daftar tabel - bpkp.go.idbpkp.go.id/public/upload/unit/aceh/files/laporan keuangan.pdf · berita...

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Aceh Tahun 2018 (Audited)

Daftar Isi - ii -

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Lampiran iv

Ringkasan Laporan Keuangan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3

II. Neraca 4

III. Laporan Operasional 5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6

V. Catatan atas Laporan Keuangan 7

A. Penjelasan Umum 7

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis 7

A.2. PendekatanPenyusunanLaporan Keuangan 8

A.3. Basis Akuntansi 8

A.4. Dasar Pengukuran 9

A.5. Kebijakan Akuntansi 9

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 19

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 19

B.2. Belanja Negara 20

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 25

C.1. Aset Lancar 25

C.2. Aset Tetap 26

C.3. Aset Lainnya 30

C.4. Kewajiban Jangka Pendek 31

C.5. Ekuitas 32

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 33

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 33

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 39

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 42

E.1. Ekuitas Awal 42

E.2. Surplus/(Defisit) LO 42

E.3. Koreksi yang menambah / mengurangi Ekuitas 42

E.4. Transaksi Antar Entitas 42

E.5. Ekuitas Akhir 43

F. Informasi Penting Lainnya 44

F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja 44


Daftar Tabel -iii-

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Perbandingan Realisasi PNBP sampai dengan TA 2018 dan TA 2017

19

Tabel 2 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2018

20

Tabel 3 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2018 20

Tabel 4 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017 21

Tabel 5 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 22

Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 22

Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2018 23

Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017 23

Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018 24

Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 24

Tabel 11 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan TA 2017 25

Tabel 12 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan TA 2017 25

Tabel 13 : Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan TA 2017 26

Tabel 14 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 29

Tabel 15 : Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan TA 2017 30

Tabel 16 : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak–LO TA 2018 dan TA 2017

33

Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional TA 2018 Menurut LO dan LRA

34

Tabel 18 : Rincian Beban Operasional TA 2018 dan TA 2017 34

Tabel 19 : Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan TA 2017 35

Tabel 20 : Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai TA 2018 Menurut LO dan LRA

35

Tabel 21 : Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan TA 2017 35

Tabel 22 : Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan TA 2017 36

Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa TA 2018 Menurut LO dan LRA

36

Tabel 24 : Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan TA 2017 37

Tabel 25 : Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan TA 2018 Menurut LO dan LRA

37

Tabel 26 : Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan TA 2017 38

Tabel 27 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2018 dan TA 2017 39

Tabel 28 : Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2018 dan TA 2017

40

Tabel 29 : Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2018 Menurut LO dan LRA

40


Daftar Lampiran - iv -

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok

A. Neraca Saldo Awal

B. Neraca Percobaan Basis Kas

C. Neraca Percobaan Basis Akrual

D. Laporan Realisasi Anggaran

E. Neraca

F. Laporan Operasional

G. Laporan Perubahan Ekuitas

2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

4. Laporan Persediaan

5. Berita Acara stock opname

6. Neraca SIMAK BMN per 31 Desember 2018

7. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna

8. Laporan Barang Kuasa Pengguna


Ringkasan - 1 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Aceh Tahun 2018 telah disusun dan disajikan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan

31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp47.845.673,00. Dalam tahun anggaran 2018 Perwakilan

BPKP Aceh tidak membuat estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp23.902.080.972,00 atau mencapai 96,54 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp24.758.625.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

dana per 31 Desember 2018 dan 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp52.544.466.691,00 yang

terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp155.209.536,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi

penyusutan) sebesar Rp52.313.846.155,00, dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi

penyusutan) sebesar Rp75.411.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp64.898.500,00 dan Rp52.479.568.191,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit)

dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non-operasional, dan

surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Surplus/(def is i t ) sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar minus

Rp24.453.176.384,00. Jumlah tersebut terdiri atas:


Ringkasan - 2 -

• Surplus/(defisit) dari kegiatan operasional sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar

minus Rp24.461.547.555,00 yang merupakan selisih antara Pendapatan Operasional

sebesar Rp42.175.673,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar

Rp24.503.723.228,00.

• Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp8.371.171,00 yang merupakan

pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp8.570.552,00 dikurangi

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp199.381,00.

sehingga sampai dengan 31 Desember 2018, Perwakilan BPKP A c e h mengalami Defisit-LO

sebesar (Rp24.453.176.384,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018

adalah sebesar Rp52.635.854.047,00 dikurangi Surplus/(Defisit)-LO sebesar minus

Rp24.453.176.384,00, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar

Rp24.296.890.528,00, sehingga Ekuitas Perwakilan BPKP Aceh pada tanggal

31 Desember 2018 adalah senilai Rp52.479.568.191,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula

dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan

tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca,

Laporan Operasional dan L aporan Perubahan Ekuitas yang berakhir sampai dengan tanggal

31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.


Laporan Realisasi Anggaran- 3 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP ACEH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam Rupiah)

NO. U R A I A N CATATAN

31 DESEMBER 2018

31 DES 2017

REALISASI ANGGARAN REALISASI

NETTO

% REALISASI

THD

ANGGARAN

A PENDAPATAN NEGARA DAN

HIBAH B.1

■ Penerimaan Negara Bukan Pajak - 47.845.673 - 48.646.440

Jumlah Pendapatan - 47.845.673 - 48.646.440

B BELANJA B.2

■ Belanja Pegawai B.2.1 17.035.974.000 16.938.905.360 99,43 14.646.343.660

■ Belanja Barang B.2.2 7.581.743.000 6.824.611.430 90,01 3.947.696.403

■ Belanja Modal B.2.3 140.908.000 138.564.182 98,34 217.050.000

Jumlah Belanja 24.758.625.000 23.902.080.972 96,54 18.811.090.063

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.


