daftar isi lembar prasyarat gelar doktor …...usaha sebagai berikut: 1) menerima/menghimpun dana...

25
iii DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM .... …………………………………………. ii LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …………………. iii LEMBAR PERSETUJUAN …………………….………………. iv HALAMAN PENGESAHAN …………………………………… v PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT …………………………… vi UCAPAN TERIMA KASIH ….………………….…………….. vii ABSTRAK ….…………….……………………………..……….. x ABSTRACT ………………………………………………………. xi LEMBAR DAFTAR ISI ………………………………………... xii LEMBAR DAFTAR TABEL ……………..……………………. xv LEMBAR DAFTAR GAMBAR …………………………….….. xvii LEMBAR DAFTAR LAMPIRAN ……………………………... xviii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ……………………. 1 1.2 Rumusan Masalah……………………………. 18 1.3 Tujuan Penelitian…..………………….……. 18 1.4 Manfaat Penelitian …..……………………... 19 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Pertumbuhan Ekonomi ……………………… 20 2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi .. 20 2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi ……… 21 2.2 Peran Pemerintah …………...………………. 25 2.3 Modal Sosial ………………..………………. 28 2.3.1 Konsep Modal Sosial ………………. 28 2.3.2 Indikator Modal Sosial ……………. 31 2.3.3 Tipologi Modal Sosial …………….. 36 2.3.4 Ukuran Modal Sosial ………………. 37 2.4 Orientasi Kewirausahaan Sosial …………... 38 2.4.1 Sejarah Kewirausahaan Sosial ……. 38 2.4.2 Studi Ilmiah Tentang Kewirausahaan Sosial………………... 43 2.4.3 Karakteristik Kewirausahaan Sosial 45 2.4.4 Karakteristik Pengusaha Sosial ….. 47 2.4.5 Bentuk Wirausaha Sosial …………. 48

Upload: others

Post on 07-Dec-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

iii

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM …....…………………………………………. ii LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR…………………. iii LEMBAR PERSETUJUAN …………………….………………. iv HALAMAN PENGESAHAN …………………………………… v PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT …………………………… vi UCAPAN TERIMA KASIH ….………………….…………….. vii ABSTRAK ….…………….……………………………..……….. x ABSTRACT ………………………………………………………. xi LEMBAR DAFTAR ISI ………………………………………... xii LEMBAR DAFTAR TABEL ……………..……………………. xv LEMBAR DAFTAR GAMBAR …………………………….….. xvii LEMBAR DAFTAR LAMPIRAN ……………………………... xviii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ……………………. 1 1.2 Rumusan Masalah……………………………. 18 1.3 Tujuan Penelitian…..………………….……. 18 1.4 Manfaat Penelitian …..……………………... 19

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Pertumbuhan Ekonomi ……………………… 20 2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi . . 20 2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi ……… 21 2.2 Peran Pemerintah …………...………………. 25 2.3 Modal Sosial ………………..………………. 28 2.3.1 Konsep Modal Sosial ………………. 28 2.3.2 Indikator Modal Sosial ……………. 31 2.3.3 Tipologi Modal Sosial …………….. 36 2.3.4 Ukuran Modal Sosial ………………. 37 2.4 Orientasi Kewirausahaan Sosial …………... 38 2.4.1 Sejarah Kewirausahaan Sosial ……. 38 2.4.2 Studi Ilmiah Tentang

Kewirausahaan Sosial………………... 43

2.4.3 Karakteristik Kewirausahaan Sosial 45 2.4.4 Karakteristik Pengusaha Sosial ….. 47 2.4.5 Bentuk Wirausaha Sosial …………. 48

Page 2: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

iv

2.4.6 Sifat Wirausaha Sosial ……………. 49 2.4.7 Indikator Orientasi Kewirausahaan

Sosial…………………………………. 50

2.5 Kinerja LPD .………..……………………… 50 2.5.1 Rasionalitas Kinerja LPD …………. 50 2.5.2 Balanced Scorecard Sebagai

Pengukuran Kinerja ……………….. 53

2.5.3 Empat Perspektif dalam Balanced Scorecard ……………………………

55

2.5.4 Indikator Kinerja LPD ……..……… 59

BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Berpikir ….………………………. 62 3.2 Kerangka Konseptual …...…………………. 66 3.3 Hubungan Antar Variabel Laten ….……… 67 3.4 Hipotesis Penelitian …..…………………… 69

BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Rancangan Penelitian ……………………………… 71 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ……………………… 72 4.3 Jenis dan Sumber Data …………………………… 72 4.4 Populasi Penelitian ………………………………… 73 4.5 Metode Pengambilan Sampel …………………….. 74 4.6 Variabel Penelitian ............................................…… 76 4.6.1 Identifikasi Variabel ................................... 76 4.6.2 Definisi Operasional Variabel .................... 77 4.7. Metode Pengumpulan Data ………………………. 80 4.8. Instrumen Penelitian ………………………………. 81 4.9 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 82 4.10 Teknik Analisis Data ……………………………… 83

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian......................... 94 5.2 Karakteristik Responden…………………………… 97 5.2.1 Umur Responden…………………………. 97 5.2.2 Pendidikan Formal Responden…………… 98 5.2.3 Masa Kerja Responden ………………….. 99 5.2.4 Jenis Kelamin Responden ……………….. 100 5.3 Hasil Analisis………………………………………. 101 5.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Penelitian…………………………………. 101 5.3.2 Persepsi Responden terhadap Variabel

