yang baik dan dapat melayani

kebutuhan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara online.


4. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta

penerimaan lainnya secara optimal melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi.

5. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas

pendukung pengelolaan pendapatan daerah

6. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban

selaku warga negara untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

7. Adanya kemauan dari semua unsur untuk berbuat dan

memikirkan upaya peningkatan penerimaan PAD.

8. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang akurat dan

sesuai dengan perkembangan zaman

9. Tersedianya kondisi yang kondusif dalam kehidupan

bermasyarakat.

Secara umum target pelayanan pada BPKK dapat dikelompokan

menjadi 4 kelompok yaitu :

1. Unsur pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah)

yaitu tentang perencanaan dengan realisasi anggaran pendapatan

dan belanja Pemerintah Kota Banda Aceh.

2. OPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu terhadap

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pencairan dana

kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan

pengelolaan barang milik daerah.

3. Pemangku kepentingan dalam hal pembahasan anggaran

pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Banda Aceh.

4. Masyarakat yaitu dalam memberikan pelayanan pajak

PBB, BPHTB, hotel, restoran, reklame, parkir dan retribusi

pemakaian kekayaab daerah.


Perkiraan pencapaian kinerja BPKK dapat dilihat pada tabel 2.2.

berikut ini :

No Indikator IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi Catat

an

Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020

Terwujudnya Pengelolaan

PAD yang Profesional dan

Akuntabilitas Keuangan yang Baik

1 Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah

28% 29% 30% 31% 32% 28% 29% 30% 33%

2 Persentase peningkatan

penerimaan

PAD

15% 15% 15% 15% 15% 4% -9% 15% 15%

3 Opini BPK

Terhadap Laporan

Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Kinerja Bidang Urusan

1 Persentase penerimaan

Pajak Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 116,1

0%

106,6

2% 100% 100%

2 Persentase penerimaan

retribusi pemakaian

kekayaan

daerah

100% 100% 100% 100% 100% 245,1

8%

183,9

8% 100% 100%

3 Persentase kontribusi

pajak daerah

terhadap PAD Pemko Banda

Aceh

22% 26% 27% 28% 29% 22% 26% 27% 28%

4 Adanya

dokumen laporan

Barang Milik Daerah yang

akuntabel

1

doku

men

1

doku

men

1

doku

men

1

doku

men

1

doku

men

1

doku

men

1

doku

men

1

dokume

n

1

dokume

n

5 Adanya dokumen laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah yang

sesuai SAP

dan berbasis

Acrual

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

6 Adanya dokumen

RAPBK dan RAPBK-P

yang sesuai dengan

perundang-

undangan

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

7 Jumlah SP2D yang

dikeluarkan

13.00

0

14.00

0

14.28

0

14.29

0

14.30

0

13.16

8

14.26

2

14.280

dokume

14.290

dokume


sebagai bukti

pembayaran

doku

men

doku

men

doku

men

doku

men

doku

men

doku

men

doku

men

n n

8 Adanya dokumen

pencatatan penerimaan

dan pengeluaran

Kas Umum

Daerah

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

9 Predikat hasil

evaluasi Akuntabilitas

kinerja OPD

dari Inspektorat

Kota Banda

Aceh

B A A A A BB B A A

10 Adanya dokumen

perencanaan yang sesuai

dengan perundang-

undangan.

4 doku

men

4 doku

men

4 doku

men

4 doku

men

4 doku

men

4 doku

men

4 doku

men

4 dokume

n

4 dokume

n

11 Adanya dokumen

laporan

kinerja SKPD

1 doku

men

1 doku

men

1 doku

men

1 doku

men

1 doku

men

1 doku

men

1 doku

men

1 dokume

n

1 dokume

n

12 Adanya

dokumen laporan

keuangan

SKPD yang sesuai SAP

dan berbasis

acrual.

4

laporan

4

laporan

4

laporan

4

laporan

4

laporan

4

laporan

4

laporan

4

laporan

4

laporan

13 Adanya

dokumen pengelolaan

Aset SKPD

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2

dokumen

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi BPKK

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh merupakan

unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang pengelolaan

keuangan dan asset darah yang mempunyai tugas “melaksanakan

urusan umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan

dan asset daerah berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan”. Dalam menjalani fungsi pelayanan tersebut BPKK

mempedomani beberapa peraturan antara lain Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar


Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah/Negara, Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Banda Aceh terakhir di rubah dengan Nomor 21 Tahun

2017 tentang Perubahan ke tujuh atas Peraturan Walikota Banda

Aceh Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional dan

Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh dan

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam upaya menjalankan amanah untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat serta peran dalam melaksanakan

urusan umum pemerintahan di bidang keuangan, terdapat beberapa

permasalahan yang yaitu :

1. Terbatasnya sumber daya manusia.

2. Masih rendahnya kesadaran dari wajib pajak.

3. Belum terlaksananya penegakan hukum disebabkan belum

adanya PPNS Perpajakan.

4. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang pada SKPD

terhadap pengelolaan Barang Daerah.

5. Perlunya penyelarasan peraturan perundang-undangan yang

menjadi tanggungjawab BPKK.

6. Belum tersedianya gedung kantor yang representif.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil koordinasi BAPPEDA

kepada SKPD dan dikonsultasikan dengan publik. Penyusunan RKPD


merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi

rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

BPKK sebagai salah satu unit organisasi di Pemerintahan Kota

Banda Aceh tidak terlibat langsung dalam pelayanan publik, sehingga

didalam pelaksanaan Rancangan Awal RKPD tidak menyebabkan

perubahan dalam pelaksanaan pengusulan Rencana Kerja BPKK

Tahun 2018.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan BPKK tidak melibatkan fasilitas publik

(masyarakat) tapi hanya menerapkan kebijakan pemerintah berupa

Peraturan serta Qanun yang berkenaan dengan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.


BAB III

TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merencanakan suatu pembangunan harus terintegrasi dengan

perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan

nasional. Hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pemerintah

mempunyai sembilan agenda prioritas yang disebut dengan NAWA

CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat

dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.


7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter

bangsa.

8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Dari enam sasaran pokok pembangunan nasional, yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota berada

pada sasaran enam yaitu sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan

Keamanan. Terdapat beberapa indikator yang ingin dicapai pada

sasaran ini sampai dengan tahun 2019 antara lain :

Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah

1. Kinerja Keuangan Daerah :

c. Rata-rata persentase belanja pegawai Kab/Kota sebesar 35%.

d. Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan

sebesar 11.0%

e. Rata-rata belanja modal Kab/Kota sebesar 30.0%.

f. Rata-rata persentase belanja pegawai Kab/Kota sebesar 35%.

g. Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota sebesar

70%

h. Rata-rata nasional WTP Pemda Kota sebesar 65%.

2. Kinerja Aparatur

a. Tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Daerah S1, S2 dan

S3 sebesar 50%.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana kerja Tahun 2019

Pencapain visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota

Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

Kota dilakukan melalui 6 Program dan 57 kegiatan.


Adapun program-program yang telah ditetapkan untuk

dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk

berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD.

Program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kota terdiri dari

program/kegiatan penunjang dan program/kegiatan utama sesuai

dengan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan.

Penyusunan Rencana Kerja BPKK tahun 2019 berpedoman

pada Rencana Strategis BPKK tahun 2017-2022 dan mengacu pada

rancangan awal RKPD. Tujuan dan sasaran dari penyusunan

Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan kebijakan

pembangunan Kota Banda Aceh dan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKK pada

tahun 2019.

Program penunjang pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan adalah sebagai berikut.

1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Indikator

program (outcome) yang diharapkan adalah persentase

pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah

(100%) dengan jumlah anggaran yang disediakan dalam

program ini sebesar Rp. 2.570.248.800,-

1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Indikator program (outcome) yang diharapkan persentase

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

dengan jumlah anggaran yang disediakan dalam program

ini sebesar Rp. 3.457.661.500,-

1.3. Program peningkatan disiplin aparatur. Indikator program

(outcome) yang diharapkan persentase tingkat kedisiplinan


aparatur perangkat daerah dengan jumlah anggaran yang

disediakan dalam program ini sebesar Rp. 104.400.000,-

1.4. Program peningakatan kapasitas sumber daya aparatur.

Indikator program (outcome) yang ingin dicapai adalah

persentase meningkatnya kapasitas SDM aparatur dengan

jumlah anggaran yang disediakan dalam program ini

sebesar Rp. 10.000.000,-

1.5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan. Indikator program (outcome)

yang diharapkan adalah penyampaian laporan kinerja dan

keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP berbasis

accrual dengan jumlah anggaran yang disediakan dalam

program ini sebesar Rp. 197.850.500,-

1.6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah. Indikator program (outcome) yang

diharapakan adalah persentase pelaksanaan pengelolaan

keuangan yang akuntabel dan transparan. Dengan jumlah

anggaran yang disediakan dalam program ini sebesar Rp.

6.169.240.765,-

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Indikator

program (outcome) yang d iharapkan persentase pemenuhan

kebutuhan penunjang perangkat daerah (100%). Kegiatan

yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelompok sasarannya adalah Kantor Badan Pengelolaan

Keuangan Kota Banda Aceh, dengan sasaran persentase



sebesar 100%. Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan

sebesar Rp. 5.850.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah benda pos yang

disediakan sebanyak 750 benda

pos.

Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi

perkantoran yang maksimal

sebesar 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Kelompok sasaran adalah Kantor Badan Pengelolaan





sebesar Rp. 176.400.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah waktu jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan selama 12 bulan.



sebesar 100%.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kelompok sasaran adalah Ruangan dan lingkungan kantor

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dengan


sasaran persentase pemenuhan kebutuhan penunjang

perangkat daerah sebesar 100%. Indikator kinerja :


sebesar Rp. 11.989.850,-

Output (Keluaran) : Jumlah waktu jasa kebersihan

kantor yang disediakan selama

12 bulan.



sebesar 100%.

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor






sebesar Rp. 328.670.950,-

Output (Keluaran) : Jumlah jenis alat kantor yang

disediakan sebanyak 55 jenis.



sebesar 100%.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan







sebesar Rp. 239.253.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah jenis cetakan dan

penggandaan yang disediakan

sebanyak 50 jenis.



sebesar 100%.

f. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor






sebesar Rp. 1.234.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor yang disediakan sebanyak

4 jenis.



sebesar 100%.

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelompok sasaran adalah tamu Pemerintah Kota, dengan





sebesar Rp. 11.400.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan kantor yang

disediakan sebanyak 2 jenis.



sebesar 100%.

h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kelompok sasaran adalah pegawai dan tamu BPKK,

dengan sasaran persentase pemenuhan kebutuhan

penunjang perangkat daerah sebesar 100%. Indikator

kinerja :


sebesar Rp. 15.000.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah waktu logistik yang

disediakan selama 12 bulan.



sebesar 100%.

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kelompok sasaran adalah pegawai, peserta rapat dan

tamu Kepala Badan, dengan sasaran persentase



Input (Masukan) : Jumlah dana yang di butuhkan

sebesar Rp. 353.831.000,-.


Output (Keluaran) : Jumlah porsi makanan dan

minuman yang disediajan

sebanyak 22.530 porsi.



sebesar 100%.

j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Kelompok sasaran adalah pegawai pada BPKK, dengan




sebesar Rp. 400.000.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah laporan rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

yang di laksanakan sebanyak 70

laporan.



sebesar 100%.

k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/

Tekhnis Perkantoran

Kelompok sasaran adalah tenaga administrasi/teknis

perkantoran Non PNS, dengan sasaran persentase





sebesar Rp. 1.013.960.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah waktu jasa tenaga

pendukung administrasi/teknis

perkantoran yang disediakan

selama 12 bulan.



sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.

Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kelompok sasaran adalah SKPD Kota Banda Aceh,

dengan sasaran pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur. Indikator kinerja :

Input (masukan ) : Jumlah dana yang dibutuhkan

sebesar Rp. 2.736.037.500,-

Output (keluaran) : Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

disediakan sebanyak 10 unit

kendaraan dinas.

Outcome (hasil) : Tingkat ketersediaan sarana dan

prasarana sebesar 100%.


b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kelompok sasaran adalah Kantor BPKK, dengan sasaran

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.

Indikator kinerja :

Input (masukan ) : Jumlah dana yang dibutuhkan

sebesar Rp. 300.000.000,-

Output (keluaran) : Jumlah jenis pengadaan

perlengkapan gedung kantor

yang disediakan sebanyak

45 unit.

Outcome (hasil) : Tingkat ketersediaan sarana dan


c. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Kelompok sasaran adalah kendaraan dinas operasional

kantor BPKK, dengan sasaran pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerja :


sebesar Rp. 361.624.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional yang

dilaksanakan sebanyak 40 kali.

Outcome (Hasil) : Tingkat ketersediaan sarana dan



d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kelompok sasaran adalah peralatan gedung kantor

BPKK, dengan sasaran pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur. Indikator kinerja :


sebesar Rp. 45.000.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor

yang dilaksanakan sebanyak

28 kali.

Outcome (Hasil) : Tingkat ketersediaan sarana dan


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah. Kegiatan

yang dilaksanakan adalah :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Kelompok sasarannya adalah Pegawai pada Badan

Pengelolaan Keuangan Kota dengan sasarannya tingkat

kedisiplinan aparatur perangkat daerah. Indikator

kinerjanya adalah:


sebesar Rp. 52.200.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapan yang disediakan

sebanyak 116 stell.


Outcome (Hasil) : Tingkat keseragaman pakaian

dinas aparatur sebesar 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Indikator program (outcome) yang ingin dicapai adalah

persentase meningkatnya kapasitas SDM aparatur.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kelompok sasarannya adalah Pegawai pada Badan

Pengelolaan Keuangan Kota dengan sasarannya

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. Indikator

kinerjanya adalah:


sebesar Rp.10.000.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah aparatur mengikuti

bimbingan teknis sebanyak

2 orang.

