ELEMEN-ELEMEN HAM DAN HUKUM ISLAMDALAM KONSTITUSI INDONESIA

ZamzamiDosen Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang

Abstrak: Konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah Suatu yang mutlak bagi suatu Negara. Iamerupakan koridor dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan Negara, pengayombagi semua Negara, dan semua Acuan bagi undang-undang dan peraturan di bawahnya. SemuaUndang-undang dan peraturan harus mengacu kepada Konstitusi, dan tidak boleh bertentangannya.Embrio Konstitusi Indonesia lahir dan Founding Father Negara Indonesia yang cinta kemerdekaan,bebas dari belenggu penjajahan, bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang luhur sebagaimanatercantum dalam semua pembukaan konstitusi yang pernah atau sedang berlaku di Indonesia. Perludicatat Kostitusi bukanlah suatu yang sacral dan baku. Ia dapat saja mengalami perubahan seiringdengan perubahan politik. Negara Indonesia sudah menerapkan beberapa Konstitusi : UUD 1945,Konstitusi Republik Serikat (UUD RIS), UUD S 1950 (Undang-undang Sementara), kembali keUUD 1945 , berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 1945, hasil amandemen yangberlaku sekarang. Menarik untuk dianalisis bahwa dari semua Konstitusi yang pernah berlaku diIndonesia, termuat nilai-nilai Hak asasi manusia dan hukum Islam. Namun tidak dapat dipungkiripada setiap Konstitusi, mempunyai plus and minus baik secara kuantitas dan kualitas.

Kata kunci : Konstitusi, Hak asasi manusia dan Hukum Islam.

PendahuluanSetiap negara pada zaman modern

mutlak perlu memiliki suatu konstitusi(Undang-undang Dasar). Karena iamerupakan acuan dalam penyelenggaraannegara dan hukum tertinggi bagi semuaundang-undang dan peraturan di bawahnya.Ketentuan-ketentuan dalam undang-undangdan peraturan yang bertentangan dengankonstitusi dapat dibatalkan oleh MahkamahKonstitusi (MK).

Term konstitusi berasal dari bahasaInggris “constitution” yang berasal daribahasa Latin “contitutio”. Dalamketatanegaraan Republik Indonesia diartikansama dengan Undang-undang Dasar.1

Pengertian konstitusi menurut paraahli :2

1. Menurut K.C. Wheare,konstitusi adalah keseluruhan sistem

1 http://id.wikipedia.org/wiki.2Ibid.

katatanegaraan suatu negara berupa kumpulanperaturan yang membentuk, mengatur /memerintah dalam suatu negara.

2. Herman Heller, konstitusimempunyai arti luas dari UUD. Konstitusitidak hanya bersifat yuridis tetapi jugasosiologis dan politis.

3. Lasalle, konstitusi adalahhubungan antara kekuasaan yang terdapat didalam masyarakat seperti golongan yangmempunyai kedudukan nyata di dalammasyarakat, misalnya kepala negara, angkatanperang, partai politik, dan sebagainya.

4. Bagir Manan, konstitusidiartikan sebagai sekelompok ketentuan yangmengatur organisasi negara dan susunanpemerintahan suatu negara.3

Walaupun definisi konstitusi yangdikemukakan para ahli kelihatan berbeda-

3 Bagir Manan, Dr. SH. MCL, Pertumbuhandan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung: Mandar Maju, 1995, h.5.

beda secara redaksional namun maksudnyasama, bahwa konstitusi adalah aturan-aturandasar untuk mengatur negara danmenjalankan roda pemerintahan.

Dilihat dari eksistensinya, konstitusiitu terdiri dari dua hal : konstitusi tertulis dankonstitusi tidak tertulis. Menurut C.F. Strong,konstitusi tertulis (documentary constitution /written constitusion) adalah aturan-aturanpokok dasar negara, bangunan negara, dantata negara. Demikian juga aturan-aturandasar lainnya yang mengatur perikehidupansuatu bangsa di dalam persekutuan hukumnegara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis /konvensi (now documentary) adalah berupakebiasaan ketatanegaraan yang berulang-ulang dalam praktek penyelenggaraannegara.4

Manan membedakan konstitusitertulis antara yang tertulis dalam satudokumen khusus, misalnya UUD 1945 ataudalam beberapa dokumen yang terkait eratsatu sama lain dan yang tertulis dalamperundang-undangan lain, dapat dijumpaidalam undang-undang.5

Dalam konstitusi yang pernah/sedangberlaku di Indonesia (UUD 1945, KonstitusiRIS 1949, UUDS 1940, dan UUD 1945 HasilAmandemen) sudah dicantumkan hal-halyang berkenaan dengan Hak-Hak AzasiManusia (HAM) dan ada kaitannya denganHukum Islam. Para pakar telah melakukanpenelitian berkenaan dengan hal itu dalamkonstitusi-konstitusi tersebut.

Todung Mulya Lubis dalam bukunyaIn Search of Human Rigths,6 menyatakandalam UUD 1945 terdapat aturan-aturantentang HAM, tapi tidak dijalankan olehPemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.Nadirsyah Hosen dalam bukunyamenyebutkan, paling tidak ada 15 bentuk hak-hak azasi yang diakui oleh UUD 1945 : hak

4http://id.wikipedia.org/wiki/,op.cit, h.5 Manan, op.cit, h. 5-6.6 Todung Mulya Lubis, In Search of Human

Rights, Legal-Political Dillemas of Indonesia’s NewOrder, 1996-1990, Gramedia Pustaka Utama Jakarta,Khususnya bab 2

menentukan nasib sendiri (pembukaan UUD1945 dan pasal 1), hak kewarganegaraan(pasal 26), hak persamaan dalam hukum(pasal 27), hak mendapatkan pekerjaan (pasal27), hak penghidupan yang layak (pasal 28),hak berserikat (pasal 28), hak untukmelaksanakan agama (pasal 29), hakmendapatkan keamanan (pasal 30), hakmemperoleh pendidikan (pasal 31), hakmendapatkan kesejahteraan sosisal (pasal 33),hak memperoleh jaminan sosial (pasal 34),hak memperoleh peradilan yang bebas (pasal24-25) hak untuk memajukan kebudayaan(pasal 32), dan hak memajukan bahasa daerah(pasal 31).7

Kemudian Moh. Kusnardi, SH danHarmailiy Ibrahim, SH sudah menganalisisketentuan-ketentuan yang berkenaan denganHAM dalam UUDS 1950, yaitu dari pasal 7sampai dengan pasal 35.8

Dalam konteks ini, penulis akanmncoba mengkomparasikan elemen-elemenHAM yang terdapat dalam konstitusi-konstitusi tersebut dengan deklarasi HAMPBB (Declaration Independence HumanRights).

Begitu juga halnya berkenaan denganelemen-elemen Hukum Islam dalamkonstitusi sudah banyak dibahas, antara lainoleh Endang Saifuddin Anshari dalambukunya Piagam Jakarta 22 Juni 1945,Ahmad Syafi’i Maarif dalam bukunya, Islamdan Pancasila sebagai Dasar Negara,Nadirsyah Hosen bukunya Syari’a &Contitutional Reform in Indonesia. Dalampenelitiannya, para pakar tersebut lebih fokusmelihat elemen-elemen hukum Islam dalampada konstitusi umumnya fokus padaPembukaan UUD dikaitkan dengan PiagamJakarta, dan pasal 29 ayat 1 dan 2.

Dalam konteks tersebut, penulisingin meneliti lebih lanjut, menganalisis

7 Nadirsyah Hosen, Syari’a & ConstitutionalReform in Indonesia, Singapura; Institute of SouthEastAsian Studies, h.110.

8 Moh Kusnaidi, SH dan Harmailiy Ibrarim,SH, Hukum Tata Negara, Jakarta :Fakultas Hukum UI,1998, h. 307-312.

elemen-elemen hukum Islam dalam pasal-pasal UUD, yaitu mencari titik singgungpasal-pasal dalam UUD dengan hukum Islamatau Syariah dengan pendekatan FiqhSiyarah.

Tujuan penulisan makalah ini adalahuntuk melihat elemen-elemen HAM danHukum Islam dalam UUD. Apakah UUDsudah meretifikasi deklarasi Ham PBB?Apakah UUD relevan dengan hukum Islam,dan tidak menjadi kendala penyusunan UUdan peraturan lainnya yang bernafas hukumIslam?

A. Konstitusi yang Pernah /Sedang Berlaku di Indonesia

Sejak zaman kemerdekaan negaraIndonesia sering mengalami perubahankonstitusi. Seiring dinamika perkembanganpolitik dan perubahan sistem pemerintahan,Indonesia sudah 4 kali berganti-gantikonstitusi dalam 5 periode :

1. UUD 1945 Periode 18Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Kalau kita melihat sejarah bangsaIndonesia modern, ternyata pada hari Jum’attanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasikemerdekaan negara Republik Indonesiabelum memiliki konstitusi atau Undang-undang Dasar. Baru pada tanggal 18 Agustus1945 PPKI (Panitia Persiapan KemerdekaanIndonesia), sebagai pelaksana tugas MPR(Majelis Permusyawaratan Rakyat) yangbelum terbentuk mengadakan sidang pertamadalam alam Indonesia merdeka. Salah satukeputusannya ialah menetapkan UUD 1945yang mulai berlaku 19 Agustus 1945.

Kronologis Singkat PembuatanUUD 1945

UUD 194 adalah suatu konstitusiyang dipersiapkan lebih kurang tiga bulanmenjelang Indonesia merdeka. Berikut iniakan penulis kemukakan kronologis singkatpembuatan UUD 1945 yang dirangkum daripenjelasan Hendarmin Ranadireksa.9

9 Hendarmin Ranadireksa, DinamikaKonstitusi Indonesia, Bandung : Fokusmedia, 2007,h. 14-21. Dalam menjelaskan kronologis pembuatan

Naskah Rancangan UUD 1945dirumuskan oleh BPUPKI (Badan PenyelidikUsaha-usaha Persiapan KemerdekaanIndonesia) melalui beberapa kali sidang :

a. Pada tanggal 29 Mei sampai 1Juni 1945 sidang pertama BPUPKI. KetuaBPUPKI dr. KRT. Radjiman Wediodiningratmeminta para anggota menyampaikanpandangan-pandangannya tentang dasar-dasarnegara Indonesia yang akan datang :

29 Mei 1945, pidato Muh.Yamin tentang lima asas negara : PeriKebangsaan, Peri Kemanusiaan, PeriKetuhanan, Peri Kerakyatan,danKesejahteraan Rakyat.