Laten …………………………………….. 105 5.3.2.1 Persepsi Responden Terhadap

Peran Pemerintah........................ 106

Page 3: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

v

5.3.2.2 Persepsi Responden Terhadap Modal Sosial............................... 108

5.3.2.3 Persepsi Responden Terhadap Orientasi Kewirausahaan Sosial 109

5.3.2.4 Persepsi Responden Terhadap Kinerja LPD................................ 111

5.4 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model).............. 112 5.4.1 Validitas Konvergen (Convergent Validity) 113 5.4.2 Validitas Diskriminan (Discriminant

Validity)....................................................... 114 5.4.3 Reliabilitas Komposite (Composite

Reliability)................................................... 117 5.5 Evaluasi Model Struktural (Uji Goodness Of Fit

Inner Model).............................................................. 120

5.6 Pengujian Hipotesis Penelitian.. . . . . . . . . . . . . . . . . 123 5.7 Pembahasan Hasil Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.7.1 Pengaruh Langsung Peran Pemerintah

terhadap Orientasi Kewirausahaan Sosial .. 130 5.7.2 Pengaruh Langsung Modal Sosial terhadap

Orientasi Kewirausahaan Sosial ................. 132 5.7.3 Pengaruh Langsung Orientasi

Kewirausahaan Sosial terhadap Kinerja LPD ............................................................ 137

5.7.4 Pengaruh Langsung Peran Pemerintah terhadap Kinerja LPD ................................. 140

5.7.5 Pengaruh Langsung Modal Sosial terhadap Kinerja LPD ................................................ 142

5.7.6 Orientasi Kewirausahaan Sosial memediasi sebagian (partially mediated) Peran Pemerintah terhadap Kinerja LPD.............. 145

5.7.7 Orientasi Kewirausahaan Sosial memediasi sebagian (partially mediated) Modal Sosial terhadap Kinerja LPD.................................. 148

5.8 Temuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5.9 Keterbatasan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 6.1 Simpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 6.2 Saran – Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

DAFTAR PUSTAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

LAMPIRAN – LAMPIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Page 4: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

vi

ABSTRAK

PENGARUH PERAN PEMERINTAH, MODAL SOSIAL DAN ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

UNTUK MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA

DI PROVINSI BALI

MASHUDI

Lembaga Perkreditan Desa di provinsi Bali mempunyai peran yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi Bali. Dalam hal ini, kontribusi LPD adalah sebagai penyedia lapangan pekerjaan, pilar aktivitas ekonomi masyarakat Bali. LPD, selain sebagai lembaga usaha pemberdaya ekonomi berbasis desa, juga diakui sebagai lembaga tempat berkiprahnya masyarakat dalam mengembangkan ide kewirausahaan sosial. Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai program pemberdayaan LPD, namun optimalisasi modal sosial dan orientasi kewirausahaan sosial yang belum maksimal menyebabkan tidak optimalnya perkembangan LPD di Provinsi Bali.

Penelitian ini bertujuan mengungkap pengaruh Peran Pemerintah, Modal Sosial, Orientasi Kewirausahaan Sosial dalam meningkatkan Kinerja LPD, dengan Orientasi Kewirausahaan Sosial sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan kinerja LPD. Penelitian ini melakukan survei terhadap 95 pengurus LPD, dan dengan menggunakan teknik analisis data yang dipandu oleh software Smart PLS-30, menemukan: Peran Pemerintah dan Modal Sosial berpengaruh secara signifikan terhadap Orientasi Kewirausahaan Sosial pada LPD; Peran Pemerintah, Modal Sosial dan Orientasi kewirausahaan Sosial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja LPD; Orientasi Kewirausahaan Sosial memediasi sebagian (Partially Mediated) Peran Pemerintah dan Modal Sosial terhadap Kinerja LPD.

Penelitian ini menemukan Peran Pemerintah, Modal Sosial dan Orientasi Kewirausahaan Sosial secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja LPD. Namun demikian Orientasi Kewirausahaan Sosial hanya memediasi sebagian (Partially Mediated) Peran Pemerintah dan Modal Sosial dalam meningkatkan kinerja LPD. Peneltian ini merekomendasikan bahwa maksimalkan peran pemerintah, optimalisasi modal sosial dan orientasi kewirausahaan sosial untuk meningkatkan kinerja LPD.

Kata Kunci: peran pemerintah, modal sosial, orientasi kewirausahaan sosial dan

kinerja LPD.  

 

Page 5: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

vii

ABSTRACT  

 

EFFECT OF GOVERNMENT ROLE, SOCIAL CAPITAL AND ORIENTATION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

TO IMPROVE PERFORMANCE VILLAGE CREDIT INSTITUTION (LPD)

IN BALI PROVINCE  

MASHUDI

Village Credit Institutions (LPD) in the province of Bali have a huge role for Bali's economic development. In this case, the contribution of the LPD is as a provider of employment, a pillar of Balinese economic activity. LPD, in addition to being a village-based economic empowerment business institution, is also recognized as an institution where the community works in developing the idea of social entrepreneurship. The Regional Government has carried out various LPD empowerment programs, but the optimization of social capital and social entrepreneurship orientation that has not been maximized has caused the development of LPDs in Bali Province to be not optimal.

