i
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua
limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dapat
diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau merupakan laporan atas capaian akuntabilitas kinerja
pada tahun kelima RPJMD tahun 2010-2015. Laporan kinerja ini
merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan terhadap
aspek transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan memberikan
informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan.
Laporan kinerja disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik
yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan
bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk
menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara
optimal.
ii
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya
mengumpulkan berbagai data kinerja untuk disajikan dalam LKIP ini
agar dapat menguraikan informasi kinerja yang objektif dan dapat
mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang. Namun
demikian disadari bahwa LKIP ini masih perlu masukan, kritikan untuk
kesempurnaan penyampaian laporan ini.
Akhirnya, saya berharap semoga laporan ini dapat memberi
manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan
bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan yang optimal
kepada seluruh masyarakat.
Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanjungpinang, Maret 2016
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
H. MUHAMMAD SANI
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Gambar Ikhtisar Eksekutif
i iii vi xi xii xiii
BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 2 1.2 Maksud dan Tujuan 2 1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2
1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis 4 1.4 Gambaran Umum Demografi 6 1.4.1 Jumlah Penduduk 6 1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi 8 1.4.3 PDRB Per Kapita 9 1.4.4 Penduduk Miskin 10 1.5 Tugas dan Struktur Organisasi 12 A Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau 13
1.6 Kondisi Pegawai 15 1.7 Sistematika Penulisan 17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 18 A Rencana Strategis 18 Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 18 Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 20 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi
Kepulauan Riau 21
B Perjanjian Kinerja 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42 III.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 43 III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 44 1 Meningkatnya Apresiasi dan Kreatifitas berkesenian
dan Kebudayaan Masyarakat 49
2 Bertambahnya armada kapal penangkapan ikan 52
iv
berbobot > 20 GT 3 Meningkatnya Produksi dan Produktifitas
Penangkapan Ikan 55
4 Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan
58
5 Bertambahnya Sentra Produksi Perikanan Terpadu 61 6 Meningkatnya Produksi, Nilai Produksi dan
Produktifitas Perikanan Budidaya 66
7 Bertambahnya Jumlah Pengunjung/ Wisatawan Mancanegara
71
8 Meningkatnya Investasi 79 9 Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat Pertanian 82
10 Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Petani dan Peternak
85
11 Berkembangnya Irigasi Pertanian Tanaman Pangan 90 12 Meningkatnya Mekanisasi Pertanian Tanaman
Pangan
13 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal pada Usaha PMA dan PMDN
94
14 Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif 98 15 Berkembangnya dan Optimalnya Badan Usaha Milik
Desa 101
16 Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih 104 17 Meningkatnya Rasio Ketersediaan Listrik 107 18 Meningkatnya Panjang Jalan 110 19 Tersedianya Pelabuhan-pelabuhan Utama
(Hubports berstandar Internasiona untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim)
112
20 Meningkatnya Kualitas Pelabuhan Rakyat 115 21 Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah 118 22 Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan 120 23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) 122 25 Meningkatnya Angka Persentase Sekolah dengan
Kondisi Baik 125
26 Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
127
27 Meningkatnya Ratio Guru Terhadap Murid Per Kelas 129 28 Meningkatnya Guru Dengan Memenuhi Kualifikasi
S1/DIV 131
29 Meningkatnya Ratio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk
133
v
30 Meningkatnya Rasio Bidan Per Satuan Penduduk 136 31 Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Terhadap
Layanan Kesehatan 140
32 Pengelolaan Keuangan Daerah Mendapatkan Opini WTP
144
33 Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaaan 146 34 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Perempuan dalam
Pembangunan 149
35 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) 151 36 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 153 37 Meningkatnya Rasio KDRT 156 38 Berkurangnya Praktek-praktek Penangkapan Ikan
Ilegal 157
39 Ditetapkannya Kawasan-kawasan Suaka Alam Laut dan DPL (Daerah Perlingdungan Laut)
160
40 Berkurangnya Luas Kawasan Tanah yang Rusak 162
BAB IV PENUTUP 169 1 Aspek Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat 170 2 Aspek Pelayanan Umum 170 3 Aspek Daya Saing Daerah 171
Lampiran : I Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2015 II Daftar Penghargaan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015
vi
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 3 Tabel 1.2 Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2014 6
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014
7
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
45
Tabel 3.2 Evaluasi Kinerja Apresiasi dan Kreatifitas Berkesenian dan Kebudayaan Masyarakat Tahun 2015
50
Tabel 3.3 Perkembangan Event Budaya Tahun 2011-2015 50 Tabel 3.4 Evaluasi Kinerja Bertambahnya Armada Kapal
Penangkapan Ikan Berbobot >20GT 52
Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Armada Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
53
Tabel 3.6 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Penangkapan Ikan
55
Tabel 3.7 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
56
Tabel 3.8 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatnya Pendapatan Nelayan Tahun 2015
59
Tabel 3.9 Evaluasi Kinerja Penambahan Sentra Produksi Terpadu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
61
Tabel 3.10 Evaluasi Capaian Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
67
Tabel 3.11 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
68
Tabel 3.12 Bantuan Usaha Perikanan Budidaya 69 Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Jumlah
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Tahun 2015
72
Tabel 3.14 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau Menurut Bulan dan Pintu Masuk Tahun 2016
73
Tabel 3.15 Perkembangan Per Tahun Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau
74
Tabel 3.16 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
79
vii
Tabel 3.17 Evaluasi Capaian Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
80
Tabel 3.18 Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
81
Tabel 3.19 Evaluasi Capaian Perkembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Pertanian Tahun 2015
83
Tabel 3.20 Perkembangan Konstribusi Pertanian terhadap PDRB Tahun 2011-2015
84
Tabel 3.21 Evaluasi Kinerja Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Petani dan Peternak Tahun 2015
85
Tabel 3.22 Perkembangan Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau
89
Tabel 3.23 Capaian Luas Lahan Tanah yang didukung Pengairan Tahun 2015
90
Tabel 3.24 Perkembangan Luas Lahan Sawah yang didukung Pengairan (Ha) Tahun 2011-2015
91
Tabel 3.25 Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/ Kota 91 Tabel 3.26 Evaluasi Capaian Kinerja Kecukupan Alsintan di
sektor Pertanian Pangan dan Perkebunan 93
Tabel 3.27 Perkembangan Ratio Kecukupan Alsintan Tahun 2011-2015
94
Tabel 3.28 Evaluasi Capaian Serapan Tenaga Kerja Lokal pada Usaha PMA dan PMDN Tahun 2015
95
Tabel 3.29 Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2011-2015
96
Tabel 3.30 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2011-2015
96
Tabel 3.31 Capaian Koperasi Aktif Provinsi Kepulauan Riau 99 Tabel 3.32 Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 99
Tabel 3.33 Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan Jumlah Anggota Koperasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
100
Tabel 3.34 Evaluasi Capaian Kinerja Berkembang dan Optimalnya Bumdes Tahun 2015
102
Tabel 3.35 Persebaran Badan Usaha Milik Desa Provinsi Kepulauan Riau
102
Tabel 3.36 Perkembangan BUMDes Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
103
Tebel 3.37 Evaluasi Capaian Kinerja Ketersediaan Air Bersih 104 Tabel 3.38 Perkembangan Akses Air Minum Bersih Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 105
Tabel 3.39 Daftar Sumber Air Bersih Provinsi Kepulauan Riau 106
viii
Tabel 3.40 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkat Rasio Ketersediaan Listrik Tahun 2015
107
Tabel 3.41 Perkembangan Rasio Ketersediaan Listrik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
108
Tabel 3.42 Ketersediaan Listrik Provinsi Kepulauan Riau 109 Tabel 3.43 Evaluasi Capaian Kinerja Panjang Jalan yang
Ditingkatkan Kelasnya 110
Tabel 3.44 Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
111
Tabel 3.45 Evaluasi Capaian Kinerja Penyediaan Pelabuhan-pelabuhan Utama
113
Tabel 3.46 Pelabuhan Internasional Provinsi Kepulauan Riau 114 Tabel 3.47 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas
Pelabuhan Rakyat 116
Tabel 3.48 Perkembangan Capaian Pelabuhan Rakyat Kepri Tahun 2011-2015
117
Tabel 3.49 Jumlah Pelabuhan Rakyat Per Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
118
Tabel 3.50 Evaluasi Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2015
119
Tabel 3.51 Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/ Kota Tahun 2015
119
Tabel 3.52 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015
120
Tabel 3.53 Capaian Angka Kelulusan SD, SMP, SMA Provinsi Kepulauan Riau
121
Tabel 3.54 Perkembangan Angka Kelulusan Siswa SD, SMP dan SMA
122
Tabel 3.55 Evaluasi Capaian Angka Melanjutkan (AM) 123 Tabel 3.56 Persentase Peserta Didik Murid Putus Sekolah 124 Tabel 3.57 Evaluasi Capaian Kinerja Persentase Sekolah dengan
Kondisi Baik 125
Tabel 3.58 Perkembangan Persentase Sekolah dengan Kondisi Baik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
126
Tabel 3.59 Capaian Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
127
Tabel 3.60 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015
128
Tabel 3.61 Evaluasi Capaian Kinerja Peningkatan Ratio Guru terhadap Murid Tahun 2015
129
Tabel 3.62 Ratio Murid terhadap Guru dan Persebarannya
130
ix
Tabel 3.63 Evaluasi Meningkatnya Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1-D-IV
131
Tabel 3.64 Capaian Kinerja Rasio Dokter per Seratus Ribu Penduduk Tahun 2015
133
Tabel 3.65 Perkembangan rasio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk tahun 2011-2015
134
Tabel 3.66 Tren Kejadian Penyakit Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
135
Tabel 3.67 Tren Pravelensi Balita Gizi kurang 135 Tabel 3.68 Rasio tenaga medis per 100.000 Penduduk 136 Tabel 3.69 Perkembangan ratio Tenaga Medis per 100.000
Penduduk dan Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan tahun 2011-2015
138
Tabel 3.70 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan 139 Tabel 3.71 Ratio Rumah Sakit dan Puskesmas 140 Tabel 3.72 Perkembangan Rasio RS dan Puskesmas Tahun 2012-
2015 141
Tabel 3.73 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
141
Tabel 3.74 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
143
Tabel 3.75 Evaluasi Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
144
Tabel 3.76 Opini BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014
145
Tabel 3.77 Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaan Tahun 2015
147
Tabel 3.78 Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara Tahun 2015
148
Tabel 3.79 Perkembangan Capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011-2015
149
Tabel 3.80 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2015
150
Tabel 3.81 Perkembangan Persentase Perempuan di lembaga Legislatif pada Masa Pilkada Tahun 2009 dan 2014
151
Tabel 3.82 Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2015
151
Tabel 3.83 Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya IPG di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014
152
x
Tabel 3.84 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
153
Tabel 3.85 Perkembangan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2011-2015
154
Tabel 3.86 Evaluasi Menurunnya Rasio KDRT Tahun 2015 156 Tabel 3.87 Perkembangan Penurunan Ratio KDRT Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 157
Tabel 3.88 Evaluasi Capaian Kinerja Berkurangnya Praktek Ilegal Fishing Tahun 2015
158
Tabel 3.89 Jumlah Kasus Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
159
Tabel 3.90 Evaluasi Ditetapkanna Kawasan-kawasan Suaka Alam Laut dan DPL
160
Tabel 3.91 Lokasi Konservasi Laut di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
161
Tabel 3.92 Evaluasi Capaian Kinerja Berkurangnya Luas Kawasan Hutan yang rusak Tahun 2015
163
Tabel 3.93 Perkembangan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 164 Tabel 3.94 Daftar Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 166
xi
DAFTAR GRAFIK
Grafik Halaman
Grafik 1.1 Jumlah penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014
7
Grafik 1.2 Perbandingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2010-2014 (%)
8
Grafik 1.3 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
9
Grafik 1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau 10 Grafik 1.5 Perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat
kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 11
Grafik 1.6 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pendidikan Tahun 2015
16
Grafik 1.7 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jabatan
16
Grafik 3.1 Armada penangkapan ikan 54 Grafik 3.2 Perkembangan produksi perikanan tangkap Prov. Kepri 57 Grafik 3.3 Perkembangan pendapatan nelayan pertahun Prov. Kepri 60 Grafik 3.4 Perbandingan rata-rata lama menginap tamu
mancanegara pada Hotel Berbintang (Hari) Provinsi Kepri dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2015
77
Grafik 3.5 Perbandingan rata-rata lama inap 78 Grafik 3.6 Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Provinsi
Kepri dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera Tahun 2014
97
Grafik 3.7 Jumlah Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau 114 Grafik 3.8 Jumlah Tenaga Medis Provinsi Kepri Tahun 2015 137
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau 4 Gambar 3.1 Pelabuhan perikanan di Setokok dan Punggur-
Batam 63
Gambar 3.2 Pembangunan Puskesmas Tanjung Batu 142
xiii
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page xiii
Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja
(LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang
terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi
pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga
kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi
bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana
sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian
indikator kinerja utama (IKU) Gubernur yang telah dicanangkan pada tahun
2015 telah berhasil.
Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian
tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015. Secara umum pencapaian
sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan
untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang
xiv
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page xiv
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Riau Tahun
2015 telah ditetapkan 40 sasaran strategis pembangunan dengan 55
indikator kinerja. Dari 55 indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian
Kinerja tersebut setelah dilakukan evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :
1. 28 (Dua Puluh Delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja
dikategorikan sangat baik (skor nilai diatas 100%);
2. 20 (Enam Belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja
dikategorikan baik (skor nilai 75 s.d. 100%);
3. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja diketegorikan cukup
(skor nilai 55-75%)
4. 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja dikategorikan
Kurang (skor nilai Kurang dari 55%);
5. 2 (dua) indikator kinerja capaian kinerjanya dikategorikan Kurang
mempunyai makna progres negatif (skor nilai diatas 100%);
IKU yang kinerjanya mencapai diatas 100%, atau lebih besar
dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 yaitu pendapatan nelayan,
Produksi perikanan budidaya, Jumlah wisatawan mancanegara, realisasi
investasi dalam negeri, realisasi investasi luar negeri, produktifitas padi,
produktifitas jagung, produksi karet, produksi ternak/daging, luas lahan
sawah yang didukung pengairan, Luas Irigasi dalam kondisi baik, rasio
kecukupan Alsistan/ Traktor Roda Dua disektor pertanian pangan dan
perkebunan, Serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN, Jumlah
BUMDES yang aktif, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum layak, panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya, jumlah
pelabuhan rakyat dalam kondisi baik, Angka kelulusan SD dan SMP,
Persentase Sekolah SD/MI dalam Kondisi Baik, Rasio Guru Terhadap Murid
Per Kelas, Persentase Guru berkualifikasi S1/DIV, Rasio dokter umum per
xv
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page xv
100.000 penduduk, Rasio bidan per 100.000 penduduk, Jumlah Pemuda yang
mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara), Jumlah Pemuda yang
mengikuti Kapal Pemuda Nusantara, indeks pemberdayaan gender, Jumlah
kawasan konservasi laut.
IKU dengan capaian kinerja kategori kurang dari target yang
ditetapkan untuk tahun 2015 yaitu jumlah even budaya, % PDRB Pertanian,
Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal pemuda ASEAN Jepang, Jumlah
pemuda yang mengikuti BPAP, jumlah kasus illegal fishing dan kerusakan
kawasan hutan.
Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan setiap
sasaran menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, walaupun beberapa IKU telah
mencapai target yang sangat baik. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar
SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/kota dan
pihak luar pemerintah dalam mencapai sasaran meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2015 juga dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan
pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan
datang.
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 1
Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah
satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga
selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan
dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk
dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana
pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau
Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi
pemerintah, yang dalam hal ini adalah Povinsi Kepulauan Riau. LKj menjadi
1.1 Latar Belakang
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 2
dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja
suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
Laporan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 merupakan
salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga
menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit
organisasi.
Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk
mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan
solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tanggal 24 September
2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, Secara de jure
Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto
penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai tanggal 1 Juli 2004.
Kemudian dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 83/P/2010 tanggal
30 Juli 2010 merupakan periode kedua Pemerintahan Provinsi Kepri masa
jabatan Gubernur Tahun 2010-2015. Tahun 2015 merupakan periode
terakhir dari masa jabatan tersebut.
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 3
Secara Administratif Provinsi
Kepulauan Riau terdiri dari 5
kabupaten dan 2 kota, yaitu
Kabupaten Bintan, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Lingga, Kabupaten
Kepulauan Anambas, Kota Batam,
dan Kota Tanjungpinang.
Letak astronomis kabupaten/kota
di Provinsi Kepri terlihat pada
Tabel berikut :
Tabel 1.1
Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
No Kabupaten /
Kota Ibukota
Luas Wilayah (Km²)
Jumlah Kel /Desa
Daratan %
Daratan Jumlah
Kecamatan
1 Tanjungpinang Tanjungpinang 239,50 2,26 4 18
2 Batam Batam 770,27 12 12 64
3 Bintan Bintan Buyu 1.946,13 18,36 10 51
4 Karimun Tanjung Balai 2.873,20 27,12 12 71
5 Natuna Ranai 2.058,45 19,43 12 76
6 Lingga Daik 2.117,72 19,99 9 82
7 Kepulauan Anambas
Tarempa 590,14 5,57 7 54
Provinsi Kepulauan Riau 10.595,41 100 66 416
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 4
Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas
251.810,71 km2, dengan luas lautan 241.215,30 km2 (95,79 persen) dan
luas daratannya sebesar 10.595,41 km2 (4,21 persen). Luas daratan
sekitar 0,43 % dari luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terletak antara
04˚40’ Lintang Utara sampai 00˚29’ Lintang Selatan, dan antara 103˚22’
Bujur Timur hingga 109˚40’ Bujur Timur. Kepulauan Riau terletak di Selat
Malaka hingga Laut Cina Selatan,jumlah pulau sebanyak 1.795.
Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau
1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 5
Provinsi memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat
strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Singapura,
Brunei, Vietnam dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone
(FTZ). Selain itu juga memiliki ribuan pulau dengan keindahan alami yang
menawan dan eksotis, serta Kekayaan sumber daya alam (perikanan,
kelautan, energi, mineral) yang melimpah. Tentunya hal ini menjadi
peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaannya. Berikut ini Batas-batas
wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:
ulauan Riau adalah sebagai berikut:
Berdasarkan hasil identifikasi Badan Informasi Geospasial (BIG),
Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1.795 pulau yang terdiri dari 394 pulau
yang sudah berpenghuni dan 1.401 pulau yang belum berpenghuni. Kota
Tanjungpinang memiliki jumlah pulau paling sedikit, yaitu 9 pulau, yang
terdiri dari 2 pulau berpenghuni dan 7 pulau yang tidak berpenghuni,
sedangkan Kabupaten Lingga adalah kabupaten dengan jumlah pulau
terbanyak, dengan 531 pulau yang terdiri dari 76 pulau berpenghuni dan
455 pulau yang tidak berpenghuni. Kota Batam memiliki jumlah pulau
1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja
3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
4) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 6
yang berpenghuni terbanyak (35,85%), sedangkan Kabupaten Kepulauan
Anambas yang memiliki jumlah pulau yang berpenghuni paling sedikit
(12,44%). Jumlah masing-masing pulau yang dimiliki Kabupaten/Kota
tersaji dalam Tabel berikut :
Tabel 1.2 Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2014
No Kabupaten/Kota
Pulau Berpenghuni
Pulau Tidak Berpenghuni
Total Jumlah Pulau Jumlah Persen Jumlah Persen
1 Karimun 73 29,08 178 70,92 251
2 Bintan 48 19,92 193 80,08 241
3 Natuna 35 20,00 140 80,00 175
4 Lingga 76 14,31 455 85,69 531
5 Kepulauan Anambas 27 12,44 190 87,56 217
6 Kota Batam 133 35,85 238 64,15 371
7 Kota Tanjungpinang 2 22,22 7 77,78 9
Provinsi Kepulauan Riau 394 21,95 1.401 78,05 1.795
1.4.1 Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sebanyak
1.917.415 jiwa, terdiri dari 51,24% penduduk laki – laki dan 48,76%
perempuan. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih
terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 56,23%, sedangkan wilayah
dengan penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas
sebesar 2,27%. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-
masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.
1.4 Gambaran Umum Demografi
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 7
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2010-2014
No Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
1 Karimun 213.479 216.146 218.475 220.882 223.117
2 Bintan 143.020 145.057 147.212 149.120 151.123
3 Natuna 69.416 70.423 71.454 72.527 73.470
4 Lingga 86.513 87.026 87.482 87.867 88.274
5 Kep.Anambas 37.629 38.210 38.833 39.374 39.892
6 Kota Batam 954.450 1.000.661 1.047.534 1.094.623 1.141.816
7 Kota Tanjung Pinang 188.309 191.287 194.099 196.980 199.723
Provinsi Kepulauan Riau
1.692.816 1.748.810 1.805.089 1.861.373 1.917.415
Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup
tinggi, dengan rata-rata dari tahun 2010-2014 sebesar 3,60%, terutama
dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai rata-
rata sebesar 5,22%. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih
disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam
yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah
lain.
1692816 1748810 1805089 1861373 1917415
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2010 2011 2012 2013 2014
Grafik1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014
Karimun
Bintan
Natuna
Lingga
Kep.Anambas
Kota Batam
Kota Tanjungpinang
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 8
1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari
kebijaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah,
khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu
wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Dalam kurun
waktu tahun 2010-2014, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan
Riau menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun.
Grafik 1.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan
Nasional Tahun 2010-2014 (%)
Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau
pada tahun 2013 tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 7,14%,
selanjutnya Kota Tanjung Pinang sebesar 6,7%, dan Kabupaten Lingga
sebesar 6,68%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten
Kepulauan Anambas sebesar 2,77%, seperti terlihat pada Grafik 1.2 dibawah
ini yaitu:
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 9
Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2013
1.4.3 PDRB Per Kapita
PDRB per kapita secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan
masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar
harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB Perkapita
atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp 95,4 juta atau US$ 8.392,3.
Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 87,63 juta.
Perkembangan PDRB per kapita terlihat pada Grafik berikut ini:
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 10
1.4.4 Penduduk Miskin
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan
dilihat dalam lima tahun terakhir (2010-2014), yaitu sebesar 8,13% pada
tahun 2010 menjadi 6,40% pada tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut,
tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar
1,73%. Jika dilihat dari kinerja penurunannya, tren kemiskinan di Provinsi
Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang melambat. Hal tersebut dapat
dilihat dari capaian kinerja setiap tahunnya. Gambaran kondisi kemiskinan di
Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Grafik berikut :
42.648
45.469
49.644 87.630
95.400
Grafik 1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi
Kepulauan Riau
2010
2011
2012
2013
2014
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 11
Grafik 1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2014
Dilihat posisi relatifnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau
pada tahun 2014 sebesar 6,40%, lebih baik dari rata-rata tingkat kemiskinan
Nasional sebesar 10,96%. Jika dilihat berdasarkan provinsi di wilayah
Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah
dibandingkan Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Jambi,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, namun lebih tinggi dibandingkan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 12
Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan
dengan mensejahterakan
masyarakat melalui penyiapan
Sumber Daya Manusia dengan
dukungan infrastruktur yang
memadai untuk mencapai
masyarakat yang sejahtera,
berakhlak mulia dan ramah
lingkungan.
Untuk mewujudkan tugas tersebut ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah serta Lembaga Lain Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dalam bentuk Peraturan Daerah terdiri atas :
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
1.5 Tugas dan Struktur Organisasi
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 13
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi
Kepulauan Riau;
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011
tentang Organisasi dan tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau.
Organisasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
1. Sekretariat
a. Sekretaris Daerah
a.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
a.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
a.3. Asisten Administrasi Umum.
b. Staf Ahli
b.1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik,
b.2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,
b.3. Staf Ahli Bidang Pembangunan,
b.4. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia,
b.5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
c. Biro
c.1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum,
c.2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat,
c.3. Biro Administrasi Perekonomian,
c.4. Biro Administrasi Pembangunan,
c.5. Biro Perlengkapan,
Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 14
c.6. Biro Umum,
c.7. Biro Humas dan Protokol,
c.8. Biro Hukum,
c.9. Biro Organisasi.
d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Dinas Daerah
2.1. Dinas Pendidikan,
2.2. Dinas Kesehatan,
2.3. Dinas Pekerjaan Umum,
2.4. Dinas Perhubungan,
2.5. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan,
2.6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2.7. Dinas Pendapatan Daerah,
2.8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
2.9. Dinas Kelautan dan Perikanan,
2.10. Dinas Pariwisata,
2.11. Dinas Kebudayaan,
2.12. Dinas Sosial,
2.13. Dinas Pertambangan dan Energi,
2.14. Dinas Pemuda dan Olahraga,
2.15. Dinas Kominikasi dan Informatika
2.16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.17. Dinas Koperasi dan UKM.
3. Inspektorat Provinsi.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Lembaga Teknis Daerah
5.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
5.2. Badan Lingkungan Hidup,
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 15
5.3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
5.4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5.5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,
5.6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah,
5.7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah,
5.8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
5.9. Kantor Penghubung,
5.10. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang,
5.11. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban.
6. Lembaga Lain Daerah
6.1. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi,
6.2. Badan Ketahanan Pangan,
6.3. Satuan Polisi Pamong Praja,
6.4. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,
6.5. Sekretariat Korpri.
Kondisi atau jumlah pegawai Negeri Provinsi Kepulauan Riau pada
ahir tahun 2015 sebagai berikut :
1.6 Kondisi Pegawai
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 16
Grafik 1.7 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jabatan
0
500
1000
1500
2000
SD SLTP SLTA D1 DIII DIV S1 S2S3
4 12
280
3 488
61
1560
281 3
Grafik 1.6 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Pendidikan
1 34 10 202
11 541
1894
0200400600800
100012001400160018002000
I.B II.A II.B III.A III.B IV.A Staf
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Jabatan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Jabatan
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 17
Laporan kinerja ini mengungkapkan pencapaian kinerja Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2015 sesuai dengan Perjanjian
Kinerja pada awal 2015 dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sebagai
tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Adapun sistematika penulisan laporan Kinerja Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan.
Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum
organisasi, profil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sekilas
pengantar lainnya.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.
Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Perjanjian Kinerja (PK).
BAB III Akuntabilitas Kinerja.
Dalam bab ini dijelaskan pencapaian sasaran-sasaran organisasi
serta pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja
atas Perjanjian Kinerja tahun 2015.
BAB IV Penutup.
Dalam bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.
Lampiran:
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015 dan daftar penghargaan yang diterima Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.
1.7 Sistematika Penulisan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 18
Perencanaan Strategis Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2010 – 2015. Dalam
RPJMD tersebut mengandung pernyataan visi, misi, dan program kepala
daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk
mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan
yang semakin komplek. Perubahan tersebut harus disusun dalam
tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat
meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (ultimate
outcome) yang diharapkan.
Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan
atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis,
memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya
tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas
dan pencapaian tujuan organisasi.
A. RENCANA STRATEGIS
Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 19
Visi Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara pandang jauh ke
depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif.
Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut :
■ Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu menunjukkan bahwa
Kepulauan Riau sebagai sebuah wilayah geografis, dulunya
merupakan wilayah bekas kejayaan kerajaan Melayu Riau, yang baru
berakhir pada awal abad ke 20. Dengan misi ini diharapkan pada
tahun 2015, Kepulauan Riau akan menjadi provinsi yang kembali
akan mentabalkan tamaddun/kejayaan melayu dalam masa kekinian
dan berorientasi masa depan.