Neraca - 4 -

II. N E R A C A


NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DES 2018 31 DES 2017

ASET

ASET LANCAR C.1

■ Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) C.1.1 2.310.000 2.890.000

■ Persediaan C.1.2 152.899.536 71.469.402

JUMLAH ASET LANCAR 155.209.536 74.359.402

ASET TETAP C.2

■ Tanah C.2.1 37.003.522.000 37.003.522.000

■ Peralatan dan Mesin C.2.2 5.359.479.438 4.992.103.114

■ Gedung dan Bangunan C.2.3 14.979.335.182 14.840.771.000

■ Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.4 456.215.000 456.215.000

■ Aset Tetap Lainnya C.2.5 21.640.745 21.640.745

■ Akumulasi Penyusutan C.2.6 (5.506.346.210) (4.698.448.546)

JUMLAH ASET TETAP 52.313.846.155 52.615.803.313

ASET LAINNYA C.3

■ Aset Tak Berwujud C.3.1 86.184.000 0

■ Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.3.2 (10.773.000) 0

JUMLAH ASET LAINNYA

75.411.000 0

JUMLAH ASET 52.544.466.691 52.690.162.715

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.4

■ Utang Kepada Pihak Ketiga C.4.1 64.898.500 54.308.668

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 64.898.500 54.308.668

JUMLAH KEWAJIBAN 64.898.500 54.308.668

EKUITAS

Ekuitas C.5 52.479.568.191 52.635.854.047

JUMLAH EKUITAS 52.479.568.191 52.635.854.047

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 52.544.466.691 52.690.162.715

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan ini.


Laporan Operasional - 5 -

III. LAPORAN OPERASIONAL


LAPORAN OPERASIONAL


(dalam Rupiah)


KEGIATAN OPERASIONAL D.1

PENDAPATAN OPERASIONAL D.1.1

■ Pendapatan Negara Bukan Pajak D.1.1.1 42.175.673 41.385.840

Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1) D.1.1 42.175.673 41.385.840

BEBAN OPERASIONAL D.1.2

■ Beban Pegawai D.1.2.1 16.944.229.360 14.647.829.133

■ Beban Persediaan D.1.2.2 231.332.097 172.459.347

■ Beban Barang dan Jasa D.1.2.3 1.523.563.752 1.440.872.247

■ Beban Pemeliharaan D.1.2.4 444.738.950 482.657.040

■ Beban Perjalanan Dinas D.1.2.5 4.552.093.500 1.917.881.040

■ Beban Penyusutan dan Amortisasi D.1.2.6 807.765.569 949.959.570

Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6) D.1.2 24.503.723.228 19.611.658.377

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2) D.1 (24.461.547.555) (19.570.272.537)

KEGIATAN NON OPERASIONAL D.2

SURPLUS / (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR D.2.1

■ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.2.1.1 0 3.795.000

Jumlah Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (D.2.1) D.2.1 0 3.795.000

SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL LAINNYA D.2.2.

■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.2.1 8.570.552 4.724.717

■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.2.2 199.381 3.436.406

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya (D.2.2) D.2.2 8.371.171 1.288.311

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2) D.2 8.371.171 5.083.311

SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2) (24.453.176.384) (19.565.189.226)


Keuangan ini.


Laporan Perubahan Ekuitas - 6 -

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


(dalam Rupiah)


EKUITAS AWAL E.1 52.635.854.047 59.023.035.790

SURPLUS/(DEFISIT) – LO E.2 (24.453.176.384) (19.565.189.226)

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E.3

■ Selisih Revaluasi Aset Tetap E.3.1 0 (5.986.178.140)

■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.3.2 0 401.742.000

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai

Ekuitas 0 (5.584.436.140)

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4

■ Ditagihkan ke Entitas Lain E.4.1 23.902.080.972 18.811.090.063

■ Diterima dari Entitas Lain E.4.2 (47.845.673) (48.646.440)

■ Transfer Masuk E.4.3 442.655.229 0

Jumlah Transaksi Antar Entitas

24.296.890.528 18.762.443.623

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4)

(156.285.856) (6.387.181.743)

EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4) E.5 52.479.568.191 52.635.854.047


Keuangan ini.


Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui

dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan

aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung

jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk

membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik

dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan

memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas

internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan

peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada

stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk

meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan

sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung

akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan

Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan

Perwakilan BPKP Aceh adalah sebagai berikut:

Kepala Perwakilan : Ichsan Fuady

Kepala Bagian Tata Usaha (membawahi 3 Sub Bagian)

: Idra Andayana

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

: Arzad

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1

: Apip Komarudin

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2

: Rohmad Basuki

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara

: Muzakkir

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi

: Suproni

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang P3A

: Ikhwansyah

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan

BPKP Aceh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Perwakilan BPKP Aceh.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,

persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan

barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi A.3. BASIS AKUNTANSI

Perwakilan BPKP Aceh menerapkan basis akrual dalam penyusunan

dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan



Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian

Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa

lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui

dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang diterapkan Perwakilan BPKP Aceh dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan

menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi

atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi

kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Aceh

Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang

dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan



dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan

oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Aceh adalah sebagai

berikut:

Pendapatan-LRA (1) Pendapatan-LRA

� Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah pusat.

� Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas

Umum Negara (KUN).

� Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

� Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Pendapatan-LO (2) Pendapatan-LO

� Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

� Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus

pengakuan pendapatan-LO pada BPKP adalah sebagai

berikut:

� Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai

dilaksanakan.

� Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional

antara nilai dan periode waktu sewa.



� Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan.

� Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

� Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

� Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

� Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

� Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

� Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban

� Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

� Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa.

� Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang

Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

� Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

� Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

� Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/

Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung

dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

� Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung

dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara

handal.

� Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya

adalah sebagai berikut:

Kualitas

Piutang Uraian

Tarif

Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0,5%

Kurang

Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%

Macet

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan

Piutang Negara/DJKN

100%



� Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh

tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan

disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.

� Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap b. Aset Tetap

� Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

� Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sesuai PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara, sebagai berikut:

� Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

� Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah);

� Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan

sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

� Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi)

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik

Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap

aset tetap berupa: Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan,

Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan

Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi

Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan

31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek

revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga



yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan

penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan

pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di

lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun

2017. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan

waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan

dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah

dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain

Tanah.

� Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai

perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah

nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari

nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai

penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila

nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku

sebelumnnya maka selisih tersebut diakui sebagai

pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

� Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena

aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan

organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai

clengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain

pada pos Aset Lainnya.

� Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada

penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan di bidang BMN/BMD.

� Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu

dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang

bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah

disetorkan ke Kas Negara.



Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

� Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari

suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara

Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

� Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah,

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang

dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau

dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.

� Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

� Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap

semester selama Masa Manfaat.

� Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun



Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

� Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh

tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12)

bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang

Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari

satu tahun.

� TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau

perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

negara/daerah.

� TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai

negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun

tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum

yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya e. Aset Lainnya

� Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas

yang dibatasi penggunaannya.

� Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat

netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi

akumulasi amortisasi.

� Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak

dilakukan amortisasi.

� Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor



620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat

(tahun)

Software Komputer 4

Franchise 5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain

Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,

Perlindungan Varietas Tanaman Semusim 20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan

Varietas Tanaman Tahunan 25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram 50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70

� Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi

rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional

pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

� Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah.

� Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan

Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka



panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal

pelaporan.

� Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam

satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Perwakilan BPKP Aceh telah melakukan tiga kali

perubahan (revisi) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan/efisiensi anggaran yang ditetapkan

pemerintah. Perubahan DIPA berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja Anggaran Awal (Rp)

Anggaran Revisi ke-3 (Rp) Kode Uraian

51 Belanja Pegawai 17.441.738.000 17.035.974.000

52 Belanja Barang 7.629.079.000 7.581.743.000

53 Belanja Modal 140.908.000 140.908.000

Total 25.211.725.000 24.758.625.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai

berikut:

Program Anggaran Awal

(Rp) Anggaran Revisi

ke-3 (Rp)

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 20.589.542.000 20.136.442.000

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional

serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

4.622.183.000 4.622.183.000

Total 25.211.725.000 24.758.625.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp47.845.673

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 adalah sebesar

Rp47.845.673,00. Perwakilan BPKP Aceh tidak menetapkan estimasi

pendapatan PNBP. Keseluruhan Pendapatan Negara di Perwakilan BPKP

Aceh merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan TA 2017 disajikan pada tabel 1

berikut :

Tabel 1

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2018 dan TA 2017

Uraian Jenis PNBP Realisasi PNBP Naik / (Turun)

TA 2018 (Rp) TA 2017 (Rp) Rp %

Pendapatan Pengelolaan BMN 40.193.660 45.180.840 (4.987.180) (11,04)

Pendapatan Denda 1.982.013 0 1.982.013 -

Penerimaan Kembali Belanja

TAYL 5.670.000 3.465.600 2.204.400 63,61

Jumlah Netto 47.845.673 48.646.440 (800.767) (1,65)



Realisasi Belanja Negara Rp23.902.080.972

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Aceh pada TA 2018 setelah dikurangi

pengembalian belanja adalah sebesar Rp23.902.080.972,00 atau 96,54

persen dari anggaran sebesar Rp24.758.625.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program TA 2018

disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2018

Kode

Prog. Uraian Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

01 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BPKP 20.136.442.000 19.721.286.912 97,94

06

Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembangunan Nasional Serta

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

4.622.183.000 4.180.794.060 90,45

Jumlah 24.758.625.000 23.902.080.972 96,54

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan

pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2018

Kode

Jenis

Blj. Uraian Jenis Belanja Anggaran

(Rp) Realisasi Belanja

(Rp) %

Realisasi

51 Belanja Pegawai 17.035.974.000 16.938.905.360 99,43

52 Belanja Barang 7.581.743.000 6.824.611.430 90,01

53 Belanja Modal 140.908.000 138.564.182 98,34

Jumlah 24.758.625.000 23.902.080.972 96,54

Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2018 disajikan pada grafik

berikut :



Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.090.990.909,00

atau 27,06 persen dibandingkan TA 2017 antara lain disebabkan adanya

kenaikan anggaran belanja pegawai dan belanja barang, sedangkan belanja

modal berkurang. Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan TA 2017

disajikan pada tabel 4 berikut :

Tabel 4

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017

Kode

Jenis

Belanja

Uraian Jenis

Belanja

Realisasi Belanja Netto (Rp) Naik / (Turun)

TA 2018 (Rp) TA 2017 (Rp) Jumlah (Rp) %

51 Belanja Pegawai 16.938.905.360 14.646.343.660 2.292.561.700 15,65

52 Belanja Barang 6.824.611.430 3.947.696.403 2.876.915.027 72,88

53 Belanja Modal 138.564.182 217.050.000 (78.485.818) (36,16)

Jumlah 23.902.080.972 18.811.090.063 5.090.990.909 27,06

Belanja Pegawai Rp16.938.905.360

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 setelah dikurangi

pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp16.938.905.360,00

dan Rp14.646.343.660,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja

Pegawai TA 2018 disajikan pada tabel 5 berikut :



Tabel 5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Netto (Rp) %

Belanja Gaji dan Tunj. PNS 7.359.216.000 7.342.939.638 99,78

Belanja Lembur 96.003.000 79.439.000 82,75

Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito

9.580.755.000 9.516.526.722 99,33

Total 17.035.974.000 16.938.905.360 99,43

Realisasi belanja pegawai (netto) sebesar Rp16.938.905.360,00 berasal

dari belanja pegawai (bruto) sebesar Rp16.945.910.991,00 setelah

dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp7.005.631,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2017, terdapat kenaikan realisasi

Belanja Pegawai sebesar Rp2.292.561.700,00 atau 15,65 persen

disebabkan antara lain adanya penambahan tunjangan kinerja

pegawai pada Perwakilan BPKP Aceh.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017

disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017

Uraian Realisasi Belanja Netto (Rp) Naik / (Turun)