Outcome (Hasil) : Meningkatnya Kompetensi

Aparatur sebesar 9.61%

Untuk melaksanakan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan

Kota dan mendukung misi ke-5 Pemerintah Kota Banda Aceh dan

mencapai tujuan BPKK yaitu mewujudkan tatakelola keuangan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan sasaran terwujudnya pengelolaan PAD yang

profesional dan akuntabilitas keuangan yang baik maka BPKK

telah merencanakan beberapa program/kegiatan yang menjadi

prioritas yaitu :


1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan. Indikator program (outcome)

yang diharapkan adalah penyampaian laporan kinerja dan

keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP berbasis

acrual dengan kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Capaian program adalah penyampaian laporan kinerja

dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP serta

berbasis acrual. Indikator Kinerja :


sebesar Rp. 36.357.500,-.

Output (Keluaran) : Hasil penilaian laporan kinerja

SKPD dari Inspektorat Kota

Banda Aceh.

Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan

keuangan pemerintah daerah.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kelompok sasarannya adalah seluruh SKPD di

lingkungan pemerintah kota banda aceh, dengan sasaran

penyampaian laporan kinerja dan keuangan yang tepat

waktu dan sesuai SAP serta berbasis acrual. Indikator

Kinerja :


sebesar Rp. 40.507.500,-.


Output (Keluaran) : Jumlah laporan realisasi

anggaran persemesteran yang

disusun sebanyak 1 laporan.



c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kelompok sasarannya adalah administrasi keuangan

daerah, dengan sasaran penyampaian laporan kinerja




sebesar Rp. 23.430.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah laporan keuangan akhir

tahun yang disusun sebanyak

1 laporan.



d. Penyusunan Laporan Piutang Daerah


daerah dengan sasaran penyampaian laporan kinerja dan

keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP serta



sebesar Rp. 35.996.500,-.

Output (Keluaran) : Jumlah laporan piutang daerah

yang disusun sebanyak

1 laporan.




e. Penyusunan Rekonsiliasi Pinjam Daerah


daerah, dengan sasaran penyampaian laporan kinerja




sebesar Rp. 32.987.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah laporan rekonsiliasi

pinjaman daerah sebanyak

1 laporan.



f. Penyusunan Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi

Daerah


daerah. Penyampaian laporan kinerja dan keuangan yang

tepat waktu dan sesuai SAP serta berbasis acrual.

Indikator Kinerja :


sebesar Rp. 28.572.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah laporan piutang pajak

daerah dan realisasi pajak

daerah yang akurat sebanyak 2

laporan.




2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah. Indikator program (outcome) yang

diharapkan adalah persentase pelaksanaan pengelolaan

keuangan yang akuntabel dan transparan dengan kegiatan :

a. Program Penyusunan Standar Satuan Harga

Kelompok sasarannya adalah SKPD kota banda aceh,

dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan pengelolaan

keuangan yang akuntabel dan transparan sebesar 100%.

Indikator Kinerja :


sebesar Rp. 575.873.565,-.

Output (Keluaran) : Jumlah produk hukum tentang

standar satuan harga yang

sesuai dengan harga pasar

sebanyak 1 produk hukum.



b. Penyusunan Rancangan Qanun tentang APBD

Kelompok sasaran adalah SKPKD dan SKPD, dengan

capaian program meningkatnya pelaksanaan pengelolaan

keuangan yang akuntabel dan trasparan sebesar 100%.

Indikator Kinerja :


sebesar Rp. 85.700.000,-.



APBD sebanyak 2 produk

hukum.



c. Penyusunan Rancangan Qanun tentang Perubahan

APBD

Kelompok sasarannya adalah SKPD dengan sasaran

meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang

akuntabel dan transparan sebesar 100%. Indikator

Kinerja :


sebesar Rp.80.000.000,-.


APBK-P sebanyak 3 produk

hukum.



d. Penyusunan Rancangan Qanun tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kelompok sasarannya adalah Administrasi Keuangan

Daerah dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan

pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan

sebesar 100%. Indikator Kinerja :


sebesar Rp. 96.700.000,-.



pertanggungjawaban

pelaksanaan APBK sebanyak

2 produk hukum.



e. Penyusunan Sistem Informasi dan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kelompok sasarannya adalah SKPKD dan SKPD dengan

capaian meningkatnya pelaksanaan pengelolaan

keuangan yang akuntabel dan transparan 100%.

Indikator Kinerja :


sebesar Rp. 480.800.000,-.

Output (Keluaran) : Pengembangan modul

noncore/aplikasi yang

terintegrasi dengan aplikasi

SIPKD sebanyak 1 aplikasi.



f. Intensfikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

Kelompok sasarannya administrasi keuangan daerah,

dengan capaian program adalah meningkatnya

pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan

transparan sebesar 100%. Indikator Kinerja :



sebesar Rp. 63.500.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah wajib pajak daerah yang

terdata sebanyak 300 WP.