This study aims to reveal the influence of the role of government, social capital, social entrepreneurship orientation in improving LPD performance, with social entrepreneurship orientation as a mediating variable in improving LPD performance. This study surveyed 95 LPD administrators, and by using data analysis techniques guided by the Smart PLS-30 software, found: The role of the Government and Social Capital significantly influences the Social Entrepreneurship Orientation in LPDs; The Role of Government, Social Capital and Social Entrepreneurial Orientation significantly influence LPD performance; The Orientation of Social Entrepreneurship partially mediates the role of the Government and Social Capital on LPD Performance.

This study found the role of government, social capital and social entrepreneurship orientation significantly influence the improvement of LPD performance. However, the Social Entrepreneurship Orientation only partially mediates the Role of the Government and Social Capital in improving LPD performance. This study recommends that maximize the role of government, optimize social capital and social entrepreneurship orientation to improve LPD performance.

 

Keywords: government role, social capital, social entrepreneurship orientation and LPD performance.

Page 6: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

viii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang Masalah  

Saat ini di Indonesia jenis keuangan mikro sangat beragam. Keuangan mikro

formal yang menjadi bagian dari industri perbankan seperti Teras BRI (unit Mikro

BRI), Danamon Simpan Pinjam, Unit Mikro-banking Bank Mandiri, dan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR). Dan bagian dari industri keuangan non-bank seperti

Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit

Kecamatan (BKK), dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga keuangan

mikro non formal yang tersebar luas dan menjadi bagian dari masyarakat, termasuk

arisan dan rentenir. Eksistensi sistem keuangan mikro itu belum menjamah seluruh

masyarakat dan usahawan mikro.

Lembaga Perkreditan Desa atau LPD yang ada di Bali merupakan sebuah

lembaga keuangan milik desa adat, sama dengan LPN yang ada di Sumatera Barat.

LPD adalah lembaga keuangan, tetapi lembaga keuangan yang tidak biasa.

Lembaga ini berdiri sejak tahun 1985, dan pada tahun 2016 jumlahnya sudah

mencapai 1.443 LPD. Lembaga Perkreditan Desa di Bali merupakan lembaga

keuangan mikro yang paling sukses di Indonesia. Keberhasilan program ini karena

dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali dan kuatnya kesatuan masyarakat

adat di Bali. Sejarah LPD sendiri dimulai tahun 1985, dengan dicetuskannya sebuah

pilot project dengan jangka waktu tiga tahun, sejak Maret 1985 hingga Maret 1988.

Pada saat itu sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Bali mendirikan 161 buah

Page 7: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

ix

LPD dengan modal awal Rp 2 juta. Tahun 1986 pemerintah provinsi menerbitkan

peraturan terkait desa adat yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk

melakukan pengelolaan aset melalui organisasi mereka sendiri. Upaya Bank

Indonesia untuk mendorong LPD berubah menjadi BPR mendapat penolakan dari

masyarakat di Bali, disamping itu BI juga mempertimbangkan banyaknya jumlah

LPD yang harus diawasi, sehingga akhirnya BI memberikan persetujuan dengan

memutuskan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan non-bank yang khusus

beroperasi di wilayah Bali. Dalam Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang LKM,

keberadaan LPD diakui sebagai sebuah lembaga keuangan berbasis adat, sehingga

tidak dimasukkan sebagai LKM yang diatur dalam peraturan tersebut. Saat ini

peraturan yang mengatur tentang LPD adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali No.

4 tahun 2012. Pengelolaan LPD sepenuhnya dilakukan oleh desa adat, dengan

pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan BPD. Ada

beberapa perbedaan antara LPD dengan Bank, yaitu LPD sebagai lembaga

keuangan komunitas desa pakraman menggunakan Pasal 18A dan Pasal 18B

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar

konstitusinya, sedangkan Bank berpedoman Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-

undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

dasar konstitusinya. LPD memiliki landasan konstitusional yang berbeda dengan

Bank, selain landasan konstitusional yang berbeda dasar hukum LPD juga memiliki

perbedaan dengan Bank. LPD menggunakan Undang-undang No.32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Bank menggunakan Undang-undang

No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai dasar hukumnya. Sifat keanggotaan

Page 8: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

x

LPD adalah tertutup dan yang boleh menjadi anggota sebuah LPD hanyalah warga

masyarakat desa pakraman setempat sedangkan Bank sifat keanggotaannya adalah

umum siapapun berhak menjadi anggota dengan berdasarkan atas pilihan dari

pemegang saham.

