POINTER EVALUASI PROGRAM UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO)

KETUA UMUM MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA (MASTEL)

PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

PANITIA KERJA USO & PNBP KOMISI I DPR-RI

JAKARTA, 27 OKTOBER 2015 Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Yth. Pimpinan Komisi I DPR-RI Yth. Anggota Panitia Kerja USO dan PNBP Komisi I DPR-RI Para Hadirin Yth. Marilah bersama-sama kita haturkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena hanya atas karunia dan ridho-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja USO dan PNBP Komisi I DPR-RI dengan Masyarakat TeleMatika Indonesia (MASTEL) dengan topik “Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO) Dari Aspek Perencanaan Program, Penempatan Lokasi, Pengawasan Program, Dan Pengelolaan Serta Penggunaan Dana Universal Service Obligation (USO)”. Perkenankanlah saya atas nama pengurus dan anggota Mastel menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada MASTEL untuk bertemu muka serta bertukar pikiran dengan Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR-RI mengenai industri telekomunikasi dan informatika, khususnya tentang topik Program Universal Service Obligation (USO) yang hari ini akan didiskusikan bersama bapak dan ibu sekalian. Pimpinan dan Anggota Komisi I yang kami hormati, Sehubungan dengan agenda utama yang disampaikan oleh Komisi I DPR RI mengenai Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO) Dari Aspek Perencanaan Program, Penempatan Lokasi, Pengawasan Program, Dan Pengelolaan Serta Penggunaan Dana Universal Service Obligation (USO) perkenankanlah kami menyampaikan beberapa pemikiran yang kami rangkum di dalam paparan sebagai berikut:

Landasan Hukum Sesuai ketentuan tentang USO dalam UU No.36 tahun 1999 dan PP No.52 tahun 2000, bahwa kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi. Kewajiban kontribusi Pelayanan Universal (USO) dibebankan kepada setiap penye- lenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi, yang berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain. Kewajiban membangun fasilitas telekomunikasi untuk pelayanan universal dibeban- kan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap yang telah mendapatkan izin dari pemerintah berupa jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dan atau jasa sambungan lokal. Penyelenggara jaringan telekomunikasi Iainnya di Iuar kedua jenis jasa di atas diwajibkan memberikan kontribusi. PP-52 menyebutkan bahwa Kontribusi kewajiban pelayanan universal berupa:

a) penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi; b) kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi; atau c) kontribusi lainnya yang dapat berupa antara lain pembebasan biaya akses dan subsidi

tarif. Modifikasi Ketentuan tentang Kontribusi USO Dalam pelaksanaan selanjutnya, Pemerintah memasukkan pungutan kontribusi USO ke dalam PP 28 tahun 2005 tentang PNBP dan dinaikkan tarifnya dalam PP 7 tahun 2009 tentang PNBP Kemkominfo. Dengan PP ini, semua penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dikenai kenaikan kewajiban membayar kontribusi USO dari sebesar 0,75% menjadi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor masing-masing. Bentuk kontribusinya tidak lagi berupa jaringan bagi penyelenggara jaringan tetap lokal, dan tidak lagi berupa komponen biaya interkoneksi bagi yang lain. Namun semangatnya tetap sama, yaitu memikul bersama biaya-pembangunan di wilayah non-komersial atau wilayah USO. Dengan modifikasi ini, seluruh penyelenggara jaringan maupun jasa telekomunikasi secara merata dipastikan berkontribusi dengan membayar biaya pembangunan jaringan sebesar 1,25% dari pendapatan kotor masing-masing. Maka Pemerintah bertanggung-jawab untuk menata-kelola pelaksanaan penggunaan dana ini sesuai dengan tujuan semula yang telah ditetapkan dengan UU 36 tahun 1999.

Pungutan kontribusi USO dengan PP PNBP Kemkominfo telah menjadikan iuran biaya pembangunan jaringan di wilayah USO sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berarti termasuk ke dalam APBN. Akibatnya, tatakelola penggunaannya mengikuti tatakelola APBN yang tidak mudah dan terikat dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal tujuan dari dana yang terkumpul dari program USO sebenarnya dapat diistilahkan sebagai dana titipan, sebelum dapat dipergunakan untuk membangun ruas-ruas jaringan yang telah direncanakan untuk dibangun, sesuai wilayah prioritas (Pasal 27, PP 52 tahun 2000) sementara dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dinyatakan bahwa setiap penerimaan negara harus dimasukkan dalam pos pajak atau pos PNBP. Adapun beberapa persoalan yang kini timbul dalam pelaksanaan USO antara lain:

1. Pengelola Dana USO berbentuk BLU Unit pengelola USO di Kementerian Kominfo “terpaksa” dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Alasannya adalah bahwa hanya dengan BLU, dana kontribusi USO bisa dikelola secara otonom. Padahal BLU adalah bentuk badan usaha nirlaba yang mengelola bisnis layanan umum, sedangkan kegiatan USO bukan layanan umum. Sebuah BLU harus menjalankan proses bisnis, sementara yang dilakukan adalah pelaksanaan USO yang tugasnya seperti unit yang mengelola administrasi pelaksanaan USO.

