grafik 1.4 perkembangan pdrb per kapita provinsi kepulauan riau

i

L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua

limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dapat

diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau merupakan laporan atas capaian akuntabilitas kinerja

pada tahun kelima RPJMD tahun 2010-2015. Laporan kinerja ini

merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan terhadap

aspek transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan memberikan

informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan.

Laporan kinerja disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik

yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan

bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk

menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara

optimal.

ii


Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya

mengumpulkan berbagai data kinerja untuk disajikan dalam LKIP ini

agar dapat menguraikan informasi kinerja yang objektif dan dapat

mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang. Namun

demikian disadari bahwa LKIP ini masih perlu masukan, kritikan untuk

kesempurnaan penyampaian laporan ini.

Akhirnya, saya berharap semoga laporan ini dapat memberi

manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan

bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan yang optimal

kepada seluruh masyarakat.

Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanjungpinang, Maret 2016

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. MUHAMMAD SANI

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Gambar Ikhtisar Eksekutif

i iii vi xi xii xiii

BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 2 1.2 Maksud dan Tujuan 2 1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2

1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis 4 1.4 Gambaran Umum Demografi 6 1.4.1 Jumlah Penduduk 6 1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi 8 1.4.3 PDRB Per Kapita 9 1.4.4 Penduduk Miskin 10 1.5 Tugas dan Struktur Organisasi 12 A Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau 13

1.6 Kondisi Pegawai 15 1.7 Sistematika Penulisan 17

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 18 A Rencana Strategis 18 Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 18 Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 20 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi

Kepulauan Riau 21

B Perjanjian Kinerja 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42 III.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 43 III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 44 1 Meningkatnya Apresiasi dan Kreatifitas berkesenian

dan Kebudayaan Masyarakat 49

2 Bertambahnya armada kapal penangkapan ikan 52

iv

berbobot > 20 GT 3 Meningkatnya Produksi dan Produktifitas

Penangkapan Ikan 55

4 Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan

58

5 Bertambahnya Sentra Produksi Perikanan Terpadu 61 6 Meningkatnya Produksi, Nilai Produksi dan

Produktifitas Perikanan Budidaya 66

7 Bertambahnya Jumlah Pengunjung/ Wisatawan Mancanegara

71

8 Meningkatnya Investasi 79 9 Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat Pertanian 82

10 Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Petani dan Peternak

85

11 Berkembangnya Irigasi Pertanian Tanaman Pangan 90 12 Meningkatnya Mekanisasi Pertanian Tanaman

Pangan

13 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal pada Usaha PMA dan PMDN

94

14 Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif 98 15 Berkembangnya dan Optimalnya Badan Usaha Milik

Desa 101

16 Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih 104 17 Meningkatnya Rasio Ketersediaan Listrik 107 18 Meningkatnya Panjang Jalan 110 19 Tersedianya Pelabuhan-pelabuhan Utama

(Hubports berstandar Internasiona untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim)

112

20 Meningkatnya Kualitas Pelabuhan Rakyat 115 21 Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah 118 22 Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan 120 23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) 122 25 Meningkatnya Angka Persentase Sekolah dengan

Kondisi Baik 125

26 Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

127

27 Meningkatnya Ratio Guru Terhadap Murid Per Kelas 129 28 Meningkatnya Guru Dengan Memenuhi Kualifikasi

S1/DIV 131

29 Meningkatnya Ratio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk

133

v

30 Meningkatnya Rasio Bidan Per Satuan Penduduk 136 31 Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Terhadap

Layanan Kesehatan 140

32 Pengelolaan Keuangan Daerah Mendapatkan Opini WTP

144

33 Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaaan 146 34 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Perempuan dalam

Pembangunan 149

35 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) 151 36 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 153 37 Meningkatnya Rasio KDRT 156 38 Berkurangnya Praktek-praktek Penangkapan Ikan

Ilegal 157

39 Ditetapkannya Kawasan-kawasan Suaka Alam Laut dan DPL (Daerah Perlingdungan Laut)

160

40 Berkurangnya Luas Kawasan Tanah yang Rusak 162

BAB IV PENUTUP 169 1 Aspek Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat 170 2 Aspek Pelayanan Umum 170 3 Aspek Daya Saing Daerah 171

Lampiran : I Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2015 II Daftar Penghargaan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2015

vi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 3 Tabel 1.2 Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2014 6

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014

7

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

45

Tabel 3.2 Evaluasi Kinerja Apresiasi dan Kreatifitas Berkesenian dan Kebudayaan Masyarakat Tahun 2015

50

Tabel 3.3 Perkembangan Event Budaya Tahun 2011-2015 50 Tabel 3.4 Evaluasi Kinerja Bertambahnya Armada Kapal

Penangkapan Ikan Berbobot >20GT 52

Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Armada Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

53

Tabel 3.6 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Penangkapan Ikan

55

Tabel 3.7 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

56

Tabel 3.8 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatnya Pendapatan Nelayan Tahun 2015

59

Tabel 3.9 Evaluasi Kinerja Penambahan Sentra Produksi Terpadu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

61

Tabel 3.10 Evaluasi Capaian Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

67

Tabel 3.11 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

68

Tabel 3.12 Bantuan Usaha Perikanan Budidaya 69 Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Jumlah

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Tahun 2015

72

Tabel 3.14 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau Menurut Bulan dan Pintu Masuk Tahun 2016

73

Tabel 3.15 Perkembangan Per Tahun Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau

74

Tabel 3.16 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

79

vii

Tabel 3.17 Evaluasi Capaian Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

80

Tabel 3.18 Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

81

Tabel 3.19 Evaluasi Capaian Perkembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Pertanian Tahun 2015

83

Tabel 3.20 Perkembangan Konstribusi Pertanian terhadap PDRB Tahun 2011-2015

84

Tabel 3.21 Evaluasi Kinerja Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Petani dan Peternak Tahun 2015

85

Tabel 3.22 Perkembangan Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau

89

Tabel 3.23 Capaian Luas Lahan Tanah yang didukung Pengairan Tahun 2015

90

Tabel 3.24 Perkembangan Luas Lahan Sawah yang didukung Pengairan (Ha) Tahun 2011-2015

91

Tabel 3.25 Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/ Kota 91 Tabel 3.26 Evaluasi Capaian Kinerja Kecukupan Alsintan di

sektor Pertanian Pangan dan Perkebunan 93

Tabel 3.27 Perkembangan Ratio Kecukupan Alsintan Tahun 2011-2015

94

Tabel 3.28 Evaluasi Capaian Serapan Tenaga Kerja Lokal pada Usaha PMA dan PMDN Tahun 2015

95

Tabel 3.29 Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2011-2015

96

Tabel 3.30 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2011-2015

96

Tabel 3.31 Capaian Koperasi Aktif Provinsi Kepulauan Riau 99 Tabel 3.32 Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 99

Tabel 3.33 Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan Jumlah Anggota Koperasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

100

Tabel 3.34 Evaluasi Capaian Kinerja Berkembang dan Optimalnya Bumdes Tahun 2015

102

Tabel 3.35 Persebaran Badan Usaha Milik Desa Provinsi Kepulauan Riau

102

Tabel 3.36 Perkembangan BUMDes Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

103

Tebel 3.37 Evaluasi Capaian Kinerja Ketersediaan Air Bersih 104 Tabel 3.38 Perkembangan Akses Air Minum Bersih Provinsi


Tabel 3.39 Daftar Sumber Air Bersih Provinsi Kepulauan Riau 106

viii

Tabel 3.40 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkat Rasio Ketersediaan Listrik Tahun 2015

107

Tabel 3.41 Perkembangan Rasio Ketersediaan Listrik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

108

Tabel 3.42 Ketersediaan Listrik Provinsi Kepulauan Riau 109 Tabel 3.43 Evaluasi Capaian Kinerja Panjang Jalan yang

Ditingkatkan Kelasnya 110

Tabel 3.44 Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

111

Tabel 3.45 Evaluasi Capaian Kinerja Penyediaan Pelabuhan-pelabuhan Utama

113

Tabel 3.46 Pelabuhan Internasional Provinsi Kepulauan Riau 114 Tabel 3.47 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas

Pelabuhan Rakyat 116

Tabel 3.48 Perkembangan Capaian Pelabuhan Rakyat Kepri Tahun 2011-2015

117

Tabel 3.49 Jumlah Pelabuhan Rakyat Per Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

118

Tabel 3.50 Evaluasi Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2015

119

Tabel 3.51 Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/ Kota Tahun 2015

119

Tabel 3.52 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015

120

Tabel 3.53 Capaian Angka Kelulusan SD, SMP, SMA Provinsi Kepulauan Riau

121

Tabel 3.54 Perkembangan Angka Kelulusan Siswa SD, SMP dan SMA

122

Tabel 3.55 Evaluasi Capaian Angka Melanjutkan (AM) 123 Tabel 3.56 Persentase Peserta Didik Murid Putus Sekolah 124 Tabel 3.57 Evaluasi Capaian Kinerja Persentase Sekolah dengan

Kondisi Baik 125

Tabel 3.58 Perkembangan Persentase Sekolah dengan Kondisi Baik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

126

Tabel 3.59 Capaian Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

127

Tabel 3.60 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015

128

Tabel 3.61 Evaluasi Capaian Kinerja Peningkatan Ratio Guru terhadap Murid Tahun 2015

129

Tabel 3.62 Ratio Murid terhadap Guru dan Persebarannya

130

ix

Tabel 3.63 Evaluasi Meningkatnya Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1-D-IV

131

Tabel 3.64 Capaian Kinerja Rasio Dokter per Seratus Ribu Penduduk Tahun 2015

133

Tabel 3.65 Perkembangan rasio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk tahun 2011-2015

134

Tabel 3.66 Tren Kejadian Penyakit Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

135

Tabel 3.67 Tren Pravelensi Balita Gizi kurang 135 Tabel 3.68 Rasio tenaga medis per 100.000 Penduduk 136 Tabel 3.69 Perkembangan ratio Tenaga Medis per 100.000

Penduduk dan Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan tahun 2011-2015

138

Tabel 3.70 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan 139 Tabel 3.71 Ratio Rumah Sakit dan Puskesmas 140 Tabel 3.72 Perkembangan Rasio RS dan Puskesmas Tahun 2012-

2015 141

Tabel 3.73 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

141

Tabel 3.74 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

143

Tabel 3.75 Evaluasi Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

144

Tabel 3.76 Opini BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014

145

Tabel 3.77 Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaan Tahun 2015

147

Tabel 3.78 Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara Tahun 2015

148

Tabel 3.79 Perkembangan Capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011-2015

149

Tabel 3.80 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2015

150

Tabel 3.81 Perkembangan Persentase Perempuan di lembaga Legislatif pada Masa Pilkada Tahun 2009 dan 2014

151

Tabel 3.82 Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2015

151

Tabel 3.83 Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya IPG di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014

152

x

Tabel 3.84 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

153

Tabel 3.85 Perkembangan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2011-2015

154

Tabel 3.86 Evaluasi Menurunnya Rasio KDRT Tahun 2015 156 Tabel 3.87 Perkembangan Penurunan Ratio KDRT Provinsi


Tabel 3.88 Evaluasi Capaian Kinerja Berkurangnya Praktek Ilegal Fishing Tahun 2015

158

Tabel 3.89 Jumlah Kasus Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

159

Tabel 3.90 Evaluasi Ditetapkanna Kawasan-kawasan Suaka Alam Laut dan DPL

160

Tabel 3.91 Lokasi Konservasi Laut di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

161

Tabel 3.92 Evaluasi Capaian Kinerja Berkurangnya Luas Kawasan Hutan yang rusak Tahun 2015

163

Tabel 3.93 Perkembangan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 164 Tabel 3.94 Daftar Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 166

xi

DAFTAR GRAFIK

Grafik Halaman

Grafik 1.1 Jumlah penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014

7

Grafik 1.2 Perbandingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2010-2014 (%)

8

Grafik 1.3 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

9

Grafik 1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau 10 Grafik 1.5 Perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat

kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 11

Grafik 1.6 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pendidikan Tahun 2015

16

Grafik 1.7 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jabatan

16

Grafik 3.1 Armada penangkapan ikan 54 Grafik 3.2 Perkembangan produksi perikanan tangkap Prov. Kepri 57 Grafik 3.3 Perkembangan pendapatan nelayan pertahun Prov. Kepri 60 Grafik 3.4 Perbandingan rata-rata lama menginap tamu

mancanegara pada Hotel Berbintang (Hari) Provinsi Kepri dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2015

77

Grafik 3.5 Perbandingan rata-rata lama inap 78 Grafik 3.6 Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Provinsi

Kepri dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera Tahun 2014

97

Grafik 3.7 Jumlah Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau 114 Grafik 3.8 Jumlah Tenaga Medis Provinsi Kepri Tahun 2015 137

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau 4 Gambar 3.1 Pelabuhan perikanan di Setokok dan Punggur-

Batam 63

Gambar 3.2 Pembangunan Puskesmas Tanjung Batu 142

xiii


Page xiii

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja

(LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk

mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang

terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi

pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga

kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi

bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana

sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian

indikator kinerja utama (IKU) Gubernur yang telah dicanangkan pada tahun

2015 telah berhasil.

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian

tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015. Secara umum pencapaian

sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan

untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang

xiv


Page xiv

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Riau Tahun

2015 telah ditetapkan 40 sasaran strategis pembangunan dengan 55

indikator kinerja. Dari 55 indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian

Kinerja tersebut setelah dilakukan evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 28 (Dua Puluh Delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja

dikategorikan sangat baik (skor nilai diatas 100%);

2. 20 (Enam Belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja

dikategorikan baik (skor nilai 75 s.d. 100%);

3. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja diketegorikan cukup

(skor nilai 55-75%)

4. 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja dikategorikan

Kurang (skor nilai Kurang dari 55%);

5. 2 (dua) indikator kinerja capaian kinerjanya dikategorikan Kurang

mempunyai makna progres negatif (skor nilai diatas 100%);

IKU yang kinerjanya mencapai diatas 100%, atau lebih besar

dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 yaitu pendapatan nelayan,

Produksi perikanan budidaya, Jumlah wisatawan mancanegara, realisasi

investasi dalam negeri, realisasi investasi luar negeri, produktifitas padi,

produktifitas jagung, produksi karet, produksi ternak/daging, luas lahan

sawah yang didukung pengairan, Luas Irigasi dalam kondisi baik, rasio

kecukupan Alsistan/ Traktor Roda Dua disektor pertanian pangan dan

perkebunan, Serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN, Jumlah

BUMDES yang aktif, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan

terhadap air minum layak, panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya, jumlah

pelabuhan rakyat dalam kondisi baik, Angka kelulusan SD dan SMP,

Persentase Sekolah SD/MI dalam Kondisi Baik, Rasio Guru Terhadap Murid

Per Kelas, Persentase Guru berkualifikasi S1/DIV, Rasio dokter umum per

xv


Page xv

100.000 penduduk, Rasio bidan per 100.000 penduduk, Jumlah Pemuda yang

mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara), Jumlah Pemuda yang

mengikuti Kapal Pemuda Nusantara, indeks pemberdayaan gender, Jumlah

kawasan konservasi laut.

IKU dengan capaian kinerja kategori kurang dari target yang

ditetapkan untuk tahun 2015 yaitu jumlah even budaya, % PDRB Pertanian,

Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal pemuda ASEAN Jepang, Jumlah

pemuda yang mengikuti BPAP, jumlah kasus illegal fishing dan kerusakan

kawasan hutan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan setiap

sasaran menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, walaupun beberapa IKU telah

mencapai target yang sangat baik. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar

SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/kota dan

pihak luar pemerintah dalam mencapai sasaran meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

tahun 2015 juga dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan

pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan

datang.

L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i

Page 1

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah

satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan

dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk

dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan

kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana

pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi

pemerintah, yang dalam hal ini adalah Povinsi Kepulauan Riau. LKj menjadi

1.1 Latar Belakang


Page 2

dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja

suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 merupakan

salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga

menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit

organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk

mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan

solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tanggal 24 September

2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, Secara de jure

Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto

penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai tanggal 1 Juli 2004.

Kemudian dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 83/P/2010 tanggal

30 Juli 2010 merupakan periode kedua Pemerintahan Provinsi Kepri masa

jabatan Gubernur Tahun 2010-2015. Tahun 2015 merupakan periode

terakhir dari masa jabatan tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


Page 3

Secara Administratif Provinsi

Kepulauan Riau terdiri dari 5

kabupaten dan 2 kota, yaitu

Kabupaten Bintan, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Lingga, Kabupaten

Kepulauan Anambas, Kota Batam,

dan Kota Tanjungpinang.

Letak astronomis kabupaten/kota

di Provinsi Kepri terlihat pada

Tabel berikut :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

No Kabupaten /

Kota Ibukota

Luas Wilayah (Km²)

Jumlah Kel /Desa

Daratan %

Daratan Jumlah

Kecamatan

1 Tanjungpinang Tanjungpinang 239,50 2,26 4 18

2 Batam Batam 770,27 12 12 64

3 Bintan Bintan Buyu 1.946,13 18,36 10 51

4 Karimun Tanjung Balai 2.873,20 27,12 12 71

5 Natuna Ranai 2.058,45 19,43 12 76

6 Lingga Daik 2.117,72 19,99 9 82

7 Kepulauan Anambas

Tarempa 590,14 5,57 7 54

Provinsi Kepulauan Riau 10.595,41 100 66 416


Page 4

Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas

251.810,71 km2, dengan luas lautan 241.215,30 km2 (95,79 persen) dan

luas daratannya sebesar 10.595,41 km2 (4,21 persen). Luas daratan

sekitar 0,43 % dari luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terletak antara

04˚40’ Lintang Utara sampai 00˚29’ Lintang Selatan, dan antara 103˚22’

Bujur Timur hingga 109˚40’ Bujur Timur. Kepulauan Riau terletak di Selat

Malaka hingga Laut Cina Selatan,jumlah pulau sebanyak 1.795.

Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau

1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis


Page 5

Provinsi memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat

strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Singapura,

Brunei, Vietnam dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone

(FTZ). Selain itu juga memiliki ribuan pulau dengan keindahan alami yang

menawan dan eksotis, serta Kekayaan sumber daya alam (perikanan,

kelautan, energi, mineral) yang melimpah. Tentunya hal ini menjadi

peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaannya. Berikut ini Batas-batas

wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

ulauan Riau adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil identifikasi Badan Informasi Geospasial (BIG),

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1.795 pulau yang terdiri dari 394 pulau

yang sudah berpenghuni dan 1.401 pulau yang belum berpenghuni. Kota

Tanjungpinang memiliki jumlah pulau paling sedikit, yaitu 9 pulau, yang

terdiri dari 2 pulau berpenghuni dan 7 pulau yang tidak berpenghuni,

sedangkan Kabupaten Lingga adalah kabupaten dengan jumlah pulau

terbanyak, dengan 531 pulau yang terdiri dari 76 pulau berpenghuni dan

455 pulau yang tidak berpenghuni. Kota Batam memiliki jumlah pulau

1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja

3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau

2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

4) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat


Page 6

yang berpenghuni terbanyak (35,85%), sedangkan Kabupaten Kepulauan

Anambas yang memiliki jumlah pulau yang berpenghuni paling sedikit

(12,44%). Jumlah masing-masing pulau yang dimiliki Kabupaten/Kota

tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2014

No Kabupaten/Kota

Pulau Berpenghuni

Pulau Tidak Berpenghuni

Total Jumlah Pulau Jumlah Persen Jumlah Persen

1 Karimun 73 29,08 178 70,92 251

2 Bintan 48 19,92 193 80,08 241

3 Natuna 35 20,00 140 80,00 175

4 Lingga 76 14,31 455 85,69 531

5 Kepulauan Anambas 27 12,44 190 87,56 217

6 Kota Batam 133 35,85 238 64,15 371

7 Kota Tanjungpinang 2 22,22 7 77,78 9

Provinsi Kepulauan Riau 394 21,95 1.401 78,05 1.795

1.4.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sebanyak

1.917.415 jiwa, terdiri dari 51,24% penduduk laki – laki dan 48,76%

perempuan. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih

terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 56,23%, sedangkan wilayah

dengan penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas

sebesar 2,27%. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-

masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1.4 Gambaran Umum Demografi


Page 7

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2010-2014

No Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014

1 Karimun 213.479 216.146 218.475 220.882 223.117

2 Bintan 143.020 145.057 147.212 149.120 151.123

3 Natuna 69.416 70.423 71.454 72.527 73.470

4 Lingga 86.513 87.026 87.482 87.867 88.274

5 Kep.Anambas 37.629 38.210 38.833 39.374 39.892

6 Kota Batam 954.450 1.000.661 1.047.534 1.094.623 1.141.816

7 Kota Tanjung Pinang 188.309 191.287 194.099 196.980 199.723

Provinsi Kepulauan Riau

1.692.816 1.748.810 1.805.089 1.861.373 1.917.415

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup

tinggi, dengan rata-rata dari tahun 2010-2014 sebesar 3,60%, terutama

dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai rata-

rata sebesar 5,22%. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih

disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam

yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah

lain.

1692816 1748810 1805089 1861373 1917415

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2010 2011 2012 2013 2014

Grafik1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014

Karimun

Bintan

Natuna

Lingga

Kep.Anambas

Kota Batam

Kota Tanjungpinang


Page 8

1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari

kebijaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah,

khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu

wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan

menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Dalam kurun

waktu tahun 2010-2014, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan

Riau menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun.

Grafik 1.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan

Nasional Tahun 2010-2014 (%)

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau

pada tahun 2013 tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 7,14%,

selanjutnya Kota Tanjung Pinang sebesar 6,7%, dan Kabupaten Lingga

sebesar 6,68%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten

Kepulauan Anambas sebesar 2,77%, seperti terlihat pada Grafik 1.2 dibawah

ini yaitu:


Page 9

Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2013

1.4.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan

masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar

harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB Perkapita

atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp 95,4 juta atau US$ 8.392,3.

Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 87,63 juta.

Perkembangan PDRB per kapita terlihat pada Grafik berikut ini:


Page 10

1.4.4 Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan

dilihat dalam lima tahun terakhir (2010-2014), yaitu sebesar 8,13% pada

tahun 2010 menjadi 6,40% pada tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut,

tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar

1,73%. Jika dilihat dari kinerja penurunannya, tren kemiskinan di Provinsi

Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang melambat. Hal tersebut dapat

dilihat dari capaian kinerja setiap tahunnya. Gambaran kondisi kemiskinan di

Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Grafik berikut :

42.648

45.469

49.644 87.630

95.400

Grafik 1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi

Kepulauan Riau

2010

2011

2012

2013

2014


Page 11

Grafik 1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2014

Dilihat posisi relatifnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau

pada tahun 2014 sebesar 6,40%, lebih baik dari rata-rata tingkat kemiskinan

Nasional sebesar 10,96%. Jika dilihat berdasarkan provinsi di wilayah

Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah

dibandingkan Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Jambi,

Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, namun lebih tinggi dibandingkan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Page 12

Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan

dengan mensejahterakan

masyarakat melalui penyiapan

Sumber Daya Manusia dengan

dukungan infrastruktur yang

memadai untuk mencapai

masyarakat yang sejahtera,

berakhlak mulia dan ramah

lingkungan.

Untuk mewujudkan tugas tersebut ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas daerah, dan Lembaga

Teknis Daerah serta Lembaga Lain Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau dalam bentuk Peraturan Daerah terdiri atas :

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga

1.5 Tugas dan Struktur Organisasi


Page 13

Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi

Kepulauan Riau;

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011

tentang Organisasi dan tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau.

Organisasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

1. Sekretariat

a. Sekretaris Daerah

a.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

a.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,

a.3. Asisten Administrasi Umum.

b. Staf Ahli

b.1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik,

b.2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,

b.3. Staf Ahli Bidang Pembangunan,

b.4. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia,

b.5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

c. Biro

c.1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum,

c.2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat,

c.3. Biro Administrasi Perekonomian,

c.4. Biro Administrasi Pembangunan,

c.5. Biro Perlengkapan,

Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


Page 14

c.6. Biro Umum,

c.7. Biro Humas dan Protokol,

c.8. Biro Hukum,

c.9. Biro Organisasi.

d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Dinas Daerah

2.1. Dinas Pendidikan,

2.2. Dinas Kesehatan,

2.3. Dinas Pekerjaan Umum,

2.4. Dinas Perhubungan,

2.5. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan,

2.6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

2.7. Dinas Pendapatan Daerah,

2.8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

2.9. Dinas Kelautan dan Perikanan,

2.10. Dinas Pariwisata,

2.11. Dinas Kebudayaan,

2.12. Dinas Sosial,

2.13. Dinas Pertambangan dan Energi,

2.14. Dinas Pemuda dan Olahraga,

2.15. Dinas Kominikasi dan Informatika

2.16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.17. Dinas Koperasi dan UKM.

3. Inspektorat Provinsi.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Lembaga Teknis Daerah

5.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

5.2. Badan Lingkungan Hidup,


Page 15

5.3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

5.4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

5.5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,

5.6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah,

5.7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah,

5.8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

5.9. Kantor Penghubung,

5.10. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang,

5.11. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban.

6. Lembaga Lain Daerah

6.1. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi,

6.2. Badan Ketahanan Pangan,

6.3. Satuan Polisi Pamong Praja,

6.4. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,

6.5. Sekretariat Korpri.

Kondisi atau jumlah pegawai Negeri Provinsi Kepulauan Riau pada

ahir tahun 2015 sebagai berikut :

1.6 Kondisi Pegawai


Page 16

Grafik 1.7 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Jabatan

0

500

1000

1500

2000

SD SLTP SLTA D1 DIII DIV S1 S2S3

4 12

280

3 488

61

1560

281 3

Grafik 1.6 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Pendidikan

1 34 10 202

11 541

1894

0200400600800

100012001400160018002000

I.B II.A II.B III.A III.B IV.A Staf

Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Jabatan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Jabatan


Page 17

Laporan kinerja ini mengungkapkan pencapaian kinerja Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2015 sesuai dengan Perjanjian

Kinerja pada awal 2015 dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sebagai

tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Adapun sistematika penulisan laporan Kinerja Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum

organisasi, profil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sekilas

pengantar lainnya.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Perjanjian Kinerja (PK).

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Dalam bab ini dijelaskan pencapaian sasaran-sasaran organisasi

serta pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

atas Perjanjian Kinerja tahun 2015.

BAB IV Penutup.

Dalam bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

Lampiran:

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2015 dan daftar penghargaan yang diterima Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

1.7 Sistematika Penulisan


Page 18

Perencanaan Strategis Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2010 – 2015. Dalam

RPJMD tersebut mengandung pernyataan visi, misi, dan program kepala

daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat

arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,

kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk

mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan

yang semakin komplek. Perubahan tersebut harus disusun dalam

tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat

meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (ultimate

outcome) yang diharapkan.

Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan

atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis,

memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya

tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas

dan pencapaian tujuan organisasi.

A. RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau


Page 19

Visi Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara pandang jauh ke

depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif,

inovatif serta produktif.

