Download - 1 Pendahuluan
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 1
1.1 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bekasi
Didalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa negara
menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki setiap orang.
Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, penataan ruang diselenggarakan
dengan pendekatan wilayah, yaitu terdiri atas penataan ruang wilayah nasional;
penataan ruang wilayah provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
Dengan pendekatan wilayah ini, setiap wilayah merupakan subsistem ruang
dimana terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tingkat
pemanfaatan yang berbeda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat
mendorong ke arah ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.
Dalam konteks wilayah kabupaten, penataan ruang wilayah kabupaten Bekasi
merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan
ruang wilayah Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya dalam
penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten Bekasi perlu
mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan Provinsi Jawa Barat,
kepentingan Kabupaten Bekasi, serta keselarasan dan keterpaduan dengan
penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dengan
Kabupaten Bekasi sebagai suatu kesatuan sistem wilayah yang lebih luas untuk
menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antardaerah,
antar pusat dan daerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi 2010-
2030 tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Bekasi Tahun
2003-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2003-2013. Evaluasi yang dilakukan pada hakikatnya untuk menilai
kinerja penataan ruang, yang pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan-
penyimpangan baik terkait struktur maupun pola ruang.
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 2
Dari aspek dinamika pembangunan dalam lingkup internal, sebagian telah
diakomodir didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2007
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 2013,
dan beberapa hal perlu diantisipasi dan direspon didalam suatu rencana tata
ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya dalam
mendukung perwujudan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bekasi
jangka panjang.
Dalam konteks dinamika eksternal yang mencakup konstelasi global, nasional,
dan regional, baik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) dan akuntabel; tuntutan era pasar global (global trading);
fenomena megapolitan, konurbasi yang tidak lagi mendudukan batas
administrasi wilayah sebagai persoalan/hambatan dalam melakukan kegiatan
pembangunan, interaksi atau sistem aktifitas penduduk, ataupun kerjasama yang
melibatkan dua atau lebih wilayah dalam lingkup regional, nasional maupun
global/internasional di berbagai bidang. Berkembangnya kawasan industri di
wilayah Kabupaten Bekasi, tumbuh dan berkembangnya sektor properti di
wilayah ini baik investor dalam nengeri maupun investor asing, memberikan
konsekuensi tereksploitasinya sumber daya alam, sumber daya energi, sumber
daya air, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; kebutuhan
pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung; alokasi
peruntukkan lahan untuk kegiatan pembangunan; hingga dukungan perangkat
kebijakan seperti dalam bentuk insentif untuk menciptakan iklim investasi yang
kondusif.
Disatu sisi, perkembangan yang dinamis ini merefleksikan wujud hasil-hasil
pembangunan ataupun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan
ekonomi, namun disisi lain sejauh mana rencana tata ruang mampu
mengakomodir tuntutan dan perilaku pasar tanpa mengesampingkan aspek
pertimbangan daya dukung lingkungan serta keseimbangan lingkungan dalam
rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan wilayah jangka panjang.
Dinamika eksternal lainnya, diantaranya dipengaruhi adanya perubahan
paradigma dalam penataan ruang sehubungan dengan terbitnya Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menggantikan UU No. 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; serta beberapa peraturan perundangan
baru yang terkait, termasuk Norma-Standar-Prosedur-Kriteria (NSPK) bidang
penataan ruang.
Ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang Penataan Ruang tersebut
diantaranya mengamanatkan beberapa hal, diantaranya :
Penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menekankan pada aspek
prinsip keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah,
antarsektor dan antarpemangku kepentingan serta keterpaduan,
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 3
keberlanjutan dan keharmonisan serta keseimbangan dalam penggunaan
sumber daya alam dan sumber daya buatan; demokrasi, kepastian
hukum dan keadilan;
Pendekatan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Hal ini
didasarkan pada kenyataan bahwa secara geografis, wilayah NKRI
berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan
ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan
keselamatan dan kenyamanan kelangsungan kehidupan dan
penghidupan. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan
ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik,
terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien
Ketentuan penyesuaian RTRW Kabupaten, yaitu semua Perda
kabupaten/kota tentang RTRW Kabupaten perlu disusun/disesuaikan
paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU No. 26 Tahun 2007
diberlakukan (Pasal 78 ayat (4) butir c);
Adanya ketentuan-ketentuan serta muatan baru atau konsep lama yang
diperdalam, diantaranya :
Ketentuan-ketentuan baru
Adanya perubahan jangka waktu RTRW Kabupaten, yaitu menjadi
20 (dua puluh) tahun. (Pasal 26);
Dalam hal legalisasi RTRW Kabupaten. Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten tentang RTRW Kabupaten harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah
mendapatkan rekomendasi Gubernur (Pasal 18)
Konsep standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (Pasal
58);
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang
berisi (i) ketentuan umum peraturan zonasi, (ii) ketentuan perijinan,
(iii) ketentuan insentif dan disinsentif, serta (iv) arahan sanksi
Muatan-muatan baru/Konsep lama yang diperdalam
Penetapan kawasan strategis kabupaten (Pasal 8, 10, 11)
Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, berupa peraturan
zonasi, perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan
disinsentif (Pasal 35, 38), serta pengenaan sanksi.
