Hak Kebendaan yang Memberi Kenikmatan

Hak Milik

Dalam Pasal 570 KUHPerdata hak milik adalah hak untuk menikmati

suatu benda dengan sepenuhnya untuk dan menguasai benda itu dengan

sebebas-bebasnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau

peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang

unutk itu, dan asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan

tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan

umum dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut

ketentuan undang-undang.1

Dari ketentuan ini dapat terlihat bahwa hak milik merupakan hak yang

paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak lain karena yang dapat

menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya yaitu dalam arti

dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan atau dapat memetik

hasilnya, memeliharanya, bahkan merusaknya.2

Pengertian hak milik dalam Pasal 570 KUHPerdata ini hanya berlaku

untuk benda bergerak, karena hak milik atas barang tak bergerak berupa

tanah dan segala sesuatu yang melekat pada tanah itu telah diatur oleh

Undang-undang Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960. Hak milik memberikan

dua hak dasar kepada pemegangnya:3

1 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 116. 2 Ibid,.3 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut

1

1. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan, dan

2. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan

sepenuhnya. Dalam konteks ini pemegang hak milik bebas untuk

menjual, menghibahkannya, menyerahkan benda yang dimilikinya

kepada siapapun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan

kepentingan umum.

Ciri- ciri Hak Milik

Sebagai hak kebendaan, hak milik adalah yang paling sempurna. Ciri-ciri hak

milik ialah:4

a. Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain,

sedangkan hak kebendaan lain merupakan hak anak terhadap hak milik.

b. Hak milik dilihat dari segi kualitasnya merupakan hak yang selengkap-

lengkapnya

c. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak

kebendaan lain, sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap

menghadapi hak milik.

d. Hak milik adalah hak yang paling pokok (utama) sedangkan hak

kebendaan lain hanya merupakan bagian daripada hak milik.

Pandang KUHPerdata, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm 138. 4 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2000, hlm.140.

2

Cara memperoleh hak milik

Pasal 584 KUHPerdata mengatur lima cara untuk memperoleh hak milik atas

benda yaitu:5

1. Pemilikan/pendakuan

2. Perlekatan

3. Lampau waktu/daluarsa

4. Pewarisan

5. Penyerahan

Ad. 1 Pendakuan

Pendakuan ini diatur di dalam Pasal 585 KUH Perdata, yang menyatakan

bahwa hak milik atas kebendaan bergerak yang semula bukan milik siapapun

juga, adalah pada orang yang pertama-tama mengambilnya dalam

kemilikannya. Maksudnya yaitu memperoleh hak milik atas benda yang tidak

ada pemiliknya (res nullius). Misalnya berburu binatang di hutan, menemukan

harta karun, dan lain-lain.

Ad. 2 Perlekatan

Perlekatan diatur dalam Pasal 500-502 dan Pasal 586-609 KUH Perdata,

yang maksudnya adalah suatu cara memperoleh hak milik, di mana benda itu

bertambah besar karena alam atau benda itu mengikuti benda yang lain. Jadi

5 Djaja S. Meliala, Op. Cit, hlm. 118.

3

terjadi antara dua benda yang tidak sama tapi tergabung menjadi satu.

Misalnya sekrup pada kursi, tanaman pada tanah, dan lain-lain.

Ad. 3 Lampau Waktu / daluarsa

Lampaunya waktu / daluwarsa diatur dalam Pasal 610 KUH Perdata yang

berisi hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabila

seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu

yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara

membeda-bedakannya seperti termaktub dalam bab ke tujuh buku keempat

kitab ini. Maksudnya yaitu untuk memperoleh hak milik atau membebaskan

dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-

syarat yang telah ditentukan oleh UU. Terdapat dua macam daluwarsa,

yaitu :6

a. Acquisitieve verjaring , cara memperoleh hak milik karena lewatnya waktu

(memperoleh hak kebendaan), Pasal 1963 KUHPerdata.

b. Extinctieve verjaring , membebaskan seseorang dari penagihan atau

tuntutan hukum yang telah lewat waktunya (membebaskan suatu

perikatan), Pasal 1967 KUHPerdata

Syarat-syarat terjadinya daluwarsa ada enam, yaitu sebagai berikut :

1. Bezitter sebagai pemilik.

6 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.103.