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut :

■ Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu menunjukkan bahwa

Kepulauan Riau sebagai sebuah wilayah geografis, dulunya

merupakan wilayah bekas kejayaan kerajaan Melayu Riau, yang baru

berakhir pada awal abad ke 20. Dengan misi ini diharapkan pada

tahun 2015, Kepulauan Riau akan menjadi provinsi yang kembali

akan mentabalkan tamaddun/kejayaan melayu dalam masa kekinian

dan berorientasi masa depan.

■ Kepulauan Riau yang Sejahtera adalah kondisi dimana

masyarakat Kepulauan Riau dapat memenuhi seluruh kebutuhan

dasarnya secara layak, meningkat pendapatannya dan standar

pembangunan manusia.

■ Kepulauan Riau yang Berakhlak Mulia adalah kondisi dimana

Kepulauan Riau sebagai negeri berbudaya Melayu memiliki sifat dan

perangai, yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya,

terutama ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, menjaga adat

istiadat, memiliki semangat untuk maju dan patuh kepada hukum

dan perundang-undangan.

VISI “TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BUNDA TANAH

MELAYU YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA DAN RAMAH LINGKUNGAN”


Page 20

■ Kepulauan Riau yang ramah lingkungan adalah wilayah Kepulauan

Riau yang memiliki sumber daya alam dan geografis yang terdiri

dominan lautan perlu menjaga agar lingkungannya aman, nyaman

dan lestari bagi tempat hidup dan mencari penghidupan masyarakat

dan dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Ramah

lingkungan juga cerminan masyarakat Kepulauan Riau yang

bermartabat dalam pergaulan, ramah kepada semua golongan

dengan tidak membedakan suku bangsa.

Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan

dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan

misi yang telah ditetapkan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang

diemban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan yang

ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh

komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta

masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah

pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi

Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama

Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya

dalam kehidupan masyarakat.

2. Misi Kedua

Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan

pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk

kesejahteraan masyarakat.

Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau


Page 21

3. Misi Ketiga

Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dengan

keunggulan wilayah.

4. Misi Keempat

Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada

rakyat kecil (wong cilik).

5. Misi Kelima

Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang

berkualitas.

6. Misi Keenam

Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas.

7. Misi Ketujuh

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja,

disiplin, budi pekerti, dan supermasi hukum.

8. Misi Kedelapan

Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta

berkesetaraan gender.

9. Misi Kesembilan

Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun

waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis

organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas

dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada

pencapaian misi.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau


Page 22

Dalam menetapkan tujuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi,

mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (critical success factor),

menggambarkan hasil yang ingin dicapai, mengakomodasi issue strategis

yang dihadapi, mencerminkan core area dimana organisasi berperan.

Adapun tujuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau untuk mencapai misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran

Terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2010-2015 tanggal 10 Oktober 2012 sebagai berikut:

1) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama

(a) Melakukan pembinaan terhadap potensi dan kreativitas

masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah.

Sasaran:

No

Sasaran

Capaian Kinerja Kondisi

Awal Kondisi Akhir

1 Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian kebudayaan masyarakat

105 134

(b) Meningkatkan peranan seni dan budaya dalam kegiatan

pembangunan daerah.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

Meningkatnya jumlah aktivitas seni dan budaya baik dalam event lokal, regional maupun nasional

6

12


Page 23

(c) Melestarikan, melindungi dan mengembangkan budaya Melayu

dan budaya lainnya.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2

Meningkatnya jumlah pendokumentasian dan penelitian kesejahteraan kebudayaan melayu - Kajian sejarah - Seminar sejarah Meningkatnya pelaksanaan kajian dan seminar tentang kebudayaan melayu secara rutin

1 1 1

6 6 4

(d) Mempromosikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat

kebudayaan dan sejarah melayu.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2

Meningkatnya dukungan dari daerah dan Negara serumpun Melayu bahwa Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat kebudayaan malayu - Kerjasama budaya - Kerjasama ekonomi - Kerjasama pembangunan - Kerjasama litbang Meningkatnya pengenalan dan pemahaman generasi muda dan masyarakat Kepulauan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu

1 1 0 0 1

4 8 4 2 4


Page 24

2) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua

(a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan,

dan pulau-pulau kecil terdepan untuk pengembangan perikanan

tangkap secara terpadu dan berkelanjutan.

(b) Mengembangkan perikanan budidaya secara terpadu dan

berkelanjutan.

Sasaran:

No Sasaran

Capaian Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

1

2 3 4 5

6

Tersedianya informasi potensi sumberdaya perairan untuk pengembangan perikanan budidaya - Kajian potensi sumberdaya

perikanan (stok ikan) - Sistem dan manajemen informasi

perikanan tangkap Bertambahnya luas, jumlah dan jenis unit produksi perikanan budidaya - Luas usaha laut (unit) 2009 - luas usaha payau dan tawar (ha)

Bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya Meningkatnya teknologi perikanan budidaya Terlayaninya secara memadai kebutuhan sarana produksi (terutama benih dan pakan) perikanan budidaya Bertambahnya jumlah dan kapasitas/kapabilitas pembudidaya ikan - Jumlah RT perikanan budidaya - Perizinan budidaya yang dikeluarkan

0 1

16.48 357

49.828

- 2

6.324

49

1 1

40.618 582

522.484

- 6

7.475 372


Page 25

No Sasaran

Capaian Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

7 8

9

Bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya - Produksi (ton) - Nilai produksi (juta rupiah) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan

Batam Karimun Bintan

5.075 67.123.87

9.100.47

8

18.843

108.103.66

16.007.99

(c) Mengembangkan industri pengolahan perikanan secara terpadu

dan berkelanjutan.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2 3 4 5

Bertambahnya cold storage, pabrik es dan cold box untuk penanganan produk perikanan - Jumlah cold storage - Jumlah pabrik es Bertambahnya jumlah industri pengolahan hasil perikanan Terlayaninya secara memadai kebutuhan sarana dan prasarana produksi pengolahan perikanan Bertambahnya diversifikasi produk hasil pengolahan perikanan Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha pengolahan perikanan

44 47

638 7 5 0

71 66

650

35

10 4


Page 26

(d) Mengembangkan industri dan jasa maritim.

3) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga

(a) Mengembangkan pariwisata bahari secara terpadu dan

berkelanjutan.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2 3 4 5 6 7 8

Bertambahnya jenis dan jumlah pariwisata bahari (termasuk olahraga air) Bertambahnya event wisata bahari dan olahraga air berskala daerah (provinsi) nasional maupun internasional Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari dan olahraga air Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas promosi bahari dan olahraga air Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kapasitas/kapablitas penggiat pariwisata bahari Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan penggiat pariwisata bahari Bertambahnya event wisata budaya berskala daerah (provinsi), nasional maupun internasional Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata budaya

76 2 0 0

1

3 6 0

97 4 1 2 4 6

12 0


Page 27

(b) Mengembangkan wisata berbasis keunggulan daerah sebagai

kawasan bisnis, perdagangan bebas dan industri di Batam,

Bintan dan Karimun.

Sasaran:

(4) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat

(a) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian.

Sasaran :

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2 3 4 5

Teridentifikasi dan berkembangnya komoditas-komoditas penting (unggulan, strategis dan prospektif) tanaman pangan dan hortikultura Berkembangnya sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan yang didukung sarana dan prasarana wilayah yang memadai - Agropolitan - RPH - RPU - Populasi luas sawah - Populasi ternak Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya Optimalnya sistem dan kelembagaan penyuluhan bagi petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan Meningkatnya produksi dan produktivitas petani dan peternak

0

0 2 2

321 4300

1.31

4

2.81

1 2 7 7

1523 7500

2.50

7

3.59


Page 28

(b) Memperkuat kelembagaan penyuluh pertanian.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

Memadainya rasio tenaga penyuluh pertanian lapang (PPL)

0.14 0.35

(c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana

pertanian.

Sasaran:

No Sasaran Capaian Kinerja Kondisi

Awal Kondisi Akhir

1 2 3 4

Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan - Luas lahan sawah yang didukung perairan

(ha) - Rasio jaringan irigasi Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan pemerintah pusat dan universitas Meningkatnya penerapan teknologi proses produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara benar Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan

296

19.76% 0 -

0,05

1046

54.29% 3 -

0,13

(d) Mengembangkan pasar produk-produk pertanian baik dalam

maupun luar negeri.

Sasaran:


Page 29

No Sasaran Capaian Kinerja Kondisi

Awal Kondisi Akhir

1

2 3

Meningkatnya aksebilitas dan konektivitas dari dan menuju sentra-sentra pertanian Berkembangnya produk dan proses produksi ramah lingkungan (ecolabelling) untuk pasar ekspor Negara maju Berkembang dan optimalnya kelembagaan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan holtikultura dan ternak

1.25 2

101.8

2508 4

104.8

(e) Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran:

No

Sasaran

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

1

2

Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian sekurang-kurangnya 20% per tahun Meningkatnya NTP

3.192.446,59

114.03

5.692.446.59

144.14

(f) Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku usaha mikro, kecil

dan menengah terhadap modal.

Sasaran :

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

Meningkatnya kucuran kredit produktif skala kecil menengah dari lembaga keuangan bank dan bukan bank

174

425

(g) Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha.

Sasaran:


Page 30

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2 3 4

Meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN Meningkatnya jumlah tenaga kerja local yang terampil dan bersertifikasi Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Berdayanya ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin sebagai pelaku usaha tingkat rumah tangga

5646

534

7025

1

10.000

2500

1500

21

(h) Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat.

Sasaran :

No

SAasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1.309 0

1.500 7

(5) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima

(a) Meningkatkan ketersediaan utilitas dasar khususnya air bersih

dan komunikasi.

Sasaran:


Page 31

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1 2

Meningkatnya coverage area telekomunikasi seluler Meningkatnya ketersediaan air bersih - Kapasitas produk air

(liter/detik) - Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)

NA

5.464.311,00

37,74%

100

12.501.019,88

68,87%

(b) Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber energi khususnya

listrik dan gas

(c) Meningkatkan infrastruktur pendukung FTZ.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1 2 3 4

Meningkatnya panjang jaringan jalan Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hub ports) berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim - Jumlah pelabuhan internasional - Jumlah pelabuhan barang internasional Memadainya infrastruktur untuk menunjang fungsi Batam sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) - Pelabuhan perintis - Bandara perintis - Pelabuhan samudera Meningkatnya kerjasama dan koordinasi pengembangan FTZ dengan pemerintah pusat - DK dengan BPK

0 7 4 2 2 1 4

19.370

11 6 5 4 3

4


Page 32

(d) Mengurangi disparitas antar wilayah melalui pemerataan

infrastruktur.

(6) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keenam

(a) Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1 2 3 4

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan - Angka tamat SD (%) - Angka tamat SMP (%) - Angka tamat SMA (%) Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

9

23,9 17,6 8,1

91,4

91,6

12

30 25 15

94

93

(b) Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana

pendidikan khususnya didesa-desa.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2

Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

70,2

56

94%

200

(c) Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga guru, terutama pada

daerah-daerah diluar ibukota kabupaten/kota.

Sasaran:


Page 33

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2

Meningkatnya rasio guru terhadap murid Meningkatnya rasio guru terhadap murid perkelas

79,90

0,05

76

0,15

(d) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Sasaran:

No Sasaran Capaian Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

1 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

36,8 65

(e) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan pencari kerja.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1 Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja lokal

6.957 16.500

(f) Meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2

Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap internet Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas perpustakaan/taman baca - Jumlah perpustakaan - Jumlah pengunjung perpustakaan

1,13

441 47.235.869

1,65

710 >50 juta


Page 34

(g) Melengkapi jumlah dan meningkatkan pemerataan distribusi

tenaga kesehatan sehingga menjangkau seluruh masyarakat.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1 2 3

Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk Meningkatnya rasio bidan per satuan penduduk - Rasio tenaga medis per 100.000

penduduk - Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kenidanan (%)

Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan - Rasio RS per 10.000 penduduk - Rasio puskesmas per 10.000

penduduk

23/100.000

64,8

97,2

0.14/10.000 3,72

40/100.000

66

99

0.16/10.000 4

(h) Melengkapi Puskesmas dan Pustu dengan sarana dan prasarana

yang memadai.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1 Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu

61,25 75,07


Page 35

(7) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketujuh

(a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

Meningkatnya capaian outcome dari pelaksanaan anggaran

WDP

WTP

(b) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1

2

Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian/Wajar Dengan Pengecualian Nilai efektifitas dan efisiensi kerja (EJ) sekurang-kurangnya 0,70

WDP

0,65

WTP

0,70

(8) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedelapan

(a) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Sasaran:


Page 36

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG) Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG) Menurunnya rasio KDRT Berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan Meningkatnya jumlah kasus pengaduan kekerasan perempuan yang diselesaikan

13,3

66,85

48,52

20,95% -

421

20

70,5

60,7

12% -

444

(9) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kesembilan :

(a) Memberantas praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak

ramah lingkungan.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1 Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan illegal

49 0

(b) Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut.

Sasaran:

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1 2

Berkurangnya kasus-kasus pencemaran laut Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)

30

32

0

36

(c) Memulihkan dan menjaga kawasan hutan darat dan kawasan

bekas pertambangan.

Sasaran:


Page 37

No

Sasaran


Awal Kondisi Akhir

1 2

Bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis rata-rata Ditetapkannya kawasan-kawasan hutan lindung, suaka alam dan cagar alam

3.052

75.029,02

15.000

120.834,99

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan lembar

/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Tujuan

penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

dan sebagai dasar pemberian penghargaan reward and punishment.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian

Kinerja (PK) tahun 2015 sebagai tolok ukur evaluasi kinerja sampai

dengan akhir tahun 2015. Perjanjian Kinerja Provinsi Kepri Tahun 2015

sebagaimana pada berikut :

B. PERJANJIAN KINERJA


Page 38

Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 1 2 3 4

1 Meningkatnya apresiasi dan

kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat

Jumlah Event budaya skala local,

regional dan nasional

10

2 Bertambahnya armada kapal

penangkapan ikan berbobot> 20-30 GT

Armada kapal penangkap ikan

berbobot> 20-30 GT (unit)

1.290

3 Meningkatnya produksi dan

produktivitas penangkapan ikan

Produksi ikan tangkap (ton) 408.501

4 Meningkatnya pendapatan dan

kesejahteraan nelayan

Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 3.338.852

5 Bertambahnya sentra produksi perikanan terpadu

Pelabuhan perikanan yang memenuhi standar perikanan

5

Minapolitan (Kawasan) 7

6 Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas

perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya (ton) 18.760

7 Bertambahnya jumlah pengunjung/ wisatawan

pariwisata mancanegara

Jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara (juta

Orang)

2

8 Meningkatnya investasi Realisasi Investasi dalam Negeri (Rp Milyar)

2.250

Realisasi Investasi luar Negeri (US

$ juta)

200

9 Berkembangnya kapasitas

kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan,

holtikultura, perkebunan, dan

peternakan) termasuk kelembagaan usahanya

% PDRB Pertanian 2,50%

10 Meningkatnya produksi dan

produktifitas petani dan peternak

Produksi Padi (Ton/Ha) 3,166

Produksi Jagung (Ton/Ha) 2,126

Produksi Karet (Ton/Ha) 18.600

Produksi Ternak/daging (ekor) 2.600

11 Berkembangnya irigasi pertanian

tanaman pangan

Luas lahan sawah yang didukung

pengairan (Ha)

1.046

Luas Irigasi dalam kondisi baik

(Ha)

200

12 Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan

perkebunan

Rasio kecukupan Alsistan/ Traktor Roda Dua disektor pertanian

pangan dan perkebunan

0,13


Page 39

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 1 2 3 4

13 Meningkatnya serapan tenaga

kerja local pada usaha PMA dan

PMDN

Rasio daya serap tenaga kerja :

PMA 15000

PMDN 1500

14 Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat

Jumlah koperasi aktif 1467

15 Berkembang dan optimalnya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Jumlah BUMDES yang aktif 7

16 Meningkatnya ketersediaan air

bersih

Proporsi rumah tangga dengan

akses berkelanjutan terhapap air minum layak (perkotaan dan

perdesaan)

50.15%

17 Meningkatnya ratio ketersediaan

listrik

Rasio ketersediaan daya listrik 78%

18 Meningkatnya panjang jaringan

jalan

Panjang jalan yang ditingkatkan

kelasnya (km)

20

19 Tersedianya pelabuhan-pelabuhan

utama (hubports berstandar internasional untuk

mengoptimalkan peluang jasa-

jasa maritim

Jumlah pelabuhan internasional

(unit)

10

Jumlah pelabuhan barang

internasional

6

20 Meningkatnya kualitas pelabuhan rakyat

Jumlah pelabuhan rakyat dalam kondisi baik

62

21 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

12

22

Meningkatnya angka pendidikan

yang ditamatkan

Angka kelulusan SD (%)

99%

Angka kelulusan SMP (%)

85%

23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI/ ke SMP/ MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs

94%

24 Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA/

SMK/ MA

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA/ SMK/ MA

93%

25 Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan

baik

Persentase Sekolah SD/ MI dalam Kondisi Baik

93%

Persentase Sekolah SMP/ MTS

dalam Kondisi Baik

95%

26 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah


Page 40

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 1 2 3 4

SD 59

SMP 55

SMA 51

27 Meningkatnya rasio guru terhadap murid per kelas

Rasio Guru terhadap murid

SD 1:21

SMP 1:23

SMA 1:13

28 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV

Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV

SD 60%

SMP 95%

SMA 98%

29 Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter umum per 100.000 penduduk

40

30 Meningkatnya rasio bidan per

satuan penduduk

Rasio bidan/ tenaga medis per

100.000 penduduk

66

Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan (%)

99%

31 Meningkatnya aksesibilitas

masyarakat terhadap layanan kesehatan

Rasio RS per 10.000 penduduk 0,15

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk

4

32 Pengelolaan keuangan daerah

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian/ Wajar dengan

pengecualian

Opini BPK WTP

33 Meningkatnya kualitas kegiatan

kepemudaan

Jumlah Pemuda yang mengikuti

PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)

2

Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda ASEAN Jepang

1

Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara

2

Jumlah Pemuda yang mengikuti

BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)

40

34 Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislative

12,15%


Page 41

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 1 2 3 4

35 Meningkatnya Indeks

Pembangunan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender

(IDG)

68

36 Meningkatnya Indeks

Pemberdayaan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender

(IPG)

60

37 Menurunnya rasio KDRT Rasio KDRT

0,097

38 Berkurangnya praktek-praktek

penangkapan ikan ilegal

Jumlah kasus illegal fishing 4

39 Ditetapkannya kawasan-kawasan

suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)

Jumlah kawasan konservasi laut 36

40 Berkurangnya luas kawasan hutan

yang rusak

Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)

(Kerusakan kawasan hutan

berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri)

275.748,50


Page 42

Pendekatan manajemen

pembangunan berbasis kinerja,

yang utama adalah bahwa

pembangunan diorientasikan pada

pencapaian menuju perubahan

yang lebih baik. Hal ini

mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya

sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah

direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan

sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di

mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh

mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya

dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya

oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.


Page 43

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan e-performance

adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian

kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan

dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah

dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja

(peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut

dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran,

menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

III.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015


Page 44

A. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka

skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

4 Lebih dari 100% Sangat baik

3 75% sampai 100% Baik

2 55% sampai 75% Cukup

1 Kurang dari 55% Kurang

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres

negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100% Kurang

2 75% sampai 100% Cukup

3 55% sampai 75% Baik

4 Kurang dari 55% Sangat Baik

Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2015 yang dilakukan evaluasi

kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut :

III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA


Page 45

Tabel 3.1 CAPAIAN KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI KEP RIAU TAHUN 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

1 2 3 4 5 1

Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat

Jumlah Event budaya skala local, regional dan nasional

10

3

2 Bertambahnya armada kapal penangkapan ikan berbobot> 20-30 GT

Armada kapal penangkap ikan berbobot> 20 GT (unit)

1.290 778

3 Meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan ikan

Produksi ikan tangkap (ton) 408.501 407.235,91

4 Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan

Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 3.338.852 4.244.728


Pelabuhan perikanan (unit) yang memenuhi standar perikanan

5 4

Minapolitan (Kawasan) 7 6 6 Meningkatnya produksi,

nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya (ton)

18.760 31.041,89

7 Bertambahnya jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara

Jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara (Orang)

2.000.000 2.037.673

8 Meningkatnya investasi Realisasi Investasi dalam Negeri (Rp)

2.250.000.000.000

12.504.063.700.000

Realisasi Investasi luar Negeri (US $ juta)

200 2.509.102.3

9 Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya

% PDRB Pertanian 2,50% 1.18%

10 Meningkatnya produksi dan produktifitas petani dan peternak

Produktifitas Padi (Ton/Ha) 3.166 3.647 Produktifitas Jagung (Ton/Ha) 2.126 2.333 Produksi Karet (Ton/Ha) 18.600 21.822 Produksi Ternak/daging (ekor)

2.600 1.577.878

11 Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan

Luas lahan sawah yang didukung pengairan (Ha)

1.046 1.231

Luas Irigasi dalam kondisi baik (Ha)

200 1.193


Page 46

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

1 2 3 4 5 12 Meningkatnya mekanisasi

pertanian tanaman pangan dan perkebunan

Rasio kecukupan Alsistan/ Traktor Roda Dua disektor pertanian pangan dan perkebunan

0,13 0,18

13 Meningkatnya serapan tenaga kerja local pada usaha PMA dan PMDN

Serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN

PMA 15.000 15.461 PMDN 1.500 4.461


Jumlah koperasi aktif 1.467 1.125

15 Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Jumlah BUMDES yang aktif 7 11

16 Meningkatnya ketersediaan air bersih

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)

50.15% 70,21%

17 Meningkatnya ratio ketersediaan listrik

Rasio ketersediaan daya listrik

78% 66,89

18 Meningkatnya panjang jaringan jalan

Panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya (km)

20 21,12

19 Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hubports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim

Jumlah pelabuhan internasional (unit)

10 10

Jumlah pelabuhan barang internasional

6 5



62 78



12 11,5

22

Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan

Angka kelulusan SD (%) 99% 100% Angka kelulusan SMP (%) 85% 100%



94% 91,24%

24 Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA,SMK MA


93% 81%

25 Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik


93% 90%

Persentase Sekolah SMP/ MTS dalam Kondisi Baik

95% 92%


Page 47

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

1 2 3 4 5 26 Meningkatnya rasio

ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah


SD 59 50

SMP 55 43

SMA 51 34


Rasio Guru terhadap murid perkelas

SD 1:21 1;18

SMP 1:23 1;15

SMA 1:13 1;12



SD 60% 74%

SMP 95% 91%

SMA 98% 95%



40 44

30 Meningkatnya rasio bidan per satuan penduduk

Rasio bidan/ tenaga medis per 100.000 penduduk

66 72

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

99 93

31 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan

Rasio RS per 10.000 penduduk

0,15 0,14


4 3,85

32 Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian/ Wajar dengan pengecualian

Opini BPK WTP WTP

33 Meningkatnya kualitas kegiatan kepemudaan

Jumlah Pemuda yang mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)

2 5


1 0


2 5


Page 48

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

1 2 3 4 5 Jumlah Pemuda yang

mengikuti BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)

40 20


Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif

12,15% 13,3

35 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) %

68 66,27

36 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) %

60 60,79

37 Menurunnya rasio KDRT Rasio KDRT 0,097 0,097

38 Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan ilegal

Jumlah kasus illegal fishing 4 29

39 Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)

Jumlah kawasan konservasi laut

36 41

40 Berkurangnya luas kawasan hutan yang rusak

Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Kerusakan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri)

275.748,50 282.432

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan

membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah

ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan

dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang

kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya

celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang

direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja

berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

(PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan, berikut disampaikan analisis capaian

kinerja tahun 2015 sebagai berikut:


Page 49

Provinsi Kepulauan Riau mayoritas penduduknya adalah suku

melayu. Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan

beberapa potensi peninggalan sejarah, perpustakaan melayu, maupun adat

istiadat orang melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya

melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan.

Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar

merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak

dijual. Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu menunjukan bahwa

Kepulauan Riau sebagai wilayah bekas kejayaan kerajaan melayu Riau,

yang berakhir pada awal abad ke-20.

Dengan misi “Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi

budaya lainnya dalam kehidupan bermasyarakat”, diharapkan tahun 2015

Kepulauan Riau akan menjadi Provinsi yang kembali mentabalkan

tamadun/kejayaan melayu dalam masa kekinian dan berorientasi masa

depan.

Berikut evaluasi capaian sasaran Apresiasi dan Kreatifitas

Berkesenian dan Kebudayaan Masyarakat Tahun 2015.

SASARAN 1 Meningkatnya Apresiasi dan Kreatifitas Berkesenian dan Kebudayaan

Masyarakat


Page 50

Tabel 3.2

Evaluasi Kinerja Apresiasi dan Kreatifitas Berkesenian dan Kebudayaan Masyarakat Tahun 2015

No Indikator Kinerja Target Realisasi % realisasi

Target akhir

RPJMD

% Realisasi RPJMD

1 Jumlah event budaya skala local, regional dan nasional

10

3

30%

12

25%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh

gambaran bahwa dalam rangka meningkatkan apresiasi dan kreatifitas

berkesenian dan kebudayaan, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015

menargetkan 10 event budaya skala lokal, nasional dan internasional sampai

akhir tahun 2015 provinsi Kepulauan Riau hanya mencapai 3 event budaya

skala lokal, regional dan nasional, dengan capaian kinerja sebesar 30%

atau dalam kategori kurang. Bila dibandingkan dengan target RPJMD

sebanyak 12 even, kinerja tahun 2015 belum mencapai target. Berikut

disampaikan perkembangan even budaya tahun 2011-2015.

Tabel 3.3 Perkembangan Event Budaya Tahun 2011-2015

NO INDIKATOR

KINERJA CAPAIAN TAHUN Total

event 2011 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah event

budaya skala local, regional dan nasional

1 1 2 3 3 10


Page 51

Even yang diselenggarakan dalam pendukung pencapaian sasaran

meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan

masyarakat tahun 2015 adalah :

a) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dalam bentuk

kegiatan Parade Tari daerah dan Nusantara, dengan diikuti oleh 12 Tim

Sanggar dari kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau dengan

menghasilkan 1 (Satu) tim sanggar tari sebagai penyaji terbaik 1 yaitu

sanggar Tuah Pusake dari Kabupaten Bintan sebagai perwakilan provinsi

Kepulauan Riau pada kegiatan Parade nusantara Tahun 2016 di Jakarta

b) Kegiatan Bintan Arts, melibatkan para seniman-seniman 7 kabupaten

/kota, para pelaku seni tersebut mempertunjukkan produk kesenian yang

mengusung ciri kebudayaan khas masing-masing daerah.

c) Atraksi kesenian pada HPN 2015.


Page 52

Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat

besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Dalam

rangka mewujudkan misi kedua Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

yaitu meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan perikanan, pulau

–pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan

masyarakat, telah ditetapkan sasaran kinerja bertambahnya armada kapal

penangkapan ikan berbobot >20 GT, berikut evaluasi capaian sasaan

dimaksud.