Outcome (Hasil) : Persentase peningkatan

penerimaan PAD sebesar 18%.

g. Penelitian dan Asistensi RKA dan DPA SKPD

Kelompok sasarannya adalah SKPD, dengan capaian

program meningkatnya pelaksanaan pengelolaan


Indikator Kinerja :


sebesar Rp. 324.760.000,-.

Output (Keluaran) : Kesesuaian RKA dengan KUA-

PPAS dan DPA dengan

penjabaran APBK sebanyak 44

OPD.



h. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang

Daerah

Kelompok sasarannya adalah sarana dan prasarana

pemerintah kota banda aceh, dengan capaian program

adalah meningkatnya pelaksanaan pengelolaan


Indikator Kinerja :



sebesar Rp. 136.408.000,-.

Output (Keluaran) : Pengelolaan BMD yang telah

disosialisasikan sesuai dengan

Permendagri 19/2016 tentang

pedoman pengelolaan BMD

sebanyak 44 OPD.



i. Pengendalian Administrasi Anggaran SKPD

Kelompok sasarannya SKPD, dengan capaian program



Indikator Kinerja :


sebesar Rp. 105.000.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah SPM yang tertib

administrasi terhadap proses

pencairan dana berdasarkan

Permendagri 13/2006 sebanyak

12.500 dokumen.


keuangan pemerintah daerah

j. Pengelolaan Administrasi Kas Daerah

Kelompok sasarannya adalah pemerintah kota banda

aceh, dengan capaian program adalah meningkatnya





sebesar Rp. 160.000.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah jenis laporan yang telah

sesuai dengan Permendagri No.

13/2006 sebanyak 7 jenis.



k. Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi

dan Pelaporan Pelaksanaan BPHTB

Kelompok sasarannya adalah wajib pajak BPHTB, dengan

capaian program adalah meningkatnya pelaksanaan




sebesar Rp. 115.250.000,-.

Output (Keluaran) : Besaran penerimaan PAD sektor

BPHTB sebesar 100%.



l. Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi

dan Pelaporan Pelaksanaan PBB-P2

Kelompok sasarannya adalah wajib pajak BPHTB dengan






sebesar Rp. 524.150.000,-.

Output (Keluaran) : Besaran penerimaan PAD sektor

PBB-PB sebesar

100%.



m. Revaluasi atas Rekomendasi Proposal/Bantuan Dana

Hibah

Kelompok sasarannya adalah adminisrasi keuangan

daerah, dengan capaian program adalah meningkatnya




sebesar Rp. 63.400.000,-.

Output (Keluaran) : Jumlah proposal yang dievaluasi

dan tepat sasaran sesuai dengan

Permendagri No. 14/2016

sebanyak 600 proposal hibah

dan bansos.



n. Pembinaan Gaji Pegawai Negeri Sipil bagi SKPD




trasnparan sebesar 100%. Indikator Kinerja :



sebesar Rp. 100.139.200,-.

Output (Keluaran) : Jumlah satker yang dilakukan

pembinaan sesuai Permendagri

No. 13/2016 sebanyak 15

satker.



o. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Kelompok sasarannya adalah tanah jalan, dengan





sebesar Rp. 702.047.000,-.

Output (Keluaran) : Tertib administrasi dan hukum

serta terjaganya fungsi

penggunan barang milik daerah

sesuai Permendagri No. 19/2016

sebanyak 44 OPD.



p. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Kelompok sasarannya adalah tanah jalan, dengan


pengelolaaan keuangan yang akuntabel dan transparan




sebesar Rp. 114.660.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah dokumen pencatatan

BMD hasil inventarisasi

sebanyak 1 dokumen.



q. Penilaian Barang Milik Daerah

Kelompok sasarannya adalah BMD yang harus diketahui

nilai wajarnya, dengan capaian program adalah



Kinerja :


sebesar Rp. 382.000.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah laporan barang milik

daerah yang disusun

berdasarkan Permendagri No.

19/2016 sebanyak 1 laporan.

r. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Kelompok sasarannya adalah BMD idle dan atau BMD

yang dioptimalkan dengan pola pemanfaatan, dengan





sebesar Rp. 189.500.000,-


Output (Keluaran) : Jumlah perjanjian kerjasama

pemanfaatan aset daerah

sebanyak 30 buah.



s. Pemusnahan Barang Milik Daerah

Kelompok sasarannya adalah BMD yang diusulkan

pemusnahan dengan capaian program adalah



Kinerja :


sebesar Rp. 70.400.000,-

Output (Keluaran) : Dokumen pemusnahan BMD

yang sesuai dengan

Permendagri No.19/2016

sebanyak 1 dokumen.



t. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Kelompok sasarannya adalah BMD yang diusulkan

pemindahtanganan, dengan capain program adalah



Kinerja :


sebesar Rp. 80.472.000,-


Output (Keluaran) : Penetapan BMD yang

dipindahtangankan sebanyak

3 penetapan.



u. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kelompok sasarannya adalah data inventarisasi BMD,



transparan sebesar 100%. Indikator kinerja :


sebesar Rp. 201.012.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah dokumen

penatausahaan BMD yang telah

di asistensi sesuai dengan

Permendagri No. 19/2016

sebanyak 44 Dokumen.