Belanja Gaji dan Tunj. PNS 7.342.939.638 6.785.024.751 557.914.887 8,22

Belanja Lembur 79.439.000 54.445.000 24.994.000 45,91

Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

9.516.526.722 7.806.873.909 1.709.652.813 21,90

Realisasi Belanja Netto 16.938.905.360 14.646.343.660 2.292.561.700 15,65

Belanja Barang Rp6.824.611.430

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Perwakilan BPKP Aceh TA 2018 dan TA

2017 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing

sebesar Rp6.824.611.430,00 dan Rp3.947.696.403,00. Rincian

anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2018 disajikan pada Tabel

7 berikut ini:



Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2018


Belanja Barang Operasional 1.346.631.000 1.227.529.067 91,16

Belanja Barang Non Operasional 21.200.000 17.600.000 83,02

Belanja Barang Persediaan 493.347.000 310.061.060 62,85

Belanja Jasa 294.200.000 273.168.853 92,85

Belanja Pemeliharaan 551.665.000 444.158.950 80,51

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 4.874.700.000 4.552.093.500 93,38

Total 7.581.743.000 6.824.611.430 90,01

Realisasi belanja barang (netto) sebesar Rp6.824.611.430,00 berasal

dari belanja barang (bruto) sebesar Rp6.825.902.635,00 setelah

dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.291.205,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2017, terdapat kenaikan realisasi

Belanja Barang sebesar Rp2.876.915.027,00 atau 72,88 persen antara

lain disebabkan adanya peningkatan anggaran Belanja Barang.

Perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017


Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017

Uraian

Realisasi Belanja Netto (Rp) Naik / (Turun)

TA 2018 (Rp)

TA 2017 (Rp)

Jumlah (Rp) %

Belanja Barang Operasional 1.227.529.067 1.161.623.103 65.905.964 5,67

Belanja Barang Non Operasional 17.600.000 17.310.000 290.000 1,68

Belanja Barang Persediaan 310.061.060 116.908.844 193.152.216 165,22

Belanja Jasa 273.168.853 248.526.476 24.642.377 9,92

Belanja Pemeliharaan 444.158.950 485.446.940 (41.287.990) (8,51)

Belanja Perj. Dalam Negeri 4.552.093.500 1.917.881.040 2.634.212.460 137,35

Realisasi Belanja Netto 6.824.611.430 3.947.696.403 2.876.915.027 72,88



Belanja Modal Rp138.564.182

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Perwakilan BPKP Aceh TA 2018 sebesar

Rp138.564.182,00 dari pagu anggaran sebesar Rp140.908.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2018 disajikan

pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018


Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 140.908.000 138.564.182 98,34

Total 140.908.000 138.564.182 98,34

Dibandingkan dengan realisasi TA 2017, terdapat penurunan

realisasi Belanja Modal sebesar Rp78.485.818,00 atau 36,16 persen,

antara lain disebabkan Belanja Modal yang sejak awal dialokasikan

jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Perbandingan realisasi

Belanja Modal TA 2018 dan TA2017 disajikan pada Tabel 10 berikut

ini:

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017

Uraian Realisasi Belanja Netto (Rp) Naik / (Turun)


Belanja Modal Gedung

dan Bangunan 138.564.182 217.050.000 (78.485.818) (36,16)

Realisasi Belanja Netto 138.564.182 217.050.000 (78.485.818) (36,16)


Catatan atas Laporan Keuangan – 25 -

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp155.209.536

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp155.209.536,00 dan Rp74.359.402,00. Aset Lancar merupakan

aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan untuk dipakai

waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2018

dan 2017 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017

No. Aset Lancar 31 Des 2018 (Rp)

31 Des 2017 (Rp)

1 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) 2.310.000 2.890.000

2 Persediaan 152.899.536 71.469.402

Total 155.209.536 74.359.402

Belanja Dibayar Dimuka Rp2.310.000

C.1.1.Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-

masing sebesar Rp2.310.000,00 dan Rp2.890.000,00. Saldo per

31 Desember 2018 merupakan sisa kupon BBM.

Persediaan Rp152.899.536

C.1.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing

sebesar Rp152.899.536,00 dan Rp71.469.402,00. Persediaan

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud

untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per

31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017

No Uraian 31 Des 2018 (Rp) 31 Des 2017 (Rp)

1 Barang Konsumsi 140.236.640 66.445.250

2 Barang Untuk Pemeliharaan 94.325 94.325

3 Persediaan Lainnya 12.568.571 4.929.827

Total 152.899.536 71.469.402

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam

kondisi baik.



Aset Tetap Rp52.313.846.155

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing

sebesar Rp52.313.846.155,00 dan Rp52.615.803.313,00, yang merupakan

aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan,

dan digunakan dalam kegiatan operasional Perwakilan BPKP Aceh.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada Tabel

13 berikut ini:

Tabel 13

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017

No. Uraian 31 Des 2018 (Rp) 31 Des 2017 (Rp)

1 Tanah 37.003.522.000 37.003.522.000

2 Peralatan dan Mesin 5.359.479.438 4.992.103.114

3 Gedung dan Bangunan 14.979.335.182 14.840.771.000

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 456.215.000 456.215.000

5 Aset Tetap Lainnya 21.640.745 21.640.745

Nilai Perolehan 57.820.192.365 57.314.251.859

Akumulasi Penyusutan (5.506.346.210) (4.698.448.546)

Nilai Buku 52.313.846.155 52.615.803.313

Tanah Rp37.003.522.000

C.2.1. Tanah

Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2018 dan

2017 masing-masing sebesar Rp37.003.522.000,00. Mutasi Aset

Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 Rp 37.003.522.000

Mutasi Tambah :

- Pembelian Rp 0

- Selisih Revaluasi Aset Rp 0

Jumlah Mutasi Tambah Rp 0


Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018 Rp 0

Nilai Buku per 31 Desember 2018 Rp 37.003.522.000

Tidak terdapat mutasi penambahan atas nilai aset tetap tanah per

31 Desember 2018.



Rincian Nilai Aset Tetap Tanah

No KIB Lokasi Luas (M2)