■ Kepulauan Riau yang Sejahtera adalah kondisi dimana
masyarakat Kepulauan Riau dapat memenuhi seluruh kebutuhan
dasarnya secara layak, meningkat pendapatannya dan standar
pembangunan manusia.
■ Kepulauan Riau yang Berakhlak Mulia adalah kondisi dimana
Kepulauan Riau sebagai negeri berbudaya Melayu memiliki sifat dan
perangai, yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya,
terutama ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, menjaga adat
istiadat, memiliki semangat untuk maju dan patuh kepada hukum
dan perundang-undangan.
VISI “TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BUNDA TANAH
MELAYU YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA DAN RAMAH LINGKUNGAN”
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 20
■ Kepulauan Riau yang ramah lingkungan adalah wilayah Kepulauan
Riau yang memiliki sumber daya alam dan geografis yang terdiri
dominan lautan perlu menjaga agar lingkungannya aman, nyaman
dan lestari bagi tempat hidup dan mencari penghidupan masyarakat
dan dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Ramah
lingkungan juga cerminan masyarakat Kepulauan Riau yang
bermartabat dalam pergaulan, ramah kepada semua golongan
dengan tidak membedakan suku bangsa.
Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan
dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan
misi yang telah ditetapkan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang
diemban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh
komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta
masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah
pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi
Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
1. Misi Pertama
Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya
dalam kehidupan masyarakat.
2. Misi Kedua
Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan
pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk
kesejahteraan masyarakat.
Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 21
3. Misi Ketiga
Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dengan
keunggulan wilayah.
4. Misi Keempat
Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada
rakyat kecil (wong cilik).
5. Misi Kelima
Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang
berkualitas.
6. Misi Keenam
Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas.
7. Misi Ketujuh
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja,
disiplin, budi pekerti, dan supermasi hukum.
8. Misi Kedelapan
Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta
berkesetaraan gender.
9. Misi Kesembilan
Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.
Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun
waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis
organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas
dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada
pencapaian misi.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 22
Dalam menetapkan tujuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi,
mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (critical success factor),
menggambarkan hasil yang ingin dicapai, mengakomodasi issue strategis
yang dihadapi, mencerminkan core area dimana organisasi berperan.
Adapun tujuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau untuk mencapai misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2010-2015 tanggal 10 Oktober 2012 sebagai berikut:
1) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama
(a) Melakukan pembinaan terhadap potensi dan kreativitas
masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian kebudayaan masyarakat
105 134
(b) Meningkatkan peranan seni dan budaya dalam kegiatan
pembangunan daerah.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
Meningkatnya jumlah aktivitas seni dan budaya baik dalam event lokal, regional maupun nasional
6
12
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 23
(c) Melestarikan, melindungi dan mengembangkan budaya Melayu
dan budaya lainnya.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya jumlah pendokumentasian dan penelitian kesejahteraan kebudaya- an melayu - Kajian sejarah - Seminar sejarah Meningkatnya pelaksanaan kajian dan seminar tentang kebudayaan melayu secara rutin
1 1 1
6 6 4
(d) Mempromosikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat
kebudayaan dan sejarah melayu.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya dukungan dari daerah dan Negara serumpun Melayu bahwa Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat kebudayaan malayu - Kerjasama budaya - Kerjasama ekonomi - Kerjasama pembangunan - Kerjasama litbang Meningkatnya pengenalan dan pemahaman generasi muda dan masyarakat Kepulauan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu
1 1 0 0 1
4 8 4 2 4
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 24
2) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua
(a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan,
dan pulau-pulau kecil terdepan untuk pengembangan perikanan
tangkap secara terpadu dan berkelanjutan.
(b) Mengembangkan perikanan budidaya secara terpadu dan
berkelanjutan.
Sasaran:
No Sasaran
Capaian Kinerja
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
1
2 3 4 5
6
Tersedianya informasi potensi sumberdaya perairan untuk pengembangan perikanan budidaya - Kajian potensi sumberdaya
perikanan (stok ikan) - Sistem dan manajemen informasi
perikanan tangkap Bertambahnya luas, jumlah dan jenis unit produksi perikanan budidaya - Luas usaha laut (unit) 2009 - luas usaha payau dan tawar (ha)
Bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya Meningkatnya teknologi perikanan budidaya Terlayaninya secara memadai kebutuhan sarana produksi (terutama benih dan pakan) perikanan budidaya Bertambahnya jumlah dan kapasitas/kapabilitas pembudidaya ikan - Jumlah RT perikanan budidaya - Perizinan budidaya yang dikeluarkan
0 1
16.48 357
49.828
- 2
6.324
49
1 1
40.618 582
522.484
- 6
7.475 372
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 25
No Sasaran
Capaian Kinerja
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
7 8
9
Bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya - Produksi (ton) - Nilai produksi (juta rupiah) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan
Batam Karimun Bintan
5.075 67.123.87
9.100.47
8
18.843
108.103.66
16.007.99
(c) Mengembangkan industri pengolahan perikanan secara terpadu
dan berkelanjutan.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2 3 4 5
Bertambahnya cold storage, pabrik es dan cold box untuk penanganan produk perikanan - Jumlah cold storage - Jumlah pabrik es Bertambahnya jumlah industri pengolahan hasil perikanan Terlayaninya secara memadai kebutuhan sarana dan prasarana produksi pengolahan perikanan Bertambahnya diversifikasi produk hasil pengolahan perikanan Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha pengolahan perikanan
44 47
638 7 5 0
71 66
650
35
10 4
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 26
(d) Mengembangkan industri dan jasa maritim.
3) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga
(a) Mengembangkan pariwisata bahari secara terpadu dan
berkelanjutan.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2 3 4 5 6 7 8
Bertambahnya jenis dan jumlah pariwisata bahari (termasuk olahraga air) Bertambahnya event wisata bahari dan olahraga air berskala daerah (provinsi) nasional maupun internasional Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari dan olahraga air Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas promosi bahari dan olahraga air Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kapasitas/kapablitas penggiat pariwisata bahari Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan penggiat pariwisata bahari Bertambahnya event wisata budaya berskala daerah (provinsi), nasional maupun internasional Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata budaya
76 2 0 0
1
3 6 0
97 4 1 2 4 6
12 0
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 27
(b) Mengembangkan wisata berbasis keunggulan daerah sebagai
kawasan bisnis, perdagangan bebas dan industri di Batam,
Bintan dan Karimun.
Sasaran:
(4) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat
(a) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian.
Sasaran :
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2 3 4 5
Teridentifikasi dan berkembangnya komoditas-komoditas penting (unggulan, strategis dan prospektif) tanaman pangan dan hortikultura Berkembangnya sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan yang didukung sarana dan prasarana wilayah yang memadai - Agropolitan - RPH - RPU - Populasi luas sawah - Populasi ternak Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya Optimalnya sistem dan kelembagaan penyuluhan bagi petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan Meningkatnya produksi dan produktivitas petani dan peternak
0
0 2 2
321 4300
1.31
4
2.81
1 2 7 7
1523 7500
2.50
7
3.59
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 28
(b) Memperkuat kelembagaan penyuluh pertanian.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
Memadainya rasio tenaga penyuluh pertanian lapang (PPL)
0.14 0.35
(c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
pertanian.
Sasaran:
No Sasaran Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2 3 4
Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan - Luas lahan sawah yang didukung perairan
(ha) - Rasio jaringan irigasi Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan pemerintah pusat dan universitas Meningkatnya penerapan teknologi proses produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara benar Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan
296
19.76% 0 -
0,05
1046
54.29% 3 -
0,13
(d) Mengembangkan pasar produk-produk pertanian baik dalam
maupun luar negeri.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 29
No Sasaran Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2 3
Meningkatnya aksebilitas dan konektivitas dari dan menuju sentra-sentra pertanian Berkembangnya produk dan proses produksi ramah lingkungan (ecolabelling) untuk pasar ekspor Negara maju Berkembang dan optimalnya kelembagaan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan holtikultura dan ternak
1.25 2
101.8
2508 4
104.8
(e) Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian sekurang-kurangnya 20% per tahun Meningkatnya NTP
3.192.446,59
114.03
5.692.446.59
144.14
(f) Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku usaha mikro, kecil
dan menengah terhadap modal.
Sasaran :
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
Meningkatnya kucuran kredit produktif skala kecil menengah dari lembaga keuangan bank dan bukan bank
174
425
(g) Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 30
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2 3 4
Meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN Meningkatnya jumlah tenaga kerja local yang terampil dan bersertifikasi Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Berdayanya ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin sebagai pelaku usaha tingkat rumah tangga
5646
534
7025
1
10.000
2500
1500
21
(h) Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat.
Sasaran :
No
SAasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
1.309 0
1.500 7
(5) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima
(a) Meningkatkan ketersediaan utilitas dasar khususnya air bersih
dan komunikasi.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 31
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2
Meningkatnya coverage area telekomunikasi seluler Meningkatnya ketersediaan air bersih - Kapasitas produk air
(liter/detik) - Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)
NA
5.464.311,00
37,74%
100
12.501.019,88
68,87%
(b) Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber energi khususnya
listrik dan gas
(c) Meningkatkan infrastruktur pendukung FTZ.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2 3 4
Meningkatnya panjang jaringan jalan Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hub ports) berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim - Jumlah pelabuhan internasional - Jumlah pelabuhan barang internasional Memadainya infrastruktur untuk menunjang fungsi Batam sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) - Pelabuhan perintis - Bandara perintis - Pelabuhan samudera Meningkatnya kerjasama dan koordinasi pengembangan FTZ dengan pemerintah pusat - DK dengan BPK
0 7 4 2 2 1 4
19.370
11 6 5 4 3
4
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 32
(d) Mengurangi disparitas antar wilayah melalui pemerataan
infrastruktur.
(6) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keenam
(a) Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2 3 4
Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan - Angka tamat SD (%) - Angka tamat SMP (%) - Angka tamat SMA (%) Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
9
23,9 17,6 8,1
91,4
91,6
12
30 25 15
94
93
(b) Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana
pendidikan khususnya didesa-desa.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
70,2
56
94%
200
(c) Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga guru, terutama pada
daerah-daerah diluar ibukota kabupaten/kota.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 33
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya rasio guru terhadap murid Meningkatnya rasio guru terhadap murid perkelas
79,90
0,05
76
0,15
(d) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
Sasaran:
No Sasaran Capaian Kinerja
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
1 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
36,8 65
(e) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan pencari kerja.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja lokal
6.957 16.500
(f) Meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap internet Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas perpustakaan/taman baca - Jumlah perpustakaan - Jumlah pengunjung perpustakaan
1,13
441 47.235.869
1,65
710 >50 juta
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 34
(g) Melengkapi jumlah dan meningkatkan pemerataan distribusi
tenaga kesehatan sehingga menjangkau seluruh masyarakat.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2 3
Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk Meningkatnya rasio bidan per satuan penduduk - Rasio tenaga medis per 100.000
penduduk - Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kenidanan (%)
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan - Rasio RS per 10.000 penduduk - Rasio puskesmas per 10.000
penduduk
23/100.000
64,8
97,2
0.14/10.000 3,72
40/100.000
66
99
0.16/10.000 4
(h) Melengkapi Puskesmas dan Pustu dengan sarana dan prasarana
yang memadai.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu
61,25 75,07
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 35
(7) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketujuh
(a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
Meningkatnya capaian outcome dari pelaksanaan anggaran
WDP
WTP
(b) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian/Wajar Dengan Pengecualian Nilai efektifitas dan efisiensi kerja (EJ) sekurang-kurangnya 0,70
WDP
0,65
WTP
0,70
(8) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedelapan
(a) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 36
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG) Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG) Menurunnya rasio KDRT Berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan Meningkatnya jumlah kasus pengaduan kekerasan perempuan yang diselesaikan
13,3
66,85
48,52
20,95% -
421
20
70,5
60,7
12% -
444
(9) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kesembilan :
(a) Memberantas praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak
ramah lingkungan.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan illegal
49 0
(b) Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2
Berkurangnya kasus-kasus pencemaran laut Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)
30
32
0
36
(c) Memulihkan dan menjaga kawasan hutan darat dan kawasan
bekas pertambangan.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 37
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2
Bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis rata-rata Ditetapkannya kawasan-kawasan hutan lindung, suaka alam dan cagar alam
3.052
75.029,02
15.000
120.834,99
Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan lembar
/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Tujuan
penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
dan sebagai dasar pemberian penghargaan reward and punishment.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian
Kinerja (PK) tahun 2015 sebagai tolok ukur evaluasi kinerja sampai
dengan akhir tahun 2015. Perjanjian Kinerja Provinsi Kepri Tahun 2015
sebagaimana pada berikut :
B. PERJANJIAN KINERJA
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 38
Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 1 2 3 4
1 Meningkatnya apresiasi dan
kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat
Jumlah Event budaya skala local,
regional dan nasional
10
2 Bertambahnya armada kapal
penangkapan ikan berbobot> 20-30 GT
Armada kapal penangkap ikan
berbobot> 20-30 GT (unit)
1.290
3 Meningkatnya produksi dan
produktivitas penangkapan ikan
Produksi ikan tangkap (ton) 408.501
4 Meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan nelayan
Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 3.338.852
5 Bertambahnya sentra produksi perikanan terpadu
Pelabuhan perikanan yang memenuhi standar perikanan
5
Minapolitan (Kawasan) 7
6 Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas
perikanan budidaya
Produksi perikanan budidaya (ton) 18.760
7 Bertambahnya jumlah pengunjung/ wisatawan
pariwisata mancanegara
Jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara (juta
Orang)
2
8 Meningkatnya investasi Realisasi Investasi dalam Negeri (Rp Milyar)
2.250
Realisasi Investasi luar Negeri (US
$ juta)
200
9 Berkembangnya kapasitas
kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan,
holtikultura, perkebunan, dan
peternakan) termasuk kelembagaan usahanya
% PDRB Pertanian 2,50%
10 Meningkatnya produksi dan
produktifitas petani dan peternak
Produksi Padi (Ton/Ha) 3,166
Produksi Jagung (Ton/Ha) 2,126
Produksi Karet (Ton/Ha) 18.600
Produksi Ternak/daging (ekor) 2.600
11 Berkembangnya irigasi pertanian
tanaman pangan
Luas lahan sawah yang didukung
pengairan (Ha)
1.046
Luas Irigasi dalam kondisi baik
(Ha)
200
12 Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan
perkebunan
Rasio kecukupan Alsistan/ Traktor Roda Dua disektor pertanian
pangan dan perkebunan
0,13
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 39
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 1 2 3 4
13 Meningkatnya serapan tenaga
kerja local pada usaha PMA dan
PMDN
Rasio daya serap tenaga kerja :
PMA 15000
PMDN 1500
14 Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat
Jumlah koperasi aktif 1467
15 Berkembang dan optimalnya
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Jumlah BUMDES yang aktif 7
16 Meningkatnya ketersediaan air
bersih
Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhapap air minum layak (perkotaan dan
perdesaan)
50.15%
17 Meningkatnya ratio ketersediaan
listrik
Rasio ketersediaan daya listrik 78%
18 Meningkatnya panjang jaringan
jalan
Panjang jalan yang ditingkatkan
kelasnya (km)
20
19 Tersedianya pelabuhan-pelabuhan
utama (hubports berstandar internasional untuk
mengoptimalkan peluang jasa-
jasa maritim
Jumlah pelabuhan internasional
(unit)
10
Jumlah pelabuhan barang
internasional
6
20 Meningkatnya kualitas pelabuhan rakyat
Jumlah pelabuhan rakyat dalam kondisi baik
62
21 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
12
22
Meningkatnya angka pendidikan
yang ditamatkan
Angka kelulusan SD (%)
99%
Angka kelulusan SMP (%)
85%
23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI/ ke SMP/ MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs
94%
24 Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA/
SMK/ MA
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA/ SMK/ MA
93%
25 Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan
baik
Persentase Sekolah SD/ MI dalam Kondisi Baik
93%
Persentase Sekolah SMP/ MTS
dalam Kondisi Baik
95%
26 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 40
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 1 2 3 4
SD 59
SMP 55
SMA 51
27 Meningkatnya rasio guru terhadap murid per kelas
Rasio Guru terhadap murid
SD 1:21
SMP 1:23
SMA 1:13
28 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV
SD 60%
SMP 95%
SMA 98%
29 Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk
40
30 Meningkatnya rasio bidan per
satuan penduduk
Rasio bidan/ tenaga medis per
100.000 penduduk
66
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan (%)
99%
31 Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap layanan kesehatan
Rasio RS per 10.000 penduduk 0,15
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk
4
32 Pengelolaan keuangan daerah
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian/ Wajar dengan
pengecualian
Opini BPK WTP
33 Meningkatnya kualitas kegiatan
kepemudaan
Jumlah Pemuda yang mengikuti
PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)
2
Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda ASEAN Jepang
1
Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara
2
Jumlah Pemuda yang mengikuti
BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)
40
34 Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislative
12,15%
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 41
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 1 2 3 4
35 Meningkatnya Indeks
Pembangunan Gender (IDG)
Indeks Pembangunan Gender
(IDG)
68
36 Meningkatnya Indeks
Pemberdayaan Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender
(IPG)
60
37 Menurunnya rasio KDRT Rasio KDRT
0,097
38 Berkurangnya praktek-praktek
penangkapan ikan ilegal
Jumlah kasus illegal fishing 4
39 Ditetapkannya kawasan-kawasan
suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)
Jumlah kawasan konservasi laut 36
40 Berkurangnya luas kawasan hutan
yang rusak
Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
(Kerusakan kawasan hutan
berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri)
275.748,50
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 42
Pendekatan manajemen
pembangunan berbasis kinerja,
yang utama adalah bahwa
pembangunan diorientasikan pada
pencapaian menuju perubahan
yang lebih baik. Hal ini
mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya
sekedar melaksanakan
program/kegiatan yang sudah
direncanakan.
Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh
mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya
dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya
oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 43
Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan e-performance
adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian
kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan
dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.
Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah
dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja
(peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut
dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran,
menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :
III.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 44
A. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka
skala yang digunakan sebagai berikut :
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
4 Lebih dari 100% Sangat baik
3 75% sampai 100% Baik
2 55% sampai 75% Cukup
1 Kurang dari 55% Kurang
b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres
negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100% Kurang
2 75% sampai 100% Cukup
3 55% sampai 75% Baik
4 Kurang dari 55% Sangat Baik
Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2015 yang dilakukan evaluasi
kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut :
III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 45
Tabel 3.1 CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEP RIAU TAHUN 2015
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
1 2 3 4 5 1
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat
Jumlah Event budaya skala local, regional dan nasional
10
3
2 Bertambahnya armada kapal penangkapan ikan berbobot> 20-30 GT
Armada kapal penangkap ikan berbobot> 20 GT (unit)
1.290 778
3 Meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan ikan
Produksi ikan tangkap (ton) 408.501 407.235,91
4 Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan
Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 3.338.852 4.244.728
5 Bertambahnya sentra produksi perikanan terpadu
Pelabuhan perikanan (unit) yang memenuhi standar perikanan
5 4
Minapolitan (Kawasan) 7 6 6 Meningkatnya produksi,
nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya
Produksi perikanan budidaya (ton)
18.760 31.041,89
7 Bertambahnya jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara
Jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara (Orang)
2.000.000 2.037.673
8 Meningkatnya investasi Realisasi Investasi dalam Negeri (Rp)
2.250.000.000.000
12.504.063.700.000
Realisasi Investasi luar Negeri (US $ juta)
200 2.509.102.3
9 Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya
% PDRB Pertanian 2,50% 1.18%
10 Meningkatnya produksi dan produktifitas petani dan peternak
Produktifitas Padi (Ton/Ha) 3.166 3.647 Produktifitas Jagung (Ton/Ha) 2.126 2.333 Produksi Karet (Ton/Ha) 18.600 21.822 Produksi Ternak/daging (ekor)
2.600 1.577.878
11 Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan
Luas lahan sawah yang didukung pengairan (Ha)
1.046 1.231
Luas Irigasi dalam kondisi baik (Ha)
200 1.193
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 46
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
1 2 3 4 5 12 Meningkatnya mekanisasi
pertanian tanaman pangan dan perkebunan
Rasio kecukupan Alsistan/ Traktor Roda Dua disektor pertanian pangan dan perkebunan
0,13 0,18
13 Meningkatnya serapan tenaga kerja local pada usaha PMA dan PMDN
Serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN
PMA 15.000 15.461 PMDN 1.500 4.461
14 Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat
Jumlah koperasi aktif 1.467 1.125
15 Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Jumlah BUMDES yang aktif 7 11
16 Meningkatnya ketersediaan air bersih
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)
50.15% 70,21%
17 Meningkatnya ratio ketersediaan listrik
Rasio ketersediaan daya listrik
78% 66,89
18 Meningkatnya panjang jaringan jalan
Panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya (km)
20 21,12
19 Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hubports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim
Jumlah pelabuhan internasional (unit)
10 10
Jumlah pelabuhan barang internasional
6 5
20 Meningkatnya kualitas pelabuhan rakyat
Jumlah pelabuhan rakyat dalam kondisi baik
62 78
21 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
12 11,5
22
Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan
Angka kelulusan SD (%) 99% 100% Angka kelulusan SMP (%) 85% 100%
23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI/ ke SMP/ MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs
94% 91,24%
24 Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA,SMK MA
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA/ SMK/ MA
93% 81%
25 Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik
Persentase Sekolah SD/ MI dalam Kondisi Baik
93% 90%
Persentase Sekolah SMP/ MTS dalam Kondisi Baik
95% 92%
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 47
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
1 2 3 4 5 26 Meningkatnya rasio
ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
SD 59 50
SMP 55 43
SMA 51 34
27 Meningkatnya rasio guru terhadap murid per kelas
Rasio Guru terhadap murid perkelas
SD 1:21 1;18
SMP 1:23 1;15
SMA 1:13 1;12
28 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV
SD 60% 74%
SMP 95% 91%
SMA 98% 95%
29 Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk
40 44
30 Meningkatnya rasio bidan per satuan penduduk
Rasio bidan/ tenaga medis per 100.000 penduduk
66 72
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
99 93
31 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan
Rasio RS per 10.000 penduduk
0,15 0,14
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk
4 3,85
32 Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian/ Wajar dengan pengecualian
Opini BPK WTP WTP
33 Meningkatnya kualitas kegiatan kepemudaan
Jumlah Pemuda yang mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)
2 5
Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda ASEAN Jepang
1 0
Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara
2 5
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 48
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
1 2 3 4 5 Jumlah Pemuda yang
mengikuti BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)
40 20
34 Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif
12,15% 13,3
35 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) %
68 66,27
36 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) %
60 60,79
37 Menurunnya rasio KDRT Rasio KDRT 0,097 0,097
38 Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan ilegal
Jumlah kasus illegal fishing 4 29
39 Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)
Jumlah kawasan konservasi laut
36 41
40 Berkurangnya luas kawasan hutan yang rusak
Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Kerusakan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri)
275.748,50 282.432
Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan
membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah
ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan
dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang
kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya
celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang
direncanakan.
Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja
berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
(PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan, berikut disampaikan analisis capaian
kinerja tahun 2015 sebagai berikut:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 49
Provinsi Kepulauan Riau mayoritas penduduknya adalah suku
melayu. Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan
beberapa potensi peninggalan sejarah, perpustakaan melayu, maupun adat
istiadat orang melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya
melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan.
Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar
merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak
dijual. Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu menunjukan bahwa
Kepulauan Riau sebagai wilayah bekas kejayaan kerajaan melayu Riau,
yang berakhir pada awal abad ke-20.
Dengan misi “Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi
budaya lainnya dalam kehidupan bermasyarakat”, diharapkan tahun 2015
Kepulauan Riau akan menjadi Provinsi yang kembali mentabalkan
tamadun/kejayaan melayu dalam masa kekinian dan berorientasi masa
depan.
Berikut evaluasi capaian sasaran Apresiasi dan Kreatifitas
Berkesenian dan Kebudayaan Masyarakat Tahun 2015.
SASARAN 1 Meningkatnya Apresiasi dan Kreatifitas Berkesenian dan Kebudayaan
Masyarakat
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 50
Tabel 3.2
Evaluasi Kinerja Apresiasi dan Kreatifitas Berkesenian dan Kebudayaan Masyarakat Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi % realisasi
Target akhir
RPJMD
% Realisasi RPJMD
1 Jumlah event budaya skala local, regional dan nasional
10
3
30%
12
25%
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh
gambaran bahwa dalam rangka meningkatkan apresiasi dan kreatifitas
berkesenian dan kebudayaan, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015
menargetkan 10 event budaya skala lokal, nasional dan internasional sampai
akhir tahun 2015 provinsi Kepulauan Riau hanya mencapai 3 event budaya
skala lokal, regional dan nasional, dengan capaian kinerja sebesar 30%
atau dalam kategori kurang. Bila dibandingkan dengan target RPJMD
sebanyak 12 even, kinerja tahun 2015 belum mencapai target. Berikut
disampaikan perkembangan even budaya tahun 2011-2015.
Tabel 3.3 Perkembangan Event Budaya Tahun 2011-2015
NO INDIKATOR
KINERJA CAPAIAN TAHUN Total
event 2011 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah event
budaya skala local, regional dan nasional
1 1 2 3 3 10
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 51
Even yang diselenggarakan dalam pendukung pencapaian sasaran
meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan
masyarakat tahun 2015 adalah :
a) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dalam bentuk
kegiatan Parade Tari daerah dan Nusantara, dengan diikuti oleh 12 Tim
Sanggar dari kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau dengan
menghasilkan 1 (Satu) tim sanggar tari sebagai penyaji terbaik 1 yaitu
sanggar Tuah Pusake dari Kabupaten Bintan sebagai perwakilan provinsi
Kepulauan Riau pada kegiatan Parade nusantara Tahun 2016 di Jakarta
b) Kegiatan Bintan Arts, melibatkan para seniman-seniman 7 kabupaten
/kota, para pelaku seni tersebut mempertunjukkan produk kesenian yang
mengusung ciri kebudayaan khas masing-masing daerah.
c) Atraksi kesenian pada HPN 2015.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 52
Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat
besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Dalam
rangka mewujudkan misi kedua Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
yaitu meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan perikanan, pulau
–pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan
masyarakat, telah ditetapkan sasaran kinerja bertambahnya armada kapal
penangkapan ikan berbobot >20 GT, berikut evaluasi capaian sasaan
dimaksud.
Tabel 3.4
Evaluasi Kinerja Bertambahnya Armada kapal penangkapan ikan
berbobot >20GT
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi %
realisasi Target RPJMD
% Realisasi
1 Armada kapal penangkapan ikan berbobot >20GT
1.290
778
60,3%
1.290
60,3%
Berdasarkan evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran
bahwa indikator Armada Kapal Penangkapan Ikan Berbobot >20 GT dengan
target kinerja Tahun 2015 dan target RPJMD sejumlah 1.290 unit, dapat
dicapai sejumlah : 778 Unit dengan capaian kinerja sebesar : 60,3%
atau dalam kategori cukup
SASARAN. 2 Bertambahnya armada kapal penangkapan ikan Berbobot > 20GT
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 53
Tabel 3.5
Perkembangan Jumlah Armada Perikanan di Provinsi Kepri
Tahun 2015
Kabupaten/Kota PTM MT KM JUMLAH
1 Karimun 1.971 1.548 2.811 6.330
2 Bintan 1.407 309 3.623 5.339
3 Natuna 2.064 2.316 18.396 22.776
4 Lingga 2.931 295 3.471 6.697
6 Kep Anambas 783 435 2.476 3.694
7 Batam 2.912 3.400 4.144 10.456
8 Tanjungpinang 665 370 499 1.534
Jumlah/Total:
2015 12.733 8.673 35.420 56.826
2014 12.733 8.614 35.368 56.715
2013 11.460 5.762 35.365 52.587
2012 11.769 7.546 32.397 51.712
2011 12.596 5.586 21.891 40.073
Armada perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terdiri
dari perahu (kategori kecil, sedang dan besar), motor tempel, dan kapal
motor, dengan jumlah terbesar adalah perahu motor tempel sebagian besar
kurang dari 5 GT. Sementara itu alat tangkap yang digunakan yaitu jaring
insang, pancing dan jaring angkat. Beberapa kendala masih dihadapi
berkaitan dengan perikanan tangkap, diantaranya masih rendahnya rasio
kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan
laik simpan, dengan capaian pada tahun 2015 hanya sebesar 2%.
