HAK MASYARAKAT

TERHADAP LAYANAN

PERPUSTAKAAN

Disiapkan oleh Biro Hukum dan Perencanaan

Perpustakaan Nasional RI

2019

BAGAIMANA HAK MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PERPUSTAKAAN SECARA INKLUSIF?

PEMBUKAAN

MANDAT UUD 45

PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

LAYANAN PERPUSTAKAAN

SEBAGAI HAK INKLUSIF

MASYARAKAT

Pasal (5) UU 43/2007, tentang Perpustakaan mengatur hak, kewajiban masyarakat terhadap perpustakaan, bahwa; (i) masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan; (ii) masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus (iii) masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

DASAR JURIDIS DAN FILOSOFIS

Pasal 3 UU 43/2007 –

PERPUSTAKAAN

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana

pendidikan, penelitian, pelestarian,

informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

PERPUSTAKAAN

PENDIDIKAN

PENELITIAN

PELESTARIAN

INFORMASI

REKREASI

Meningkatkan

Kecerdasan dan

Keberdayaan

bangsa

FUNGSI

TUJUAN

FUNGSI PERPUSTAKAAN

BAGAIMANA KONDISI PERPUSTAKAAN SAAT INI?

PUSAT LITERASI DAN

GERAKAN LITERASI

KONDISI SAAT INI Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan

Perpustakaan Nasional seiring dengan selesainya pembangunan 24 lantai gedung layanan Perpusnas di Jl. Merdeka Selatan 11, Jakarta yang dilengkapi dengan 18 jenis layanan onsite dan 64 jenis layanan online.

Peningkatan indeks kegemaran membaca

berdasarkan survei Perpustakaan Nasional, dari 36,48 (2017) naik menjadi 52,92 (2018).

Peningkatan kuantitas dan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan. Jumlah 3.945 orang; tersertifikasi 954 pustakawan; meningkat kompetensi 3.927 orang, uji kompetensi 336 pustakawan dan inpassing 814 pustakawan. Tenaga

perpustakaan terlatih meningkat dari 711 (2016) bertambah 1.142 orang (2017) dan 1.721 orang (2018).

Pelestarian khazanah budaya

bangsa melalui penghimpunan 11.745 Manuskrip, 1.849 naskah telah didigitalkan, dan 3.466 naskah telah dikaji.

Nilai tingkat kepuasan pemustaka 4.3 (sangat puas)

Peningkatan koleksi deposit 62.685 eks (2016) menjadi 127.606 eks (2017). Atau dari 3.401 penerbit (2016) menjadi 4.520 penerbit (2017). Meningkat jadi 142.949 eks. dari 9.753 penerbit (2018).

KONDISI SAAT INI Terus berkembangnya koleksi cetak menjadi 3.9 Juta Eks. (2018) dan Koleksi digital Tersedia sebanyak 2.300.000.000 artikel dari 106.473 judul e-jurnal, e-book sebanyak 283.964 judul. Di samping ada 25.771 judul/282.586 copy buku digital dapat diakses melalui i-Pusnas, untuk meningkatkan literasi masyarakat dan civitas academica di perguruan tinggi.

Peningkatan jumlah perpustakaan dalam jejaring

perpustakaan digital nasional. Saat ini telah terintegrasi rekod sejumlah 9.770.875 entri. 1.238 Institusi. 1.532 Perpustakaan dan 5.850 institusional repositori.

Peningkatan penerbit yang mendaftarkan buku

pada ISBN. Pada 2016 sebanyak 57.085 judul dan pada tahun 2017 sebanyak 69.985 judul. Dan 2018 sebanyak 89.086 judul

Jumlah Pegawai meningkat, sampai tahun 2018 Jumlah pegawai negeri sipil di Perpusnas sebanyak 665 orang . Pada tahun 2019 mendapat tambahan CPNS sejumlah 331 orang. Total ASN Perpusnas adalah 996 orang. Pegawai tersebar di Perpusnas gedung Salemba Raya 28A, Jakarta, Merdeka Selatan 11, Jakarta. UPT Perp. Proklamator BK di Blitar dan UPT Proklamator BH di Bukittinggi.

INDONESIA

NEGARA DENGAN

JUMLAH

PERPUSTAKAAN

TERBANYAK KE 2

DUNIA

Target ke depan membentuk kelembagaan perpustakaan di 7.094 Kecamatan (8%), 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa (35%).