Dalam suatu wilayah desa di Provinsi Bali terdapat dua sistem pemerintahan

yang berbeda dan kadang saling tumpang tindih. Pemerintahan formal yang berada

dalam struktur adalah desa dinas dengan dikepalai oleh seorang kepala desa dan

desa adat yang dikepalai oleh seorang “bendesa” adat dengan dibantu oleh

“prajuru”. Masing-masing jenis pemerintahan ini mempunyai perangkat sendiri,

dimana “bendesa” adat dipilih oleh “paruman” desa yakni sebuah musyawarah

tingkat desa. Bendesa sebagai seorang chairman dalam mengelola LPD biasanya

mengangkat seorang kepala LPD atau manajer melalui musyawarah desa, dengan

organisasi yang terpisah dari kepengurusan “bendesa”, namun bertanggung jawab

langsung kepada paruman adat. “Bendesa” bertugas sebagai pengawas internal

dalam pengelolaan LPD. Simpanan dan pinjaman LPD hanya diperbolehkan

kepada anggota desa adat. Jumlah simpanan baik tabungan maupun deposito tidak

dibatasi, namun biasanya jumlah pinjaman disesuaikan dengan likuiditas LPD dan

adanya collateral atau jaminan. Dana yang dihimpun oleh LPD boleh berasal dari

lembaga keuangan lain namun jumlahnya dibatasi. LPD sejak digagasnya pada

bulan November 1984 oleh Gubernur Bali, yang pada waktu itu di jabat oleh Ida

Bagus Mantra (Alm), LPD telah mengemban fungsi untuk mendorong

pembangunan ekonomi masyarakat melalui tabungan yang terarah, serta

menyalurkan modal yang efektif. Disamping itu LPD juga diharapkan dapat

Page 9: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xi

memberantas sistem ijon dan gadai gelap yang saat itu kerap terjadi di masyarakat

fungsi lainnya juga diemban oleh LPD adalah menciptakan pemerataan dan

kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan, baik yang biasa bekerja langsung di

LPD maupun yang bisa ditampung oleh usaha – usaha produktif masyarakat yang

dibiayai oleh LPD, menciptakan daya beli, serta melancarkan lalu lintas

pembayaran dan pertukaran di desa juga menjadi tugas pokok LPD.

Keberadaan LPD sebagai salah satu lembaga keuangan mikro memiliki

usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam

bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada Krama desa.

3) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100

persen dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain

dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan modal. 3) Menyimpan kelebihan

likuiditasnya pada BPD Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang

memadai.

LPD merupakan badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi mempunyai

tujuan memperoleh keuntungan, dimana dari keuntungan tersebut dialokasikan

untuk : cadangan modal 60 persen, dana pembangunan desa adat 20 persen, jasa

produksi 10 persen, dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan 5 persen, dan

dana sosial sebanyak 5 persen. Oleh karena itu LPD hampir sama dengan lembaga

bisnis lainnya dalam operasionalnya menghadapi persaingan, agar mampu bersaing

dan mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien harus menggunakan prinsip-

prinsip manajemen dan memilih strategi bisnis yang tepat.

Page 10: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xii

Gambaran mengenai jumlah LPD, aset dan laba Lembaga Perkreditan Desa

di Bali tahun 2016 selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah, Aset dan Laba LPD di Bali Tahun 2016

Kota/ Kabupaten

Jumlah LPD

Aset* Rata Rata Aset

Laba Persentase Laba

Rata Rata Laba

Denpasar 35 1,625,610,986 46,446,028 70,217,525 13.01% 2,006,215

Badung 122 4,192,183,809 34,362,162 136,001,473 25.19% 1,114,766

Buleleng 169 1,772,883,196 10,490,433 65,030,828 12.05% 384,798

Jembrana 64 480,650,310 7,510,161 19,660,173 3.64% 307,190

Tabanan 307 1,284,687,193 4,184,649 45,779,553 8.48% 149,119

Gianyar 270 3,286,120,615 12,170,817 103,188,535 19.11% 382,180

Bangli 159 759,271,535 4,775,293 34,220,565 6.34% 215,224

Klungkung 117 626,241,734 5,352,493 30,667,003 5.68% 262,111

Karangasem 190 1,042,893,544 5,488,913 35,128,814 6.51% 184,888

Jumlah 1.433 15,070,542,922 10,516,778 539,894,469 100.00% 376,758,178

Keterangan:

*Dalam Ribuan Rupiah (Rp)

Sumber: LP LPD Provinsi Bali Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dilihat dari jumlah LPD yang dimiliki kabupaten

di Provinsi Bali jumlah LPD yang terbanyak di kabupaten Tabanan sebanyak 307

LPD sedangkan LPD di Kota Denpasar hanya terdapat 35 LPD. Dari sisi aset LPD,

Kabupaten Badung memiliki jumlah aset tertinggi sebesar 4,2 trilyun kemudian

Kabupaten Gianyar sebesar 3.3 trilyun, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar,

masing masing sebesar 1,8 trilyun dan 1,6 trilyun sedangkan aset terendah pada

LPD di kabupaten Jembaran sebesar 0,480 trilyun. Dari rata-rata laba yang

Page 11: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xiii

diperoleh LPD di tiap kabupaten, laba tertinggi diperoleh LPD di Kota Denpasar

sebesar rata-rata sebesar 2 milyar diikuti kabupaten Badung sebesar 1,1 milyar,

kabupaten Buleleng sebesar 384,798 juta, kabupaten Gianyar sebesar 382,180 juta,

Kabupaten Jembrana sebesar 307,190 juta, kabupaten Klungkung sebesar 262,111

juta, kabupaten Bangli sebesar 215,224 juta, kabupaten Karangasem sebesar

184,888 juta dan terendah kabupaten Tabanan sebesar 149,119 juta.