Tabel 3.4

Evaluasi Kinerja Bertambahnya Armada kapal penangkapan ikan

berbobot >20GT

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi %

realisasi Target RPJMD

% Realisasi

1 Armada kapal penangkapan ikan berbobot >20GT

1.290

778

60,3%

1.290

60,3%

Berdasarkan evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran

bahwa indikator Armada Kapal Penangkapan Ikan Berbobot >20 GT dengan

target kinerja Tahun 2015 dan target RPJMD sejumlah 1.290 unit, dapat

dicapai sejumlah : 778 Unit dengan capaian kinerja sebesar : 60,3%

atau dalam kategori cukup

SASARAN. 2 Bertambahnya armada kapal penangkapan ikan Berbobot > 20GT


Page 53

Tabel 3.5

Perkembangan Jumlah Armada Perikanan di Provinsi Kepri

Tahun 2015

Kabupaten/Kota PTM MT KM JUMLAH

1 Karimun 1.971 1.548 2.811 6.330

2 Bintan 1.407 309 3.623 5.339

3 Natuna 2.064 2.316 18.396 22.776

4 Lingga 2.931 295 3.471 6.697

6 Kep Anambas 783 435 2.476 3.694

7 Batam 2.912 3.400 4.144 10.456

8 Tanjungpinang 665 370 499 1.534

Jumlah/Total:

2015 12.733 8.673 35.420 56.826

2014 12.733 8.614 35.368 56.715

2013 11.460 5.762 35.365 52.587

2012 11.769 7.546 32.397 51.712

2011 12.596 5.586 21.891 40.073

Armada perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terdiri

dari perahu (kategori kecil, sedang dan besar), motor tempel, dan kapal

motor, dengan jumlah terbesar adalah perahu motor tempel sebagian besar

kurang dari 5 GT. Sementara itu alat tangkap yang digunakan yaitu jaring

insang, pancing dan jaring angkat. Beberapa kendala masih dihadapi

berkaitan dengan perikanan tangkap, diantaranya masih rendahnya rasio

kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan

laik simpan, dengan capaian pada tahun 2015 hanya sebesar 2%.

Armada Penangkap Ikan sampai akhir 2015 di Provinsi Kepri sebesar

56.826 unit terdiri dari :

- Perahu tanpa motor sebesar 12.733 unit;

- Perahu Motor Tempel sebesar : 8.673 Unit; dan

- Perahu Motor >2GT s/d >30 GT sebesar : 35.420 unit


Page 54

Khusus Armada Penangkapan Ikan >20GT perkembangan jumlah Tahun 2015

adalah sebagai berikut :

Armada Satuan

Jumlah Se Prov

Kepri

Bintan Karimun Lingga Natuna KKA Batam Tanjung

Pinang

-Kapal 20 s/d 30 GT

Unit 287 - 197 3 6 - 56 25

-Kapal > 30 GT Unit 491 33 107 8 5 5 245 85

Total : 778

Kebijakan Program/ kegiatan dan anggaran dalam rangka

pencapaian target indikator tersebut diatas dilaksanakan melalui anggaran

APBN (Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan)

Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam rangka

pencapaian target produksi tahun 2014/2015 yang berkaitan dengan

penambahan jumlah armada kapal perikanan, antara lain :

- Pembangunan Kapal Perikanan > 30 GT (6 unit) sumber dana

Tugas Pembantuan (TP)

- Pembangunan Kapal Perikanan > 30 GT (7 unit) sumber Dana

Alokasi Khusus (DAK)

PTM MT KM

2011 12596,0 5586,0 21891,0

2012 11769,0 7546,0 32397,0

2013 11460,0 5762,0 35365,0

2014 12733,0 8614,0 35368,0

2015 12733,0 8673,390 35419,815

- 10000,0 20000,0 30000,0 40000,0

Axi

s Ti

tle

Grafik 3.1 Armada Penangkapan Ikan


Page 55

Sebagai Provinsi dengan wilayah kepulauan, potensi perikanan dan

kelautan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Potensi yang menonjol

adalah perikanan tangkap, dengan produksi yang terus meningkat setiap

tahun. Untuk melihat tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas

penangkapan ikan ditetapkan indikator kinerjanya yaitu produksi ikan

tangkap dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6

Evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Produksi dan Produktiftas

penangkapan Ikan

No Indikator Kinerja Target

2015

Capaian %

Capaian

Target

RPJMD

%

Capaian

1 Produksi perikanan

tangkap (ton)

408.501

407.235,91

99,7%

433.629

93.9%

Dilihat dari tabel diatas sampai akhir tahun 2015 jumlah produksi

perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 407.235,91 Ton,

apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2015 sebesar 408.501

ton diperoleh capaian kinerja sebesar 99,7% dan apabila dibandingkan

dengan target RPJMD Provinsi Kepri sebesar 433.629 Ton, maka realisasi

capaian kinerja sebesar 93,9% sehingga capaian kinerja sasaran berada

dalam kondisi baik.

Upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dilakukan untuk

mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional, terutama dalam

penyediaan sumber bahan pangan hewani sebagai penyedia protein untuk

meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Peningkatan produksi juga

Sasaran 3.

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Penangkapan Ikan


Page 56

diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi domestik dan

mendukung penyediaan bahan baku bagi industri pangan, khususnya

industri pengolahan hasil perikanan, baik yang berorientasi pasar domestik

maupun pasar luar negeri.

Pencapaian produksi perikanan tangkap Tahun 2015 dilakukan

maksimal oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau melalui Program

Peningkatan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (sumber dana APBD)

dengan kegiatan-kegiatan prioritas seperti : penambahan armada

penangkapan, bantuan alat tangkap untuk nelayan dan pembinaan-

pembinaan oleh tenaga penyuluh dan tenaga pendamping perikanan.

Tabel 3.7

Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Kepri Tahun 2015

Kabupaten/Kota Produksi Tangkap (Ton)

1 Karimun 47.397,96 2 Bintan 40.771,35 3 Natuna 148.879,23 4 Lingga 45.175,24 6 Kep Anambas 24.245,54 7 Batam 85.619,88 8 Tanjungpinang 15.146,73 Jumlah/Total: 2015 407.235,91 2014 406.395,00

2013 392.638,90

2012 360.560,00

2011 308.355,00


Page 57

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

.

Produksi Perikanan Tangkap

2011 2012 2013 2014 2015

Grafik 3.2

Perkembangan produksi perikanan tangkap Prov Kepri

Melihat perkembangan produksi perikanan tangkap Provinsi

Kepulauan Riau sebagai output dari Program dan kegiatan peningkatan dan

pengembangan perikanan tangkap berupa bantuan-bantuan usaha

perikanan tangkap Tahun 2010 s/d 2015 pemberian bantuan Kapal Ikan

untuk nelayan sebanyak 529 unit kapal motor dan mesin motor (ketinting)

984 unit kepada 2.881 RTP (Rumah Tangga Perikanan), guna membantu

peningkatan jangkauan operasional mereka selain itu juga dibantu alat

penangkapan ikan 29.563 paket berupa jaring udang, bilis dan bagan

apung. jaring tenggiri, rawai kawat bubu, bubu ketam dan alat tangkap

lainnya berupa kelong.

Produksi perikanan yang tinggi perlu didukung dengan usaha

pengolahan dan pemasaran yang baik agar dapat meningkatkan nilai

tambah bagi pendapatan masyarakat. Jumlah produk olahan hasil perikanan

pada tahun 2015 hanya sebanyak 1.535,11 ton atau 3,45% dari total

produksi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu ekspor hasil

perikanan sebanyak 38.882,41 ton atau 5,59% dari dari total produksi


Page 58

perikanan. Dilihat dari tingkat konsumsi ikan perkapita, capaian tahun 2015

sangat tinggi yaitu sebesar 59,86 kg/kap/tahun. Berdasarkan data tersebut,

maka usaha pengolahan dan ekspor hasil perikanan perlu terus ditingkatkan

karena capaiannya masih rendah.

Kegiatan usaha perikanan tangkap mampu menyediakan lapangan

pekerjaan dalam jumlah cukup besar. Lapangan pekerjaan yang tercipta

dari kegiatan usaha perikanan tangkap sebagian besar berasal dari kegiatan

usaha penangkapan ikan (profesi nelayan) sebagai kegiatan utama. Selain

itu banyak tenaga kerja yang terserap dari kegiatan usaha pendukung

perikanan tangkap seperti usaha galangan kapal, perbengkelan, pembuatan

dan penyediaan bahan dan alat penangkapan ikan, perdagangan kebutuhan

logistik melaut serta usaha terkait lainnya.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat berperan dalam

mendukung pencapaian sasaran ini dengan menggulirkan bantuan kapal>

20 GT dan juga bantuan modal usaha melalui kegiatan PUMP (Penguatan

Usaha Mina Pedesaan) yang mulai tahun 2011-2014 yang disalurkan modal

usaha sebesar Rp.22.200.000.000,- kepada 222 Kelompok Usaha Bersama

(KUB) Perikanan Tangkap se Provinsi Kepri.

Untuk mencapai sasaran pendapatan dan kesejahteraan nelayan

telah ditetapkan indikator tahun 2015 yaitu Pendapatan nelayan, dengan

evaluasi kinerja sebagai berikut :

SASARAN. 4 Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan


Page 59

Tabel 3.8 Evaluasi Capaian Kinerja meningkatnya Pendapatan Nelayan

Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target

2015

Capaian %

Capaian

Kriteria

1 Pendapatan

Nelayan (Rp/bulan)

3.338.852 4.244.728 127% Sangat

Baik

Pendapatan nelayan buruh yang merupakan salah satu indikator

hasil perhitungan nilai produksi perikanan tangkap yang sudah dipotong

biaya operasional dan keuntungan nelayan pemilik.

Dari tabel evaluasi terhadap meningkatnya pendapatan dan

kesejahteraan nelayan dapat disimpulkan bahwa indikator pendapatan

nelayan buruh dengan target kinerja tahun 2015 yang telah

ditetapkan sebesar Rp.3.338.852,-/bulan, dapat terealisasi sebesar

Rp. 4.244.728,- /bulan atau mengalami kenaikan mencapai 127% dengan

demikian capaian kinerja pendapatan nelayan dalam kategori sangat

baik. Besaran pendapatan yang diperoleh telah dapat meningkatkan

kesejahteraan nelayan.

Berikut disampaikan perkembangan pendapatan nelayan pertahun

Provinsi Kepulauan Riau.


Page 60

-

1000000,0

2000000,0

3000000,0

4000000,0

5000000,0

Pendapatan Nelayan BURUH

2011

2012

2013

2014

rata-rata 2015

Grafik 3.3

Perkembangan pendapatan nelayan pertahun Provinsi Kep Riau

Dilihat dari grafik diatas terjadi kenaikan pedapatan nelayan setiap tahun

2011 s.d 2014, namun terjadi penurunan pada tahun 2015. Penurunan

pendapatan nelayan pada tahun 2015 disebabkan oleh :

1. Peningkatan biaya operasional nelayan

2. Terbatasnya kuota bahan bakar minyak untuk nelayan

3. Adanya kebijakan pelarangan beberapa jenis alat tangkap sesuai

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pelarangan Jaring Pukat/ Trawel

Pembangunan Perikanan dan Kelautan pada dasarnya ditujukan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya pelaku usaha

perikanan, dalam setiap tahapan pembangunan kesejahteraan masyarakat

selalu menjadi tujuan utama. Melalui berbagai kebijakan dan program

pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah telah berupaya dalam hal

peningkatan produksi perikanan dan meningkatkan

pendapatan/kesejahteraan petani, nelayan dan pelaku usaha perikanan

lainnya.


Page 61

Salah satu alat ukur/indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan

pelaku usaha perikanan, baik nelayan maupun pembudidaya ikan adalah

NTP-Pi. Tahun 2015, NTP-Pi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan

perkembangan positif, sebagai dampak dari program/kegiatan pemerintah

yang banyak diarahkan untuk meningkatkan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat perikanan.

Dengan menggunakan penghitungan tahun dasar 2014, diperoleh

angka NTP-Pi sebesar 111,64 artinya nelayan/pembudidaya ikan masih

dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahanya,

setelah digunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan hidup sehari-

harinya.

Dalam rangka terwujudnya sasaran penambahan sentra produksi

terpadu Provinsi Kepulauan Riau, maka ditetapkan indikator kinerja yaitu

jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar perikanan dan

minapolitan, dengan evaluasi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9 Evaluasi Kinerja Penambahan sentra produksi terpadu

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

NO

Indikator Kinerja

Target

Realisasi %

Capaian Target RPJMD

% Capaian

1. Pelabuhan perikanan yang memenuhi standar perikanan

5

4

80%

5

80%

2. Minapolitan

7 6 85.7% 8

75%

SASARAN. 5 Bertambahnya Sentra produksi perikanan terpadu


Page 62

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Penambahan sentra produksi terpadu

tahun 2015 dengan indikator kinerja jumlah pelabuhan perikanan yang

memenuhi standar dengan target berjumlah 5 unit dapat terealisasi sebesar

4 unit, dengan capaian kinerja 80%. Selanjutnya indikator minapolitan

Provinsi Kepulauan Riau dengan target tahun 2015 sebanyak 7 kawasan

dapat terealisasi sebanyak 6 Kawasan dengan capaian kinerja 85,7%.

Namun apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebanyak 8 kawasan

capaian kinerja hanya 75% dalam arti masih dalam kategori baik.

- P

Pelabuhan perikanan /sentra

perikanan tangkap di Provinsi Kepri

tersebar diseluruh Kabupaten/Kota

se Provinsi Kepulauan Riau.

Sentra perikanan tangkap ada disetiap tangkahan-tangkahan pengusaha

perikanan, namun pelabuhan perikanan yang tercatat resmi sebagai pusat

usaha dan transaksi/ ekonomi, dan yang lengkap dengan sarana

prasarana administrasi seperti syahbandar, pencatatan log book, dan

lainnya sebagai syarat yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI sampai tahun 2014 di Provinsi Kepri adalah sebagai

berikut :

Dermaga Pelabuhan dan Pabrik es

Antang Tarempa Anambas


Page 63

Kabupaten/Kota Pelabuhan Perikanan

Keterangan

1. Kep Anambas 1 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Antang Tarempa merupakan asset Pemprov Kepri

2. Batam 2 Pelabuhan perikanan milik swasta : 1 berlokasi di Setokok Batam, 1 berlokasi di Punggur Batam

3. Natuna 1 Pelabuhan Perikanan Kec. Pulau Tiga, Natuna

Jumlah/Total:

2015 4 Unit

2014 4 Unit

2013 4 Unit

2012 3 Unit

2011 3 Unit

Belum tercapainya realisasi pembentukan kawasan Minapolitan di

Provinsi Kepri sejumlah 7 kawasan di tahun 2015 disebabkan penetapan

kawasan dilakukan melalui Ketetapan Kepala Daerah masing-masing

Bupati/Walikota, selain itu juga usulan yang disampaikan ke Kementerian

Kelautan dan Perikanan RI yang kemudian ditetapkan melalui Surat

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Gambar 3.1 Pelabuhan perikanan di setokok dan punggur- Batam


Page 64

Hal lain yang menyebabkan tidak tercapainya penetapan kawasan

minapolitan adalah belum di tetapkannya dasar hukum pelaksanaan

Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepri

Penetapan Kawasan Minapolitan di Provinsi Kepulauan Riau

melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: KEP.32/MEN/2010

tanggal 14 Mei 2010, yaitu :

- Kabupaten Bintan,

- Kabupaten Karimun,

- Kota Batam.

Penetapan kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah :

- Kab. Lingga;

- Kab. Natuna dan

- Kab. Anambas.

a. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di

Kabupaten Bintan berupa :

SK Bupati Bintan Nomor: 298/VII/2008 tentang Penetapan Wilayah

Pulau Bintan bagian Timur, Tenggara dan Selatan sebagai Kawasan

Minapolitan Kabupaten Bintan; Pemanfaatan kawasan ini sebagai

lokasi budidaya rumput laut atau ikan laut.

SK Bupati Bintan Nomor: 245/V/2009 tentang Pembentukan

Kelompok Kerja (POKJA) pengembangan Kawasan Minapolitan

Kabupaten Bintan.

Keputusan Bupati Bintan Nomor: 261/VIII/2007 tentang Kawasan

Konservasi Laut Daerah.

Keputusan Bupati Bintan, Nomor :428/X/2010 tentang Penetapan

Kawasan Minapolitan Kawasan Minapolis (pertumbuhan kota ikan dan

Kawasan Penyangga (hinterland) Kab. Bintan, yang menetapkan

kawasan : Kec. Bintan Timur, Kec. Mantang dan Kec. Bintan Pesisir

sebagai kawasan Minapolitan

Komoditas unggulan Rumput Laut, Kerapu dan Teripang


Page 65

b. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kota

Batam berupa :

Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Batam, SK Walikota

Batam Nomor: 117/HK/IV/2010 tentang Penetapan Kawasan

Minapolitan Batam, dengan lokasi : Kecamatan Kota Galang

Komoditas Unggulan Kerapu Macan dan Rumput Laut

c. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di

Kabupaten Karimun, berupa :

Surat Bupati karimun Nomor: 523/DKP/80/III/2010 yang ditujukan ke

Menteri Kelautan dan Perikanan RI perihal Daerah Sentra

Minapolitan; dan ditetapkannya Kecamatan Moro sebagai Sentra

pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Perda No. 2

Tahun 2001.

Keputusan Bupati Karimun, Nomor : 148 a Tahun 2011 tentang

Penetapan Kawasan Minapolitan, yang menetapkan Kec. Moro

sebagai kawasan Minapolitan

Komoditas Unggulan Rumput Laut.

d. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di

Kabupaten Kepulauan Anambas, berupa :

Keputusan Bupati Kepulauan Anambas, Nomor : 108 a Tahun 2011

tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Kepulauan

Anambas, yang menetapkan Kec. Siantan Tengah, Kecamatan

Palmatak, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan sebagai

kawasan Minapolitan.

e. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di

Kabupaten Lingga, berupa :


Page 66

SK. Bupati Lingga, Nomor: 112/KPTS/III/2014 tentang Penetapan

Kawasan Minapolitan, Kawasan Minapolis (Pusat Pertumbuhan Kota

Ikan) Dan Kawasan Penyanggah (hinterland) Kabupaten Lingga.

yang menetapkan Kec.Desa Tajur Biru (kawasan I) dan Desa Penuba

(kawasan II) sebagai kawasan Minapolitan

Telah dibentuknya POKJA Pengembangan Kawasan Minapolitan Kab.

Lingga dengan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 116/KPTS/III/2014

f. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di

Kabupaten Natuna, berupa :

SK. Bupati Natuna Nomor: 230 Tahun 2013 tentang Kawasan

Minapolitan di Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna

Provinsi Kepulauan Riau juga mempunyai potensi yang sangat besar

dalam pengembangan perikanan budidaya. Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Kepulauan Riau terus berusaha meningkatkan produksi perikanan

budidaya dengan menerapkan berbagai strategi pengembangan seperti

peningkatan SDM, aplikasi teknologi, pemberian paket-paket budidaya,

peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan),

pengembangan kluster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor,

fasilitasi program anti kemiskinan dengan pemberian paket-paket bantuan

berupa sarana budidaya perikanan, pengembangan induk dan benih unggul,

sosialisasi dan pelatihan/bimtek.

Hasil dari pengembangan tersebut dapat dilihat evaluasi capaian

kinerja sebagai berikut :

SASARAN. 6 Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya


Page 67

Tabel 3.10 Evaluasi Capaian Produksi Perikanan Budidaya

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target

2015 Capaian %

Capaian Target RPJM

D

%

1 Produksi perikanan budidaya (ton)

18.760 31.041,89 165,5% 18.843 164,7%

Sampai akhir tahun 2015 jumlah produksi budidaya yaitu budidaya

ikan laut, budidaya ikan air payau (udang, bandeng) dan budidaya ikan air

tawar (lele, gurame, mas) sebesar 31.041,89 Ton, realisasi sampai

dengan akhir 2015 mencapai 165,5% dari target yang ditetapkan sebesar

18.760 Ton produksi perikanan budidaya (budidaya ikan laut, budidaya

ikan air tawar dan budidaya ikan air payau). Selanjutnya apabila

dibandingkan dengan target tahu ke-lima RPJMD maka dapat mencapai

sebesar 164,7% dengan kategori kinerja sangat baik.

Selain perikanan tangkap, perikanan budidaya juga sangat

berkembang, baik budidaya air laut, budidaya air payau maupun budidaya

air tawar. Budidaya perikanan ini banyak dikembangkan di Kabupaten

Lingga dan Kabupaten Anambas. Jenis produk perikanan budidaya air laut

yang dibudidayakan antara lain ikan karang, ikan kakap, dan rumput laut.

Jenis produk perikanan budidaya air payau meliputi udang vanamei, udang

windu, Ikan Bandeng, Kakap Putih dan Kerapu Lumpur. Adapun jenis ikan

air tawar yang dibudidayakan yaitu Ikan Lele, Mujair, Nila, Gurame, dan

Ikan Patin

Budidaya Ikan Air Laut di Bintan Budidaya Ikan Air Tawar di Batam


Page 68

-

10.000,00

produksi …

2011

2012 -

100,00

produksi …

2011

2012 - 50.000,00

produksi budidaya …

2011

Tabel 3.11

Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kepri Tahun 2015

Kabupaten/Kota LAUT TAWAR PAYAU

1 Karimun 263,55 12.939,62 4,50

2 Bintan 714,40 297,24 4,50

3 Natuna 116,03 18,68 7,00

4 Lingga 368,55 45,90 19,00

6 Kep Anambas 1.328,80 0,11 -

7 Batam 1.567,83 12.939,62 -

8 Tanjungpinang 378,70 27,87 -

Jumlah/Total:

2015 4.737,85 26.269,04 35,00

2014 4.783,20 17.334,96 34,82

2013 4.226,63 13.365,67 90,77

2012 2.974,35 11.209,57 16,73

2011 3.908,83 2.611,41 12,62

Pencapaian sasaran peningkatan perikanan budidaya tahun 2015

diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan bantuan sarana prasarana

budidaya perikanan antara lain bantuan keramba jaring apung, bantuan

benih, pupuk dan pakan.


Page 69

Selain bantuan usaha juga dilakukan pembinaan-pembinaan pelaku

usaha perbaikan sistem pembenihan kesehatan lingkungan dan dan

sebagainya yang terealisasi melalui kegiatan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan (sumber dana APBN 2015) yang dilaksanakan dalam rangka

pencapaian produksi perikanan budidaya antara lain :

- Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan

Ikan

- Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan (Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan)

- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidaya Ikan

(dekonsentasi dan Tugas Pembantaun)

- Pengembangan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan

- Pengembangan Sistem Usaha Pembudidaya Ikan

- Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan

Tabel 3.12

Bantuan Usaha Perikanan Budidaya

a. Bantuan KJA Provinsi Kepri Tahun 2010-2014

KAB/KOTA KJA HDPE (KANTONG) TOTAL

2011 2012 2013 2014

Tanjungpinang - - 40 - 40

Batam - - 200 50 200

Bintan 30 200 - 50 230

Karimun 30 40 40 40 110

Lingga - 40 40 - 80

Natuna - 160 80 - 240

Anambas - - 100 - 100

Jumlah 60 440 500 140 1,140


Page 70

b. Bantuan mesin pakan ikan

KAB/KOTA Bantuan mesin pembuat pakan

Jumlah Unit

Tahun Bantuan

Nama Kelompok

Batam 4 Paket 2013 Klp. Rejeki Mulyo Rezeki

2014 Klp. Sinar Harapan

2014 Klp. Sambau Karya Terpadu

2014 Klp. Dumbo Jaya

Bintan 5 Paket 2011 Klp. Sumber Rezeki

2013 Klp.Setia Bina Makmur

2013 Klp. Selayang Pandang

2014 Klp. Cendrawasih

2014 Klp. Mina Mulya

Karimun 4 Paket 2013 Klp.Kelompok Mekar bersatu

2013 Klp. Mutiara Sakti

2014 Klp. Rudy

2014 Klp. Mitra Bahari

Pengelola 71 RTP

Bantuan benih, pakan, pupuk dan vitamin ikan

No Kegiatan/Jenis bantuan Bantuan Kepada Masyarakat

Jumlah Bantuan Jumlah Penerima/ RTP

1 a. Pakan Pellet Ikan Air Laut 89.080 Kg 500 RTP

b. Bibit Ikan Air Laut Kerapu 125.000 ekor

Bawal Bintang 195.000 ekor

c. Pakan Pellet Ikan Bawal Bintang

70.000 Kg

d. Vitamin dan Obat-obatan Ikan Vitamin 296 Kg

Obat-obatan ikan 292 Liter

2 Pakan Pellet Ikan Lele 13.680 Kg 150 RTP

3 Bibit Ikan Air Tawar (Ikan Lele) 13.680 Kg 150 RTP

4 Budidaya Ikan Hias 1 Paket 8 RTP

5 Keramba Air Tawar 20 Kantong 6 RTP

6 Pengembangan Kolam Lele 5 kolam 5 RTP

TOTAL 819 RTP


Page 71

d. Pembangunan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) di Provinsi Kepri

NO KAB/KOTA JUMLAH SATUAN JUMLAH RTP PENGELOLA

1 Bintan 3 Unit 30

2 Tanjungpinang 1 Unit 10

2014 3 Unit 30

TOTAL HSRT 7 Unit 70

Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai pesona keindahan alam

dan budaya tradisi yang menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat

berharga. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh lautan, menjadikan

Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman.

Pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan

prioritas utama berdasarkan misi ketiga mengembangkan wisata berbasis

kelautan, budaya lokal dan keunggulan wilayah. Sasaran Peningkatan

jumlah pengunjung/wisatawan diupayakan melalui kegiatan pada Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata. Program ini ditujukan untuk Meningkatkan

pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi daya

tarik wisata yang kompetitif dengan pendekatan profesional, kemitraan

SASARAN. 7

Bertambahnya jumlah pengunjung/Wisatawan mancanagera


Page 72

swasta, pemerintah, dan masyarakat, serta memperkuat jaringan

kelembagaan, dan pengembangan pemasaran selain proaktif melakukan

pemasaran pariwisata melalui berbagai event dan promosi yang dilakukan

baik di dalam provinsi, di luar provinsi maupun di luar negeri serta

mendorong investasi.

Berikut evaluasi capaian Sasaran Bertambahnya jumlah

pengunjung/Wisatawan mancanagera yang datang ke Kepulauan Riau (juta

orang) tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Tahun 2015

NO

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi

%

Target RPJMD

%

1. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau (juta orang)

2 juta

2.037.673

102%

2 juta

102%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target kineja jumlah

wisatawan mancanegara yang datang tahun 2015 sebanyak 2 juta orang

dan dapat terealisasi sebanyak 2.037.673 orang dengan capaian kinerja

sebesar 102% atau dalam kategori sangat baik.