Muatan arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program
utama jangka menengah lima tahunan, disusun untuk jangka waktu
rencana 20 tahun (Pasal 20, 23, 26 dan 29);
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 4
Konsep pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk
ketahanan pangan, sebagai salah satu arah yang dituju dalam
penataan ruang kawasan pedesaan (Pasal 48);
Internalisasi biaya dampak lingkungan kedalam biaya pelaksanaan
pembangunan (Pasal 34);
Rumusan rinci tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam
penataan ruang (Pasal 60, 61); serta kejelasan hak orang yang
dirugikan akibat tindak pidana dalam pemanfaatan ruang. (Pasal 75)
Kejelasan bentuk sanksi administratif atas pelanggaran terhadap
ketentuan tentang kewajiban setiap orang (Pasal 63); serta kejelasan
hukuman pidana bagi setiap pelanggar rencana tata ruang; atau
memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang baik perorangan ataupun korporasi; serta pejabat publik
penerbit perijinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
(Pasal 69, 70, 74)
Konsep penyelesaian sengketa lebih tegas (Pasal 67);
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi
program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
Adanya peraturan dan/atau rujukan baru lainnya yang perlu dijadikan
acuan dalam proses penataan ruang wilayah kabupaten, diantaranya :
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus
Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 5
Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
(Jabodetabekpunjur)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Peraturan Menteri Kehutanan No. 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan
Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Tata Ruang Daerah
Rencana pembangunan sektoral dan spasial dalam lingkup internal wilayah
Kabupaten Bekasi sebagaimana dimuat didalam RTRW Kabupaten Bekasi 2003-
2013 (Perda No. 4 Tahun 2007), yang perlu diakomodir didalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2009-2029 untuk menjamin keberlangsungan
penyelenggaraannya, diantaranya :
1. Rencana Pengembangan Sistem Perangkutan
a. Perubahan trase pembangunan Jalan Tol Karang Tanjung (semua
sepanjang 56 Km ( 43 Km di wilayah Kabupaten Bekasi) yang akan
menghubungkan Cikarang dan Tanjung Priok dan melewati
Tarumajaya dan Babelan; trasenya berubah menjadi dari Cibitung
Tambun Utara Babelan Tarumajaya Tj. Priok.
b. Pembangunan Jalan Tol Jatiasih Purwakarta (melintasi Kecamatan
Setu, Serang Baru dan Bojongmangu) di Kabupaten Bekasi;
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 6
c. Pembangunan jalan Lintas Utara (kolektor primer) yang
menghubungkan Marunda-Tarumajaya-Cabangbungin-Batujaya
(Karawang).
d. Rencana Pembangunan jalan Lintas Selatan (kolektor primer) yang
menghubungkan Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi.
e. Rencana pengembangan transportasi kereta api untuk Kabupaten
Bekasi adalah:
Pembangunan jaringan rel double track Manggarai Cikarang ,
untuk mendukung koridor perkotaan dan penglaju (commuter).
Pembangunan New Bekasi Line yang akan menghubungkan
Cikarang Tanjung Priok.
Peningkatan status dan fungsi stasiun Cikarang, untuk menjadi
tempat pemberangkatan/pemberhentian kereta api antar kota.
f. Pembangunan terminal angkutan darat (Tipe A) (antarkota
antarpropinsi/AKAP) terdapat di Kecamatan Cikarang Utara
2. Perencanaan Spasial. Dalam hal ini antara lain adanya studi-studi yang
berkaitan dengan penataan ruang di kawasan khusus Pantai Utara
Kabupaten Bekasi, yang memberikan arahan bagi rencana pemanfaatan
ruang pada kawasan tersebut
Berkaitan dengan dinamika internal dan eksternal sebagaimana dijabarkan,
maka dipandang perlu untuk menyelaraskan RTRW Kabupaten Bekasi dengan
dinamika yang terjadi, baik dalam hal penyelarasan dengan ketentuan-ketentuan
yang diamantakan didalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 maupun rujukan
baru dalam bidang yang terkait dengan penataan ruang, maupun dalam
merespon tantangan dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang wilayah
Kabupaten Bekasi.
