Drs. SATRIO IMAM P, MSi

Laporan Perubahan SAL

Laporan Realisasi Anggaran

N e r a c a

Laporan Operasional (LO)

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

CaLK

Aset berpengaruh pada 7 laporan tersebut

PERAN ASET TETAP

(SAP – PP 71 Tahun 2010)

Bagian utama Aset/Kekayaan PemerintahDaerah, dan berperan sangat penting karenanilainya sangat signifikan dalam penyajianNeraca Daerah bila dibanding komponen yang lainnya.

Aset Tetap merupakan Pencatatan hasil terutamadari Belanja Modal (capital expenditures)

Menjadi sorotan utama para Auditor BPK-RI didalam setiap Pemeriksaan Laporan KeuanganDaerah

Bagaimana untuk mendapatkan Opini

yang baik dari Auditor ?????

Kesesuaian penyajian aset tetap secara riildengan mengacu pada Standar AkuntansiPemerintahan (SAP)

Kepatuhan terhadap peraturan perundanganpengelolaan aset tetap

Kecukupan pengungkapan aset tetap pada CALK

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Aset tetap

PENGUKURAN KEWAJARAN

Keberadaan/Eksistensi Aset Tetap

Kelengkapan/Completeness

Hak & Kewajiban/Righ and Obligation

Penilaian/Valuation

Penyajian/Fairness Representation

Kepatuhan terhadapperaturan/Compliance

6

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Seri E No. 11)

Perwal Kota Semarang Nomor 19 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BMD Kota Semarang

Perwal Kota Semarang Nomor 030/341 Tahun 2009 tentang Penetapan Kode Barang & Umur Ekonomis BMD Kota Semarang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang

1

2

3

4

5

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DASAR

HUKUM

6

7

PENGERTIAN BARANG MILIK DAERAH

Barang yg dibeli atau diperoleh atas beban APBD.

Barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah :* Barang dr hibah/sumbangan atau sejenis. * Barang yg diperoleh sbg pelak. dr perjanjian/Kontrak* Barang yg diperoleh berdasarkan ketentuan UU atau* Barang yg diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yg

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dilengkapi dgn dokumen pengadaan

(disertai bukti kepemilikan yang sah)

PENGELOLAAN BMD

Rangkaian kegiatan & tindakan terhadap barang daerah yang meliputi :

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Penggunaan Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; P e n i l a i a n; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pembiayaan; dan TGR.

STRUKTUR

BIDANG ASET DAERAH

KEPALA BIDANG

PENGAMANANADMINISTRASI PENILAIAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

PEMKOT SEMARANG

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Termasuk Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan tetapi dimanfaatkan oleh pihak lain

Tidak Rawan Hilang, tidak Rawan Pecah.

Mempunyai nilai minimal Rp. 300.000,- kecuali untuk barang – barang yang bersifat khusus seperti Alat Peraga Pendidikan dan Alat Praktek Kesehatan

KEBIJAKAN

ADMINISTRASI

Menyusun Laporan barang semesteran dan tahunan

Disampaikan Kepada Kepala Daerah melalui Pengelola

Barang Daerah (Sekda) cq. Pembantu Pengelola (Ka.

DPKAD)

Digunakan sebagai bahan menyusun Neraca Daerah

TUGAS PENYIMPAN-PENGURUS

BARANG

Pengurus Barang

Catat slrh Perolehan BMD

kedalam KIB & KIR

Catat BMD yg

dipelihara/diperbaiki

Siapkan permhnn usulan

penghapusan BMD

Siapkan Laporan BMD

Bantu kelola pendptn atas BMD

di wilayahnya

Penyimpan Barang

Terima, simpan, dan salurkan

BMD

Teliti, Himpun dok pengadaan brg

yg diterima

Teliti jumlah & kualitas brg

diterima sesuai doc.