Berikut disampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke

Provinsi Kepulauan Riau menurut bulan dan pintu masuk Tahun 2015

sebagai berikut :


Page 73

Tabel 3.14 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

ke Provinsi Kepulauan Riau Menurut Bulan dan Pintu Masuk Tahun 2015

Tahun / Bulan

Batam TPI Bintan Karimun TOTAL KEPRI 2015

2015 1.545.818 91.179 304.010 96.666 2.037.673

Desember 170.081 10.966 30.641 9.894 221.582

November 124.983 7.589 20.389 7.515 160.476

Oktober 123.750 6.233 19.333 7.674 156.990

September 117.089 7.095 24.337 6.876 155.397

Agustus 134.540 7.941 34.193 7.511 184.185

Juli 109.931 6.521 28.181 7.339 151.972

Juni 132.569 7.735 27.247 7.797 175.348

Mei 148.920 7.772 24.026 9.468 190.186

April 125.816 7.477 22.211 8.343 163.847

Maret 124.019 8.053 23.722 8.747 164.541

Februari 119.642 8.023 28.977 8.866 165.508

Januari 114.478 5.774 20.753 6.636 147.641

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan

wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau pada

tahun 2015 paling tinggi melewati pintu masuk dari kota Batam yaitu

sebanyak 1.545.818 orang, selanjutnya Bintan sebanyak 304.010 orang,

Karimun sebanyak 96.666 orang dan paling rendah melewati Tanjungpinang

sebanyak 91.179 orang.

Pencapaian sasaran ini apabila diperbandingkan dengan capaian di

tahun 2011 maka sudah mengalami peningkatan sebesar 19% di mana

angka kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun

2011 sebesar 1.709.511 orang, dan apabila angka kunjungan wisatawan

mancanegara hingga Desember 2015 diperbandingkan dengan capaian

akhir tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 15% di mana pada akhir


Page 74

2012 angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau

mencapai 1.767.438.

Tabel 3.15 Perkembangan Per Tahun

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau

No Indikator Kinerja

Realisasi

2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah wisatawan mancanegara

1.709.511 1.767.439 1.859.066 1,973,425 2.037.673

Dilihat dari tabel diatas capaian kinerja jumlah wisatawan yang

masuk ke Provinsi Kepuluan Riau menunjukan perkembangan yang cukup

signifikan penyebab keberhasilan dari capaian sasaran strategis sampai

sejauh ini adalah kuatnya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

untuk terus melaksanakan berbagai macam promosi baik melalui media

pameran maupun melalui website. Selain itu komitmen dari seluruh

pemangku kepentingan, baik pemerintah kabupaten kota maupun pihak

swasta secara bersama-sama mendorong naiknya kunjungan wisatawan

mancanegara ke Kepulauan Riau baik melalui regulasi, promosi, maupun

peningkatan kualitas event.

Selama ini wisatawan asing sudah akrab dengan Bali, Lombok,

Yogya, Bandung dan Sumatera Utara, dalam sepuluh tahun terakhir wilayah

Kepulauan Riau sudah semakin dikenal para wisatawan asing. Bahkan pada

tahun 2015, pemerintah telah menetapkan Batam Kepulauan Kepri sebagai

salah satu dari 3 destinasi utama pariwisata Indonesia yang dipasarkan ke

luar negeri.

Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai

pariwisata bahari, seperti potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten

Anambas, keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna


Page 75

dan Lingga, dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten

Bintan. Kedepan potensi wisata bahari di Provinsi Kepulauan Riau perlu

dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing,

sehingga kunjungan wisata semakin meningkat.

Dalam rangka Pencapaian sasaran jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun 2015 dilaksanakan Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang ditunjang dengan 5 (lima)

kegiatan utama sebagai berkut :

1. Promosi Pariwisata di Luar Negeri

Promosi Pariwisata di luar Negeri adalah

salah satu usaha yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

dalam rangka mempromosikan daerah

wisata yang ada di Kepulauan Riau

2. Pengadaan Direktori Pariwisata

Kegiatan Pengadaan Direktori Pariwisata yaitu kegiatan penyediaan produk-

produk promosi pariwisata yang digunakan sebagai bahan untuk

penyebaran informasi kepariwisataan baik untuk di dalam negeri maupun di

luar negeri. Untuk tahun 2015, Provinsi Kepulauan Riau siap

mempromosikan potensi kepariwisataan Kepri dengan Logo dan Slogan

yang sejak dari tahun 2013 diluncurkan, yakni Wonderful Kepri. Provinsi

Kepulauan Riau telah mengemas segala potensi unggulan pariwisata Kepri

ke dalam masing-masing Wonderful, yakni mulai dari Wonderful Nature

hingga Wonderful Culinary.


Page 76

3. Kampanye Wonderfull Kepri

Dalam rangka untuk mewujudkan

peningkatan jumlah kunjungan

wisatawan ke Kepulauan Riau salah

satu upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

melalui Dinas Pariwisata adalah

dengan mensukseskan dan

memberikan dukungan pada event-event pariwisata yang ada di Kepulauan

Riau, untuk menarik kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri serta

investor agar mau berinvestasi di

Provinsi Kepulauan di bidang

Pariwisata

5. E-Marketing Tourism

Kegiatan promosi baik untuk

tujuan komersial maupun non-

komersial melalui media internet. Dengan berpromosi, produk yang dimiliki

dapat dikenali oleh calon konsumen sehingga konsumen dapat memperoleh

informasi produk dengan cepat, mudah dan murah.

4. Dukungan

Penyelenggaraan Asean

Jazz Festival

Pelaksanaan Asean Jazz telah

menjadi annual event Kementerian

Pariwisata, Dinas Pariwisata

Provinsi Kepulauan Riau, dan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Page 77

Kota Batam. Kegiatan ini diikuti oleh musisi Jazz ternama di tingkat

Nasional maupun Asean.

Dari berbagai program kegiatan diatas, diharapkan secara efektif

dapat menaikan lamanya kunjungan wisatawan mancanegara pada provinsi

Kepulauan Riau. Berikut dapat digambarkan perbandingan lama tamu

menginap pada hotel berbintang sebagai berikut :

Grafik 3.4

Perbandingan Rata-rata Lama Menginap Tamu Mancanegara

pada Hotel Berbintang (Hari) Provinsi Kepulauan Riau

dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera tahun 2015

Rata-rata lama menginap tamu mancanegara pada hotel berbintang

di Provinsi Kepulauan Riau pada Desember tahun 2015 adalah 1,81 hari.

Rata-rata lama menginap di Hotel berbintang tamu asing di Provinsi Kepri

lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera, kecuali Provinsi

Lampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor pariwisata

belum mampu meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi

Kepulauan Riau secara signifikan.


Page 78

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 rata-rata lama tamu

menginap pada hotel berbintang, capain tahun 2015 pada umumnya masih

dibawah 2 hari, hal ini lebih rendah dari capaian tahun 2014 dengan lama

menginap lebih dari 2 hari.

Jumlah wisatawan mancanegara sangat berpengaruh terhadap

potensi devisa yang akan diperoleh. Peningkatan jumlah wisatawan

mancanegara ke Kepulauan Riau diupayakan sejalan dengan peningkatan

jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara di Kepri, sehingga penerimaan

devisa dari kegiatan kepariwisataan pun meningkat.

Dampak dari meningkatnya kunjungan wisatawan disamping

perolehan devisa dan pengeluaran wisatawan nusantara, juga memberikan

kontribusi terhadap PDRB. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kepulauan Riau merupakan dukungan sektor pariwisata terhadap

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi regional untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kontribusi PDRB sektor

pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini

diupayakan seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budaya yang

2,64

2,34

1,94 2,04 2,06 1,85

2,41

1,93 2,03

2,53

1,93 2,03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,07 2,02 1,87 1,95

1,78 1,86 1,73 1,83

1,83 1,73 1,57

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okto Nov Des

Grafik 3.5 PERBANDINGAN RATA-RATA LAMA INAP

TAHUN 2014- 2015


Page 79

berkualitas, penciptaan rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang

berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat

hidup yang berkualitas.

Tabel. 3.16 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

Uraian Capaian 2011

Capaian 2012

Capaian 2013

Capaian 2014

Capaian 2015

Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB

13,8

13,4

13,2

19,48

13,48

Perkembangan kontribusi sektor pariwisata tehadap PDRB rata-rata

konstan dari tahun ketahun, terjadi kenaikan pada tahun 2014 sebesar

19,48 dan kembali turun pada tahun 2015

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan penanaman modal

mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman

Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal, dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan

Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ditujukan untuk meningkatkan

kualitas promosi investasi dan kerjasama investasi, baik PMA maupun PMDN

dan menciptakan dan meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing

global melalui promosi peluang-peluang investasi yang dapat dilakukan di

Kepulauan Riau maupun di Luar Negeri.

SASARAN. 8

Meningkatnya Investasi


Page 80

Sedangkan sasarannya adalah meningkatkan minat investasi baik

Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) serta investasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau serta Peningkatan

realisasi nilai investasi PMA dan PMDN serta Investasi Daerah.

Untuk mengetahui capaian sasaran peningkatan investasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan indikator kinerja yaitu

realisasi investasi dalam negeri dan luar negeri, dengan evaluasi capaian

sebagai berikut :

Tabel 3.17 Evaluasi Capaian Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Capaian %Capaian

1 Realisasi investasi

Dalam Negeri (Rp.)

2.250.000.000.000 12.504.063.700.000 556%


luar Negeri (US $ )

200.000.000 2.509.102.300.000 1.254.551%

Nilai investasi di Provinsi Kepulauan Riau tergolong besar, dilihat

dari tabel diatas bahwa capaian kinerja atas realisasi investasi Dalam Negeri

dengan target awal tahun sebesar Rp.2.250.000.000.000 dan dapat

terealisasi sebesar Rp. 12.504.063.700.000 atau capaian kinerja sebesar

556%. Selanjutnya evaluasi dari realisasi investasi luar negeri dengan target

sebesar US$ 200.000.000 dan dapat terealisasi sebesar

US$2.509.102.300.000 dengan capaian kinerja 1.254.551% yang berarti

mencapai kinerja yang sangat baik.

Iklim investasi di Provinsi Kepulauan Riau didukung dengan

pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, serta

keamanan dan ketertiban (kondusifitas) wilayah yang tergolong baik.


Page 81

Jumlah Investasi di Kepulauan Riau Tahun 2015 meningkat dari

pada tahun sebelumnya atau tahun 2014. Tercatat jumlah investasi dari

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2015 sebanyak 159

investor dengan nilai investasi mencapai Rp. 12.504.063.700.000. Angkanya

lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tahun 2014 yang investasinya hanya

82 dan nilai investasinya sekitar Rp.3.000.000.000

Berikut disampaikan perkembangan realisasi investasi Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 :

Tabel 3.18

Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

No Indikator Kinerja Capaian 2011

Capaian 2012

Capaian 2013

Capaian 2014

Capaian 2015


Dalam Negeri (Rp.)

280.035.2

70.000,-

928.827.

300.961

3.584.4

73.308.

095

4.541.157

.000.000

12.504.063.

700.000


luar Negeri (US $ )

219.493.

611

1.060.892.

664

1.085.104.

885

2.384.365.

800.000

2.509.102.30

0.000

Perkembangan investasi dari Penanaman Modal Asing di Provinsi

Kepulauan Riau dari tahun 2011 – 2015 pada umumnya mengalami

peningkatan.

Pada tahun 2014 dengan jumlah persetujuan baru sebesar US$

2.384.365.8 dengan investasi sebanyak 203 buah. Sedangkan pada tahun

2015 perkembangan investasi dari Penanaman Modal Asing di Provinsi

Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan dengan jumlah persetujuan

baru sebesar 2.509.102.3 dengan jumlah investasi sebanyak 222 buah.


Page 82

Pelayanan Penanaman Modal di Provinsi Kepulauan Riau semakin

baik semua jenis perijinan ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Terpadu. Jumlah Izin dan non perizinan yang dilayani

melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara

Elektronik (SPIPISE) oleh Pelayanan terpadu satu pintu sampai dengan

tahun 2015 sebanyak 928 perijinan/non perizinan, dengan jenis Izin dan

non Izin yang yang ada sebanyak 104 jenis. Selanjutnya Nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) Provinsi

Kepulauan Rau pada tahun 2015 sebesar 80%.

Iklim investasi masih terkendala beberapa hal, seperti regulasi tidak

memihak terhadap investasi, keterbatasan lahan investasi, dan nilai UMR

yang tinggi, sehingga menurunkan minat investor dan jumlah investasi.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut tentunya diperlukan penataan kembali

peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga

lebih mendukung investasi melalui koordinasi secara intensif dengan

pemerintah kabupaten/kota.

Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi

kebutuhan pangan masyarakat, meliputi tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, dan peternakan. Dilihat dari kondisi wilayahnya, hampir

diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi

untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Namun demikian

terdapat beberapa kendala dalam pengembangan pertanian, diantaranya

curah hujan per tahun yang rendah, ketersediaan lahan pertanian terbatas,

dan minat petani yang semakin menurun.

SASARAN. 9

Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Pertanian


Page 83

Untuk melihat capaian sasaran berkembangnya kelembagaan

masyarakat pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan

peternakan) dapat dilihat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.19

Evaluasi capaian Perkembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Pertanian Tahun 2015

No Indikator Target 2015

Capaian % Capaian

Target RPJMD

% Capaian

1

% PDRB sub sektor Pertanian

2.5%

1.19%

47,6%

2,5%

47,6%

Berdasarkan hasil evalausi peningkatan % PDRB sub sektor

pertanian pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja

% PDRB sub sektor pertanian Provinsi Kepulauan Riau tergolong kurang

hanya mencapai 1.19% dengan capaian kinerja 47,6% dari target tahun

2015 dan RPJMD sebesar 2,5%. Perhitungan %PDRB dihitung dari jumlah

PDRB sub sektor Pertanian sebanyak 2.420.428 dibagi dengan Total PDRB

Tahun 2015 sebanyak 203.281.401,8.

Rendahnya capaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari

keadaan realitas pembangunan di sektor pertanian yang mendiskripsikan

angka %PDRB dari aspek produksi dan produktivitas hasil pertanian pada

tahun berjalan. Aspek yang mempengaruhi faktor produksi dan

produktivitas pertanian disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Minimnya dukungan anggaran pembangunan pada sektor pertanian,

dikarenakan sektor pertanian bukanlah sektor prioritas pembangunan di


- Terbatasnya SDM di Provinsi Kepri yang direview dari sisi Pegawai

Negeri Sipil (PNS), juga petani/pelaku usaha pengelola lahan pertanian.

- Pengaruh keadaan ekonomi global dan ekonomi Nasional yang


Page 84

cendrung tidak kondusif yang berimbas dalam hal pengembangan dan

pengelolaan lahan usaha tani.

- Keadaan alam yang diakibatkan oleh pengaruh Elnino (kekeringan) yang

berkepanjangan di Indonesia sehingga terjadi gagal panen dan

rendahnya angka hasil produksi pertanian. Hal tersebut tentu lebih

mempersulit keadaan ekonomi petani di seluruh Provinsi Kepri.

Untuk melihat tingkat perkembangan kinerja kontribusi sub sektor

pertanian terhadap PDRB, berikut disampaikan perbandingan pencapaian

lima tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.20

Pekembangan Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB 2011-2015

No Indikator Sasaran Tahun Target Capaian % Capaian

1 Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)

2010

2011

1,31

1,40

1,31

1,33

100,00

95,00

2012 1,62 1,29 79,62

2013 1,83 1,85 101,09

2014 2,19 2,86 130,59

2015 2,50 1,19 47,6

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja diatas, diperoleh

gambaran bahwa perkembangan PDRB sektor pertanian dalam 5 tahun

terakhir mengalami pasang surut, tercatat sebanyak tiga kali kinerjanya

tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu tahun 2011, 2012 dan

tahun 2015. Jika dibandingkan dengan total PDRB Provinsi Kepulauan Riau,

PDRB Sektor pertanian sangat kecil, hal ini dikarenakan sektor pertanian

bukanlah sektor prioritas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.


Page 85

Dalam rangka meningkatnya produksi dan produktifitas petani dan peternak

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di

Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam. Disamping

palawija dan holtikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas,

cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten

Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan

dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa

sawit. Dalam rangka mengetahui peningkatan produksi dan produktifitas

petani dan peternak Provinsi Kepulauan Riau menetapkan beberapa

indikator kinerja yaitu Produktfitas Padi, Produktfitas jagung, produksi karet,

Produksi ternak/daging, telur.

Berikut disampaikan evaluasi capaian kinerja meningkatnya

produksi dan produktifitas Petani dan Peternak.

Tabel 3.21 Evaluasi Kinerja Meningkatnya produksi dan produktifitas Petani

dan Peternak tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Capaian %


% Capaian

1 Produktfitas Padi

(ton/ha)

3.166 3.647 115% 3.166 115%

2 Produktfitas jagung

(ton/ha)

2.126 2.333 110% 2.126 110%

3 produksi karet (ton/ha)

18.600 21.822 117% 18.882 115%

4 Produksi ternakt/daging, telor

2.600 1.577.878 60.688%

Sasaran 10. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Petani dan Peternak


Page 86

- Produktifitas Padi

Angka produktivitas Padi merupakan angka rata-rata perolehan hasil

provitas hasil panen Padi untuk tiap-tiap 1 ha Gabah Kering Giling (GKG).

Perolehan capaian angka Produktivitas Padi tahun 2015 bila dideskripsikan

capaian atas angka tersebut pada saat ini sebesar 3.647 ton/ha, bila

direview dengan target kinerja Produktivitas untuk tahun 2015 sebesar

3.166 ton/ha maka capaian angka menunjukkan capaian kinerja sangat

baik.

Angka produktivitas Padi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan

peningkatan dalam kurun waktu lima tahun dari sebesar 3,153 Ton/Ha pada

tahun 2010 menjadi sebesar 3,665 Ton/Ha pada tahun 2014. Peningkatan

produktivitas pertanian mempengaruhi peningkatan produksi padi dari

sebanyak 1012,34 ton pada tahun 2010 menjadi sebanyak 1.422 ton pada

tahun 2014

Keberhasilan dalam hal pencapaian angka produktivitas Padi pada

tahun 2015 tidak terlepas dari faktor tehnis pengelolaan lahan usaha tani

dengan penerapan teknologi bercocok tanam dengan sistem spesifik lokasi

yang penerapan aplikasinya adalah penggunaan bibit unggul bersertifikat,

pemupukan berimbang, pengairan sawah yang selalu terjaga, serta

pengendalian hama penyakit yang selalu dikontrol dengan menggunakan

pestisida pertanian.

- Produktifitas Jagung

Angka produktivitas Jagung merupakan angka rata-rata perolehan

hasil produkvitas hasil panen Jagung Pipilan Kering untuk tiap-tiap 1 ha.

Perolehan capaian angka Produktivitas Jagung tahun 2015 bila

dideskripsikan capaian atas angka tersebut sebesar 2.333 ton/ha, bila

direview dengan target kinerja Produktivitas untuk tahun 2015 sebesar


Page 87

2.126 ton/ha Pipilan Kering, maka angka tersebut menunjukkan capaian

yang cukup signifikan dan capaian kinerja sangat baik. Apabila dilihat dari

tahun sebelumnya produktivitas jagung juga meningkat dari sebesar 2.117

Ton/Ha pada tahun 2010 menjadi sebesar 2,334 Ton/Ha pada tahun 2014.

Jenis komoditas pertanian tanaman hortikultura yang cukup

potensial adalah Bayam, Sawi, Kacang Panjang, Terong, dan Ketimun.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, produksi Bayam, Sawi, Kacang

Panjang, dan Ketimun di Kepulauan Riau mengalami peningkatan,

sedangkan produksi terong menunjukkan penurunan. Dalam kurun waktu

tahun 2010-2014, produksi Bayam meningkat dari sebanyak 2291,12 ton

menjadi 5.865,00 ton. Produksi Sawi meningkat dari 3.731,86 ton menjadi

4.493,00 ton. Produksi Kacang Panjang meningkat dari 3573,4 ton menjadi

9.373,00 ton. Produksi ketimun meningkat dari 5.227 ton menjadi 10.330

ton. Produksi Cabe Besar meningkat dari sebanyak 1.564,93 ton menjadi

4.507 ton. Sementara itu produksi Terong justru menurun dari sebanyak

2.385 ton pada tahun 2011 menjadi 1.912 ton pada tahun 2014. Secara

kualitas, produk pertanian tanaman hortikultura Kepulauan Riau tergolong

baik, sebagian diekspor ke Singapura selain untuk mencukupi kebutuhan

daerah. Namun dari segi harga kalah bersaing dengan hasil pertanian dari

Malaysia yang juga mengekspor ke Singapura.

- Produksi Karet.

Angka Produksi Karet merupakan angka yang mendiskripsikan hasil

Produksi getah kering karet selama tahun 2015. Produksi Karet tahun 2015

dideskripsikan angka produksinya sebesar 21.822 ton, bila direview dari

angka target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 18.600 getah kering

karet maka angka realisasi capaian 117%. Angka tersebut menunjukkan

capaian yang cukup signifikan dengan kategori kinerja sangat baik.


Page 88

Keberhasilan capaian kinerja angka tersebut sebesar 21.822 ton

getah karet kering dari target angka yang ditetapkan sebesar 18.600 ton

getah karet kering dikarenakan dari faktor produksi Karet usia generatif

pada tahun 2015 sudah optimal disadap hal itu juga dipengaruhi

banyaknya karet yang sudah siap untuk diproduksi (disadap), faktor

pendukung lainnya kondisi cuaca kondusif di beberapa daerah kab/kota

seiring tingginya produksi lateks pada tahun 2015.

- Produksi Ternak.

Angka Produksi Ternak (ekor) tahun 2015 yang dideskripsikan

merupakan jumlah akumulasi produksi atas populasi ternak sapi dan ayam

pada bulan januari 2016, bila direview dari angka target yang ditetapkan

pada tahun 2015 sebesar 2.600 ekor maka dideskripsikan jumlah Produksi

Ternak untuk hewan Sapi dan Ayam pada bulan Januari 2016 menunjukkan

angka sebesar 1.577.878 ekor. Capaian angka kinerja tahun 2015 ini

menunjukkan capaian angka yang sangat signifikan dan berkinerja sangat

baik.

Komoditas peternakan yang potensial di Provinsi Kepulauan Riau

yaitu Sapi potong dan ayam buras. Jumlah populasi daging sapi

menunjukkan peningkatan dari sebanyak 4.300 ekor pada tahun 2010

menjadi sebanyak 18.233 ekor pada tahun 2014. Populasi ayam buras juga

meningkat dari sebanyak 470.800 ekor pada tahun 2010 menjadi sejumlah

849.902 ekor pada tahun 2014. Tentunya kedepan peningkatan populasi

ternak perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan

akan daging dan telur.

Penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau selama kurun waktu tahun 2010-2014 yaitu Mempertahankan wilayah

bebas penyakit Rabies Dari Menteri Pertanian Republik Indonesia pada

tahun 2011.


Page 89

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani

di daerah pedesaan adalah indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar

petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan

indeks harga yang dibayar petani. Perubahan indeks harga yang diterima

petani menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan

oleh petani. Berikut disampaikan perkembangan capaian Nilai tukar Petani

Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel 3.22 Perkembangan capaian Nilai tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1

Nilai tukar petani

103,55

104,82

101,52

95,91

98,78

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk meilhat tingkat

kemampuan/daya beli petani di perdesaaan. NTP juga menunjukkan daya

tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi

maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin

kuat pula tingkat kemampuan / daya beli petani.

Direview dari tabel diatas, angka NTP mengalami fluktuatif, pada

tahun 2015 capaian angka NTP pada akhir Desember 2015 sebesar 98,78.

angka tersebut dibawah angka 100 sehingga dapat dideskripsikan pada

bulan Desember 2015 indeks yang diterima petani (indeks harga hasil

produksi petani) dan indeks yang dibayar petani (indeks harga barang dan

jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan produksi

pertanian) mengalami penurunan.

Faktor penyebab penurunan angka NTP pada akhir bulan Desember 2015

adalah :


Page 90

- Minimnya dukungan anggaran pembangunan pertanian dari APBD dan

APBN Provinsi Kepulauan Riau.

- Pengaruh keadaan ekonomi global dan ekonomi Nasional yang

cendrung tidak kondusif yang berimbas dalam hal pengembangan dan

pengelolaan lahan usaha tani.

- Keadaan alam yang diakibatkan oleh pengaruh Elnino (kekeringan) yang

berkepanjangan di Indonesia sehingga terjadi gagal panen dan

rendahnya angka hasil produksi pertanian. Hal tersebut tentu lebih

mempersulit keadaan ekonomi petani di seluruh Provinsi Kepri.

Luas lahan sawah yang didukung pengairan di Provinsi Kepulauan

Riau merupakan lahan sawah dari sistem pengairan tadah hujan maupun

pengairan air desa. Untuk pengairan irigasi setengah tehnis di Provinsi Kepri

yang terdapat di Kab. Natuna yaitu irigasi sungai Tapau dalam hal ini

kondisinya mengalami kerusakan.

Dalam rangka melihat perkembangan irigasi pertanian tanaman

pangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari capaian kinerja sebagai

berikut:

Tabel 3.23 Capaian Luas Lahan Tanah Yang didukung Pengairan Tahun 2015 No Indikator Target Capaian %


% capaian

1

Luas lahan sawah yang didukung pengairan (ha)

1.046

1.231

118%

1.046

118%

2 Luas irigasi dalam kondisi baik (ha)

200 1.193 597% 200 597%

Sasaran 11 Berkembangnya Irigasi Pertanian Tanaman Pangan


Page 91

Target indikator kinerja atas angka luas lahan sawah yang didukung

pengairan di Provinsi Kepri tahun 2015 sebesar 1.046 ha, dengan realisasi

sebesar 1.231 ha. Bila dideskripsikan capaian angka luas lahan sawah yang

didukung pengairan pada tahun 2015 menunjukkan kenaikan angka yang

signifikan sehingga berkinerja sangat baik. Kenaikan angka luas lahan

sawah tentu diikuti dengan kenaikan angka produktivitas padi di Provinsi

Kepri pada tahun 2015 sebesar 3,647 ton/ha.

Tabel 3.24 Perkembangan Luas lahan sawah yang didukung pengairan (ha)

Tahun 2011-2015 No Indikator

kinerja Capain 2011

Capain 2012

Capain 2013

Capain 2014

Capain 2015

1

Luas lahan

sawah yang didukung

pengairan (ha)

313

273

566

1.231

1.231

Dilihat dari tabel perkembangan luas lahan sawah yang didukung

pengairan tahun 2011-2015 mengalami kenaikan setiap tahun, walaupun

secara keseluruhan luas lahan sawah Provinsi Kepulauan Riau secara

keseluruhan masih tergolong masih kecil, berikut tabel luas lahan sawah

menurut Kabupaten/Kota dan jenis pengairan tahun 2015.

Tabel 3.25 Luas Lahan Sawah Menurut Kab/Kota

No Kabupaten/Kota Luas Lahan Sawah (ha)

1. Karimun 124

2. Bintan 32

3. Natuna 775

4. Linggga -

5. Kepulauan Anambas 299

6. Batam -

7. Tanjungpinang 1


Page 92

Selanjutnya Evaluasi capaian luas irigasi dalam kondisi baik sesuai

tabel 3.24 dengan target pada tahun 2015 seluas 200 ha dapat tercapai dan

mengalami peningkatan sangat signifikan seluas 1.193 ha atau mencapai

597% dengan kategori sangat baik. Irigasi berkondisi baik adalah jaringan

saluran irigasi yang mempunyai kondisi kontruksi yang baik dan dapat

berfungsi untuk menyediakan jumlah air yang cukup pada luas areal

realisasi tanam.