Armada Penangkap Ikan sampai akhir 2015 di Provinsi Kepri sebesar
56.826 unit terdiri dari :
- Perahu tanpa motor sebesar 12.733 unit;
- Perahu Motor Tempel sebesar : 8.673 Unit; dan
- Perahu Motor >2GT s/d >30 GT sebesar : 35.420 unit
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 54
Khusus Armada Penangkapan Ikan >20GT perkembangan jumlah Tahun 2015
adalah sebagai berikut :
Armada Satuan
Jumlah Se Prov
Kepri
Bintan Karimun Lingga Natuna KKA Batam Tanjung
Pinang
-Kapal 20 s/d 30 GT
Unit 287 - 197 3 6 - 56 25
-Kapal > 30 GT Unit 491 33 107 8 5 5 245 85
Total : 778
Kebijakan Program/ kegiatan dan anggaran dalam rangka
pencapaian target indikator tersebut diatas dilaksanakan melalui anggaran
APBN (Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan)
Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam rangka
pencapaian target produksi tahun 2014/2015 yang berkaitan dengan
penambahan jumlah armada kapal perikanan, antara lain :
- Pembangunan Kapal Perikanan > 30 GT (6 unit) sumber dana
Tugas Pembantuan (TP)
- Pembangunan Kapal Perikanan > 30 GT (7 unit) sumber Dana
Alokasi Khusus (DAK)
PTM MT KM
2011 12596,0 5586,0 21891,0
2012 11769,0 7546,0 32397,0
2013 11460,0 5762,0 35365,0
2014 12733,0 8614,0 35368,0
2015 12733,0 8673,390 35419,815
- 10000,0 20000,0 30000,0 40000,0
Axi
s Ti
tle
Grafik 3.1 Armada Penangkapan Ikan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 55
Sebagai Provinsi dengan wilayah kepulauan, potensi perikanan dan
kelautan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Potensi yang menonjol
adalah perikanan tangkap, dengan produksi yang terus meningkat setiap
tahun. Untuk melihat tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas
penangkapan ikan ditetapkan indikator kinerjanya yaitu produksi ikan
tangkap dengan capaian kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.6
Evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Produksi dan Produktiftas
penangkapan Ikan
No Indikator Kinerja Target
2015
Capaian %
Capaian
Target
RPJMD
%
Capaian
1 Produksi perikanan
tangkap (ton)
408.501
407.235,91
99,7%
433.629
93.9%
Dilihat dari tabel diatas sampai akhir tahun 2015 jumlah produksi
perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 407.235,91 Ton,
apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2015 sebesar 408.501
ton diperoleh capaian kinerja sebesar 99,7% dan apabila dibandingkan
dengan target RPJMD Provinsi Kepri sebesar 433.629 Ton, maka realisasi
capaian kinerja sebesar 93,9% sehingga capaian kinerja sasaran berada
dalam kondisi baik.
Upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dilakukan untuk
mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional, terutama dalam
penyediaan sumber bahan pangan hewani sebagai penyedia protein untuk
meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Peningkatan produksi juga
Sasaran 3.
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Penangkapan Ikan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 56
diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi domestik dan
mendukung penyediaan bahan baku bagi industri pangan, khususnya
industri pengolahan hasil perikanan, baik yang berorientasi pasar domestik
maupun pasar luar negeri.
Pencapaian produksi perikanan tangkap Tahun 2015 dilakukan
maksimal oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau melalui Program
Peningkatan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (sumber dana APBD)
dengan kegiatan-kegiatan prioritas seperti : penambahan armada
penangkapan, bantuan alat tangkap untuk nelayan dan pembinaan-
pembinaan oleh tenaga penyuluh dan tenaga pendamping perikanan.
Tabel 3.7
Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Kepri Tahun 2015
Kabupaten/Kota Produksi Tangkap (Ton)
1 Karimun 47.397,96 2 Bintan 40.771,35 3 Natuna 148.879,23 4 Lingga 45.175,24 6 Kep Anambas 24.245,54 7 Batam 85.619,88 8 Tanjungpinang 15.146,73 Jumlah/Total: 2015 407.235,91 2014 406.395,00
2013 392.638,90
2012 360.560,00
2011 308.355,00
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 57
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
.
Produksi Perikanan Tangkap
2011 2012 2013 2014 2015
Grafik 3.2
Perkembangan produksi perikanan tangkap Prov Kepri
Melihat perkembangan produksi perikanan tangkap Provinsi
Kepulauan Riau sebagai output dari Program dan kegiatan peningkatan dan
pengembangan perikanan tangkap berupa bantuan-bantuan usaha
perikanan tangkap Tahun 2010 s/d 2015 pemberian bantuan Kapal Ikan
untuk nelayan sebanyak 529 unit kapal motor dan mesin motor (ketinting)
984 unit kepada 2.881 RTP (Rumah Tangga Perikanan), guna membantu
peningkatan jangkauan operasional mereka selain itu juga dibantu alat
penangkapan ikan 29.563 paket berupa jaring udang, bilis dan bagan
apung. jaring tenggiri, rawai kawat bubu, bubu ketam dan alat tangkap
lainnya berupa kelong.
Produksi perikanan yang tinggi perlu didukung dengan usaha
pengolahan dan pemasaran yang baik agar dapat meningkatkan nilai
tambah bagi pendapatan masyarakat. Jumlah produk olahan hasil perikanan
pada tahun 2015 hanya sebanyak 1.535,11 ton atau 3,45% dari total
produksi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu ekspor hasil
perikanan sebanyak 38.882,41 ton atau 5,59% dari dari total produksi
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 58
perikanan. Dilihat dari tingkat konsumsi ikan perkapita, capaian tahun 2015
sangat tinggi yaitu sebesar 59,86 kg/kap/tahun. Berdasarkan data tersebut,
maka usaha pengolahan dan ekspor hasil perikanan perlu terus ditingkatkan
karena capaiannya masih rendah.
Kegiatan usaha perikanan tangkap mampu menyediakan lapangan
pekerjaan dalam jumlah cukup besar. Lapangan pekerjaan yang tercipta
dari kegiatan usaha perikanan tangkap sebagian besar berasal dari kegiatan
usaha penangkapan ikan (profesi nelayan) sebagai kegiatan utama. Selain
itu banyak tenaga kerja yang terserap dari kegiatan usaha pendukung
perikanan tangkap seperti usaha galangan kapal, perbengkelan, pembuatan
dan penyediaan bahan dan alat penangkapan ikan, perdagangan kebutuhan
logistik melaut serta usaha terkait lainnya.
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat berperan dalam
mendukung pencapaian sasaran ini dengan menggulirkan bantuan kapal>
20 GT dan juga bantuan modal usaha melalui kegiatan PUMP (Penguatan
Usaha Mina Pedesaan) yang mulai tahun 2011-2014 yang disalurkan modal
usaha sebesar Rp.22.200.000.000,- kepada 222 Kelompok Usaha Bersama
(KUB) Perikanan Tangkap se Provinsi Kepri.
Untuk mencapai sasaran pendapatan dan kesejahteraan nelayan
telah ditetapkan indikator tahun 2015 yaitu Pendapatan nelayan, dengan
evaluasi kinerja sebagai berikut :
SASARAN. 4 Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 59
Tabel 3.8 Evaluasi Capaian Kinerja meningkatnya Pendapatan Nelayan
Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target
2015
Capaian %
Capaian
Kriteria
1 Pendapatan
Nelayan (Rp/bulan)
3.338.852 4.244.728 127% Sangat
Baik
Pendapatan nelayan buruh yang merupakan salah satu indikator
hasil perhitungan nilai produksi perikanan tangkap yang sudah dipotong
biaya operasional dan keuntungan nelayan pemilik.
Dari tabel evaluasi terhadap meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan nelayan dapat disimpulkan bahwa indikator pendapatan
nelayan buruh dengan target kinerja tahun 2015 yang telah
ditetapkan sebesar Rp.3.338.852,-/bulan, dapat terealisasi sebesar
Rp. 4.244.728,- /bulan atau mengalami kenaikan mencapai 127% dengan
demikian capaian kinerja pendapatan nelayan dalam kategori sangat
baik. Besaran pendapatan yang diperoleh telah dapat meningkatkan
kesejahteraan nelayan.
Berikut disampaikan perkembangan pendapatan nelayan pertahun
Provinsi Kepulauan Riau.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 60
-
1000000,0
2000000,0
3000000,0
4000000,0
5000000,0
Pendapatan Nelayan BURUH
2011
2012
2013
2014
rata-rata 2015
Grafik 3.3
Perkembangan pendapatan nelayan pertahun Provinsi Kep Riau
Dilihat dari grafik diatas terjadi kenaikan pedapatan nelayan setiap tahun
2011 s.d 2014, namun terjadi penurunan pada tahun 2015. Penurunan
pendapatan nelayan pada tahun 2015 disebabkan oleh :
1. Peningkatan biaya operasional nelayan
2. Terbatasnya kuota bahan bakar minyak untuk nelayan
3. Adanya kebijakan pelarangan beberapa jenis alat tangkap sesuai
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pelarangan Jaring Pukat/ Trawel
Pembangunan Perikanan dan Kelautan pada dasarnya ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya pelaku usaha
perikanan, dalam setiap tahapan pembangunan kesejahteraan masyarakat
selalu menjadi tujuan utama. Melalui berbagai kebijakan dan program
pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah telah berupaya dalam hal
peningkatan produksi perikanan dan meningkatkan
pendapatan/kesejahteraan petani, nelayan dan pelaku usaha perikanan
lainnya.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 61
Salah satu alat ukur/indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan
pelaku usaha perikanan, baik nelayan maupun pembudidaya ikan adalah
NTP-Pi. Tahun 2015, NTP-Pi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan
perkembangan positif, sebagai dampak dari program/kegiatan pemerintah
yang banyak diarahkan untuk meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat perikanan.
Dengan menggunakan penghitungan tahun dasar 2014, diperoleh
angka NTP-Pi sebesar 111,64 artinya nelayan/pembudidaya ikan masih
dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahanya,
setelah digunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan hidup sehari-
harinya.
Dalam rangka terwujudnya sasaran penambahan sentra produksi
terpadu Provinsi Kepulauan Riau, maka ditetapkan indikator kinerja yaitu
jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar perikanan dan
minapolitan, dengan evaluasi capaian kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.9 Evaluasi Kinerja Penambahan sentra produksi terpadu
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
NO
Indikator Kinerja
Target
Realisasi %
Capaian Target RPJMD
% Capaian
1. Pelabuhan perikanan yang memenuhi standar perikanan
5
4
80%
5
80%
2. Minapolitan
7 6 85.7% 8
75%
SASARAN. 5 Bertambahnya Sentra produksi perikanan terpadu
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 62
Berdasarkan Evaluasi Kinerja Penambahan sentra produksi terpadu
tahun 2015 dengan indikator kinerja jumlah pelabuhan perikanan yang
memenuhi standar dengan target berjumlah 5 unit dapat terealisasi sebesar
4 unit, dengan capaian kinerja 80%. Selanjutnya indikator minapolitan
Provinsi Kepulauan Riau dengan target tahun 2015 sebanyak 7 kawasan
dapat terealisasi sebanyak 6 Kawasan dengan capaian kinerja 85,7%.
Namun apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebanyak 8 kawasan
capaian kinerja hanya 75% dalam arti masih dalam kategori baik.
- P
Pelabuhan perikanan /sentra
perikanan tangkap di Provinsi Kepri
tersebar diseluruh Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepulauan Riau.
Sentra perikanan tangkap ada disetiap tangkahan-tangkahan pengusaha
perikanan, namun pelabuhan perikanan yang tercatat resmi sebagai pusat
usaha dan transaksi/ ekonomi, dan yang lengkap dengan sarana
prasarana administrasi seperti syahbandar, pencatatan log book, dan
lainnya sebagai syarat yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI sampai tahun 2014 di Provinsi Kepri adalah sebagai
berikut :
Dermaga Pelabuhan dan Pabrik es
Antang Tarempa Anambas
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 63
Kabupaten/Kota Pelabuhan Perikanan
Keterangan
1. Kep Anambas 1 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Antang Tarempa merupakan asset Pemprov Kepri
2. Batam 2 Pelabuhan perikanan milik swasta : 1 berlokasi di Setokok Batam, 1 berlokasi di Punggur Batam
3. Natuna 1 Pelabuhan Perikanan Kec. Pulau Tiga, Natuna
Jumlah/Total:
2015 4 Unit
2014 4 Unit
2013 4 Unit
2012 3 Unit
2011 3 Unit
Belum tercapainya realisasi pembentukan kawasan Minapolitan di
Provinsi Kepri sejumlah 7 kawasan di tahun 2015 disebabkan penetapan
kawasan dilakukan melalui Ketetapan Kepala Daerah masing-masing
Bupati/Walikota, selain itu juga usulan yang disampaikan ke Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI yang kemudian ditetapkan melalui Surat
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Gambar 3.1 Pelabuhan perikanan di setokok dan punggur- Batam
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 64
Hal lain yang menyebabkan tidak tercapainya penetapan kawasan
minapolitan adalah belum di tetapkannya dasar hukum pelaksanaan
Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepri
Penetapan Kawasan Minapolitan di Provinsi Kepulauan Riau
melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: KEP.32/MEN/2010
tanggal 14 Mei 2010, yaitu :
- Kabupaten Bintan,
- Kabupaten Karimun,
- Kota Batam.
Penetapan kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah :
- Kab. Lingga;
- Kab. Natuna dan
- Kab. Anambas.
a. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di
Kabupaten Bintan berupa :
SK Bupati Bintan Nomor: 298/VII/2008 tentang Penetapan Wilayah
Pulau Bintan bagian Timur, Tenggara dan Selatan sebagai Kawasan
Minapolitan Kabupaten Bintan; Pemanfaatan kawasan ini sebagai
lokasi budidaya rumput laut atau ikan laut.
SK Bupati Bintan Nomor: 245/V/2009 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja (POKJA) pengembangan Kawasan Minapolitan
Kabupaten Bintan.
Keputusan Bupati Bintan Nomor: 261/VIII/2007 tentang Kawasan
Konservasi Laut Daerah.
Keputusan Bupati Bintan, Nomor :428/X/2010 tentang Penetapan
Kawasan Minapolitan Kawasan Minapolis (pertumbuhan kota ikan dan
Kawasan Penyangga (hinterland) Kab. Bintan, yang menetapkan
kawasan : Kec. Bintan Timur, Kec. Mantang dan Kec. Bintan Pesisir
sebagai kawasan Minapolitan
Komoditas unggulan Rumput Laut, Kerapu dan Teripang
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 65
b. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kota
Batam berupa :
Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Batam, SK Walikota
Batam Nomor: 117/HK/IV/2010 tentang Penetapan Kawasan
Minapolitan Batam, dengan lokasi : Kecamatan Kota Galang
Komoditas Unggulan Kerapu Macan dan Rumput Laut
c. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di
Kabupaten Karimun, berupa :
Surat Bupati karimun Nomor: 523/DKP/80/III/2010 yang ditujukan ke
Menteri Kelautan dan Perikanan RI perihal Daerah Sentra
Minapolitan; dan ditetapkannya Kecamatan Moro sebagai Sentra
pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Perda No. 2
Tahun 2001.
Keputusan Bupati Karimun, Nomor : 148 a Tahun 2011 tentang
Penetapan Kawasan Minapolitan, yang menetapkan Kec. Moro
sebagai kawasan Minapolitan
Komoditas Unggulan Rumput Laut.
d. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di
Kabupaten Kepulauan Anambas, berupa :
Keputusan Bupati Kepulauan Anambas, Nomor : 108 a Tahun 2011
tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Kepulauan
Anambas, yang menetapkan Kec. Siantan Tengah, Kecamatan
Palmatak, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan sebagai
kawasan Minapolitan.
e. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di
Kabupaten Lingga, berupa :
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 66
SK. Bupati Lingga, Nomor: 112/KPTS/III/2014 tentang Penetapan
Kawasan Minapolitan, Kawasan Minapolis (Pusat Pertumbuhan Kota
Ikan) Dan Kawasan Penyanggah (hinterland) Kabupaten Lingga.
yang menetapkan Kec.Desa Tajur Biru (kawasan I) dan Desa Penuba
(kawasan II) sebagai kawasan Minapolitan
Telah dibentuknya POKJA Pengembangan Kawasan Minapolitan Kab.
Lingga dengan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 116/KPTS/III/2014
f. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di
Kabupaten Natuna, berupa :
SK. Bupati Natuna Nomor: 230 Tahun 2013 tentang Kawasan
Minapolitan di Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau juga mempunyai potensi yang sangat besar
dalam pengembangan perikanan budidaya. Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Kepulauan Riau terus berusaha meningkatkan produksi perikanan
budidaya dengan menerapkan berbagai strategi pengembangan seperti
peningkatan SDM, aplikasi teknologi, pemberian paket-paket budidaya,
peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan),
pengembangan kluster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor,
fasilitasi program anti kemiskinan dengan pemberian paket-paket bantuan
berupa sarana budidaya perikanan, pengembangan induk dan benih unggul,
sosialisasi dan pelatihan/bimtek.
Hasil dari pengembangan tersebut dapat dilihat evaluasi capaian
kinerja sebagai berikut :
SASARAN. 6 Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 67
Tabel 3.10 Evaluasi Capaian Produksi Perikanan Budidaya
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target
2015 Capaian %
Capaian Target RPJM
D
%
1 Produksi perikanan budidaya (ton)
18.760 31.041,89 165,5% 18.843 164,7%
Sampai akhir tahun 2015 jumlah produksi budidaya yaitu budidaya
ikan laut, budidaya ikan air payau (udang, bandeng) dan budidaya ikan air
tawar (lele, gurame, mas) sebesar 31.041,89 Ton, realisasi sampai
dengan akhir 2015 mencapai 165,5% dari target yang ditetapkan sebesar
18.760 Ton produksi perikanan budidaya (budidaya ikan laut, budidaya
ikan air tawar dan budidaya ikan air payau). Selanjutnya apabila
dibandingkan dengan target tahu ke-lima RPJMD maka dapat mencapai
sebesar 164,7% dengan kategori kinerja sangat baik.
Selain perikanan tangkap, perikanan budidaya juga sangat
berkembang, baik budidaya air laut, budidaya air payau maupun budidaya
air tawar. Budidaya perikanan ini banyak dikembangkan di Kabupaten
Lingga dan Kabupaten Anambas. Jenis produk perikanan budidaya air laut
yang dibudidayakan antara lain ikan karang, ikan kakap, dan rumput laut.
Jenis produk perikanan budidaya air payau meliputi udang vanamei, udang
windu, Ikan Bandeng, Kakap Putih dan Kerapu Lumpur. Adapun jenis ikan
air tawar yang dibudidayakan yaitu Ikan Lele, Mujair, Nila, Gurame, dan
Ikan Patin
Budidaya Ikan Air Laut di Bintan Budidaya Ikan Air Tawar di Batam
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 68
-
10.000,00
produksi …
2011
2012 -
100,00
produksi …
2011
2012 - 50.000,00
produksi budidaya …
2011
Tabel 3.11
Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kepri Tahun 2015
Kabupaten/Kota LAUT TAWAR PAYAU
1 Karimun 263,55 12.939,62 4,50
2 Bintan 714,40 297,24 4,50
3 Natuna 116,03 18,68 7,00
4 Lingga 368,55 45,90 19,00
6 Kep Anambas 1.328,80 0,11 -
7 Batam 1.567,83 12.939,62 -
8 Tanjungpinang 378,70 27,87 -
Jumlah/Total:
2015 4.737,85 26.269,04 35,00
2014 4.783,20 17.334,96 34,82
2013 4.226,63 13.365,67 90,77
2012 2.974,35 11.209,57 16,73
2011 3.908,83 2.611,41 12,62
Pencapaian sasaran peningkatan perikanan budidaya tahun 2015
diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan bantuan sarana prasarana
budidaya perikanan antara lain bantuan keramba jaring apung, bantuan
benih, pupuk dan pakan.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 69
Selain bantuan usaha juga dilakukan pembinaan-pembinaan pelaku
usaha perbaikan sistem pembenihan kesehatan lingkungan dan dan
sebagainya yang terealisasi melalui kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan (sumber dana APBN 2015) yang dilaksanakan dalam rangka
pencapaian produksi perikanan budidaya antara lain :
- Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan
Ikan
- Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan (Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan)
- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidaya Ikan
(dekonsentasi dan Tugas Pembantaun)
- Pengembangan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan
- Pengembangan Sistem Usaha Pembudidaya Ikan
- Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
Tabel 3.12
Bantuan Usaha Perikanan Budidaya
a. Bantuan KJA Provinsi Kepri Tahun 2010-2014
KAB/KOTA KJA HDPE (KANTONG) TOTAL
2011 2012 2013 2014
Tanjungpinang - - 40 - 40
Batam - - 200 50 200
Bintan 30 200 - 50 230
Karimun 30 40 40 40 110
Lingga - 40 40 - 80
Natuna - 160 80 - 240
Anambas - - 100 - 100
Jumlah 60 440 500 140 1,140
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 70
b. Bantuan mesin pakan ikan
KAB/KOTA Bantuan mesin pembuat pakan
Jumlah Unit
Tahun Bantuan
Nama Kelompok
Batam 4 Paket 2013 Klp. Rejeki Mulyo Rezeki
2014 Klp. Sinar Harapan
2014 Klp. Sambau Karya Terpadu
2014 Klp. Dumbo Jaya
Bintan 5 Paket 2011 Klp. Sumber Rezeki
2013 Klp.Setia Bina Makmur
2013 Klp. Selayang Pandang
2014 Klp. Cendrawasih
2014 Klp. Mina Mulya
Karimun 4 Paket 2013 Klp.Kelompok Mekar bersatu
2013 Klp. Mutiara Sakti
2014 Klp. Rudy
2014 Klp. Mitra Bahari
Pengelola 71 RTP
Bantuan benih, pakan, pupuk dan vitamin ikan
No Kegiatan/Jenis bantuan Bantuan Kepada Masyarakat
Jumlah Bantuan Jumlah Penerima/ RTP
1 a. Pakan Pellet Ikan Air Laut 89.080 Kg 500 RTP
b. Bibit Ikan Air Laut Kerapu 125.000 ekor
Bawal Bintang 195.000 ekor
c. Pakan Pellet Ikan Bawal Bintang
70.000 Kg
d. Vitamin dan Obat-obatan Ikan Vitamin 296 Kg
Obat-obatan ikan 292 Liter
2 Pakan Pellet Ikan Lele 13.680 Kg 150 RTP
3 Bibit Ikan Air Tawar (Ikan Lele) 13.680 Kg 150 RTP
4 Budidaya Ikan Hias 1 Paket 8 RTP
5 Keramba Air Tawar 20 Kantong 6 RTP
6 Pengembangan Kolam Lele 5 kolam 5 RTP
TOTAL 819 RTP
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 71
d. Pembangunan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) di Provinsi Kepri
NO KAB/KOTA JUMLAH SATUAN JUMLAH RTP PENGELOLA
1 Bintan 3 Unit 30
2 Tanjungpinang 1 Unit 10
2014 3 Unit 30
TOTAL HSRT 7 Unit 70
Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai pesona keindahan alam
dan budaya tradisi yang menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat
berharga. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh lautan, menjadikan
Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman.
Pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan
prioritas utama berdasarkan misi ketiga mengembangkan wisata berbasis
kelautan, budaya lokal dan keunggulan wilayah. Sasaran Peningkatan
jumlah pengunjung/wisatawan diupayakan melalui kegiatan pada Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata. Program ini ditujukan untuk Meningkatkan
pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi daya
tarik wisata yang kompetitif dengan pendekatan profesional, kemitraan
SASARAN. 7
Bertambahnya jumlah pengunjung/Wisatawan mancanagera
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 72
swasta, pemerintah, dan masyarakat, serta memperkuat jaringan
kelembagaan, dan pengembangan pemasaran selain proaktif melakukan
pemasaran pariwisata melalui berbagai event dan promosi yang dilakukan
baik di dalam provinsi, di luar provinsi maupun di luar negeri serta
mendorong investasi.
Berikut evaluasi capaian Sasaran Bertambahnya jumlah
pengunjung/Wisatawan mancanagera yang datang ke Kepulauan Riau (juta
orang) tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Tahun 2015
NO
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi
%
Target RPJMD
%
1. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau (juta orang)
2 juta
2.037.673
102%
2 juta
102%
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target kineja jumlah
wisatawan mancanegara yang datang tahun 2015 sebanyak 2 juta orang
dan dapat terealisasi sebanyak 2.037.673 orang dengan capaian kinerja
sebesar 102% atau dalam kategori sangat baik.
Berikut disampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke
Provinsi Kepulauan Riau menurut bulan dan pintu masuk Tahun 2015
sebagai berikut :
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 73
Tabel 3.14 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
ke Provinsi Kepulauan Riau Menurut Bulan dan Pintu Masuk Tahun 2015
Tahun / Bulan
Batam TPI Bintan Karimun TOTAL KEPRI 2015
2015 1.545.818 91.179 304.010 96.666 2.037.673
Desember 170.081 10.966 30.641 9.894 221.582
November 124.983 7.589 20.389 7.515 160.476
Oktober 123.750 6.233 19.333 7.674 156.990
September 117.089 7.095 24.337 6.876 155.397
Agustus 134.540 7.941 34.193 7.511 184.185
Juli 109.931 6.521 28.181 7.339 151.972
Juni 132.569 7.735 27.247 7.797 175.348
Mei 148.920 7.772 24.026 9.468 190.186
April 125.816 7.477 22.211 8.343 163.847
Maret 124.019 8.053 23.722 8.747 164.541
Februari 119.642 8.023 28.977 8.866 165.508
Januari 114.478 5.774 20.753 6.636 147.641
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau pada
tahun 2015 paling tinggi melewati pintu masuk dari kota Batam yaitu
sebanyak 1.545.818 orang, selanjutnya Bintan sebanyak 304.010 orang,
Karimun sebanyak 96.666 orang dan paling rendah melewati Tanjungpinang
sebanyak 91.179 orang.
Pencapaian sasaran ini apabila diperbandingkan dengan capaian di
tahun 2011 maka sudah mengalami peningkatan sebesar 19% di mana
angka kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun
2011 sebesar 1.709.511 orang, dan apabila angka kunjungan wisatawan
mancanegara hingga Desember 2015 diperbandingkan dengan capaian
akhir tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 15% di mana pada akhir
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 74
2012 angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau
mencapai 1.767.438.
Tabel 3.15 Perkembangan Per Tahun
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau
No Indikator Kinerja
Realisasi
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah wisatawan mancanegara
1.709.511 1.767.439 1.859.066 1,973,425 2.037.673
Dilihat dari tabel diatas capaian kinerja jumlah wisatawan yang
masuk ke Provinsi Kepuluan Riau menunjukan perkembangan yang cukup
signifikan penyebab keberhasilan dari capaian sasaran strategis sampai
sejauh ini adalah kuatnya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
untuk terus melaksanakan berbagai macam promosi baik melalui media
pameran maupun melalui website. Selain itu komitmen dari seluruh
pemangku kepentingan, baik pemerintah kabupaten kota maupun pihak
swasta secara bersama-sama mendorong naiknya kunjungan wisatawan
mancanegara ke Kepulauan Riau baik melalui regulasi, promosi, maupun
peningkatan kualitas event.