Nilai (Rp)

1 2.01.01.01.001.1 Jl. Mansyursyah 771 1.271.025.000

2 2.01.01.01.001.2 Jl. Gabus 315 795.459.000

3 2.01.01.01.002.1 Jl. Glee Pulot 400 361.608.000

4 2.01.01.01.002.2 Jl. Residen Danubroto 5.809 9.624.851.000

5 2.01.01.01.002.3 Jl. Bahagia 340 155.644.000

6 2.01.01.01.002.4 Jl. Pendidikan 665 309.004.000

7 2.01.01.01.002.5 Jl. Nirbaya II 301 719.720.000

8 2.01.01.01.002.6 Jl. Nasruddin Daud 280 180.214.000

9 2.01.01.01.002.7 Jl. Malem Dagang 243 255.885.000 10 2.01.01.01.005.1 Jl. Tgk Panglima Nyak Makam 742 2.078.680.000

11 2.01.01.04.001.1 Jl. Tgk Panglima Nyak Makam 5.448 21.251.432.000 Jumlah 37.003.522.000

Peralatan dan Mesin Rp5.359.479.438

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan

2017 masing-masing sebesar Rp5.359.479.438,00 dan

Rp4.992.103.114,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.676.460.977,00 sehingga nilai

buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp 683.018.461,00.


Mutasi Tambah :

- Transfer Masuk Rp 367.376.324

Jumlah Mutasi Tambah Rp 367.376.324


Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018 Rp (4.676.460.977)

Nilai Buku per 31 Desember 2018 Rp 683.018.461

Mutasi tambah melalui Transfer Masuk dari Pusbin JFA BPKP ke

Perwakilan BPKP Aceh berupa 1 unit Printer senilai

Rp1.571.000,00 dan 1 unit Note Book senilai Rp19.047.000,00 dan

dari Pusinfowas BPKP ke Perwakilan BPKP Aceh berupa 2 unit

alat rumah tangga senilai Rp14.928.497,00, 1 unit alat studio

senilai Rp68.349.952,00 dan 25 unit peralatan komputer senilai

Rp263.479.875,00.-

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 tersebut di atas

tidak termasuk Peralatan dan Mesin yang dicatat secara

Ekstrakomptabel sebesar Rp3.298.750,00.

Gedung dan Bangunan Rp14.979.335.182

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan



2017 masing-masing sebesar Rp14.979.335.182,00 dan

Rp14.840.771.000,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan

Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp736.335.860,00

sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp

14.242.999.322,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:


Mutasi Tambah:

- Pengembangan Nilai Aset Rp 138.564.182


Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018 Rp (736.335.860)

Nilai Buku per 31 Desember 2018 Rp 14.242.999.322

Penambahan nilai perolehan Gedung dan Bangunan yang

dipengaruhi realisasi belanja sebesar Rp138.564.182,00 merupakan

realisasi Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan

Tahun 2018 yaitu berupa Rehab Halaman Kantor.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp456.215.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan

2017 masing-masing sebesar Rp456.215.000,00. Akumulasi

Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018

adalah sebesar Rp93.549.373,00, Sehingga nilai buku Jalan, Irigasi

dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp362.665.627 ,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017 Rp 456.215.000

Mutasi Tambah:

- Revaluasi Aset Rp 0

Jumlah Mutasi Tambah Rp 0

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 456.215.000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018 Rp (93.549.373)

Nilai Buku per 31 Desember 2018 Rp 362.665.627

Tidak terdapat mutasi penambahan atas nilai aset tetap jalan,

irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018



Aset Tetap Lainnya Rp21.640.745

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan

2017 masing-masing sebesar Rp21.640.745,00. Jumlah tersebut

merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi

dan jaringan. Aset Tetap Lainnya tersebut berupa Bahan

Perpustakaan sebesar Rp21.640.745,00. Untuk nilai buku Aset

Tetap Lainnya sebesar Rp21.640.745,00. Nilai ini tidak dipengaruhi

akumulasi penyusutan.

Sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada mutasi nilai perolehan

Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp5.506.346.210)

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018

dan 2017 masing-masing sebesar Rp5.506.346.210,00 dan

Rp4.698.448.546,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset

Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam

Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018

disajikan pada Tabel 14 :

Tabel 14

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018

No Uraian Nilai Perolehan

(Rp) Akumulasi

Penyusutan (Rp)

Nilai Buku

(Rp)

1 Tanah 37.003.522.000 - 37.003.522.000

2 Peralatan dan Mesin 5.359.479.438 4.676.460.977 683.018.461

3 Gedung dan Bangunan

14.979.335.182 736.335.860 14.242.999.322

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

456.215.000 93.549.373 362.665.627

5 Aset Tetap Lainnya 21.640.745 - 21.640.745

Total 57.820.192.365 5.506.346.210 52.313.846.155

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban

penyusutan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:



No Uraian Saldo per

31/12/2017 (Rp)

Saldo per

31/12/2018 (Rp) Mutasi (Rp)

Beban

Penyusutan

(Rp)

Selisih

1 Peralatan dan

Mesin 4.378.808.421 4.676.460.977 297.652.556 286.747.461 10.905.095

2 Gedung dan

Bangunan 244.860.628 736.335.860 491.475.232 491.475.232 -

3 Jalan, Irigasi

dan Jaringan 74.779.497 93.549.373 18.769.876 18.769.876 -

Total 4.698.448.546 5.506.346.210 807.897.664 796.992.569 10.905.095

Penjelasan atas selisih tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No Uraian Normalisasi Penghapusan Reklasifikasi

ke Aset Lain

Pengembalian

Belanja TAYL

Transfer

Masuk Jumlah

1 Peralatan

dan Mesin - - - - 10.905.095 10.905.095

2

Gedung

dan

Bangunan

- - - - - -

3

Jalan,

Irigasi dan

Jaringan

- - - - - -

Total - - - - 10.905.095 10.905.095

Aset Lainnya Rp86.184.000

C.3. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing

sebesar Rp86.184.000,00 dan Rp0,00, yang merupakan aset yang tidak

dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada Tabel

15 berikut ini:

Tabel 15

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017

No. Uraian 31 Des 2018 (Rp) 31 Des 2017 (Rp)

1 Aset Tak Berwujud 86.184.000 0

Nilai Perolehan 86.184.000 0

Akumulasi Penyusutan (10.773.000) 0

Nilai Buku 75.411.000 0

Aset Tak Berwujud Rp86.184.000

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan

2017 masing-masing sebesar Rp86.184.000,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud

berupa software untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud merupakan Transfer masuk



dari Pusinfowas BPKP ke Perwakilan BPKP Aceh. Akumulasi

Amortisasi ATB per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.773.000,00,

sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar

Rp75.411.000,00.