Berikut data irigasi per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

dari Tahun 2011-2015;

Nama

Daerah

Irigasi

(DI)

2012 2013 2014 2015

Luas

DI

Realisasi

Tanah

Luas

DI

Realisasi

Tanah

Luas

DI

Realisasi

Tanah

Luas

DI

Realisasi

Tanah

Tapau

(Natuna)

1.505 270 1.505 307 1.505 327 1.505 327

Kelarik

(Natuna)

1.250 20 1.250 80 1.250 80 1.250 120

Jemaja

(Anamabs)

1.200 120 1.200 130 1.200 150 1.200 150

Kundur

(Karimun)

428 247 428 297 428 315 428 324

Bintan 80 0 80 0 80 48 80 62

Lingga 210 0 210 0 210 0 210 210

Total 4.463 657 4.463 814 4.463 920 4.463 1.193

Diketahui total luas daerah irigasi (ha) untuk saat ini tersedia 4.463

Ha, dengan rincian adalah Daerah Irigasi (DI) Tapau sebesar 1.505 Ha, DI.

Kelarik sebesar 1.250 Ha, DI. Jemaja sebesar 1.200 Ha, DI. Karimun (Pulau

Kundur) sebesar 428 Ha, Bintan sebesar 80 Ha, dan Lingga sebesar 210 Ha,

namun luas areal realisasi tanam yang dialiri oleh jaringan saluran irigasi

yang berkondisi baik mencapai 1.193 Ha, sehingga Jumlah ketersediaan air

irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam dibandingkan dengan kebutuhan air

irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam baru mencapai 30,64%.


Page 93

Dalam upaya meningkatkan produksi dibidang pertanian,

pemerintah provinsi Kepulauan Riau melakukan peningkatan mekanisasi

pertanian tanaman pangan dengan evaluasi capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.26 Evaluasi Capaian kinerja kecukupan alsintan disektor pertanian pangan dan perkebunan

No Indikator Target Capaian % Capaian

Target RPJMD

% Capaian

1

Rasio kecukupan alsintan/traktor roda dua disektor pertanian pangan dan perkebunan

0,13

0,18

138%

O,13

138%

Pada tahun 2015 ditargetkan angka kinerja atas rasio kecukupan

alsintan/traktor roda dua disektor pertanian pangan dan perkebunan

sebesar 0.13%, dari capaian kinerja maka Rasio kecukupan Alsintan/Traktor

Roda Dua disektor pertanian pangan dan perkebunan tahun 2015 sebesar

0.18%. Sehingga capaian target tersebut dapat dicapai dengan angka cukup

signifikan dan berkinerja sangat baik.

Sasaran. 12 Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan

Kondisi Irigasi Jemaja (Kabupaten Kep. Anambas) dan bendungan Tapau

(Kabupaten Natuna)


Page 94

Keberhasilan capaian kinerja atas kebutuhan alsintan dikarenakan

adanya penambahan Alsintan pada tahun berjalan dan faktor pembagi dari

jumlah Kelompok Tani dan Gapoktan yang aktif Provinsi Kepri tahun di

Provinsi 2015. Sebagai perbandingan berikut data perkembangan kecukupan

alsintan tahun 2011-2014 sebagai berikut :

Tabel 3.27 Perkembangan Ratio kecukupan alsintan Tahun 2011-2015

No Indikator kinerja Capain 2011

Capain 2012

Capain 2013

Capain 2014

Capain 2015

1

Ratio kecukupan alsintan/traktor roda dua disektor pertanian pangan dan perkebunan

0,01

0,08

0,13

0,13

0,18

Pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau sangat

penting karena awal keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari

peningkatan kualitas calon tenaga kerja. Oleh karena itu perlu ada upaya-

upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan calon tenaga

kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan

memiliki kesiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah Free Trae Zone serta

adanya perjanjian kerjasama antar negara, membuka peluang besar untuk

menyerap tenaga kerja yang tidak bisa dipenuhi oleh putra lokal, menjadi

salah satu permasalahan dalam ketenagakerjaan karena pendidikan dan

keterampilan yang dimiliki oleh putra daerah belum memenuhi kebutuhan

pasar. Berdasar hasil Sakernas Agustus 2014, menunjukkan terdapat 79.897

Sasaran 13 Meningkatnya Serapan tenaga kerja lokal pada Usaha PMA dan PMDN


Page 95

angkatan kerja lulus sarjana, sedangkan lulusan SMA dan SMK sebanyak

418.883 orang.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Serapan tenaga kerja lokal

pada Usaha PMA dan PMDN telah ditetapkan dua indikator kinerja yang

harus dicapai, dengan evaluasi kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.28 Evaluasi Capaian serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan

PMDN Tahun 2015

No Indikator Target Capaian % Capaian

Target RPJMD

% Capaian

1

Rasio daya serap tenaga kerja :

PMA 15.000 15.461 104% 15.000 104% PMDN 1.500 4.461 297% 1.500 297%

Dari tabel evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja

tahun 2015 rasio daya serap tenaga kerja lokal pada usaha PMA sebesar

15.000 orang dapat tercapai 585.461 orang atau dengan capaian 104%.

Kemudian target tahun 2015 rasio daya serap tenaga kerja lokal pada usaha

PMDN sebesar 1.500 orang dapat tercapai 4.461 orang atau dengan capaian

297% termasuk dalam kategori sangat baik.

Berikut perkembangan capaian dan target tahun 2011 sampai dengan 2015

di Provinsi Kepri sebagaimana pada tabel dibawah ini:


Page 96

Tabel 3.29 Perkembangan Serapan tenaga kerja Lokal Tahun 2011-2015

No Tahun Indikator Sasaran

Target Capaian % Capaian

1 2011 PMA 6.000 5.586 93,1% PMDN 1.100 4405 400%

2 2012 PMA 7000 8.048 115% PMDN 1.200 4632 386%

3 2013 PMA 10.000 15.737 157% PMDN 1.300 5.369 413%

4 2014 PMA 12.000 13.342 111% PMDN 1.400 4.548 325%

5 2015 PMA 15.000 15.461 103% PMDN 1.500 4.461 297%

Perkembangan serapan tenaga kerja di Kepri baik penanaman

modal asing maupun dalam negeri setiap tahun cenderung meningkat, hal

ini dipengaruhi bahwa Kepulauan Riau merupakan daerah industri

khususnya Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Bintan.

Dengan peningkatan serapan tenaga lokal sebagai akibat penanaman

modal asing dan dalam negeri diharapkan dapat menurunkan tingkat

pengangguran angkatan kerja pada Provinsi kepuluan Riau, berikut tabel

gambaran penduduk usia kerja dan tingkat pengangguran tahun 2011-2015

Tabel 3.30

Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2011-2015 No KEGIATAN Capaian

2011 Capaian

2012 Capaian

2013 Capaian

2014 Capaian

2015

ANGKATAN KERJA 847.997 871.365 905.269 878.415 891.988

BEKERJA 781.824 824.567 848.660 819.656 836.670 PENGANGGUR 66.173 46.798 56.609 58.759 55.318 2 Tingkat Pengangguran

Terbuka (%)

6,50 5,08 5,63 6,69 6,20

3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

66,78 66,25 65,58 65,95 65,07


Page 97

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau

pada tahun 2015 mencapai 6,20%, mengalami penurunan dibandingkan

tahun 2014, sebesar 6,69 persen, juga menurun dibandingkan tahun 2011

sebesar 6,50%. Namun dibandingkan dengan pengangguran terbuka

dengan Provinsi lain di Sumatera tahun 2014, Provinsi Kepulauan Riau

tergolong tinggi dari Provinsi lain dan di bawah Provinsi Aceh, berikut grafik

gambaran perbandingan dimaksud.

Grafik 3.6 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau

dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2014

Dalam rangka menurunkan pengangguran, pemerintah provinsi

Kepri melaksanakan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan

capaian besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

kompetensi berkisar antara 95-96% dalam kurun waktu tahun 2010-2015,

sedangkan capaian indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan kewirausahaan menunjukkan peningkatan dari sebesar 77% pada

tahun 2010 menjadi 85,00% pada tahun 2015.

Adapun beberapa permasalahan dibidang ketenagakerjaan yang mesti

ditanggulangi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah :


Page 98

1. Masih kurangnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan

penyelesaian perselisihan perburuhan belum optimal.

2. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait mengenai kualitas dan

kuantitas kebutuhan dari investor sesuai rencana investasi di daerah.

3. Kurangnya informasi penyerapan tenaga kerja baik kebutuhan dan

ketersediaan tenaga kerja.

4. Kurang memadai sarana dan prasarana (Gedung BLK, peralatan dan

mesin, aula dan asrama).

5. Belum optimalnyta hubungan kerjasama aantara BLK dengan Perguruan

tinggi/ lembaga pendidikan lainnya.

6. Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur untuk melaksanakan

pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi.

7. Kondisi peralatan dan mesin yang ada pada BLK sudah 80% mengalami

kerusakan serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan

perkembangan iptek.

8. Kurikulum dan silabus pelatihan yang sesuai dengan standart

kompetensi kerja nasional yang diberikan kepada siswa sangat minim.

Koperasi memiliki posisi yang cukup penting dalam perekonomian

daerah. Kewenangan pada urusan koperasi mencakup: Pengawasan dan

Pemeriksaan koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberian Izin Usaha Simpan

Pinjam, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Evaluasi atas capaian kinerja jumlah koperasi aktif pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari indikator sebagaimana tabel berikut :

SASARAN. 14

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif


Page 99

Tabel 3.31 Capaian Koperasi Aktif Provinsi Kepulauan Riau

NO INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN KINERJA

% CAPAIAN

Target RPJMD

% Capaian

1

Jumlah koperasi aktif

1467 1125

76,7% 1467 76,7%

Dilihat dari tabel diatas target kinerja koperasi aktif Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 1.467 koperasi namun realisasi

jumlah koperasi aktif sebesar 1.125 koperasi, dengan Persentase capaian

76,7% atau kategori capaian kinerja baik.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang

atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas azas

kekeluargaan, selanjutnya koperasi dapat dikategorikan aktif adalah

koperasi yang dalam dua tahun terakhir melaksanakan Rapat Anggota

Tahunan (RAT).

Sebagai perbandingan berikut perkembangan koperasi aktif provinsi

Kepulauan Riau dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.32 Perkembangan jumlah koperasi aktif Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2011-2015 NO INDIKATOR KINERJA Capaian

2011

Capaian

2012

Capaian

2013

Capaian

2014

Capaian

2015

1

Jumlah koperasi aktif

1.445

1.431

1.595

1.504

1.125

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah

koperasi aktif pada tahun 2015 sebesar 379 koperasi. Hal ini disebabkan


Page 100

Kabupaten/ Kota melaksanakan ketentuan Permenkop No 10 Tahun 2015

tentang Kelembagaan Koperasi, Permenkop No 19 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan RAT serta Surat Edaran dari Kementerian Koperasi dan

UKM RI No. 493/SE/Dep.I/VI/2015 tentang Pelaksanaan Pembubaran

Koperasi Tingkat Provinsi, yang menyatakan indikator koperasi aktif adalah

adalah setiap koperasi wajib melaksanakan RAT setiap tahun. Bagi koperasi

yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua)

kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat

rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang, dan koperasi ini

dikategorikan sebagai koperasi tidak aktif.

Keberadaan koperasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat hingga

saat ini terbukti masih diperlukan dalam mendorong laju pertumbuhan unit-

unit usaha kecil dan menengah. Berikut disampaikan Jumlah Koperasi,

Koperasi Aktif dan jumlah anggota koperasi Provinsi Kepulauan Riau tahun

2015.

Tabel 3.33

Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan jumlah anggota koperasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015

No Jumlah Koperasi Koperasi Aktif

Koperasi Tidak aktif

Anggota

1 2.308 1.125 1183 193.536

Dilihat dari data tabel diatas dapat disimpulkan dari jumlah

keseluruhan koperasi di Provinsi Kepulauan Riau, jumlah koperasi aktif

hanya mencapai 48,7% dan koperasi tidak aktif 51,2%. Penyebab tidak

tercapainya kinerja dalam meningkatkan koperasi aktif adalah sebagai

berikut :


Page 101

a. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip

koperasi yang benar.

b. Rendahnya tingkat profesionalisme dan akuntabilitas dalam

pengelolaan koperasi.

c. Anggaran urusan bidang koperasi di Kabupaten/ Kota/ Provinsi yang

belum memadai.

d. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam

meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi.

e. Rendahnya SDM penyuluh dan diklat perkoperasian untuk aparatur.

Dalam rangka pembinaan koperasi Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau selama tahun 2015 menjalankan Program peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi dan Program peningkatan daya saing SDM di KUKM.

Dalam terwujudnya misi ke 4 dalam mengembangkan potensi

ekonomi lokal keberpihakan kepada rakyat kecil (wong cilik) salah satu

sasaran yang ditetapkan berkembangnya dan optimalnya badan Usaha Milik

Desa dengan indikator kinerja Jumlah Bumdes yang aktif di Provinsi

Kepulauan Riau. Badan Usaha milik desa yang aktif adalah lembaga Usaha

Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdarkan kebutuhan dan

potensi desa.

Berikut disampaikan evaluasi capaian kinerja berkembang dan optimalnya

Bumdes yang aktif tahun 2015 :

SASARAN. 15

Berkembangnya dan Optimalnya Badan Usaha Milik Desa


Page 102

Tabel 3.34 Evaluasi capaian kinerja berkembang dan optimalnya Bumdes

tahun 2015 NO INDIKATOR

KINERJA TARGET CAPAIAN

KINERJA %

CAPAIAN Target RPJMD

% Capaian

1

Jumlah Bumdes Yang aktif

7 11 157% 7 157%

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja

Tahun 2015 sesuai target RPJMD atas jumlah bumdes yang aktif sebanyak 7

Bumdes, telah dapat tercapai sebanyak 11 bumdes dengan tingkat capaian

kinerja 157% atau dengan kategori kinerja sangat baik.

Tabel 3.35

Persebaran Badan usaha milik desa Provinsi Kepulauan Riau NO KAB/KOTA JUMLAH

BUMDES

KETERANGAN

1. Kabupaten Bintan 3 Perda Kab Bintan Nomor 9 Tahun 2007

2 Kabupaten Karimun 2 Perd Kab Karimun Nomor 3 Tahun 2015

3 Kabupaten Lingga -

4 Kabupate Kep Anambas -

5 Kabupaten Natuna 6 Perda Kab Natuna Nomor 8 Tahun 2010

6 Kota Batam -

7 Kota Tanjungpinang -

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar

BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu

memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam

bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak

ketiga (baik dari dalam maupun luar desa).


Page 103

Berikut disampaikan jenis usaha BUMDes Provinsi Kepulauan Riau :

1. Simpan pinjam

2. Sewa tenda dan kursi

3. Produksi kerupuk

4. Penggemukan sapi

5. Jasa transportasi tosa

6. Sewa rumah kontrakan desa

7. Penggilingan padi

Selanjutnya perkembangan Bumdes BUMDes Provinsi Kepulauan Riau tahun

2011-2015

Tabel 3.36

Perkembangan BUMDes Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

NO INDIKATOR KINERJA Capaian

2011 Capaian

2012

Capaian 2013

Capaian 2014

Capaian 2015

1

Jumlah Bumdes Yang aktif

1 4 7 11 11

Dilihat dari perkembangan BUMDes Provinsi Kepulauan Riau

mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini tidak terlepas dari peran Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan sosialisasi dan

penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting BUMDes bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari tabel diatas, perlu

peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan jumlah bumdes

di Provinsi Kepulauan Riau, karena masih besarnya ketimpangan jumlah

desa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah bumdes aktif.


Page 104

Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air

permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong,

sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur

dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir

yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air

bersih. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang

aman di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun terakhir tahun 2010-2015

menunjukan peningkatan dalam mendapatkan akses air minum yang aman.

Berikut evaluasi capaian kinerja ketersediaan air bersih terutama untuk air

minum sebagai berikut :

Tabel 3.37 Evaluasi capaian kinerja ketersediaan air bersih

NO INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN KINERJA

% CAPAIAN

Target RPJMD

% Capaian

1

Proporsi rumah

tangga dengan akses berkelanjutan

terhadap air minum

layak (perkotaan dan perdesaan)

50.15% 70,21%

140%

50.15%

140%

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air

minum berdasarkan perhitungan jumlah jiwa yang terpenuhi akses air

minum bersih sebanyak 1.385.295 dibandingkan dengan jumlah total jiwa di

Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.973.043.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja ketersediaan air bersih bagi

rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau menunjukan kinerja yang sangat

baik, hal ini ditunjukan dari pencapaian proporsi rumah tangga dengan

akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebesar 70,21% lebih tinggi

SASARAN. 16

Meningkatnya ketersediaan Air Bersih


Page 105

dari target yang ditetapkan tahun 2015 sebesar 50,15%. Capaian proporsi

rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

Provinsi Kepulauan Riau sudah diatas rata-rata nasional sebesar 68%.

Berikut perkembangan akses air minum layak Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2011-2015.

Tabel 3.38 Perkembangan Akses air minum bersih Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2011-2015 NO INDIKATOR KINERJA Capaian

2011

Capaian

2012

Capaian

2013

Capaian

2014

Capaian

2015

1

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan

terhadap air minum layak

63,96

64,78

65,50

67,10

70,21

Berdasarkan tabel perkembangan akses air minum bersih Provinsi

Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun apabila

dilihat dari kebutuhan keseluruhan rumah tangga perkotaan dan pedesaan

ketersediaan air minum masih relatif rendah, hal ini menjadi harus menjadi

perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun-tahun

berikutnya. Masih reatif rendahnya akses air minum yang layak

mencerminkan bahwa laju penyediaan infrastruktur air minum terutama

diperkotaan belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk,

disamping banyak sarana dan prasarana air minum tidak terpelihara dan

pengelolaannya tidak berkelanjutan, berikut data sumber air bersih Provinsi

Kepulauan Riau.


Page 106

Tabel 3.39 Daftar Sumber air bersih Provinsi Kepulauan Riau

No Kab/ Kota Daerah Aliran Sungai

Mata Air DAM/Waduk Kolong

1 Batam - - Duriangkang, Muka Kuning, Sekupang, Sei Ladi, Nongsa

-

2 Natuna (termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas)

Antang Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa, Temurun, Gunung Bini, Gunung Kesayana

- -

3 Bintan Sekuning, Ekang, Kangboi, Bopeng, Busung, Korindo, Kawal, Hangus, Pengudang

Gunung Lengkuas

Sungai Pulai Jago, Kawasan wisata Lagoi

Danau Kolong Gunung Kijang,Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir Simpang Busung, Ex. Galian Pasir Pengujan

4 Karimun Sei Bati, Selangat

- - Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir Kobel, Galian Pasir Tempan

5 Tanjungpinang - Hutan Lindung - -

6 Lingga Resun, Tenam, Buluh, Marok Kecil

Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar

- Ex. Galian Timah Singkep


Page 107

Rasio ketersediaan daya listrik merupakan perbandingan jumlah

rumah tangga yang telah dialiri listrik (dari PLN dan juga PLTS Komunal)

terhadap jumlah kebutuhan. Berikut dapat dilihat capaian kinerja

meningkatnya rasio ketersediaan listrik tahun 2015 :

Tabel 3.40 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkat Rasio Ketersediaan Listrik

Tahun 2015 NO INDIKATOR

KINERJA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

%

CAPAIAN

Target

RPJMD

%

Capaian

1


78%

66,89%

85,7%

78%

85,7%

Rasio ketersediaan listrik merupakan perbandingan daya listrik

terpasang terhadap jumlah kebutuhan listrik keseluruhan di Provinsi

Kepulauan Riau. Evaluasi terhadap capaian rasio ketersediaan listrik Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2015 dapat digambarkan jumlah daya listrik

terpasang sebesar 377.584.904 VA dibagi dengan kebutuhan daya listrik

Provinsi Kepulauan Riau sebesar 564.480.000 VA =66,89%

Hasil evaluasi Rasio ketersediaan listrik pada tahun 2015 dengan

target sebesar 78% dapat tercapai sebesar 66,89% sehingga capaian

kinerja sebesar 85,7% atau dalam kategori kinerja baik.

Berikut perkembangan rasio ketersediaan listrik Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2011-2015 :

SASARAN. 17

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Listrik


Page 108

Tabel 3.41

Perkembangan Rasio Ketersediaan listrik Provinsi Kep Riau Tahun 2011-2015

INDIKATOR

KINERJA

Capaian

2011

Capaian

2012

Capaian

2013

Capaian

2014

Capaian

2015

Daya Listrik Terpasang

247.630.315 VA

281.398.085 VA

329.155.010 VA

314,000,000,65 VA

377,584.904 VA

Kebutuhan 447.151.182 VA

470.685.455,41 VA

495.458.374,65 VA

521.535.130,65 VA

564.480.000 VA

Rasio 55,33% 59,78% 60,20% 60,20% 66,89%

Dilihat dari perkembangan rasio ketersediaan listrik Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2011-2015 mengalami kenaikan setiap tahun, namun

kondisi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam

rangka meningkatkan rasio ketersediaan daya listrik menjadi 100%,

sehingga perlu adanya upaya pembangunan Pembangkit Listrik

menggunakan Potensi Energi Terbarukan.

Peningkatan capaian kinerja tahun 2015 tersebut dipengaruhi oleh

adanya penambahan pembangkit-pembangkit baru di beberapa daerah dan

juga adanya interkoneksi Batam-Bintan.


Page 109

Tabel 3.42 Ketersediaan Listrik Provinsi Kepuluan Riau

NO SISTEM DAYA MAMPU

BEBAN PUNCAK

SISA DAYA

KET

1. Tanjungpinang 56,70 MW 53 MW 3,7 MW

2. Tanjung Uban 6,90 MW 6,85 MW 0,05 MW

3. Belakang Padang 2 MW 1,25 MW 0,75 MW

4. Batam 274 MW 294 MW - 20 MW

5. Karimun 30,60 MW 23,32 MW

7,28 MW

6. Ranai 9,31 MW 5,19 MW 4,12 MW Tambahan 4 MW tahun 2015

7. Tanjung Batu 12,62 MW 5,97 MW 6,65 MW Tambahan 6 MW tahun 2015

8. Dabo Singkep 4,30 MW 3,80MW 0,50 MW

9. Tarempa 6,40 MW 1,95 MW

4,45 MW Tambahan 4 MW tahun 2015

Pelaksanaan pekerjaan Interkoneksi 150 kV Batam-Bintan telah

selesai sampai Gardu Induk Tanjung Uban, dimana untuk tahap awal akan

mensuplai daya sebesar + 8 MW untuk kebutuhan listrik pada Sistem

Tanjungpinang dan + 7 MW untuk kebutuhan listrik pada Sistem Tanjung

Uban.

Saat ini mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Compressed Natural Gas (CNG) Marine di Tekojo Bintan dari 12 MW mesin

yang ada, telah menyalurkan daya sebesar 9 MW. Selain itu juga PLTMG

CNG Marine berkapasitas 9 MW di Pulau Dompak Kota Tanjungpinang telah

selesai dibangun, dan saat ini telah mampu menyalurkan daya sebesar 3

MW ke Sistem Tanjungpinang. Pembangunan Gardu Distribusi Trafo 50 kVA

sebanyak 2 unit di Kabupaten Lingga (Daik dan Dabo Singkep).

Peningkatkan ketersediaan listrik Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2015 didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan Inventarisasi

Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.


Page 110

Kegiatan perkonomian memerlukan dukungan sarana dan

prasarana yang memadai, jalan merupakan salah satu prasarana penting

dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan

aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Kondisi jalan baik di Provinsi

Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2010-2015 menunjukan

perkembangan yang fluktuaktif dengan kecenderungan meningkat.

Peningkatan jalan adalah kegiatan penanganan untuk meningkatkan

kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi baik, dimana jalan dengan

permukaan/perkerasan yang rata (tidak bergelombang dan berlubang),

umur jalan sesuai dengan umur rencana, dan sesuai dengan fungsi

jalan/kelas jalan. Berdasarkan UU No 38 Tahun 2004 pasal 10(2) tentang

Jalan menyatakan bahwa pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi

penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan,

jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

Berikut evaluasi capaian kinerja panjang jalan yang ditingkatkan

kelasnya Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015

Tabel 3.43

Evaluasi capaian kinerja panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya NO INDIKATOR

KINERJA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

%

CAPAIAN

Target

RPJMD

%

Capaian

1


20

21,12

106%

20

106%

SASARAN. 18

Meningkatnya panjang jalan ringan jalan


Page 111

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja diatas dapat disimpulkan

bahwa target panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya tahun 2015 sebesar

20 km dan dapat tercapai sebesar 21,12 km dengan capaian kinerja sebesar

106% atau dalam kategori sangat baik.

Dengan dilaksanakan pembangunan jalan sebagai sarana

transportasi diharapkan dapat meningkatkan kondisi jalan baik Provinsi

Kepulauan Riau. Jalan berkondisi baik adalah jalan yang memiliki

permukaan jalan yang rata tidak bergelombang dan tidak berlubang, dan

kecepatan rata-rata kendaraan sesuai dengan kecepatan rencana/kecepatan

diiizinkan (desain). Sehingga untuk mencapai kondisi jalan provinsi yang

baik, maka perlu dilakukan pembangunan jalan, peningkatan/pelebaran

jalan dan pemeliharaan berkala/rutin jalan. Pembangunan jalan digunakan

untuk meningkatkan akses konektivitas antar pusat kota baru atau kota

lama. Peningkatan/pelebaran jalan digunakan untuk meningkatkan

kapasitas jalan atau kemampuan jalan dalam memberikan pelayanan

terhadap pengguna jalan karena adanya peningkatan volume kendaraan.

Pemeliharaan berkala/rutin jalan digunakan untuk meningkatkan

kenyamanan pengguna jalan. Berikut tabel perkembangan jalan dalam

kondisi baik Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.44 Perkembangan panjang jalan dalam kondisi baik

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015

Nama

Kab/Kota

2012 2013 2014 2015

Total

Panjang

Kondisi

Baik

Total

Panjang

Kondis

i Baik

Total

Panjang

Kondisi

Baik

Total

Panjang

Kondisi

Baik

Tg.Pinang 54,12 40,00 62,43 46,89 62,43 50,89 62,43 53,99

Batam 67,60 62,60 121,48 96,95 126,33 100,75 126,33 101,75

Bintan 162,77 108,34 179,47 128,34 179,47 134,35 179,47 144,14

Karimun 108,65 73,25 128,53 83,25 128,53 98,25 128,53 101,38

Lingga 149,25 94,50 185,60 102,50 192,75 109,15 192,75 123,75

Natuna 92,10 34,10 106,60 44,10 106,60 54,10 106,60 57,60

Anambas 45,00 39,80 94,00 43,80 94,00 48,80 94,00 51,80

Total 679,49 452,59 878,11 545,83 890,11 596,29 890,11 634,41


Page 112

Dilihat dari perkembangaan panjang jalan dalam kondisi baik

Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun mengalami peningkatan, sampai tahun

2015 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan

pembangunan jalan sepanjang 890,11 km, namun pada tahun 2015 dilihat

kondisi jalan baik masih belum terlalu tinggi yaitu sebesar 71,27%, hal ini

disebabkan karena keterbatasan anggaran dan umur jalan yang telah

melebihi 5 tahun dan belum dilakukan pemeliharaan rutin maupun berkala.