4

2. Bezitter harus beritikad baik.

3. Bezit harus terus menerus tidak terputus-putus.

4. Bezit tidak terganggu

5. Bezit diketahui umum

6. Bezit itu harus selama 20 tahun atau 30 tahun.

Ad. 4 Pewarisan

Pewarisan yaitu cara memperoleh hak milik yang diberikan dari pewaris

kepada ahli waris berdasar alas hak umum, sehingga tidak hanya haknya

saja yang beralih tetapi juga kewajibannya. Pewarisan dapat dibedakan

menjadi dua macam yaitu pewarisan karena UU dan pewarisan karena

wasiat. Hal ini diatur dalam hukum waris.

Ad. 5 Penyerahan

Penyerahan yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik dari pemilik

kepada pihak lainnya yang dikehendaki sehingga orang lain memperoleh

benda itu atas namanya. Menurut Prof. Subekti, penyerahan mempunyai dua

arti, yaitu :7

a. Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka “feitelijke

levering”

b. Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang

7 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 1983, hlm. 71.

5

lain “juridische levering”

Kesimpulannya, hak milik atas atas suatu benda baru dapat beralih

kepada orang lain, apabila telah terjadi penyerahan bendanya. Tetapi, cara

untuk melakukan penyerahan atas benda itu dapat dibedakan sesuai dengan

sifat benda yang akan diserahkan.

Cara penyerahan dari benda dapat dikategorikan sesuai dengan sifat

bendanya, yaitu :

1. Benda bergerak : berwujud dan tidak berwujud.

2. Benda tidak bergerak.

Menurut Pasal 612 ayat 1 KUH Perdata, untuk benda bergerak yang

berwujud, penyerahannya dapat dilakukan dengan cara Penyerahan nyata

“feitelijke levering”, yaitu penyerahan dari tangan ke tangan. Tetapi

adakalanya penyerahan itu tidak perlu dilakukan, yakni dalam hal Pasal 612

ayat (2) KUHPerdata, yaitu:8

a. Penyerahan dalam bentuk traditio brevi manu yaitu penyerahan dengan

tangan pendek. Contohnya, Andi meminjam kipas milik si Beni, karena

Beni membutuhkan uang maka dia menjual kipasnya kepada Andi. Andi

yang tadinya sebagai peminjam sekarang menjadi pemilik karena

hubungan hukum tersebut.

b. Penyerahan dalam bentuk traditio longa manu, atau penyerahan secara

tangan panjang. Dalam penyerahan tangan panjang ini, kebendaan yang

8 Djaja S. Meliala, Op. Cit, hlm. 120-121.

6

diperjualbelikan berada ditangan seorang pihak ketiga, yang dengan

tercapainya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga kebendaan

yang dijual itu akan menyerahkannya kepada pembeli. Jadi dalam hal ini

penyerahan tidak dilakukan sendiri oleh penjual, melainkan oleh pihak

ketiga yang pada umumnya adalah orang yang ditunjuk dan dipercaya

oleh pembeli maupun penjual secara bersama-sama.

c. Penyerahan dalam bentuk Constitutum possessorium yaitu penyerahan

dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya. Contohnya, Cipa

memiliki tas karena Cipa membutuhkan uang akhirnya Cipa menjual

tasnya tersebut kepada Dono. Akan tetapi Cipa masih membutuhkan tas

tersebut untuk study tour, sehingga Cipa meminjam tas tersebut kepada

Dono. Cipa yang tadinya sebagai pemilik sekarang menjadi peminjam.

Sedangkan penyerahan benda untuk benda bergerak tidak berwujud

dikategorikan sebagai berikut :

1. Penyerahan dari piutang op naam, yaitu penyerahan dari piutang atas

nama yang dilakukan dengan cessie yaitu dengan cara membuat akta

otentik atau akta di bawah tangan. Diatur dalam Pasal 613 ayat 1 KUH

Perdata.