Selama ini wisatawan asing sudah akrab dengan Bali, Lombok,
Yogya, Bandung dan Sumatera Utara, dalam sepuluh tahun terakhir wilayah
Kepulauan Riau sudah semakin dikenal para wisatawan asing. Bahkan pada
tahun 2015, pemerintah telah menetapkan Batam Kepulauan Kepri sebagai
salah satu dari 3 destinasi utama pariwisata Indonesia yang dipasarkan ke
luar negeri.
Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai
pariwisata bahari, seperti potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten
Anambas, keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 75
dan Lingga, dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten
Bintan. Kedepan potensi wisata bahari di Provinsi Kepulauan Riau perlu
dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing,
sehingga kunjungan wisata semakin meningkat.
Dalam rangka Pencapaian sasaran jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun 2015 dilaksanakan Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang ditunjang dengan 5 (lima)
kegiatan utama sebagai berkut :
1. Promosi Pariwisata di Luar Negeri
Promosi Pariwisata di luar Negeri adalah
salah satu usaha yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
dalam rangka mempromosikan daerah
wisata yang ada di Kepulauan Riau
2. Pengadaan Direktori Pariwisata
Kegiatan Pengadaan Direktori Pariwisata yaitu kegiatan penyediaan produk-
produk promosi pariwisata yang digunakan sebagai bahan untuk
penyebaran informasi kepariwisataan baik untuk di dalam negeri maupun di
luar negeri. Untuk tahun 2015, Provinsi Kepulauan Riau siap
mempromosikan potensi kepariwisataan Kepri dengan Logo dan Slogan
yang sejak dari tahun 2013 diluncurkan, yakni Wonderful Kepri. Provinsi
Kepulauan Riau telah mengemas segala potensi unggulan pariwisata Kepri
ke dalam masing-masing Wonderful, yakni mulai dari Wonderful Nature
hingga Wonderful Culinary.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 76
3. Kampanye Wonderfull Kepri
Dalam rangka untuk mewujudkan
peningkatan jumlah kunjungan
wisatawan ke Kepulauan Riau salah
satu upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
melalui Dinas Pariwisata adalah
dengan mensukseskan dan
memberikan dukungan pada event-event pariwisata yang ada di Kepulauan
Riau, untuk menarik kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri serta
investor agar mau berinvestasi di
Provinsi Kepulauan di bidang
Pariwisata
5. E-Marketing Tourism
Kegiatan promosi baik untuk
tujuan komersial maupun non-
komersial melalui media internet. Dengan berpromosi, produk yang dimiliki
dapat dikenali oleh calon konsumen sehingga konsumen dapat memperoleh
informasi produk dengan cepat, mudah dan murah.
4. Dukungan
Penyelenggaraan Asean
Jazz Festival
Pelaksanaan Asean Jazz telah
menjadi annual event Kementerian
Pariwisata, Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau, dan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 77
Kota Batam. Kegiatan ini diikuti oleh musisi Jazz ternama di tingkat
Nasional maupun Asean.
Dari berbagai program kegiatan diatas, diharapkan secara efektif
dapat menaikan lamanya kunjungan wisatawan mancanegara pada provinsi
Kepulauan Riau. Berikut dapat digambarkan perbandingan lama tamu
menginap pada hotel berbintang sebagai berikut :
Grafik 3.4
Perbandingan Rata-rata Lama Menginap Tamu Mancanegara
pada Hotel Berbintang (Hari) Provinsi Kepulauan Riau
dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera tahun 2015
Rata-rata lama menginap tamu mancanegara pada hotel berbintang
di Provinsi Kepulauan Riau pada Desember tahun 2015 adalah 1,81 hari.
Rata-rata lama menginap di Hotel berbintang tamu asing di Provinsi Kepri
lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera, kecuali Provinsi
Lampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor pariwisata
belum mampu meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi
Kepulauan Riau secara signifikan.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 78
Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 rata-rata lama tamu
menginap pada hotel berbintang, capain tahun 2015 pada umumnya masih
dibawah 2 hari, hal ini lebih rendah dari capaian tahun 2014 dengan lama
menginap lebih dari 2 hari.
Jumlah wisatawan mancanegara sangat berpengaruh terhadap
potensi devisa yang akan diperoleh. Peningkatan jumlah wisatawan
mancanegara ke Kepulauan Riau diupayakan sejalan dengan peningkatan
jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara di Kepri, sehingga penerimaan
devisa dari kegiatan kepariwisataan pun meningkat.
Dampak dari meningkatnya kunjungan wisatawan disamping
perolehan devisa dan pengeluaran wisatawan nusantara, juga memberikan
kontribusi terhadap PDRB. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Kepulauan Riau merupakan dukungan sektor pariwisata terhadap
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi regional untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kontribusi PDRB sektor
pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini
diupayakan seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budaya yang
2,64
2,34
1,94 2,04 2,06 1,85
2,41
1,93 2,03
2,53
1,93 2,03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,07 2,02 1,87 1,95
1,78 1,86 1,73 1,83
1,83 1,73 1,57
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okto Nov Des
Grafik 3.5 PERBANDINGAN RATA-RATA LAMA INAP
TAHUN 2014- 2015
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 79
berkualitas, penciptaan rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang
berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat
hidup yang berkualitas.
Tabel. 3.16 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
Uraian Capaian 2011
Capaian 2012
Capaian 2013
Capaian 2014
Capaian 2015
Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB
13,8
13,4
13,2
19,48
13,48
Perkembangan kontribusi sektor pariwisata tehadap PDRB rata-rata
konstan dari tahun ketahun, terjadi kenaikan pada tahun 2014 sebesar
19,48 dan kembali turun pada tahun 2015
Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan penanaman modal
mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman
Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal, dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan
Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ditujukan untuk meningkatkan
kualitas promosi investasi dan kerjasama investasi, baik PMA maupun PMDN
dan menciptakan dan meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing
global melalui promosi peluang-peluang investasi yang dapat dilakukan di
Kepulauan Riau maupun di Luar Negeri.
SASARAN. 8
Meningkatnya Investasi
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 80
Sedangkan sasarannya adalah meningkatkan minat investasi baik
Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) serta investasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau serta Peningkatan
realisasi nilai investasi PMA dan PMDN serta Investasi Daerah.
Untuk mengetahui capaian sasaran peningkatan investasi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan indikator kinerja yaitu
realisasi investasi dalam negeri dan luar negeri, dengan evaluasi capaian
sebagai berikut :
Tabel 3.17 Evaluasi Capaian Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Capaian %Capaian
1 Realisasi investasi
Dalam Negeri (Rp.)
2.250.000.000.000 12.504.063.700.000 556%
2 Realisasi investasi
luar Negeri (US $ )
200.000.000 2.509.102.300.000 1.254.551%
Nilai investasi di Provinsi Kepulauan Riau tergolong besar, dilihat
dari tabel diatas bahwa capaian kinerja atas realisasi investasi Dalam Negeri
dengan target awal tahun sebesar Rp.2.250.000.000.000 dan dapat
terealisasi sebesar Rp. 12.504.063.700.000 atau capaian kinerja sebesar
556%. Selanjutnya evaluasi dari realisasi investasi luar negeri dengan target
sebesar US$ 200.000.000 dan dapat terealisasi sebesar
US$2.509.102.300.000 dengan capaian kinerja 1.254.551% yang berarti
mencapai kinerja yang sangat baik.
Iklim investasi di Provinsi Kepulauan Riau didukung dengan
pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, serta
keamanan dan ketertiban (kondusifitas) wilayah yang tergolong baik.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 81
Jumlah Investasi di Kepulauan Riau Tahun 2015 meningkat dari
pada tahun sebelumnya atau tahun 2014. Tercatat jumlah investasi dari
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2015 sebanyak 159
investor dengan nilai investasi mencapai Rp. 12.504.063.700.000. Angkanya
lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tahun 2014 yang investasinya hanya
82 dan nilai investasinya sekitar Rp.3.000.000.000
Berikut disampaikan perkembangan realisasi investasi Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 :
Tabel 3.18
Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
No Indikator Kinerja Capaian 2011
Capaian 2012
Capaian 2013
Capaian 2014
Capaian 2015
1 Realisasi investasi
Dalam Negeri (Rp.)
280.035.2
70.000,-
928.827.
300.961
3.584.4
73.308.
095
4.541.157
.000.000
12.504.063.
700.000
2 Realisasi investasi
luar Negeri (US $ )
219.493.
611
1.060.892.
664
1.085.104.
885
2.384.365.
800.000
2.509.102.30
0.000
Perkembangan investasi dari Penanaman Modal Asing di Provinsi
Kepulauan Riau dari tahun 2011 – 2015 pada umumnya mengalami
peningkatan.
Pada tahun 2014 dengan jumlah persetujuan baru sebesar US$
2.384.365.8 dengan investasi sebanyak 203 buah. Sedangkan pada tahun
2015 perkembangan investasi dari Penanaman Modal Asing di Provinsi
Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan dengan jumlah persetujuan
baru sebesar 2.509.102.3 dengan jumlah investasi sebanyak 222 buah.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 82
Pelayanan Penanaman Modal di Provinsi Kepulauan Riau semakin
baik semua jenis perijinan ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu. Jumlah Izin dan non perizinan yang dilayani
melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) oleh Pelayanan terpadu satu pintu sampai dengan
tahun 2015 sebanyak 928 perijinan/non perizinan, dengan jenis Izin dan
non Izin yang yang ada sebanyak 104 jenis. Selanjutnya Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) Provinsi
Kepulauan Rau pada tahun 2015 sebesar 80%.
Iklim investasi masih terkendala beberapa hal, seperti regulasi tidak
memihak terhadap investasi, keterbatasan lahan investasi, dan nilai UMR
yang tinggi, sehingga menurunkan minat investor dan jumlah investasi.
Dalam rangka mengatasi hal tersebut tentunya diperlukan penataan kembali
peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga
lebih mendukung investasi melalui koordinasi secara intensif dengan
pemerintah kabupaten/kota.
Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat, meliputi tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan peternakan. Dilihat dari kondisi wilayahnya, hampir
diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi
untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Namun demikian
terdapat beberapa kendala dalam pengembangan pertanian, diantaranya
curah hujan per tahun yang rendah, ketersediaan lahan pertanian terbatas,
dan minat petani yang semakin menurun.
SASARAN. 9
Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Pertanian
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 83
Untuk melihat capaian sasaran berkembangnya kelembagaan
masyarakat pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan
peternakan) dapat dilihat capaian kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.19
Evaluasi capaian Perkembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Pertanian Tahun 2015
No Indikator Target 2015
Capaian % Capaian
Target RPJMD
% Capaian
1
% PDRB sub sektor Pertanian
2.5%
1.19%
47,6%
2,5%
47,6%
Berdasarkan hasil evalausi peningkatan % PDRB sub sektor
pertanian pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja
% PDRB sub sektor pertanian Provinsi Kepulauan Riau tergolong kurang
hanya mencapai 1.19% dengan capaian kinerja 47,6% dari target tahun
2015 dan RPJMD sebesar 2,5%. Perhitungan %PDRB dihitung dari jumlah
PDRB sub sektor Pertanian sebanyak 2.420.428 dibagi dengan Total PDRB
Tahun 2015 sebanyak 203.281.401,8.
Rendahnya capaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari
keadaan realitas pembangunan di sektor pertanian yang mendiskripsikan
angka %PDRB dari aspek produksi dan produktivitas hasil pertanian pada
tahun berjalan. Aspek yang mempengaruhi faktor produksi dan
produktivitas pertanian disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
- Minimnya dukungan anggaran pembangunan pada sektor pertanian,
dikarenakan sektor pertanian bukanlah sektor prioritas pembangunan di
Provinsi Kepulauan Riau.
- Terbatasnya SDM di Provinsi Kepri yang direview dari sisi Pegawai
Negeri Sipil (PNS), juga petani/pelaku usaha pengelola lahan pertanian.
- Pengaruh keadaan ekonomi global dan ekonomi Nasional yang
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 84
cendrung tidak kondusif yang berimbas dalam hal pengembangan dan
pengelolaan lahan usaha tani.
- Keadaan alam yang diakibatkan oleh pengaruh Elnino (kekeringan) yang
berkepanjangan di Indonesia sehingga terjadi gagal panen dan
rendahnya angka hasil produksi pertanian. Hal tersebut tentu lebih
mempersulit keadaan ekonomi petani di seluruh Provinsi Kepri.
Untuk melihat tingkat perkembangan kinerja kontribusi sub sektor
pertanian terhadap PDRB, berikut disampaikan perbandingan pencapaian
lima tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 3.20
Pekembangan Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB 2011-2015
No Indikator Sasaran Tahun Target Capaian % Capaian
1 Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)
2010
2011
1,31
1,40
1,31
1,33
100,00
95,00
2012 1,62 1,29 79,62
2013 1,83 1,85 101,09
2014 2,19 2,86 130,59
2015 2,50 1,19 47,6
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja diatas, diperoleh
gambaran bahwa perkembangan PDRB sektor pertanian dalam 5 tahun
terakhir mengalami pasang surut, tercatat sebanyak tiga kali kinerjanya
tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu tahun 2011, 2012 dan
tahun 2015. Jika dibandingkan dengan total PDRB Provinsi Kepulauan Riau,
PDRB Sektor pertanian sangat kecil, hal ini dikarenakan sektor pertanian
bukanlah sektor prioritas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 85
Dalam rangka meningkatnya produksi dan produktifitas petani dan peternak
Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di
Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam. Disamping
palawija dan holtikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas,
cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten
Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan
dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa
sawit. Dalam rangka mengetahui peningkatan produksi dan produktifitas
petani dan peternak Provinsi Kepulauan Riau menetapkan beberapa
indikator kinerja yaitu Produktfitas Padi, Produktfitas jagung, produksi karet,
Produksi ternak/daging, telur.
Berikut disampaikan evaluasi capaian kinerja meningkatnya
produksi dan produktifitas Petani dan Peternak.
Tabel 3.21 Evaluasi Kinerja Meningkatnya produksi dan produktifitas Petani
dan Peternak tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Capaian %
Capaian Target RPJMD
% Capaian
1 Produktfitas Padi
(ton/ha)
3.166 3.647 115% 3.166 115%
2 Produktfitas jagung
(ton/ha)
2.126 2.333 110% 2.126 110%
3 produksi karet (ton/ha)
18.600 21.822 117% 18.882 115%
4 Produksi ternakt/daging, telor
2.600 1.577.878 60.688%
Sasaran 10. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Petani dan Peternak
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 86
- Produktifitas Padi
Angka produktivitas Padi merupakan angka rata-rata perolehan hasil
provitas hasil panen Padi untuk tiap-tiap 1 ha Gabah Kering Giling (GKG).
Perolehan capaian angka Produktivitas Padi tahun 2015 bila dideskripsikan
capaian atas angka tersebut pada saat ini sebesar 3.647 ton/ha, bila
direview dengan target kinerja Produktivitas untuk tahun 2015 sebesar
3.166 ton/ha maka capaian angka menunjukkan capaian kinerja sangat
baik.
Angka produktivitas Padi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan
peningkatan dalam kurun waktu lima tahun dari sebesar 3,153 Ton/Ha pada
tahun 2010 menjadi sebesar 3,665 Ton/Ha pada tahun 2014. Peningkatan
produktivitas pertanian mempengaruhi peningkatan produksi padi dari
sebanyak 1012,34 ton pada tahun 2010 menjadi sebanyak 1.422 ton pada
tahun 2014
Keberhasilan dalam hal pencapaian angka produktivitas Padi pada
tahun 2015 tidak terlepas dari faktor tehnis pengelolaan lahan usaha tani
dengan penerapan teknologi bercocok tanam dengan sistem spesifik lokasi
yang penerapan aplikasinya adalah penggunaan bibit unggul bersertifikat,
pemupukan berimbang, pengairan sawah yang selalu terjaga, serta
pengendalian hama penyakit yang selalu dikontrol dengan menggunakan
pestisida pertanian.
- Produktifitas Jagung
Angka produktivitas Jagung merupakan angka rata-rata perolehan
hasil produkvitas hasil panen Jagung Pipilan Kering untuk tiap-tiap 1 ha.
Perolehan capaian angka Produktivitas Jagung tahun 2015 bila
dideskripsikan capaian atas angka tersebut sebesar 2.333 ton/ha, bila
direview dengan target kinerja Produktivitas untuk tahun 2015 sebesar
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 87
2.126 ton/ha Pipilan Kering, maka angka tersebut menunjukkan capaian
yang cukup signifikan dan capaian kinerja sangat baik. Apabila dilihat dari
tahun sebelumnya produktivitas jagung juga meningkat dari sebesar 2.117
Ton/Ha pada tahun 2010 menjadi sebesar 2,334 Ton/Ha pada tahun 2014.
Jenis komoditas pertanian tanaman hortikultura yang cukup
potensial adalah Bayam, Sawi, Kacang Panjang, Terong, dan Ketimun.
Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, produksi Bayam, Sawi, Kacang
Panjang, dan Ketimun di Kepulauan Riau mengalami peningkatan,
sedangkan produksi terong menunjukkan penurunan. Dalam kurun waktu
tahun 2010-2014, produksi Bayam meningkat dari sebanyak 2291,12 ton
menjadi 5.865,00 ton. Produksi Sawi meningkat dari 3.731,86 ton menjadi
4.493,00 ton. Produksi Kacang Panjang meningkat dari 3573,4 ton menjadi
9.373,00 ton. Produksi ketimun meningkat dari 5.227 ton menjadi 10.330
ton. Produksi Cabe Besar meningkat dari sebanyak 1.564,93 ton menjadi
4.507 ton. Sementara itu produksi Terong justru menurun dari sebanyak
2.385 ton pada tahun 2011 menjadi 1.912 ton pada tahun 2014. Secara
kualitas, produk pertanian tanaman hortikultura Kepulauan Riau tergolong
baik, sebagian diekspor ke Singapura selain untuk mencukupi kebutuhan
daerah. Namun dari segi harga kalah bersaing dengan hasil pertanian dari
Malaysia yang juga mengekspor ke Singapura.
- Produksi Karet.
Angka Produksi Karet merupakan angka yang mendiskripsikan hasil
Produksi getah kering karet selama tahun 2015. Produksi Karet tahun 2015
dideskripsikan angka produksinya sebesar 21.822 ton, bila direview dari
angka target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 18.600 getah kering
karet maka angka realisasi capaian 117%. Angka tersebut menunjukkan
capaian yang cukup signifikan dengan kategori kinerja sangat baik.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 88
Keberhasilan capaian kinerja angka tersebut sebesar 21.822 ton
getah karet kering dari target angka yang ditetapkan sebesar 18.600 ton
getah karet kering dikarenakan dari faktor produksi Karet usia generatif
pada tahun 2015 sudah optimal disadap hal itu juga dipengaruhi
banyaknya karet yang sudah siap untuk diproduksi (disadap), faktor
pendukung lainnya kondisi cuaca kondusif di beberapa daerah kab/kota
seiring tingginya produksi lateks pada tahun 2015.
- Produksi Ternak.
Angka Produksi Ternak (ekor) tahun 2015 yang dideskripsikan
merupakan jumlah akumulasi produksi atas populasi ternak sapi dan ayam
pada bulan januari 2016, bila direview dari angka target yang ditetapkan
pada tahun 2015 sebesar 2.600 ekor maka dideskripsikan jumlah Produksi
Ternak untuk hewan Sapi dan Ayam pada bulan Januari 2016 menunjukkan
angka sebesar 1.577.878 ekor. Capaian angka kinerja tahun 2015 ini
menunjukkan capaian angka yang sangat signifikan dan berkinerja sangat
baik.
Komoditas peternakan yang potensial di Provinsi Kepulauan Riau
yaitu Sapi potong dan ayam buras. Jumlah populasi daging sapi
menunjukkan peningkatan dari sebanyak 4.300 ekor pada tahun 2010
menjadi sebanyak 18.233 ekor pada tahun 2014. Populasi ayam buras juga
meningkat dari sebanyak 470.800 ekor pada tahun 2010 menjadi sejumlah
849.902 ekor pada tahun 2014. Tentunya kedepan peningkatan populasi
ternak perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan
akan daging dan telur.
Penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau selama kurun waktu tahun 2010-2014 yaitu Mempertahankan wilayah
bebas penyakit Rabies Dari Menteri Pertanian Republik Indonesia pada
tahun 2011.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 89
Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani
di daerah pedesaan adalah indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar
petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan
indeks harga yang dibayar petani. Perubahan indeks harga yang diterima
petani menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan
oleh petani. Berikut disampaikan perkembangan capaian Nilai tukar Petani
Provinsi Kepulauan Riau :
Tabel 3.22 Perkembangan capaian Nilai tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1
Nilai tukar petani
103,55
104,82
101,52
95,91
98,78
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk meilhat tingkat
kemampuan/daya beli petani di perdesaaan. NTP juga menunjukkan daya
tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi
maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin
kuat pula tingkat kemampuan / daya beli petani.
Direview dari tabel diatas, angka NTP mengalami fluktuatif, pada
tahun 2015 capaian angka NTP pada akhir Desember 2015 sebesar 98,78.
angka tersebut dibawah angka 100 sehingga dapat dideskripsikan pada
bulan Desember 2015 indeks yang diterima petani (indeks harga hasil
produksi petani) dan indeks yang dibayar petani (indeks harga barang dan
jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan produksi
pertanian) mengalami penurunan.
Faktor penyebab penurunan angka NTP pada akhir bulan Desember 2015
adalah :
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 90
- Minimnya dukungan anggaran pembangunan pertanian dari APBD dan
APBN Provinsi Kepulauan Riau.
- Pengaruh keadaan ekonomi global dan ekonomi Nasional yang
cendrung tidak kondusif yang berimbas dalam hal pengembangan dan
pengelolaan lahan usaha tani.
- Keadaan alam yang diakibatkan oleh pengaruh Elnino (kekeringan) yang
berkepanjangan di Indonesia sehingga terjadi gagal panen dan
rendahnya angka hasil produksi pertanian. Hal tersebut tentu lebih
mempersulit keadaan ekonomi petani di seluruh Provinsi Kepri.
Luas lahan sawah yang didukung pengairan di Provinsi Kepulauan
Riau merupakan lahan sawah dari sistem pengairan tadah hujan maupun
pengairan air desa. Untuk pengairan irigasi setengah tehnis di Provinsi Kepri
yang terdapat di Kab. Natuna yaitu irigasi sungai Tapau dalam hal ini
kondisinya mengalami kerusakan.
Dalam rangka melihat perkembangan irigasi pertanian tanaman
pangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari capaian kinerja sebagai
berikut:
Tabel 3.23 Capaian Luas Lahan Tanah Yang didukung Pengairan Tahun 2015 No Indikator Target Capaian %
Capaian Target RPJMD
% capaian
1
Luas lahan sawah yang didukung pengairan (ha)
1.046
1.231
118%
1.046
118%
2 Luas irigasi dalam kondisi baik (ha)
200 1.193 597% 200 597%
Sasaran 11 Berkembangnya Irigasi Pertanian Tanaman Pangan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 91
Target indikator kinerja atas angka luas lahan sawah yang didukung
pengairan di Provinsi Kepri tahun 2015 sebesar 1.046 ha, dengan realisasi
sebesar 1.231 ha. Bila dideskripsikan capaian angka luas lahan sawah yang
didukung pengairan pada tahun 2015 menunjukkan kenaikan angka yang
signifikan sehingga berkinerja sangat baik. Kenaikan angka luas lahan
sawah tentu diikuti dengan kenaikan angka produktivitas padi di Provinsi
Kepri pada tahun 2015 sebesar 3,647 ton/ha.
Tabel 3.24 Perkembangan Luas lahan sawah yang didukung pengairan (ha)
Tahun 2011-2015 No Indikator
kinerja Capain 2011
Capain 2012
Capain 2013
Capain 2014
Capain 2015
1
Luas lahan
sawah yang didukung
pengairan (ha)
313
273
566
1.231
1.231
Dilihat dari tabel perkembangan luas lahan sawah yang didukung
pengairan tahun 2011-2015 mengalami kenaikan setiap tahun, walaupun
secara keseluruhan luas lahan sawah Provinsi Kepulauan Riau secara
keseluruhan masih tergolong masih kecil, berikut tabel luas lahan sawah
menurut Kabupaten/Kota dan jenis pengairan tahun 2015.
Tabel 3.25 Luas Lahan Sawah Menurut Kab/Kota
No Kabupaten/Kota Luas Lahan Sawah (ha)
1. Karimun 124
2. Bintan 32
3. Natuna 775
4. Linggga -
5. Kepulauan Anambas 299
6. Batam -
7. Tanjungpinang 1
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 92
Selanjutnya Evaluasi capaian luas irigasi dalam kondisi baik sesuai
tabel 3.24 dengan target pada tahun 2015 seluas 200 ha dapat tercapai dan
mengalami peningkatan sangat signifikan seluas 1.193 ha atau mencapai
597% dengan kategori sangat baik. Irigasi berkondisi baik adalah jaringan
saluran irigasi yang mempunyai kondisi kontruksi yang baik dan dapat
berfungsi untuk menyediakan jumlah air yang cukup pada luas areal
realisasi tanam.
Berikut data irigasi per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
dari Tahun 2011-2015;
Nama
Daerah
Irigasi
(DI)
2012 2013 2014 2015
Luas
DI
Realisasi
Tanah
Luas
DI
Realisasi
Tanah
Luas
DI
Realisasi
Tanah
Luas
DI
Realisasi
Tanah
Tapau
(Natuna)
1.505 270 1.505 307 1.505 327 1.505 327
Kelarik
(Natuna)
1.250 20 1.250 80 1.250 80 1.250 120
Jemaja
(Anamabs)
1.200 120 1.200 130 1.200 150 1.200 150
Kundur
(Karimun)
428 247 428 297 428 315 428 324
Bintan 80 0 80 0 80 48 80 62
Lingga 210 0 210 0 210 0 210 210
Total 4.463 657 4.463 814 4.463 920 4.463 1.193
Diketahui total luas daerah irigasi (ha) untuk saat ini tersedia 4.463
Ha, dengan rincian adalah Daerah Irigasi (DI) Tapau sebesar 1.505 Ha, DI.
Kelarik sebesar 1.250 Ha, DI. Jemaja sebesar 1.200 Ha, DI. Karimun (Pulau
Kundur) sebesar 428 Ha, Bintan sebesar 80 Ha, dan Lingga sebesar 210 Ha,
namun luas areal realisasi tanam yang dialiri oleh jaringan saluran irigasi
yang berkondisi baik mencapai 1.193 Ha, sehingga Jumlah ketersediaan air
irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam dibandingkan dengan kebutuhan air
irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam baru mencapai 30,64%.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 93
Dalam upaya meningkatkan produksi dibidang pertanian,
pemerintah provinsi Kepulauan Riau melakukan peningkatan mekanisasi
pertanian tanaman pangan dengan evaluasi capaian kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.26 Evaluasi Capaian kinerja kecukupan alsintan disektor pertanian pangan dan perkebunan
No Indikator Target Capaian % Capaian
Target RPJMD
% Capaian
1
Rasio kecukupan alsintan/traktor roda dua disektor pertanian pangan dan perkebunan
0,13
0,18
138%
O,13
138%
Pada tahun 2015 ditargetkan angka kinerja atas rasio kecukupan
alsintan/traktor roda dua disektor pertanian pangan dan perkebunan
sebesar 0.13%, dari capaian kinerja maka Rasio kecukupan Alsintan/Traktor
Roda Dua disektor pertanian pangan dan perkebunan tahun 2015 sebesar
0.18%. Sehingga capaian target tersebut dapat dicapai dengan angka cukup
signifikan dan berkinerja sangat baik.