Hal ini mesti menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk

dapat memprioritaskan pemeliharaan jalan baik secara rutin maupun secara

berkala.

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara

Singapura, Vietnam, Malaysia dan Tiongkok. Ibukota Provinsi Kepulauan

Riau yang berkedudukan di Tanjungpinang terletak pada jalur lalu lintas

transportasi laut dan udara yang strategis pada tingkat internasional.

Disamping itu Propinsi Kepulauan Riau juga merupakan gerbang wisata dari

mancanegara kedua setelah Pulau Bali. Untuk itu perlu percepatan

pembangunan wilayah di Propinsi Kepulauan Riau sarana dan prasarana

transportasi baik udara, laut dan darat.

Berikut evaluasi capaian kinerja penyediaan pelabuhan –pelabuhan utama

untuk mengoptimalkan peluang jasa maritim.

SASARAN. 19

Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hubports) berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritime


Page 113

Tabel 3.45 Evaluasi capaian kinerja penyediaan pelabuhan –pelabuhan utama

NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA

% CAPAIAN

Target RPJMD

% Capaian

1


10

10

100%

10

100%

2 Jumlah pelabuhan barang internasional

6 5 83,3% 6 83,3%

Berdasarkan evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran

bahwa target kinerja jumlah pelabuhan internasional tahun 2015 sejumlah

10 pelabuhan Riau, sudah tercapai dengan sangat baik dan telah sesuai

target RPJMD sejumlah 10 Pelabuhan, dengan capaian kinerja sebesar :

100% atau dalam kategori Sangat Baik.

Selanjutnya capaian kinerja Jumlah pelabuhan barang internasional

tahun 2015 sebanyak 7 pelabuhan dibandingkan dengan target sebanyak 6

Pelabuhan sehingga capaian kinerja mencapai 117% atau dalam kategori

sangat baik.

Berikut daftar ketersediaan pelabuhan internasional Provinsi Kepulauan Riau


Page 114

Tabel 3.46 Pelabuhan Internasional Provinsi Kepulauan Riau

No Pelabuhan Internasional Jumlah Kapal

Tujuan / Kapasitas Angkut

1 Sekupang -Batam 15 Singapore / 14.391 orang

2 Harbour Bay -Batam 6 Singapore / 1061 orang

3 Batam Centre -Batam 108 Singapore / 9.397 orang

4 Nongsa -Batam 17 Singapore / 3.774 orang

5 Teluk Senimba - Batam 6 Singapore / 1.086 orang

6 Sri Bintan Pura - Tanjungpinang 12 Singapore , Malaysia / 4.985

7 Pelabuhan Dompak Belum Operasional

8 Tanjung Balai Karimun 30 Singapore , Malaysia

9 Tanjung Batu Singapore

10 Bandar Bentan telani - Bintan Singapore

Tersedianya pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan suatu

simpul dari mata rantai kelancaran muatan angkutan laut yang selanjutnya

berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda di Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut digambarkan jumlah pelabuhan yang ada di wilayah Prov Kep Riau.

42

36

4 19 18 28

101

BATAM

BINTAN

KEP. ANAMBAS

LINGGA

NATUNA

TANJUNGPINANG

KARIMUN

Grafik 3.7 Jumlah Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau


Page 115

Selanjutnya capaian kinerja jumlah pelabuhan barang internasional

di Provinsi kepri dengan target tahun 2015 sebanyak 6 pelabuhan, jika

melihat dari jumlah keseluruhan pelabuhan yang tersebar dalam wilayah

batas-laut mampu membuka peluang tersendiri terhadap akses keluar

masuk kapal ke luar negeri, namun sampai saat ini tercapai 5 Pelabuhan

barang resmi tujuan luar negeri yang telah diakui keberadaannya di

Kepulaun Riau, dengan kategori kinerja baik. Perlu upaya keras Pemerintah

daerah dalam meningkatkan status pelabuhan barang skala besar sesuai

dengan Kepmen Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 sebagai pelabuhan

induk yang melayani angkutan peti kemas Nasional dan Internasional.

Berikut daftar pelabuhan barang internasional Provinsi Kepulauan

Riau :

1. Pelabuhan Batu Ampar di Kota batam

2. Pelabuhan Sekupang di Kota Batam

3. Pelabuhan Mocoh di Kota Tanjungpinang

4. Pelabuhan Batu Enam di Kota Tanjungpinang

5. Pelabuhan Sri bayintan di Kab Bintan

Sasaran kinerja Provinsi Kepri dalam meningkatkan kualitas

pelabuhan rakyat dalam kondisi baik sudah dilakukan sejak tahun 2011 dan

terus dilakukan baik dalam anggaran APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN

maupun pihak swasta. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas

pelabuhan rakyat ditetapkan indikator jumlah pelabuhan rakyat dalam

kondisi baik, berikut evaluasi capaian kinerja tahun 2015.

SASARAN. 20

Meningkatnya kualitas pelabuhan rakyat


Page 116

Tabel 3.47 Evaluasi Capaian kinerja meningkatnya kualitas pelabuhan rakyat

NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA

% CAPAIAN

Target RPJMD

% Capaian

1


62

78

125 %

73

106%

Berdasarkan evaluasi capaian meningkatnya kualitas pelabuhan

rakyat dapat disimpulkan bahwa target tahun 2015 jumlah pelabuhan

rakyat dalam kondisi baik berjumlah 62 pelabuhan dapat terealisasi

sebanyak 78 sehingga capaian kinerja sebesar 125% atau dalam kategori

sangat baik.

Kriteria pelabuhan dalam kondisi baik dapat digambarkan sebagai

berikut :

Pelabuhan Harus ada hubungan yang mudah antar tranportasi air

dan darat seperti jalan raya.

1. Pelabuhan berada disuatu lakosi yang mempunyai daerah dengan

populasi penduduk yang cukup padat.

2. Pelabuhan harus mempunyai kedalaman air dan lebar alur yang

cukup.

3. Pelabuhan harus mampunyai fasilitas bongkar muat barang.

Pelabuhan rakyat/pelabuhan lokal sebagai tempat pelayanan

penumpang di daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan yang

hanya didukung oleh moda transportasi laut, melayani angkutan laut antar

kabupaten/kota dalam propinsi sebagai tempat pelayanan moda

transportasi laut untuk mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi

sebagai tempat multifungsi, selain sebagai terminal untuk penumpang juga

untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya.


Page 117

Tabel 3.47

Perkembangan Capaian Pelabuhan Rakyat Kepri 2011-2015

No Indikator kinerja

Capain 2011

Capain 2012

Capain 2013

Capain 2014

Capain 2015

1


59

61

60

63

78

Dilihat dari perkembangan pelabuhan rakyat dalam kondisi baik

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini sebagai upaya

Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan beberapa pelabuhan

penyeberangan yang dipersiapkan dalam meningkatkan moda transportasi

Kepri. Tahun 2015 Pemerintah Kepulauan Riau melalui satuan kerja ASDP

Kepri sudah melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan tahap

awal (I) di 2 kabupaten yaitu Pelabuhan penyeberangan Penagi Kabupaten

Natuna Tahap I dan Pelabuhan penyeberangan Tambelan (Kabupaten

Bintan Tahap I), Pelabuhan penyeberangan Matak tahap VII, Pelabuhan

penyeberangan Penarik Kabupaten Lingga tahap V.

Sebagai gambaran berikut daftar jumlah pelabuhan rakyat

perkabupaten/kota dan kondisi pelabuhan tahun 2015.


Page 118

Tabel 3.49

Jumlah Pelabuhan rakyat Per- Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015

No Kab/Kota Jumlah Pelabuhan kondisi

1 Bintan 7 Baik

2 Tanjungpinang 17 Baik

3 Batam 15 Baik

4 Karimun 13 Baik

5 Kepulauan Anambas 4 Baik

6 Lingga 11 Baik

7 Natuna 11 Baik

Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak

warga negara dalam bidang pendidikan, sasaran ini menegaskan bahwa

pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk

memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan

pendidikan tanpa diskriminasi. Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan

indikator peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan

akses pendidikan.

Rata-rata lama sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang

dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal

yang pernah dijalani. Berikut disampaikan Evaluai Capaian kinerja Angka

Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015.

SASARAN. 21

Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah


Page 119

Tabel 3.50 Evaluasi Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

Target

Capaian

% Capaian

Target RPJMD

% Capaian

Capaian Tahun 2014

Target

RPJMD

1.

Angka Rata-rata Lama Sekolah

12

9,64

80,3%

12 Th

80,3%

11,5 th 12 Th

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat capaian sasaran

meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan target kinerja tahun 2015 dan

target RPJMD selama 12 tahun dengan realisasi rata-rata lama sekolah

Provinsi Kepulauan Riau selama 9,64 tahun sehingga capaian kinerja 80,3%

atau berkinerja baik.

Berikut kondisi rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

Tabel 3.51 Rata-Rata Lama Sekolah Perkabupaten/Kota Tahun 2015

No Kabupaten/Kota Rata-Rata Lama Sekolah

1 Karimun 7,73 2 Bintan 8,30 3 Natuna 8,07 4 Lingga 5,53 5 Kepulauan Anambas 6,16 6 Kota Batam 10,80 7 Kota Tanjung Pinang 9,94 Kepulauan Riau 9,64

Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata

lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Berdasarkan Tabel

diatas, Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015

sebesar 9,64 tahun, dengan angka tertinggi di Kota Batam, dan terendah di

Kabupaten Lingga.


Page 120

Bila dibandingkan dengan tingkat nasional, rata-rata lama sekolah

Provinsi Kepulauan Riau sudah berada diatas rata rata lama sekolah tingkat

nasional. Artinya Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil melaksanakan Wajib

Belajar 9 tahun. Hal ini dikuatkan dengan kebijakan rintisan wajib belajar 12

tahun yang sedang dikembangkan dan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah


Tabel 3.52 Perkembangan Rata-rata Lama sekolah 2011-2015


Capaian 2012

Capaian 2013

Capaian 2014

Capaian 2015

1.

Angka Rata-rata Lama Sekolah

9,46

9,54

9,63

9,64

9,64

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kepulauan

Riau yang mengalami peningkatan setiap tahun, ini dapat dimaknai bahwa

penduduk semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam mewujudkan sasaran ini

Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan program peningkatan mutu pendidikan serta

program Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat

Tingginya angka pendidikan yang ditamatkan merupakan fokus

pembangunan untuk meningkatkan human capital, mengingat peran sentral

pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun

karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain

Untuk mencapai sasaran meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan

SASARAN. 22

Meningkatnya Angka Pendidikan Yang Ditamatkan


Page 121

Pada Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan tiga indikator yang harus

dicapai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.53 Capaian angka kelulusan SD, SMP, SMA

Provinsi Kepulauan Riau

No

Indikator Kinerja

Target

Capaian %


% Capain

1 Angka Kelulusan SD (%)

99% 100% 101% 99% 101%

2 Angka Kelulusan SMP (%)

85% 100% 118% 85% 118%

3 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK (%)

94% 100% 105% 95% 105%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga indikator kinerja diperoleh

gambaran bahwa ketiga indikator kinerja angka Kelulusan SD, SMP dan

SMA/MA/SMK, dimana capaian dari ke tiga indikator itu adalah 100%

dengan arti capaian kinerja sangat baik. Semua siswa pada tahun 2015

dapat menamatkan sekolah dengan baik, karena walaupun ada siswa yang

tidak lulus berdasarkan hasil UN siswa tersebut nilainya dapat dibantu

dengan nilai harian dan juga biasa dikejarkan dengan ujian paket.

Perhitungan angka kelulusan tingkat sekolah dasar dapat

digambarkan sebagai berikut : jumlah siswa SD/MI yang lulus sebanyak

32.292 orang dibandingkan dengan jumlah siswa kelas VI sebanyak 32.292

orang x 100 =100%

Pehitungan angka kelulusan tingkat sekolah menengah Pertama

dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah siswa SMP/MTS yang lulus

sebanyak 25.671 orang dibandingkan dengan jumlah siswa kelas IX

sebanyak 25.671 orang x 100 = 100%


Page 122

Perhitungan angka kelulusan tingkat sekolah menengah Atas dapat

digambarkan sebagai berikut : jumlah siswa SMA/MA/SMK yang lulus

sebanyak 18.373 orang dibandingkan dengan jumlah siswa kelas XII

sebanyak 18.375 orang x 100 = 100%.

Berikut dilihat perkembangan angka kelulusan siswa SD, SMP, dan

SMA Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015

Tabel 3.54 Perkembangan angka kelulusan siswa SD, SMP, dan SMA


Capaian 2012

Capaian 2013

Capaian 2014

Capaian 2015

1 Angka Kelulusan SD (%) 100% 100% 100% 100% 100% 2 Angka Kelulusan SMP (%) 96,69% 97,96% 98,68% 99,85% 100% 3 Angka Kelulusan

SMA/MA/SMK (%) 95,83% 99,04% 99,47% 99,45% 100%

Capaian kinerja meningkatnya angka kelulusan untuk semua

jenjang pendidikan jika dilihat dari tahun 2011-2015 untuk tingkat SD setiap

tahun sudah mencapai 100% dan angka kelulusan tingkat SMP,

SMA/MA/SMK meningkat dari tahun sebelumnya dengan perkembangan

dapat dilihat pada tabel di atas.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya angka melanjutkan dari SD

ke SMP telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Angka

melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka melanjutkan (AM) dari

SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, dengan evaluasi kinerja tahun 2015 sebagai

berikut:

Sasaran.23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM)


Page 123

Tabel 3.55 Evaluasi Capaian angka melanjutkan (AM)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya angka

melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs diperoleh gambaran bahwa pada

tahun 2015 kinerjanya belum tercapai, dimana angka melanjutkan SD/MI ke

SMP/MTs ditargetkan 94% dapat tercapai 91,24% begitu juga dengan

angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK ditargetkan 93% dan hanya

terealisasi sebesar 81%, berarti disini masih ada siswa SD/MI dan SMP/MTs

yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.

Angka Melanjutkan dari sekolah dasar ke Sekolah Menengah

pertama dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah siswa SD yang

melanjutkan sebanyak 29.496 orang /jumlah siswa SD lulus sebanyak

32.292 orang x 100, dengan capaian 91,3%.

Angka Melanjutkan dari Sekolah Menengah pertama ke Sekolah

Menengah Atas dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah siswa SMP/MTS

yang melanjutkan sebanyak 20.794 orang /jumlah siswa SMP/MTS lulus

sebanyak 25.671 orang x 100, dengan capaian 81%.

Selain masih adanya siswa yang tidak melanjutkan sekolah,

persoalan putus sekolah merupakan juga persoalan yang komplek karena

bukan hanya terkait dengan urusan pendidikan saja. Karena itu, diperlukan

kajian dan pengembangan strategi yang efektif untuk menjawab akar

No

Indikator Kinerja

Target

Capaian %


% capaian

1 Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

94%

91,24%

97%

94%

97%

2 Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

93% 81% 87 %

93% 87%


Page 124

persoalan tersebut. Peran pemerintah bukanlah faktor tunggal namun

menentukan karena menjadi katalisator dan fasilitator atas peran berbagai

pihak baik unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan. Berikut dapat disampaikan data Jumlah Murid

putus sekolah tahun 2011-2014.

Tabel 3.56 Persentase Peserta Didik Murid Putus Sekolah

NO Tingkat Sekolah/Tahun 2011 2012 2013 2014

1 SD 1,50% 1,2% 0,12% %0,10 2 SMP 2,3% 1% 0,3% 0,3% 3 SMA 2,5% 2,0% 0,3% 0,2%

Dilihat dari tabel persentase siswa putus sekolah dari tahun 2011-

2014 mengalami penurunan setiap tahun, hal ini keberhasilan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kemampuan perekonomian

dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Peran strategis yang dipegang oleh pemerintah Provinsi adalah

mengkoordinasikan program dan capaian kinerja antar kabupaten/ kota,

termasuk untuk meminimalkan ketimpangan antar wilayah pada aspek

pendidikan

Upaya pengembangan dan peningkatan angka melanjutkan sekolah,

Provinsi Kepulauan Riau mendukung pendanaan pendidikan seperti

pemberian bantuan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, dan

pembangunan Asrama bagi siswa yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah,

terutama bagi siswa siswa daerah kepulauan yang belum memiliki gedung

SMA/SMK.


Page 125

.

Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan

sarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi

penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Kriteria sekolah dengan kondisi baik dapat digambarkan sebagai

berikut : bangunan yang memenuhi kriteria tata bangunan, memenuhi

persyaratan keselamatan, memenuhi persyaratan kesehatan dan

menyediakan fasilitas dan aksebilitas mudah dan aman termasuk bagi

penyandang cacat.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya angka persentase sekolah

dengan kondisi baik dapat dicapai dengan dua indikator yaitu Persentase

sekolah SD/MI dengan kondisi baik dan Persentase sekolah SMP/MTs

dengan kondisi baik, untuk capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.57

Evaluasi Capaian Kinerja persentase sekolah dengan kondisi baik

No

Indikator Kinerja

Target

Capaian %


% Capaian

1 Persentase sekolah SD/MI dengan kondisi baik

93% 93,5% 100,5%

93% 100,5%

2 Persentase sekolah SMP/MTs dengan kondisi baik

95% 91,6% 96% 95% 96%

Berdasarkan hasil evaluasi untuk indikator Persentase sekolah

dengan kondisi baik target kinerja tahun 2015 dan target RPJMD untuk

tingkat SD/MI sebesar 93% dapat terealisasi 93,5% maka persentase

Sasaran. 25 Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi baik


Page 126

capaiannya 100,5% ini termasuk kategori “sangat baik” dan untuk tingkat

SMP/MTs ditargetkan 95% dapat terealisasi 92% ini juga termasuk kategori

“baik”

Evaluasi persentase sekolah SD/MI dengan kondisi baik dapat

digambarkan sebagai berikut : jumlah kelas SD/MI kondisi baik 6.744 kelas

dibagi keseluruhan jumlah kelas tingkat SD/MI sebanyak 7.212 kelas

dengan capaian 93,5%. Perhitungan persentase sekolah SMP/MTS dengan

kondisi baik dapat digambarkan sebagai berikut jumlah kelas SMP/MTS

kondisi baik 2.388 kelas dibagi keseluruhan jumlah kelas tingkat SMP/MTS

sebanyak 2.607 kelas dengan capaian 91,6%.

Berikut disampaikan perkembangan meningkatnya angka

persentase sekolah dengan kondisi baik Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2011-2015 sebagai berikut :

Tabel 3.58 Perkembangan persentase sekolah dengan kondisi baik

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015 No Indikator Kinerja utama Capaian

2011 Capaian

2012 Capaian

2013 Capaian

2014 Capaian

2015

1

Persentase sekolah dengan kondisi baik

65%

70%

75%

90%

92%

Dilihat dari tabel perkembangan persentase sekolah dengan kondisi

baik dari tahun 2011-2015 mengalami kinerja yang meningkat setiap tahun,

hal ini sebagai dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi

Kepulauan Riau yang mengutamakan sektor pendidikan seperti pemberian

hibah pembangunan gedung dan sarana dan prasarana sekolah untuk

Kabupaten/Kota.


Page 127

Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan

sarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang mencukupi

bagi penyelenggaan kegiatan pendidikan, berikut evaluasi atas kinerja

peningkatan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

Tabel 3.59 Capaian rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

No

Indikator Kinerja Target 2015

Capaian %

Capaian

Jumlah gedung sekolah SD 960

Jumlah penduduk usia 7-12 tahun 192.450

Rasio (per 10.000) 59 50 85%

Jumlah gedung sekolah SMP 362

Jumlah penduduk usia 13-15 Th 84.802

Rasio (per 10.000) 55 43 78%

Jumlah gedung sekolah SMA/SMK 240

Jumlah penduduk usia 16-19 Th 71.498

Rasio (per 10.000) 51 34 67%

Rasio ketersediaaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

adalah jumlah ketersediaan daya tampung sekolah terhadap 10.000

penduduk usia sekolah. Dari tabel evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa

capaian ketersediaan sekolah dasar terhadap 10.000 anak usia sekolah

Sasaran. 26 Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah


Page 128

dasar mencapai 50 dengan target sebesar 59, dengan capaian kinerja

sebesar 85 %. capaian ketersediaan sekolah SMP terhadap 10.000 anak usia

sekolah Menengah 43 dengan target sebesar 55, dengan capaian kinerja

sebesar 78 %. capaian ketersediaan sekolah SMA terhadap 10.000 anak usia

sekolah Menengah Atas 34 dengan target sebesar 51, dengan capaian

kinerja sebesar 67 %, berarti capaian sasaran rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia sekolah secara keseluruhan dalam kategori baik.

Berdasarkan evaluasi capaian diatas, dapat dikatakan ketersediaan

sekolah untuk penduduk usia sekolah masih perlu menjadi perhatian bagi

pemerintah untuk dapat menambah gedung dan sarana sekolah baik tingkat

SD, SLTP maupun SLTA.

Berikut perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015.

Tabel 3.60

Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015

Rasio Ketersediaan Sekolah / 10.000 Penduduk Usia Sekolah

2011

2012

2013

2014

[

2015

SD 46 49 50 49 50

SLTP 49 52 54 50 43

SLTA 25 28 28 31 34

Dilihat dari tabel perkembangan rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia sekolah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011-

2015 terjadi peningkatan untuk jenjang SD dan SLTA, namun terjadi

penurunan ketersediaan sekolah terhadap anak usia sekolah pada tingkat

SLTP. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah akan ketersediaan sekolah


Page 129

terutama di daerah kepulauan sehingga dapat memberi kemudahan dalam

perluasan akses pendidikan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia sekolah tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau mendukung dengan pemberian hibah pembangunan gedung dan

sarana prasarana sekolah untuk kabupaten/kota.

Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru

juga menjadi salah satu faktor penting dalam perluasan akses pendidikan.

Rasio guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap peningkatan akses

dan pemenuhan hak warga atas pendidikan yang layak dan memadai.

Berikut evaluasi atas capaian kinerja peningkatan rasio guru terhadap murid

tahun 2015.

Tabel 3.61 Evaluasi Capaian Kinerja Peningkatan Rasio Guru

terhadap Murid Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target

2015 Capaian %

Capaian Capaian Tahun 2014

Rasio Guru Terhadap Murid, Tingkat :

1 SD 1 ; 21 1 ; 18 116% 1 ; 17 2 SMP 1 ; 23 1 ; 15 153% 1 ; 14 3 SMA 1 ; 13 1 ; 12 108% 1 ;14

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja peningkatan rasio guru

tehadap murid untuk tingkat SD yaitu dengan target tahun 2015 sebesar

Sasaran . 27 Meningkatnya Ratio Guru Terhadap Murid Perkelas


Page 130

1:21 dan terealisasi sebesar 1;18 hal ini berarti 1 guru menangani 18 orang

anak, dan rasio guru terhadap murid tingkat SMP ditargetkan 1:23 dan

terealisasinya sebesar 1:15 sementara untuk tingkat SMA ditargetkan 1:13

terealisasi sebesar 1:12, hal ini menunjukkan kalau kondisinya sudah

dikatakan ideal atau sudah mencapai kinerja sangat baik. Dan apabila

dibandingkan dengan target nasional capaian kinerja Provinsi Kepulauan

Riau karena sudah melebihi standar Nasional yaitu 1:32/36.

Perhitungan rasio guru terhadap murid perkelas tingkat SD/MI dapat

digambarkan sebagai berikut : jumlah guru tingkat SD/MI sebanyak 13.150

orang dibagi jumlah murid keseluruhan tingkat SD/MI sebanyak 238.865

dengan capaian 1;18. Perhitungan rasio guru SMP/MTS terhadap murid

perkelas dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah guru tingkat SMP/MTS

sebanyak 5.573 orang dibagi jumlah siswa keseluruhan tingkat SMP/MTS

sebanyak 83.420 dengan capaian 1;15. Perhitungan rasio guru terhadap

murid perkelas tingkat SLTA dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah

guru tingkat SMA/MA sebanyak 4.901 orang dibagi jumlah siswa

keseluruhan tingkat SMA/MA sebanyak 60.864 dengan capaian 1;12

Tabel 3.62 Rasio Murid terhadap Guru dan Persebarannya

No Rasio Guru Terhadap Murid

SD SMP SMA

1 Karimun 14 15 16 2 Bintan 15 14 19 3 Natuna 10 10 9 4 Lingga 8 9 9 5 Kep Anambas 10 18 16 6 Batam 24 18 19 7 Tanjungpinang 20 18 16

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Perhitungan jumlah guru tersebut diatas secara keseluruhan

merupakan guru dalam kategori guru PNS dan Non PNS. Jika dilihat secara


Page 131

rata-rata guru di provinsi Kepulauan Riau sudah mencukupi namun

penyebarannya masih belum merata karena banyak guru-guru yang tidak

berminat mengajar di daerah kepulauan, sehingga terjadi penumpukan guru

di daerah perkotaan.

Untuk mencapai tercapainya sasaran ketersediaan guru terhadap

anak usia sekolah diatas Provinsi Kepulauan Riau mendukung dengan

program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya Jumlah guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV dapat diukur melalui tiga indikator seperti pada tabel

dibawah ini.

Tabel 3.63

Evaluasi Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV

No

Indikator Kinerja

Target

Capaian

% Capaian

CapaianTahun 2014

1. % Guru SD Berkualifikasi S1/ DIV

60% 74% 123% 79%

2 % Guru SMP Berkualifikasi S1/ DIV

95% 91% 96% 90%

3 % Guru SMA Berkualifikasi S1/ DIV

98% 95% 97% 96,5%

Berdasarkan hasil evaluasi untuk indikator Jumlah guru berkualifikasi

S1/D-IV dapat terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan untuk tingkat

SD sebesar 60% dapat terealisasi sebesar 74% dengan capaian kinerja

sebesar 123% dan ini termasuk kategori “sangat Baik”. Dan untuk capaian

kinerja guru yang berkualifikasi S1/DIV untuk tingkat SMP dan SMA

Sasaran . 28 Meningkatnya Guru Dengan Memenuhi Kualifikasi S1/DIV


Page 132

mencapai sebesar 91% dan 95% dengan capaian kinerja termasuk pada

kategori “baik”.

Perhitungan persentase guru SD/MI berkualifikasi S1 dapat

digambarkan sebagai berikut : jumlah guru SD berijazah S1 sebanyak 7.664

orang dibagi keseluruhan guru tingkat SD 13.150 orang dengan capaian

58%. Perhitungan persentase guru SMP/MTS berkualifikasi S1 dapat

digambarkan sebagai berikut : jumlah guru SMP/MTS berijazah S1 sebanyak

4.224 orang dibagi keseluruhan guru tingkat SMP/MTS 5.573 orang dengan

capaian 75,8%. Perhitungan persentase guru SMA/MA/SMK berkualifikasi

S1 dapat digambarkan sebagai berikut : jumlah guru SMA/MA/SMK berijazah

S1 sebanyak 4.147 orang dibagi keseluruhan guru tingkat SMP/MTS 4.901

orang dengan capaian 84,6%.