SEBARAN PERPUSTAKAAN DI WILAYAH INDONESIA 2018

23,55%

47,89%

8,57%

6,77%

11,62%

1,77%

0,42%

PELAYANAN PUBLIK

TERBAIK NASIONAL KE -5

GERAKAN AKSES

TERBUKA

PENGETAHUAN

TERATAS DUNIA

INDEKS SISTEM

PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK

BAIK DI ATAS RATA-

RATA NASIONAL

OPINI KINERJA

BAIK 3 TAHUN

BERTURUT-TURUT

DARI BPK

PUBLIKASI ILMIAH INDONESIA

TERUS MENINGKAT

PERINGKAT MEMBACA

INDONESIA MAKIN

DIPERHITUNGKAN

DUNIA

KONDIS I PERPUSTAKAAN D I INDONES IA - 2018

Jumlah Perpustakaan sampai dengan November 2018:

164.610 perpustakaan

TINGKAT KETERSEDIAAN

PERPUSTAKAAN

17 Perpustakaan umum

per 100.000 penduduk

Perpustakaan Umum :

177 Perpustakaan

sekolah/madrasah

per 100.000 Penduduk usia sekolah

Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

10 Perpustakaan Perguruan

Tinggi per 100.000 Penduduk usia pendidikan

tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Rasio Ketersediaan Perpustakaan

Mencukupi – PERINGKAT 2 DUNIA

6.213 koleksi

per 100.000 penduduk

Ketersediaan Koleksi

Kesimpulan : Tidak Mencukupi

Prosentase Buku Yang Dipinjam :

32,05% buku dipinjam/ tahun

0,02% (59.483 orang) dari jumlah

penduduk mengunjungi perpustakaan per hari Kesimpulan :

Jauh dari kondisi yang Ideal

Anggota Perpustakaan Umum :

2,83% dari jumlah penduduk (7,334,214

orang) TENAGA PERPUSTAKAAN 12.301 orang

1 tenaga perpustakaan melayani 21.035

penduduk Kesimpulan : Jauh dari kondisi yang Ideal Tenaga Perpusttakaan dengan

SK Fungsional :

29.57%

Perpustakaan yang dipersepsikan memenuhi

standar nasional : 19,48% perpustakaan

(sebanyak 30.838 perpustakaan)

Data Perpusnas :

0,58% (910 perpustakaan) telah

terakreditasi sebagai perpustakaan ber-SNP

Jumlah kegiatan sosialisasi dan promosi per

tahun

9.898 kali (6,01% dari jumlah perpustakaan)

Jumlah masyarakat yang terlibat :

2,527,454 orang (0,98% dari jumlah penduduk)

Anggaran pengembangan perpustakaan dari APBD Dinas setempat :

18,42% atau sebanyak : Rp. 597,014,858,216

Jumlah anggaran per 1 orang penduduk :

Rp. 2.938,-

•Telah terbit Peraturan Daerah tentang

Perpustakaan di 31 Provinsi dan 162

Kabupaten/Kota.

•Status kelembagaan 34

perpustakaan provinsi, dan 476

Perpustakaan umum dari 514

Kabupaten/Kota meningkat menjadi

Dinas.

Anggaran Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran

Membaca Perpusnas : Rp. 177.812.567.000

Tenaga Perpusttakaan sesuai

kualifikasi :

11,98% 47%

16.077.296 koleksi

REPLIKASI GERAKAN SOSIAL LITERASI

BAGAIMANA STRATEGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL?

21

RKP 2019: SASARAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN

PERAN

Peningkatan kualitas SDM

Memperbaiki kesejahteraan masyarakat

AKSI

Perpustakaan sebagai pusat literasi informasi

Perpustakaan sebagai pusat kegiatan informasi

SASARAN Meningkatnya

kualitas layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan

INDIKATOR

Indeks Kegemaran Membaca - 50

Jumlah pemustaka memanfaatakan layanan perpustakaan – 2.2 juta orang

Jumlah perpustakaan umum memberikan layanan berbasis inklusi sosial – 300 lokasi

Peraturan Presiden RI No: 72 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 – Pemerataan Pembangunan

untuk Pertumbuhan Berkualitas

22

RKP 2019: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN

SASARAN

Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan

ARAH KEGIATAN

Pengembangan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial

1. Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial; 2. Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif; 3. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi 4. Peningkatan TIK di perpustakaan; 5. Perkuatan kerjasama dan jejaring perpustakan dengan

lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Meningkatkan budaya gemar mebaca

1. Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi; 2. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi

perpustakaan; 3. Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca di

masyarakat. Meningkatkan pengelolaan, pelestarian fisik dan kandungan informasi BP & naskah kuno

1. Konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno 2. Pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan

naskah kuno.

Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Program Prioritas 3 : Pemerataan

Layanan Pendidikan Berkualitas

Kegiatan Prioritas 3: Penguatan

Literasi Untuk Kesejahteraan

PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL 2019

Proyek Prioritas

Nasional 1: Literasi

Informasi Terapan

dan Inklusif

Proyek Prioritas

Nasional 2:

Pendampingan

Masyarakat untuk

Literasi Informasi

Proyek Prioritas

Nasional 3:

Pemerataan Layanan

Perpustakaan

Berbasis Inklusi

Sosial

PENGUATAN LITERASI

UNTUK

KESEJAHTERAAN

Literasi merupakan kemampuan seseorang membaca, berbicara dan menulis; memahami dengan baik; mengeksplorasi pengetahuan lebih jauh; dan

mentrasnformasikan menjadi pengetahuan dan

produk/jasa untuk meningkatkan kualitas hidup

Literasi harus dipahami sebagai proses belajar sepanjang hayat (life-long learning) dalam rangka menjadi Subjek,

yaitu karakter manusia yang bijak, kritis, kreatif, dan peduli serta dapat bersimpati, berempati, dan

berkompati (compathy) pada diri, sesama manusia, serta lingkungan hidupnya.

Literasi sebagai sesuatu yang diterapkan (applied), sebuah praksis dan merupakan hal yang disituasikan

(situated).

SYARAT

MUTLAK

LITERASI IALAH

MEMBACA

PERPUSTAKAAN sebagai Sistem pendidikan

sepanjang hayat berbasis membaca dan praktik

sosial

KERANGKA KERJA PENGUATAN LITERASI UNTUK KESEJAHTERAAN

Kemudahan dan kecepatan akses informasi dan pengetahuan

Diversifikasi dan pemanfaatan layanan perpustakaan

Kuantitas dan kualitas koleksi bahan perpustakaan

Kemerataan layanan perpustakaan di masyarakat

Kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan

Literasi Kesejahteraan Inovasi

STRATEGI TRANSFORMASI LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk

dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin

Ruang berbagi pengalaman

Ruang belajar yang kontekstual

Ruang berlatih keterampilan kerja

dari AWAL layanan sampai AKHIR layanan SETIAP HARI

Perpustakaan harus menjadi tempat bagi masyarakat berbagai

lapisan dengan berbagai KEGIATAN

Peningkatan kunjungan pemustaka ke Perpustakaan

Peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan.

Peningkatan ekspos media terhadap kegiatan perpustakaan

Peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dg berbagai lembaga

IMPACT terhadap KESEJAHTERAAN masyarakat

RENCANA AKSI INDIKATOR

Pusat Ilmu

Pengetahuan

(Inovasi)

Pusat Kegiatan

Masyarakat

(Pemberdayaan)

Pusat

Kebudayaan

(Pelestarian dan Pemajuan)

PERAN

PERPUSTAKAAN

• Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pusat ilmu pengetahuan menjadikan perpustakaan wahana pembelajaran sepanjang hayat melahirkan berbagai inovasi dan kreatifitas masyarakat

• Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

• Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pusat kebudayaan melalui pelestarian dan pemajuan khazanah budaya bangsa secara berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

BAGAIMANA DUKUNGAN REGULASI TERKAIT DENGAN BIDANG PERPUSTAKAAN?

Swasta; Mitra - CSR

Masyarakat Desa: Komunitas, pemuda, perempuan, professional, petani, buruh, siswa

Perpustakaan Desa

EK

OSIS

TEM

LIT

ER

ASI

PEMBANGUNAN

Permendesa PDT &T

No. 16/18 – Prioritas Penggunaan dana Desa 2019 Bangunan

perpustakaan desa pengadaan sarana

prasarana

Perpustakaan Desa untuk menunjang proses belajar mengajar anak desa

Perpustakaan desa untuk kegiatan pelatihan kerja bagi warga Desa

PENYELENGGARAA

N

PERMENDAGRI No.