1.2 Profil Wilayah Kabupaten Bekasi
1.2.1 Geografis dan Wilayah Administrasi Kebupaten Bekasi
Secara geografis, Kabupaten Bekasi terletak di sebelah Utara Propinsi Jawa
Barat dan berada pada dataran rendah, 72% wilayah Kabupaten Bekasi berada
pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Bekasi
terletak pada 6010-6030 Lintang Selatan 10604878-10702729 Bujur Timur,
luas wilayah Kabupaten Bekasi 127.388 Ha.
Batas-batas Kabupaten Bekasi :
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 7
Sebelah Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
Sebelah Timur : Kabupaten Karawang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001
tentang penataan, pembentukan, dan pemekaran kecamatan, Kabupaten Bekasi
semula 15 Kecamatan dimekarkan menjadi 23 Kecamatan, dengan luas wilayah
tetap. Selengkapnya nama-nama kecamatan baru beserta ibukota
kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 1.1. Batasan administrasi berdasarkan
Gambar 1.1.
Tabel 1.1
Batas Administrasi Kabupaten Bekasi Menurut Kecamatan
No Kecamatan Ibukota Luas (Ha.)
1 Setu Ciledug 6,216
2 Serang Baru Sukasari 6,380.00
3 Cikarang Pusat Sukamahi 4,760.00
4 Cikarang Selatan Sukadami 5,174.00
5 Cibarusah Cibarusah Kota 5,039.00
6 Bojongmangu Bojongmangu 6,006.00
7 Cikarang Timur Jatibaru 5,131.00
8 Kedungwaringin Kedungwaringin 3,153.00
9 Cikarang Utara Cikarang Kota 4,330.00
10 Karang Bahagia Karangbahagia 4,610.00
11 Cibitung Wanasari 4,530.00
12 Cikarang Barat Telaga Asih 5,369.00
13 Tambun Selatan Tambun 4,310.00
14 Tambun Utara Sriamur 3,442.00
15 Babelan Babelan Kota 6,360.00
16 Tarumajaya Pantai Makmur 5,463.00
17 Tambelang Sukarapih 3,791.00
18 Sukawangi Sukawangi 6,719.00
19 Sukatani Sukamulya 3,752.00
20 Sukakarya Sukakarya 4,240.00
21 Pebayuran Kertasari 9,634.00
22 Cabangbungin Lenggahjaya 4,970.00
23 Muaragembong Pantai Mekar 14,009.00
T o t a l 127,388.00
Sumber: - Perda Kab. Bekasi No. 26/Th. 2001
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 8
Gambar 1.1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BEKASI
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 9
1.2.2 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia
Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 2006 menurut data BPS
Kabupaten Bekasi Tahun 2006 sebanyak 2.054.795 jiwa. Jumlah penduduk laki-
laki sebanyak 1.047.691 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.007.104
atau rasio jenis kelamin sebesar 104,03. Dengan luas wilayah sebesar 127.388
Ha, maka rata-rata kepadatan penduduk mencapai 1.613 jiwa/km2. Wilayah
yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan sebanyak
345.780 jiwa (16,84%) dan tingkat kepadatan 8.023 jiwa/km2, sedangkan yang
paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Muaragembong (261 jiwa/km2).