31 Mei 1945, pidato Prof.Soepomo tentang asas negara : Persatuan,Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Bathin,Musyawarah, Keadilan Rakyat.

1 Juni 1945, pidato Ir.Soekarno tentang lima asas negara :Kebangsaan, Internasionalisme atau PeriKemanusiaan, Mufakat Demokrasi,Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan.

22 Juni 1945, di Jakartadihasilkan kesepakatan usul RancanganPembukaan UUD, yang dihasilkan olehPanitia Kecil, yang pada alenia keempatberbunyi :

Maka disusunlah kemerdekaankebangsaan Indonesia dalaam suatu susunanhukum dasar Negara Indonesia yangberbentuk dalam suatu susunan NegaraRepublik Indonesia, yang berkedaulatanrakyat dengan berdasarkan kepadaKetuhanan, dengan kewajiban menjalankansyariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,menurut dasar kemanusiaan yang adil danberadab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan

UUD 1945 ini, Hendarmin mengutip dari : Prof.Dr. Sri Soemantri, SH, dalam bukunya Prosedur danSistem Perubahan Konstitusi, Marsilam Simanjuntak,dalam bukunya Pandangan Negara Integralistik,Soerowo Abdul Manaf, dalam bukunya RepublikIndonesia Menggugat, Endang Saifuddin Anshari,dalam bukunya Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Dr.Moh. Tolchah Mansoer, SH, dalam bukunyaPembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia.

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan – perwakilan sertadengan mewujudkan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia.

Usul rancangan pembukaan tersebutoleh Muh. Yamin diberi nama “JakartaCharter” atau “Piagam Jakarta”.

b. 10 Juli 1945 Sidang KeduaBPUPKI

Disamping pokok-pokokmateri yang disampaikan oleh 40 orang baiklisan maupun tertulis. Dalam laporan tersebutjuga dikemukakan “Rancangan Pembukaan”yang dihasilkan Panitia Sembilan.

Ir. Soekarno sebagai KetuaPanitia Kecil menyampaikan pidato hasilrumusan “Panitia Sembilan”.

Ketua BPUPKI membentuk 3buah panitia :

1) Panitia Perancang Undang-undang Dasar.

2) Panitia Pembela Tanah Air.3) Panitia Keuangan dan

Perekonomian. 11 Juli – 13 Juli 1945, Panitia

Perancang Undang-undang Dasar yangdiketuai Soekarno mengadakan rapat-rapat.

14 – 16 Juli 1945, kelanjutanSidang-sidang Paripurna BPUPKI.Persidangan mengalami suasana panas,khususnya menyangkut prinsip dasar negara(dicantumkan atau tidak prinsip ke-Islamandalam Mukaddimah UUD, sampai akhirnyaKetua BPUPKI menyatakan NaskahRancangan Undang-undang denganperubahan-perubahannya diterima sebulat-bulatnya oleh sidang.

Menurut keterangan H. EndangSaifuddin Anshari, penerimaan “PiagamJakarta” sebagai Mukaddimah Undang-undang Dasar untuk kedua kalinyadikukuhkan oleh Badan Penyelidik. Tanggal15 Juli 1945, Badan Penyelidik membahasUndang-undang Dasar antara lain tentangpersyaratan untuk Kepala Negara / Presidendan pasal tentang agama (ketika itumerupakan pasal 28 bab X).

1) Negara berdasarkan atasKetuhanan, dengan kewajiban menjalankansyariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya(kalimat ini diturunkan dari Piagam Jakarta).

2) Negara menjaminkemerdekaan tiap-tiap penduduk untukmemeluk agama dan beribadat menurutagamanya.

Menurut Ahmad Syafi’i Maarif, anakkalimat ini menjadi sangat penting sebabdengan itu tugas pelaksanaan syariat Islamsecara konstitusional terbuka pada masa yangakan datang.10

16 Juli 1945, Sidang ParipurnaKedua Badan Penyelidik berakhir segerasetelah menerima bulat seluruh Batang TubuhUUD, termasuk di dalamnya persyaratanKepala Negara / Presiden harus beragamaIslam.

Tanggal 18 Agustus, PPKI(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)yang dibentuk Pemerintahan Bala Tentara DaiNippon tanggal 11 Agustus 1945, yangberanggotakan 21 orang ditambah 6 oranganggota tambahan, mengadakan rapat untukmemilih Presiden dan Wakil Presiden danmenetapkan UUD. Bahan : RancanganPembukaan UUD dan Rancangan UUD(Batang Tubuh) yang telah diterima olehBPUPKI. Dalam rapat diputuskan beberapahal, antara lain :

1) Kata “Mukaddimah” digantidengan kata “Pembukaan”.

2) Dalam Preambule (PiagamJakarta) anak kalimat, Berdasarkan kepadaKetuhanan, dengan kewajiban menjalankansyariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,diubah menjadi Berdasarkan atas KetuhananYang Maha Esa.

3) Presiden ialah orangIndonesia asli dan beragama Islam, kata-kata“dan beragama Islam” dicoret.

4) Sejalan dengan perubahanyang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1menjadi Negara berdasarkan atas Ketuhanan

10 Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Pancasilasebagai Dasar Negara, Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006,h. 109.

Yang Maha Esa sebagai pengganti Negaraberdasarkan atas Ketuhanan, dengankewajiban menjalankan syariat Islam bagipemeluk-pemeluknya.

Menurut hemat penulis, pada saat ituterjadi kompromi politik tingkat tinggi tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh nasionalissekular. Walaupun anak kalimat “Dengankewajiban menjalankan syariat Islam bagipoemeluk-pemeluknya” dihapus, namun kata“Ketuhanan” diberi label dengan “Yang MahaEsa”. Sehingga menjadi “Ketuhanan YangMaha Esa”. Ini adalah ajaran tauhid Islampaling fundamental.

Namun demikian, kalaudikompromikan dengan yang terdapat dalamPiagam Jakarta, Ketuhanan dengan kewajibanmenjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, jelas sekali ungkapan ini berisidua pilar, yaitu ajaran tauhid (akidah) dansyariat Islam. Dengan dihapuskan satu, makatak ubahnya laksana burung yang patahsayapnya sebelah, pasti tidak bisa terbang.

Secara konstitusional pupuslahharapan umat Islam untuk mendirikan negaraberdasarkan hukum Islam. Maarif menulis,sebenarnya makna perubahan konstitusi padasaat-saat kritis itupun cukup jelas, yaitu setiapusaha untuk mengubah Indonesia menjadisebuah negara Islam pada waktu itu menjaditidak mungkin, karena hal itu berlawanandengan konstitusi yang baru diterima itu.11

Bahwa tugas merumuskan UUD merupakantugas penting, sama pentingya denganperjuangan untuk menegakkan agama Allah.Sejauh yang dapat diterima dari dokumensejarah, perjuangan untuk menegakkan sistemhukum Islam menemui kegagalan.12

Hal ini terjadi, menurut hematpenulis karena para politisi umat Islam padawaktu itu lemah, baik kuantitas maupunkualitas, jika dibandingkan dengan politisi-politisi sekular.

11 Maarif, op.cit, h. 110.12 Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam

Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, h. 164.

2. UUD RIS Periode 27Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Undang-undang Dasar RepublikIndonesia Serikat (UUD RIS) atau KonstitusiRepublik Indonesia Serikat adalah UUD yangdipakai Negara Indonesia sewaktu terjadiperubahan bentuk negara dari negarakesatuan menjadi negara federal danmenerapkan sistem pemerintahanparlementer.

a. Latar Belakang TerbentuknyaRIS

Terbentuknya RIS (RepublikIndonesia Serikat) tidak terlepas dari campurtangan Belanda yang berkeinginan menguasaiIndonesia kembali.

Pada tanggal 15 Juli 1946, LetnanJenderal H.J van Mook memprakarsaipenyelenggaraan konferensi di Malino,Sulawesi Selatan, yang dihadiri beberapautusan daerah yang telah dikuasai Belanda.Konferensi ini membahas pembentukannegara-negara bagian dari suatu negarafederal. Berawal dari konferensi tersebut, vanMook atas nama Negara Belanda mulaimembentuk negara-negara boneka yangbertujuan untuk mengepung danmemperlemah keberadaan RepublikIndonesia. Dengan terbentuknya negara-negara boneka, RI dan negara-negara bagiandengan mudah diadu domba oleh Belanda.13

Sejak kembalinya para pemimpin RIke ibukota Yogyakarta 6 Juli 1946 setelahditawan di Bangka, perundingan dengan BFO(Bijeenkomst voor Feredal Overlag) yangtelah dirintis di Bangka dilanjutkan lagi. Yangmenjadi pokok bahasan adalah pembentukanpemerintah peralihan sebelum terbentuknyaNegara Indonesia Serikat. Kemudian tanggal19 – 22 Juli 1949 diadakan perundinganantara kedua belah pihak yang disebutKonferensi Antar Indonesia, menghasilkanpersetujuan menguasai bentuk negara danlain-lain yang bertalian dengan

13

http://historia66.wordpress.com/2010/03/01republik.indonesia-serikat/,h.h.

ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat,antara lain :

1) Negara Indonesia Serikatdisetujui dengan nama RIS berdasarkandemokrasi dan federalisme.

2) RIS akan dikepalai seorangPresiden Konstitusional dibantu Menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadaDPR.

3) Akan dibentuk dua badanperwakilan, yaitu sebuah Dewan PerwakilanRakyat (DPR) dan sebuah Dewan PerwakilanNegara Bagian (Senat).

4) Pemerintah ferderal sementaraakan menerima kedaulatan bukan saja daripihak Negara Belanda, melainkan pada saatyang sama juga dari Republik Indonesia.14

Konferensi Antar Indonesiadilanjutkan kembali di Jakarta tanggal 30 Juli– 2 Agustus 1949, membahas pelaksanaandari pokok-pokok persetujuan yang tidakdisepakati di Yogyakarta. Kedua belah pihaksetuju untuk membentuk Panitia PersiapanNasional yang bertugas menyelenggarakansuasana tertib sebelum dan sesudahKonferensi Meja Bundar (KMB).15

Pihak-pihak yang berpartisipasi padaKMB merupakan perwakilan dari tujuhnegara bagian dan sembilann unit kenegaraan,seperti yang disebutkan pada pasal 2 Undang-undang Negara Federal Indonesia. Ketujuhnegara tersebut : Negara Republik Indonesia,Negara Indonesia Timur, Negara Madura,Negara Sumatera Timur, dan NegaraSumatera Selatan. Adapun kesembilan unitkenegaraan tersebut : Jawa Tengah,Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat,Dayak Besar, Wilayah Banjar, KalimantanTenggara, dan Kalimantan Timur.16

KMB dilaksanakan dari tanggal 23Agustus sampai 2 Nopember 1949. Hasilkonferensi adalah sebagai berikut :

14Ibid.15Ibid, h. 5.16 Harun al-Rasyid, Kontroversi Negara

Federal, Editor Ikrar Nusa Bakti, Bandung : Mizan,2002, h. 159.