Dari gambaran tersebut menjelaskan bahwa LPD di kabupaten Tabanan,

kabupaten Karangasem dan kabupaten Bangli perolehan laba masih sangat rendah

dibandingkan dengan LPD di kabupaten yang lain. Padahal pada 3 kabupaten

tersebut memiliki LPD sejumlah 656 unit, masing-masing di kabupaten Tabanan

307 LPD, kabupaten Karangansem 190 LPD dan kabupaten Bangli 159 LPD atau

sekitar 45,77% dari total keseluruhan LPD di provinsi Bali. Sedangkan presentase

laba dari LPD di 3 kabupaten tersebut sangat kecil hanya 18,53% dari total laba

LPD-LPD Provinsi Bali. Perolehan laba LPD yang masih rendah ini memberikan

salah satu gambaran yang cukup bahwa LPD tersebut menunjukkan kinerja yang

kurang maksimal. Secara umum, kesehatan LPD sangat dipengaruhi banyak faktor.

Salah satu yang digunakan sebagai tolok ukur yang menjadi obyek pemerikasaan

LPD yang dilakukan oleh pengawas LPD. CAMEL terdiri atas lima kriteria yakni

modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas. Lebih lanjut diuraikan secara

singkat tentang CAMEL, sebagai metode untuk mengukur kesehatan LPD sebagai

berikut:

1) Capital, untuk rasio kecukupan modal. Penilaian terhadap faktor permodalan

meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a.

Page 12: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xiv

kecukupan, komposisi, dan proyeksi (kecenderungan ke depan) permodalan

serta kemampuan permodalan LPD dalam mengcover asset bermasalah, b.

kemampuan LPD dalam memelihara kebutuhan penambahan modal yang

berasal dari keuntungan, rencana permodalan LPD utnuk mendukung

pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan

pemegang saham untuk meningkatkan permodalan LPD.

2) Assets, untuk rasio kualitas aktiva. Penilaian terhadap faktor kualitas asset

meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kualitas

aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva

produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif

(PPAP), b. kecukupan kebajikan dan prosedur, sistem kaji ulang (review)

internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif

bermasalah.

3) Manajemen, untuk menilai kualitas manajemen. Penilaian terhadap faktor

manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. Kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen resiko,

b. Kepatuhan LPD terhadap ketentuan yang berlaku.

4) Earning, untuk rasio-rasio rentabilitas LPD. Penilaian terhadap faktor

rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen diantaranya:

pencapaian return on assets (ROA), return on equity.

Page 13: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xv

Berdasarkan data dari Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali tahun

2017, diperoleh gambaran tentang kesehatan LPD sebagaimana pada tabel 1.2:

Tabel 1. 2 Klasifikasi Kesehatan LPD se Provinsi Bali Tahun 2017

No Tahun Sehat C. Sehat K. Sehat T. Sehat Macet Total

1 2011 1,011 124 108 43 132 1,418

2 2012 982 145 106 47 138 1,418

3 2013 1,014 116 90 64 138 1,422

4 2014 994 133 79 216 0 1,422

5 2015 956 189 93 18 177 1,433

6 2016 972 164 118 31 148 1,433

7 2017 864 249 130 44 146 1,433

Sumber: LP LPD Provinsi Bali Tahun 2017

Dari tabel 1.2 diperoleh gambaran bahwa sebagian besar LPD tergolong

sehat, namun demikian masih banyak LPD yang tergolong kurang sehat, tidak sehat

bahkan macet. Terkait dengan tingkat kesehatan LPD, berdasarkan analisis biplot

diketahui, bahwa LPD yang berkategori sehat dan cukup sehat dipengaruhi oleh

aspek manajemen serta likuiditas yang relatif tinggi, sementara nilai CAR dan

LDRnya berada pada nilai rata rata LPD (BI, 2016). Fakta ini menunjukkan peran

pentingnya aspek manajemen yang ditopang oleh likuiditas yang relative tinggi

untuk menjaga agar LPD dalam kondisi yang sehat. Sementara itu LPD yang

terkategori tidak sehat disebabkan oleh tingginya nilai BOPO dan LDR. Fakta ini

menunjukkan bahwa LPD dengan biaya operasional yang tinggi, ditambah dengan

nilai LDR yang tinggi akan memiliki resiko menjadi tidak sehat. Sementara itu LPD

Page 14: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xvi

yang kurang sehat dipengaruhi disebabkan nilai KAP yang tinggi, meski nilai CAR

nya tinggi. Ini artinya meski LPD memiliki kecukupan modal yang baik, namun

jika kualitas aktiva produktivitasnya (KAP) tinggi maka akan berpeluang

menjadikan LPDnya kurang sehat. Padahal LPD menjadi pilihan utama masyarakat.

Dari hasil survei mengenai preferensi masyarakat terhadap lembaga keuangan

manakala di wilayah tersebut terdapat beberapa pilihan lembaga keuangan untuk

menyimpan dana, terilhat bahwa 88% masyarakat akan memilih LPD jika hanya

ada LPD saja di wilayah tersebut, sementara jika diwilayah tersebut terdapat juga

lembaga keuangan lain seperti Bank Umum, Koperasi, BPD dan BPR, maka pilihan

masyarakat terhadap LPD masih cukup besar, yakni lebih dari 70% masyarakat

akan tetap memprioritaskan LPD (BI, 2016). Sehingga disayangkan ada banyak

LPD yang bermasalah dimana secara umum masalah kesehatan LPD di Bali

disebabkan oleh banyaknya kredit macet. Hal ini karena manajemen LPD yang

tidak profesional dalam melakukan pengelolaan.