Outcome (Hasil) : Opini BPK atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

v. Penyusunan Perancanaan Kebutuhan Barang Milik

Daerah

Kelompok sasarannya adalah data inventaris BMD,





sebesar Rp. 181.500.000,-


Output (Keluaran) : Jumlah dokumen penetapan

perencanaan kebutuhan barang

sebanyak 2 dokumen.



w. Verifikasi Keberatan dan Pengaduan Wajib Pajak






sebesar Rp. 17.764.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah laporan verifikasi

keberatan dan pengaduan wajib

pajak yang diselesaikan

sebanyak 1 laporan.



x. Pengelolaan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah






sebesar Rp. 595.000.000,-

Output (Keluaran) : Persentase penerimaan pajak

daerah sebesar 100%.




y. Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Kelompok sasarannya adalah laporan pajak restoran

yang tepat, akurat dan akuntabel, dengan sasaran adalah



Kinerja :


sebesar Rp. 54.890.000,-

Output (Keluaran) : Persentase wajib pajak yang

patuh dalam membayar pajak

daerah sebanyak 18%.





z. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Proritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)

Kelompok sasarannya adalah SKPD, dengan sasaran



Indikator Kinerja :


sebesar Rp. 237.656.000,-


Output (Keluaran) : Jumlah dokumen kebijakan

umum APBD sebanyak

4 dokumen.



Program dan kegiatan tahun 2019 serta perkiraan maju tahun

2020 dapat terlihat pada tabel berikut ini :


Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan

dana/pagu

indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20

OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 18 BPKK 12,509,401,565 12,563,158,125

1 20 18 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah 100 2,570,248,800 100 2,570,248,800

1 20 18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang Disediakan Banda Aceh 750 Benda Pos 5,850,000 APBD 750 Benda Pos 5,850,000

1 20 18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikJumlah Waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang

Disediakan Banda Aceh 12 Bulan 176,400,000 APBD 12 bulan 176,400,000

1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Waktu Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan Banda Aceh 12 Bulan 11,989,850 APBD 12 Bulan 11,989,850

1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Kantor yang Disediakan Banda Aceh 55 Jenis 328,670,950 APBD 55 Jenis 328,670,950

1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Banda Aceh 50 Jenis 239,253,000 APBD 50 Jenis 239,253,000

1 20 18 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikJumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

yang Disediakan Banda Aceh 4 Jenis 1,234,000 APBD 4 Jenis 1,234,000

1 20 18 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Banda Aceh 2 Jenis 11,400,000 APBD 2 Jenis 11,400,000

1 20 18 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang

disediakan Banda Aceh 1 Jenis 2,160,000 APBD 1 Jenis 2,160,000

1 20 18 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Waktu Logistik yang disediakan Banda Aceh 12 Bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,000,000

1 20 18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan Banda Aceh 22.530 porsi 353,831,000 APBD 22.530 porsi 353,831,000

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2020

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Kota Banda Aceh

Nama SKPD : BPKK

KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

PembangunanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

1


Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan

dana/pagu

indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 18 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerahJumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang

di laksanakan Banda Aceh 70 Laporan 400,000,000 APBD 70 Laporan 400,000,000

1 20 18 01 19 Penyediaan jasa pelelangan/ pengadaan barang Jumlah Waktu Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang yang disediakan Banda Aceh 10 Bulan 10,500,000 APBD 10 Bulan 10,500,000

1 20 18 01 20Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnis

perkantoran

Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran yang disediakan Banda Aceh 12 Bulan 1,013,960,000 APBD 12 bulan 1,013,960,000

1 20 18 02 Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Banda Aceh 75 3,457,661,500 75 3,457,661,500

1 20 18 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan Banda Aceh

10 Unit

Kendaraan

Dinas

2,736,037,500 APBD10 Unit

Kendaraan Dinas2,736,037,500

1 20 18 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan Banda Aceh 45 unit 300,000,000 APBD 40 unit 300,000,000

1 20 18 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan Banda Aceh 40 kali 361,624,000 APBD 40 kali 361,624,000

1 20 18 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan Banda Aceh 1 kali 15,000,000 APBD 1 kali 15,000,000

1 20 18 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan Banda Aceh 28 kali 45,000,000 APBD 28 kali 45,000,000

1 20 18 03 Program Peningkatan Dispilin Aparatur Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah Banda Aceh 90 104,400,000 96 104,400,000

1 20 18 03 02 Pengadaan pakaian dinas Harian (PDH) Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan yang Disediakan Banda Aceh 116 stell 52,200,000 APBD 116 stell 52,200,000