1) Serah terima kedaulatan dariPemerintah Kolonial Belanda kepada RISkecuali Papua Barat (Irian Jaya).

2) Republik Indonesia Serikatmenerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya, rancangankonstitusi telah dipermaklumkan kepadaKerajaan Nederland.

3) Kedaulatan akan diserahkanselambat-lambatnya tanggal 30 Desember1949.17

Hasil-hasil KMB kemudian diajukankepada KNIP untuk diratifikasi. Selanjutnyatanggal 15 Desember 1949 diadakanpemilihan Presiden RIS dengan calon tunggalPresiden Soekarno. Tanggal 20 Desember1949 Moh. Hatta diangkat sebagai PerdanaMenteri RIS. Adapun pemangku jabatanPresiden RI adalah Mr. Asaat (mantan KetuaKNIP). Tanggal 27 Desember 1949ditandatangani Naskah Pengakuan Kedaulatandari Pemerintah Belanda kepada RIS diAmsterdam negeri Belanda dan diIndonesia.18

b. Penyusunan Konstitusi RISSebagaimana sudah dijelaskan

sebelumnya, bahwa pada Konferensi AntarIndonesia antara Pemerintah RI dan BFO diYogyakarta, sudah disepakati bentuk negaraRIS dan beberapa hal yang berkaitan denganketatanegaraan RIS itu. Dan dalam KonferesiAntar Indonesia di Jakarta akhir Juli sampaiawal Agustus 1949, sudah disepakati pulamembentuk Panitia Persiapan Nasional untukmenghadapi KMB. Termasuk yang palingpenting juga menyusun Naskah Konstitusiyang akan dibawa ke KMB.

Rancangan UUD Sementara RISdibuat oleh Panitia Urusan Ketatanegaraandan Hukum Tata Negara dengan melibatkantiga pihak : Republik Indonesiaberanggotakan 11 orang, dari KerajaanBelanda beranggotakan 24 orang, dan dariBFO (Bijenkomst voor Federal Overleg) yaitu

17Ibid.18Ibid.

wilayah-wilayah Indonesia yang akanmenjadi anggota RIS sebanyak 15 orang.19

Konstitusi RIS ini dirancang dalambeberapa kali persidangan bersama diScheveningen dan Granvenhage yangberlangsung sejak bulan Agustus sampai akhirbulan Oktober 1949. Rancangan KonstitusiRIS ini disetujui dengan membubuhkan tandatangan oleh pimpinan delegasi RepublikIndonesia, Drs. Moh. Hatta dan wakil-wakildari BFO pada tanggal 29 Oktober 1949.20

Konstitusi RIS disahkan Presiden RIS berdasarkan

Keputusan Presiden RIS tanggal 31 Januari 1950 nomor 48 (c)Lembaran Negara 50-3.

Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat,

maka Republik Indonesia hanyalah merupakan salah satu negara

bagian dalam Negara Republik Indonesia Serikat, dan wilayahnya

sesuai dengan pasal 22 UUD RIS adalah yang disebut dalam

Persetujuan Renville. UUD 1945 yang semula berlaku untuk seluruh

Indonesia, maka mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku

dalam wilayah Negara Bagian Republik Indonesia.21 yang wilayah

sudah sangat berkurang hanya tinggal beberapa daerah di Pulau Jawa

dan Sumatera.

Konstitusi RIS terdiri dari tiga bagian : Mukaddimah,

Batang Tubuh terdiri dari VI Bab, 197 Pasal dan Lampiran yang

tidak dapat dipisahkan dari konstitusi ini.

Kalau dilihat dari segi akademis dapat dikatakan aturan-

aturan pada pasal-pasal Konstitusi RIS ini tersusun secara sistamtik,

rapi jernih, dan rasional, jauh dari prasangka muatan politis Belanda.

Konstitusi ini dirancang oleh para intelektual Belanda dan Indonesia

serta para pejuang RI dan BFO.

Tetapi, karena bentuk negara federal sejak semula

sudah dicurigai sebagai taktik Belanda untuk memecah belah

Indonesia dan akan menjajah Indonesia kembali, akhirya RIS tidak

bertahan lama.

Dengan berubahnya bentuk negaradari negara serikat menjadi negara kesatuan,maka berubah pula konstitusinya, yaitumemberlakukan UUDS 1950.

3. Undang-undang DasarSementara (UUDS) 1950 Periode (17Agustus 1950 – 05 Juli 1959)

19Hendarmin, op.cit, h. 21.20 Piagam Persetujuan Delegasi Republik

Indonesia dan Delegasi Pertemuan untukPermusyawaratan Federal (BFO) Konstitusi RIS.

21 Kurnadi, op.cit, h. 94.

Kronologis singkat proses terbitnyaUUDS 1950, sebagaimana dikutip Hendarmindari Tolchah :22

Pada tanggal 19 Mei 1950,persetujuan antara RIS dan RI tercapaikesepakatan 12 pokok pikiran yang terkaitkembali ke negara berbentuk kesatuan danperlunya memiliki UUD sebagai dasarpelaksanaan berbangsa bernegara.

- Esensi pasal 27, 29, dan 33UUD RI 1945 harus masuk dalam UUD baru.

- Bahan-bahan baik dari UUDSRIS, antara lain tentang HAM harus masukUUD baru.

- Hak milik harus mempunyaifungsi sosial.

- Senat dan DPA dihapus.- Presiden harus tetap Ir.

Soekarno.- Kedudukan Wakil Presiden

sebelum Konstituante harus dipertimbangkan.- Dibentuk Majelis Perubahan

UUD yang terdiri atas Anggota Parlemen danKomisi Nasional Pleno yang belum menjadiAnggota Parlemen.

- Konstituante harus dibentuksegera dengan pemilu.

- Dewan Menteri bersifatparlementer.

- Sebelum dicabut UUDS RISyang tidak bertentangan UUD baru tetapberlaku, sedang yang dibuat oleh RIProklamasi sedapat mungkin supayadijalankan.

- DPR akan terdiri dari ex.Anggota DPR RIS dan BPKNIP sedangpenambahan anggota akan dipertimbangkanpemerintah.

- Untuk menjalankan UUD baru,Pemerintah RIS dan RI mengangkat suatuPanitia Perencana Undang-undang DasarNegara Kesatuan yang apabila telah selesaiakan ditinjau oleh RIS kepada DPR dan olehRI kepada BPKNIP dengan tidak memberikesempatan untuk melakukan amandemen.

22

http://historia66.wordpress.com/2010/03/01/republik-indonesia-serikat.

Tanggal 14 Agustus 1950,Senat dan DPR RIS menerima perubahanUUDS RIS menjadi UUDS RepublikIndonesia, yang ditandatangani Presiden RIS,Ir. Soekarno, Perdana Menteri Drs. Moh.Hatta, dan Menteri Kehakiman RIS, Prof. Dr.Mr. Soepomo, dan diumumkan oleh MenteriKehakiman.

Tanggal 17 Agustus 1945Negara RIS berganti menjadi NegaraRepublik Indonesia yang berbentuk kesatuan,UUDS RI 1950 resmi diberlakukan.

Dari keterangan di atas, dipahamibahwa substansi UUDS 1950 pada prinsipnyamengakomodir UUD RI 1945 dan KonstitusiRIS 1949, disamping mencabut ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi RIS 1949 yangtidak relevan dengan tuntutan negarakesatuan.

Dalam konsideren penetapan UUDS1950 ini ditegaskan, antara lain :Konstitusi Repubik Indonesia Serikat diubahmenjadi Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia, sehingga naskahnyaberbunyi sebagai berikut :23

UUDS 1950 ini disusun denganformat : 1) Mukaddimah, 2) Batang Tubuhterdiri dari : Bab I tentang Negara RepublikIndonesia dari pasal 1 s/d pasal 34, Bab IItentang Alat-alat Perlengkapan Negara daripasal 44 s/d pasal 81, Bab III tentang TugasAlat-alat Perlengkapan Negara dari pasal 82s/d pasla 130, Bab IV tentang PemerintahanDaerah dan Daerah-daerah Swapraja daripasal 131 s/d pasal 133, Bab V tentangKonstituante dari pasal 134 s/d 139, dan BabVI tentang Perubahan, Ketentuan-ketentuanPeralihan dan Ketentuan Penutup dari pasal140 s/d pasal 146, dan 3)Penjelasannya.

UUDS 1950 ini berlaku sejak 17Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, danselanjutnya berlaku kembali UUD RI 1945.

23 Naskah UUDS Republik Indonesia,www.legalitas.org, h.2.

4. Kembali ke UUD 1945 (5 Juli1950 – 19 Oktober 1999)

Latar belakang Negara Indonesiakembali memakai Konstitusi UUD NKRI1945, karena Majelis Konstituante, hasilPemilu 1955, yang diserahi tugas menyusunkonstitusi yang permanen, sebagaimanadiamanatkan UUDS 1950, Konstituante(Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar)bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang DasarRepublik Indonesia yang akan menggantikanUndang-undang Dasar Sementara ini (pasal134 UUDS 1950), dianggap gagal menyusunUndang-undang Dasar.

Majelis Konstituante hampirrampung menyusun Naskah Undang-undangDasar Negara, namun masih terjadiperdebatan tentang dasar negara. Maarifmenulis, dalam Majelis Konstituante padamulanya ada tiga rancangan (draf) tentangdasar negara yang diajukan tiga fraksi. Ketigarancangan itu ialah : Pancasila, Islam, danSosio Ekonomi. Yang terakhir ini diajukanoleh Partai Murba dan Partai Buruh.24 Dasarnegara Pancasila diusulkan oleh partai-partainasionalis, dan dasar negara Islam diusulkanpartai-partai Islam.25 Karena usul dasar negaraSosio Ekonomi dari partai-partai kecil,akhirnya usul tentang dasar negaramengerucut kepada dua : Pancasila dan Islam.

Karena tidak tercapai kesepakatantentang dasar negara, akhirnya dilakukanvoting (pemungutan suara) dalam MajelisKonstituante untuk memilih dasar negaraPancasila atau Islam. Ternyata, setelahdiadakan voting, tidak mencapai quorum 2/3dari jumlah suara anggota yang hadir, sesuaipasal 137 ayat (2) UUDS 1950.