Jumlah penduduk paling sedikit terdapat terdapat di Kecamatan Bojongmangu
yaitu 24.691 jiwa. Pertumbuhan penduduk tahun 2006 adalah sebesar 3,84%
dan tahun 2005 sebesar 3,98%. Jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat
pada tabel berikut
Tabel 1.2
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km2 Tahun 2007
No Kecamatan Luas
Wilayah (Ha)
Penduduk Kepadatan (jiwa/km
2) Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Setu 6,216 39,442 38,334 77,776 1,251
2 Serang Baru 6,380 32,006 31,162 63,168 990
3 Cikarang Pusat 5,174 20,996 20,838 41,834 878
4 Cikarang Selatan
4,760 42,195 40,190 82,385 1,592
5 Cibarusah 5,131 31,484 29,558 61,042 1,211
6 Bojongmangu 5,369 12,390 12,301 24,691 411
7 Cikarang Timur 4,330 38,011 36,748 74,759 1,457
8 Kedungwaringin 5,039 26,728 25,496 52,224 1,656
9 Cikarang Utara 6,006 83,256 79,290 162,546 3,754
10 Karang Bahagia 3,153 39,540 38,411 77,951 1,691
11 Cibitung 4,610 74,587 71,263 145,850 3,220
12 Cikarang Barat 4,530 81,585 76,046 157,631 2,936
13 Tambun Selatan
4,310 175,650 170,130 345,780 8,023
14 Tambun Utara 3,442 45,807 44,414 90,221 2,621
15 Bebelan 6,360 76,189 72,943 149,132 2,345
16 Tarumajaya 5,463 42,907 40,585 83,492 1,528
17 Tambelan 6,719 17,775 17,344 35,119 926
18 Sukawangi 3,791 21,210 20,762 41,972 625
19 Sukatani 3,752 32,632 31,707 64,339 1,715
20 Sukakarya 4,240 22,471 21,857 44,328 1,045
21 Pebayuran 9,634 47,304 45,745 93,049 966
22 Cabangbungin 4,970 24,713 24,285 48,998 986
23 Muaragembong 14,009 18,483 17,695 36,178 261
Kabupaten Bekasi 127,388 1,047,361 1,007,104 2,054,465 42,088
Sumber : Kabupaten Bekasi dalam Angka 2007
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 10
Penduduk menurut umur menunjukan bahwa penduduk usia produktif (15-64
tahun) mencapai 1.417.161 orang atau 69%. Sedangkan penduduk yang belum
produktif (< 15 tahun) sebanyak 574.879 orang atau 28% dan yang tidak
produktif lagi (65 tahun ke atas) 62.760 orang atau 3 %, sehingga beban
ketergantungan sebesar 44,99.
Tabel 1.3
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2006
Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0-4 85.400 78.491 163.891
5-9 109.354 100.623 209.977
10-14 104.124 96.887 201.011
15-19 93.006 90.273 183.279
20-24 115.514 128.606 244.120
25-29 113.311 125.554 238.865
30-34 110.268 107.176 217.444
35-39 90.824 80.951 171.775
40-44 68.914 59.480 128.394
45-49 47.111 39.820 86.931
50-54 38.139 30.148 68.287
55-59 21.592 18.883 40.475
60-64 19.471 18.120 37.591
65-69 10.977 11.908 22.885
70-74 10.145 10.762 20.907
75 + 9.541 9.422 18.968
Jumlah 1.047.691 1.0007.104 2.054.795
Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2007
Data penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2007, jumlah penduduk 2,054,795 jiwa,
terdiri dari 1,047,691 laki-laki dan 1,007,104 perempuan. Komposisi usia
penduduk adalah sebagai berikut:
- Penduduk belum produktif (di bawah 14 tahun) : 298,878 jiwa (27,98%)
- Penduduk usia produktif (15 59 tahun) : 1.379.570 jiwa (67,19%)
- Penduduk tidak produktif (60 tahun ke atas) : 100.346 jiwa (4,88%).
Rincian struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bekasi
diperlihatkan pada Tabel 1.4. Piramida penduduk diperlihatkan pada Gambar
1.2. Jika dilihat dari bentuk piramida tersebut, maka penduduk Kabupaten Bekasi
didominasi oleh golongan usia produktif, mencapai 67,19%. Fakta ini di satu
pihak merupakan potensi bagi Kabupaten Bekasi dalam hal tenaga kerja, namun
di pihak lain juga dapat menjadi masalah karena jumlah angkatan kerja yang
besar menuntut penyediaan lapangan kerja yang besar pula.
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 11
Tabel 1.4 Struktur Penduduk Kabupaten Bekasi
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007
Kelompok Umur
Laki - laki Perempuan Jumlah %
0 - 4 85,400 78,491 163,891 7.98
5 - 9 109,354 100,623 209,977 10.22
10 - 14 104,124 96,887 201,011 9.78
15 - 19 93,006 90,273 183,279 8.92
20 - 24 115,514 128,606 244,120 11.88
25 - 29 113,311 125,554 238,865 11.62
30 - 34 110,268 107,176 217,444 10.58
35 - 39 90,824 80,951 171,775 8.36
40 - 44 68,914 59,480 128,394 6.25
45 - 49 47,111 39,820 86,931 4.23
50 - 54 38,139 30,148 68,287 3.32
55 - 59 21,592 18,883 40,475 1.97
60 - 64 19,471 18,120 37,591 1.83
65 - 69 10,977 11,908 22,885 1.11
70 -74 10,145 10,762 20,907 1.02
75 + 9,541 9,422 18,963 0.92
Total 1,047,691 1,007,104 2,054,795 100 Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2007
Gambar 1.2
Piramida Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2007
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 12
1.2.3 Potensi Kebencanaan
Potensi kebencanaan di Kabupaten Bekasi yaitu potensi banjir. Lokasi rawan
banjir di Kabupaten Bekasi berdasarkan informasi dari bahan rapat terpadu
penanganan masalah banjir pada tahun 2002, luas areal genangan terjadi
umumnya di areal pertanian dengan perkiraan 15,176 ha, tambak sekitar 9.627
ha dan permukiman sekitar 362 Ha.