Sasaran. 12 Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan
Kondisi Irigasi Jemaja (Kabupaten Kep. Anambas) dan bendungan Tapau
(Kabupaten Natuna)
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 94
Keberhasilan capaian kinerja atas kebutuhan alsintan dikarenakan
adanya penambahan Alsintan pada tahun berjalan dan faktor pembagi dari
jumlah Kelompok Tani dan Gapoktan yang aktif Provinsi Kepri tahun di
Provinsi 2015. Sebagai perbandingan berikut data perkembangan kecukupan
alsintan tahun 2011-2014 sebagai berikut :
Tabel 3.27 Perkembangan Ratio kecukupan alsintan Tahun 2011-2015
No Indikator kinerja Capain 2011
Capain 2012
Capain 2013
Capain 2014
Capain 2015
1
Ratio kecukupan alsintan/traktor roda dua disektor pertanian pangan dan perkebunan
0,01
0,08
0,13
0,13
0,18
Pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau sangat
penting karena awal keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari
peningkatan kualitas calon tenaga kerja. Oleh karena itu perlu ada upaya-
upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan calon tenaga
kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan
memiliki kesiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah Free Trae Zone serta
adanya perjanjian kerjasama antar negara, membuka peluang besar untuk
menyerap tenaga kerja yang tidak bisa dipenuhi oleh putra lokal, menjadi
salah satu permasalahan dalam ketenagakerjaan karena pendidikan dan
keterampilan yang dimiliki oleh putra daerah belum memenuhi kebutuhan
pasar. Berdasar hasil Sakernas Agustus 2014, menunjukkan terdapat 79.897
Sasaran 13 Meningkatnya Serapan tenaga kerja lokal pada Usaha PMA dan PMDN
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 95
angkatan kerja lulus sarjana, sedangkan lulusan SMA dan SMK sebanyak
418.883 orang.
Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Serapan tenaga kerja lokal
pada Usaha PMA dan PMDN telah ditetapkan dua indikator kinerja yang
harus dicapai, dengan evaluasi kinerjanya sebagai berikut :
Tabel 3.28 Evaluasi Capaian serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan
PMDN Tahun 2015
No Indikator Target Capaian % Capaian
Target RPJMD
% Capaian
1
Rasio daya serap tenaga kerja :
PMA 15.000 15.461 104% 15.000 104% PMDN 1.500 4.461 297% 1.500 297%
Dari tabel evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja
tahun 2015 rasio daya serap tenaga kerja lokal pada usaha PMA sebesar
15.000 orang dapat tercapai 585.461 orang atau dengan capaian 104%.
Kemudian target tahun 2015 rasio daya serap tenaga kerja lokal pada usaha
PMDN sebesar 1.500 orang dapat tercapai 4.461 orang atau dengan capaian
297% termasuk dalam kategori sangat baik.
Berikut perkembangan capaian dan target tahun 2011 sampai dengan 2015
di Provinsi Kepri sebagaimana pada tabel dibawah ini:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 96
Tabel 3.29 Perkembangan Serapan tenaga kerja Lokal Tahun 2011-2015
No Tahun Indikator Sasaran
Target Capaian % Capaian
1 2011 PMA 6.000 5.586 93,1% PMDN 1.100 4405 400%
2 2012 PMA 7000 8.048 115% PMDN 1.200 4632 386%
3 2013 PMA 10.000 15.737 157% PMDN 1.300 5.369 413%
4 2014 PMA 12.000 13.342 111% PMDN 1.400 4.548 325%
5 2015 PMA 15.000 15.461 103% PMDN 1.500 4.461 297%
Perkembangan serapan tenaga kerja di Kepri baik penanaman
modal asing maupun dalam negeri setiap tahun cenderung meningkat, hal
ini dipengaruhi bahwa Kepulauan Riau merupakan daerah industri
khususnya Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Bintan.
Dengan peningkatan serapan tenaga lokal sebagai akibat penanaman
modal asing dan dalam negeri diharapkan dapat menurunkan tingkat
pengangguran angkatan kerja pada Provinsi kepuluan Riau, berikut tabel
gambaran penduduk usia kerja dan tingkat pengangguran tahun 2011-2015
Tabel 3.30
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2011-2015 No KEGIATAN Capaian
2011 Capaian
2012 Capaian
2013 Capaian
2014 Capaian
2015
ANGKATAN KERJA 847.997 871.365 905.269 878.415 891.988
BEKERJA 781.824 824.567 848.660 819.656 836.670 PENGANGGUR 66.173 46.798 56.609 58.759 55.318 2 Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
6,50 5,08 5,63 6,69 6,20
3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
66,78 66,25 65,58 65,95 65,07
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 97
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau
pada tahun 2015 mencapai 6,20%, mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2014, sebesar 6,69 persen, juga menurun dibandingkan tahun 2011
sebesar 6,50%. Namun dibandingkan dengan pengangguran terbuka
dengan Provinsi lain di Sumatera tahun 2014, Provinsi Kepulauan Riau
tergolong tinggi dari Provinsi lain dan di bawah Provinsi Aceh, berikut grafik
gambaran perbandingan dimaksud.
Grafik 3.6 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau
dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2014
Dalam rangka menurunkan pengangguran, pemerintah provinsi
Kepri melaksanakan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan
capaian besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi berkisar antara 95-96% dalam kurun waktu tahun 2010-2015,
sedangkan capaian indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan
pelatihan kewirausahaan menunjukkan peningkatan dari sebesar 77% pada
tahun 2010 menjadi 85,00% pada tahun 2015.
Adapun beberapa permasalahan dibidang ketenagakerjaan yang mesti
ditanggulangi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah :
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 98
1. Masih kurangnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan
penyelesaian perselisihan perburuhan belum optimal.
2. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait mengenai kualitas dan
kuantitas kebutuhan dari investor sesuai rencana investasi di daerah.
3. Kurangnya informasi penyerapan tenaga kerja baik kebutuhan dan
ketersediaan tenaga kerja.
4. Kurang memadai sarana dan prasarana (Gedung BLK, peralatan dan
mesin, aula dan asrama).
5. Belum optimalnyta hubungan kerjasama aantara BLK dengan Perguruan
tinggi/ lembaga pendidikan lainnya.
6. Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur untuk melaksanakan
pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi.
7. Kondisi peralatan dan mesin yang ada pada BLK sudah 80% mengalami
kerusakan serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan iptek.
8. Kurikulum dan silabus pelatihan yang sesuai dengan standart
kompetensi kerja nasional yang diberikan kepada siswa sangat minim.
Koperasi memiliki posisi yang cukup penting dalam perekonomian
daerah. Kewenangan pada urusan koperasi mencakup: Pengawasan dan
Pemeriksaan koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberian Izin Usaha Simpan
Pinjam, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
Evaluasi atas capaian kinerja jumlah koperasi aktif pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari indikator sebagaimana tabel berikut :
SASARAN. 14
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 99
Tabel 3.31 Capaian Koperasi Aktif Provinsi Kepulauan Riau
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN KINERJA
% CAPAIAN
Target RPJMD
% Capaian
1
Jumlah koperasi aktif
1467 1125
76,7% 1467 76,7%
Dilihat dari tabel diatas target kinerja koperasi aktif Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 1.467 koperasi namun realisasi
jumlah koperasi aktif sebesar 1.125 koperasi, dengan Persentase capaian
76,7% atau kategori capaian kinerja baik.
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang
atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas azas
kekeluargaan, selanjutnya koperasi dapat dikategorikan aktif adalah
koperasi yang dalam dua tahun terakhir melaksanakan Rapat Anggota
Tahunan (RAT).
Sebagai perbandingan berikut perkembangan koperasi aktif provinsi
Kepulauan Riau dapat dilihat tabel berikut :
Tabel 3.32 Perkembangan jumlah koperasi aktif Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2015 NO INDIKATOR KINERJA Capaian
2011
Capaian
2012
Capaian
2013
Capaian
2014
Capaian
2015
1
Jumlah koperasi aktif
1.445
1.431
1.595
1.504
1.125
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah
koperasi aktif pada tahun 2015 sebesar 379 koperasi. Hal ini disebabkan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 100
Kabupaten/ Kota melaksanakan ketentuan Permenkop No 10 Tahun 2015
tentang Kelembagaan Koperasi, Permenkop No 19 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan RAT serta Surat Edaran dari Kementerian Koperasi dan
UKM RI No. 493/SE/Dep.I/VI/2015 tentang Pelaksanaan Pembubaran
Koperasi Tingkat Provinsi, yang menyatakan indikator koperasi aktif adalah
adalah setiap koperasi wajib melaksanakan RAT setiap tahun. Bagi koperasi
yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua)
kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat
rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang, dan koperasi ini
dikategorikan sebagai koperasi tidak aktif.
Keberadaan koperasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat hingga
saat ini terbukti masih diperlukan dalam mendorong laju pertumbuhan unit-
unit usaha kecil dan menengah. Berikut disampaikan Jumlah Koperasi,
Koperasi Aktif dan jumlah anggota koperasi Provinsi Kepulauan Riau tahun
2015.
Tabel 3.33
Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan jumlah anggota koperasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015
No Jumlah Koperasi Koperasi Aktif
Koperasi Tidak aktif
Anggota
1 2.308 1.125 1183 193.536
Dilihat dari data tabel diatas dapat disimpulkan dari jumlah
keseluruhan koperasi di Provinsi Kepulauan Riau, jumlah koperasi aktif
hanya mencapai 48,7% dan koperasi tidak aktif 51,2%. Penyebab tidak
tercapainya kinerja dalam meningkatkan koperasi aktif adalah sebagai
berikut :
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 101
a. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip
koperasi yang benar.
b. Rendahnya tingkat profesionalisme dan akuntabilitas dalam
pengelolaan koperasi.
c. Anggaran urusan bidang koperasi di Kabupaten/ Kota/ Provinsi yang
belum memadai.
d. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam
meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi.
e. Rendahnya SDM penyuluh dan diklat perkoperasian untuk aparatur.
Dalam rangka pembinaan koperasi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau selama tahun 2015 menjalankan Program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi dan Program peningkatan daya saing SDM di KUKM.
Dalam terwujudnya misi ke 4 dalam mengembangkan potensi
ekonomi lokal keberpihakan kepada rakyat kecil (wong cilik) salah satu
sasaran yang ditetapkan berkembangnya dan optimalnya badan Usaha Milik
Desa dengan indikator kinerja Jumlah Bumdes yang aktif di Provinsi
Kepulauan Riau. Badan Usaha milik desa yang aktif adalah lembaga Usaha
Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya
memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdarkan kebutuhan dan
potensi desa.
Berikut disampaikan evaluasi capaian kinerja berkembang dan optimalnya
Bumdes yang aktif tahun 2015 :
SASARAN. 15
Berkembangnya dan Optimalnya Badan Usaha Milik Desa
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 102
Tabel 3.34 Evaluasi capaian kinerja berkembang dan optimalnya Bumdes
tahun 2015 NO INDIKATOR
KINERJA TARGET CAPAIAN
KINERJA %
CAPAIAN Target RPJMD
% Capaian
1
Jumlah Bumdes Yang aktif
7 11 157% 7 157%
Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja
Tahun 2015 sesuai target RPJMD atas jumlah bumdes yang aktif sebanyak 7
Bumdes, telah dapat tercapai sebanyak 11 bumdes dengan tingkat capaian
kinerja 157% atau dengan kategori kinerja sangat baik.
Tabel 3.35
Persebaran Badan usaha milik desa Provinsi Kepulauan Riau NO KAB/KOTA JUMLAH
BUMDES
KETERANGAN
1. Kabupaten Bintan 3 Perda Kab Bintan Nomor 9 Tahun 2007
2 Kabupaten Karimun 2 Perd Kab Karimun Nomor 3 Tahun 2015
3 Kabupaten Lingga -
4 Kabupate Kep Anambas -
5 Kabupaten Natuna 6 Perda Kab Natuna Nomor 8 Tahun 2010
6 Kota Batam -
7 Kota Tanjungpinang -
Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar
BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu
memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam
bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak
ketiga (baik dari dalam maupun luar desa).
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 103
Berikut disampaikan jenis usaha BUMDes Provinsi Kepulauan Riau :
1. Simpan pinjam
2. Sewa tenda dan kursi
3. Produksi kerupuk
4. Penggemukan sapi
5. Jasa transportasi tosa
6. Sewa rumah kontrakan desa
7. Penggilingan padi
Selanjutnya perkembangan Bumdes BUMDes Provinsi Kepulauan Riau tahun
2011-2015
Tabel 3.36
Perkembangan BUMDes Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
NO INDIKATOR KINERJA Capaian
2011 Capaian
2012
Capaian 2013
Capaian 2014
Capaian 2015
1
Jumlah Bumdes Yang aktif
1 4 7 11 11
Dilihat dari perkembangan BUMDes Provinsi Kepulauan Riau
mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini tidak terlepas dari peran Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan sosialisasi dan
penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting BUMDes bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari tabel diatas, perlu
peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan jumlah bumdes
di Provinsi Kepulauan Riau, karena masih besarnya ketimpangan jumlah
desa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah bumdes aktif.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 104
Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air
permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong,
sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur
dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir
yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air
bersih. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang
aman di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun terakhir tahun 2010-2015
menunjukan peningkatan dalam mendapatkan akses air minum yang aman.
Berikut evaluasi capaian kinerja ketersediaan air bersih terutama untuk air
minum sebagai berikut :
Tabel 3.37 Evaluasi capaian kinerja ketersediaan air bersih
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN KINERJA
% CAPAIAN
Target RPJMD
% Capaian
1
Proporsi rumah
tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum
layak (perkotaan dan perdesaan)
50.15% 70,21%
140%
50.15%
140%
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air
minum berdasarkan perhitungan jumlah jiwa yang terpenuhi akses air
minum bersih sebanyak 1.385.295 dibandingkan dengan jumlah total jiwa di
Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.973.043.
Berdasarkan evaluasi capaian kinerja ketersediaan air bersih bagi
rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau menunjukan kinerja yang sangat
baik, hal ini ditunjukan dari pencapaian proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebesar 70,21% lebih tinggi
SASARAN. 16
Meningkatnya ketersediaan Air Bersih
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 105
dari target yang ditetapkan tahun 2015 sebesar 50,15%. Capaian proporsi
rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
Provinsi Kepulauan Riau sudah diatas rata-rata nasional sebesar 68%.
Berikut perkembangan akses air minum layak Provinsi Kepulauan
Riau tahun 2011-2015.
Tabel 3.38 Perkembangan Akses air minum bersih Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2015 NO INDIKATOR KINERJA Capaian
2011
Capaian
2012
Capaian
2013
Capaian
2014
Capaian
2015
1
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum layak
63,96
64,78
65,50
67,10
70,21
Berdasarkan tabel perkembangan akses air minum bersih Provinsi
Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun apabila
dilihat dari kebutuhan keseluruhan rumah tangga perkotaan dan pedesaan
ketersediaan air minum masih relatif rendah, hal ini menjadi harus menjadi
perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun-tahun
berikutnya. Masih reatif rendahnya akses air minum yang layak
mencerminkan bahwa laju penyediaan infrastruktur air minum terutama
diperkotaan belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk,
disamping banyak sarana dan prasarana air minum tidak terpelihara dan
pengelolaannya tidak berkelanjutan, berikut data sumber air bersih Provinsi
Kepulauan Riau.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 106
Tabel 3.39 Daftar Sumber air bersih Provinsi Kepulauan Riau
No Kab/ Kota Daerah Aliran Sungai
Mata Air DAM/Waduk Kolong
1 Batam - - Duriangkang, Muka Kuning, Sekupang, Sei Ladi, Nongsa
-
2 Natuna (termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas)
Antang Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa, Temurun, Gunung Bini, Gunung Kesayana
- -
3 Bintan Sekuning, Ekang, Kangboi, Bopeng, Busung, Korindo, Kawal, Hangus, Pengudang
Gunung Lengkuas
Sungai Pulai Jago, Kawasan wisata Lagoi
Danau Kolong Gunung Kijang,Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir Simpang Busung, Ex. Galian Pasir Pengujan
4 Karimun Sei Bati, Selangat
- - Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir Kobel, Galian Pasir Tempan
5 Tanjungpinang - Hutan Lindung - -
6 Lingga Resun, Tenam, Buluh, Marok Kecil
Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar
- Ex. Galian Timah Singkep
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 107
Rasio ketersediaan daya listrik merupakan perbandingan jumlah
rumah tangga yang telah dialiri listrik (dari PLN dan juga PLTS Komunal)
terhadap jumlah kebutuhan. Berikut dapat dilihat capaian kinerja
meningkatnya rasio ketersediaan listrik tahun 2015 :
Tabel 3.40 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkat Rasio Ketersediaan Listrik
Tahun 2015 NO INDIKATOR
KINERJA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
%
CAPAIAN
Target
RPJMD
%
Capaian
1
Rasio ketersediaan daya listrik
78%
66,89%
85,7%
78%
85,7%
Rasio ketersediaan listrik merupakan perbandingan daya listrik
terpasang terhadap jumlah kebutuhan listrik keseluruhan di Provinsi
Kepulauan Riau. Evaluasi terhadap capaian rasio ketersediaan listrik Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2015 dapat digambarkan jumlah daya listrik
terpasang sebesar 377.584.904 VA dibagi dengan kebutuhan daya listrik
Provinsi Kepulauan Riau sebesar 564.480.000 VA =66,89%
Hasil evaluasi Rasio ketersediaan listrik pada tahun 2015 dengan
target sebesar 78% dapat tercapai sebesar 66,89% sehingga capaian
kinerja sebesar 85,7% atau dalam kategori kinerja baik.
Berikut perkembangan rasio ketersediaan listrik Provinsi Kepulauan
Riau tahun 2011-2015 :
SASARAN. 17
Meningkatnya Rasio Ketersediaan Listrik
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 108
Tabel 3.41
Perkembangan Rasio Ketersediaan listrik Provinsi Kep Riau Tahun 2011-2015
INDIKATOR
KINERJA
Capaian
2011
Capaian
2012
Capaian
2013
Capaian
2014
Capaian
2015
Daya Listrik Terpasang
247.630.315 VA
281.398.085 VA
329.155.010 VA
314,000,000,65 VA
377,584.904 VA
Kebutuhan 447.151.182 VA
470.685.455,41 VA
495.458.374,65 VA
521.535.130,65 VA
564.480.000 VA
Rasio 55,33% 59,78% 60,20% 60,20% 66,89%
Dilihat dari perkembangan rasio ketersediaan listrik Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2011-2015 mengalami kenaikan setiap tahun, namun
kondisi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam
rangka meningkatkan rasio ketersediaan daya listrik menjadi 100%,
sehingga perlu adanya upaya pembangunan Pembangkit Listrik
menggunakan Potensi Energi Terbarukan.
Peningkatan capaian kinerja tahun 2015 tersebut dipengaruhi oleh
adanya penambahan pembangkit-pembangkit baru di beberapa daerah dan
juga adanya interkoneksi Batam-Bintan.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 109
Tabel 3.42 Ketersediaan Listrik Provinsi Kepuluan Riau
NO SISTEM DAYA MAMPU
BEBAN PUNCAK
SISA DAYA
KET
1. Tanjungpinang 56,70 MW 53 MW 3,7 MW
2. Tanjung Uban 6,90 MW 6,85 MW 0,05 MW
3. Belakang Padang 2 MW 1,25 MW 0,75 MW
4. Batam 274 MW 294 MW - 20 MW
5. Karimun 30,60 MW 23,32 MW
7,28 MW
6. Ranai 9,31 MW 5,19 MW 4,12 MW Tambahan 4 MW tahun 2015
7. Tanjung Batu 12,62 MW 5,97 MW 6,65 MW Tambahan 6 MW tahun 2015
8. Dabo Singkep 4,30 MW 3,80MW 0,50 MW
9. Tarempa 6,40 MW 1,95 MW
4,45 MW Tambahan 4 MW tahun 2015
Pelaksanaan pekerjaan Interkoneksi 150 kV Batam-Bintan telah
selesai sampai Gardu Induk Tanjung Uban, dimana untuk tahap awal akan
mensuplai daya sebesar + 8 MW untuk kebutuhan listrik pada Sistem
Tanjungpinang dan + 7 MW untuk kebutuhan listrik pada Sistem Tanjung
Uban.
Saat ini mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
Compressed Natural Gas (CNG) Marine di Tekojo Bintan dari 12 MW mesin
yang ada, telah menyalurkan daya sebesar 9 MW. Selain itu juga PLTMG
CNG Marine berkapasitas 9 MW di Pulau Dompak Kota Tanjungpinang telah
selesai dibangun, dan saat ini telah mampu menyalurkan daya sebesar 3
MW ke Sistem Tanjungpinang. Pembangunan Gardu Distribusi Trafo 50 kVA
sebanyak 2 unit di Kabupaten Lingga (Daik dan Dabo Singkep).
Peningkatkan ketersediaan listrik Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2015 didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan Inventarisasi
Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 110
Kegiatan perkonomian memerlukan dukungan sarana dan
prasarana yang memadai, jalan merupakan salah satu prasarana penting
dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan
aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Kondisi jalan baik di Provinsi
Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2010-2015 menunjukan
perkembangan yang fluktuaktif dengan kecenderungan meningkat.
Peningkatan jalan adalah kegiatan penanganan untuk meningkatkan
kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi baik, dimana jalan dengan
permukaan/perkerasan yang rata (tidak bergelombang dan berlubang),
umur jalan sesuai dengan umur rencana, dan sesuai dengan fungsi
jalan/kelas jalan. Berdasarkan UU No 38 Tahun 2004 pasal 10(2) tentang
Jalan menyatakan bahwa pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi
penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan,
jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
Berikut evaluasi capaian kinerja panjang jalan yang ditingkatkan
kelasnya Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015
Tabel 3.43
Evaluasi capaian kinerja panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya NO INDIKATOR
KINERJA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
%
CAPAIAN
Target
RPJMD
%
Capaian
1
Panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya (km)
20
21,12
106%
20
106%
SASARAN. 18
Meningkatnya panjang jalan ringan jalan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 111
Berdasarkan evaluasi capaian kinerja diatas dapat disimpulkan
bahwa target panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya tahun 2015 sebesar
20 km dan dapat tercapai sebesar 21,12 km dengan capaian kinerja sebesar
106% atau dalam kategori sangat baik.
Dengan dilaksanakan pembangunan jalan sebagai sarana
transportasi diharapkan dapat meningkatkan kondisi jalan baik Provinsi
Kepulauan Riau. Jalan berkondisi baik adalah jalan yang memiliki
permukaan jalan yang rata tidak bergelombang dan tidak berlubang, dan
kecepatan rata-rata kendaraan sesuai dengan kecepatan rencana/kecepatan
diiizinkan (desain). Sehingga untuk mencapai kondisi jalan provinsi yang
baik, maka perlu dilakukan pembangunan jalan, peningkatan/pelebaran
jalan dan pemeliharaan berkala/rutin jalan. Pembangunan jalan digunakan
untuk meningkatkan akses konektivitas antar pusat kota baru atau kota
lama. Peningkatan/pelebaran jalan digunakan untuk meningkatkan
kapasitas jalan atau kemampuan jalan dalam memberikan pelayanan
terhadap pengguna jalan karena adanya peningkatan volume kendaraan.
Pemeliharaan berkala/rutin jalan digunakan untuk meningkatkan
kenyamanan pengguna jalan. Berikut tabel perkembangan jalan dalam
kondisi baik Provinsi Kepulauan Riau.
Tabel 3.44 Perkembangan panjang jalan dalam kondisi baik
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015
Nama
Kab/Kota
2012 2013 2014 2015
Total
Panjang
Kondisi
Baik
Total
Panjang
Kondis
i Baik
Total
Panjang
Kondisi
Baik
Total
Panjang
Kondisi
Baik
Tg.Pinang 54,12 40,00 62,43 46,89 62,43 50,89 62,43 53,99
Batam 67,60 62,60 121,48 96,95 126,33 100,75 126,33 101,75
Bintan 162,77 108,34 179,47 128,34 179,47 134,35 179,47 144,14
Karimun 108,65 73,25 128,53 83,25 128,53 98,25 128,53 101,38
Lingga 149,25 94,50 185,60 102,50 192,75 109,15 192,75 123,75
Natuna 92,10 34,10 106,60 44,10 106,60 54,10 106,60 57,60
Anambas 45,00 39,80 94,00 43,80 94,00 48,80 94,00 51,80
Total 679,49 452,59 878,11 545,83 890,11 596,29 890,11 634,41
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 112
Dilihat dari perkembangaan panjang jalan dalam kondisi baik
Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun mengalami peningkatan, sampai tahun
2015 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan
pembangunan jalan sepanjang 890,11 km, namun pada tahun 2015 dilihat
kondisi jalan baik masih belum terlalu tinggi yaitu sebesar 71,27%, hal ini
disebabkan karena keterbatasan anggaran dan umur jalan yang telah
melebihi 5 tahun dan belum dilakukan pemeliharaan rutin maupun berkala.
Hal ini mesti menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk
dapat memprioritaskan pemeliharaan jalan baik secara rutin maupun secara
berkala.
Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara
Singapura, Vietnam, Malaysia dan Tiongkok. Ibukota Provinsi Kepulauan
Riau yang berkedudukan di Tanjungpinang terletak pada jalur lalu lintas
transportasi laut dan udara yang strategis pada tingkat internasional.
Disamping itu Propinsi Kepulauan Riau juga merupakan gerbang wisata dari
mancanegara kedua setelah Pulau Bali. Untuk itu perlu percepatan
pembangunan wilayah di Propinsi Kepulauan Riau sarana dan prasarana
transportasi baik udara, laut dan darat.
Berikut evaluasi capaian kinerja penyediaan pelabuhan –pelabuhan utama
untuk mengoptimalkan peluang jasa maritim.
SASARAN. 19
Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hubports) berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritime
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 113
Tabel 3.45 Evaluasi capaian kinerja penyediaan pelabuhan –pelabuhan utama
NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA
% CAPAIAN
Target RPJMD
% Capaian
1
Jumlah pelabuhan internasional (unit)
10
10
100%
10
100%
2 Jumlah pelabuhan barang internasional
6 5 83,3% 6 83,3%
Berdasarkan evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran
bahwa target kinerja jumlah pelabuhan internasional tahun 2015 sejumlah
10 pelabuhan Riau, sudah tercapai dengan sangat baik dan telah sesuai
target RPJMD sejumlah 10 Pelabuhan, dengan capaian kinerja sebesar :
100% atau dalam kategori Sangat Baik.
Selanjutnya capaian kinerja Jumlah pelabuhan barang internasional
tahun 2015 sebanyak 7 pelabuhan dibandingkan dengan target sebanyak 6
Pelabuhan sehingga capaian kinerja mencapai 117% atau dalam kategori
sangat baik.
