0

ISU-ISU KRITIS DALAM PENDIDIKAN

GLOBALILSASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

DOSEN PENGAMPU:

Prof. Dr. Aceng Rahmat, M.Pd

DI SUSUN OLEH:

Nasori Efendi (no reg: 7317158155)

Hilma Safitri (no reg: 7317167636)

Budiarto (no reg: 7317167489)

PROGRAM DOKTOR (S3)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA

PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

0

GLOBALISASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

oleh:

Nasori Efendi, Hilma, Budiarto

ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang konsep globalisasi dan konsep

kebijakan pendidikan; kendala dan tantangan standardisasi kebijakan

pendidikan, pengaruh globalisasi terhadap kebijakan pendidikan

Indonesia dan masuknya kurikulum asing, serta harapan pendidikan

nasional masa depan.

Keywords: globalisasi, kebijakan pendidikan

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat

dan kasih-Nya kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang bertemakan

“Globalisasi dan Kebijakan Pendidikan”. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas

mata kuliah Isu-isu Kritis dalam Pendidikan.

Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada, kami telah

berusaha memaksimalkan diri untuk menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin. Namun

penyusun mengerti betul bahwasannya makalah ini masih perlu untuk disempurnakan

lagi, mohon pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun.

Pada kesempatan ini pula izinkanlah penyusun dengan segala kerendahan hati

dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

banyak membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Penyusun menyadari dan berharap dengan sepenuhnya bahwa dengan

berbagai keterbatasan dan segala kekurangan yang ada dalam makalah ini, semoga

makalah ini

masih dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jakarta, Pebruari 2017

Tim Penyusun

0

DAFTAR ISI

HAL COVER ABSTRAK ……………………………………………………….... i KATA PENGANTAR ……………………………………………………….... ii DAFTAR ISI ………………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN ...…………………………………………. 1.1. Latar Belakang masalah ………...…………………… 1.2. Rumusan Masalah ……………………………………. 1.3. Tujuan …………………………………………………..

1 1 2 2

BAB II PEMBAHASAN……………………………………………….

3

2.1. Konsep Globalisasi dan Kebijakan Pendidikan………….. 4 2.2. Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Pendidikan ….

2.2.1. Klasifikasi Standar Sekolah ……………………………..…. 2.2.2. Peningkatan Mutu ……………………………………………

10

10 2.3. Kendala dan Tantangan Kebijakan Pendidikan di Era

Globalisasi 2.3.1. Industrilisasi ………………………………………………….. 2.3.2. Internasionalisasi Kurikulum ………………………………..

12 13

2.4. Harapan Kebijakan Pendidikan Nasional di Masa Depan 15 BAB III KESIMPULAN ..………………………………………………… 17 3.1. Simpulan ……..……………………………………..……...... 17 3.2. Saran dan rekomendasi ………….………………………… 17 DAFTAR PUSTAKA 18

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia internasional sekarang diwarnai oleh globalisasi. Semakin

menyempitnya dunia akibat perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan

transportasi memunculkan kecenderungan similaritas uniformitas dari para

individu, kelompok, dan sistem sosial yang melewati bahkan menghapus

batas tradisional negara. Begitu juga dengan pendidikan, semakin

berkembangnya zaman yang diwarnai oleh globalisasi maka pendidikan juga

harus mampu menyeimbanginya dan mengembangkan mutu serta kualtas

dalam bidang pendidikan agar dapat bertahan dari terpaan globalisasi.

Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Dalam

menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses

pendidikan yaitu dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih

komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara

efektif dalam kehidupan masyarakat global. Oleh karena itu, pendidikan

harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan para anak didik dapat

mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam

suasana penuh kebebasasn, kebersamaan dan tanggung jawab. Selain itu,

pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan yang bisa memahami

masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai

sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan di dalam

kehidupan bermasyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu

dengan pengelolaan pendidikan Indonesia yang berwawasan global.