Perkiraan lokasi rawan genangan banjir di Kabupaten Bekasi tertera pada
Gambar4.10. serta perkiraan luas areal genangan banjir tertera pada Tabel 1.5.
Tabel 1.5
Perkiraan Luas Areal Genangan Banjir di Kabupaten Bekasi
No Kecamatan Pertanian
(Ha) Tambak
(Ha) Permukiman
(Ha)
1 Muara Gembong 1.282 8.910 -
2 Cabang Bungin 1.620 250 197
3 Tambelang 3.556 - 5
4 Babelan 1.587 225 22
5 Tarumajaya 1.859 242 11
6 Sukatani 1.903 11
7 Cikarang 577 10
8 Pebayuran 1.649 9
9 Kedungwaringin 40 -
10 Cibitung 279 2
11 Tambun 500 30
12 Cibarusah 180 63
13 Setu 144
Jumlah 15.176 9.627 362 *)Sumber: Bahan Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Masalah Bencana Alam Banjir Di Wilayah DKI Jakarta Dan Sekitarnya, 2002.
1.2.4 Potensi Sumber Daya Alam
A. Sumber Daya Lahan
Lahan wilayah Kabupaten Bekasi pada umumnya merupakan daerah dataran
rendah. Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Bekasi terbagi dua
yang dibatasi oleh saluran CBL (Cikarang-Bekasi-laut). Wilayah sebelah utara
CBL berada pada ketinggian 0 - 25 m dpl (di bawah permukaan laut), sedangkan
wilayah sebelah selatan CBL berada pada ketinggian 26 - 115 dpl. Jenis tanah
wilayah Kabupaten Bekasi diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tanah, yaitu:
- asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan;
- asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu;
- asosiasi latosol merah, latosol coklat kemerahan dan laterit;
- asosiasi glei humus dan aluvial kelabu;
- podsolik kuning;
- komplek latosol merah kekuningan, lotosol coklat dan podsolik merah
kekuningan;
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 13
- komplek grumosol, regosol dan mediteran;
- komplek podsolik merah kekuningan, podsolik kuning, dan regosol.
Dilihat dari teksturnya, tanah wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar
mempunyai tekstur halus, yaitu seluas 104.891 Ha (82% dari luas wilayah).
Sumber Daya Air
Pada permukaan air tanah yang dalam, sumur resapan dibuat secara besar-
besaran karena tanah sangat memerlukan suplai air , sedangkan lahan yang
muka airnya dangkal keberadaan sumur resapan bersifat tidak efektif dan tidak
berfung dengan baik, terlebih pada daerah rawa dan pasang surut.
Pada beberapa daerah yang telah dilakukan pengamatan terhadap muka air
tanah didapatkan data tinggi MAT (Muka Air Tanah) sebagai berikut;
Pada wilayah sampel Cikarang Pusat Muka Air Tanah pada Kedalaman
> 2,50 meter
Pada wilayah sampel Cikarang Selatan Muka Ait Tanah pada
Kedalaman > 1,90 meter
Pada wilayah sampel Karang Bahagia Muka Ait Tanah pada Kedalaman
2,50 meter
Sungai yang mengalir pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi
diharapkan dapat digunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat (irigasi, air industri, maupun untuk keperluan rumah tangga lainnya).
Berdasarkan keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No 68 tahun 1997
tentang Peruntukan Air Dan Baku Mutu Air, sungai-sungai di Kabupaten Bekasi
yang saat ini dimanfaatkan untuk keperluan air baku air minum dan kegiatan
pertanian adalah Sungai Citarum, Cibeet, Bekasi dan Sungai Cikarang (lihat
Tabel 3.9)
Tabel 1.6 Peruntukan Dan Mutu Air Baku Sungai-Sungai Utama
Di Kabupaten Bekasi
No Nama Sungai Golongan Mutu Pemanfaatan
1 Sungai Citarum C, D Perikanan, peternakan dan pertanian
2 Sungai Cibeet B, C, D Air baku air minum, perikanan, peternakan dan pertanian
3 Sungai Bekasi B, C, D Air baku air minum, perikanan, peternakan dan pertanian
4 Sungai Cikarang B, C, D Air baku air minum, perikanan, peternakan dan pertanian
Sumber: Laporan Akhir Studi Pengembangan Potensi Air Bersih Kab Bekasi 2006
Pada beberapa kecamatan persediaan air bersih cukup memadai, sedang pada
beberapa kecamatan lain masih terdapat penduduk yang sulit memperoleh air
bersih. Kecamatan yang memiliki persediaan air bersih memadai adalah
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 14
Kecamatan Setu, Tarumajaya, Babelan, Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang
Barat, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Serang Baru, Cikarang Pusat,
Kedungwaringin, Pebayuran, Sukatani. Sedangkan kecamatan yang masih
sedikit mengalami kesulitan memperoleh air bersih, seperti Kecamatan
Bojongmangu, masyarakat Bojongmangu mengandalkan perolehan air bersih
dari air hujan dan dari air sumur yang kedalamannya dapat mencapai 17 - 20 m.