Kredit macet dapat disebabkan manajemen yang tidak melakukan prosedur

dalam pemberian kredit yang berpedoman pada 5 C: character, capacity, capital,

colateral, dan condition. Selain faktor tersebut kredit macet dapat disebabkan oleh

jenis kredit yang disalurkan lebih banyak pada kredit konsumtif. Karena kredit

konsumtif memiliki resiko macet lebih tinggi dibandingkan dengan kredit usaha

sehingga pemberian kredit konsumtif harus lebih berpedoman pada prinsip 5C.

Temuan hasil analisis faktor menunjukkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan

Denpasar Timur yaitu faktor intern dan faktor ekstern, sedangkan faktor yang

Page 15: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xvii

paling dominan mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di

Kecamatan Denpasar Timur tahun 2010-2012 adalah berasal dari faktor intern yaitu

kurangnya pengawasan kredit dengan nilai varimax rotation sebesar 0,866. (K. T.

Windartini, dkk., 2014).

Selain studi tentang kredit macet LPD di Kecamatan Denpasar Timur, ada

studi ditempat lain, yakni di Kabupaten Tabanan yang dilakukan oleh Anak Agung

Ngurah Bagus Candra Dinata, dkk. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala

LPD Desa Kaba Kaba, hasil wawancara dari Bapak A.A. Ngurah Putra

Suryadharma, Kepala LPD Desa Kaba Kaba, kredit macet disebabkan memang dari

debitur dan bukan dari pihak LPD. Debitur meminjam kredit untuk membantu

kelancaran usahanya, namun usahanya mengalami kebangkrutan sehingga sisa

hutang yang dipinjam tidak mampu untuk dilunasi.Sanksi adat merupakan salah

satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak

dilaksanakan peraturan-peraturan adat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.

A. Ngurah Putra Suryadharma, Ketua LPD Desa Adat Kaba Kaba, sanksi yang

digunakan LPD Desa Adat Kaba Kaba adalah Sanksi Danda (Pidanda) dan

Kerampag yang sesuai dengan Awig- Awig Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat

Kaba Kaba. Selama ini hanya denda saja yang sampai diterapkan kepada debitur

yang tidak melakukan kewajibannya, yaitu berupa denda uang yang dipotong dari

besarnya pokok tunggakan dan bunga yang harus dibayar oleh debitur, sedangkan

untuk sanksi kerampang belum ada. Penyelesaiannya adalah pihak LPD melakukan

rapat intern untuk membahas upaya yang dilakukan ke debitur dan jika debitur

belum melunasi hutangnya sampai 2 bulan maka kreditur memberikan teguran

Page 16: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xviii

berupa surat pemberitahuan. Penyelesaian Kredit Macet di LPD Desa Adat Kaba

Kaba yaitu dari pihak LPD sebelum melakukan penagihan kelapangan, bagian

kredit melakukan rapat intern untuk membahas upaya yang dilakukan ke debitur

agar bisa membayar tunggakan. Jika debitur belum melunasi utangnya sampai 2

(dua) bulan maka pihak kreditur memberikan teguran berupa Surat Pemberitahuan

seperti:

1)  Surat Pemberitahuan I (Pertama) untuk tunggakan 3 (tiga) bulan.

2)  Surat Pemberitahuan II (Kedua) untuk tunggakan 4 (empat) bulan.

3)  Surat Pemberitahuan III (Ketiga) untuk tunggakan 5 (lima) bulan.

Untuk dapat meningkatkan kinerja LPD pihak manajemen harus mampu

menetapkan strategi usaha sesuai dengan tujuan organisasi LPD. Strategi bisnis

tersebut diharapkan dijadikan sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja agar

mencapai tujuan LPD. Peran pemerintah dalam menumbuh-kembangkan LPD

sangat signifikan, selain itu manajemen yang profesional dalam mengelola LPD

merupakan hal yang wajib dimiliki oleh pengurus dan karyawan. Manajemen

professional hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang punya kapasitas/modal

sosial yang cukup serta memiliki jiwa orientasi kewirausahaan sosial yang tinggi.

Dengan modal sosial yang memadai, pribadi yang punya orientasi kewirausahaan

sosial yang tinggi, memungkinkan manajamen LPD mampu memanfaatkan

peluang-peluang yang ada secara optimal dengan kreatifitas dan inovasi serta

pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Peran menurut Cohen (2009) adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh

Page 17: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xix

orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Menurut Thoha (2002),

peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh

seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat

mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan

diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen

tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu

pekerjaan. Karena hakikatnya peranan itu merupakan perwujudan interaksi antara

orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan

olehnya untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan

penyempurnaan organisasi.

Menurut Suhady dalam Riawan (2005), pemerintah (government) ditinjau

dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the

affairs of men/women in a nation state, city, etc. Pemerintahan dapat juga diartikan

sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan

yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan

sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti

luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif,

dan kekuasaan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang

kekuasaan eksekutif saja (Riawan, 2005).

Menurut Sumarni (2013), perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam

perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1)   Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi

Page 18: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xx

pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.

2)  Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya.

Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja

tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi,

pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan

dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Kegagalan pasar

(market failure) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam

mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya

dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau

konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas),

seperti rusaknya ekosistem lingkungan.