1 20 18 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang Disediakan Banda Aceh 116 stell 52,200,000 APBD 116 stell 52,200,000

1 20 18 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase meningkatnya Kapasitas SMD Aparatur Banda Aceh 100 10,000,000 100 10,000,000

1 20 18 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Banda Aceh 2 orang 10,000,000 APBD 2 orang 10,000,000


2020



Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

1


Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan

dana/pagu

indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 18 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Penyampaian laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan

sesuai SAP serta berbasis acrualBanda Aceh 100 197,850,500 APBD 100 197,850,500

1 20 18 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD Hasil penilaian laporan kinerja SKPD dari Inspektorat Kota Banda Aceh Banda Aceh A 36,357,500 APBD A 36,357,500

1 20 18 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan realisasi anggaran persemesteran yang disusun. Banda Aceh 2 laporan 40,507,500 APBD 2 laporan 40,507,500

1 20 18 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun. Banda Aceh 1 laporan 23,430,000 APBD 1 laporan 23,430,000

1 20 18 06 06 Penyusunan laporan piutang daerah Jumlah laporan piutang daerah yang disusun Banda Aceh 1 laporan 35,996,500 APBD 1 laporan 35,996,500

1 20 18 06 07 Penyusunan Rekonsiliasi Pinjaman Daerah Jumlah laporan rekonsiliasi pinjaman daerah yang disusun Banda Aceh 1 laporan 32,987,000 APBD 1 laporan 32,987,000

1 20 18 06 08 Penyusunan Laporan Piutang Pajak Daerah dan Realisasi Pajak

Daerah

Jumlah laporan piutang pajak daerah dan realisasi pajak daerah yang

akuratBanda Aceh 2 laporan 28,572,000 APBD 2 laporan 28,572,000

1 20 18 17Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan

Daerah

Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan

Transparan Banda Aceh 100 6,169,240,765 APBD 100 6,222,997,325

1 20 18 17 02 Penyusunan Standar Satuan HargaJumlah produk hukum tentang Standar Satuan Harga yang sesuai

dengan harga pasar.Banda Aceh

1 produk

hukum 575,873,565 APBD 1 produk hukum 699,950,000

1 20 18 17 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Jumlah produk hukum ttg kebijakan akuntansi Pemko Banda Aceh Banda Aceh1 produk


1 20 18 17 05 Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Tersedianya Naskah Akademi dan Raqan tentang Pajak dan Retribusi Banda Aceh 1 Raqan 50,000,000 APBD 1 Raqan 50,000,000

1 20 18 17 06 Penyusunan Rancangan Qanun tentang APBD Jumlah Produk Hukum tentang APBK Banda Aceh2 produk



2020



Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

1


Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan

dana/pagu

indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 18 17 08 Penyusunan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBD Jumlah Produk Hukum tentang APBK-P Banda Aceh3 Produk

hukum 80,000,000 3 Produk hukum 80,000,000

1 20 18 17 10Penyusunan Rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban

pelaksanaan APBKJumlah produk hukum tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Banda Aceh

2 produk


1 20 18 17 13 Penyusunan Sistem Informasi dan Pengelolaan Keuangan DaerahPengembangan Modul Noncore/ Aplikasi yang Terintegrasi dengan

Aplikasi SIPKD Banda Aceh 1 Aplikasi 480,800,000 APBD 1 Aplikasi 480,800,000

1 20 18 17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerahJumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi paket reguler tentang

pengelolaan keuangan daerahBanda Aceh 44 OPD 96,514,000 APBD 44 OPD 96,514,000

1 20 18 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Jumlah wajib pajak daerah baru yang terdata Banda Aceh 300 WP 63,500,000 APBD 300 WP 63,500,000

1 20 18 17 20 Penelitian dan Asistensi RKA dan DPA SKPDKesesuaian RKA dengan KUA-PPAS dan DPA dengan penjabaran

APBK.Banda Aceh 44 OPD 324,760,000 APBD 44 OPD 324,760,000

1 20 18 17 22 Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik DaerahPengelolaan BMD yang telah di sosialisasikan sesuai dengan

Permendagri 19/2016 tentang pedoman pengelolaan BMDBanda Aceh 44 OPD 136,408,000 APBD 44 OPD 136,408,125

1 20 18 17 24 Pengendalian Administrasi Anggaran SKPDJumlah SPM yang tertib Administrasi terhadap proses pencairan dana

berdasarkan Permendagri 13/2006.Banda Aceh 12.500 Dokumen 105,000,000 APBD 12.500 Dokumen 120,000,000

1 20 18 17 27 Pengelolaan Administrasi Kas DaerahJumlah jenis laporan yang telah sesuai dengan Permendagri No