B. Sumber Daya Mineral
Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi terdiri dari bahan
galian batu gamping, pasir, lempung. Lempung sebagai bahan pembuat bata
merah dan genteng diambil dari pelapukan satuan konglomerat dan batupasir
tufan.
1.2.5 Potensi Ekonomi Wilayah
Gambaran kemajuan perekonomian suatu daerah juga dapat dilakukan dengan
mengelompokkan kegiatan perekonomiannya berdasarkan lapangan usaha.
Berdasarkan lapangan usaha, terdapat tiga kelompok lapangan usaha, yaitu:
1. Sektor primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau
bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam,
seperti tanah dan kandungan deposit didalamnya. Yang termasuk
kelompok ini adalah sektor pertanian serta sektor pertambangan dan
galian.
Tabel 1.7 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bekasi
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2005
Lapangan Usaha 2002 2003 2005
Primer 3,47 3,36 3,55
Sekunder 83,72 83,85 83,85
Tersier 12,81 12,80 13,00
Total 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Bekasi
2. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan mentah atau bahan
baku, baik yang berasal dari sektor sekunder menjadi barang yang lebih
tinggi nilai tambahnya. Sektor ini mencakup sektor industri pengolahan,
sektor listrik gas dan air minum, dan sektor kontruksi.
3. Sektor tersier atau sektor jasa, yaitu sektor yang tidak memproduksi
barang dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini adalah
sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi,
sektor bank dan lembaga keuangan lainny, sektor jasa-jasa.
Tabel 1.7 memperlihatkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Bekasi tahun
2002-2005 atas dasar harga berlaku berdasarkan sektor primer, sekunder dan
tersier. Kontribusi sektor primer atas dasar harga berlaku sedikit mengalami
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 15
penurunan dari 3,67% dan pada tahun 2004 menjadi 3,55% tahun 2005.
Demikian pula dengan sektor sekunder mengalami peningkatan dari 12,81%
menjadi 13%. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran dari sektor primer
dan sektor sekunder ke sektor tersier. Kondisi ini memperlihatkan sektor
perdagangan dan jasa di Kabupaten Bekasi semakin berkembang seiring
dengan perkembangan Kota Bekasi dan Kota Jakarta.
Perkembangan sektor industri, perdagangan dan sektor jasa-jasa sehingga
terjadi pergeseran peranan sektor perekonomian dari sektor primer ke sektor
sekundr dan sektor tersier, ditunjang oleh ketersediaan kredit yang dikucurkan
oleh lembaga keuangan maupun bank swata kepada sektor-sektor ini.
1.3 Isu Strategis Wilayah
Terdapat 5 (lima) isu strategis pembangunan yang perlu diperhatikan dalam
pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bekasi. 5 (lima) isu strategis
tersebut, yaitu :
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, demografi dan sosial
budaya;
b. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas
aparatur kelembagaan;
c. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya wilayah,
yang meliputi :
i. sumber daya alam terutama lahan dan air sebagai faktor pendukung
pembangunan sektor pertanian;
ii. sumber daya buatan terutama permukiman dan industri agar
memberikan multiplier effect dalam perkembangan ekonomi serta
mendorong perkembangan wilayah perdesaan sehingga terwujud
keseimbangan perkembangan pembangunan perkotaan dan
perdesaan;
d. Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan publik serta prasarana
dan sarana wilayah dalam mendukung proses produksi dan distribusi
hasil-hasil produksi dalam lingkup lokal, regional nasional dan
internasional;
e. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan
peningkatan fungsi kawasan lindung; pengendalian pencemaran
lingkungan; rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan kawasan dan
lingkungan yang telah mengalami kerusakan; pemulihan kemampuan
ekosistem sebagai penyangga kehidupan; dan peningkatan peran
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 16
1.4 Kajian Cepat KLHS
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan,
rencana dan program (KRP).
