Traditional Keynesian Theory of Fluctuations
OlehBambang Juanda
https://bambangjuanda.com/
BJ-IPB
BJ-IPB
Model Fluktuasi dgn asumsi ada hambatan dlm penyesuain P dan W nominal
secara cepat.
Aggregate Demand
IS Curve (Pasar Barang)Pengeluaran yg direncanakan: EY turunan parsial E(.) thd Y=dE/dY
E = E(Y,r,G,T), 0< EY <1, Er <0, EG >0, ET <0 (5.1)
E = C(Y-T) + I(r) + G standard but unrealistic (5.2)
Output Y Keseimbangan: E=Y Y=E(Y,r,G,T) (5.4)
dY/dr = dE/dY.dY/dr + dE/drKurva IS punya slope negatif (Gambar)
Er dan EY makin besar maka
slope IS makin landai.
(5.5)
(5.6)
BJ-
IPB
Kurva IS punya slope negatif
Er dan EY makin besar maka
slope IS makin landai.
BJ-IPB
Pasar Uang (MP or LM curve)
bunga nominal (i) =bunga riil(r) + ekspektasi inflasi (ᴨe)
Asumsi: M eksogen, P tetap, dan ᴨe=0
Taylor (1995): Bank Sentral tidak menargetkan M, tapi
menyesuaikannya utk mencapai target r. Target r
disesuaikan utk merespons perubahan output dan inflasi:
Slope Kurva MP atau LM positif (Gambar). M endogen,
maka:
BJ-IPB
Asumsi:
ᴨ = ᴨ(Y); ᴨY = ᴨ’(.)≥0
BJ-
IPB
The Impact of this
change in AD on
output and inflation
depends on the AS
curve. If it is vertical,
only inflation increase.
If it is horizontal, only
output increase. And if
it is upward-sloping but
not vertical, both
output and inflation
increase
Fig 5.6 The Effects of an
Increase in Gov’t Purchases
Model Makro (Keyness) Sederhana
BJ-IPB
• AS (Aggregate Supply) = AD (Aggregate Demand)
• Y = C + I + G + (EX-IM)
• Misal: C= co + c1 (Y-T) dan EX-IM=0
•Y = co + c1 (Y-T) + I + G
Yc
c I G c T
1
1 1
0 1[ ]
Pdptn APBN
Multiplier Effect
Model Makro (Keyness) Sederhana• AS (Aggregate Supply) = AD (Aggregate Demand)
• Y = C + I + G + (EX-IM)
• Misal: C= co + c1 (Y-T) dan EX-IM=0
•Y = co + c1 (Y-T) + I(Y,i) + G
Yc
c I G c T
1
1 1
0 1[ ]
Pdptn APBN
BJ-IPB
Perkembangan Output akibat peningkatan AD dan/atau AS
BJ-IPB
Y=F(K,L,Tek..)
IS: Y=C(Y-T)+I(Y,i)+G+(X-M)
W P F u ze ( , )
P W ( )1
LM relation: M
P YL i( )
Y = A.L
P P FY
Lze
( ) ,1 1
BJ-IPBSumber: Nazara (2019)
APBN
Transfer KeDaerah
DAK
DAU
Dana Desa
DBH
Dekon / TP
Belanja PusatDi Daerah
PEMERINTAH PUSAT
Dana Vertikal
Melalui K/L
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(Sesuai UU 33/2004 dan UU 23/2014)
APBD
PendapatanDaerah
Belanja Daerah
PADDAPER& Trans lainnya
Lain-LainPendapatanyang sah Operasional
Surplus /Defisit Daerah
PembiayaanDaerah
Desentralisasi
Pinjaman (termasukObligasi Daerah)
• Pajak• Retribusi• Bag. Laba BUMD• Lain-PAD
Penggunaan SILPA
PEMERINTAH DAERAH
•B. Pegawai•B. Barang•B. Lainnya
Dana Otsus
Pembiayaan Lainnya
Modal
826.8/2461.1=34%
BJ-IPB
Pendapatan Kabupaten/Kota
• Pendapatan Asli Daerah
• Pajak Daerah
• Retribusi Daerah
• Hasil PKYD
• LL PAD Yang sah
• Dana Perimbangan
• Dana Bagi Hasil
• Dana Alokasi Umum
• Dana Alokasi Khusus
• Lain-lain Pendapatan Yang Sah
• Hibah
• Dana Otsus
• Dana Transfer Lainnya
• Dana Desa
• Bantuan Keuangan Propinsi
• Bagi Hasil Pajak Propinsi
Belanja Kabupaten/Kota
• Belanja Tidak langsung
• Belanja Pegawai
• Belanja Bunga
• Belanja Subsidi
• Belanja hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Bagi Hasil ke Desa
• Belanja Bantuan Keuangan ke Desa
• Alokasi Dana Desa
• Dana Desa
• Belanja Langsung
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan Jasa
• Belanja Modal
Pendapatan Desa
• Pendapatan asli Desa
• Hasil usaha Desa,
• Hasil Pengelolaan Aset Desa,
• Swadaya dan partisipasi,
• Gotong Royong,
• lain-lain pendapatan asli Desa
• Transfer
• Alokasi APBN (Dana Desa)
• Bagi Hasil PAD Kabupaten/Kota
• Alokasi Dana Desa (ADD)
• Bantuan Keuangan dari Propinsi
• Pendapatan Lain-Lain
• Hibah
• Sumbangan pihak ke tiga100%
ADD 10%
BH_PAD 10%
Hubungan Keuangan Kabupaten/Kota
dan Desa
PMK Nomor 257/PMK.07/2015: TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU
PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH
YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA (ADD)
BJ-IPB
APBN Berkualitas adalah APBN yang mengoptimalkan pendapatan, dan belanjanyadialokasikan berdasarkan prioritas pembangunannasional yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu (realisasi pendapatan & belanja), transparan dan akuntabel (Juanda, 2019)
BJ-IPB
1. Alokasi belanja berdasarkan
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer.