Dalam pengembangan LPD peranan pemerintah yang efektif dan optimal

diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. 1) Peran pemerintah

sebagai fasilitator, sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam

memfasilitasi LPD untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh

LPD. 2) Peran pemerintah sebagai regulator, adalah membuat kebijakan-kebijakan

sehingga mempermudah usaha LPD dalam mengembangkan usahanya. Sebagai

regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap

kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan membuat kebijakan

tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu

menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. 3) Peran

Page 19: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xxi

pemerintah sebagai katalisator, yakni membantu mempercepat proses

berkembangnya LPD.

Kewirausahaan sosial mengacu pada fenomena menerapkan keahlian dan

keterampilan bisnis berbasis pasar pada sektor nirlaba dengan mengembangkan

pendekatan inovatif untuk memperoleh penghasilan (Reis, 1999; Thompson, 2002).

Terdapat kesamaan umum dari semua definisi kewirausahaan sosial, yaitu tentang

hal yang mendorong dan mendasari kewirausahaan sosial untuk menciptakan nilai

sosial, bukan untuk menciptakan kekayaan pribadi atau kekayaan para pemegang

saham (Zadek & Thake, 1997). Begitu pula bahwa kegiatan kewirausahaan sosial

juga ditandai oleh adanya suatu inovasi, atau penciptaan sesuatu yang baru, bukan

hanya melakukan replikasi semata terhadap praktik bisnis yang sudah ada.

Kewirausahaan social berbeda dengan kewirausahaan social. Dr. Gamal membuat

perbandingan Wirausaha Konvensional dan Wirausaha Sosial sebagaimana terlihat

pada tabel 1.3

Tabel 1.3

Perbandingan Wirausaha Konvensional dan Wirausaha Sosial

No Faktor Wirausaha Konvensional Wirausaha Sosial 1 Tujuan Menangkap pasar dengan

aman Mengisi kesenjangan pasar dan merubah dunia

Page 20: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xxii

2 Obyektif Membangun bisnis, mendapat keuntungan

Membuat solusi berkelanjutan untuk perubahan sosial

3 Motif profit Memaksimalkan nilai shareholder, profit sebagai akhirnya

Keuntungan sebagai sarana untuk berkelanjutan finansial

4 Risiko Risiko bisnis dasar Risiko bisnis dasar dan aspek sosial

5 Pertumbuhan Kompetitif untuk satu perusahaan

Kolaboratif untuk social impact

6 Hubungan dengan masalah sosial

Tidak langsung Langsung

7 Umpan balik Konsumen pasar dan sumber informasi pasar

Perlu kreativitas dalam menerima respon pasar

8 Kompetisi Menang untuk satu bisnis diatas lainya dalam pasar

Eksis dikarenakan tidak ada yang menyelesaikan masalah secara memadai

9 Modal Mendapatkan keuntungan dari layanan keuangan dan manajerial yang kuat

Bersaing dengan pembiayaan yang tidak dapat diprediksi dan terfragmentasi

Ada 2 hal yang sangat terasa sekali dalam logika berpikir seorang wirausaha

sosial dan wirausaha konvensional, yaitu soal kepentingan diri dan kesadaran

sosial. Wirausaha konvensioal memiliki kepentingan diri yang lebih tinggi dan

kesadaran sosial yang lebih rendah. Sedangkan wirausaha sosial memiliki

kepentingan diri yang lebih rendah dan kesadaaran sosial yang tinggi. Logika itu

akan sangat mempengaruhi mereka dalam memulai usaha apa, merespon berbagai

peluang yang hadir, keberanian mengambil risiko, dan menentukan cara mereka

Page 21: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xxiii

mengalokasikan sumber dayanya.

Berikutnya dr. Gamal menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan

dalam nilai pribadi dan karakter kepemimpinan yang ada pada wirausaha

konvensional dan wirausaha sosial, sebagaimana pada Tabel 1.4

Tabel 1.4

Perbandingan Nilai Pribadi Dan Karakter Kepemimpinan

Wirausaha Konvensional Dan Wirausaha Sosial

No Wirausaha Konvensional Wirausaha Sosial 1 Seorang yang biasa menciptakan dan

termotivasi untuk membangun sesuatu dari nilai yang dikenali disekitar peluang yang dipersepsikan

Seseorang yang berusaha memaksimalkan social atau modal social untuk memecahkan masalah sosial

2 Termotivasi oleh keuntungan finansial Termotivasi oleh keuntungan sosial

3 Mencari keuntungan pribadi atau pemegang saham

Sangat inovatif dan kreatif

4 Tingkat kepentingan diri yang lebih tinggi

Tingkat kepentingan diri yang lebih rendah

5 Tingkat kesadaran social yang lebih rendah

Tingkat kesadaran social yang lebih tinggi

6 Tingkat dorongan dan determinasi yang lebih rendah

Tingkat pengambilan risiko yang lebih tinggi

Konsep yang berbeda antara wirausaha sosial dan wirausaha konvensional

memberikan pengaruh pada nilai, aktivitas, orientasi dari masing-masing konsep.