Sementara Konstituante yang telahbersidang selama kurang lebih dua setengahtahun belum dapat menyelesaikan tugasnya,situasi politikmemanas sehinggadikhawatirkan akan timbul perpecahan. Untukmengatasi hal tersebut, maka pada tanggal 22April 1959, atas nama Pemerintah, Presiden

24Ibid, h. 17.25 Maarif, op.cit, h. 126.

memberikan amanatnya di depan SidangPleno Konstituante yang berisi anjuran agarKonstituante menetapkan saja UUD 1945sebagai UUD yang tetap bagi RepublikIndonesia. Setelah diadakan beberapa kalisidang dan diadakan pemungutan suara,quorum yang diharuskan tidak tercapai, halini telah dilakukan dengan tiga kalipemungutan suara. Keadaan tersebut dansituasi tanah air pada waktu itu jelas tidakmenguntungkan bagi perkembanganketatanegaraan, maka pada tanggal 5 Juli1959 Presiden mengucapkan Dekritnya.Isinya memberlakukan kembali UUD 1945dan Pembubaran Majelis Konstituante.26

Kembali ke UUD 1945 ini dapatdiklasifikasikan kepada dua periode :

a. Masa Orde Lama.b. Masa Orde Baru.Disinilah letak menariknya UUD

1945 yang dikenal simpel (singkat), padat,dan elastis (lentur). Satu UUD dapatditerapkan dalam tiga style (gaya)pemerintahan. Ketentuan pasal-pasal dalamUUD 1945 memberi ruang multi tafsir,sehingga setiap masa dapat menafsirkanpasal-pasal dalam UUD 1945 sesuai syahwatpolitiknya dan kepentingan politik penguasa.

a. UUD 1945, pada Masa OrdeLama (5 Juli 1959 - 1966)

Pada masa Orde Lama diterapkansistem pemerintahan “demokrasi terpimpin”,yaitu suatu sistem pemerintahan yangmenerapkan pemisahan kekuasaan antaralembaga-lembaga negara : eksekutif, legslatif,dan yudikatif. Bahkan semua pimpinanlembaga-lembaga negara baik baik sipilmaupun militer di bawah komando Presiden,diberi jabatan menteri. Bung Karno bergelar“Pemimpin Besar Revolusi” dan “PresidenSeumur Hidup”.

Dengan demokrasi terpimpin,Soekarno ingin menempatkan dirinya sebagaiayah suatu family besar dari rakyat Indonesia,dengan kekuasaan terpusat sepenuhnyaditangannya. Beliau menyingkirkan lawan-

26 Kusnardi, op.cit, h. 95-96.

lawan politiknya, dengan mengatakan bahwagolongan modernis, terutama Masyumi, tidaklayak hidup pada era demokrasi terpimpin.Beliau juga memenjarakan lawan-lawanpolitiknya tanpa persidangan di pengadilan,membubarkan DPR produk pemilu danmenggantikannya dengan DPRGR (DewanPerwakilan Rakyat Gotong Royong). AnggotaDPRGR dipilih dan ditunjuk Soekarno yangberjumlah 283, termasuk 131 yang diangkatmewakili golongan-golongan fungsional, dan23 wakil-wakil lainnya. Wakil partai-partaiIslam hanya 43 (NU : 36, PSII : 5, danPERTI : 2). Dalam parlemen pilihan rakyat,wakil-wakil mereka 115, di dalamnyatermasuk Masyumi.27

Namun dalam komposisi keaggotaanDPRGR ini dianalisis dengan teliti, terdapatgambaran yang cukup menarik. Pihaknasional sekular sesungguhnya mendapatkan94 kursi (44 untuk PNI dan 50 untukgolongan non partai, tapi mereka adalahnasionalis sekular). Kelompok komunis diberi81 kursi (sebanyak 30 untuk PKI dan 51mewakili golongan buruh dan tani, semuanyakomunis). Jumlah total untuk wakil-wakilIslam 67 kursi (43 mewakili partai Islam dan24 dari wakil ulama dan lain-lain).28

Dengan gambaran seperti demikian,jelas peran partai-partai politik Islam sangatlemah, sebaliknya PKI semakin berjaya, danpartai-partai nasionalis mengekor saja padakemauan politik Presiden Soekarno yangmemerintah secara otoriter dan menafsirkankonstitusi berdasarkan kehendak dankepentingan politiknya. Sehingga banyakterjadi penyimpangan praktek-praktekpenyelenggaraan pemerintahan / negara dariUUD 1945. Kondisi ini terus berlangsungsampai kejatuhan Soekarno sebagai Presiden.

b. UUD 1945 pasa Masa OrdeBaru (1966 – 1999)

Orde baru adalah tatanan seluruhkehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang

27 Maarif, op.cit, h. 188-189.28 S.M. Amin, Indonesia di Bawah Rezim

Demokrasi Terpimpin, Jakarta : Bulan Bintang, 1967,h. 50.

dikatakan kembali kepada pelaksanaankemurnian Pancasila dan Undang-undangDasar 1945. Orde Baru adalah OrdePembangunan dan Orde Konstitusional.29

Motto Orde Baru, melaksanakanPancasila dan UUD 1945 secara murni dankonsekwen. Orde Baru mengawali kiprahnyadengan mengumandangkan slogan “PolitikNo, Ekonomi Yes”. Orde Baru bertekadmelakukan koreksi total terhadap kesalahanyang dilakukan Orde Lama. Demokrasiterpimpin yang terbukti otoriter itu digantidengan demokrasi Pancasila.

Langkah-langkah pemerintahan OdeBaru dalam pelaksanaan UUD 1945 sebagaihukum dasar yang tertulis gerak langkahyatersebut, antara lain :30

1) Penyaluran aspirasi rakyatmelalui Sidang Umum MPRS tahun 1966 danSidang Istimewa MPRS tahun 1967.

2) Telah melaksanakan pemilusecara berkala sekali lima tahun sejak 1971.

3) Dilaksanakan pembentukankelembagaan negara : MPR, DPR, DPA,BPK, dan kekuasaan kehakiman sesuai UUD1945.

4) Untuk pertama kalinya tahun1973 GBHN berhasil ditetapkan MPR, hasilpemilu 1971, dan ini berlanjut lima tahunsekali, sesuai UUD.

5) MPR hasil pemilu telahberhasil memilih Presiden dan WakilPresiden, sesuai UUD.

6) DPR telah dapat berfungsidengan intensif, baik dalam melaksanakankekuasaan legislatifnya maupun hakbudgetnya.

7) Beberapa undang-undang telahberhasil disahkan serta diundangkan.

8) Pidato Presiden tiap tanggal 16Agustus.

9) Tiap akhir masa jabatannyaPresiden memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR.

Dilihat dari satu sisi, rezim OrdeBaru di bawah pimpinan Presiden Soeharto

29 Kansil, op.cit, h. 131.30 Hendarmin, op.cit, h. 74.

yang di-back up sepenuhnya oleh ABRI, telahdapat melaksanakan UUD 1945. Tapi disisilain, justru yang dilakukan rezim Orde Barumasih bersifat semu.

5. UUD 1945 Hasil AmandemenPeriode (1999 Sampai Sekarang)

Setelah kejatuhan Soeharto dari kursiPresiden, dan berakhirnya PemerintahanPresiden B.J. Habibie, negara Indonesiamemasuki masa reformasi. Yaitu perbaikansendi-sendi kehidupan berbangsa danbernegara sesuai demokrasi.

Pada masa reformasi ini, negaraIndonesia memakai UUD 1945 hasilamandemen. Yaitu dengan merubah,menambah, dan menyempurnakan bab-bab,pasal-pasal, dan ayat-ayat UUD 1945 sesuaidengan tuntutan reformasi yangdilakukan oleh MPR hasil pemilu tahun 1999.Perubahan tersebut dilakukan dalam empattahap dalam rentang waktu empat :

1. Perubahan pertamadisahkan 19 Oktober 1999.

2. Perubahan keduadisahkan 18 Agustus 2000.

3. Perubahan ketigadisahkan 10 Nopember 2001.

4. Perubahan keempatdisahkan 10 Agustus 2002.

Ini berarti bahwa hal-hal yang dinilaisubstantif dalam UUD yang disahkan 18Agustus 1945 masih tetap dipertahankanseraya menyesuaikannya dengan tuntutanzaman. Sehingga dengan demikian, NegaraRepublik Indonesia menerapkan sistempemerintahan demokrasi modern yangbertumpu pada nilai-nilai ke-Indonesiaan;lembaga-lembaga negara memiliki fungsi,tugas, wewenang dan tanggung jawab yangjelas; pemisahan kekuasaan eksekutif,legislatif, dan yudikatif yang jelas pula; HAMlebih terjamin.

Terlepas dari praktekpenyelenggaraan negara pada setiap periodeyang kadang-kadang terjadi gonjang ganjingpolitik dan penyimpangan terhadap konstitusi,berikut ini akan penulis kemukakan analisis

tentang HAM dan hukum Islam dalammasing-masing konstitusi.

Eksistensi HAM dan Hukum Islamdalam Konstitusi

1. Dalam UUD 1945a. Elemen-elemen Hak-hak Asasi

Manusia di dalam UUD 1945Hak-hak asasi manusia adalah hak-

hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawamanusia sejak lahir sebagai anugerah TuhanYang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadidasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajibanyang lain.31

Disamping hak-hak asasi adakewajiban-kewajiban asasi, yang dalam hidupkemasyarakatan kita seharusnya mendapatperhatian terlebih dahulu dalampelaksanaannya. Memenuhi kewajibanterlebih dahulu, baru menuntut hak.32

Perlu dicatat bahwa UUD 1945dirumuskan tahun 1945 sedangkan pernyataanyang bernama Universal Declaration ofHuman Rights lahir 1948. Jadi, kemunculanUUD 1945 tiga tahun lebih dulu dari deklarasiHAM dunia tersebut. Namun, dalam UUD1945 tercantum hal-hal yang berkenaandengan HAM. Dalam konteks ini, parapenyusun UUD 1945 tentu memperhatikanperkembangan HAM di Eropa dan Amerikaseraya menyesuaikannya dengan kondisi ke-Indonesiaan. HAM menurut bangsa baratlebih mengacu kepada individualismesedangkan HAM secara konstitusional diIndonesia ditekankan pada semangatkekeluargaan.