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya (Rp10.773.000)

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per

31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar

Rp10.773.000,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan

kontra akun Aset Lain-lain berupa Aset Tak Berwujud dan Aset

Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintahan

karena sudah dalam kondisi rusak berat, dan disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut.

Kewajiban Jangka Pendek Rp64.898.500

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan

2017 masing-masing sebesar Rp64.898.500,00 dan Rp54.308.668,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang

diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12)

bulan pada periode tahun anggaran.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 adalah sebagai

berikut:

No. Uraian Jumlah (Rp)

1 Utang Kepada Pihak Ketiga 64.898.500

Total 64.898.500

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp64.898.500

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan

2017 masing-masing sebesar Rp64.898.500,00 dan Rp54.308.668,00.

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar

Rp64.898.500,00 tersebut terdiri dari Belanja Pegawai berupa Uang

Makan bulan Desember 2018 yang belum dibayar sebesar

Rp46.220.000,00, Belanja Barang berupa Tagihan Listrik bulan

Desember 2018 sebesar Rp17.471.100,00 dan Tagihan



Telekomunikasi bulan Desember 2018 sebesar Rp1.207.400,00.-

Ekuitas Rp52.479.568.191

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar

Rp52.479.568.191,00 dan Rp52.635.854.047,00. Ekuitas adalah kekayaan

bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan

Ekuitas.



Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp24.461.547.555)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2017

masing-masing sebesar minus Rp24.461.547.555,00 dan minus

Rp19.570.272.537,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan

Operasional Tahun 2018 tersebut merupakan selisih antara jumlah

Pendapatan Operasional sebesar Rp42.175.673,00 dengan jumlah Beban

Operasional sebesar Rp24.503.723.228,00.

Pendapatan Operasional Rp42.175.673

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2018 dan 2017 masing-masing

sebesar Rp42.175.673,00 dan Rp41.385.840,00. Jumlah tersebut

seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp42.175.673

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun

2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp42.175.673,00

dan Rp41.385.840,00. Rincian Pendapatan Negara

Bukan Pajak-LO Tahun 2018 dan 2017 disajikan pada

tabel 16 berikut :

Tabel 16

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak–LO Tahun 2018 dan 2017

Uraian Realisasi Naik / (Turun)

Tahun 2018 Tahun 2017 Jumlah %

Pendapatan Pengelolaan

BMN 40.193.660 41.385.840 (1.192.180) (2,88)

Pendapatan Denda

Penyelesaian Pekerjaan

Pemerintah

1.982.013 0 1.982.013 -

Jumlah 42.175.673 41.385.840 789.833 1,91

Jika realisasi Tahun 2018 dibandingkan dengan

realisasi menurut LRA pada periode yang sama, tidak

terdapat selisih sebagaimana disajikan pada Tabel 17

berikut ini:



Tabel 17 Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2018

Menurut LO dan LRA

Uraian Realisasi Menurut

Selisih (Rp) LO (Rp) LRA (Rp)

Pendapatan Pengelolaan BMN 40.193.660 40.193.660 -

Pendapatan Denda Penyelesaian

Pekerjaan Pemerintah 1.982.013 1.982.013 -

Total 42.175.673 42.175.673 -

Beban Operasional Rp24.503.723.228

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2018 dan 2017 masing-masing

sebesar Rp24.503.723.228,00 dan Rp19.611.658.377,00. Jumlah

tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka

pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional

Tahun 2018 dan 2017 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18

Rincian Beban Operasional Tahun 2018 dan 2017



Beban Pegawai 16.944.229.360 14.647.829.133 2.296.400.227 15,68

Beban Persediaan 231.332.097 172.459.347 58.872.750 34,14

Beban Barang dan

Jasa 1.523.563.752 1.440.872.247 82.691.505 5,74

Beban Pemeliharaan 444.738.950 482.657.040 (37.918.090) (7,86)

Beban Perjalanan

Dinas 4.552.093.500 1.917.881.040 2.634.212.460 137,35

Beban Penyusutan

dan Amortisasi 807.765.569 949.959.570 (142.194.001) (14,97)

Jumlah 24.503.723.228 19.611.658.377 4.892.064.851 24,94

Beban Pegawai Rp16.944.229.360

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017 masing-masing

sebesar Rp16.944.229.360,00 dan Rp14.647.829.133,00. Beban

Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk

uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil

Negara (ASN) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017 disajikan pada

Tabel 19 berikut ini:



Tabel 19

Rincian Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017


Tahun 2018 Tahun 2017 Jumlah (Rp) %

Beban Gaji dan Tunjangan PNS 7.348.263.638 6.786.510.224 561.753.414 8,28

Beban Lembur 79.439.000 54.445.000 24.994.000 45,91

Beban Tunjangan Khusus dan

Beban Pegawai Transito 9.516.526.722 7.806.873.909 1.709.652.813 21,90

Jumlah 16.944.229.360 14.647.829.133 2.296.400.227 15,68

Jika realisasi Tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi

menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih

sebesar Rp5.324.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 20

berikut ini: Tabel 20

Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2018 Menurut LO dan LRA



Beban Gaji dan Tunjangan PNS 7.348.263.638 7.342.939.638 5.324.000

Beban Lembur 79.439.000 79.439.000 -

Beban Tunjangan Khusus dan

Beban Pegawai Transito 9.516.526.722 9.516.526.722 -

Total 16.944.229.360 16.938.905.360 5.324.000

Selisih realisasi sebesar Rp5.324.000,00 tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut: Uraian Nilai (Rp)