2. Bentuk Kontribusi USO berubah dari Jaringan menjadi Dana

Dalam ketentuan UU dan PP, kontribusi USO berbentuk jaringan bagi para penyelenggara jartap-lokal pemegang izin SLJJ dan biaya interkoneksi bagi yang memanfaatkan atau menyalurkan trafik ke jaringan tersebut. Dengan pungutan seragam 1,25% dari pendapatan kotor diberlakukan atas semua penyelenggara, maka penyelenggara jaringan yang membangun wilayah USO atas inisiatif sendiri menjadi terbebani ganda. Semestinya, adil jika nilai investasi di wilayah USO ini diperhitungkan sebagai kontribusi USO.

3. Pelaksana Pembangunan bergeser dari ketentuan

Pelaksana pembangunan jaringan di wilayah USO menurut UU dan PP adalah penyelenggara jartap-lokal pemegang izin SLJJ. Hal ini dapat dipahami karena alasan teknis dan ekonomis. Alasan teknisnya adalah bahwa jaringan nasional haruslah menjadi jaringan yang utuh terpadu. Jika pelaksana pembangunan jaringan USO adalah penyelenggara jaringan pemilik izin jasa SLJJ, maka jaringan di wilayah USO akan langsung menyatu dengan jaringan nasional yang telah ada. Alasan ekonomisnya adalah bahwa wilayah USO adalah non- komersial yang tentu penyelenggaraan jaringan telekomunikasinya bersifat non-komersial (minimal untuk periode waktu tertentu). Maka akan sangat tidak efisien dan tidak logis secara bisnis jika pelaksana pembangunan jaringan USO adalah penyelenggara kecil yang masih berorientasi keuntungan bisnis.

4. Penetapan Wilayah USO belum berjalan baik Ketentuan Pasal 27 dari PP 52 tahun 2000 yang mengatur bahwa Pemerintah menetapkan wilayah USO belum diperbaharui secara teratur. Menetapkan wilayah USO adalah pekerjaan Kementerian Kominfo yang paling utama dan paling berat dalam keseluruhan pelaksanaan USO. Perlu koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemdagri–ditjen pembangunan desa/pengelola wilayah perbatasan, Kemensos, Menko Kesra, Pemda tingkat-1 dan 2, dan seterusnya. Koordinasi dalam menetapkan tingkat kesiapan, tingkat urgensi/prioritas, ragam kegiatan pemberdayaan, kriteria layak komersial, dan sebagainya. Penetapan wilayah USO ini merupakan bagian terpenting dalam substansi pembangunan nasional karena sebagian besar wilayah NKRI adalah wilayah pedesaan dan wilayah sumber daya alam nasional.

Usulan Mastel Adapun usulan tentang perbaikan program USO meliputi hal-hal sebagai berikut:

Perencanaan • Perlunya pembaruan secara teratur dan penetapan program prioritas Wilayah

Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) setiap tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) dengan mempertimbangkan usulan berbagai pihak, antara lain: Pemerintah daerah, Industri maupun kelompok masyarakat

Pelaksanaan

• Perlunya dilakukan pembangunan WPUT melalui pola pembangunan mandiri yaitu pola pembangunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan yang dapat diperhitungkan sebagai kontribusi dalam bentuk sarana dan prasarana telekomunikasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk: o lebih menyederhanakan pelaksanaan pembangunan o kesinambungan pelayanan, dan o menghindarkan penyelenggara dari kewajiban ganda,

• Menteri Kominfo menetapkan penyelenggara jaringan tetap atau bergerak untuk melaksanakan pembangunan mandiri di setiap WPUT, melalui mekanisme yang akan ditetapkan.

• Hasil pembangunan mandiri oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi di WPUT akan diperhitungkan sebagai kontribusi USO

• Bagi penyelenggara lainnya yang tidak ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan mandiri yang dimaksud, akan dikenakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam PP 7 tahun 2009 tentang PNBP

• Untuk setiap WPUT ditetapkan satu operator, dalam masa waktu yang ditetapkan.

Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Terkait dengan Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian yang merupakan fungsi dari BP3TI, hal-hal yang perlu dilakukan oleh BP3TI yaitu:

• Pengawasan atas pelaksanaan atas pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta kualitas pelayanan di setiap WPUT secara periodik.

• Evaluasi atas kinerja setiap pelaksana pembangunan dilakukan secara periodik setahun sekali untuk menetapkan kinerja tahun berikutnya.

• Penaksiran atas realisasi biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaan yang sudah dilakukan oleh pelaksana, yang mengacu pada standar harga satuan yang sudah ditetapkan dalam kontrak di setiap WPUT.

• Penghitungan kontribusi USO dari pelaksana pembangunan WPUT oleh BP3TI berdasarkan hasil penaksiran yang dimaksud.

Pengaturan • Untuk dapat terlaksananya penyelenggaran USO yang baru, diperlukan penyesuaian

atas beberapa peraturan yaitu: o Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:

18/PER/M.KOMINFO/11/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika

o Menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika tentang tata cara kontribusi USO dalam bentuk penyertaan sarana dan prasarana pembangunan di WPUT

• Dalam jangka panjang, mengingat ruang lingkup layanan WPUT tidak lagi sebatas akses telepon, namun sudah diperluas menjadi akses informasi dan komunikasi (broadband) beserta pengembangan ekosistemnya, maka diperlukan untuk menerbitkan PP USO tersendiri yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, dan tata cara penyediaan jaringan dan jasa yang sesuai dengan sifat dan ruang lingkup kebutuhan USO di atas.

Demikian hasil kajian yang dapat kami sampaikan. dengan harapan dapat lebih dikembangkan dalam sesi tanya jawab. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami sampaikan ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb. Hormat Kami, ttd. K r i s t i o n o Ketua Umum