2

1.2 Rumusan Masalah

Makalah ini memfokuskan pembahasan pada masalah-masalah sebagai

berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi dan kebijakan pendidikan?

2. Bagaimanakah pengaruh globalisasi terhadap kebijakan pendidikan?

3. Apa saja kendala dan tantangan kebijakan di era globalilsasi serta apa

solusinya?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui:

1. Memahami konsep globalisasi dan kebijakan pendidikan;

2. Mengetahui pengaruh-pengaruh globalisasi terhadap kebijakan

pendidikan;

3. Mengungkap kendala dan tantangan kebijakan pendidikan di era

globalilsasi serta mencari tahu solusi mengatasi permasalahannya?

3

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Konsep Globalisasi dan Kebijakan Pendidikan

Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk

kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok

masyarakat global. Globalisasi sering diterjemahkan “mendunia”. Suatu

entitas, betapapun, di manapun, kapanpun, dengan cepat menyebar ke

seluruh pelosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi,

pembangunan, pemberontakan, dan sebagainya, begitu disampaikan, saat

itu pula diketahui oleh semua orang di dunia.

Perspektif global merupakan pandangan yang timbul dari kesadaran

bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu selalu berkaitan dengan isu

global. Orang sudah tidak memungkinkan lagi bisa mengisolasi diri dari

pengaruh global. Manusia merupakan bagian dari pergerakan dunia, oleh

karena itu harus memperhatikan kepentingan sesama warga dunia. Tujuan

umum pengetahuan tentang perspektif global adalah selain untuk

menambah wawasan juga untuk menghindarkan diri dari cara berpikir

sempit, terkotak oleh batas-batas subyektif, primordial (lokalitas) seperti

perbedaan warna kulit, ras, nasionalisme yang sempit.

Dengan demikian pentingnya (urgensi) wawasan perspektif global

dalam pengelolaan pendidikan ialah sebagai langkah upaya dalam

peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan seperti yang

telah dituliskan sebelumnya, dengan wawasan perspektif global kita dapat

menghindarkan diri dari cara berpikir sempit dan terkotak-kotak oleh batas

subyektif sehingga pemikiran kita lebih berkembang. Kita dapat melihat

sistem pendidikan di negara lain yang telah maju dan berkembang. Dapat

membandingkannya dengan pendidikan di negara kita, mana yang dapat

4

diterapkan dan mana yang sekerdar untuk diketahui saja. Kita bisa

mencontoh sistem pendidikan yang baik di negara lain selama hal itu tidak

bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Kebijakan pendidikan di Indonesia merujuk kepada kebijakan

standar nasional pendidikan yang memuat kriteria minimal tentang

komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur

pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai

dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Tentu saja dalam proses

implementasinya, kebijakan pendidikan ini tidak lepas dari implikasi,

kendala, dan harapan terhadap di masa depan.

2.2 Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Pendidikan Indonesia Kebijakan Standarisasi Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan sebagai penjabaran visi dan misi

pendidikan nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19

Tahun 2005. Pada dasarnya, standar nasional pendidikan adalah kriteria

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan memuat kriteria

minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang

dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal

sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya.

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar

proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selain itu, standar nasional

pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyeIenggaraan

sistem pendidikan nasional.