Pembayaran Uang Makan bulan Desember Tahun 2017 yang dibayar pada Tahun 2018

(40.896.000)

Uang Makan bulan Desember 2018 yang belum dibayarkan pada Tahun 2018

46.220.000

Total 5.324.000

Beban Persediaan Rp231.332.097 D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2018 dan 2017 masing-

masing sebesar Rp231.332.097,00 dan Rp172.459.347,00. Beban

Persediaan merupakan beban untuk mencatat

pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2018 dan 2017 disajikan pada

Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21

Rincian Beban Persediaan Tahun 2018 dan 2017

Uraian Realisasi (Rp) Naik / (Turun)


Beban Persediaan Konsumsi 215.063.313 148.907.428 66.155.885 44,43

Beban Persediaan Lainnya 16.268.784 23.551.919 (7.283.135) (30,92)

Jumlah 231.332.097 172.459.347 58.872.750 34,14



Realisasi Belanja Persediaan (netto) Tahun 2018 menurut

Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp310.061.060,00,

sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar

Rp231.332.097,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja

Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca,

sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian

Persediaan selama Tahun 2018.

Beban Barang dan Jasa Rp1.523.563.752

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 masing-

masing sebesar Rp1.523.563.752,00 dan Rp1.440.872.247,00.

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 disajikan


Tabel 22

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017



Beban Barang Operasional 1.227.529.067 1.161.623.103 65.905.964 5,67

Beban Barang Non Operasional 17.600.000 17.310.000 290.000 1,68

Beban Jasa 278.434.685 261.939.144 16.495.541 6,30

Jumlah 1.523.563.752 1.440.872.247 82.691.505 5,74



sebesar Rp5.265.832,00, sebagaimana disajikan pada Tabel 23

berikut ini:

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2018 Menurut LO dan LRA



Beban Barang Operasional 1.227.529.067 1.227.529.067 -

Beban Barang Non Operasional 17.600.000 17.600.000 -

Beban Jasa 278.434.685 273.168.853 5.265.832

Total 1.523.563.752 1.518.297.920 5.265.832

Selisih realisasi sebesar Rp5.265.832,00 tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:



Uraian Nilai (Rp)

Pembayaran Tagihan Listrik bulan Desember Tahun 2017 yang dibayar pada Tahun 2018

(13.412.668)

Tagihan Listrik bulan Desember 2018 yang belum dibayarkan pada Tahun 2018

17.471.100

Tagihan Telekomunikasi bulan Desember 2018 yang belum dibayarkan pada Tahun 2018

1.207.400

Total 5.265.832

Beban Pemeliharaaan Rp444.738.950

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 masing-

masing Rp444.738.950,00 dan Rp482.657.040,00. Beban

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada

ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 disajikan


Tabel 24

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017



Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

232.282.800 282.784.980 (50.502.180) (17,86)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

197.899.650 199.771.960 (1.872.310) (0,94)

Beban Persediaan

Bahan untuk

Pemeliharaan

14.556.500 100.100 14.456.400 14.441,96

Jumlah 444.738.950 482.657.040 (37.918.090) (7,86)



sebesar Rp580.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 25

berikut ini:

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan sampai dengan Tahun2018 Menurut LO dan LRA



Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

232.282.800 232.282.800 -

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

197.899.650 197.319.650 580.000

Beban Persediaan Bahan untuk

Pemeliharaan 14.556.500 14.556.500 -

Total 444.738.950 444.158.950 580.000



Selisih realisasi sebesar Rp580.000,00 tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut: Uraian Nilai (Rp)

Pemakaian kupon BBM Tahun 2017 di Tahun 2018 2.890.000

Saldo pembelian kupon BBM Tahun 2018 (2.310.000)

Total 580.000

Beban Perjalanan Dinas Rp4.552.093.500

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 masing-


Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan

jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan

2017 disajikan pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017



Beban Perjalanan Biasa 4.354.618.500 1.853.119.040 2.501.499.460 134,99

Beban Perjalanan Dinas

Dalam Kota 88.950.000 59.550.000 29.400.000 49,37

Beban Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota 108.525.000 5.212.000 103.313.000 1982,21

Jumlah 4.552.093.500 1.917.881.040 2.634.212.460 137,35

Tidak terdapat selisih Belanja Perjalanan Dinas menurut

Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Laporan

Operasional.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp807.765.569

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan

2017 masing-masing sebesar Rp807.765.569,00 dan

Rp949.959.570,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk

mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkan (depreciable assets) atau diamortisasi selama

masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan

2017 disajikan pada Tabel 27 berikut ini:



Tabel 27

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017



Beban Penyusutan Peralatan

dan Mesin 286.747.461 285.741.718 1.005.743 0,35

Beban Penyusutan Gedung

dan Bangunan 491.475.232 649.400.976 (157.925.744) (24,32)

Beban Penyusutan Jalan dan

Jembatan 7.906.000 3.953.000 3.953.000 100

Beban Penyusutan Jaringan 10.863.876 10.863.876 - 0

Beban Amortisasi Software 10.773.000 0 10.773.000 -

Jumlah 807.765.569 949.959.570 (142.194.001) (14,97)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp8.371.171

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017

masing-masing sebesar Rp8.371.171,00 dan Rp5.083.311,00.

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Rp0

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp3.795.000,00. Jumlah Tahun 2017 merupakan Pendapatan

dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.

Pendapatan Pelepasan Aset Non LancarRp0

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun

2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp3.795.000,00. Jumlah tersebut merupakan

penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan

lagi dalam kegiatan operasional.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp8.371.171

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar

Rp8.371.171,00 dan Rp1.288.311,00. Jumlah Surplus dari

Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 merupakan

selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

sebesar Rp8.570.552,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya sebesar Rp199.381,00.



Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp8.570.552

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar

Rp8.570.552,00 dan Rp4.724.717,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya Tahun 2018 dan 2017 disajikan pada Tabel 28

berikut ini:

Tabel 28

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2018 dan 2017



Penerimaan Kembali Belanja Pegawai

Tahun Anggaran Yang Lalu 2.400.000 600 2.399.400 399.900,00

Penerimaan Kembali Belanja Barang

Tahun Anggaran Yang Lalu 3.270.000 3.465.000 (195.000) (5,63)

Pendapatan Penyesuaian Nilai

Persediaan 2.900.552 1.259.117 1.641.435 130,36

Jumlah 8.570.552 4.724.717 3.845.835 81,40

Jika realisasi Tahun 2018 dibandingkan dengan

realisasi menurut LRA pada periode yang sama,

terdapat selisih sebesar Rp2.900.552,00 sebagaimana


Tabel 29 Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional

Lainnya Tahun 2018 Menurut LO dan LRA




Pegawai Tahun Anggaran Yang

Lalu

2.400.000 2.400.000 -


Barang Tahun Anggaran Yang

Lalu

3.270.000 3.270.000 -

Pendapatan Penyesuaian Nilai

Persediaan 2.900.552 0 2.900.552

Total 8.570.552 5.670.000 2.900.552

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar

Rp2.900.552,00 merupakan selisih lebih nilai

persediaan pada setiap akhir bulan dibandingkan

dengan nilai menurut pembukuan, sehubungan

dengan kebijakan akuntansi yang menggunakan harga



Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp199.381

D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun

2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp199.381,00 dan

Rp3.436.406,00. Beban dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya Tahun 2018 tersebut merupakan Beban

Penyesuaian Nilai persediaan.

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan merupakan selisih

nilai kurang dari nilai persediaan pada setiap akhir

bulan dibandingkan dengan nilai menurut pembukuan,

sehubungan dengan kebijakan akuntansi yang

menggunakan harga terakhir untuk mencatat nilai

persediaan.

terakhir untuk mencatat nilai persediaan.



Ekuitas Awal Rp52.635.854.047

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-


Surplus/(Defisit) LO (Rp24.453.176.384)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar

minus Rp24.453.176.384,00 dan minus Rp19.565.189.226,00. Jumlah

tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan

beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos

Laporan Operasional.

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0

E.3. Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah / (Mengurangi) Ekuitas Tahun 2018

dan 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan minus Rp5.584.436.140,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul

pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih

Revaluasi Aset Tetap Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-

masing sebesar Rp0,00 dan minus Rp5.986.178.140,00. Selisih

Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas

tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Rp0

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018 dan 2017

adalah sebesar Rp0,00 dan Rp401.742.000,00.

Transaksi Antar Entitas Rp24.296.890.528

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas Tahun 2018 dan 2017 masing-masing

sebesar Rp24.296.890.528,00 dan Rp18.762.443.623,00. Jumlah Transaksi

Antar Entitas Tahun 2018 dan 2017 terdiri atas:

Uraian Tahun 2018 (Rp) Tahun 2017 (Rp)

Ditagihkan ke Entitas Lain 23.902.080.972 18.811.090.063

Diterima dari Entitas Lain (47.845.673) (48.646.440)

Transfer Masuk 442.655.229 0

Jumlah 24.296.890.528 18.762.443.623



Ditagihkan ke Entitas Lain Rp23.902.080.972

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah ditagihkan ke Entitas Lain Tahun 2018 dan 2017 masing-


Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima

pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi

pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2018.

Diterima dari Entitas Lain Rp47.845.673

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain Tahun 2018 dan 2017 masing-

masing sebesar Rp47.845.673,00 dan Rp48.646.440,00. Jumlah

tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah

disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian

penerimaan negara sampai dengan 31 Desember 2018.

Transfer Masuk Rp442.655.229

E.4.3. Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk Tahun 2018 dan 2017 masing-masing

sebesar Rp442.655.229,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan

realisasi penambahan nilai aset yaitu Transfer Masuk Peralatan

dan Mesin dari Pusbin JFA BPKP dan Pusinfowas BPKP berupa 2

unit alat rumah tangga, 1 unit alat studio, 25 unit komputer, 2

unit peralatan komputer dan software.

Ekuitas Akhir Rp52.479.568.191

E.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar

Rp52.479.568.191,00 dan Rp52.635.854.047,00. Jumlah Ekuitas sampai

dengan 31 Desember 2018 merupakan kekayaan bersih pada tanggal

neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp52.544.466.691,00

dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp64.898.500,00.



Pengungkapan Penting Lainnya

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Informasi Dana Bantuan Kedinasan

Selama tahun 2018 kegiatan pengawasan di lingkungan

Perwakilan BPKP Aceh didanai oleh mitra kerja. Antara lain

kegiatan Quality Assurance, workshop, exit meeting, audit kinerja,

dan reviu berdasarkan permintaan dari

kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi mitra

kerja Perwakilan BPKP Aceh. Sampai dengan tanggal

31 Desember 2018, jumlah penugasan yang dibiayai dari dana

bantuan kedinasan dan telah di entry ke dalam aplikasi SIMA

sebanyak 7 PP telah menghasilan 7 LHP yang telah diterbitkan.

Realisasi dana penugasan sebesar Rp131.933.000,00. Dari semua

dana bantuan kedinasan tersebut sebagai pelaksanaan kerangka

acuan kegiatan (KAK) yang dibuat oleh BPKP Pusat, dan

Perwakilan BPKP Aceh sebagai pelaksana kegiatan yang telah

ditentukan oleh Rendal BPKP Pusat.

daftar tabel - bpkp.go.idbpkp.go.id/public/upload/unit/aceh/files/laporan keuangan.pdf · berita...

Documents