Belum maksimalnya target capaian kinerja persentase guru

berkualifikasi S1/DIV terjadi karena masih ada data ijazah terakhir guru-

guru yang belum terdata terutama di daerah kepulauan. Untuk mencapai

target ini diminta keseriusan Dinas pendidikan Provinsi yang bekerja sama

dengan Dinas Pendidikan Kabupaten kota dalam pendataan dan upaya

peningkatan kompetensi Guru.

Pencapaian sasaran peningkatan persentase guru berkualifikasi

S1/DIV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan beasiswa

untuk para guru dalam melanjutkan Pendidikan maupun beasiswa bagi guru

yang masih kuliah. Program /kegiatan dalam mendukung tercapainya

sasaran diatas adalah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan.


Page 133

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga

kesehatan secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam

pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan

sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan

efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan

yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Untuk melihat capaian sasaran meningkatnya Rasio dokter /100.000

penduduk maka ditetapkan indikator Rasio dokter yang merupakan

perhitungan rasio dokter umum per 100.000 penduduk. Berikut dilihat

capaian kinerja atas sasaran dimaksud.

Tabel 3.64 Capaian Kinerja Rasio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk

Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

Target

Capaian

% Capaian

Target RPJMD

% Capaian

1. Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk

40/100.000

44/100.000

110%

40/ 100.000

110%

Dillihat dari tabel diatas, capaian kinerja Rasio dokter per 100.000

penduduk Tahun 2015 sebesar 44/100.000 penduduk, didapat dari hasil

penghitungan jumlah dokter umum/jumlah penduduk

(876/1.973.043x100.000 penduduk). Capaian kinerja sebesar 110% dengan

kategori sangat baik. Capaian kinerja Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015

Sasaran. 29

Menigkatnya Ratio Dokter Perseratus Ribu Penduduk


Page 134

(44/100.000 penduduk). Apabila dibandingkan dengan standar nasional

sudah diatas target Indonesia Sehat yaitu sebesar 40/100.000 penduduk.

Tabel 3.65 Perkembangan Rasio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk

Tahun 2011-2015


Capaian 2014

Capaian 2013

Capaian 2014

Capaian 2015

1. Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk

40

46

48

61

44

Bila dilihat dari tabel diatas untuk capaian kinerja rasio

dokter/100.000 penduduk tahun 2011-2014 terdapat peningkatan secara

simultan, namun capaian tahun 2015 bila dibandingkan dengan capaian

tahun sebelumnya terdapat penurunan yang signifikan, penyebab turunnya

rasio dokter umum ditahun 2015 adalah turunnya jumlah doker umum yang

dilaporkan dinas Kesehatan Kota Batam. Hal ini merupakan imbas dari

kebijakan perizinan rumah sakit swasta/ klinik yang sebelumnya dibawah

pemantauan dinas Kesehatan kota dialihkan ke Badan Penanaman Modal

Terpadu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Pelaporan data

dasar rumah sakit / klinik swasa termasuk SDM menjadi lebih rendah,

sehingga terjadi lost data. Untuk mengatasi masalah ini dimulai tahun 2016

telah dilakukan optimalisasi guna meningkatkan pelaporan dari pihak swasta

melalui serangkaian pengawasan dan kerjasama.

Berkenaan dengan kinerja tenaga kesehatan dalam peningkatan

derajat kesehatan, berikut dapat dilihat dari tabel tren penurunan kejadian

penyakit Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :


Page 135

Tabel 3.66 Tren kejadian penyakit Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2011-2015

No Uraian Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1. Indens Rate DBD per 100.000 penduduk

56,31 80 74,02 95,57 41

2. Angka Kejadian kusta/100.000 penduduk

0,75 0,91 2,11 0,66 0,53

3. API (annual Paracite Incidence)

1.99 1.24 1.13 0,65 0,18

4. Angka Kejadian Filariasis/100.000 penduduk

1 6 4 5 4

Dilihat dari tabel diatas, terjadi penurunan atas incidence (IR) DBD

per 100.000 penduduk, angka kejadian kusta per 100.000 penduduk, API

dan angka kejadian filariasis dari tahun 2011-2015.

Beberapa tren juga menunjukkan dinamika dalam pencapaian

derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai contoh

adalah tren tentang prevalensi balita gizi kurang.

Tabel 3.67 Tren Pravelensi Balita Gizi Kurang

No Uraian Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1. Balita Gizi Kurang 4,69 3,77 2,67 3,60 2,16

Berbagai Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang pada

anak balita, kesehatan merupakan dampak atas berbagai faktor pencetus

gizi kurang seperti minimnya ketersediaan bahan pangan pada tingkat

rumah tangga. Kasus gizi buruk dan gizi kurang yang ditemukan segera


Page 136

dilakukan dilakukan penanganan oleh pemerintah melalui pemberian

makanan tambahan (PMT), rujukan rawat jalan dan rawat inap bagi

penderita. Berdasarkan tabel diatas, angka prevalensi balita gizi kurang

telah menunjukkan penurunan. Tren baik ini perlu di jaga di masa depan

sebagai capaian penting pembangunan bidang kesehatan.

Dalam rangka terwujudnya sasaran ini Provinsi Kepulauan Riau

melaksanakan beberapa program diantaranya : Program Pendampingan

dr/drg PTT ke Daerah Penugasan, Pelayanan kesehatan primer melalui

pendekatan layanan dokter keluarga, Akreditasi tenaga kesehatan medis

dan paramedis Provinsi Kepri, Insentif dr. Internship Provinsi Kepri dan

Pembekalan dokter internship

Dalam rangka melihat capaian meningkatnya rasio bidan persatuan

penduduk maka ditetapkan indikator ratio tenaga medis per 100.000

penduduk dan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan, dengan evaluasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.68 Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk No Indikator Kinerja Target Capaian %


% Capaian

1. Ratio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk

66

72

109%

66

109%

2.


99

93

94%

99

93 %

Sasaran 30

Meningkatnya Rasio Bidan Persatuan Penduduk


Page 137

Capaian rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tahun 2015

sebesar 72/100.000 penduduk dan telah melebihi dari target Perjanjian

Kinerja Tahun 2015 (66/100.000 penduduk), dengan capaian kinerja 109%

atau berkinerja sangat baik.

Penghitungan rasio tenaga medis didapat dari hasil pembagian

jumlah tenaga medis/jumlah penduduk tahun 2015 (1.426/1.973.043 x

100.000 penduduk). Definisi tenaga medis dalam penghitungan capaian ini

adalah jumlah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis

(termasuk didalamnya dokter keluarga, dokter PTT/Kontrak/Intership)

Evaluasi capaian cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan target kinerja pada

tahun 2015 sebesar 99% dapat tercapai sebesar 93% atau dalam kategori

berkinerja baik. Apabila dibandingkan target nasional sebesar 90%

capaian kinerja pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan telah diatas target nasional.

dr. umum 609 orang

dr. Internship 168 orang

dr. keluarga 85 orang

dr. PTT 14 orang

dr. Spesialis 358 orang

drg. Spesialis 10 orang

drg. Umum 182 orang

Grafik 3.8 Jumlah Tenaga Medis Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2015


Page 138

Angka capaian ini didapat dari penghitungan jumlah ibu bersalin

yang ditolong tenaga kesehatan/jumlah seluruh sasaran ibu bersalin tahun

yang sama (45.019/48.553x 100%). Capaian tahun 2015 meningkat bila

dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (90%) dan 2013 (89.6%).

Tabel 3.69 Perkembangan Ratio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk dan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2011-2015

No Indikator Kinerja Capaian

2011 Capaian

2012 Capaian

2013 Capaian

2014 Capaian

2015

1. Ratio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk

71 69 77,4 72 72

2.


88

91

90

93

93

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan perkembangan rasio

tenaga medis per 100.000 penduduk mengalami tren fluktuatif setiap tahun

karena capaian rasio turut dipengaruhi oleh oleh pertumbuhan penduduk.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan memiliki kinerja dengan tren peningkatan tiap tahun.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan ditahun 2015 sebesar 93%, telah diatas target

Kementerian Kesehatan RI sebesar 90%. Capaian Persalinan oleh tenaga

kesehatan Provinsi Kepri Tahun 2014 berada diposisi nomor lima terbaik di

Indonesia dan capaian ditahun 2015 lebih baik lagi berbanding tahun

sebelumnya, sehingga makin menunjukan prestasi provinsi Kepulauan Riau.


Page 139

Salah satu tujuan dari peningkatan cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah untuk

mengurangi Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup., hal ini dapat

dilihat dari perkembangan capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.70 Perkembangan Angka Kematian Ibu melahirkan


Capaian 2012

Capaian 2013

Capaian 2014

Capaian 2015

1

Angka kematian ibu

121

112

97

137

144

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan

pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa

memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena

kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Dilihat dari capaian kinerja angka kematian ibu dapat disimpulkan bahwa

pada 3 tahun pertama RPJMD mengalami penurunan, namun naik secara

drastis pada tahun 2014 dan 2015.

Kegiatan pendukung indikator Capaian terwujudnya cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan pada Tahun 2015 bersumber anggaran APBD Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau TA.2015, yaitu : Peningkatan kapasitas SDM dalam

asuhan persalinan normal melalui Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS) di

Provinsi Kepri, Pelaksanaan program kelas ibu hamil bagi karyawati di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Insentif tenaga kesehatan khusus

DTPK dan Pelayanan bidan desa di masyarakat.


Page 140

Ketersediaan akses yang memadai pada sarana kesehatan

merupakan kunci dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat.

Untuk mencapai sasaran Aksesbilitas masyarakat terhadap layanan

kesehatan Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari

indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.71 Rasio Rumah Sakit dan Puskesmas

No

Indikator Kinerja

Target

Capaian

% Capaian

1. Rasio RS Per 10.000 Penduduk

0,15 per 10.000 penduduk


93%

2. Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk

4 per 100.000 penduduk


96%

Evaluasi capaian kinerja rasio Rumah Sakit (RS) per 10.000

penduduk dengan target pada tahun 2015 sebesar 0,15 per 10.000

penduduk dapat tercapai sebesar 0,14 per 10.000 penduduk dengan

capaian kinerja sebesar 93% atau kategori kinerja baik. Perhitungan

jumlah RS/jumlah penduduk x 10.000 adalah : (28 RS/1.973.043 x 10.000).

Evaluasi capaian kinerja Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk dengan

target tahun 2015 sebesar 4 per 100.000 penduduk dapat tercapai sebesar

3,85 per 100.000 penduduk, dengan capaian kinerja sebesar 96% atau

kategori kinerja baik. Perhitungan jumlah puskesmas/jumlah penduduk x

100.000 adalah : (76 Puskesmas/1.973.043x100.000 penduduk).

Sasaran. 31 Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan


Page 141

Berikut disampaikan perkembangan rasio rumah sakit/10.000 penduduk

dan puskesmas /100.000 penduduk tahun 2012-2015.

Tabel 3.72

Perkembangan Rasio RS dan Puskemas tahun 2012-2015

No

Indikator Kinerja

Capaian

2012

Capaian

2013

Capaian

2014

Capaian

2015

1. Ratio RS Per 10.000 Penduduk

0,13 0,13 0.13/ 0.14

2. Ratio Puskesmas Per 10.000 penduduk

3,59 3,42 3.36 3.85

Capaian perkembangan rasio puskesmas dari tahun 2012-2015

mengalami kenaikan, hal ini pun apabila dibandingkan dengan target

nasional Indonesia Sehat ideal puskesmas per 100.000 penduduk sebesar

3 s.d 4/100.000 penduduk. Dengan rasio 3.85/100.000 penduduk maka

provinsi Kepulauan Riau telah mencapai target nasional.

Berikut ini persebaran RS di Provinsi Kepri berdasarkan Kabupaten/Kota:

Tabel 3.73 JUMLAH RUMAH SAKIT BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

No Kabupaten/ Kota Rumah Sakit Jumlah

Pemerintah/TNI/

Polri/BUMN

Swasta

1 Karimun 1 1 2

2 Bintan 2 0 2

3 Natuna 2 0 2

4 Lingga 2 0 2

5 Batam 2 13 15

6 Tanjungpinang 3 0 3

7 Kepulauan Anambas 2 0 2

Total 14 14 28


Page 142

Berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan maka dilakukan

Revitalisasi Gedung Puskesmas Rawat Inap Tanjungbatu Kabupaten

Karimun, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan status Puskesmas

Rawat Inap menjadi Rumah Sakit melalui APBD Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau. Pembangunan dilakukan secara bertahap. Ditahun 2015,

dilakukan pembangunan Tahap II yaitu pembangunan Gedung Laboratorium

dan Radiologi. Diharapkan dengan adanya penambahan RS akan

memudahkan dan meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan.

Kegiatan pendukung tercapainya Rasio RS Per 10.000 Penduduk

dalam Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan

diantaranya : Peningkatan pelayanan kesehatan di Tanjungbatu Kabuapten

Karimun, Dukungan mesin HD di RSUD Provinsi Kepri di Tanjung Uban dan

Dukungan peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi Kepri.

Pembangunan puskesmas bersumber anggaran APBN dan APBD

Kabupaten/Kota. Berikut ini persebaran puskesmas berdasarkan

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 3.2 Pembangunan Puskesmas TanjungBatu


Page 143

Tabel 3.74 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 No. Kabupaten/ Kota Puskesmas

Perawatan Non Jumlah

Perawatan

1 Karimun 4 5 9

2 Bintan 7 8 15

3 Natuna 8 5 13

4 Lingga 4 4 8 5 Batam 3 14 17

6 Tanjungpinang 1 6 7

7 Kep. Anambas 6 1 7

Total 33 42 76

Terjadi peningkatan jumlah peskesmas ditahun 2015 bila

dibandingkan dengan jumlah puskesmas tahun 2014 yaitu sebanyak 3

puskesmas (Puskemas Sei Pinang dan puskesmas penuba di lingga,

puskesmas Numbing di Bintan. Jumlah puskesmas di Provinsi kepulauan

Riau tahu 2015 sebanyak 76 puskesmas.

Kegiatan pendukung pencapaian sasaran meningkatnya Rasio

puskesmas per 100.000 penduduk di tahun 2015 bersumber anggaran

APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA.2015, yaitu : Revitalisasi

sarana dan prasarana penunjang puskesmas, Penyusunan masterplan

sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Karimun, Pengadaan peralatan

penunjang Puskesmas Galang dan Peningkatan kapasitas petugas

puskesmas dalam pengembangan program perkesmas di Puskesmas.


Page 144

Dalam rangka mengukur terkelolanya keuangan daerah ditetapkan

indikator opini BPK atas pelaporan keuangan Provinsi Kepulauan Riau,

dengan evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3.75 Evaluasi Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No Indikator Kinerja Target Capaian %

Capaian

1. Opini BPK WTP WTP 100%

Dari tabel diatas bahwa kinerja Opini BPK pada tahun 2014

tercapai, dengan demikian capaian kinerja tersebut di kategorikan baik,

opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran

2014 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor :

08.A/LHP/XI/XVIII.TJP/5/2015 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Opini

WTP tersebut merupakan Opini yang diterima Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau untuk kelima kalinya. Hal ini menggambarkan bahwa

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Daerah

Provinsi Kepulauan Riau tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Realisasi

Anggaran serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dengan diberlakukannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Keuangan Berbasis Akrual, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Sasaran 32.

Pengelolaan Keuangan daerah Mendapatkan Opini WTP


Page 145

Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya meningkatkan kompetensi

sumber daya manusia yang ada di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah,

karena target yang ditetapkan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

tetap mendapatkan opini dari BPK RI - Wajar Tanpa Pengecualian bahkan

tanpa paragraf penjelasan.

Proses pemeriksaan meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-

bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini

meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi

yang signifikan dalan dibuat oleh Provinsi Kepulauan Riau. Juga penilaian

terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Opini BPK atas

laporan keuangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2014 adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.76 Opini BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2011-2014 Tahun Opini BPK Keterangan

2011 WTP -

2012 WTP -

2013 WTP -

2014 WTP -

Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek

pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam reformasi

birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk

meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan

arahan tata pemerintahan yang baik.


Page 146

Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan

masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan

Nepotisme (KKN). Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan

tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai

atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan

peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan /

kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun

sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan

pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan

sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau

penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan

diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan

untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien

Berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah

provinsi memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan

pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor

provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan

pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi; Pembinaan

dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang

menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga

tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi

tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat

Sasaran 33.

Meningkatnya kualitas kegiatan kepemudaan


Page 147

Daerah provinsi; dan Pembinaan dan pengembangan organisasi

kepramukaan tingkat Daerah provinsi.

Dalam rangka terwujudnya kualitas kegiatan kepemudaan pada

Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan indikator kinerja dan evaluasi sebagai

berikut :

Tabel 3.77 Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaan

Tahun 2015

No Indikator Kinerja Target Capaian % Capaian

1. Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)

2 5 250%

2. Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda ASEAN Jepang

1 0 0%

3. Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara

2 5 250%

4. Jumlah pemuda yang mengikuti BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)

40 20 50%

Meningkatkan kapasitas pemuda dalam peran serta kepemudaan

dalam level nasional maupun internasional melalui Program Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan, dilihat dari tabel diatas bahwa hasil pengukuran

sasaran peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan dapat disimpulkan

termasuk kategori sangat baik. Hal ini dilihat dari capaian kinerja jumlah

pemuda yang mengikuti PPAN target tahun 2015 sebanyak 2 orang dan

tercapai sebanyak 5 orang dengan rincian sebagai berikut :


Page 148

Tabel 3.78

Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara Tahun 2015 No Asal Peserta Tujuan Keterangan

1 Kota Tanjungpinang Australia 1 orang 2 Kota Batam India 1 orang 3 Kota Batam Korea Selatan 1 orang 4 Anambas Malaysia 1 orang 5 Batam China 1 orang

Jumlah pemuda yang mengikuti kapal pemuda ASEAN ditargetkan 1

orang namun tidak terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 0%, hal ini

disebabkan efisiensi anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Jumlah pemuda yang mengikuti kapal Nusantara ditargetkan tahun 2015

sebanyak 1 orang tercapai sebanyak 5 orang terdiri 1 (satu) orang pemuda

asal Batam dan 4 (empat) orang asal Tanjungpinang dengan capaian kinerja

500%. Selanjutnya jumlah pemuda yang mengikuti Bakti Pemuda Antar

Provinsi ditarget 40 orang dapat terealisasi sebanyak 20 orang dengan

capaian kinerja mencapai 50%, dengan rincian 3 orang dari Kota

Tanjungpinang, 4 Orang dari Kabupaten Karimun, 6 orang dari Kota Batam,

2 orang dari Kabupaten Lingga, 2 orang dari Kabupaten Natuna, 1 Orang

dari Kabupaten Bintan dan 2 orang pendamping.

Berikut perkembangan capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan

Kepemudaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2014.


Page 149

Tabel 3.79 Perkembangan capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan

Kepemudaan 2011-2014 No Indikator Kinerja Capaian

2011 Capaian

2012 Capaian

2013 Capaian

2014

1. Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)

5 4 10 4

2 Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda ASEAN Jepang

- -

3 Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara

- -

4 Jumlah pemuda yang mengikuti BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)

40 32 32 32

Masih minimnya prestasi pemuda tingkat Daerah provinsi yang

diberdayakan dan dibina menunjukkan bahwa perlu ada upaya peningkatan

pembinaan organisasi pemuda dan dan peningkatan kualitas pemuda agar

mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional

Dalam mencapai sasaran Peningkatan kualitas kegiatan

kepemudaan dengan tujuan terwujudnya pemuda yang berprestasi, mandiri

dam produktif sehingga mendorong pemuda untuk mengembangkan diri

dan mampu menghadapi masa depan yang kompetitif.

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik,

pemerintah berupaya melakukan kegiatan pembangunan. Upaya tersebut

pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa

membedakan jenis kelamin tertentu. Untuk mencapai sasaran diatas telah

Sasaran 34 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam

Pembangunan


Page 150

ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu persentase partisipasi

perempuan di Lembaga Legislatif dengan evaluasi kinerjanya sebagai

berikut.

Tabel 3.80 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya tingkat partisipasi

perempuan dalam pembangunan Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi %


% Capaian

1 Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif

12,15% 12,13% 99,8% 20% 60,7%


gambaran indikator kinerja persentase partisipasi perempuan di Lembaga

Legislatif, capaian kinerja tahun 2015 di kategorikan baik dengan tingkat

pencapaian 99.8% dari target yang ditetapkan 12,15%. Jumlah perempuan

dilembaga legislative tersebut berdasarkan hasil Pemilu 2014 terdapat 6

orang anggota DPRD (perempuan) dari 45 orang anggota DPRD Provinsi

Kepri. Namun apabila dibandingkan target RPJMD partisipasi perempuan di

Lembaga Legislatif capaian kinerja tahun 2015 hanya mencapai 60,7%

Jumlah kesertaan perempuan dilembaga legislative tahun 2015

persentase sama jika dibandingkan dengan capaian hasil Pemilu tahun 2009

sebanyak 6 orang anggota legislative perempuan dari jumlah anggota DPRD

Provinsi sebanyak 45 orang. Perbandingan pencapaian kinerja sasaran

meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan dua

periode Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kepri sebagaimana pada tabel

dibawah ini.


Page 151

Tabel 3.81 Perkembangan persentase Perempuan di Lembaga Legislatif

Pada masa PilkadaTahun 2009 dan 2014 No Indikator Kinerja Target Realisasi (%)

2009 2014 2009 2014 1 Persentase partisipasi

perempuan di Lembaga Legislatif

13,00

14,00

13,33

13,33

Untuk mencapai sasaran “meningkatnya tingkat partisipasi

perempuan dalam pembangunan” Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

melaksanakan kegiatan yang digunakan dalam menunjang sasaran diatas,

yakni kegiatan Capacity Building bagi organisasi perempuan. Pada tahun

2015 namun karena adanya efisiensi anggaran kegiatan dimaksud tidak

dapat terealisasi.

IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur

pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif

gender. Untuk mencapai sasaran ke tiga puluh lima telah ditetapkan

indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan evaluasi

capaian kinerjanya sebagai berikut.

Tabel 3.82 Evaluasi capaian sasaran meningkatnya

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2015

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Target RPJMD

% Capaian

1 Indeks pembangunan Gender (IPG)

68,00%

66,27 98,2% 70 95,4%

Sasaran 35 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)


Page 152


gambaran indikator kinerja Indeks pembangunan Gender (IPG) capaian

kinerjanya kategori baik dengan tingkat pencapaian 98,2% dari target

yang ditetapkan 68,00%. Selanjutnya dilihat dari target RPJMD tahun kelima

sebesar 70% dengan capaian kinerja 95,4%.

Belum tercapainya target disebabnya karena Mayoritas perempuan

yang bekerja pada sektor informal tidak tercatat sebagai pekerja wanita dan

status di KTP sebagai ibu rumah tangga. Dalam mewujudkan sasaran ini

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan

program /kegiatan Forum PPRG Provinsi Kepulauan Riau.

Pengukuran Indeks Pembangunan Gender sebagai berikut :

IPG = 1/3 (Xede(1) + Xede(2) + IInc-dis)

Xede (1) : Xede angka harapan hidup

Xede (2) : Xede Pendidikan

Idisinc: Indeks distribusi pendapatan

Tabel 3.83

Perkembangan capaian kinerja meningkatnya IPG di Provinsi Kepri tahun 2011 – 2014


Capaian

2011 Capaian

2012 Capaian

2013 Capaian

2014

1 Indeks pembangunan Gender (IPG)

64,89 65,61 65,61 66,27

Perkembangan capaian sasaran meningkatnya indeks pembangunan

gender secara umum di Provinsi Kepulauan Riau dari 2011-2014 mengalami

peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam kegiatan untuk

mencapai kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di

berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan politik.


Page 153

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur

sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan,

sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta

teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang

menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif,

maupun yudikatif.

Untuk mencapai sasaran diatas telah ditetapkan indikator kinerja

yang harus dicapai, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan

evaluasi capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.84 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Target RPJMD

% Capaian

1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

60

60,79

100%

60

100%


gambaran indikator kinerja meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG) capaian kinerjanya kategori sangat baik dengan tingkat pencapaian

sebesar 100% dari target yang ditetapkan 60%.

Pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender sebagai berikut :

IDG = 1/3 [Ipar + IDM + IInc-dis]

Ipar : Indeks Perwakilan di DPR

IDM : Indeks Pengambilan Keputusan

IInc-dis: Indeks Distribusi Pendapatan

Sasaran 36 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


Page 154

Berikut perkembangan capaian kinerja indeks pemberdayaan

gender Tahun 2011-2015.

Tabel 3.85 Perkembangan Capaian indeks pemberdayaan gender

Tahun 2011-2015


Capaian 2011

Capaian 2012

Capaian 2013

Capaian 2014

Capaian 2015

1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

60,62 59,32 59,32 60,79 60,79

Dilihat dari tabel diatas, indeks pemberdayaan gender Provinsi

Kepulauan Riau terjadi tren menurun pada tahun 2011-2013, namun dapat

naik kembali pada tahun 2014 dan 2015.

Indeks Pemberdayaan Gender ini merupakan angka komulatif dari

angka tahun sebelumnya. Keberhasilan Indeks pemberdayaan gender ini

sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan

program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

perempuan dengan sasaran pada semua lapisan masyarakat dengan kata

lain tidak hanya di tataran masyarakat tetapi juga pada pengambil

keputusan sehingga nantinya diharapkan kebijakan yang diambil dapat

responsive gender.

Optimalnya capaian kinerja IDG juga didukung Penguatan

Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak. Program ini bertujuan

meningkatkan koordinasi dan sinergitas program kegiatan jejaring

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan

Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau melalui perencanaan,

penganggaran yang responsive gender atas kebijakan pembangunan

pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu kegiatan ini juga


Page 155

untuk meningkatkan SDM Pokja PUG dalam penyusunan Perencanaan

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan menggunakan

metode analis Gender Budget Statement (GBS) sehingga dapat

membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan di SKPD sudah responsif

gender.

Dalam rangka penguatan pengurusatamaan gender dan

perlindungan anak sejak tahun 2011 Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan

program kerjasama antar Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten /Kota,

adapun bentuk program yang dikerjasamakan antara lain :

Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Untuk keberhasilan ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

mendapat penghargaan tingkat nasional dari Presiden Republik Indonesia

yaitu :

1. Tahun 2008 : Penghargaan APE Tingkat Pratama

2. Tahun 2009 : Penghargaan APE Tingkat Madya

3. Tahun 2010 : Penghargaan APE Tingkat Utama

4. Tahun 2011 : Penghargaan APE Tingkat Madya



7. Tahun 2014 : Penghargaan APE dengan kategori MENTOR

8. Tahun 2015 : Penghargaan Lembaga Pemerintah Daerah Peduli Anak.


Page 156

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Rasio

KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun

per 1.000 rumah tangga. Dalam rangka melihat capaian sasaran

menurunnya KDRT Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat evaluasi dari

indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.86 Evaluasi Menurunnya Rasio KDRT Tahun 2015

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Target RPJMD

% Capaian

1 Ratio KDRT 0.097 0.097 100% 2 4,85%

Menurunnya Rasio KDRT dengan angka yang sesuai degan target,

menunjukan capaian kinerja yang sangat baik. Faktor penunjang

keberhasilannya adalah Semua yang dilakukan dalam penanganan korban

sesuai dengan yang direncanakan, Kesadaran masyarakat tentang KDRT

semakin meningkat, Sosialisasi perundang-undangan perlindungan anak dan

kekerasan rumah tangga yang dilakukan menyentuh masyarakat, didukung

dan bekerjasama oleh semua pihak.