5

Salah satu implikasi dari peraturan pemerintah tersebut adalah

pemerintah berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah/ madrasah

dengan melakukan pengategorian sekolah, khususnya di SMA, berdasarkan

tingkat terpenuhinya standar nasional pendidikan. Pengategorian

sekolah/madrasah dilakukan dalam kategori standar, mandiri, dan bertaraf

internasional, dengan mempertimbangkan keunggulan lokal. Menindaklanjuti

kebijakan pengategorian seko!ah/madrasah tersebut, straregi yang dilakukan

oleh Direktorat Pembinaan SMA sejak tahun anggaran 2007 adalah

melakukan rintisan penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah

Standar Nasional (SKM/SSN). Manajemen Dikdasmen, dituntut berperan aktif

dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sebagai

Iangkah awal penerapan kebijakan standar nasional pendidikan sambil

menunggu pedoman peraturan yang dikeluarkan oleh BSNI, strategi yang

dilakukan Direktorat Pembinaan SMA adalah mengembangkan konsep

SKM/SSN dan sejak tahun 2007 telah melaksanakan rintisan SKM/ SSN di

441 SMA di 33 provinsi.

Program rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu

yang mengaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah

sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi

(Dit. Pembinaan SMA), dukungan dan pembinaan darl Dinas Pendidikan

Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi (Dit. Pembinaan

SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keterpaduan tersebut

merupakan implementasi dari penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang

menyebutkan bahwa berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumber daya

pemerintah dan pemerintah daerah diprionitaskan untuk membantu

sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa

meningkatkan dirl menuju kategoni mandiri/standar nasional. Di samping itu,

pemerintah pusat dan pemerintab daerah juga mendorong dan membantu

satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality

6

assurance) agar memenuhi atau meIampaui standar nasional pendidikan,

sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri/standar nasional.

Untuk itu, perlu dibuat profil tentang SKMISSN. Berkaitan dengan

pelaksanaan kebijakan penerapan standar nasional pendidikan salah satu

kegiatan yang diprogramkan Dit. Pembinaan SMA sejak tahun anggaran

2007 adalah implementasi SKM/SSN.

Dalam rangka memenuhi panggilan peningkatan kualitas pendidikan,

lahirlah sekolah standar nasional (SSN) dan sekolah berstandar internasional

(SBI) sebagai sebuah terobosan progresif pemerintah dalam memajukan

pendidikan di negeri ini secara akseleratif. SSN dan SBI menjadi indikator

kemajuan pendidikan. Oleh sebab itu, semua lembaga pendidikan harus

didorong untuk mencapai level SSN dan SBI dengan cara mengembangkan

potensi secara maksimal dan segala aspek yang ditetapkan.

Di sinilah urgensi SSN dan SBI sebagai manifestasi dan bukti

komitmen pemenintah dalam memajukan lembaga pendidikan. Tentu,

pemerintah tidak hanya sekadar assessor yang bertindak menilai, tapi juga

sebagai fasilitator, dinamisator, dan inovator yang menggerakkan potensi

yang ada ke arah kebangkitan massif seperti yang diharapkan. Semua pihak

seharusnya menyambut balk langkah pemenintah dalam mendinamisasi

lembaga pendidikan ini dengan bersama-sama mendukung percepatan

program dalam semua aspek. Pengurus yayasan, manajer dan pemimpin

sekolah, guru, karyawan, murid, wali murid, dan masyarakat secara umum

harus bersatu padu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menuju

terciptanya Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Berbasis Internasional.

Kebanggaan tidak hanya milik pemerintah tapi bagi semua rakyat dan

bangsa Indonesia.

Perubahan merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, setiap

bangsa yang ingin tetap eksis dan berkembang dituntut untuk mampu

7

mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan politik, ekonomi,

pendidikan, sosial, dan budaya. Abad ke-21 telah memunculkan persaingan

dan perdagangan bebas yang merasuki seluruh sistem kebidupan bangsa.

Bahkan pendidikan mengalami pergeseran nilai dalam tataran pertarungan

idealisme versus realisme, dan rasionalisme versus eksistensialisme.