13/2006.Banda Aceh 7 Laporan 160,000,000 APBD 7 Laporan 160,000,000

1 20 18 17 28Penyusunan Qanun dan Sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Kota

Banda Aceh

Jumlah Produk hukum tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

DaerahBanda Aceh

1 produk


1 20 18 17 30Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan BPHTB Besaran Penerimaan PAD Sektor BPHTB Banda Aceh 100% 115,250,000 APBD 100% 115,250,000


2020



Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

1


Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan

dana/pagu

indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 18 17 32Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan PBB-P2Besaran Penerimaan PAD Sektor PBB-P2 Banda Aceh 100% 524,150,000 APBD 100% 524,150,000

1 20 18 17 38 Revaluasi atas rekomendasi proposal/bantuan dana hibahJumlah proposal yang dievaluasi dan tepat sasaran sesuai Permendagri

No 14/2016.Banda Aceh

600 proposal

hibah dan

bansos

63,400,000 APBD600 proposal

hibah dan bansos 63,400,000

1 20 18 17 39 Pembinaan Gaji PNS bagi SKPDJumlah Satker yang dilakukan pembinaan sesuai Permendagri No

13/2006Banda Aceh 15 Satker 100,139,200 APBD 15 Satker 100,139,200

1 20 18 17 42Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Sistem dan Prosedur


Jumlah Produk Hukum tentang Sistem dan Pengelolaan Keuangan

Daerah Banda Aceh

1 Produk

Hukum 83,550,000 APBD 1 Produk Hukum 83,550,000

1 20 18 17 43 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tertib administrasi dan Hukum serta terjaganya Fungsi Penggunaan

Barang Milik Daerah sesuai Permendagri No 19/2016Banda Aceh 44 OPD 702,047,000 APBD 44 OPD 821,414,190

1 20 18 17 44 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pencatatatan BMD hasil inventarisasi. Banda Aceh 1 dokumen 114,660,000 APBD 1 dokumen 114,660,000

1 20 18 17 45 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah laporan BMD yg disusun berdasarkan Permendagri No. 19/2016 Banda Aceh 1 laporan 382,000,000 APBD 1 laporan 381,701,250

1 20 18 17 46 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan aset daerah Banda Aceh 30 buah 189,500,000 APBD 30 buah 189,485,625

1 20 18 17 47 Pemusnahan Barang Milik Daerah Dokumen pemusnahan BMD yang sesuai dengan Permendagri No

19/2016Banda Aceh 1 dokumen 70,400,000 APBD 1 dokumen 70,376,250

1 20 18 17 48 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Penetapan BMD yanng dipindahtangankan Banda Aceh 3 penetapan 80,472,000 APBD 3 penetapan 80,472,000

1 20 18 17 49 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang telah di asistensi sesuai

dengan Permendagri 19/2016Banda Aceh 44 dokumen 201,012,000 APBD 44 dokumen 201,012,000

1 20 18 17 50 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Penetapan Perencanaan Kebutuhan Barang Banda Aceh 2 dokumen 181,500,000 APBD 2 dokumen 181,571,250


2020



Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

1


Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan

dana/pagu

indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 18 17 51 Verfikasi Keberatan dan Pengaduan Wajib Pajak Jumlah laporan verifikasi keberatan dan pengaduan wajib pajak yang

diselesaikanBanda Aceh 1 Laporan 17,764,000 APBD 1 Laporan 17,764,000

1 20 18 17 52 Pengelolaan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah Persentase penerimaan Pajak Daerah Banda Aceh 100% 595,000,000 APBD 100% 390,497,560

1 20 18 17 53 Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah Persentase wajib pajak yang patuh dalam membayar Pajak Daerah Banda Aceh 18% 54,890,000 APBD 20% 54,890,000

1 20 18 17 55Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Banda Aceh 4 Dokumen 237,656,000 APBD 4 Dokumen 237,656,000


2020



Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

1


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Kota

yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman dalam

melaksanakan tugas, kebijakan, program dan kegiatan untuk

mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan.

Renja BPKK disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD dan

selaras dengan Renstra BPKK. Renja BPKK adalah dokumen

perencanaan BPKK untuk periode 1 (satu tahun) dan merupakan

pedoman didalam penyusunan RKA BPKK tahun 2019.

Pada tahun 2019, BPKK telah menyusun perencanaan sebanyak

6 program dengan 58 kegiatan. Program kegiatan tersebut

direncanakan untuk dapat mencapai target dari 1 (satu) sasaran

yaitu terwujudnya pengelolaan PAD yang profesional dan

akuntabilitas keuangan yang baik dengan 3 indikator kinerja

utama yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja ini menjadi

tolak ukur bagi BPKK dalam pelaksanaan kinerja pelayanan.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh adalah

dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kota

Banda Aceh.

ii - bpkk.bandaacehkota.go.idbpkk.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2020/... · dan kegiatan...

Documents