2. Penyerahan dari piutang aan order, yaitu penyerahan dari piutang atas

pengganti yang dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan

Endosemen yaitu menuliskan dibalik surat piutang yang berisi kepada

siapa piutang itu dipindahkan. Diatur dalam Pasal 613 ayat 3 KUH

7

Perdata.

3. Penyerahan dari piutang aan tonder, yaitu penyerahan dari surat piutang

atas bawa yang dilakukan dengan penyerahan nyata. Diatur dalam Pasal

613 ayat 3 KUH Perdata.

Untuk benda yang bergerak penyerahan dari tangan ke tangan dan untuk

benda tidak bergerak yaitu dilakukan dengan cara balik nama “akte van

transport” dalam register eigendom.9 Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen

Sofwan, untuk sahnya penyerahan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu

:10

a. Harus ada perjanjian yang zakelijk.

b. Harus ada titel (alas hak).

c. Harus dilakukan oleh orang yang wenang menguasai benda-benda tadi

(orang yang beschikkingsbevoegd).

d. Harus ada penyerahan nyata.

Ad. a Perjanjian yang zakelijk adalah perjanjian yang menyebabkan

berpindahnya hak-hak kebendaan (zakelijk rechten) misalnya hak milik, bezit,

hipotik, gadai. Perjanjian yang zakelijk ini tidak dapat menimbulkan

verbintenis namun hanya menimbulkan hak-hak persoonlijk.

9 Subekti, Op. Cit, hlm. 71-72. 10 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 72.

8

Ad. b Harus ada titel (alas hak) merupakan hubungan hukum yang dapat

mengakibatkan penyerahan atau peralihan barang, biasanya perjanjian.

Misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar, dan lain-lain. Terdapat dua pokok

pendapat syarat sahnya penyerahan, yaitu :

1. Ajaran Causaal

Ajaran yang dikemukakan oleh Diephuis, Scholten ini menyatakan bahwa

untuk sahnya penyerahan tergantung pada alas haknya, apabila alas haknya

sah maka penyerahannya sah. Begitu pula sebaliknya. Diperlukan titel yang

nyata antara alas hak dan penyerahannya itu terdapat hubungan causaal.

2. Ajaran Abstract

Menjelaskan bahwa alas hak dan penyerahan itu terpisah satu sama lain.

Penyerahan tidak bergantuk pada alas hak nyata. Jadi penyerahan itu akan

sah walaupun titel tidak sah maupun tanpa titel.

Menurut Pasal 584 KUH Perdata untuk sahnya penyerahan itu harus

terdapat titel. Sehingga untuk ajaran abstract pasal tersebut bahwa untuk

penyerahan itu tidak perlu adanya titel yang nyata hanya terdapat titel saja

sudah cukup atau putatieve title.

Ad. c Kewenangan untuk menguasai bendanya (beschikkings

Bevoegheid) merupakan pelaksanaan dari Azas Nemoplus yang artinya

bahwa seseorang itu tidak dapat memperalihkan hak melebihi apa yang

menjadi haknya. Lazimnya yang berwenang untuk menguasai benda adalah

9

pemiliknya sendiri.

Ad. d Penyerahan nyata dan penyerahan yuridis yaitu penyerahan dari

tangan ke tangan. Terhadap benda bergerak penyerahannya jatuh

bersamaan, yaitu Pasal 1612 KUH Perdata menyatakan bahwa penyerahan

itu terjadi dengan overgave menyerahkan benda itu. Sedangkan untuk benda

tidak bergerak antara penyerahan yuridis dan penyerahan nyata berpisah.

Penyerahan yuridisnya terjadi dengan pendaftaran benda di daftar umum di

dalam Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, sedangkan penyerahan nyatanya

dengan penyerahan kunci dari satu rumah ke rumah lainnya. Kesimpulannya

hak milik atas atas suatu benda baru dapat beralih kepada orang lain, apabila

telah terjadi penyerahan bendanya. Tetapi, cara untuk melakukan

penyerahan atas benda itu dapat dibedakan sesuai dengan sifat benda yang

akan diserahkan.