Berbagai masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita, mulai dan mahalnya

biaya kuliah, banyaknya pungutan di sekolah, korupsi di instansi pendidikan,

luntumya nasionalisme kaum muda, serta krisis integritas yang dialami pam

intelektual, tidaklah dapat dilepaskan dari sejarah dan konteks yang sekarang

kita alami. Mahalnya biaya sekolah, misalnya, tidak hanya dapat dipandang

sebagai imbas dan naiknya kebutuhan biaya operasional sekolah belaka;

banyaknya pungutan dan korupsi di instansi pendidikan tidak hanya

disebabkan oleh mentalitas, budaya, dan kebutuhan akan kesejahteraan

semata dari para aparat sekolah; lunturnya nasionalisme tidak hanya akibat

pengaruh budaya asing; dan krisis integritas para intelektual tidak dapat

semata-mata dipandang sebagai minimnya ide kreatifdan terkikisnya nalar

kritis. Jika dilacak lebih jauh, di balik muncuhya masalah-masalah di atas

terselubung suatu kepentingan ideologi, politik, dan ekonorni sekelompok

tertentu.

Perubahan pendidikan dengan berbagai karakteristiknya termasuk hal

yang disukai dalam pendidikan ketimbang keadaan yang stabil. Lazimnya,

orang-orang akan mendorong munculnya perubahan sebab mereka tidak

puas dengan keadaan yang ada. Dengan mendorong pelaksanaan

perubahan, mereka akan memperoleh kepuasan. Meskipun banyak disadari

bahwa hal-hal yang berkaitan perubahan adalah masalah masa depan

sehingga hampir tidak bisa dipastikan.

8

Perubahan sistem pendidikan tidak terelakkan. Dalam suatu negeri,

ada sifat konstan mendorong persepsi masyarakat dalam hal apa sistem

pendidikan harus membuat prioritas. Karena itu, perlu ada perluasan

persepsi masyarakat dalam hal perubahan dengan terjadinya perubahan

situasi ekonomi, dan pasar tenaga kerja. Bila lapangan pekerjaan

berkembang cepat, maka semakin luas toleransi dalam inovasi dan

percobaan akan sistem baru. Dalam waktu yang berbeda, tuntutan

kebutuhan masyarakat mungkin semakin luas terhadap pendidikan kejuruan

dan konsentrasi dalam hal keterampilan dasar berhitung dan membaca.

Pemerintah harus menekankan pentingnya perubahan. Semua komponen

pemerintah memiliki perhatian yang semakin luas, dalam kemampuan sistem

pendidikan menyiapkan generasi muda yang mampu memberikan kontribusi

efeklif terhadap kemajuan ekonomi negara Sebagaimana tuntutan

keragaman ekonomi, secara umum sama halnya dengan pandangan

pemerintah tentang sifat dasar pendidikan.

Ada tiga alasan utama perlunya perubahan termasuk dalam bidang

pendidikan. Pertama, yaitu: struktur organisasi yang kaku atau sangat

mendominasi pada perusahaan era industri pada masa lalu digantikan

dengan model sistem baru. Hampir setiap model baru, bekerja atas sistem

berpikir untuk mengejar tujuan peningkatan berkelanjutan dan kualitàs yang

konsisten. Metode manajemen modern menggunakan analisis statistik

menuju titik perbedaan dalam proses. Zaman ini juga menggunakan sistem

tim kerja ahli.

Dukungan sistem kinerja elektronik dan untuk menjamin bahwa segala

sesuatu dikerjakan oleh organisasi secara benar setiap waktu.

Bagaimanapun, gagasan dan metode bisnis revolusioner serta industri

lainnya sudah mengalami peningkatan pada 20 tahun terakhir di negara-

negara maju.

9

Kedua, struktur baru organisasi dibedakan dari keadaan masa kini.