Aplikasi kajian cepat KLHS meliputi;
Pelingkupan :
Identifikasi issue penting melalui rangkaian proses ilmiah/ metodelogis. Ini
diperoleh melalui kegiatan FGD
Kajian dampak:
Melakukan analisis, perhitungan, simulasi dampak dan kecenderungannya
untuk melihat pengaruh lingkungan yang akan ditimbulkan apakah positif dan
negatif.
Kajian cepat KLHS untuk wilayah Kabupaten Probolinggo yang diperoleh
berdasarkan hasil FGD dan Self Assesment dapat dilihat pada tabel 1.8 Self
Assesment KLHS terhadap RTRW Kabupaten Bekasi.
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 17
Tabel 1.8 Self Assesment KLHS terhadap RTRW Kabupaten Bekasi
NO ISU STRATEGIS/ RENCANA
PENGEMBANGAN SUBSTANSI RTRW
PENGARUH ALTERNATIF MITIGASI REKOMENDASI
POSITIF NEGATIF
1 Percepatan fungsi dan peran Kecamatan Setu dan Tambun selatan sebagai pusat perkotaan dari bagian sistem perkotaan PKN Jabodetabek yang mengemban fungsi pengembangan industri skala nasional
Pengembangan perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Perwujudan pusat kegiatan pasal 40 ayat 1 huruf a
Semakin berkembangnya Kecamatan terkait
Menciptakan suatu perekonomian yang kondusif dan bersaing
Dengan terakomodirnya fasilitas maka akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
Adanya limbah dari kegiatan industri
Cepatnya perkembangan lahan terbangun dikhawatirkan akan terjadinya konversi lahan pertanian irigasi teknis
Kemacetan dan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup (persampahan, banjir, dll)
Berkurangnya lahan resapan air
Penyediaan pengolahan limbah industri
Delineasi terhadap kawasan pertanian berkelanjutan/yang beririgasi teknis serta penanganan melalui insentif dan disinsentif
Pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti persampahan dan sanitasi
Mitigasi bahaya banjir dilakukan dengan penyediaan ruang evakuasi bencana serta pemantapan sitem drainase perkotaan
Menjaga kawasan RTH >30 %
Setiap pembangunan prasarana dengan skala regional diharapakan dilengkapi dengan analisa daya dukung lingkungan dan dokumen amdal.
Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme retribusi ataupun pembatasan terhadap sarana prasarana pada kawasan terbangun di areal sawah berkelanjutan
2 pembangunan jalan bebas hambatan Jatiasih Purwakarta yang melintasi Setu Cikarang Selatan - Serang Baru Bojongmangu Karawang - Purwakarta;
pembangunan jalan bebas hambatan Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Tanjung Priok, Cikarang-Cibitung, Bekasi-Cikarang-Kampung Melayu;
Rencana sistem jaringan prasarana utama pasal 12 ayat 4 huruf a dan be.
Meningkatkan aksesibilitas
Menumbuhkan iklim investasi di daerah
Menimbulkan polusi udara dan suara
Berkurangnya lahan resapan
Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi
Penyediaan RTH
Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan untuk menambah kawasan RTH
Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangannya
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 18
NO ISU STRATEGIS/ RENCANA
PENGEMBANGAN SUBSTANSI RTRW
PENGARUH ALTERNATIF MITIGASI REKOMENDASI
POSITIF NEGATIF
Permasalahan bencana banjir Kawasan rawan bencana alam pasal 24 ayat ayat 4
Terganggunya sanitasi lingkungan
Berdasarkan kerawanan terhadap penanggulangan banjir, maka guna mengantisipasi bahaya banjir dan genangan periodik adalah : 1. Pelestarian dan pengelolaan
Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah;
2. Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;
3. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta
4. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.
Upaya pencegahan banjir dilakukan dengan tiga cara yakni : 1. melestarikan kawasan lindung
dan kawasan hulu sungai 2. pembuatan sumur resapan di
kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru, dan
3. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase.
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 19
NO ISU STRATEGIS/ RENCANA
PENGEMBANGAN SUBSTANSI RTRW
PENGARUH ALTERNATIF MITIGASI REKOMENDASI
POSITIF NEGATIF
Penanganan abrasi pantai Kawasan lindung geologi pasal 25
Penurunan luas daratan akibat masuknya air laut ke daratan
Penurunan kualitas air tanah
Terganggunya sanitasi lingkungan
Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah abrasi pantai melalui:
Menjaga kelestarian kawasan mangrove
Membuat tanggul-tanggul terhadap masuknya air laut ke daratan
Pengembangan kawasan industri Kawasan Peruntukan Industri pasal 32
Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat
Menambah lahan pekerjaan baru sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran
Adanya limbah kegiatan industri
Terjadinya polusi udara
Penyediaan pengolahan limbah dari kegiatan industri
Menyediakan kawasan RTH privat di tiap kegiatan industri
Pengembangan kegiatan industri diharapkan dengan disertai penyediaan pengolahan limbah untuk mereduksi pencemaran.