Bila diamati naskah UUD 1945,maka terlihat bahwa hak-hak asasi manusiadan hal-hak serta kewajiban warga negaradiatur pelaksanaannya dalam PembukaanUUD 1945 dan dalam Batang Tubuh UUD1945.

31 C.S.T. Kansil, Prof. Drs. S.H dan ChristineS.T. Kansil, S.H, M.H, Hukum Tata Negara RepublikIndonesia I, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, h. 202.

32Ibid.

Dalam Pembukaan UUD 1945 padaalinia pertama dinyatakan, “Bahwasesungguhnya kemerdekaan itu ialah haksegala bangsa dan oleh sebab itu, makapenjajahan di atas dunia harus dihapuskan,karena tidak sesuai dengan perikemanusiaandan perikeadilan.33

Dalam pasal 1 Piagam HAM PBBdinyatakan, semua orang dilahirkan merdekadan mempunyuai martabat dan hak-hak yangsama, sebagaimana dapat dilihat padaLampiran. Pernyataan ini relevan denganbunyi pernyataan alinia pertama PembukaanUUD 1945, kemerdekaan itu ialah hak segalabangsa. Dalam kata bangsa tercakup didalamnya individu-indivdu dari suatu bangsa,dan kata bangsa juga menunjukkan maknakekeluargaan dalam arti luas.

Dalam pasal 26 dinyatakanberkenaan dengan kewarganegaraan. Dalamdeklarasi HAM PBB mengenai hakkewarganegaraan ini tercantum dalam pasal15 ayat 1 dan 2.

Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945ditetapkan, bahwa segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukumdan pemerintahan dan wajib menjunjunghukum dan pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya.34

Dalam pasal ini ditegaskan kesamaanhak sekaligus kewajiban segala warga negaradalam hukum dan pemerintahan di Indonesia.Ketentuan ini relevan dengan pasal 6, 7, 8,dan 9 Piagam HAM PBB.

Ayat (2) pasal 27 UUD 1945ditegaskan, bahwa tiap-tiap warga negaraberhak atas pekerjaan dan penghidupan yanglayak bagi kemanusiaan.35

Hal ini relevan dengan bunyi pasal 3,dan 23 ayat (1), (2), (3), dan (4), PiagamHAM PBB.

33 Dikutip dari : Amir Syarifuddin, S.H danHaru al-Rasyid, S.H, Himpunan Perundang-undangandan Peraturan Pemerintah tentang Badan-badanPeradilan di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia,1989, h. 18.

34Ibid, h. 21.35Ibid.

Berikutnya dalam pasal 28 UUD1945 dicantumkan bahwa, kemerdekaanberserikat dan berkumpul, mengeluarkanpikiran dengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang.36

Dalam Piagam Deklarasi HAM PBBditegaskan bahwa setiap orang berhak ataskebebasan mempunyai dan mengeluarkanpendapat secara bebas, tanpa memandangbatas-batas (pasal 19). Dalam pasal 20 ayat(1) dikatakan, setiap orang mempunyai hakatas kebebasan berkumpul dan berapat dengantak mendapat gangguan. Sedangkan menurutUUD 1945 bahwa hal ini dibatasi, ditetapkandengan undang-undang.

Negara Republik Indonesia memberikebebasan kepada warga negara dalam soalagama. Dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan,Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurutagamanya dan kepercayaannya itu.37

Dalam Piagam HAM PBBditegaskan bahwa kebebasan menganut suatuagama lebih luas lagi, termasuk kebebasanberganti agama. Untuk lebih jelasnyamengenai hal ini, lihat pasal 18 PiagamPernyataan HAM PBB. Sedangkan dalamkonstitusi Indonesia tidak ada aturan atauketentuan pindah agama. Dalam hukumIslam, pindah dari agama Islam ke agama laindipandang murtad, dan diklasifikasikansebagai tindakanpidana.

Berkenaan dengan mendapatkankeamanan dinyatakan dalam pasal 30 UUD1945. Ini relevan dengan pasal 3 deklarasiHAM PBB.

Mengenai hak memperolehpendidikan ditegaskan, tiap-tiap warga negaraberhak mendapat pengajaran (pasal 31 ayat(1) UUD 1945).38 Dalam konteks ini, PiagamHAM PBB menegaskan, setiap orang berhakmendapat pengajaran. Pengajaran harus gratis,setidak-tidaknya pada tingkat sekolah rendah

36Ibid.37Ibid.38Ibid, h. 22.

atau tingkat dasar. Pengajaran sekolah rendahharus diwajibkan (pasal 26 ayat (1)).

Walaupun UUD 1945 tidakmenyebutkan pendidikan gratis pada tingkatsekolah dasar namun dalam prakteknyaIndonesia sudah menerapkannya sejak duadekade yang lalu, bahkan mewajibkanpendidikan sembilan tahun.

Dalam pasal 33 UUD 1945dinyatakan tentang hak mendapatkankesejahteraan sosial. Ini relevan dengan pasal25 ayat 1 dan 2 Deklarasi HAM PBB.Perbedaannya, dalam pasal 33 UUD 1945dinyatakan secara umum, sedangkan dalamDeklarasi HAM dijabarkan secara mendetail.

Dalam pasal 34 UUD 1945ditegaskan pula tentang jaminan sosialterhadap fakir miskin dan anak-anak yangterlantar, fakir miskin dan anak-anak yangterlantar dipelihara oleh negara.39

Berkenaan dengan hal tersebut,dalam Piagam HAM PBB ditetapkan secaralebih rinci lihat pasal 22.

Kemudian hak memperolehperadilah yang bebas tercantum dalam pasal24-25 UUD 1945, ada kaitannya dengan pasal10 deklarasi HAM. Hak untuk memajukankebudayaan (pasal 32 UUD 1945) relevandengan pasal 27 ayat 1 Deklarasi HAM.

b. Elemen-elemen Hukum Islamdalam UUD 1945

Walaupun secara konstitusionalnegara Indonesia menganut sistempemerintahan sekular, namun secarasubstansial di dalam UUD 1945 itu masihterdapat elemen-elemen hukum Islam sebagaipayung hukum untuk membuat undang-undang atau peraturan di bawahnya yangbernafas Islam.

Pada alinia keempat PembukaanUUD 1945 dinyatakan, … maka disusunlahkemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalamsuatu Undang-undang Dasar NegaraIndonesia, yang berbentuk dalam suatu

39Ibid.

susunan Negara Republik Indonesia yangberkedaulatan rakyat dengan berdasarkankepada Ketuhanan Yang Maha Esa menurutdasar kemanusiaan yang adil dan beradab,persatuan Indonesia, dan kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kenijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan serta denganmewujudkan keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia.

Kemudian dalam pasal 29 ayat 1,Negara berdasarkan atas ketuhanan yangMaha Esa. Ini menunjukkan bahwa foundingfather negara Indonesia merumuskan bahwanegara Indonesia adalan negara yangberketuhanan atau bertauhid.

Dengan kata lain, dasar negaraIndonesia ialah Pancasila sebagaimanatercantum sila-silanya dalam PembukaanUUD 1945. Sila pertamanya ialah KetuhananYang Maha Esa. Klausa ini adalah kalimattauhid dalam Islam. Di dalam Al-Quran,antara lain ditegaskan : DanTuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa,tiada Tuhan (yang berhak disembah)melainkan Dia (QS. 2 : 163). SesungguhnyaAllah Tuhan Yang Maha Esa, Maha SuciAllah dari mempunyai anak (QS. 4 : 171).

Menurut Syafi’i Maarif, bukankahsila Ketuhanan Yang Maha Esa diilhamisepenuhnya oleh konsep tauhid, urat tunggangiman dalam sistem kepercayaan Islam ?Dengan demikian setiap usaha darimana pun,yang mencoba memisahkan Pancasila dariintervensi wahyu adalah ahistoris, sebabPancasila yang dirumuskan 18 Agustus 1945itu tidak sama dengan formula Pancasila yangdisampaikan Bung Karno pada 1 Juni1945. Atribut “Yang Maha Esa” sesudah“Ketuhanan” dalam sila pertama jelas sekalimenunjukkan bahwa konsep ketuhanan dalamPancasila bukanlah semata fenonemasosiologis, tapi refleksi dari ajaran tauhid.40

Dalam UUD 1945 pada pasal 2 danpasal 3 disebutkan tentang eksistensi danfungsi MPR (Majelis PermusyawaratanRakyat), kemudian pada pasal 19 sampai

40 Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Pancasilasebagai Dasar Negara, Jakarta : LP3ES, 2006, h. 111.

dengan pasal 22 disebutkan pula berkenaandengan eksistensi dan fungsi DPR (DewanPerwakilan Rakyat). Kedua lembaga negaraini adalah merupakan refresentasi dari seluruhrakyat Indonesia untuk bermusyawarah.

Dalam Islam bermusyawarah adalahsuatu hal yang sangat prinsip. Di dalam Al-Quran terdapat perintah agar bermusyawarah :Dan bermusyawarah dengan mereka dalamurusan itu (QS. 3 : 159). Dan bagi orang-orang beriman (mematuhi) seruan Tuhannyadan mendirikan shalat, sedang urusan mereka(diputuskan) dengan musyawarah antaramereka (Q.S. 42 : 38).

Selanjutnya pada pasal 9 ditegaskanbahwa sebelum memangku jabatan Presidendan Wakil Presiden bersumpah menurutagama, atau berjanji dengan sungguh-sungguhdihadapan MPR atau DPR.

Bunyi sumpah Presiden (WakilPresiden) : demi Allah, saya bersumpah …(pasal 9 UUD 1945).

Dalam hal ini terlihat bahwa UUD1945 mengakomodasi aspirasi keagamaanmenurut Islam, perlu diingat bahwa dalampasal ini, UUD 1945 juga mencantumkanjanji Presiden (Wakil Presiden) yang akandiucapkan Presiden (Wakil Presiden) yangbukan beragama Islam. Tapi sepanjangsejarah republik ini, semua Presiden / WakilPresiden beragama Islam.