Organisasi sekolah saat ini dirancang dalam lingkaran guru dan pengajaran

dibanding pendekatan berdasarkan pelajaran dan pembelajaran. Untuk

menjelaskan situasi ini lebih spesifik, apa yang diajarkan berdasarkan topik

dirangkum dan dikembangkan oleh pengajar, di mana sasarannya adalah

semua isi. Secara umum guru memilih materi berdasarkan kebutuhan dari

rata-rata pelajar. Guru seringkali menggunakan ceramah, diskusi, dan buku

sumber sebagai strategi utama pengajaran. Setiap pelajar memiliki sendiri

rencana pembelajaran dan tujuan diputuskan secara bersarna oleh guru

dengan orang tua siswa, serta masukan dan siswa juga. Hal ini sudah mulai

banyak dilaksanakan dan berhasil dalam program pendidikan khusus dengan

hambatan dalam hal siswa yang kurang mampu dan siswa yang memiliki

bakat lebih. Perbedaan jenis pengaturan pembelajaran diperoleh dari pribadi

pelajar yang bergantung atas kebutuhan mereka Pilihan bagi pembelajaran

akan mencakup pembelajaran langsung sendini, tutorial dengan teman,

kelompok kecil pembelajaran, kelompok kerja sama, pengajaran dengan

komputer, tutorial pribadi, dan metode lain. Penguasaan syarat kemampuan

perlu dipenuhi tidak hanya sejak memulai tugas pembelajaran. Pelajar tidak

perlu menunggu kelompok untuk maju dalam pembelajaran, tetapi dapat

pindah ke langkah berikutnya begitu dia sudah siap.

Ketiga, struktur baru organisasi berbeda dari yang ada saat ini,

menggunakan kemampuan teknologi baru diperoleh untuk memudahkan

peningkatan semakin luas dalam semua prosedur pengajaran, penguasaan

informasi, dan metode pembelajaran. Semua masalah ini menjadi hal yang

mungkin dilaksanakan melalui sistem pembelajaran berbasis komputer, bagi

para pelajar untuk memperoleh secara tepat keterampilan dan kebutuhan

pembelajaran dan kemudian diarahkan kepada sumber daya pembelajaran

antara yang lebih sesuai. Metode tertentu memiliki gagasan yang masih

ketinggalan atau usang. Ditambahkan, teknologi baru simulasi komputer,

10

Iingkungan pembelajaran yang didukung komputer yang membolehkan

pelajar berinteraksi satu sama lain, dengan guru, dan tanpa ahil lain. Bahkan

dalam jaringan komputer, pembelajaran multimedia, dapat diperoleh dan

digunakan secara dramatis meningkatkan bakat pembelajaran individu dan

pembelajaran tersebut efektif dan efisien.

Ditambahkan pula bahwa mainstream (arus utama) perubahan

masyarakat merembes kepada jenis baru organisasi. Pergantian era industri

menuju era informasi memungkinkan pencapaian optimaiisasi kinerja setiap

sekolah. Menurut Buchori (1994: 48), fungsi sistem pendidikan nasional

menopang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah

menyiapkan bangsa sehingga memungkinkan usaha pengembangan iptek

yang sesual aspirasi nasional, dan menyiapkan bangsa untuk mampu

menyesuaikan diri dengan perubahan yang ditetaskan dari kemajuan iptek.

Perlu dikaji masalah-masalah pendidikan untuk mendekatkan sistem

pendidikan dengan kemajuan iptek, yaitu: teknologi dan kesempatan kerja,

teknologi dan pendidikan, struktur pendidikan teknologi, pengembangan

kurikulurn dan sumber daya teknologi, pengembangan cara-cara belajar yang

baru dengan menggunakan hasil-hasil penemuan teknologi mutakhir.

2.2.1. Kiasifikasi Standar Sekolah

Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi kualitas lembaga

pendidikan, pemerintah membuat kiasifikasi standar sekolah. Menurut Drs.

Sukardi, M.Si (2008), pengelompokan penyelenggaraan pendidikan dasar

dan menengah di Indonesia dalam UU 20/2003 dan PP Nomor 19 Tahun

2005 pasal 11 dan 16 disebutkan terdapat beberapa kategori atau jenis

sekolah di Indonesia. Beberapa kategori sekolah tersebut dapat digambarkan

secara skematik dalam suatu garis kontinum. Dalam konteks mi, jenis

sekolah dilihat darl kedekatan dengan kondisi lokal Indonesia, untuk melihat

11

keberadaan SSN (sekolah formal mandiri) dalam hubungannya dengan

pengategorian sekolah secara nasional dalam konteks perundang-undangan.