Catat BMD ke dlm kartu brg

Amankan BMD dlm sediaan

Buat Laporan terima, salur dan

sediaan BMD

Himpun slrh tanda bukti terima &

keluar/penyerahan

Kebijakan Pencatatan menggunakan

Aplikasi SIMBADA

AKUNTANSI ASET

SALDO

AWAL

SALDO

AKHIR

MUTASI BARANG :

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

SALDO

AKHIR

TH. LALU

NILAI TERCATAT :

HARGA PEROLEHAN

& DEPRESIASI

Nilai Penambahan Penyusunan Lap keu : historical cost berdasar pada

ongkos yang dikeluarkan

Belanja Modal

Belanja Langsung yang berkaitan dengan perolehan barang (Kapitalisasi)

Biaya Pemeliharaan yang memenuhi batas minimal kapitalisasi

○ Peralatan & Mesin min. 15 %

○ Gedung & Bangunan min 5 %

○ Jalan, Irigasi & Jaringan min 6 %

○ Aset Tetap Lainnya min 20 %

Perolehan lain yang sah (hibah dll) nilai barang dihitung dengan menggunakan :

Harga Pasar

Hasil Appraisal

• Pinjam Pakai :– Hanya boleh dilakukan antar instansi Pemerintah, dilaksanakan oleh Sekda

selaku Pengelola Barang melalui DPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang

milik Daerah.

– Teknis Pelaksanaan : dilakukan koordinasi dengan SKPD/Bagian2 terkait.

• Sewa dan Kerja sama Pemanfaatan :– Sebagian Tanah/Bangunan dari Tanah/Bangunan yang ada dan Aset – aset

lain yang masih digunakan oleh SKPD yang bernilai s/d Rp. 5m :

• Persetujuan : Sekda selaku Pengelola Barang

• Perjanjian : SKPD dengan Pihak ke 3

• Pemproses : DPKAD

– Seluruh Tanah/Bangunan dari Tanah/Bangunan yang ada dan Aset - aset

lain yang tidak lagi digunakan oleh SKPD yang bernilai lebih dari Rp. 5m

• Persetujuan : Walikota

• Perjanjian : Sekda dengan Pihak ke 3

• Pemproses : Bagian Kerjasama

KEBIJAKAN PEMANFAATAN

Fisik : Dilaksanakan oleh SKPDPencatatan, KIR, Labeling, Patok/tomprang

Asuransi : Dilaksanakan oleh DPKADGedung & Bangunan, Bangunan Pasar,

Kendaraan Bermotor Roda 4

Administrasi :–Dokumen Pengadaan : SKPD

–Sertifikat / Barang berharga : DPKAD

–BPKB : RT / Santel

–MOU / Perjanjian Asli : Bag. Kerjasama

KEBIJAKAN PENGAMANAN

1. Kepala SKPD/UPTD mengajukan permohonan usulan penghapusan barang

yang dikuasainya kepada Walikota cq. Ka. DPKAD dan harus disertai

Daftar Usulan Barang yang akan dihapus dari Aplikasi SIMBADA.

( Usulan untuk renovasi/rehab gedung dan bangunan agar dilaporkan

secara terpisah)

2. Proses tindak lanjut Penghapusan dilakukan oleh Tim Penghapusan

Pemerintah Kota Semarang melalui Bidang Aset Daerah DPKAD

3. Selama proses penghapusan tersebut SKPD/UPTD tidak diperkenankan

untuk merubah/memindahkan atau menghilangkan fisik aset dimaksud

4. Pelaksanaan Penghapusan di SKPD/UPTD dilaksanakan setelah terbit

Surat Persetujuan Penghapusan Kepala Daerah / Ijin Bongkar Sekda untuk

Gd & Bangunan

5. Pelaksanaan pemindah tanganan/pelepasan/penjualan atas aset hasil

Penghapusan dilakukan oleh Tim Penjualan/Pelepasan Pemerintah Kota

Semarang bukan SKPD/UPTD.

6. Pendapatan dari hasil penjualan aset dimaksud seluruhnya masuk ke Kas

Daerah

7. SK Penghapusan Kepala Daerah dari Daftar Inventaris Pengelola Barang

terbit setelah dilakukan tahap pemindah tanganan/pelepasan/penjualan

KEBIJAKAN

PENGHAPUSAN

P E R A NTEKNOLOGI INFORMASI

21