Sebenarnya dalam Naskah Undang-undang Dasara 1945 yang disahkan BPUPKItanggal 22 Juli 1945 berkenaan denganPresiden dinyatakan : Presiden ialah orangIndonesia asli yang beragama Islam. Tapidalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945,kata-kata yang beragama Islam dicoret, makayang disahkan ialah : Presiden ialah orangIndonesia asli (pasal 6 ayat (1) UUD 1945).41

Dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945ditegaskan, Negara Indonesia ialah negarakesatuan yang berbentuk republik. DalamIslam tidak ada ketentuan yang menyatakanbentuk begara, apakah berbentuk kerajaanatau republik ? yang jelas di dalam Al-Quran

41 Hendarmin, op.cit, h. 21.

terdapat isyarat keharusan pembentukankhalifah (pemerintahan), seperti dapat dilihatdalam (Q.S. 2 : 30, 7 : 59, 10 : 14, 38: 36, 24 : 55). Dalam prakteknya, NabiMuhammad SAW pada periode Madinahberfungsi sebagai Nabi sekaligus sebagaikepala negara. Kemudian, fungsi beliausebagai kepala negara dilanjutkan oleh paraKhalifah al-Rasiyidin.

Kedaulatan adalah di tangan rakyat(pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Hal ini relevandengan prinsip syura dalam Islam (Q.S. 3 :159, 42 : 38). Nabi Muhammad SAW jugasering bermusyawarah dengan tokoh- tokohsahabat dalam soal siasat dan strategi perang.Para Khalifah al-Rasyidin membentuk DewanSyura sebagai suatu lembagapermusyawaratan.

Pembentukan lembaga MPR (pasal 2dan 3 UUD 1945) dan pembentukan DPR(pasal 19-22 UUD 1945). Relevan denganprinsip syura dalam Islam, sebagaimanadisebutkan di atas.

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwapengangkatan Presiden / Wakil Presidenmelalui mekanisme pemilihan MPR pasal 6ayat (2). Ini identik dengan praktek pemilihankhalifah di zaman Khalifah al-Rasyidin. AbuBakar diangkat jadi khalifah melaluipemilihan tokoh-tokoh Muhajjirin dan Anshardi Tsaqifah Bani Sa’idah, kemudian dibai’atsecara umum di Masjid Nabawi.Pengangkatan Utsman sebagai khalifahadalah melalui pemilihan Dewan Syura yangdibentuk Umar bin al-Khaththab.

Presiden dan Wakil Presidenmengucapkan sumpah sebelum memangkujabatan (pasal 9). Dalam praktek kenegaraanpemerintahan Islam, hal ini dikenal denganistilah bai’at.

Dalam pasal 11 UUD 1945ditegaskan, Presiden dengan persetujuan DPRmenyatakan perang, membuat perdamaiandan perjanjian dengan negara lain. Hal inirelevan dengan praktek pemerintahan dizaman Khalifah al-Rasyidin dan kekhalifahansesudahnya.

Dalam pasal 13 UUD 1945ditegaskan, Presiden mengangkat duta dankonsul (ayat 1), Presiden menerima duta dankonsul (ayat 2). Hal ini relevan denganpraktek di masa Rasul. Dimana beliaumengutus duta-duta ke kerajaan-kerajaandisekitarnya untuk mengajak mereka masukIslam. Beliau juga seringkali menerima duta-duta dari berbagai kabilah dan kerajaan dariJazirah Arab.

Dalam pasal 16 UUD 1945dinyatakan berkenaan dengan MahkamahAgung yang berkewajiban memberi jawabatas pertanyaan Presiden dan berhakmengajukan usul kepada pemerintah. Hal inirelevan dengan praktek Abu Bakar dan Umaryang mengangkat beberapa tokoh sahabatmenjadi penasehatnya.

Negara Indonesia dibagi atas daerahbesar dan kecil (pasal 18). Di zaman Nabi,Muadz bin Jabal diutus menjadi wali(gubernur) di Yaman, Abdullah bin UmmiMaksum wali di Makkah, dan kepala-kepalaqabilah / kerajaan yang masuk Islam diangkatbeliau sebagai wali / pejabat di negerimasing-masing. Hal ini berlanjut ke zamansesudah beliau.

Dalam pasal 23 UUD 1945 diaturtentang keuangan negara, khususnyamengenai APBN dan pajak. Dalam Islampendapatan negara bersumber dari zakat,ghanimah, pa’i, jizyah, khumus, ‘usyur.

Dalam pasal 24 UUD 1945ditegaskan mengenai kekuasaan kehakiman.Dalam Islam pada zaman Nabi, hakimagungnya adalah beliau sendiri. Begitu jugapada zaman Khalifah al-Rasyidin adalahkhalifah sendiri. Kemudian pada zamansesudahnya, kekuasaan kehakiman dipisahkandari kekuasaan khalifah, yaitu dilaksanakanoleh qadhi (hakim). Ada qadhi ditingkatpusat, ada pula ditingkat daerah. Syarat utamauntuk diangkat menjadi hakim haruslahseorang mujtahid.

Dalam pasal 26-28 UUD 1945dicantumkan tentang kewarganegaraan danhak-hak warga negara. Dalam Islam hak dankewajiban antara umat Islam, Yahudi, dan

Nasrani terdapat dalam Piagam Madinah.Piagam ini menjadi acuan pada zamansesudah Nabi.

Dalam pasal 2 ayat (2) ditegaskanpula bahwa negara menjamin kemerdekaantiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanyamasing-masing dan untuk beribadat menurutagamanya. Ini relevan dengan Islam yangmenjamin hak dan kebebasan berkeyakinandan beribadah setiap pemeluk agama (Q.S. 2 :256, 10 : 99).

Mengenai pertahanan negaradicantumkan dalam pasal 30 ayat (1) dan (2)UUD 1945. Dalam Islam mengenai hal initerdapat dalam Piagam Madinah.

Tentang hak tiap-tiap warga negaramendapat pengajaran dinyatakan dalam pasal31 UUD 1945. Dalam Islam pengajaran danpendidikan sangat digalakkan, baik dalam Al-qur’an maupun dalam hadis.

Dalam pasal 33 UUD 1945ditegaskan mengenai kewajiban pemerintahmenciptakan kesejahteraan sosial. DalamIslam, pemerintah wajib menciptakankesejahteraan bagi rakyatnya. Anak-anakyatim wajib dilindungi hartanya (Q.S. 2 : 220,4 : 2, 6, 8, 6 : 152). Fakir miskin dangolongan lainnya dibantu dengan zakat (Q.S.9 : 60), dan sedekah (Q.S. 107 : 1-3).

Dalam pasal 35 UUD 1945ditentukan bahwa bendera negara Indonesiaialah Sang Merah Putih. Dalam Islam jugamengenal bendera, terutama yang dibawadalam perang bertuliskan La IlahaillallahMuhammad al-Rasulullah.

2. Elemen-elemen HAM danHukum Islam dalam Konstitusi RIS 1949UUDS 1950

Kalau diamati isi naskah keduakonstitusi ini tentang HAM dan hukum Islamternyata sama atau bersamaan. Oleh karenaitu, dalam pembahasan ini penuliskompromikan saja antara keduanya denganmaksud efektivitas pembahasan.

a. Elemen-elemen HAM dalamKonstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950

Sebagaimana sudah diketahui bahwaUUDS 1950 adalah perubahan Konstitusi RIS1949, tapi perubahan tersebut tidak totalitas.Dengan demikian, ada pasal-pasalnya yangtidak berubah sama sekali termasuk dalamsoal HAM, kecuali ada perubahan redaksionalHAM pada Mukaddimah UUD 1950.

Selain pada Mukaddimah keduakonstitusi ini, ketentuan tentang HAM dalampasal-pasalnya jauh lebih banyakdibandingkan yang terdapat dalam UUD1945. Hal ini dapat dipahami karenakeduanya konstitusi ini disusun pascaDeklarasi Piagam HAM PBB (PerserikatanBangsa-bangsa) tahun 1948. MenurutKusnardi, Undang-undang Dasar Sementara1950 memuat mengenai hak-hak asasimanusia dari pasal 7 sampai pasal 35, makaUUD ini mengambil over HAM dariUniversal Declaration of Human Rights,42

begitu juga halnya dalam Konstitusi RIS1949.

Berikut ini akan penulis kemukakansubstansi HAM dalamKonstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS 1950dalam bentuk tabel :

Tabel : 1Kualifikasi Pasal-pasal HAM

dalam Konstitus RIS 1949dan UUDS 1950

No

Tema Pasal Tentang

1 2 3 41Hak

sipildanpolitik

Mukaddimah KonstitusiRIS / UUDS1950

Hak hidup /hak penentuannasib sendiri

42 Kusnardi, loc.cit.

Pasal 7 ayat(1)KonstitusiRIS / UUDS1950

Hak diakuisebagaimanusiapribadi

pasal 7 ayat(2, 3)

Hak perlakuandanperlindunganyang sama

Pasal 7 ayat(4)

Hak setiaporangmendapatbantuanhokum

Pasal 8 Hakperlindunganuntuk diri danharta

Pasal 9 ayat(1)

Hak bergerakdan tinggaldalam wilayahnegara denganbebas

Pasal 9 ayat(2)

Hakmeninggalkan/ kembalidalamperbatasanNegara

Pasal 10 Hak tidakbolehdiperbudak

Pasal 11 Hak tidakdisiksa /dipenjarakan /dihukumsecara ganas

1 2 3 4Pasal 12 Hak tidak

bolehditangkap danditahan,kecuali atasperintahkekuasaanyang sah

Pasal 13 Hakpersamaan di

depan sidangpengadilan

Pasal 14 ayat(2)

Hak dianggaptak bersalahsampaidibuktikan dipengadilan

Pasal 14 ayat(2)

Hak tidakboleh dituntutkecuali sudahada hukumyang berlaku

Pasal 15 ayat(1)

Hak setiaporang tidakboleh diancamhukumanberuparampasansemua barangyang bersalah

Pasal 15 ayat(2)

Hak setiaporang tidakmendapathukumankematianperdata dankehilangansegala hakkewarganegaraan

Pasal 16 Hak tidakbolehdiganggugugat tempatkediaman

Pasal 17 Hak tidakbolehdiganggugugatkemerdekaandan rahasiadalamperhubungansuratmenyurat,kecuali atasperintah hakim

Pasal 18 ayat Hak

(1) kebebasanmengeluarkanpikiran,keinsyafanbatin

Pasal 18 ayat(2)

Hakkebebasanberagama,bertukaragama ataukeyakinan

Pasal 19 Hakkebebasanmengeluarkanpendapat

Pasal 20 Hakkebebasanberkumpul danberapat

Pasal 21 Hakmemajukanpengaduankepadapenguasa, baikdengan lisanmaupuntulisan

Pasal 22 ayat(1)

Hak turutserta dalampemerintahanbaik secaralangsungmaupunmelaluiperwakilan

Pasal 22 ayat(2)