33/19– Pedoman Penyusunan APBD 2020. Pengembangan

perpustakaan Pembudayaan

kegemaran membaca Pelestarian dan

pengembangan warisan dokumenter bangsa

Mencerdaskan kehidupan bangsa;

Memajukan kebudyaan nasional;

Pelestarian kekayaan budaya bangsa

PERDA/PERBUP

PUSTAKAWAN/PEGIAT

LITERASI / RELAWAN

PERPUSNAS

/DINAS PERP

PROV/KAB/KOT

A

• Kegiatan • Advokasi • Supervisi

Regulasi daerah untuk memperkuat operasional

Tim Sinergi RKPD

Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;

SNP; Bantuan sarana

dan koleksi Bimtek tenaga

perpustakaan

UU No 6/2014 - Desa Pembinaan perpustakaan desa

Pengembangan

Perrpustakaan UU No. 43/2007 - Perpustakaan

• Pengembangan koleksi perpustakaan • Penyimpanan koleksi khusus • Inventarisasi koleksi • Penerbitan katalog induk • Distribusi koleksi • Layanan perpustakaan (pengembangan, tata cara,

jejaring telematika) • Kerjasama antar perpustakaan • Mengembangkan koleksi yang memfasilitasi terwujudnya

masyarakat pembelajar sepanjang hayat • Mengembangkan koleksi untuk melestarikan hasil

budaya bangsa • Mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian

naskah kuno yang berada di luar negeri. • Kerja sama Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum

provinsi, dan/atau perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan

• Pemanfaatan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

• Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno

• Standar nasional Perpustakaan: • standar koleksi perpustakaan; • standar sarana dan prasarana; • standar pelayanan perpustakaan; • standar tenaga perpustakaan; • standar penyelenggaraan; • standar pengelolaan • melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca • pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan

(pendidikan formal dan/atau nonformal) • Fasilitasi pembudayaan kegemaran membaca • penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum

yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. • mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan

rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca

• gerakan sosial gemar membaca • membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas

pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan

Pengembangan Koleksi

Perpustakaan

UU No. 4/1990 - telah diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Penyimpanan secara khusus karya cetak dan karya rekam Mewujudkan koleksi nasional Mewujudkan pelestarian koleksi nasional Menghimpun dan menyimpan karya cetak dan karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri Pengelolaankarya cetak dan karya rekam

Pengembangan koleksi perpustakaan Penyimpanan koleksi khusus Inventarisasi koleksi Penerbitan katalog induk Distribusi koleksi

UU No. 28/2014 - Hak Cipta

• Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang

• Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain

• Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip

UU No. 3/2017 – Sistem Perbukuan • menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi • meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan Naskah Buku

yang bermutu • memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan; • mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia

melalui Buku; • Pendistribusian Buku

Pemerintah Daerah - Urusan

Perpustakaan

UU No. 23/2014 – Pemerintah Daerah

• Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi sesuai kewenangan

• Penerbitan katalog induk dan bibliografi sesuai kewenangan

• Pelestarian naskah kuno • Pengembangan koleksi budaya etnis

nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan sesuai kewenangan

• Pengembangan perpustakaan sesuai standar dan akreditasi perpustakaan

• Pengelolaan Perpustakaan sesuai kewenangan

• Pembudayaan gemar membaca sesuai kewenangan

UU No 6/2014 - Desa

Pembinaan perpustakaan desa

Standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan di mana di dalamnya termasuk perpustakaan

UU No. 20/2003 - Sisdiknas

Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA

• PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN

NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

PROVINSI

• PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN

NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

KABUPATEN/KOTA

• PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN

NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

KECAMATAN

• PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN

NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

DESA/KELURAHAN

Peraturan Perpustakaan Nasional

Perka Perpusnas No. 10 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SD/MI Perka Perpusnas No. 11 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SMP/MTs Perka Perpusnas No. 12 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SMA/MA

Naskah Kuno Nusantara

UU No. 5/2017 - Pemajuan Kebudayaan

• Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (pencatatan dan pendokumentasian; penetapan; dan pemutakhiran data

• Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan (memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia

• Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan (menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan; menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan; menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya)

• Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan (revitalisasi; repatriasi; dan/atau restorasi)

• Publikasi (penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media)

• Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (penyebarluasan; pengkajian; dan pengayaan keberagaman )

• Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan • Pembinaan Pemajuan Kebudayaan

Perpusnas

• UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan • PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.

43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan • Perka Perpusnas No. 14 Tahun 2014 Tentang

Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno

Kementerian Agama

SK Menteri Agama No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra (Naskah Keagamaan)

Budaya Baca

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Gerakan Literasi Sekolah)

UU Nomor 43 Tahun 2007 Perka Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Perpustakaan Nasional

Peraturan Presiden RI No: 72 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 – Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL – PENGUATAN LITERASI UNTUK KESEJAHTERAAN

Peraturan Presiden

Tenaga Perpustakaan

Perka Perpusnas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya

Perpusnas

Permendikbud No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Kemendikbud

Kemen PAN RB

PermenPAN RB No. 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Putskawan dan Angka Kreditnya

• Pustakawan • Tenaga Teknis Perpustakaan

TERIMA KASIH