Berikut daftar ketersediaan pelabuhan internasional Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 114
Tabel 3.46 Pelabuhan Internasional Provinsi Kepulauan Riau
No Pelabuhan Internasional Jumlah Kapal
Tujuan / Kapasitas Angkut
1 Sekupang -Batam 15 Singapore / 14.391 orang
2 Harbour Bay -Batam 6 Singapore / 1061 orang
3 Batam Centre -Batam 108 Singapore / 9.397 orang
4 Nongsa -Batam 17 Singapore / 3.774 orang
5 Teluk Senimba - Batam 6 Singapore / 1.086 orang
6 Sri Bintan Pura - Tanjungpinang 12 Singapore , Malaysia / 4.985
7 Pelabuhan Dompak Belum Operasional
8 Tanjung Balai Karimun 30 Singapore , Malaysia
9 Tanjung Batu Singapore
10 Bandar Bentan telani - Bintan Singapore
Tersedianya pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan suatu
simpul dari mata rantai kelancaran muatan angkutan laut yang selanjutnya
berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda di Provinsi Kepulauan Riau.
Berikut digambarkan jumlah pelabuhan yang ada di wilayah Prov Kep Riau.
42
36
4 19 18 28
101
BATAM
BINTAN
KEP. ANAMBAS
LINGGA
NATUNA
TANJUNGPINANG
KARIMUN
Grafik 3.7 Jumlah Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 115
Selanjutnya capaian kinerja jumlah pelabuhan barang internasional
di Provinsi kepri dengan target tahun 2015 sebanyak 6 pelabuhan, jika
melihat dari jumlah keseluruhan pelabuhan yang tersebar dalam wilayah
batas-laut mampu membuka peluang tersendiri terhadap akses keluar
masuk kapal ke luar negeri, namun sampai saat ini tercapai 5 Pelabuhan
barang resmi tujuan luar negeri yang telah diakui keberadaannya di
Kepulaun Riau, dengan kategori kinerja baik. Perlu upaya keras Pemerintah
daerah dalam meningkatkan status pelabuhan barang skala besar sesuai
dengan Kepmen Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 sebagai pelabuhan
induk yang melayani angkutan peti kemas Nasional dan Internasional.
Berikut daftar pelabuhan barang internasional Provinsi Kepulauan
Riau :
1. Pelabuhan Batu Ampar di Kota batam
2. Pelabuhan Sekupang di Kota Batam
3. Pelabuhan Mocoh di Kota Tanjungpinang
4. Pelabuhan Batu Enam di Kota Tanjungpinang
5. Pelabuhan Sri bayintan di Kab Bintan
Sasaran kinerja Provinsi Kepri dalam meningkatkan kualitas
pelabuhan rakyat dalam kondisi baik sudah dilakukan sejak tahun 2011 dan
terus dilakukan baik dalam anggaran APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN
maupun pihak swasta. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas
pelabuhan rakyat ditetapkan indikator jumlah pelabuhan rakyat dalam
kondisi baik, berikut evaluasi capaian kinerja tahun 2015.
SASARAN. 20
Meningkatnya kualitas pelabuhan rakyat
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 116
Tabel 3.47 Evaluasi Capaian kinerja meningkatnya kualitas pelabuhan rakyat
NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA
% CAPAIAN
Target RPJMD
% Capaian
1
Jumlah pelabuhan rakyat dalam kondisi baik
62
78
125 %
73
106%
Berdasarkan evaluasi capaian meningkatnya kualitas pelabuhan
rakyat dapat disimpulkan bahwa target tahun 2015 jumlah pelabuhan
rakyat dalam kondisi baik berjumlah 62 pelabuhan dapat terealisasi
sebanyak 78 sehingga capaian kinerja sebesar 125% atau dalam kategori
sangat baik.
Kriteria pelabuhan dalam kondisi baik dapat digambarkan sebagai
berikut :
Pelabuhan Harus ada hubungan yang mudah antar tranportasi air
dan darat seperti jalan raya.
1. Pelabuhan berada disuatu lakosi yang mempunyai daerah dengan
populasi penduduk yang cukup padat.
2. Pelabuhan harus mempunyai kedalaman air dan lebar alur yang
cukup.
3. Pelabuhan harus mampunyai fasilitas bongkar muat barang.
Pelabuhan rakyat/pelabuhan lokal sebagai tempat pelayanan
penumpang di daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan yang
hanya didukung oleh moda transportasi laut, melayani angkutan laut antar
kabupaten/kota dalam propinsi sebagai tempat pelayanan moda
transportasi laut untuk mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi
sebagai tempat multifungsi, selain sebagai terminal untuk penumpang juga
untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 117
Tabel 3.47
Perkembangan Capaian Pelabuhan Rakyat Kepri 2011-2015
No Indikator kinerja
Capain 2011
Capain 2012
Capain 2013
Capain 2014
Capain 2015
1
Jumlah pelabuhan rakyat dalam kondisi baik
59
61
60
63
78
Dilihat dari perkembangan pelabuhan rakyat dalam kondisi baik
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini sebagai upaya
Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan beberapa pelabuhan
penyeberangan yang dipersiapkan dalam meningkatkan moda transportasi
Kepri. Tahun 2015 Pemerintah Kepulauan Riau melalui satuan kerja ASDP
Kepri sudah melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan tahap
awal (I) di 2 kabupaten yaitu Pelabuhan penyeberangan Penagi Kabupaten
Natuna Tahap I dan Pelabuhan penyeberangan Tambelan (Kabupaten
Bintan Tahap I), Pelabuhan penyeberangan Matak tahap VII, Pelabuhan
penyeberangan Penarik Kabupaten Lingga tahap V.
Sebagai gambaran berikut daftar jumlah pelabuhan rakyat
perkabupaten/kota dan kondisi pelabuhan tahun 2015.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 118
Tabel 3.49
Jumlah Pelabuhan rakyat Per- Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015
No Kab/Kota Jumlah Pelabuhan kondisi
1 Bintan 7 Baik
2 Tanjungpinang 17 Baik
3 Batam 15 Baik
4 Karimun 13 Baik
5 Kepulauan Anambas 4 Baik
6 Lingga 11 Baik
7 Natuna 11 Baik
Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak
warga negara dalam bidang pendidikan, sasaran ini menegaskan bahwa
pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk
memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan
pendidikan tanpa diskriminasi. Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan
indikator peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan
akses pendidikan.
Rata-rata lama sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang
dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal
yang pernah dijalani. Berikut disampaikan Evaluai Capaian kinerja Angka
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015.
SASARAN. 21
Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 119
Tabel 3.50 Evaluasi Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015
No
Indikator Kinerja
Target
Capaian
% Capaian
Target RPJMD
% Capaian
Capaian Tahun 2014
Target
RPJMD
1.
Angka Rata-rata Lama Sekolah
12
9,64
80,3%
12 Th
80,3%
11,5 th 12 Th
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat capaian sasaran
meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan target kinerja tahun 2015 dan
target RPJMD selama 12 tahun dengan realisasi rata-rata lama sekolah
Provinsi Kepulauan Riau selama 9,64 tahun sehingga capaian kinerja 80,3%
atau berkinerja baik.
Berikut kondisi rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
Tabel 3.51 Rata-Rata Lama Sekolah Perkabupaten/Kota Tahun 2015
No Kabupaten/Kota Rata-Rata Lama Sekolah
1 Karimun 7,73 2 Bintan 8,30 3 Natuna 8,07 4 Lingga 5,53 5 Kepulauan Anambas 6,16 6 Kota Batam 10,80 7 Kota Tanjung Pinang 9,94 Kepulauan Riau 9,64
Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata
lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Berdasarkan Tabel
diatas, Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015
sebesar 9,64 tahun, dengan angka tertinggi di Kota Batam, dan terendah di
Kabupaten Lingga.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 120
Bila dibandingkan dengan tingkat nasional, rata-rata lama sekolah
Provinsi Kepulauan Riau sudah berada diatas rata rata lama sekolah tingkat
nasional. Artinya Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil melaksanakan Wajib
Belajar 9 tahun. Hal ini dikuatkan dengan kebijakan rintisan wajib belajar 12
tahun yang sedang dikembangkan dan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau.
Tabel 3.52 Perkembangan Rata-rata Lama sekolah 2011-2015
No Indikator Kinerja Capaian 2011
Capaian 2012
Capaian 2013
Capaian 2014
Capaian 2015
1.
Angka Rata-rata Lama Sekolah
9,46
9,54
9,63
9,64
9,64
Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kepulauan
Riau yang mengalami peningkatan setiap tahun, ini dapat dimaknai bahwa
penduduk semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam mewujudkan sasaran ini
Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan program peningkatan mutu pendidikan serta
program Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat
Tingginya angka pendidikan yang ditamatkan merupakan fokus
pembangunan untuk meningkatkan human capital, mengingat peran sentral
pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun
karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain
Untuk mencapai sasaran meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan
SASARAN. 22
Meningkatnya Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 121
Pada Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan tiga indikator yang harus
dicapai sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.53 Capaian angka kelulusan SD, SMP, SMA
Provinsi Kepulauan Riau
No
Indikator Kinerja
Target
Capaian %
Capaian Target RPJMD
% Capain
1 Angka Kelulusan SD (%)
99% 100% 101% 99% 101%
2 Angka Kelulusan SMP (%)
85% 100% 118% 85% 118%
3 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK (%)
94% 100% 105% 95% 105%
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga indikator kinerja diperoleh
gambaran bahwa ketiga indikator kinerja angka Kelulusan SD, SMP dan
SMA/MA/SMK, dimana capaian dari ke tiga indikator itu adalah 100%
dengan arti capaian kinerja sangat baik. Semua siswa pada tahun 2015
dapat menamatkan sekolah dengan baik, karena walaupun ada siswa yang
tidak lulus berdasarkan hasil UN siswa tersebut nilainya dapat dibantu
dengan nilai harian dan juga biasa dikejarkan dengan ujian paket.
Perhitungan angka kelulusan tingkat sekolah dasar dapat
digambarkan sebagai berikut : jumlah siswa SD/MI yang lulus sebanyak
32.292 orang dibandingkan dengan jumlah siswa kelas VI sebanyak 32.292
orang x 100 =100%
Pehitungan angka kelulusan tingkat sekolah menengah Pertama
dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah siswa SMP/MTS yang lulus
sebanyak 25.671 orang dibandingkan dengan jumlah siswa kelas IX
sebanyak 25.671 orang x 100 = 100%
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 122
Perhitungan angka kelulusan tingkat sekolah menengah Atas dapat
digambarkan sebagai berikut : jumlah siswa SMA/MA/SMK yang lulus
sebanyak 18.373 orang dibandingkan dengan jumlah siswa kelas XII
sebanyak 18.375 orang x 100 = 100%.
Berikut dilihat perkembangan angka kelulusan siswa SD, SMP, dan
SMA Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015
Tabel 3.54 Perkembangan angka kelulusan siswa SD, SMP, dan SMA
No Indikator Kinerja Capaian 2011
Capaian 2012
Capaian 2013
Capaian 2014
Capaian 2015
1 Angka Kelulusan SD (%) 100% 100% 100% 100% 100% 2 Angka Kelulusan SMP (%) 96,69% 97,96% 98,68% 99,85% 100% 3 Angka Kelulusan
SMA/MA/SMK (%) 95,83% 99,04% 99,47% 99,45% 100%
Capaian kinerja meningkatnya angka kelulusan untuk semua
jenjang pendidikan jika dilihat dari tahun 2011-2015 untuk tingkat SD setiap
tahun sudah mencapai 100% dan angka kelulusan tingkat SMP,
SMA/MA/SMK meningkat dari tahun sebelumnya dengan perkembangan
dapat dilihat pada tabel di atas.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya angka melanjutkan dari SD
ke SMP telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Angka
melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, dengan evaluasi kinerja tahun 2015 sebagai
berikut:
Sasaran.23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM)
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 123
Tabel 3.55 Evaluasi Capaian angka melanjutkan (AM)
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya angka
melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs diperoleh gambaran bahwa pada
tahun 2015 kinerjanya belum tercapai, dimana angka melanjutkan SD/MI ke
SMP/MTs ditargetkan 94% dapat tercapai 91,24% begitu juga dengan
angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK ditargetkan 93% dan hanya
terealisasi sebesar 81%, berarti disini masih ada siswa SD/MI dan SMP/MTs
yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.
Angka Melanjutkan dari sekolah dasar ke Sekolah Menengah
pertama dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah siswa SD yang
melanjutkan sebanyak 29.496 orang /jumlah siswa SD lulus sebanyak
32.292 orang x 100, dengan capaian 91,3%.
Angka Melanjutkan dari Sekolah Menengah pertama ke Sekolah
Menengah Atas dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah siswa SMP/MTS
yang melanjutkan sebanyak 20.794 orang /jumlah siswa SMP/MTS lulus
sebanyak 25.671 orang x 100, dengan capaian 81%.
Selain masih adanya siswa yang tidak melanjutkan sekolah,
persoalan putus sekolah merupakan juga persoalan yang komplek karena
bukan hanya terkait dengan urusan pendidikan saja. Karena itu, diperlukan
kajian dan pengembangan strategi yang efektif untuk menjawab akar
No
Indikator Kinerja
Target
Capaian %
Capaian Target RPJMD
% capaian
1 Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
94%
91,24%
97%
94%
97%
2 Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
93% 81% 87 %
93% 87%
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 124
persoalan tersebut. Peran pemerintah bukanlah faktor tunggal namun
menentukan karena menjadi katalisator dan fasilitator atas peran berbagai
pihak baik unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan. Berikut dapat disampaikan data Jumlah Murid
putus sekolah tahun 2011-2014.
Tabel 3.56 Persentase Peserta Didik Murid Putus Sekolah
NO Tingkat Sekolah/Tahun 2011 2012 2013 2014
1 SD 1,50% 1,2% 0,12% %0,10 2 SMP 2,3% 1% 0,3% 0,3% 3 SMA 2,5% 2,0% 0,3% 0,2%
Dilihat dari tabel persentase siswa putus sekolah dari tahun 2011-
2014 mengalami penurunan setiap tahun, hal ini keberhasilan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kemampuan perekonomian
dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.
Peran strategis yang dipegang oleh pemerintah Provinsi adalah
mengkoordinasikan program dan capaian kinerja antar kabupaten/ kota,
termasuk untuk meminimalkan ketimpangan antar wilayah pada aspek
pendidikan
Upaya pengembangan dan peningkatan angka melanjutkan sekolah,
Provinsi Kepulauan Riau mendukung pendanaan pendidikan seperti
pemberian bantuan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, dan
pembangunan Asrama bagi siswa yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah,
terutama bagi siswa siswa daerah kepulauan yang belum memiliki gedung
SMA/SMK.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 125
.
Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan
sarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi
penyelenggaraan kegiatan pendidikan.
Kriteria sekolah dengan kondisi baik dapat digambarkan sebagai
berikut : bangunan yang memenuhi kriteria tata bangunan, memenuhi
persyaratan keselamatan, memenuhi persyaratan kesehatan dan
menyediakan fasilitas dan aksebilitas mudah dan aman termasuk bagi
penyandang cacat.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya angka persentase sekolah
dengan kondisi baik dapat dicapai dengan dua indikator yaitu Persentase
sekolah SD/MI dengan kondisi baik dan Persentase sekolah SMP/MTs
dengan kondisi baik, untuk capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.57
Evaluasi Capaian Kinerja persentase sekolah dengan kondisi baik
No
Indikator Kinerja
Target
Capaian %
Capaian Target RPJMD
% Capaian
1 Persentase sekolah SD/MI dengan kondisi baik
93% 93,5% 100,5%
93% 100,5%
2 Persentase sekolah SMP/MTs dengan kondisi baik
95% 91,6% 96% 95% 96%
Berdasarkan hasil evaluasi untuk indikator Persentase sekolah
dengan kondisi baik target kinerja tahun 2015 dan target RPJMD untuk
tingkat SD/MI sebesar 93% dapat terealisasi 93,5% maka persentase
Sasaran. 25 Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi baik
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 126
capaiannya 100,5% ini termasuk kategori “sangat baik” dan untuk tingkat
SMP/MTs ditargetkan 95% dapat terealisasi 92% ini juga termasuk kategori
“baik”
Evaluasi persentase sekolah SD/MI dengan kondisi baik dapat
digambarkan sebagai berikut : jumlah kelas SD/MI kondisi baik 6.744 kelas
dibagi keseluruhan jumlah kelas tingkat SD/MI sebanyak 7.212 kelas
dengan capaian 93,5%. Perhitungan persentase sekolah SMP/MTS dengan
kondisi baik dapat digambarkan sebagai berikut jumlah kelas SMP/MTS
kondisi baik 2.388 kelas dibagi keseluruhan jumlah kelas tingkat SMP/MTS
sebanyak 2.607 kelas dengan capaian 91,6%.
Berikut disampaikan perkembangan meningkatnya angka
persentase sekolah dengan kondisi baik Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2011-2015 sebagai berikut :
Tabel 3.58 Perkembangan persentase sekolah dengan kondisi baik
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015 No Indikator Kinerja utama Capaian
2011 Capaian
2012 Capaian
2013 Capaian
2014 Capaian
2015
1
Persentase sekolah dengan kondisi baik
65%
70%
75%
90%
92%
Dilihat dari tabel perkembangan persentase sekolah dengan kondisi
baik dari tahun 2011-2015 mengalami kinerja yang meningkat setiap tahun,
hal ini sebagai dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi
Kepulauan Riau yang mengutamakan sektor pendidikan seperti pemberian
hibah pembangunan gedung dan sarana dan prasarana sekolah untuk
Kabupaten/Kota.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 127
Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan
sarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang mencukupi
bagi penyelenggaan kegiatan pendidikan, berikut evaluasi atas kinerja
peningkatan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.
Tabel 3.59 Capaian rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
No
Indikator Kinerja Target 2015
Capaian %
Capaian
Jumlah gedung sekolah SD 960
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun 192.450
Rasio (per 10.000) 59 50 85%
Jumlah gedung sekolah SMP 362
Jumlah penduduk usia 13-15 Th 84.802
Rasio (per 10.000) 55 43 78%
Jumlah gedung sekolah SMA/SMK 240
Jumlah penduduk usia 16-19 Th 71.498
Rasio (per 10.000) 51 34 67%
Rasio ketersediaaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
adalah jumlah ketersediaan daya tampung sekolah terhadap 10.000
penduduk usia sekolah. Dari tabel evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa
capaian ketersediaan sekolah dasar terhadap 10.000 anak usia sekolah
Sasaran. 26 Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 128
dasar mencapai 50 dengan target sebesar 59, dengan capaian kinerja
sebesar 85 %. capaian ketersediaan sekolah SMP terhadap 10.000 anak usia
sekolah Menengah 43 dengan target sebesar 55, dengan capaian kinerja
sebesar 78 %. capaian ketersediaan sekolah SMA terhadap 10.000 anak usia
sekolah Menengah Atas 34 dengan target sebesar 51, dengan capaian
kinerja sebesar 67 %, berarti capaian sasaran rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usia sekolah secara keseluruhan dalam kategori baik.
Berdasarkan evaluasi capaian diatas, dapat dikatakan ketersediaan
sekolah untuk penduduk usia sekolah masih perlu menjadi perhatian bagi
pemerintah untuk dapat menambah gedung dan sarana sekolah baik tingkat
SD, SLTP maupun SLTA.
Berikut perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015.
Tabel 3.60
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015
Rasio Ketersediaan Sekolah / 10.000 Penduduk Usia Sekolah
2011
2012
2013
2014
[
2015
SD 46 49 50 49 50
SLTP 49 52 54 50 43
SLTA 25 28 28 31 34
Dilihat dari tabel perkembangan rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usia sekolah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011-
2015 terjadi peningkatan untuk jenjang SD dan SLTA, namun terjadi
penurunan ketersediaan sekolah terhadap anak usia sekolah pada tingkat
SLTP. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah akan ketersediaan sekolah
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 129
terutama di daerah kepulauan sehingga dapat memberi kemudahan dalam
perluasan akses pendidikan.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usia sekolah tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau mendukung dengan pemberian hibah pembangunan gedung dan
sarana prasarana sekolah untuk kabupaten/kota.
Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru
juga menjadi salah satu faktor penting dalam perluasan akses pendidikan.
Rasio guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap peningkatan akses
dan pemenuhan hak warga atas pendidikan yang layak dan memadai.
Berikut evaluasi atas capaian kinerja peningkatan rasio guru terhadap murid
tahun 2015.
Tabel 3.61 Evaluasi Capaian Kinerja Peningkatan Rasio Guru
terhadap Murid Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target
2015 Capaian %
Capaian Capaian Tahun 2014
Rasio Guru Terhadap Murid, Tingkat :
1 SD 1 ; 21 1 ; 18 116% 1 ; 17 2 SMP 1 ; 23 1 ; 15 153% 1 ; 14 3 SMA 1 ; 13 1 ; 12 108% 1 ;14
Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja peningkatan rasio guru
tehadap murid untuk tingkat SD yaitu dengan target tahun 2015 sebesar
Sasaran . 27 Meningkatnya Ratio Guru Terhadap Murid Perkelas
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 130
1:21 dan terealisasi sebesar 1;18 hal ini berarti 1 guru menangani 18 orang
anak, dan rasio guru terhadap murid tingkat SMP ditargetkan 1:23 dan
terealisasinya sebesar 1:15 sementara untuk tingkat SMA ditargetkan 1:13
terealisasi sebesar 1:12, hal ini menunjukkan kalau kondisinya sudah
dikatakan ideal atau sudah mencapai kinerja sangat baik. Dan apabila
dibandingkan dengan target nasional capaian kinerja Provinsi Kepulauan
Riau karena sudah melebihi standar Nasional yaitu 1:32/36.
Perhitungan rasio guru terhadap murid perkelas tingkat SD/MI dapat
digambarkan sebagai berikut : jumlah guru tingkat SD/MI sebanyak 13.150
orang dibagi jumlah murid keseluruhan tingkat SD/MI sebanyak 238.865
dengan capaian 1;18. Perhitungan rasio guru SMP/MTS terhadap murid
perkelas dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah guru tingkat SMP/MTS
sebanyak 5.573 orang dibagi jumlah siswa keseluruhan tingkat SMP/MTS
sebanyak 83.420 dengan capaian 1;15. Perhitungan rasio guru terhadap
murid perkelas tingkat SLTA dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah
guru tingkat SMA/MA sebanyak 4.901 orang dibagi jumlah siswa
keseluruhan tingkat SMA/MA sebanyak 60.864 dengan capaian 1;12
Tabel 3.62 Rasio Murid terhadap Guru dan Persebarannya
No Rasio Guru Terhadap Murid
SD SMP SMA
1 Karimun 14 15 16 2 Bintan 15 14 19 3 Natuna 10 10 9 4 Lingga 8 9 9 5 Kep Anambas 10 18 16 6 Batam 24 18 19 7 Tanjungpinang 20 18 16
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Perhitungan jumlah guru tersebut diatas secara keseluruhan
merupakan guru dalam kategori guru PNS dan Non PNS. Jika dilihat secara
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 131
rata-rata guru di provinsi Kepulauan Riau sudah mencukupi namun
penyebarannya masih belum merata karena banyak guru-guru yang tidak
berminat mengajar di daerah kepulauan, sehingga terjadi penumpukan guru
di daerah perkotaan.
Untuk mencapai tercapainya sasaran ketersediaan guru terhadap
anak usia sekolah diatas Provinsi Kepulauan Riau mendukung dengan
program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya Jumlah guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV dapat diukur melalui tiga indikator seperti pada tabel
dibawah ini.
Tabel 3.63
Evaluasi Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV
No
Indikator Kinerja
Target
Capaian
% Capaian
CapaianTahun 2014
1. % Guru SD Berkualifikasi S1/ DIV
60% 74% 123% 79%
2 % Guru SMP Berkualifikasi S1/ DIV
95% 91% 96% 90%
3 % Guru SMA Berkualifikasi S1/ DIV
98% 95% 97% 96,5%
Berdasarkan hasil evaluasi untuk indikator Jumlah guru berkualifikasi
S1/D-IV dapat terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan untuk tingkat
SD sebesar 60% dapat terealisasi sebesar 74% dengan capaian kinerja
sebesar 123% dan ini termasuk kategori “sangat Baik”. Dan untuk capaian
kinerja guru yang berkualifikasi S1/DIV untuk tingkat SMP dan SMA
Sasaran . 28 Meningkatnya Guru Dengan Memenuhi Kualifikasi S1/DIV
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 132
mencapai sebesar 91% dan 95% dengan capaian kinerja termasuk pada
kategori “baik”.
Perhitungan persentase guru SD/MI berkualifikasi S1 dapat
digambarkan sebagai berikut : jumlah guru SD berijazah S1 sebanyak 7.664
orang dibagi keseluruhan guru tingkat SD 13.150 orang dengan capaian
58%. Perhitungan persentase guru SMP/MTS berkualifikasi S1 dapat
digambarkan sebagai berikut : jumlah guru SMP/MTS berijazah S1 sebanyak
4.224 orang dibagi keseluruhan guru tingkat SMP/MTS 5.573 orang dengan
capaian 75,8%. Perhitungan persentase guru SMA/MA/SMK berkualifikasi
S1 dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah guru SMA/MA/SMK berijazah
S1 sebanyak 4.147 orang dibagi keseluruhan guru tingkat SMP/MTS 4.901
orang dengan capaian 84,6%.
Belum maksimalnya target capaian kinerja persentase guru
berkualifikasi S1/DIV terjadi karena masih ada data ijazah terakhir guru-
guru yang belum terdata terutama di daerah kepulauan. Untuk mencapai
target ini diminta keseriusan Dinas pendidikan Provinsi yang bekerja sama
dengan Dinas Pendidikan Kabupaten kota dalam pendataan dan upaya
peningkatan kompetensi Guru.
Pencapaian sasaran peningkatan persentase guru berkualifikasi
S1/DIV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan beasiswa
untuk para guru dalam melanjutkan Pendidikan maupun beasiswa bagi guru
yang masih kuliah. Program /kegiatan dalam mendukung tercapainya
sasaran diatas adalah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 133
Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga
kesehatan secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam
pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan
sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan
efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan
yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.
Untuk melihat capaian sasaran meningkatnya Rasio dokter /100.000
penduduk maka ditetapkan indikator Rasio dokter yang merupakan
perhitungan rasio dokter umum per 100.000 penduduk. Berikut dilihat
capaian kinerja atas sasaran dimaksud.
Tabel 3.64 Capaian Kinerja Rasio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk
Tahun 2015
No
Indikator Kinerja
Target
Capaian
% Capaian
Target RPJMD
% Capaian
1. Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk
40/100.000
44/100.000
110%
40/ 100.000
110%
Dillihat dari tabel diatas, capaian kinerja Rasio dokter per 100.000
penduduk Tahun 2015 sebesar 44/100.000 penduduk, didapat dari hasil
penghitungan jumlah dokter umum/jumlah penduduk
(876/1.973.043x100.000 penduduk). Capaian kinerja sebesar 110% dengan
kategori sangat baik. Capaian kinerja Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015
Sasaran. 29
Menigkatnya Ratio Dokter Perseratus Ribu Penduduk
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 134
(44/100.000 penduduk). Apabila dibandingkan dengan standar nasional
sudah diatas target Indonesia Sehat yaitu sebesar 40/100.000 penduduk.
Tabel 3.65 Perkembangan Rasio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk
Tahun 2011-2015
No Indikator Kinerja Capaian 2011
Capaian 2014
Capaian 2013
Capaian 2014
Capaian 2015
1. Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk
40
46
48
61
44
Bila dilihat dari tabel diatas untuk capaian kinerja rasio
dokter/100.000 penduduk tahun 2011-2014 terdapat peningkatan secara
simultan, namun capaian tahun 2015 bila dibandingkan dengan capaian
tahun sebelumnya terdapat penurunan yang signifikan, penyebab turunnya
rasio dokter umum ditahun 2015 adalah turunnya jumlah doker umum yang
dilaporkan dinas Kesehatan Kota Batam. Hal ini merupakan imbas dari
kebijakan perizinan rumah sakit swasta/ klinik yang sebelumnya dibawah
pemantauan dinas Kesehatan kota dialihkan ke Badan Penanaman Modal
Terpadu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Pelaporan data
dasar rumah sakit / klinik swasa termasuk SDM menjadi lebih rendah,
sehingga terjadi lost data. Untuk mengatasi masalah ini dimulai tahun 2016
telah dilakukan optimalisasi guna meningkatkan pelaporan dari pihak swasta
melalui serangkaian pengawasan dan kerjasama.