Selain dari Pasal 584 KUH Perdata masih terdapat pula cara

memperoleh hak milik lainnya, yaitu :

1. Penjadian benda (zaaksvorming);

2. Penarikan buahnya (vruchtttrekking);

3. Persatuan benda (vereniging);

4. Pencabutan hak (onteigening);

5. Perampasan (verbeurdverklaring);

6. Pencampuran harta (boedelmenging);

10

7. Pembubaran dari sebuah badan hukum;

8. Abandonnement ( dalam hukum perdata laut – pasal 663 KUHD).

Ad. 1 Penjadian benda (zaaksvorming) yaitu membuat suatu benda baru

dari benda yang sudah ada. Diatur dalam pasal 606 KUH Perdata. Misalnya,

kayu diubah menjadi kursi.

Ad. 2 Penarikan buahnya (vruchtttrekking) yaitu seorang bezitter

mendapatkan hasil dari benda yang dibezitnya. Diatur dalam pasal 575 KUH

Perdata.

Ad. 3 Persatuan benda (vereniging) yaitu perolehan hak dari bercampurnya

beberapa benda dari beberapa bezitter menjadi satu kesatuan benda. Diatur

dalam pasal 607-609 KUH Perdata.

Ad. 4 Pencabutan hak (onteigening) yaitu untuk memperoleh hak milik

dengan pencabutan hak. Pencabutan hak sendiri memiliki tiga syarat, yaitu:

a. Berdasar UU pencabutan hak milik.

b. Adanya kepentingan umum.

c. Adanya penggantian kerugian yang layak.

Ad. 5 Perampasan (verbeurdverklaring) yaitu penguasa memperoleh hak

milik dengan cara perampasan, diatur dalam pasal 10 KUH Perdata.

11

Ad. 6 Percampuran harta (boedelmenging) yaitu seperti harta kekayaan

bersama antara suami istri setelah menikah, diatur dalam pasal 119 KUH

Perdata.

Ad. 7 Pembubaran dari suatu badan hukum (ontbinding daripada badan

hukum) yaitu jika terjadi pembubaran suatu badan hukum maka semua

anggota badan hukum tersebut berhak memperoleh harta kekayaan dari

badan hukum tersebut. Diatur dalam pasal 1665 KUH Perdata.

Ad. 8 Abandonnement yaitu kapal-kapal serta barang-barang yang

dipertanggungjawabkan dapat diabandonir atau diserahkan pada si

penanggung, jika terjadi hal seperti pecahnya kapal, karamnya kapal, dan

lain-lain. Abandonnement diatur dalam pasal 663 Wvk.

Hapusnya Hak milik11

a. Karena orang lain memperoleh hak milik itu dengan salah satu cara untuk

memperoleh hak milik seperti telah diuraikan diatas

b. Karena musnahnya benda yang dimiliki

c. Karena pemilik melepaskan benda yang dimilikinya dengan maksud

untuk melepaskan hak miliknya

11 Riduan Syahrani, Op. Cit, hlm. 150.

12

Bezit

Menurut Pasal 529 KUHPerdata, yang dimaksud dengan bezit ialah

kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri

sendiri maupun dengan perantaraan oraing lain, dan yang mempertahankan

atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.12 Orang yang

yang menguasai benda itu, yang bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya itu

disebut bezitter.

Untuk adanya bezit harus ada dua unsur yaitu: (1) unsur keadaan dimana

seseorang menguasai suatu benda (corpus); dan (2) unsur kemauan orang

yang menguasai benda tersebut untuk dimilikinya (animus).13

Dari ketentuan Pasal 529 KUHPerdata ini dapat diketahui bahwa pada

dasarnya kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada

pemegang kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk

mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasainya sebagaimana

layaknya seorang pemilik. Dengan demikian atas suatu benda yang tidak

diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa

dapat dianggap sebagai pemikik dari kebendaan tersebut.14

Khusus mengenai bezit terhadap benda bergerak berlaku asas yang

tercantum pada Pasal 1977 ayat (1) BW yang menyatakan: 15

12 Djaja S. Meliala, Op. Cit, hlm. 122. 13 Riduan Syahrani, Op. Cit, hlm.129.14 Djaja S. Meliala, Loc. Cit. 15 Riduan Syahrani, Op. Cit, hlm. 130.