Hak untukdiangkatdalam jabatanpemerintahan

Pasal 23 Hak turutserta dalampertahanannegara

1 2 3 4Pasal 24 Hak tidak

akan diikatkankeuntungan /kerugian

Pasal 29 Mengajaradalah bebas,dengan tidakmengurangipengawasanpenguasasesuai aturanundang-undang

Pasal 30 Hakmelakukanpekerjaansosial danamal,mendirikanorganisasiuntuk itu, danjuga untukpengajaranpartikulir

Pasal 31 Setiap orangyang ada didaerah negaraharus patuhpada undang-undang

Pasal 32 Peratuanundang-undangtentangmelakukanhak-hak dankebebasanyangditerangkandalam bagianini, hanyalahsemata-matauntukmenjaminpengakuan danpenghormatanyang tak bolehtidak terhadaphak-hak dankebebasanorang lain

Pasal 33 Ketentuan-

ketentuandalam bagianini tidak bolehditafsirkan,sehinggapenguasaangolongan atauorang dapatmemetik hakdaripadanya

Pasal 34 Kemauanrakyat adalahdasarkekuasaanpenguasamelaluipemilihanberkala yangjujur, umum,dan bersamaan

2Hakekonomisosialdanbudaya

Pasal 25 ayat(1)

Hakmempunyaimilik, baiksendirimaupunberusahabersamadengan oranglain

Pasal 25 ayat(2)

Hak tidakbolehdirampasmiliknyadengansemena-mena

Pasal 26 Pencabutanhak untukkepentinganumum danhanyadibolehkandengan gantirugi

Pasal 27 ayat(1)

Hak untukmendapatkanpekerjaan

pasal 27 ayat Hak

(2) pengupahanyang adil

Pasal 28 Hakmendirikanserikat danmemasukiserikat

1 2 3 4Pasal 35 Penguasa

semaksimalmungkinmemajukankesejahteraansosial danjaminan sosial,teristimewadanpenjaminansyarat-syaratperburuhandan keadaanperburuhanyang baik,pemberantasanpengangguran,sertapenyelenggaraan persediaanuntuk hari tua,danpemeliharaanjanda-jandadan anak-anakyatim piatu

Dari keterangan di atas jelas bahwakonstitusi RIS 1949 maupun UUDS 1950sangat banyak mencantumkan item-itemtentang HAM, yakni tidak kurang dari 55item. Kalau dibandingkan dengan isi PiagamHAM PBB sudah hampir semuanyatermaktub dalam kedua konstitusi tersebut diatas. Hal ini terjadi mungkin disebabkanuporia bangsa Indonesia, khususnya paraperumus kedua konstitusi tersebut, terhadapDeklarasi HAM PBB yang baru sajadideklarasikan.

b. Elemen-elemen Hukum Islamdalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950

Kedua konstitusi ini mengakuibahwa negara Indonesia adalah negara yangberketuhanan. Dalam Mukaddimah KonstitusiRIS 1949 disebutkan pada alinia ketiga,“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaanrepublik-federasi, berdasarkan pengakuanKetuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dankeadilan sosial. Dalam Mukaddimah UUDS1950 juga dinyatakan pernyataan yang sama,kecuali yang berbeda bentuk negara.

Dengankata lain, kedua konstitusi inimasih mencantumkan sila-sila Pancasiladalam Mukaddimahnya. Ini berarti bahwanegara Indonesia dalam kedua sistemkonstitusi tersebut mengakui Pancasilasebagai dasar negara, yang sila pertamanyaadalah Ketuhanan Yang Maha Esa. KonsepKetuhanan Yang Maha Esa merupakan ajarantauhid / akidah dalam agama Islam.

Kedua konstitusi ini mewajibkanpenguasa untuk memajukan perkembanganrakyat, baik rohani maupun jasmani (pasal 39ayat (1) Konstitusi RIS 1949, pasal 41 ayat(1) UUDS 1950).

Kedua konstitusi jugamengamanahkan kepada penguasa tentangpelajaran agama. Dalam pasal 39 ayat (2)Konstitusi RIS dan pasal 41 ayat (3) UUDS1950 disebutkan, “Penguasa memenuhikebutuhan dalan pengajaran umum yangdiberikan atas dasar memperdalam keinsyafankebangsaan, mempercepat persatuanIndonesia, membangun dan memperdalamperasaan peri-kemanusian, kesabaran danpenghormatan yang sama terhadap keyakinanagama setaip orang dengan mengajarkanpelajaran agama sesuai dengan keinginanorang tua.

Dalam pasal 41 ayat (1) ditegaskan,penguasa memberi perlindungan yang samakepada segala perkumpulan dan persekutuanagama yang diakui.

Disamping memberi perlindungan,negara juga dituntut mengawasinya,“Penguasa mengawasi supaya segala

persekutuan dan perkumpulan agama patuhdan taat kepada undang-undang, termasukaturan-aturan hukum yang tertulis (pasal 41ayat (2) Konstitusi RIS 1949).

Sedangkan berkenaan denganjaminan negara terhadap agama danpengamalan agama, tampaknya sama yangtercantum dalam UUDS 1950 dengan yangterdapat dalam UUD 1945 : “Negaraberdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”(pasal 43 ayat (1) UUDS 1950, pasal 29 ayat(1) UUD 1945), “Negara menjaminkemerdekaan tiap-tiap penduduk untukmemeluk agamanya masing-masing danuntuk beribadat menurut agamanya dankepercayaannya itu (pasal 29 ayat (2) UUD1945, pasal 43 ayat (2) UUDS 1950).

Dalam Konstitusi RIS 1949dicantumkan berkenaan dengan senat sebagaiwakil rakyat di daerah-daerah, baik mengenaifungsi, tugas, dan wewenangnya (pasal 80-97)Konstitusi RIS 1949), begitu juga berkenaandengan DPR (pasal 98-112 Konstitusi RIS1949). Dalam UUDS 1950, mengenai DPRdijelaskan dalam pasal 56-77.

Lembaga negara ini sebagai mitrapemerintah dalam bermusyawarah adalahrelevan dengan ajaran Islam, sebagaimanasudah dijelaskan sebelumnya.

3. Dalam UUD 1945 HasilAmandemen

Perlakuan pemerintah rezim OrdeBaru terhadap HAM warga negara Indonesiaterkesan semena-mena. Kebebasan rakyatdibungkem. Dengan berdalih untukkepentingan pembangunan, hak-hak rakyatdikorbankan. Setelah pergantiankepemimpinan dari Soeharto ke Habibie padabulan Mei 1998, berbagai kalangan baik dariluar maupun dalam negeri, mendesakpemerintah memperbaiki kondisi HAM diIndonesia. Langkah kongkrit yang ditempuhuntuk menjawab tantangan tersebut ialahdengan menetapkan Undang-Undang nomor39 Tahun 1994 tentang Hak Asasi Manusia,Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan HAM, Keppres nomor

181 Tahun 1998 tentang Komisi NasionalHak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor5 Tahun 1998 tentang Pengesahan KonveksiMenentang Penyiksaan dan Perlakuan ataupenghukuman lain yang kejam, tidakmanusiawi, atau merendahan martabatmanusia,43 kemudian mengamandemenkanUUD 1945.

a. Elemen-elemen HAM dalamUD 1045 Hasil Amandemen

Sebagaimana sudah dijelaskansebelumnya bahwa amandemen UUD 1945mengalami 4 kali amandemen (perubahan).Amandemen tentang HAM lebih banyakdilakukan dalam amandemen kedua. Hal-halsignifikan yang dituangkan dalamamandemen tersebut secara garis besarnyamenyangkut dengan nilai-nilai persamaan,kebebasan berpendapat. Sehingga dengandemikian, nilai-nilai HAM yang terdapatdalam UUD 1945 Hasil Amandemen sudahjauh lebih maju dibandingkan yang terdapatdalam UUD 1945.

Untuk memudahkan memahamisubstansi, pemetaan berikut secara rincimengemukakan pasal-pasal berbasis padakualifikasi struktur konstitusi (Diaturdalam/luar Bab XIA) dan pemilahan substansihak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosialdan budaya, sebagaimana dikemukakanHerlambang44 sesuai tabel berikut:

Tabel : 2Kualifikasi Pasal-pasal Hak Asasi

ManusiaDalam UUD 1945 PascaAmandemen

BAB XI A(Hak

Asasi Manusia)

Di Luar BABXI A

P Tentang PTentan

43 Redaksi Sinar Grafika, Undang-UndangHAM 1999 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia, Jakarta, 2001.

44 R.Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara SetelahAmandemen UUD 1945 : Konsep, Pengaturan danDinamika Implementasi, Dalam Jurnal Hukum PantaRei. Vol 1. No.1 Desember 2007, Jakarta : KonsorsiumReformasi Hukum Nasional, h. 5-7.

HakSipildanPolitik

asal asal g2

8Adan28Iayat(1)

Hak untukhidup

28

Kemerdekaanberserikat danberkumpul,mengeluarkanpikirandenganlisandantulisan

28Dayat 1

Hak ataspengakuan, jaminan,perlindungan, dankepastianhukumyang adilsertaperlakuanyang samadi hadapanhukum

29ayat(2)

Hakuntukberagama danberkepercayaan

28Dayat(3)

Hak ataskesempatan samadalampemerintahan2

8Dayat(4)dan28Eayat(1)

Hak atasstatuskewarganegaraan danhakberpindah

28Eayat(1)dan28I

Kebebasanberagama

HakEkonomiSosialdanBudaya

ayat(1)

28Eayat(2)dan28Iayat(1)

Hak ataskebebasanmeyakinikepercayaan,menyatakan pikirandan sikap,sesuaidenganhatinuraninya2

8Eayat(3)

Hak ataskebebasanberserikat,berkumpul, danmengeluarkanpendapat2

8FHak untukberkomunikasi danmemperolehinformasi2

8Gayat(1)

Hak atasrasa amandan bebasdariancaman2

8Gayat(2)dan28Iayat(1)

Bebas daripenyiksaan

28Gayat(2)

Hakmemperoleh suakapolitik2

8Iayat

Hak untuktidakdiperbuda

(1) k2

8Iayat(1)

Hak untukdiakuisebagaipribadi dihadapanhukum2

8Iayat(1)

Hak untuktidakdituntutatas dasarhukumyangberlakusurut2

8Iayat(2)

Hak untuktidakdiperlakukandiskriminatif2

8Bayat(1)

Hak untukmemilikiketurunan

18Bayat(2)

Ppengakuanhukumdan hakadattradisional

28Bayat(2)

Hak anak 27ayat(2)

Hak ataspekerjaan danpenghidupanyanglayak

28Cayat(1)