2.2.2 Peningkatan Mutu Sekolah

Terkait peningkatan mutu sekolah, pemerintah menerbitkan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

tercermin dalam rumusan visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan

nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang

kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia

agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan

misinya adalah sebagai berikut

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperokh

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat

regional, nasional, dan internasional;

3. meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat

dan tantangan global;

4. membantu 'dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa

secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka

mewujudkan masyarakat belajar;

5. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan

untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

6. meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,

pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat

nasional dan global; dan

12

7. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional

tersebut, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap

penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria yang

esensial dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan

pendidikan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional

pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan

satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan

layanan pendidikan yang bermutu.

2.3 Kendala dan Tantangan Kebijakan Pendidikan di Era Globalisasi

Menurut Tilaar, globalisasi yang sedang dan akan dihadapi oleh

masyarakat dan bangsa Indonesia semakin lama semakin intens, maka

pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimanakah mengelola sistem

pendidikan nasional agar dapat sejalan dengan dinamika global yang sedang

dan akan terjadi. Sistem pendidikan nasional sebagai suatu organisasi

haruslah bersifat dinamis, fleksibel, sehingga dapat menyerap perubahan-

perubahan yang cepat antara lain karena perkembangan ilmu dan teknoiogi,

perubahan masyarakat menuju kepada masyarakat yang semakin demokratis

dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Sedangkan kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli pada

umumnya bertumpu pada 4 kekuatan global, yaitu:

a. Kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru

di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia.

b. Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek.

13

c. Kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan

bersama dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara.

d. Meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta

kewajiban manusia di dalam kehidupan bersama, dan sejalan dengan itu

semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi.

Kemajuan iptek yang disertai dengan semakin kencangnya arus

globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan.

Sebagai contoh, berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah

hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta membuka program kelas

internasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan

tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Inilah yang dimaksud dengan

globalisasi pendidikan

2.3.1. Industrialisasi

Saat ini, fenomena industrialisasi merasuki sebagian besar dunia

ketiga. Bahkan telah terjadi pergeseran yang bersifat imperatif, dari era

industni kepada era informasi. Hal tersebut khususnya terjadi pada negara

industri baru di Asia. Sebagaimana telah terjadi di Jepang, Korea Selatan,

Hongkong, dan Singapura, justru memunculkan banyak perubahan yang

signifIkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan iridustri begitu cepat.

Stabilitas politik yang terjamin, ekonomi, dan transformasi ilmu pengetahuan

dan teknologi turut mempercepat kemajuan masyarakat. Tidak terkecuali,

kemajuan itu didukung sistem kebijakan pendidikan yang mencerdaskan dan

mensejahterakan rakyat. Kemudian pendidikan juga memberikan dampak

konstruktif dari percepatan kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan dan

teknologi yang berbasis kepada pendidikan yang memberdayakan.

Hal yang tidak dapat dipungkiri, tentu saja pendidikan menjadi bagian -

dari sistem sosial yang mendapat pengaruh industri. Pendidikan tidak hanya

sekadar memenuhi proses pemerataan semata. Pada gilirannya, mau tidak

14

mau industri jasa pendidikan merasuki dunia ketiga pula dalam menetaskan

tenaga ahil dalam berbagai dimensi kebutuhan industri pada universitas

berbasis riset. Seiring dengan itu, teknologi informasi juga telah mengubah

wajah dunia pendidikan. Semula pendidikan masih menggunakan

pembelajaran berbasis melek huruf. Namun, kini telah berubah, sebagian

besar telah menggunakan pembelajaran berbasis komputer dan riset.