Berikut disampaikan perkembangan penurunan KDRT Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2011-2015.

Sasaran 37

Menurunnya Rasio KDRT


Page 157

Tabel 3.87 Perkembangan penurunan Ratio KDRT Provinsi Kepulauan Riau

Tahn 2011-2015


Capaian 2011

Capaian 2012

Capaian 2013

Capaian 2014

Capaian 2015

1 Rasio Penurunan KDRT

0,04 0,08 0,10 0,16 0,097

Berdasarkan Tabel Perkembangan penurunan Rasio Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2015 kejadian

KDRT yang dilaporkan dan ditindaklanjuti dari tahun ke tahun cenderung

meningkat. Hal tersebut menunjukkan sosialisasi dan program kegiatan

sebagai upaya pencegahan dan penanganan KDRT di masyarakat mulai

berjalan, semakin tumbuh keberanian dan kesadaran masyarakat untuk

melaporkan dan menuntut hak– hak nya untuk mendapat perlindungan,

dengan perkembangan jumlah kasus sebagai berikut :

1. Tahun 2011 sebanyak 92 kasus




5. Tahun 2015 sebanyak 117 kasus.

Program/ Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran ini

adalah Pelayanan Rumah Singgah Engku Puteri dan Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepri.

Masih maraknya kasus penangkapan ikan secara liar (illegal fishing)

benar-benar telah memukul masyarakat yang selama ini menggantungkan

Sasaran 38.

Berkurangnya praktek-Praktek Penangkapan ikan ilegal


Page 158

hidupnya pada perekonomian di laut seperti halnya nelayan. Dampak

kegiatan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing dirasakan semakin

mempercepat kerusakan lingkungan dan penurunan stock sumberdaya ikan.

Berikut evaluasi capaian kinerja berkurangnya praktek ilegal fishing tahun

2015.

Tabel 3.88 Evaluasi capaian kinerja berkurangnya praktek ilegal fishing

Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Capaian %


1 Jumlah kasus ilegal fishing

4 29 725% 0

Dilihat dari tabel evaluasi diatas terjadi kenaikan jumlah kasus ilegal

fishing di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah kejadian 29 kasus, hal ini

diatas target kinerja tahun 2015 sebanyak 4 kasus dengan capaian kinerja

sebesar 725% atau dalam kategori kinerja kurang.

Kasus penanganan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan

Provinsi Kepri tahun 2015 hanya ditangani Satker PSDKP Batam dan dari

Pangkalan TNI AL di Provinsi Kepri. Banyaknya tindak pidana kelautan dan

perikanan yang ditangani juga capaian kinerja operasi di laut yang

dilakukan oleh pihak TNI AL, Polairud dan KKP RI.

Berikut jumlah kasus ilegal fishing Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 :


Page 159

Tabel 3.89

Jumlah kasus Illegal Fishing di Wilayah Provinsi Kepri Tahun 2015

No Bulan Kasus

1 Januari 3

2 Februari -

3 Maret 6

4 April 5

5 Mei 2

6 Juni -

7 Juli -

8 Agustus 12

9 September -

10 Oktober -

11 November 1

12 Desember -

Kapal beserta ABK Kapal Illegal Fishing yang di Tangkap di Perairan Natuna

Salah satu Kegiatan Destruktif Fishing


Page 160

Pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan pesisir dan

pulau-pulau kecil menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Riau.

Kerjasama dengan berbagai pihak dan pemberdayaan masyarakat akan

menjadi kunci keberhasilan dalam konservasi sumberdaya kelautan pesisir

dan pulau-pulau kecil.

Berikut evaluasi capaian kinerja sasaran ditetapkannya kawasan suaka alam

dan DPL (Daerah Perlindungan Laut) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015.

Tabel 3.90 Evaluasi Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut

dan DPL No Indikator Kinerja Target Capaian %


% Capaian

1


36

41

114%

36

114%

Dilihat dari tabel diatas target kinerja jumlah kawasan konservasi

laut Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 36 kawasan dengan

capaian sebanyak 41 kawasan atau Capain kinerja sebesar 114% dengan

kategori sangat baik

Kawasan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/ Daerah

Perlindungan Laut (DPL) Kab/Kota Se-Provinsi Kepri yang sudah terbentuk

sampai saat ini adalah :

Sasaran 39 Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)


Page 161

Tabel 3.91

Lokasi Konservasi laut di Provinsi Kepri Tahun 2015

NO KAB/KOTA/KEC LOKASI KONSERVASI JENIS EKOSISTEM YANG DILINDUNGI

Kabupaten Lingga

1 Kec. Lingga Utara 1 Desa Limbung Padang Lamun /Terumbu Karang

2 Desa Sekanah Padang Lamun /Terumbu Karang

3 Desa Bukit Harapan Gonggong

2

Kec. Senayang

4 Kelurahan Senayang Padang Lamun /Terumbu Karang

5 Desa Benan Padang Lamun /Terumbu Karang

6 Desa Temiang Padang Lamun /Terumbu Karang

7 Desa Mamut Padang Lamun /Terumbu Karang

8 Desa Batu Belubang Padang Lamun /Terumbu Karang

Kabupaten Bintan

1 Kec. Tambelan 9 Kelurahan Telukuni Padang Lamun /Terumbu Karang

10 Desa Batu Lepuk Padang Lamun /Terumbu Karang

11 Desa Kampung Melayu Padang Lamun /Terumbu Karang

12 Desa Kampung Hilir Padang Lamun /Terumbu Karang

2 Kec. Gunung Kijang

13 Desa Gunung Kijang Padang Lamun /Terumbu Karang

14 kelurahan Kawal Padang Lamun /Terumbu Karang

15 Desa Teluk Bakau Padang Lamun /Terumbu Karang

16 Desa Malang Rapat Padang Lamun /Terumbu Karang

17 Desa Malang Rapat Manggrove

3 Ke. Bintan Pesisir 18 Desa Mapur Padang Lamun /Terumbu Karang

4 Kec. Telok Sebong

19 Desa Sei Kecil Mangrove

Kabupaten Natuna

1 Kec. Pulau Tiga

20 Tanjung Kumbik Padang Lamun /Terumbu Karang

21 Tanjung Kumbik Utara Padang Lamun /Terumbu Karang

2

Kec. Sabang Mawang

22 Desa Balai Padang Lamun /Terumbu Karang

23 Sabang Mawang Barat Padang Lamun /Terumbu Karang

24 Tanjung.Batang Padang Lamun /Terumbu Karang

25 Serantas Padang Lamun /Terumbu Karang

3 Kec. Bunguran Timur Selatan

26 Desa Sededap Padang Lamun /Terumbu Karang

27 Desa Cemaga Padang Lamun /Terumbu Karang

4 Kec. Bunguran Timur

28 Sepempang Padang Lamun /Terumbu Karang

5 Kec. Bunguran Timur Barat

29 Desa Tanjung Padang Lamun /Terumbu Karang

30 Desda Kelanga Padang Lamun /Terumbu Karang

31 Desa Pengadah Padang Lamun /Terumbu Karang

6 Kec. Kelarik 32 Desa Kelarik Padang Lamun /Terumbu Karang

Kota Batam

1 Desa Galang Baru 33 Pulau. Sembur Padang Lamun /Terumbu Karang

34 Pulau. Nguan Padang Lamun /Terumbu Karang


Page 162

2 Desa Karas 35 Pulau. Mubut Padang Lamun /Terumbu Karang

3 Desa Pulau Abang

36 Pulau. Abang Padang Lamun /Terumbu Karang

37 Air. Saga Padang Lamun /Terumbu Karang

38 Pulau. Petyong Padang Lamun /Terumbu Karang

Kabupaten Kep. Anambas

1 Perairan Anambas

39 Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Seluruh ekosistem/perairan

2 Kec. Jemaja 40 Pulau Mangkai Penyu

Kota Tanjung Pinang

1 Kec. Bukit Bestari 41 Desa Dompak Lama Mangrove

Luas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan

keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6/06/1986,

Keputusan Menteri No. 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang

penunjukan areal hutan di wilayah Kotamadya Batam Dati I Riau sebagai

kawasan hutan dan hasil perhitungan dengan menggunakan perangkat GIS

seluas 847.255,47 ha. Dari luasan tersebut, kawasan hutan di Provinsi

Kepulauan Riau terbagi atas hutan konservasi seluas 2.401,56 ha, hutan

lindung seluas 35.967,25 ha, hutan produksi terbatas seluas 354.926,73 ha

dan hutan produksi yg dpt dikonversi seluas 453.959,93 ha.

Sasaran 40

Berkurangnya Luas Kawasan Tanah Yang Rusak

Kawasan konservasi penyu di Pulau Mangkai yang juga dijadikan wisata bahari di Anambas dibentuk Tahun 2015


Page 163

Hutan merupakan sumberdaya yang penting dan memiliki peran

dalam perekonomian daerah yang perlu dijaga kelestariannya, Berikut

evaluasi capaian kinerja berkurangnya luas kawasan yang rusak Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.92 Evaluasi capaian kinerja berkurangnya luas kawasan

hutan yang rusak Tahun 2105 No Indikator Kinerja Target Capaian %


% Capaian

1

Kerusakan Kawasan hutan (ha) Berdasarkan peta TGHT

275.748.50

282.432

102%

281.263,5

100,4%

Dari tabel diatas dideskripsikan capaian kinerja luas kerusakan

kawasan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri adalah sebagai

berikut : capaian kerusakan kawasan hutan pada tahun 2015 sebesar

282.432 ha, bila direview dari target kinerja tahun 2015 sebesar 275.748,50

ha maka deskripsi dalam hal tersebut terjadi penambahan luasan kerusakan

kawasan hutan yang bertambah cukup signifikan sampai akhir tahun 2015.

dengan kesimpulan capaian kinerja dalam kategori kurang.

Tidak tercapainya kinerja pengurangan luas kawasan yang rusak

Provinsi Kepulauan Riau disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perubahan atas status kawasan hutan di Provinsi Kepri akibat

perubahan fungsi dan status kawasan hutan secara parsial

2. Adanya peruntukkan izin pemanfaatan atau izin penggunaan

kawasan hutan sampai akhir tahun 2015.


Page 164

Kondisi kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau sampai pada tahun

2014 ini tercatat mengalami kerusakan sebesar 0,20% dari luasan yang

ada. Kerusakan tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan, perambahan

hutan dan tidak optimalnya korporasi berbasis tanaman industri dalam

pengelolaan hutan. Tingkat kerusakan hutan di Provinsi Kepulauan Riau

masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di

Indonesia. Sementara itu pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis

tercatat saat ini sudah mencapai 0,33% dari total luas lahan hutan dan

lahan kritis di Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut tabel perkembangan kerusakan kawasan hutan (ha)

berdaarkan peta TGHT :

Tabel 3.93 Perkembangan kerusakan kawasan hutan (ha)

No Indikator Kinerja Capaian

2011 Capaian

2012 Capaian

2013 Capaian

2014 Capaian

2015

1

Kerusakan Kawasan hutan (ha)

289.828

276.894

282.432

282.432

282.432

Solusi yang diambil terkait dengan permasalahan tersebut diatas

adalah Meningkatkan pengawasan peredaran hasil hutan, dan pengamanan

kawasan hutan, pengelolaan hutan alam produksi, dan rehabilitasi hutan

dan lahan kritis, dengan progam kegiatan sebagai berikut :

1) Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

2) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

3) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan.


Page 165

C. REALISASI ANGGARAN

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan

indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan

sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang

dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan

semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang

dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan

semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa

dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi

anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna

bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai

dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil dari pada

yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerjanya.

Berikut Capaian kinerja dan realisasi belanja lansung tahun 2015

yang di alokasi untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran

pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.


Page 166

Tabel. 3.94 Daftar Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Provinsi Kep. Riau

Tahun 2015

NO

SASARAN STRATEGIS KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI % CAPAIAN

TARGET

REALISASI

%

EFISIENSI

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat

10

10 100% 1.267.295.000

1.238.465.950

97,7%


1.290 1.304 101% - - 0%


443.620 407.235,91

91,8% 24.009.562.

400

22.353.95

2.530

93%


3.338.852

4.244.728 127%


4 4 100% 2.900.650.000

1.595.084.682

55%

14 6 42,9% - - 0%

6 Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya

18.843 31.041,89 164,7% 11.660.429.000

8.581.092.753

74%


2.000.000

2.037.673 102% 3.299.500.000

3.160.029.950

96%

8 Meningkatnya investasi 2.250.000.000.00

0

12.504.063.700.000

556% 2.603.136.

000

2.473.248

.392

95%

200 2.509.102,3

1.254.551%


2,50%

1,18%

47,2%

2.709.493.

000

2.420.687

.764

89%


3.166 3.647 115% 2.709.493.000

2.420.687.764

89%

2.126 2.333 110%

18.600 21.822 117%

2.600 1.577.878 60.688%


1.046 1.231 118% - - 0%

200 1.193 597% - - 0%

12 Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan

0,13 0,18 138% 1.548.304.300

1.545.130.760

99%


15.000 585.461 3.903% 104.700.0

00 96.351.20

0

92%

1.500 4.864 324% 2.786.300.000

2.726.128.050

98%


Page 167

NO



TARGET

REALISASI

%

EFISIENSI

1 2 3 4 5 6 7 8


1467 1125 76,7% 900.000.000

771.076.400

86%


7 11 157% 250.000.000

220.931.0

00 88%


50.15% 70.21% 140% 19.005.660.000

16.902.793.409

89%


78% 83,72% 107% 300.000.000

279.744.800

93%


20 21,12 106% 62.886.060.000

59.027.611.838

94%

19 Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hubports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim

10 10 100% - - 0%-

6 5 83,3% - - 0%


62 78 125% 6.453.000.000

17.264.400

0,2%


12 11,5 95,8% 54.889.798.973

48.261.814.582

89%

22


99% 100% 101% 59.345.151.587

54.976.511.815

93%

85% 100% 118%


94% 91,24% 97%

54.889.798.973

48.261.814.582

88% 24 Meningkatnya angka

melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA/ SMK/ MA

93% 81% 87,10%


93% 90% 97%

95% 92% 97%

26 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

69.826.499.439

61.707.110.488

88%

59 50 85%

55 43 78%

51 44 87%


22.008.706.833

21.254.946.347

97%

1:21 1:18 116%

1:23 1:15 153%

1:13 1:12 108%


60% 74% 123%

95% 91% 96%

98% 95% 97%


40 44 110% 10.044.885.500

9.024.456.140

90%


66 72 109% 5.111.133.500

4.889.493.200

96%

99% 93% 94%


Page 168

NO



TARGET

REALISASI

%

EFISIENSI

1 2 3 4 5 6 7 8


0,15 0,14 93% 11.900.762.200

7.516.445.892

63%

4 3,85 96% 724.180.000

276.430.005

38%

32 Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian/ Wajar dengan pengecualian

WTP WTP 100% 6.550.000.000

6.546.171.600

99%


2 5 150% 200.000.000

197.232.000

99%

2 5 300%

1 0 200% - - 0%

40 20 50% 2.800.000.000

2.383.856.750

85%


12,15% 12,13% 99,8% - - 0%


68 66,27 97%

250.000.000

244.584.000

98%

36

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

63

60,79

96%

37 Menurunnya rasio KDRT 0,097 0,097 100% 949.838.000

841.228.680

89%


4 29 725% 439.850.000

432.350.000

98%


36 41 114% 2.387.000.000

1.999.800.000

84%


275.748,50

282.432 102% 1.876.595.000

1.762.808.634

94%

l

L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i 2 0 1 5

Page 169

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2015, memuat pertanggung jawaban kinerja atas

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau

tahun 2015 yang penyusunannya berdasarkan perjanjian kinerja dengan

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan

dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun

2015 namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan

kontribusinya terhadap pencapaian RPJMD, Secara umum sasaran

strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai, meskipun capaian tersebut

belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, setidaknya telah

memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya pada masa

selanjutnya.

Secara umum, nampak kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2015 adalah sangat baik, karena dari 55 indikator sejumlah

28 indikator memenuhi kriteria sangat baik dan 20 indikator berkriteria

baik, 1 indikator berkriteria cukup, 6 indikator berkriteria kurang.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dari IKU yang

sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya

ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga

l


Page 170

menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan

daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2015, yang mencakup juga

penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup

bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin

dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Penerapan sistem e-performance yang di koordinir oleh tim APIP Provinsi

Kepulauan menunjukan upaya yang lebih maju dalam mensinergikan

perencanaan dan laporan capaian kinerja secara transparan, walaupun

dalam akhir tahun terjadi kendala yaitu kerusakan sistem e-performance

dimaksud.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi

perbaikan kinerja Provinsi Kepulauan Riau, dirumuskan beberapa

langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat

dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya,

sebagai berikut :

Mengupayakan penurunan angka kemiskinan melalui program

pemberdayaan masyarakat seperti pembinaan koperasi, usaha kecil dan

menengah, peningkatan pola kemitraan antara pengusaha dengan usaha

kecil serta penguatan modal di berbagai bidang usaha. Peningkatan

jumlah bumdes yang aktf pada seluruh desa Provinsi Kepulauan Riau.

Lebih meningkatkan pelayanan dasar kesehatan yang merata dan

terjangkau oleh masyarakat, dengan meningkatkan pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan pada daerah yang belum

terjangkau layanan kesehatan, peningkatan kualitas jalan dan pelabuhan

1. Aspek pelayanan kesejahteraan masyarakat

2. Aspek pelayanan umum

l


Page 171

sebagai sarana prasarana perekonomian rakyat, peningkatan

pemenuhan ketersediaan air bersih dan listrik.

Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan melalui program

peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan peningkatan sarana

belajar mengajar yang memadai dan merata di seluruh wilayah Provinsi

Kepulauan Riau.

Mengupayakan peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata,

penyempurnaan pelayanan perizinan, meningkatkan mutu calon tenaga

kerja dalam menghadapi peluang usaha yang tersedia dengan didukung

program pemberdayaan masyarakat, pengembangan produktifitas

pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

Selain aspek tersebut di atas, agar tetap memperhatikan aspek

penting lainnya antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan

kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan

upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui

peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program

pembangunan.

2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada

sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku

pelayan masyarakat.

3. Peningkatan kualitas perencanaan SKPD dengan merumuskan sasaran

strategis dan indikator kinerja yang menunjukan hasil (outcome).

3. Aspek Daya Saing Daerah

l


Page 172

Akhirnya segenap aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 ini

dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan

sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja masa yang akan datang.

Lampiran I : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

%

Kategori Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 1

Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat

Jumlah Event budaya skala local, regional dan nasional

10

3 30 Kurang


Armada kapal penangkap ikan berbobot> 20 GT (unit)

1.290 778 60,31 Cukup


Produksi ikan tangkap (ton)

408.501 407.235,91 99,7 Baik


Pendapatan Nelayan (Rp/bln)

3.338.852 4.244.728 127 Sangat Baik


Pelabuhan perikanan (unit) yang memenuhi standar perikanan

5 4 Baik

Minapolitan (Kawasan) 7 6 85,7 Baik 6 Meningkatnya produksi,

nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya (ton)

18.760 31.041,89 165,5 Sangat Baik


Jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara (Orang)

2.000.000 2.037.673 102 Sangat Baik

8 Meningkatnya investasi Realisasi Investasi dalam Negeri (Rp)

2.250.000.000.000

12.504.063.700.000

556 Sangat Baik

Realisasi Investasi luar Negeri (US $ juta)

200 2.509.102.3 1.254.551 Sangat baik


% PDRB Pertanian 2,50% 1.18% 47,6 Kurang


Produktifitas Padi (Ton/Ha) 3.166 3.647 115 Sangat Baik

Produktifitas Jagung (Ton/Ha) 2.126 2.333 110 Sangat Baik

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2015

Produksi Karet (Ton/Ha) 18.600 21.822 117 Sangat Baik

Produksi Ternak/daging (ekor)

2.600 1.577.878 60.688 Sangat Baik


Luas lahan sawah yang didukung pengairan (Ha)

1.046 1.231 118 Sangat Baik

Luas Irigasi dalam kondisi baik (Ha)

200 1.193 597 Sangat Baik

12 Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan

Rasio kecukupan Alsistan/ Traktor Roda Dua disektor pertanian pangan dan perkebunan

0,13 0,18 138 Sangat Baik


Serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN

PMA 15.000 15.461 104 Sangat Baik

PMDN 1.500 4.461 297 Sangat

Baik 14 Meningkatnya jumlah

koperasi yang aktif dan sehat

Jumlah koperasi aktif 1.467 1.125 76,7 Baik


Jumlah BUMDES yang aktif

7 11 157 Sangat Baik


Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)

50.15% 70,21% 140 Sangat Baik



78% 66,89% 85,7 Baik



20 21,12 106 Sangat Baik

19 Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hubports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritime


10 10 100 Baik

Jumlah pelabuhan barang internasional

6 5 83,3 Baik






12 9,64 80,3 Baik

22


Angka kelulusan SD (%)

99% 100% 101 Sangat Baik

Angka kelulusan SMP (%) 85% 100% 118 Sangat Baik



94% 91,24% 97 Baik

24 Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA,SMK MA


93% 81% 87 Baik



93% 93,5% 100,5 Sangat Baik

Persentase Sekolah SMP/ MTS dalam Kondisi Baik

95% 91,6% 96 Baik

26 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah


SD 59 50 85 Baik

SMP 55 43 78

SMA 51 34 67


Rasio Guru terhadap murid perkelas

SD 1:21 1;18 116 Sangat Baik SMP 1:23 1;15 153

SMA 1:13 1;12 108



SD 60% 74% 123 Sangat Baik SMP 95% 91% 96

SMA 98% 95% 97





Rasio bidan/ tenaga medis per 100.000 penduduk



99 93 94 Baik


Rasio RS per 10.000 penduduk

0,15 0,14 93 Baik


4 3,85 96 Baik

32 Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian/

Opini BPK WTP WTP 100 Baik

Wajar dengan pengecualian


Jumlah Pemuda yang mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)

2 5 250 Sangat Baik


1 0 0 Kurang


2 5 250 Sangat Baik

Jumlah Pemuda yang mengikuti BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)

40 20 50 Kurang


Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif

12,15% 12,13% 99,8 Baik


Indeks Pembangunan Gender (IPG) %

68 66,27 98,2 Baik

36 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) %

60 60,79 101 Sangat Baik

37 Menurunnya rasio KDRT Rasio KDRT 0,097 0,097 100 Baik


Jumlah kasus illegal fishing 4 29 725 Kurang





Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Kerusakan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri)

275.748,50 282.432 102 Kurang

Lampiran II : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

1. Penghargaan sebagai Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat

Nasional Tahun 2015 Peringkat ke 6 dari Menteri Perhubungan

Republik Indonesia

2. Penghargaan Penerima Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Raya

Tahun 2015 Kota Batam Peringkat Pertama dari Menteri

Perhubungan

3. Juara ke 2 Festival Nasional Tari Tradisi yang diselenggarakan oleh

Kemendikbud Jakarta dan 13 Penyaji Unggulan Parade Tari

Nusantara di TMII Jakarta

4. Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari

Badan Kepegawaian Negara dalam Komitmen Tertinggi Rekruitmen

CPNS berbasis CAT meraih Terbaik ke III

5. Laporan Keuangan Tahun 2015 berstatus WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian) dari Kementerian Keuangan RI di Jakarta

6. Penghargaan National e-Procurement Award 2015 dari Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta

7. Penghargaan KPAI Award Tahun 2015 dari KPAI Pusat di Jakarta

8. Penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dengan Nilai B dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi RI di Jakarta

9. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik

Pertama dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di

Jakarta

10. Penghargaaan Smart City Katagori Provinsi Kecil dari Bappenas RI

di Jakarta

11. Penghargaaan Inovasi TTG dengan TTG Alat Pengukur Idealitas

Tinggi dan Berat Badan Bayi Juara II Tingkat Nasional dari

Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta

12. National Young Inventors Award (NYIA) 2015 dengan TTG Alat

Pemisah Pasir Juara III Tingkat Nasional dari LIPI di Jakarta

13. Penghargaan Inovasi TTG Alat Pengangkat Air Galon Pada Gedung

Bertingkat Juara III TTG Inovasi Nasional dari Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi di Banda Aceh

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

14. Medali Perak pada International Exhibition Young Inventors (IEYI)

2015 di Taiwan

15. Special Award dari Pemerintah Makao 2015 di Taiwan

16. Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda Tudong Manto, Teater

Bangsawan dan Joget Dangkong dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI di Jakarta

17. Pencapaian status bebas rabies di Provinsi Kepulauan Riau dari

Menteri Pertanian

18. Lembaga Pemerintah Daerah Peduli Anak Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia

19. Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) bidang IPA

20. Juara I Jambore bidang Pentas Seni

21. Juara II Festifal Lomba Seni Tk. Nasional (FLSN) bidang Tata Rias

22. Juara Harapan 3 Gebyar dan Keberbakatan PKLK bidang Kepala

SLB Berprestasi

23. Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) bidang IPA

24. Juara II Festifal Lomba Seni Tk. Nasional (FLSN) bidang Seni Tari

25. Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) bidang IPS

26. Juara I Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bidang Tolak

Peluru

27. Juara III Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bidang Lari

60 meter

28. Juara I Festifal Lomba Seni Tk. Nasional (FLSN) bidang Cerita

Pendek

29. Juara III Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) bidang Bola

Basket

30. Juara Harapan I Lomba Kompetensi Siswa bidang CNC Milling

31. Juara III Lomba Kompetensi Siswa bidang Mobile Robotic

32. Juara Harapan II Lomba Kompetensi Siswa bidang Peserta Mold

Making

33. Juara Harapan I Lomba Kompetensi Siswa bidang Akomodasi

Perhotelan

34. Pembicara Terbaik Lomba Kompetensi Siswa bidang Bahasa Jerman

35. Juara II Lomba Kompetensi Siswa bidang Bahasa Jepang

36. Juara III Lomba Kompetensi Siswa bidang Farmasi

37. Juara Harapan I Lomba Kompetensi Siswa bidang Mekatronika

38. Juara I Lomba Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing bidang Bahasa

Mandarin

39. Juara Harapan I Lomba Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing bidang

Bahasa Inggris


Bahasa Indonesia


Bahasa Jerman

42. Standar Pengelolaan Aset yang memenuhi Standar LPSE 2015 dari

LKPP di Jakarta

43. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk yang memenuhi Standar

LPSE 2015 dari LKPP di Jakarta

44. Standar Pengelolaan Perubahan yang memenuhi Standar LPSE

2015 dari LKPP di Jakarta

45. Standar Pengelolaan Kapasitas yang memenuhi Standar LPSE 2015

dari LKPP

46. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang memenuhi

Standar LPSE 2015 dari LKPP

47. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan yang memenuhi Standar

LPSE 2015 dari LKPP

48. Penghargaan Pengelola Data Bencana dan PUSDALOPS BPBD

Tingkat Provinsi.

grafik 1.4 perkembangan pdrb per kapita provinsi kepulauan riau

Documents