Berkenaan dengan kinerja tenaga kesehatan dalam peningkatan
derajat kesehatan, berikut dapat dilihat dari tabel tren penurunan kejadian
penyakit Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 135
Tabel 3.66 Tren kejadian penyakit Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2015
No Uraian Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1. Indens Rate DBD per 100.000 penduduk
56,31 80 74,02 95,57 41
2. Angka Kejadian kusta/100.000 penduduk
0,75 0,91 2,11 0,66 0,53
3. API (annual Paracite Incidence)
1.99 1.24 1.13 0,65 0,18
4. Angka Kejadian Filariasis/100.000 penduduk
1 6 4 5 4
Dilihat dari tabel diatas, terjadi penurunan atas incidence (IR) DBD
per 100.000 penduduk, angka kejadian kusta per 100.000 penduduk, API
dan angka kejadian filariasis dari tahun 2011-2015.
Beberapa tren juga menunjukkan dinamika dalam pencapaian
derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai contoh
adalah tren tentang prevalensi balita gizi kurang.
Tabel 3.67 Tren Pravelensi Balita Gizi Kurang
No Uraian Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1. Balita Gizi Kurang 4,69 3,77 2,67 3,60 2,16
Berbagai Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang pada
anak balita, kesehatan merupakan dampak atas berbagai faktor pencetus
gizi kurang seperti minimnya ketersediaan bahan pangan pada tingkat
rumah tangga. Kasus gizi buruk dan gizi kurang yang ditemukan segera
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 136
dilakukan dilakukan penanganan oleh pemerintah melalui pemberian
makanan tambahan (PMT), rujukan rawat jalan dan rawat inap bagi
penderita. Berdasarkan tabel diatas, angka prevalensi balita gizi kurang
telah menunjukkan penurunan. Tren baik ini perlu di jaga di masa depan
sebagai capaian penting pembangunan bidang kesehatan.
Dalam rangka terwujudnya sasaran ini Provinsi Kepulauan Riau
melaksanakan beberapa program diantaranya : Program Pendampingan
dr/drg PTT ke Daerah Penugasan, Pelayanan kesehatan primer melalui
pendekatan layanan dokter keluarga, Akreditasi tenaga kesehatan medis
dan paramedis Provinsi Kepri, Insentif dr. Internship Provinsi Kepri dan
Pembekalan dokter internship
Dalam rangka melihat capaian meningkatnya rasio bidan persatuan
penduduk maka ditetapkan indikator ratio tenaga medis per 100.000
penduduk dan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan, dengan evaluasi kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.68 Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk No Indikator Kinerja Target Capaian %
Capaian Target RPJMD
% Capaian
1. Ratio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk
66
72
109%
66
109%
2.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
99
93
94%
99
93 %
Sasaran 30
Meningkatnya Rasio Bidan Persatuan Penduduk
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 137
Capaian rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tahun 2015
sebesar 72/100.000 penduduk dan telah melebihi dari target Perjanjian
Kinerja Tahun 2015 (66/100.000 penduduk), dengan capaian kinerja 109%
atau berkinerja sangat baik.
Penghitungan rasio tenaga medis didapat dari hasil pembagian
jumlah tenaga medis/jumlah penduduk tahun 2015 (1.426/1.973.043 x
100.000 penduduk). Definisi tenaga medis dalam penghitungan capaian ini
adalah jumlah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
(termasuk didalamnya dokter keluarga, dokter PTT/Kontrak/Intership)
Evaluasi capaian cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan target kinerja pada
tahun 2015 sebesar 99% dapat tercapai sebesar 93% atau dalam kategori
berkinerja baik. Apabila dibandingkan target nasional sebesar 90%
capaian kinerja pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan telah diatas target nasional.
dr. umum 609 orang
dr. Internship 168 orang
dr. keluarga 85 orang
dr. PTT 14 orang
dr. Spesialis 358 orang
drg. Spesialis 10 orang
drg. Umum 182 orang
Grafik 3.8 Jumlah Tenaga Medis Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2015
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 138
Angka capaian ini didapat dari penghitungan jumlah ibu bersalin
yang ditolong tenaga kesehatan/jumlah seluruh sasaran ibu bersalin tahun
yang sama (45.019/48.553x 100%). Capaian tahun 2015 meningkat bila
dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (90%) dan 2013 (89.6%).
Tabel 3.69 Perkembangan Ratio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk dan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2011-2015
No Indikator Kinerja Capaian
2011 Capaian
2012 Capaian
2013 Capaian
2014 Capaian
2015
1. Ratio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk
71 69 77,4 72 72
2.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
88
91
90
93
93
Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan perkembangan rasio
tenaga medis per 100.000 penduduk mengalami tren fluktuatif setiap tahun
karena capaian rasio turut dipengaruhi oleh oleh pertumbuhan penduduk.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan memiliki kinerja dengan tren peningkatan tiap tahun.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan ditahun 2015 sebesar 93%, telah diatas target
Kementerian Kesehatan RI sebesar 90%. Capaian Persalinan oleh tenaga
kesehatan Provinsi Kepri Tahun 2014 berada diposisi nomor lima terbaik di
Indonesia dan capaian ditahun 2015 lebih baik lagi berbanding tahun
sebelumnya, sehingga makin menunjukan prestasi provinsi Kepulauan Riau.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 139
Salah satu tujuan dari peningkatan cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah untuk
mengurangi Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup., hal ini dapat
dilihat dari perkembangan capaian sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.70 Perkembangan Angka Kematian Ibu melahirkan
No Indikator Kinerja Capaian 2011
Capaian 2012
Capaian 2013
Capaian 2014
Capaian 2015
1
Angka kematian ibu
121
112
97
137
144
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan
pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa
memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena
kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.
Dilihat dari capaian kinerja angka kematian ibu dapat disimpulkan bahwa
pada 3 tahun pertama RPJMD mengalami penurunan, namun naik secara
drastis pada tahun 2014 dan 2015.
Kegiatan pendukung indikator Capaian terwujudnya cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan pada Tahun 2015 bersumber anggaran APBD Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau TA.2015, yaitu : Peningkatan kapasitas SDM dalam
asuhan persalinan normal melalui Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS) di
Provinsi Kepri, Pelaksanaan program kelas ibu hamil bagi karyawati di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Insentif tenaga kesehatan khusus
DTPK dan Pelayanan bidan desa di masyarakat.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 140
Ketersediaan akses yang memadai pada sarana kesehatan
merupakan kunci dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat.
Untuk mencapai sasaran Aksesbilitas masyarakat terhadap layanan
kesehatan Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari
indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.71 Rasio Rumah Sakit dan Puskesmas
No
Indikator Kinerja
Target
Capaian
% Capaian
1. Rasio RS Per 10.000 Penduduk
0,15 per 10.000 penduduk
0,14 per 10.000 penduduk
93%
2. Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
4 per 100.000 penduduk
3,85 per 100.000 penduduk
96%
Evaluasi capaian kinerja rasio Rumah Sakit (RS) per 10.000
penduduk dengan target pada tahun 2015 sebesar 0,15 per 10.000
penduduk dapat tercapai sebesar 0,14 per 10.000 penduduk dengan
capaian kinerja sebesar 93% atau kategori kinerja baik. Perhitungan
jumlah RS/jumlah penduduk x 10.000 adalah : (28 RS/1.973.043 x 10.000).
Evaluasi capaian kinerja Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk dengan
target tahun 2015 sebesar 4 per 100.000 penduduk dapat tercapai sebesar
3,85 per 100.000 penduduk, dengan capaian kinerja sebesar 96% atau
kategori kinerja baik. Perhitungan jumlah puskesmas/jumlah penduduk x
100.000 adalah : (76 Puskesmas/1.973.043x100.000 penduduk).
Sasaran. 31 Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 141
Berikut disampaikan perkembangan rasio rumah sakit/10.000 penduduk
dan puskesmas /100.000 penduduk tahun 2012-2015.
Tabel 3.72
Perkembangan Rasio RS dan Puskemas tahun 2012-2015
No
Indikator Kinerja
Capaian
2012
Capaian
2013
Capaian
2014
Capaian
2015
1. Ratio RS Per 10.000 Penduduk
0,13 0,13 0.13/ 0.14
2. Ratio Puskesmas Per 10.000 penduduk
3,59 3,42 3.36 3.85
Capaian perkembangan rasio puskesmas dari tahun 2012-2015
mengalami kenaikan, hal ini pun apabila dibandingkan dengan target
nasional Indonesia Sehat ideal puskesmas per 100.000 penduduk sebesar
3 s.d 4/100.000 penduduk. Dengan rasio 3.85/100.000 penduduk maka
provinsi Kepulauan Riau telah mencapai target nasional.
Berikut ini persebaran RS di Provinsi Kepri berdasarkan Kabupaten/Kota:
Tabel 3.73 JUMLAH RUMAH SAKIT BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015
No Kabupaten/ Kota Rumah Sakit Jumlah
Pemerintah/TNI/
Polri/BUMN
Swasta
1 Karimun 1 1 2
2 Bintan 2 0 2
3 Natuna 2 0 2
4 Lingga 2 0 2
5 Batam 2 13 15
6 Tanjungpinang 3 0 3
7 Kepulauan Anambas 2 0 2
Total 14 14 28
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 142
Berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan maka dilakukan
Revitalisasi Gedung Puskesmas Rawat Inap Tanjungbatu Kabupaten
Karimun, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan status Puskesmas
Rawat Inap menjadi Rumah Sakit melalui APBD Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau. Pembangunan dilakukan secara bertahap. Ditahun 2015,
dilakukan pembangunan Tahap II yaitu pembangunan Gedung Laboratorium
dan Radiologi. Diharapkan dengan adanya penambahan RS akan
memudahkan dan meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan.
Kegiatan pendukung tercapainya Rasio RS Per 10.000 Penduduk
dalam Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan
diantaranya : Peningkatan pelayanan kesehatan di Tanjungbatu Kabuapten
Karimun, Dukungan mesin HD di RSUD Provinsi Kepri di Tanjung Uban dan
Dukungan peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi Kepri.
Pembangunan puskesmas bersumber anggaran APBN dan APBD
Kabupaten/Kota. Berikut ini persebaran puskesmas berdasarkan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Gambar 3.2 Pembangunan Puskesmas TanjungBatu
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 143
Tabel 3.74 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 No. Kabupaten/ Kota Puskesmas
Perawatan Non Jumlah
Perawatan
1 Karimun 4 5 9
2 Bintan 7 8 15
3 Natuna 8 5 13
4 Lingga 4 4 8 5 Batam 3 14 17
6 Tanjungpinang 1 6 7
7 Kep. Anambas 6 1 7
Total 33 42 76
Terjadi peningkatan jumlah peskesmas ditahun 2015 bila
dibandingkan dengan jumlah puskesmas tahun 2014 yaitu sebanyak 3
puskesmas (Puskemas Sei Pinang dan puskesmas penuba di lingga,
puskesmas Numbing di Bintan. Jumlah puskesmas di Provinsi kepulauan
Riau tahu 2015 sebanyak 76 puskesmas.
Kegiatan pendukung pencapaian sasaran meningkatnya Rasio
puskesmas per 100.000 penduduk di tahun 2015 bersumber anggaran
APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA.2015, yaitu : Revitalisasi
sarana dan prasarana penunjang puskesmas, Penyusunan masterplan
sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Karimun, Pengadaan peralatan
penunjang Puskesmas Galang dan Peningkatan kapasitas petugas
puskesmas dalam pengembangan program perkesmas di Puskesmas.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 144
Dalam rangka mengukur terkelolanya keuangan daerah ditetapkan
indikator opini BPK atas pelaporan keuangan Provinsi Kepulauan Riau,
dengan evaluasi sebagai berikut :
Tabel 3.75 Evaluasi Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
No Indikator Kinerja Target Capaian %
Capaian
1. Opini BPK WTP WTP 100%
Dari tabel diatas bahwa kinerja Opini BPK pada tahun 2014
tercapai, dengan demikian capaian kinerja tersebut di kategorikan baik,
opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2014 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor :
08.A/LHP/XI/XVIII.TJP/5/2015 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Opini
WTP tersebut merupakan Opini yang diterima Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau untuk kelima kalinya. Hal ini menggambarkan bahwa
Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Realisasi
Anggaran serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dengan diberlakukannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Keuangan Berbasis Akrual, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Sasaran 32.
Pengelolaan Keuangan daerah Mendapatkan Opini WTP
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 145
Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya meningkatkan kompetensi
sumber daya manusia yang ada di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah,
karena target yang ditetapkan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
tetap mendapatkan opini dari BPK RI - Wajar Tanpa Pengecualian bahkan
tanpa paragraf penjelasan.
Proses pemeriksaan meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-
bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini
meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi
yang signifikan dalan dibuat oleh Provinsi Kepulauan Riau. Juga penilaian
terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Opini BPK atas
laporan keuangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2014 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.76 Opini BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2014 Tahun Opini BPK Keterangan
2011 WTP -
2012 WTP -
2013 WTP -
2014 WTP -
Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek
pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam reformasi
birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk
meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan
arahan tata pemerintahan yang baik.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 146
Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan
masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan
Nepotisme (KKN). Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan
tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai
atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan
peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan /
kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun
sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.
Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan
pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan
sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan
untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien
Berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah
provinsi memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan
pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor
provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan
pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi; Pembinaan
dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga
tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat
Sasaran 33.
Meningkatnya kualitas kegiatan kepemudaan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 147
Daerah provinsi; dan Pembinaan dan pengembangan organisasi
kepramukaan tingkat Daerah provinsi.
Dalam rangka terwujudnya kualitas kegiatan kepemudaan pada
Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan indikator kinerja dan evaluasi sebagai
berikut :
Tabel 3.77 Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaan
Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Capaian % Capaian
1. Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)
2 5 250%
2. Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda ASEAN Jepang
1 0 0%
3. Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara
2 5 250%
4. Jumlah pemuda yang mengikuti BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)
40 20 50%
Meningkatkan kapasitas pemuda dalam peran serta kepemudaan
dalam level nasional maupun internasional melalui Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan, dilihat dari tabel diatas bahwa hasil pengukuran
sasaran peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan dapat disimpulkan
termasuk kategori sangat baik. Hal ini dilihat dari capaian kinerja jumlah
pemuda yang mengikuti PPAN target tahun 2015 sebanyak 2 orang dan
tercapai sebanyak 5 orang dengan rincian sebagai berikut :
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 148
Tabel 3.78
Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara Tahun 2015 No Asal Peserta Tujuan Keterangan
1 Kota Tanjungpinang Australia 1 orang 2 Kota Batam India 1 orang 3 Kota Batam Korea Selatan 1 orang 4 Anambas Malaysia 1 orang 5 Batam China 1 orang
Jumlah pemuda yang mengikuti kapal pemuda ASEAN ditargetkan 1
orang namun tidak terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 0%, hal ini
disebabkan efisiensi anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Jumlah pemuda yang mengikuti kapal Nusantara ditargetkan tahun 2015
sebanyak 1 orang tercapai sebanyak 5 orang terdiri 1 (satu) orang pemuda
asal Batam dan 4 (empat) orang asal Tanjungpinang dengan capaian kinerja
500%. Selanjutnya jumlah pemuda yang mengikuti Bakti Pemuda Antar
Provinsi ditarget 40 orang dapat terealisasi sebanyak 20 orang dengan
capaian kinerja mencapai 50%, dengan rincian 3 orang dari Kota
Tanjungpinang, 4 Orang dari Kabupaten Karimun, 6 orang dari Kota Batam,
2 orang dari Kabupaten Lingga, 2 orang dari Kabupaten Natuna, 1 Orang
dari Kabupaten Bintan dan 2 orang pendamping.
Berikut perkembangan capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan
Kepemudaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2014.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 149
Tabel 3.79 Perkembangan capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan
Kepemudaan 2011-2014 No Indikator Kinerja Capaian
2011 Capaian
2012 Capaian
2013 Capaian
2014
1. Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)
5 4 10 4
2 Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda ASEAN Jepang
- -
3 Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara
- -
4 Jumlah pemuda yang mengikuti BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)
40 32 32 32
Masih minimnya prestasi pemuda tingkat Daerah provinsi yang
diberdayakan dan dibina menunjukkan bahwa perlu ada upaya peningkatan
pembinaan organisasi pemuda dan dan peningkatan kualitas pemuda agar
mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional
Dalam mencapai sasaran Peningkatan kualitas kegiatan
kepemudaan dengan tujuan terwujudnya pemuda yang berprestasi, mandiri
dam produktif sehingga mendorong pemuda untuk mengembangkan diri
dan mampu menghadapi masa depan yang kompetitif.
Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik,
pemerintah berupaya melakukan kegiatan pembangunan. Upaya tersebut
pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa
membedakan jenis kelamin tertentu. Untuk mencapai sasaran diatas telah
Sasaran 34 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam
Pembangunan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 150
ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu persentase partisipasi
perempuan di Lembaga Legislatif dengan evaluasi kinerjanya sebagai
berikut.
Tabel 3.80 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya tingkat partisipasi
perempuan dalam pembangunan Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian Target RPJMD
% Capaian
1 Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif
12,15% 12,13% 99,8% 20% 60,7%
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh
gambaran indikator kinerja persentase partisipasi perempuan di Lembaga
Legislatif, capaian kinerja tahun 2015 di kategorikan baik dengan tingkat
pencapaian 99.8% dari target yang ditetapkan 12,15%. Jumlah perempuan
dilembaga legislative tersebut berdasarkan hasil Pemilu 2014 terdapat 6
orang anggota DPRD (perempuan) dari 45 orang anggota DPRD Provinsi
Kepri. Namun apabila dibandingkan target RPJMD partisipasi perempuan di
Lembaga Legislatif capaian kinerja tahun 2015 hanya mencapai 60,7%
Jumlah kesertaan perempuan dilembaga legislative tahun 2015
persentase sama jika dibandingkan dengan capaian hasil Pemilu tahun 2009
sebanyak 6 orang anggota legislative perempuan dari jumlah anggota DPRD
Provinsi sebanyak 45 orang. Perbandingan pencapaian kinerja sasaran
meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan dua
periode Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kepri sebagaimana pada tabel
dibawah ini.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 151
Tabel 3.81 Perkembangan persentase Perempuan di Lembaga Legislatif
Pada masa PilkadaTahun 2009 dan 2014 No Indikator Kinerja Target Realisasi (%)
2009 2014 2009 2014 1 Persentase partisipasi
perempuan di Lembaga Legislatif
13,00
14,00
13,33
13,33
Untuk mencapai sasaran “meningkatnya tingkat partisipasi
perempuan dalam pembangunan” Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
melaksanakan kegiatan yang digunakan dalam menunjang sasaran diatas,
yakni kegiatan Capacity Building bagi organisasi perempuan. Pada tahun
2015 namun karena adanya efisiensi anggaran kegiatan dimaksud tidak
dapat terealisasi.
IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur
pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif
gender. Untuk mencapai sasaran ke tiga puluh lima telah ditetapkan
indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan evaluasi
capaian kinerjanya sebagai berikut.
Tabel 3.82 Evaluasi capaian sasaran meningkatnya
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Target RPJMD
% Capaian
1 Indeks pembangunan Gender (IPG)
68,00%
66,27 98,2% 70 95,4%
Sasaran 35 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 152
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh
gambaran indikator kinerja Indeks pembangunan Gender (IPG) capaian
kinerjanya kategori baik dengan tingkat pencapaian 98,2% dari target
yang ditetapkan 68,00%. Selanjutnya dilihat dari target RPJMD tahun kelima
sebesar 70% dengan capaian kinerja 95,4%.
Belum tercapainya target disebabnya karena Mayoritas perempuan
yang bekerja pada sektor informal tidak tercatat sebagai pekerja wanita dan
status di KTP sebagai ibu rumah tangga. Dalam mewujudkan sasaran ini
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan
program /kegiatan Forum PPRG Provinsi Kepulauan Riau.
Pengukuran Indeks Pembangunan Gender sebagai berikut :
IPG = 1/3 (Xede(1) + Xede(2) + IInc-dis)
Xede (1) : Xede angka harapan hidup
Xede (2) : Xede Pendidikan
Idisinc: Indeks distribusi pendapatan
Tabel 3.83
Perkembangan capaian kinerja meningkatnya IPG di Provinsi Kepri tahun 2011 – 2014
No Indikator Kinerja
Capaian
2011 Capaian
2012 Capaian
2013 Capaian
2014
1 Indeks pembangunan Gender (IPG)
64,89 65,61 65,61 66,27
Perkembangan capaian sasaran meningkatnya indeks pembangunan
gender secara umum di Provinsi Kepulauan Riau dari 2011-2014 mengalami
peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam kegiatan untuk
mencapai kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di
berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan politik.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 153
Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur
sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan,
sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta
teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang
menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif,
maupun yudikatif.
Untuk mencapai sasaran diatas telah ditetapkan indikator kinerja
yang harus dicapai, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan
evaluasi capaian kinerja sebagai berikut.
Tabel 3.84 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Target RPJMD
% Capaian
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
60
60,79
100%
60
100%
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh
gambaran indikator kinerja meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG) capaian kinerjanya kategori sangat baik dengan tingkat pencapaian
sebesar 100% dari target yang ditetapkan 60%.
Pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender sebagai berikut :
IDG = 1/3 [Ipar + IDM + IInc-dis]
Ipar : Indeks Perwakilan di DPR
IDM : Indeks Pengambilan Keputusan
IInc-dis: Indeks Distribusi Pendapatan
Sasaran 36 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 154
Berikut perkembangan capaian kinerja indeks pemberdayaan
gender Tahun 2011-2015.
Tabel 3.85 Perkembangan Capaian indeks pemberdayaan gender
Tahun 2011-2015
No Indikator Kinerja
Capaian 2011
Capaian 2012
Capaian 2013
Capaian 2014
Capaian 2015
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
60,62 59,32 59,32 60,79 60,79
Dilihat dari tabel diatas, indeks pemberdayaan gender Provinsi
Kepulauan Riau terjadi tren menurun pada tahun 2011-2013, namun dapat
naik kembali pada tahun 2014 dan 2015.
Indeks Pemberdayaan Gender ini merupakan angka komulatif dari
angka tahun sebelumnya. Keberhasilan Indeks pemberdayaan gender ini
sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan
program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
perempuan dengan sasaran pada semua lapisan masyarakat dengan kata
lain tidak hanya di tataran masyarakat tetapi juga pada pengambil
keputusan sehingga nantinya diharapkan kebijakan yang diambil dapat
responsive gender.
Optimalnya capaian kinerja IDG juga didukung Penguatan
Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak. Program ini bertujuan
meningkatkan koordinasi dan sinergitas program kegiatan jejaring
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan
Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau melalui perencanaan,
penganggaran yang responsive gender atas kebijakan pembangunan
pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu kegiatan ini juga
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 155
untuk meningkatkan SDM Pokja PUG dalam penyusunan Perencanaan
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan menggunakan
metode analis Gender Budget Statement (GBS) sehingga dapat
membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan di SKPD sudah responsif
gender.
Dalam rangka penguatan pengurusatamaan gender dan
perlindungan anak sejak tahun 2011 Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan
program kerjasama antar Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten /Kota,
adapun bentuk program yang dikerjasamakan antara lain :
Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Untuk keberhasilan ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
mendapat penghargaan tingkat nasional dari Presiden Republik Indonesia
yaitu :
1. Tahun 2008 : Penghargaan APE Tingkat Pratama
2. Tahun 2009 : Penghargaan APE Tingkat Madya
3. Tahun 2010 : Penghargaan APE Tingkat Utama
4. Tahun 2011 : Penghargaan APE Tingkat Madya
5. Tahun 2012 : Penghargaan APE Tingkat Utama
6. Tahun 2013 : Penghargaan APE Tingkat Utama
7. Tahun 2014 : Penghargaan APE dengan kategori MENTOR
8. Tahun 2015 : Penghargaan Lembaga Pemerintah Daerah Peduli Anak.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 156
Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Rasio
KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun
per 1.000 rumah tangga. Dalam rangka melihat capaian sasaran
menurunnya KDRT Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat evaluasi dari
indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.86 Evaluasi Menurunnya Rasio KDRT Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Target RPJMD
% Capaian
1 Ratio KDRT 0.097 0.097 100% 2 4,85%
Menurunnya Rasio KDRT dengan angka yang sesuai degan target,
menunjukan capaian kinerja yang sangat baik. Faktor penunjang
keberhasilannya adalah Semua yang dilakukan dalam penanganan korban
sesuai dengan yang direncanakan, Kesadaran masyarakat tentang KDRT
semakin meningkat, Sosialisasi perundang-undangan perlindungan anak dan
kekerasan rumah tangga yang dilakukan menyentuh masyarakat, didukung
dan bekerjasama oleh semua pihak.
Berikut disampaikan perkembangan penurunan KDRT Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011-2015.
Sasaran 37
Menurunnya Rasio KDRT
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 157
Tabel 3.87 Perkembangan penurunan Ratio KDRT Provinsi Kepulauan Riau
Tahn 2011-2015
No Indikator Kinerja
Capaian 2011
Capaian 2012
Capaian 2013
Capaian 2014
Capaian 2015
1 Rasio Penurunan KDRT
0,04 0,08 0,10 0,16 0,097
Berdasarkan Tabel Perkembangan penurunan Rasio Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2015 kejadian
KDRT yang dilaporkan dan ditindaklanjuti dari tahun ke tahun cenderung
meningkat. Hal tersebut menunjukkan sosialisasi dan program kegiatan
sebagai upaya pencegahan dan penanganan KDRT di masyarakat mulai
berjalan, semakin tumbuh keberanian dan kesadaran masyarakat untuk
melaporkan dan menuntut hak– hak nya untuk mendapat perlindungan,
dengan perkembangan jumlah kasus sebagai berikut :
1. Tahun 2011 sebanyak 92 kasus
2. Tahun 2012 sebanyak 166 kasus
3. Tahun 2013 sebanyak 96 kasus
4. Tahun 2014 sebanyak 180 kasus
5. Tahun 2015 sebanyak 117 kasus.
Program/ Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran ini
adalah Pelayanan Rumah Singgah Engku Puteri dan Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepri.
Masih maraknya kasus penangkapan ikan secara liar (illegal fishing)
benar-benar telah memukul masyarakat yang selama ini menggantungkan
Sasaran 38.
Berkurangnya praktek-Praktek Penangkapan ikan ilegal
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 158
hidupnya pada perekonomian di laut seperti halnya nelayan. Dampak
kegiatan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing dirasakan semakin
mempercepat kerusakan lingkungan dan penurunan stock sumberdaya ikan.
Berikut evaluasi capaian kinerja berkurangnya praktek ilegal fishing tahun
2015.
Tabel 3.88 Evaluasi capaian kinerja berkurangnya praktek ilegal fishing
Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Capaian %
Capaian Target RPJMD
1 Jumlah kasus ilegal fishing
4 29 725% 0
Dilihat dari tabel evaluasi diatas terjadi kenaikan jumlah kasus ilegal
fishing di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah kejadian 29 kasus, hal ini
diatas target kinerja tahun 2015 sebanyak 4 kasus dengan capaian kinerja
sebesar 725% atau dalam kategori kinerja kurang.