Lihat Gambar 2.1. Karena sekarang ada 86 K/L
dan data series terbatas maka saat ini yang dibahas
berdasarkan klasifikasi lainnya;
2. Alokasi belanja berdasarkan urusan wajib
pelayanan dasar (SPM), Non-SPM serta Belanja
Transfer. Lihat Gambar 2.2;
3. Alokasi menurut jenis belanja seperti: pegawai,
barang, modal, subsidi, hibah, social dan lain-lain.
Lihat Gambar 2.3;
Klasifikasi Input (Alokasi Belanja)
Alokasi Belanja
Belanja
Transfer
Prioritas
Kemiskinan
Pengangguran
IPM
Sasaran Strategis
(Kondisi, Target)
Belanja
Transfer
Hasil Econometric Modelling dpt dijadikan justifikasi alokasi ke K/L-K/L.
BJ-IPB
Ketimpangan
Alokasi Belanja Berdasarkan Kementerian/Lembaga
Alokasi Belanja
Belanja K/L
terkait urusan
wajib pelayanan
dasar (SPM):
Pddk, Kes, PU
Prioritas
Kemiskinan
Pengangguran
IPM
Sasaran Strategis
(Kondisi, Target)
K/L terkait
urusan wajib
pelayanan
dasar (SPM)
Hasil Econometric Modelling dpt dijadikan justifikasi alokasi ke K/L-K/L.
BJ-IPB
Ketimpangan
Belanja K/L
SELAIN urusan
wajib
pelayanan
dasar (SPM)
K/L SELAIN
urusan wajib
pelayanan
dasar (SPM)
Belanja
Transfer Belanja
Transfer
Alokasi Belanja Berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Alokasi Belanja
Belanja Pegawai K/L
Belanja Pegawai Non K/L
Belanja Barang K/L
Belanja Barang Non K/L
Belanja Modal
Belanja Subsidi Eenergi
Belanja Subsidi NonEenergi
Belanja Hibah
Belanja Sosial K/L
Belanja Sosial Non K/L
Belanja Lain-lain
Belanja Transfer
Prioritas
Kemiskinan
Pengangguran
Ketimpangan
Sasaran Strategis
(Kondisi, Target)
Hasil Econometric Modelling dpt dijadikan justifikasi alokasi ke jenis Belanja.
BJ-
IPB
IPM
Alokasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
Alokasi Belanja
Belanja K/L
terkait urusan
wajib pelayanan
dasar (SPM)
Prioritas
Kemiskinan
Pengangguran
Ketimpangan Belanja K/L
SELAIN urusan
wajib
pelayanan
dasar (SPM)
Sasaran Strategis
(Kondisi, Target)
K/L terkait
urusan wajib
pelayanan
dasar (SPM)
K/L SELAIN
urusan wajib
pelayanan
dasar (SPM)
Hasil Econometric Modelling dpt dijadikan justifikasi sumber pendapatan
BJ-IPB
Sumber PendapatanP Perpajakan
PNBP
Hibah
Sumber Pembiayaan
• Utang
• Investasi
• Pemberian Pinjaman
• Lainnya
IPM
Pengaruh Utang terhadap Belanja yang Berkualitas
Alokasi Belanja
Belanja Pegawai K/L
Belanja Pegawai Non K/L
Belanja Barang K/L
Belanja Barang Non K/L
Belanja Modal
Belanja Subsidi Eenergi
Belanja Subsidi NonEenergi
Belanja Hibah
Belanja Sosial K/L
Belanja Sosial Non K/L
Belanja Lain-lain
Belanja Transfer
Prioritas
Pertumbuhan
Ekonomi
Hasil Econometric Modelling dpt dijadikan justifikasi alokasi ke jenis Belanja &
sumber pembiayaan.
BJ-IPB
Sumber Pendapatan
P Perpajakan
PNBP
Hibah
Sumber
Pembiayaan
• Utang
• Investasi
• Pemberian
Pinjaman
• Kewajiban
penjaminan
• Lainnya
Pengaruh Utang terhadap Belanja yang Berkualitas & keberlanjutannya
BJ-IPBSumber: Nazara (2017)