Pemicu utama dari kegiatan kewirausahaan sosial adalah masalah sosial aktual yang

sedang ditanganinya, dimana organisasi mengambil keputusan dalam pengelolaan

Page 22: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xxiv

sumber daya berdasarkan format yang paling efektif yang dibutuhkan untuk

mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, kegiatan kewirausahaan sosial tidak

ditentukan oleh badan hukum, dimana suatu kegiatan dapat ditempuh melalui

berbagai kendaraan organisasi atau lembaga, baik melalui organisasi nirlaba, sektor

bisnis, maupun sektor pemerintah. Untuk sementara, kita dapat mendefinisikan

kewirausahaan sosial sebagai kegiatan untuk menciptakan nilai sosial inovatif yang

dapat terjadi baik di sektor nirlaba, bisnis, maupun pemerintah. Meskipun

demikian, sebagian besar definisi kewirausahaan sosial dalam kepustakaan

akademik dan wacana populer, lebih fokus pada kegiatan kewirausahaan sosial di

dalam sektor nirlaba dan bisnis.

Orientasi kewirausahaan sosial mengacu pada proses, praktik, dan

pengambilan keputusan yang mendorong ke arah input baru dan mempunyai 4

aspek, yaitu wirausaha (entrepreneur), ide/gagasan (idea), peluang (opportunity),

dan organisasi (organization). Dimensi wirausaha mengacu pada suatu sikap

seseorang yang memiliki talenta atau bakat, kreatif, dan memiliki motivasi yang

besar. Ide/gagasan diterjemahkan sebagai orientasi untuk mengurangi/mengatasi

masalah dan meiliki gagasan untuk melaksanakan kegiatan social. Sementara itu,

peluang dipahami sebagai suatu yang persisten, peka terhadap lingkungan sekitar

serta keinginan untuk berubah kearah yang lebih baik. Sedangkan organisasi

diartikan sebagai pandai mengatur strategi, melaksanakan kegiatan secara masif

serta berani mengambil keputusan (self determination). Orientasi kewirausahaan

sosial merupakan penggerak utama keuntungan sehingga organisasi dengan

orientasi kewirausahaan sosial yang tinggi mempunyai kesempatan lebih besar

Page 23: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xxv

untuk memunculkan peluang-peluang dan mengambil keuntungan-keuntungan

yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja usaha. Begitu juga dengan LPD,

dengan orientasi kewirausahaan social yang kuat akan memperkokoh lembaga

untuk mencapai tujuannya.

Modal sosial adalah konsep yang muncul dari hasil interaksi di dalam

masyarakat dengan proses yang lama. Meskipun interaksi terjadi karena berbagai

alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi, dan kemudian menjalin kerjasama

pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan dengan berbagai cara untuk mencapai

tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri. Interaksi

semacam ini melahirkan modal sosial yang berupa ikatan emosional yang

menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang kemudian menumbuhkan

kepercayaan yang tercipta dari adanya hubungan tersebut.

Dengan adanya modal sosial pada sebuah LPD maka akan mampu

membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan lembaga. Adapun kekuatan

kerjasama ini akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat

jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling

memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai, dan

diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. LPD sebagai

soko guru ekonomi masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kecukupan modal

sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Penelitian ini didasarkan pada

model-model yang diperoleh dari fenomena di lapangan yang terbentuk didasarkan

pada teori-teori terpisah antar model, sehingga dari beberapa teori pendukung

tersebut diperoleh suatu bentuk model, teori dan model yang digunakan dalam

Page 24: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xxvi

penelitian ini adalah kinerja lembaga. Dengan berbagai pertimbangan yang sudah

disampaikan diatas maka judul penelitian ini adalah pengaruh peran pemerintah,

modal sosial dan orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) di provinsi Bali.

1.2   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1.   Bagaimana Peran Pemerintah berpengaruh terhadap Orientasi Kewirausahaan

Sosial dan Kinerja LPD pada LPD di Provinsi Bali?

2.   Bagaimana Modal Sosial berpengaruh terhadap Orientasi Kewirausahaan

Sosial dan Kinerja LPD pada LPD di Provinsi Bali?

3.   Bagaimana Orientasi Kewirausahaan Sosial berpengaruh terhadap Kinerja

LPD di Provinsi Bali?

4.   Apakah Orientasi Kewirausahaan Sosial memediasi Peran Pemerintah dan

Modal Sosial terhadap Kinerja LPD di Provinsi Bali?

1.3   Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah

penelitian, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini yaitu:

1.  Untuk menganalisis pengaruh Peran Pemerintah dan Modal Sosial secara

langsung terhadap Orientasi Kewirausahaan Sosial

Page 25: DAFTAR ISI LEMBAR PRASYARAT GELAR DOKTOR …...usaha sebagai berikut: 1) Menerima/menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada

xxvii

2.  Untuk menganalisis pengaruh Peran Pemerintah, Modal Sosial dan Orientasi

Kewirausahaan Sosial secara langsung terhadap kinerja Lembaga Perkreditan

Desa (LPD) di provinsi Bali

3.  Untuk menganalisis Peran Pemerintah dan Modal Sosial secara tidak langsung

berpengaruh terhadap Kinerja LPD di Bali melalui Orientasi Kewirausahaan

Sosial

1.4   Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.  Manfaat teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu ekonomi, khususnya

tentang peningkatan Kinerja LPD yang dipengaruhi oleh Peran Pemerintah,

Modal Sosial dan Orientasi Kewirausahaan Sosial.

2.  Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/gambaran yang

lebih konkret, sehingga dapat menemukan faktor- faktor yang mempengaruhi

Kinerja LPD di Bali. Oleh karena itu, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

penyusunan kebijakan oleh pihak pengelola LPD dalam upaya meningkatkan

dan mengembangkan LPD di Provinsi Bali.