Pemenuhankebutuhandasar danpendidikan

31

Hak ataspendidikan

28Cayat(2)

Hak untukmemajukan dirinyasecarakolektif

32ayat(1)

kebebasanmasyarakatdalam

memeliharadanmengembangkannilai-nilaibudaya

28Dayat(2)

Hak untukbekerjasertamendapatimbalandanperlakuanyang adildan layakdalamhubungankerja

33ayat(3)

Hak atasaksessumberdayaalamuntukkesejahteraanrakyat

28Eayat(1)

Hak untukmemilihpendidikandanpengajaran

34ayat(1)

Hakuntukmendapatpemeliharaanbagifakirmiskindananak-anak

28Eayat(1)

Hak untukmemilihpekerjaan

34ayat(2)

Hak atasjaminan sosial

28Hayat(1)

Hak hidupsejahtera

34ayat(3)

Hak ataspelayanan

Dari keterangan di atas terlihatbahwa UUD 1945 Hasil Amandemen saratberisi ketentuan-ketentuan HAM. Tampaknyasemua pasal-pasal dalam Deklarasi HAMPBB sudah diratifikasi UUD ini, kecuali

sebagian kecil saja yang masih disesuaikandengan kondisi Indonesia seperti kebebasanmemeluk agama. Dalam pasal 28 E ayat (1)disebutkan, “Setiap orang bebas memelukagama dan beribadat menurut agamanya”.Dalam pasal 28 I disebutkan pula, … hakberagama, termasuk hak asasi manusia yangtidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.Kemudian pada pasal 29 ayat (2) ditegaskan,“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurutagamanya dan kepercayaannya (pasal 29 ayat2).

Ketiga pasal ini pada intinyamemberikan kebebasan tiap-tiap pendudukmemeluk agamanya. Tidak ada disebutkandalam UUD 1945 Hasil Amandemen, tiap-tiap warga negara bebas pindah agama dalamDeklarasi HAM PBB, hal ini disebutkan padapoin ... agaknya, ini tidakdimasukkan mengigat penduduk Indonesiamayoritas beragama Islam. Bagi umat Islampindah agama dari Islam kepada agama laindipandang murtad. Murtad ini ada sanksinyadalam Islam.

b. Elemen-elemen Hukum Islamdalam UUD 1945 Hasil Amandemen

Pada prinsipnya tidak ada perubahantentang elemen-elemen hukum Islam dalamUUD 1945 Hasil Amandemen pasca empatkali amandemen. Perubahan UUD 1945menjadi UUD 1945 Hasil Amandemenhanyalah dibidang politik ketatanegaraan danHAM, tidak menyentuh sampaipada eksistensi hukum Islam dalamkonstitusi. Dengan demikian, elemen-elemenhukum Islam dalam UUD 1945 HasilAmandemen sama dengan yang terdapatdalam UUD 1945, sebagaimanatelah penulis jelaskan pada bagiansebelumnya.

Memang ada pasal tambahan dalamUUD 1945 Hasil Amandemen menyangkutdengan agama, tapi hal itu pada hakikatnyahanya sebagai penegasan tentang kebebasanmemeluk agama yang sudah ada aturannyadalam pasal 29 UUD 1945 bukan ketentuan

baru. Dalam pasal 28 E UUD 1945 HasilAmandemen ditegaskan, “Setiap orang bebasmemeluk agama dan beribadah menurutagamanya …” dan pada pasal 28 I ayat (1)UUD 1945 Hasil Amandemen ditegaskanpula, “Hak untuk hidup, hak untuk tidakdisiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama …” adalah hak asasimanusia yang paling tidak dapat diganggugugat.

Dilihat pada historisnya, ada usuldari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan(PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalamSidang MPR tentang Amendemen UUD 1945yang berkeinginan mengembalikan tujuh katayang tercantum dalam Piagam Jakarta, yaitu“dengan kewajiban menjalankan syariat Islambagi pemeluk-pemeluknya” ke dalamPembukaan UUD 1945. Tapi usul keduafraksi ini, yang nota benenya menyampaikanaspirasi umat Islam, ditolak oleh fraksi-fraksilain yang menguasai mayoritas suara MPR.

PenutupDalam konstitusi yang pernah /

sedang berlaku di Indonesia (UUD 1945,Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD1945 Hasil Amandemen) tercantum didalamnya elemen-elemen HAM dan hukumIslam, baik secara eksplisit maupun implisit.Eksistensi elemen-elemen HAM dan hukumIslam dalam konstitusi tersebut mengalamipasang surut seiring dengan dinamika politikdalam dan luar negeri.

Elemen-elemen HAM di dalam UUD1945 relatif masih kurang dibandingkandengan perkembangan pemikiran HAM danpencantumannya dalam konstitusi negara-negara barat, tempat HAM itu berasal. Hal inidapat dimengerti karena ide dari pemikiranyang menonjol pada waktu penyusunan UUD1945 adalah spirit kekeluargaan dankebangsaan, sementara nilai-nilai HAM lebihdipandang sebagai bernilai terlaluindividualisme.

Kemudian, elemen-elemen HAMdalam Konstitusi RIS 1949 sudah lebih

banyak dibandingkan dengan yang terdapatdalam UUD 1945. Hal ini tentu dipengaruhioleh situasi politik pada waktu itu yangmenerapkan sistem pemerintahan parlementerdalam bentuk negara serikat, dimana seluruhdunia baru saja dilanda uporia DeklarasiPiagam HAM 1948. Begitu juga parapenyusun konstitusi ini pada intelektual danpakar hukum yang sangat memahami tentangHAM. Elemen-elemen HAM yang termaktubdalam UUDS 1950 sama dengan yangterkmaktub dalam Konstitusi RIS 1949.Karena UUDS 1950 adalah kostitusiperubahan dari Konstitusi RIS 1949, terutamadalam soal politik ketatanegaraan. Tapi dalamsoal HAM tidak ada perubahan sama sekali,baik substansi, bab-bab, pasal-pasal maupunnorma-norma ayatnya. Selanjutnya, dalamUUD 1945 Hasil Amandemen ketentuantentang HAM sudah jauh bertambah dari yangterdapat pada UUD 1945, baik kuantitasmaupun kualitasnya.

Setelah menganalisis elemen-elemenHAM dalam keempat konstitusi tersebutdapat disimpulkan secara kuantitas.

1. UUD 1945 berisi 15 itemtentang HAM.

2. Konstitusi RIS 1949 berisi 43item tentang HAM.

3. UUDS 1950 berisi 43 itemtentang HAM.

4. UUD 1949 Hasil Amandemenberisi 40 item tentang HAM.

Mengenai elemen-elemen hukumIslam dalam Konstitusi UUD 1945 dan UUD1945 Hasil Amandemen bahwa secarasubstansial materi kedua konstitusi tersebutrelevan dengan ketentuan-ketentuan hukumIslam, khususnya dengan fiqh siyasah, bahkansecara spesifik terdapat pula satu bab (bab XI)tentang agama, yang menyatakan “Negaraberdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.Artinya, Negara Indonesia adalah negara yangberagama. Dengan kata lain, Indonesiabukanlah negara sekular, yang memisahkanurusan agama dari negara. Dalam prakteknya,dalam kabinet pemerintahan terdapat

kementerian agama yang mengurus danmendanai kepentingan agama melalui APBN.

Dalam Konstitusi RIS 1949 danUUDS 1950 tidak ada bagian spesifik tentangagama. Mengenai agama hanya disebutbersamaan dengan ketentuan tentang HAM.Dalam bagian 5 Konstitusi RIS 1949 tentanghak-hak dan Kebebasan-kebebasan Manusiapada poin 18 disebutkan, “Setiap orangberhak atas kebebasan pikrian keinsyafanbatin dan agama, hak ini meliputi pulakebebasan bertukar agama atau keyakinan…”. Ketentuan ini mengacu kepada PiagamHAM PBB begitu juga dalam UUDS 1950pada bagian V tentang Hak-hak KebebasanDasar Manusia pada pasal 18 disebutkan,“Setiap orang berhak atas kebebasan agama,keinsyafan batin dan pikiran. Hal inimengindikasikan bahwa negara Indonesia dibawah Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950lebih cenderung sekular.

Referensi

Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Pancasilasebagai Dasar Negara, Jakarta :Pustaka LP3ES, 2006.

Amir Syarifuddin, S.H dan Haru al-Rasyid,S.H, Himpunan Perundang-undangandan Peraturan Pemerintah tentangBadan-badan Peradilan di Indonesia,Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989.

Bagir Manan, Dr. SH. MCL, Pertumbuhandan Perkembangan Konstitusi SuatuNegara, Bandung : Mandar Maju, 1995.

C.S.T. Kansil, Prof. Drs. S.H dan ChristineS.T. Kansil, S.H, M.H, Hukum TataNegara Republik Indonesia I, Jakarta :Rineka Cipta, 2000.

Harun al-Rasyid, Kontroversi NegaraFederal, Editor Ikrar Nusa Bakti,Bandung : Mizan, 2002.

Hendarmin Ranadireksa, Dinamika KonstitusiIndonesia, Bandung : Fokusmedia,2007.

http://historia66.wordpress.com/2010/03/01/republik-indonesia-serikat.

Moh. Kusnardi, S.H dan Harmaily IbrahimS.H, Hukum Tata Negara, Jakarta : Fak.Hukum UI, 1988.

Naskah UUDS Republik Indonesia,www.legalitas.org.

Nadirsyah Hosen, Syari’a & ConstitutionalReform in Indonesia, Singapura;Institute of SouthEast Asian Studies,h.110.

Piagam Persetujuan Delegasi RepublikIndonesia dan Delegasi Pertemuanuntuk Permusyawaratan Federal (BFO)Konstitusi RIS.

R.Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-HakKonstitusional Warga Negara SetelahAmandemen UUD 1945 : Konsep,Pengaturan dan DinamikaImplementasi, Dalam Jurnal HukumPanta Rei. Vol 1. No.1 Desember 2007,Jakarta : Konsorsium Reformasi HukumNasional, h. 5-7.

Redaksi Sinar Grafika, UNDANG-UNDANGHAM 1999 UU RI No. 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta,2001.

S.M. Amin, Indonesia di Bawah RezimDemokrasi Terpimpin, Jakarta : BulanBintang, 1967.

Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik IslamIndonesia, Yogyakarta : PustakaPelajar, 2006.

Todung Mulya Lubis, In Search of HumanRights, Legal-Political Dillemas of

Indonesia’s New Order, 1996-1990,Gramedia Pustaka Utama Jakarta,Khususnya Bab 2.