Pembangunan jembatan layang (Fly Over) di Kecamatan tambun-Cibitung-Cikarang
Perwujudan prasarana transportasi pada pasal 41 ayat 6
Mengurangi kemacetan
Meningkatkan kemudian aksesibilitas
Kemacetan pada proses pembangunan
Polusi udara dan suara
Rekayasa lalu lintas pada proses pembangunan
Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi
Penyediaan RTH
Pada pengembangan jaringan jalan dilakukan juga pemberian vegetasi pada kiri kanan jalan untuk mengurangi dampak polusi suara dan udara
Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan untuk menambah kawasan RTH
Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL proses pengembangan
Pembangunan Terminal : a) pembangunan terminal Tipe A
di Cikarang Utara (Desa Kalijati) dan Cikarang Barat;
Perwujudan prasarana transportasi pada pasal 41 ayat 5
Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Bekasi
Meningkatkan
Berkurangnya lahan resapan air
Penanaman vegetasi untuk menambah estetika dan kawasan hijau kota
Penyediaan studi kelayakan dan Amdal dalam proses pengembangan
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 20
NO ISU STRATEGIS/ RENCANA
PENGEMBANGAN SUBSTANSI RTRW
PENGARUH ALTERNATIF MITIGASI REKOMENDASI
POSITIF NEGATIF
b) pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Tambun Utara, Tarumajaya, Sukatani dan Cibarusah; dan
c) pembangunan terminal barang di Tarumajaya
aksesibilitas internal Kabupaten Bekasi
Meningkatkan aksesibilitas barang dari dan ke Kabupaten Bekasi
Pembangunan pelabuhan : a) pembangunan pelabuhan peti
kemas di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan babelan dan Kecamatan Tarumajaya dengan luas kurang lebih 740 Ha;
b) pembangunan pelabuhan nelayan dan perumahan nelayan dengan sarana pendukungnya di Muara Bendera, Kecamatan Muaragembong;
Perwujudan transportasi pada pasal 41 ayat 7
meningkatkan aksesibilitas menuju luar wilayah kabupaten Bekasi melalui jalur laut
penurunan ekosistem laut pada sekitar wilayah pelabuhan
menjaga kelestarian ekosistem laut dengan melakukan delineasi terhadap kawasan pengembangan dan kawasan lindung laut
penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan
Pengembangan pelayanan energi listrik: 1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas
dan Uap (PLTGU) Muara Tawar Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya; dan
2. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cicau di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat.
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Kelistrikan dalam pasal 14
Terlayaninya kebutuhan energi listrik
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 21
NO ISU STRATEGIS/ RENCANA
PENGEMBANGAN SUBSTANSI RTRW
PENGARUH ALTERNATIF MITIGASI REKOMENDASI
POSITIF NEGATIF
Peningkatan dan pengembangan TPPAS di Desa Burangkeng Kecamatan Setu
Rencana prasarana lingkungan dalam pasal 18 ayat 2
Menyediakan lahan akhir pembuangan sampah yang bersifat regional
Terjadinya pencemaran di wilayah sekitar
Pemilihan lokasi disesuaikan dengan kriteria TPPAS
Sistem operasional TPA menggunakan controlled landfill atau sanitary landfill
Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan
Pengembangan kawasan pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan dalam ayat 27
Memaksimalkan potensi sumber energi alternatif
Dikhawatirkan terjadi kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya
Perlu adanya delineasi dan pelestarian kawasan lindungan di wilayah potensi pertambangan
Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangann
Perlu diperhitungkan antara unsur manfaat dan dampak
CATATAN:
Merupakan solusi sementara untuk mengatasi tuntutan perlunya KLHS bagi setiap RTRW Kab/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang
Dibuat dalam forum dan tidak menuntut untuk dibahas/dievaluasi
Sifatnya self assessment oleh kabupaten/kota yang bersangkutan
Dokumen tersebut dilampirkan pada dokumen RTRW sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan
Dokumen tersebut nantinya menjadi alat bukti yang menunjukan bahwa RTRW Kabupaten/Kota telah melakukan KLHS sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang
-
Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011- 2031
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 22