Kasus penanganan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan
Provinsi Kepri tahun 2015 hanya ditangani Satker PSDKP Batam dan dari
Pangkalan TNI AL di Provinsi Kepri. Banyaknya tindak pidana kelautan dan
perikanan yang ditangani juga capaian kinerja operasi di laut yang
dilakukan oleh pihak TNI AL, Polairud dan KKP RI.
Berikut jumlah kasus ilegal fishing Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 :
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 159
Tabel 3.89
Jumlah kasus Illegal Fishing di Wilayah Provinsi Kepri Tahun 2015
No Bulan Kasus
1 Januari 3
2 Februari -
3 Maret 6
4 April 5
5 Mei 2
6 Juni -
7 Juli -
8 Agustus 12
9 September -
10 Oktober -
11 November 1
12 Desember -
Kapal beserta ABK Kapal Illegal Fishing yang di Tangkap di Perairan Natuna
Salah satu Kegiatan Destruktif Fishing
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 160
Pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan pesisir dan
pulau-pulau kecil menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Riau.
Kerjasama dengan berbagai pihak dan pemberdayaan masyarakat akan
menjadi kunci keberhasilan dalam konservasi sumberdaya kelautan pesisir
dan pulau-pulau kecil.
Berikut evaluasi capaian kinerja sasaran ditetapkannya kawasan suaka alam
dan DPL (Daerah Perlindungan Laut) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015.
Tabel 3.90 Evaluasi Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut
dan DPL No Indikator Kinerja Target Capaian %
Capaian Target RPJMD
% Capaian
1
Jumlah kawasan konservasi laut
36
41
114%
36
114%
Dilihat dari tabel diatas target kinerja jumlah kawasan konservasi
laut Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 36 kawasan dengan
capaian sebanyak 41 kawasan atau Capain kinerja sebesar 114% dengan
kategori sangat baik
Kawasan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/ Daerah
Perlindungan Laut (DPL) Kab/Kota Se-Provinsi Kepri yang sudah terbentuk
sampai saat ini adalah :
Sasaran 39 Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 161
Tabel 3.91
Lokasi Konservasi laut di Provinsi Kepri Tahun 2015
NO KAB/KOTA/KEC LOKASI KONSERVASI JENIS EKOSISTEM YANG DILINDUNGI
Kabupaten Lingga
1 Kec. Lingga Utara 1 Desa Limbung Padang Lamun /Terumbu Karang
2 Desa Sekanah Padang Lamun /Terumbu Karang
3 Desa Bukit Harapan Gonggong
2
Kec. Senayang
4 Kelurahan Senayang Padang Lamun /Terumbu Karang
5 Desa Benan Padang Lamun /Terumbu Karang
6 Desa Temiang Padang Lamun /Terumbu Karang
7 Desa Mamut Padang Lamun /Terumbu Karang
8 Desa Batu Belubang Padang Lamun /Terumbu Karang
Kabupaten Bintan
1 Kec. Tambelan 9 Kelurahan Telukuni Padang Lamun /Terumbu Karang
10 Desa Batu Lepuk Padang Lamun /Terumbu Karang
11 Desa Kampung Melayu Padang Lamun /Terumbu Karang
12 Desa Kampung Hilir Padang Lamun /Terumbu Karang
2 Kec. Gunung Kijang
13 Desa Gunung Kijang Padang Lamun /Terumbu Karang
14 kelurahan Kawal Padang Lamun /Terumbu Karang
15 Desa Teluk Bakau Padang Lamun /Terumbu Karang
16 Desa Malang Rapat Padang Lamun /Terumbu Karang
17 Desa Malang Rapat Manggrove
3 Ke. Bintan Pesisir 18 Desa Mapur Padang Lamun /Terumbu Karang
4 Kec. Telok Sebong
19 Desa Sei Kecil Mangrove
Kabupaten Natuna
1 Kec. Pulau Tiga
20 Tanjung Kumbik Padang Lamun /Terumbu Karang
21 Tanjung Kumbik Utara Padang Lamun /Terumbu Karang
2
Kec. Sabang Mawang
22 Desa Balai Padang Lamun /Terumbu Karang
23 Sabang Mawang Barat Padang Lamun /Terumbu Karang
24 Tanjung.Batang Padang Lamun /Terumbu Karang
25 Serantas Padang Lamun /Terumbu Karang
3 Kec. Bunguran Timur Selatan
26 Desa Sededap Padang Lamun /Terumbu Karang
27 Desa Cemaga Padang Lamun /Terumbu Karang
4 Kec. Bunguran Timur
28 Sepempang Padang Lamun /Terumbu Karang
5 Kec. Bunguran Timur Barat
29 Desa Tanjung Padang Lamun /Terumbu Karang
30 Desda Kelanga Padang Lamun /Terumbu Karang
31 Desa Pengadah Padang Lamun /Terumbu Karang
6 Kec. Kelarik 32 Desa Kelarik Padang Lamun /Terumbu Karang
Kota Batam
1 Desa Galang Baru 33 Pulau. Sembur Padang Lamun /Terumbu Karang
34 Pulau. Nguan Padang Lamun /Terumbu Karang
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 162
2 Desa Karas 35 Pulau. Mubut Padang Lamun /Terumbu Karang
3 Desa Pulau Abang
36 Pulau. Abang Padang Lamun /Terumbu Karang
37 Air. Saga Padang Lamun /Terumbu Karang
38 Pulau. Petyong Padang Lamun /Terumbu Karang
Kabupaten Kep. Anambas
1 Perairan Anambas
39 Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Seluruh ekosistem/perairan
2 Kec. Jemaja 40 Pulau Mangkai Penyu
Kota Tanjung Pinang
1 Kec. Bukit Bestari 41 Desa Dompak Lama Mangrove
Luas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan
keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6/06/1986,
Keputusan Menteri No. 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang
penunjukan areal hutan di wilayah Kotamadya Batam Dati I Riau sebagai
kawasan hutan dan hasil perhitungan dengan menggunakan perangkat GIS
seluas 847.255,47 ha. Dari luasan tersebut, kawasan hutan di Provinsi
Kepulauan Riau terbagi atas hutan konservasi seluas 2.401,56 ha, hutan
lindung seluas 35.967,25 ha, hutan produksi terbatas seluas 354.926,73 ha
dan hutan produksi yg dpt dikonversi seluas 453.959,93 ha.
Sasaran 40
Berkurangnya Luas Kawasan Tanah Yang Rusak
Kawasan konservasi penyu di Pulau Mangkai yang juga dijadikan wisata bahari di Anambas dibentuk Tahun 2015
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 163
Hutan merupakan sumberdaya yang penting dan memiliki peran
dalam perekonomian daerah yang perlu dijaga kelestariannya, Berikut
evaluasi capaian kinerja berkurangnya luas kawasan yang rusak Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 3.92 Evaluasi capaian kinerja berkurangnya luas kawasan
hutan yang rusak Tahun 2105 No Indikator Kinerja Target Capaian %
Capaian Target RPJMD
% Capaian
1
Kerusakan Kawasan hutan (ha) Berdasarkan peta TGHT
275.748.50
282.432
102%
281.263,5
100,4%
Dari tabel diatas dideskripsikan capaian kinerja luas kerusakan
kawasan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri adalah sebagai
berikut : capaian kerusakan kawasan hutan pada tahun 2015 sebesar
282.432 ha, bila direview dari target kinerja tahun 2015 sebesar 275.748,50
ha maka deskripsi dalam hal tersebut terjadi penambahan luasan kerusakan
kawasan hutan yang bertambah cukup signifikan sampai akhir tahun 2015.
dengan kesimpulan capaian kinerja dalam kategori kurang.
Tidak tercapainya kinerja pengurangan luas kawasan yang rusak
Provinsi Kepulauan Riau disebabkan hal-hal sebagai berikut :
1. Adanya perubahan atas status kawasan hutan di Provinsi Kepri akibat
perubahan fungsi dan status kawasan hutan secara parsial
2. Adanya peruntukkan izin pemanfaatan atau izin penggunaan
kawasan hutan sampai akhir tahun 2015.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 164
Kondisi kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau sampai pada tahun
2014 ini tercatat mengalami kerusakan sebesar 0,20% dari luasan yang
ada. Kerusakan tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan, perambahan
hutan dan tidak optimalnya korporasi berbasis tanaman industri dalam
pengelolaan hutan. Tingkat kerusakan hutan di Provinsi Kepulauan Riau
masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di
Indonesia. Sementara itu pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
tercatat saat ini sudah mencapai 0,33% dari total luas lahan hutan dan
lahan kritis di Provinsi Kepulauan Riau.
Berikut tabel perkembangan kerusakan kawasan hutan (ha)
berdaarkan peta TGHT :
Tabel 3.93 Perkembangan kerusakan kawasan hutan (ha)
No Indikator Kinerja Capaian
2011 Capaian
2012 Capaian
2013 Capaian
2014 Capaian
2015
1
Kerusakan Kawasan hutan (ha)
289.828
276.894
282.432
282.432
282.432
Solusi yang diambil terkait dengan permasalahan tersebut diatas
adalah Meningkatkan pengawasan peredaran hasil hutan, dan pengamanan
kawasan hutan, pengelolaan hutan alam produksi, dan rehabilitasi hutan
dan lahan kritis, dengan progam kegiatan sebagai berikut :
1) Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
2) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
3) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 165
C. REALISASI ANGGARAN
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan
indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan
sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang
dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan
semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang
dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan
semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum
menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa
dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi
anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna
bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai
dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil dari pada
yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerjanya.
Berikut Capaian kinerja dan realisasi belanja lansung tahun 2015
yang di alokasi untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran
pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 166
Tabel. 3.94 Daftar Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Provinsi Kep. Riau
Tahun 2015
NO
SASARAN STRATEGIS KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI % CAPAIAN
TARGET
REALISASI
%
EFISIENSI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat
10
10 100% 1.267.295.000
1.238.465.950
97,7%
2 Bertambahnya armada kapal penangkapan ikan berbobot> 20-30 GT
1.290 1.304 101% - - 0%
3 Meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan ikan
443.620 407.235,91
91,8% 24.009.562.
400
22.353.95
2.530
93%
4 Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan
3.338.852
4.244.728 127%
5 Bertambahnya sentra produksi perikanan terpadu
4 4 100% 2.900.650.000
1.595.084.682
55%
14 6 42,9% - - 0%
6 Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya
18.843 31.041,89 164,7% 11.660.429.000
8.581.092.753
74%
7 Bertambahnya jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara
2.000.000
2.037.673 102% 3.299.500.000
3.160.029.950
96%
8 Meningkatnya investasi 2.250.000.000.00
0
12.504.063.700.000
556% 2.603.136.
000
2.473.248
.392
95%
200 2.509.102,3
1.254.551%
9 Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya
2,50%
1,18%
47,2%
2.709.493.
000
2.420.687
.764
89%
10 Meningkatnya produksi dan produktifitas petani dan peternak
3.166 3.647 115% 2.709.493.000
2.420.687.764
89%
2.126 2.333 110%
18.600 21.822 117%
2.600 1.577.878 60.688%
11 Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan
1.046 1.231 118% - - 0%
200 1.193 597% - - 0%
12 Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan
0,13 0,18 138% 1.548.304.300
1.545.130.760
99%
13 Meningkatnya serapan tenaga kerja local pada usaha PMA dan PMDN
15.000 585.461 3.903% 104.700.0
00 96.351.20
0
92%
1.500 4.864 324% 2.786.300.000
2.726.128.050
98%
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 167
NO
SASARAN STRATEGIS KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI % CAPAIAN
TARGET
REALISASI
%
EFISIENSI
1 2 3 4 5 6 7 8
14 Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat
1467 1125 76,7% 900.000.000
771.076.400
86%
15 Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
7 11 157% 250.000.000
220.931.0
00 88%
16 Meningkatnya ketersediaan air bersih
50.15% 70.21% 140% 19.005.660.000
16.902.793.409
89%
17 Meningkatnya ratio ketersediaan listrik
78% 83,72% 107% 300.000.000
279.744.800
93%
18 Meningkatnya panjang jaringan jalan
20 21,12 106% 62.886.060.000
59.027.611.838
94%
19 Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hubports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim
10 10 100% - - 0%-
6 5 83,3% - - 0%
20 Meningkatnya kualitas pelabuhan rakyat
62 78 125% 6.453.000.000
17.264.400
0,2%
21 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah
12 11,5 95,8% 54.889.798.973
48.261.814.582
89%
22
Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan
99% 100% 101% 59.345.151.587
54.976.511.815
93%
85% 100% 118%
23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI/ ke SMP/ MTs
94% 91,24% 97%
54.889.798.973
48.261.814.582
88% 24 Meningkatnya angka
melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA/ SMK/ MA
93% 81% 87,10%
25 Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik
93% 90% 97%
95% 92% 97%
26 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
69.826.499.439
61.707.110.488
88%
59 50 85%
55 43 78%
51 44 87%
27 Meningkatnya rasio guru terhadap murid per kelas
22.008.706.833
21.254.946.347
97%
1:21 1:18 116%
1:23 1:15 153%
1:13 1:12 108%
28 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
60% 74% 123%
95% 91% 96%
98% 95% 97%
29 Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk
40 44 110% 10.044.885.500
9.024.456.140
90%
30 Meningkatnya rasio bidan per satuan penduduk
66 72 109% 5.111.133.500
4.889.493.200
96%
99% 93% 94%
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 168
NO
SASARAN STRATEGIS KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI % CAPAIAN
TARGET
REALISASI
%
EFISIENSI
1 2 3 4 5 6 7 8
31 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan
0,15 0,14 93% 11.900.762.200
7.516.445.892
63%
4 3,85 96% 724.180.000
276.430.005
38%
32 Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian/ Wajar dengan pengecualian
WTP WTP 100% 6.550.000.000
6.546.171.600
99%
33 Meningkatnya kualitas kegiatan kepemudaan
2 5 150% 200.000.000
197.232.000
99%
2 5 300%
1 0 200% - - 0%
40 20 50% 2.800.000.000
2.383.856.750
85%
34 Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan
12,15% 12,13% 99,8% - - 0%
35 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
68 66,27 97%
250.000.000
244.584.000
98%
36
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
63
60,79
96%
37 Menurunnya rasio KDRT 0,097 0,097 100% 949.838.000
841.228.680
89%
38 Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan ilegal
4 29 725% 439.850.000
432.350.000
98%
39 Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)
36 41 114% 2.387.000.000
1.999.800.000
84%
40 Berkurangnya luas kawasan hutan yang rusak
275.748,50
282.432 102% 1.876.595.000
1.762.808.634
94%
l
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i 2 0 1 5
Page 169
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Kepulauan
Riau tahun 2015, memuat pertanggung jawaban kinerja atas
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2015 yang penyusunannya berdasarkan perjanjian kinerja dengan
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan
dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun
2015 namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan
kontribusinya terhadap pencapaian RPJMD, Secara umum sasaran
strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai, meskipun capaian tersebut
belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, setidaknya telah
memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya pada masa
selanjutnya.
Secara umum, nampak kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau tahun 2015 adalah sangat baik, karena dari 55 indikator sejumlah
28 indikator memenuhi kriteria sangat baik dan 20 indikator berkriteria
baik, 1 indikator berkriteria cukup, 6 indikator berkriteria kurang.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dari IKU yang
sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan
pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya
ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga
l
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i 2 0 1 5
Page 170
menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan
daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2015, yang mencakup juga
penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup
bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin
dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.
Penerapan sistem e-performance yang di koordinir oleh tim APIP Provinsi
Kepulauan menunjukan upaya yang lebih maju dalam mensinergikan
perencanaan dan laporan capaian kinerja secara transparan, walaupun
dalam akhir tahun terjadi kendala yaitu kerusakan sistem e-performance
dimaksud.
Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi
perbaikan kinerja Provinsi Kepulauan Riau, dirumuskan beberapa
langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat
dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya,
sebagai berikut :
Mengupayakan penurunan angka kemiskinan melalui program
pemberdayaan masyarakat seperti pembinaan koperasi, usaha kecil dan
menengah, peningkatan pola kemitraan antara pengusaha dengan usaha
kecil serta penguatan modal di berbagai bidang usaha. Peningkatan
jumlah bumdes yang aktf pada seluruh desa Provinsi Kepulauan Riau.
Lebih meningkatkan pelayanan dasar kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat, dengan meningkatkan pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan pada daerah yang belum
terjangkau layanan kesehatan, peningkatan kualitas jalan dan pelabuhan
1. Aspek pelayanan kesejahteraan masyarakat
2. Aspek pelayanan umum
l
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i 2 0 1 5
Page 171
sebagai sarana prasarana perekonomian rakyat, peningkatan
pemenuhan ketersediaan air bersih dan listrik.
Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan melalui program
peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan peningkatan sarana
belajar mengajar yang memadai dan merata di seluruh wilayah Provinsi
Kepulauan Riau.
Mengupayakan peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata,
penyempurnaan pelayanan perizinan, meningkatkan mutu calon tenaga
kerja dalam menghadapi peluang usaha yang tersedia dengan didukung
program pemberdayaan masyarakat, pengembangan produktifitas
pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
Selain aspek tersebut di atas, agar tetap memperhatikan aspek
penting lainnya antara lain:
1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan
kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan
upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui
peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
pembangunan.
2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada
sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku
pelayan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perencanaan SKPD dengan merumuskan sasaran
strategis dan indikator kinerja yang menunjukan hasil (outcome).
3. Aspek Daya Saing Daerah
l
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i 2 0 1 5
Page 172
Akhirnya segenap aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 ini
dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan
sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja masa yang akan datang.
Lampiran I : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
%
Kategori Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 1
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat
Jumlah Event budaya skala local, regional dan nasional
10
3 30 Kurang
2 Bertambahnya armada kapal penangkapan ikan berbobot> 20-30 GT
Armada kapal penangkap ikan berbobot> 20 GT (unit)
1.290 778 60,31 Cukup
3 Meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan ikan
Produksi ikan tangkap (ton)
408.501 407.235,91 99,7 Baik
4 Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan
Pendapatan Nelayan (Rp/bln)
3.338.852 4.244.728 127 Sangat Baik
5 Bertambahnya sentra produksi perikanan terpadu
Pelabuhan perikanan (unit) yang memenuhi standar perikanan
5 4 Baik
Minapolitan (Kawasan) 7 6 85,7 Baik 6 Meningkatnya produksi,
nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya
Produksi perikanan budidaya (ton)
18.760 31.041,89 165,5 Sangat Baik
7 Bertambahnya jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara
Jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara (Orang)
2.000.000 2.037.673 102 Sangat Baik
8 Meningkatnya investasi Realisasi Investasi dalam Negeri (Rp)
2.250.000.000.000
12.504.063.700.000
556 Sangat Baik
Realisasi Investasi luar Negeri (US $ juta)
200 2.509.102.3 1.254.551 Sangat baik
9 Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya
% PDRB Pertanian 2,50% 1.18% 47,6 Kurang
10 Meningkatnya produksi dan produktifitas petani dan peternak
Produktifitas Padi (Ton/Ha) 3.166 3.647 115 Sangat Baik
Produktifitas Jagung (Ton/Ha) 2.126 2.333 110 Sangat Baik
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015
Produksi Karet (Ton/Ha) 18.600 21.822 117 Sangat Baik
Produksi Ternak/daging (ekor)
2.600 1.577.878 60.688 Sangat Baik
11 Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan
Luas lahan sawah yang didukung pengairan (Ha)
1.046 1.231 118 Sangat Baik
Luas Irigasi dalam kondisi baik (Ha)
200 1.193 597 Sangat Baik
12 Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan
Rasio kecukupan Alsistan/ Traktor Roda Dua disektor pertanian pangan dan perkebunan
0,13 0,18 138 Sangat Baik
13 Meningkatnya serapan tenaga kerja local pada usaha PMA dan PMDN
Serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN
PMA 15.000 15.461 104 Sangat Baik
PMDN 1.500 4.461 297 Sangat
Baik 14 Meningkatnya jumlah
koperasi yang aktif dan sehat
Jumlah koperasi aktif 1.467 1.125 76,7 Baik
15 Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Jumlah BUMDES yang aktif
7 11 157 Sangat Baik
16 Meningkatnya ketersediaan air bersih
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)
50.15% 70,21% 140 Sangat Baik
17 Meningkatnya ratio ketersediaan listrik
Rasio ketersediaan daya listrik
78% 66,89% 85,7 Baik
18 Meningkatnya panjang jaringan jalan
Panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya (km)
20 21,12 106 Sangat Baik
19 Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hubports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritime
Jumlah pelabuhan internasional (unit)
10 10 100 Baik
Jumlah pelabuhan barang internasional
6 5 83,3 Baik
20 Meningkatnya kualitas pelabuhan rakyat
Jumlah pelabuhan rakyat dalam kondisi baik
62 78 125 Sangat Baik
21 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
12 9,64 80,3 Baik
22
Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan
Angka kelulusan SD (%)
99% 100% 101 Sangat Baik
Angka kelulusan SMP (%) 85% 100% 118 Sangat Baik
23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI/ ke SMP/ MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs
94% 91,24% 97 Baik
24 Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA,SMK MA
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA/ SMK/ MA
93% 81% 87 Baik
25 Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik
Persentase Sekolah SD/ MI dalam Kondisi Baik
93% 93,5% 100,5 Sangat Baik
Persentase Sekolah SMP/ MTS dalam Kondisi Baik
95% 91,6% 96 Baik
26 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
SD 59 50 85 Baik
SMP 55 43 78
SMA 51 34 67
27 Meningkatnya rasio guru terhadap murid per kelas
Rasio Guru terhadap murid perkelas
SD 1:21 1;18 116 Sangat Baik SMP 1:23 1;15 153
SMA 1:13 1;12 108
28 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV
SD 60% 74% 123 Sangat Baik SMP 95% 91% 96
SMA 98% 95% 97
29 Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk
40 44 110 Sangat Baik
30 Meningkatnya rasio bidan per satuan penduduk
Rasio bidan/ tenaga medis per 100.000 penduduk
66 72 109 Sangat Baik
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
99 93 94 Baik
31 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan
Rasio RS per 10.000 penduduk
0,15 0,14 93 Baik
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk
4 3,85 96 Baik
32 Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian/
Opini BPK WTP WTP 100 Baik
Wajar dengan pengecualian
33 Meningkatnya kualitas kegiatan kepemudaan
Jumlah Pemuda yang mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)
2 5 250 Sangat Baik
Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda ASEAN Jepang
1 0 0 Kurang
Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara
2 5 250 Sangat Baik
Jumlah Pemuda yang mengikuti BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)
40 20 50 Kurang
34 Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif
12,15% 12,13% 99,8 Baik
35 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) %
68 66,27 98,2 Baik
36 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) %
60 60,79 101 Sangat Baik
37 Menurunnya rasio KDRT Rasio KDRT 0,097 0,097 100 Baik
38 Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan ilegal
Jumlah kasus illegal fishing 4 29 725 Kurang
39 Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)
Jumlah kawasan konservasi laut
36 41 114 Sangat Baik
40 Berkurangnya luas kawasan hutan yang rusak
Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Kerusakan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri)
275.748,50 282.432 102 Kurang
Lampiran II : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
1. Penghargaan sebagai Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat
Nasional Tahun 2015 Peringkat ke 6 dari Menteri Perhubungan
Republik Indonesia
2. Penghargaan Penerima Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Raya
Tahun 2015 Kota Batam Peringkat Pertama dari Menteri
Perhubungan
3. Juara ke 2 Festival Nasional Tari Tradisi yang diselenggarakan oleh
Kemendikbud Jakarta dan 13 Penyaji Unggulan Parade Tari
Nusantara di TMII Jakarta
4. Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari
Badan Kepegawaian Negara dalam Komitmen Tertinggi Rekruitmen
CPNS berbasis CAT meraih Terbaik ke III
5. Laporan Keuangan Tahun 2015 berstatus WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) dari Kementerian Keuangan RI di Jakarta
6. Penghargaan National e-Procurement Award 2015 dari Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta
7. Penghargaan KPAI Award Tahun 2015 dari KPAI Pusat di Jakarta
8. Penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan Nilai B dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
9. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik
Pertama dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di
Jakarta
10. Penghargaaan Smart City Katagori Provinsi Kecil dari Bappenas RI
di Jakarta
11. Penghargaaan Inovasi TTG dengan TTG Alat Pengukur Idealitas
Tinggi dan Berat Badan Bayi Juara II Tingkat Nasional dari
Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
12. National Young Inventors Award (NYIA) 2015 dengan TTG Alat
Pemisah Pasir Juara III Tingkat Nasional dari LIPI di Jakarta
13. Penghargaan Inovasi TTG Alat Pengangkat Air Galon Pada Gedung
Bertingkat Juara III TTG Inovasi Nasional dari Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi di Banda Aceh
DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015
14. Medali Perak pada International Exhibition Young Inventors (IEYI)
2015 di Taiwan
15. Special Award dari Pemerintah Makao 2015 di Taiwan
16. Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda Tudong Manto, Teater
Bangsawan dan Joget Dangkong dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI di Jakarta
17. Pencapaian status bebas rabies di Provinsi Kepulauan Riau dari
Menteri Pertanian
18. Lembaga Pemerintah Daerah Peduli Anak Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia
19. Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) bidang IPA
20. Juara I Jambore bidang Pentas Seni
21. Juara II Festifal Lomba Seni Tk. Nasional (FLSN) bidang Tata Rias
22. Juara Harapan 3 Gebyar dan Keberbakatan PKLK bidang Kepala
SLB Berprestasi
23. Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) bidang IPA
24. Juara II Festifal Lomba Seni Tk. Nasional (FLSN) bidang Seni Tari
25. Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) bidang IPS
26. Juara I Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bidang Tolak
Peluru
27. Juara III Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bidang Lari
60 meter
28. Juara I Festifal Lomba Seni Tk. Nasional (FLSN) bidang Cerita
Pendek
29. Juara III Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bidang Bola
Basket
30. Juara Harapan I Lomba Kompetensi Siswa bidang CNC Milling
31. Juara III Lomba Kompetensi Siswa bidang Mobile Robotic
32. Juara Harapan II Lomba Kompetensi Siswa bidang Peserta Mold
Making
33. Juara Harapan I Lomba Kompetensi Siswa bidang Akomodasi
Perhotelan
34. Pembicara Terbaik Lomba Kompetensi Siswa bidang Bahasa Jerman
35. Juara II Lomba Kompetensi Siswa bidang Bahasa Jepang
36. Juara III Lomba Kompetensi Siswa bidang Farmasi
37. Juara Harapan I Lomba Kompetensi Siswa bidang Mekatronika
38. Juara I Lomba Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing bidang Bahasa
Mandarin
39. Juara Harapan I Lomba Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing bidang
Bahasa Inggris
40. Juara Harapan I Lomba Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing bidang
Bahasa Indonesia
41. Juara Harapan I Lomba Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing bidang
Bahasa Jerman
42. Standar Pengelolaan Aset yang memenuhi Standar LPSE 2015 dari
LKPP di Jakarta
43. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk yang memenuhi Standar
LPSE 2015 dari LKPP di Jakarta
44. Standar Pengelolaan Perubahan yang memenuhi Standar LPSE
2015 dari LKPP di Jakarta
45. Standar Pengelolaan Kapasitas yang memenuhi Standar LPSE 2015
dari LKPP
46. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang memenuhi
Standar LPSE 2015 dari LKPP
47. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan yang memenuhi Standar
LPSE 2015 dari LKPP
48. Penghargaan Pengelola Data Bencana dan PUSDALOPS BPBD
Tingkat Provinsi.