Bagaimanapun kemajuan pendidikan akan cepat dicapai bila didukung sistem

perilaku politik, dan ekonomi yang berpihak kepada pendidikan sehingga

transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi benar-benar mernpercepat dan

mampu memudahkan serta rnemajukan kehidupan masyarakat.

Dengan begitu pendidikan adalah investasi yang mahal. Lalu, apakah

pendidikan hanya untuk orang kaya saja? Tentu tidak, karena pendidikan

adalah hak asasi manusia. Dewasa ini justru sedang diperjuangkan idealisme

pendidikan untuk semua (education for all) sebagai gagasan, strategi, dan

kebijakan pendidikan nasional. Tidak terkecuall di Indonesia. Dengan

mendorong peningkatan pendidikan usia dini pada kelompok bermain dan

pendidikan prasekolah, serta dukungan pelaksanaan program paket A, B,

dan C diproyeksikan supaya warga Negara Indonesia memiliki keunggulan

sejak usia dini, merata, dan demokraiis. Dalam The DakarFrame Work

(2000:26) dijelaskan bahwa dukungan kebijakan dalam sektor sosial, budaya,

dan ekonomi diperlukan agar sadar akan perbekalan dan penggunaan

pendidikan dasar bagi pemberdayaan individu dan masyarakat. Penyediaan

pendidikan dasar bagi semua, bergantung atas komitmen politik dan

kemauan politik akan didukung oleh pengukuran fiskal yang sesuai dan

penguatan oleh kebijakan reformasi pendidikan dan penguatan institusi. Hal

tersebut hams memiliki kesesuaian ekonomi, perdagangan, tenaga kerja, dan

kontribusi terhadap pengembangan sosial.

2.3.2 Internasionalisasi Kurikulum

15

Lingard (2010) menyatakan penekanan pada mobilitas global siswa

merupakan bagian dari wacana kebijakan yang lebih luas di bidang

pendidikan yang telah muncul di seluruh dunia. Wacana ini menyoroti

pentingnya internasionalisasi kurikulum sebagai cara untuk terlibat dengan

proses kompleks globalisasi. Ide internasionalisasi kurikulum telah menjadi

sesuatu dari slogan dalam sistem pendidikan korporasi modern.

Orang tidak perlu melihat jauh untuk menemukan pernyataan misi dari

kebanyakan universitas terkemuka, dari Austria hingga Australia, dari

Amerika Serikat ke Uni Emirat Arab, serta sebagaimana dalam saran

kebijakan IGO. Sebagaimana Olson dkk. (2006) untuk dewan pendidikan

Amerika, misalnya, menyarankan, dalam konteks global sekarang perlu untuk

merenovasi kurikulum, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan

globalisasi. Kurikulum sekarang harus ditandai dengan konten internasional,

keterlibatan dengan sirkuit global pengetahuan dan komunikasi.

Apa yang disarankan adalah bahwa internasionalisasi relevan tidak

hanya untuk siswa yang secara global bergerak, tetapi untuk semua orang.

Dalam ekonomi global, pemahaman budaya dan pandangan internasional

yang penting bagi semua, penting di kalangan mahasiswa dan akademisi

sama. Hal ini karena kurikulum internasionalisasi didasarkan pada nilai-nilai

inovasi, fleksibilitas, klien-centredness dan budaya perusahaan di satu sisi

dan pemahaman antar budaya dan sensitivitas di sisi lain. Retorika ini sangat

melengking antara organisasi regional dan antar pemerintah seperti

UNESCO, OECD dan Uni Eropa (UE). Uni Eropa, misalnya, telah lama

menyoroti langkah-langkah untuk mendukung mobilitas siswa dan kerja sama

antara negara-negara anggota dan lain-lain. Program Uni ERASMUS,

SOCRATES dan LEONARDO didasarkan pada prinsip-prinsip

internasionalisasi, sebagai cara tidak hanya mendukung kerjasama struktural

tetapi juga mempromosikan pengembangan kurikulum dan penciptaan

jaringan dan pengaturan pengalihan kredit. Dalam rangka internasionalisasi

16

kurikulum, UNESCO (2002), menyarankan universitas harus:

mengekspresikan pengetahuan kerja di lingkungan baru dan berubah. Jika

universitas adalah untuk melayani dengan baik baik beasiswa dan kebutuhan

nasional, jika itu adalah untuk mempersiapkan lulusan untuk era baru ini,

Universitas wajib untuk memodernisasi dan untuk berkontribusi pada

pertukaran global pengetahuan melalui pergerakan orang, informasi, dan ide

ide.

2.4 Harapan Kebijakan Pendidikan Nasional Masa Depan

Tantangan dálam bidang Manajemen Berbasis Sekolah (NMS),

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Pendidikan Berbasis Masyarakat,

Sertifikasi Guru untuk memberdayakan tenaga kependidikan, dan teknologi

pembelajaran yang up to date memerlukan kebijakan pendidikan yang akurat

dalam era desentralisasi saat ini, dan kebijakan pendidikan juga harus

berkelanjutan.

Otonomi daerah merupakan reformasi politik yang menjanjikan banyak

perubahan. Setelah memasuki rentang waktu dasawarsa pertama, otonomi

daerah telah melahirkan banyak harapan. Tetapi juga banyak tantangan yang

muncul ke permukaan. Ada pula berbagai perubahan muncul mengemuka.

Persoalan sumber daya tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan,

standarisasi kurikulum, bahkan utamanya masalah peraturan dan perundang-

undangan kependidikan. Desentralisasi pendidikan menjadi salah satu pilihan

pemerintah Indonesia setelah era reformasi. Begitupun, faktanya bahwa

penilaian para pakar menunjukkan pendidikan nasional masih kurang

berhasil dan berbagai faktor masukan, proses, dan keluaran. Pada saat yang

sama, pengaruh globalisasi pendidikan menjadi tantangan. Ada berbagai

lembaga pendidikan yang didirikan investor asing, seperti sekolah Pelita

Harapan, dan Sekolah Yayasan Tunas Muda. Sementara perwakilan negara

sahabat juga lebih awal mendirikan sekolah seperti Gandhi Memoriam

17

School oleh Kedutaan Besar India. Kedutaan Amerika mendirikan Jakarta

International School dan lain-lain (Chan dan Sam, 2004:112).

BAB III KESIMPULAN

3.1 Simpulan

Dari seluruh topik pembahasan yang telah dibahas dalam makalah ini

akhirnya disimpulkan bahwa globalisasi sangat berperan dalam perubahan

kebijakan pendidikan nasional. Hal ini terbukti dari beberapa pengaruh yang

sangat kental terutama pada perubahan kurikulum nasional yang bersaing

dengan kurikulum internasional. Di samping itu upaya standarisasi

pendidikan yang bertaraf internasional telah memungkinkan terjadi

perubahan-perubahan dalam system pendidikan di Indonesia.

3.2 Saran dan Rekomendasi

Dari pembahasan tentang globalisasi dan kebijakan pendidikan,

penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk segerah mengambil

arah kebijakan nasional yang memihal peningkataan kuaalitas dan mutu

18

standarisasi kurikulum, sekokah, serta system pendidikan di Indonesiaa

sehingga masyarakat pendidikaan Indonesia mampu bersaing secara globa.

DAFTAR PUSTAKA

Lingard, Bob dan Rizvi, Fazal. Globalizing Education Policy. New York:

Routledge, 2010.

Luddin, Muchlis R. Meneropong Realitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta:

Spektrum, 2008.

Syafaruddin. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Konsep, Strategi, dan Aplikasi

Kebijakan menuju Organisasi Sekolah Efektif. Jakart: PT Rineka

cipta, 2008.