13

"Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun

piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang

siapa yang menguasai benda dianggap pemiliknya".

Terhadap perumusan Pasal 1977 ayat (1) BW itu kemudian timbul

beberapa macam pendapat yang memberikan penafsiran terhadap

kedudukan bezit mengenai benda bergerak sebagaimana tercantum dalam

Pasal 1977 ayat (1) BW itu. Ada dua macam pendapat yang terkenal dengan

teorinya masing-masing yaitu eigendomstheorie dan legitimatietheorie.16

Eigendomstheorie yang memberikan penafsiran secara gramatikan

terhadap Pasal 1977 ayat (1) BW dikemukakan oleh Meijers. Menurut teori ini

bezit terhadap benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna,

sedangkan hak yang paling sempurna adalah eigendom. Jadi bezit terhadap

benda bergerak sama dengan eigendom (bezitter sama dengan eigenaar).

Jadi jelasnya barang siapa yang membezit benda bergerak, tidak peduli

apakah bezit itu diperoleh dengan titel yang sah atau tidak, apakah berasal

dari orang yang berwenang mengusai benda itu atau tidak, maka bezit itu

sama dengan eigendom. Tentu saja bezitternya yang jujur.

Legitimatie-theorie yang dikembangkan oleh Scholten berpendapat

bahwa bezit tidak sama dengan eigendom. Akan tetapi menurut teori ini

barang siapa yang membezit benda bergerak dengan itikad yang baik/jujur

( te goeder trouw) maka ia akan dalam keadaan aman. Jadi keadaan bezit itu

16 Ibid,.

14

fungsinya mengesankan bezitter dari benda itu sebagai eigenaar (sebagai

orang yang mempunyai hak penuh) dikuasainya itu adalah miliknya sendiri.

Sedangkan bezitter yang beritikad tidak baik (to kwader trouw) adalah

bezitter yang mengetahui benda yang dikuasainya itu bukan miliknya (Pasl

532 ayat (1) BW). Misalnya bezitter mengetahui bahwa benda yang ada

padanya itu besal curian.

Undang-undang memberikan perlindungan yang berbeda terhadap

bezitter yang beritikad baik dengan bezitter yang beritikad tidak baik.

Perbedaan perlindungan yang diberikan terhadap bezitter beritikad baik dan

bezitter yang tidak beritikad baik ini berkaitan dengan fungsi zakenrechlijk

bezit dalam 3 hal berikut ini:17

1. Kemungkina untuk menjadi eigenaar

2. Hak untuk memetik hasilnya dari benda itu; dan

3. Hak untuk mendapat penggantian kerugian berupa ongkos-ongkos yang

dikeluarkan untuk benda yang bersangkutan.

Bagi bezitter yang beritikad baik memperoleh ketiga hak tersebut,

sedangkan bezitter yang beritikad tidak baik hanya memperoleh hak yang

kedua saja, inipun kurang daripada hak bezitter yang beritikad baik.

Perlindungan yang sama-sama diberikan oleh undang-undang baik

terhadap bezitter yang beritikad baik dengan bezitter yang beritikad tidak baik

ialah disebutkan dalam Pasal 584 ayat (1) dan (4) BW untuk bezitter yang

17 Ibid,.

15

beritikad baik, dalam Pasal 549 ayat (1) dan (3) BW untuk bezitter yang

beritikad tidak baik. Pasal-pasal BW ini menentukan:

a. Bahwa mereka selama tidak ada gugatan dianggap sebagai pemilik sejati

b. Bahwa apabila mereka diganggu dalam hal menguasai bendanya,

mereka harus dibebaskan dari gangguan itu, atau apabila mereka

kehiilangan daya untuk menguasai bendanya, mereka dipulihkan kembali

dalam keadaan dapat menguasai benda itu.

Perlindungan sub a berarti bahwa kalau ada orang yang merasa

sebagai pemilik sejati maka untuk dapat menguasai benda miliknya itu, ia

harus menggugat bezitter di muka Pengadilan dan harus membuktikan

bahwa bezitter bukan pemilik sejati benda itu. Bilamana hal ini tidak dapat

dibuktikan atau bezitter dapat menangkis, maka bezitter tetap dianggap

sebagai pemilik sejati.

Perlindungan sub b berarti bahwa bezitter dalam hal dua macam

gangguan itu dapat bertindak dengan perantaraan hakim melawan semua

pengganggu siapapun juga. Gugatan bezitter dinamakan "bezitsactie" yang

hanya dapat dilakukan bezitter dengan tujuan untuk memulihkan kembali

keadaan kekuasaan bezitter. Menurut Pasal 565 dan 558 BW, gugatan ini

harus diajukan dalam tenggang waktu satu tahu, sebab hak bezit dapat

dinyatakan hilang apabila orang lain menguasai benda itu selama satu tahun

dan bezitter tinggal diam saja (Pasal 545 BW).

16

Cara memperoleh bezit

Menurut ketentuan Pasal 538 KUHPerdata, bezit atas suatu benda itu

diperoleh dengan tindakan berupa menempatkan suatu benda di dalam

kekuasaannya dengan maksud untuk tetap mempertahankannya bagi diri

sendiri.18

Sebagaimana halnya dengan hak milik, sifat memperoleh bezit juga

dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu occupatio (pendakuan) dan secara

derivatief (traditio). Occupatio atau pendakuan yaitu pengambilan bendanya

pengambilan benda yang tidak ada pemiliknya dengan tanpa bantuan orang

lain, sedangkan traditio merupakan penyerahan benda dari bezitter lama

kepada bezitter baru.19

Syarat adanya bezit

Harus adanya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan

bendanya (corpus) dan hubungan itu harus dikehendaki oleh orang tersebut

(animus). Di samping itu bezit mempunyai dua fungsi yaitu, fungsi polisionil

(yudisial) dan fungsi zakenrechtelijk (kebendaan).20

1. Fungsi polisionil berarti bezit mendapat perlindungan hukum tanpa

mempersoalkan siapa sebenarnya pemilik sejati benda itu. Siapapun

yang membezit suatu benda meskipun dia pencuri, ia mendapat

18 Djaja S. Meliala, Op. Cit, hlm. 123.19 Riduan Syahrani, Op. Cit, hlm. 131. 20 Djaja S. Meliala, Op. Cit, hlm. 124.

17

perlindungan hukum sampai terbukti di muka Pengadilan bahwa

sebenarnya ia tidak berha. Barangsiapa yang merasa haknya dilanggar

maka ia harus meminta penyelesaian lebih dahulu kepada Polisi atau

Pengadilan

2. Fungsi zakenrechtelijk berarti bezit dapat berubah menjadi hak milik, dan

ini hanya berlaku untuk benda bergerak sedang untuk benda tidak

bergerak sudah tidak mungkin lagi, karena verjaring sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1963 KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi.

Hapusnya Bezit

Sebab hapunya bezit adalah sebagai berikut:21

a. Karena bendanya diserahkan sendiri oleh bezitternya kepada orang lain;

b. Karena bendanya diambil oleh orang lain dari kekuasaan bezitternya dan

kemudia selama satu tahun menikmatinya tidak ada gangguan apapun

juga;

c. Karena bendanya telah dibuang (dihilangkan) oleh bezitter;

d. Karena bendanya tidak diketahui lagi dimana adanya;

e. Karena bendanya musnah sebab peristiwa yang luar biasa atau karena

alam.

21 Riduan Syahrani, Op. Cit, hlm. 138.

18