daftar isi kata pengantar daftar isi ii bab i …2.1 tugas, fungsi dan struktur organisasi badan...

Rencana Strategis BPBD Kota Cimahi 2017 - 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................

DAFTAR ISI ................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN...........................................................................

1.1. Latar Belakang.......................................................................

1.2. Landasan Hukum ..................................................................

1.3. Maksud dan Tujuan................................................................

1.4. Sistematika Penulisan............................................................

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGULANGAN

BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI ..........................................

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi...................

2. 2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi ..........................................................................

2. 3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Cimahi .............................................................

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi ..................

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI......

3. 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi...................................................................................

3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih...........................................................

3. 3. Telaahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

(Renas PB) 2015 - 2019 BNPB danb BPBD Provinsi Jawa

Barat. ....................................................................................

3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Startegis..................................................

3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis..................................................

i

ii

1

1

2

4

5

7

7

16

20

22

25

25

28

25

33

42

ii


BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .........................................

4.1 Visi Misi SKPD.......................................................................

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.......................................

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...........................................

5.1. Strategi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi...................................................................................

5.2. Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi...................................................................................

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.........................................

BABVIII.PENUTUP ....................................................................................

LAMPIRAN

44

44

46

47

47

47

49

55

57

iii


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah SKPD) dilingkup Kota

Cimahi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pemerintah

Daerah Kota Cimahi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor

195). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi mempunyai

kewenangan dalam urusan wajib, yang merupakan unsur pelaksana Otonomi

Daerah bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan pedoman dan acuan

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama

waktu 5 (lima) tahun yang disebut Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen

perencanaan periode 2017-2022 yang mempunyai peran strategis untuk

menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah

terpilih. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada

RPJMD dan bersifat indikatif.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah

satu penjabaran dari RPJMD 2017-2022 yang terdapat pada Misi ke 4

(empat). yaitu : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan

lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang

berkeadilan. Ada 11 program prioritas Wali Kota Cimahi yang harus

dilaksanakan, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

termasuk kedalam program prioritas ke 8 (delapan) yaitu ”Penanganan

Banjir”

Renstra berfungsi untuk memudahkan kontrol terhadap semua

aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur

1


outcome (hasil) yang harus dicapai, sebagai sarana untuk meminimalisir

resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai serta sebagai alat untuk

mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, mempermudah pencapaian target,

strategis dan penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan

pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi 2017-2022 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping

memberikan aspek legal juga memberikan gambaran tentang komponen-

komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan

standar yang berlaku. Adapun landasan hukum penyusunan Rencana

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017-2022 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen terakhir);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2035 (Lembaran Negara Tahun

20Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);

2


7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun Nomor 4725)

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaandan

Pengelolaan Bantuan Bencana;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

16. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri No. 050/2002/SJ tanggal 11

Agustus 2005 sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah

yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentangn

Pedoman Organisasidan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah;

3


20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 134 Tahun 2011 Seri

E);

22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota

Cimahi Tahun 2015 Nomor 194);

23. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah memberikan

deskripsi yang jelas tentang visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah serta upaya untuk mencapai visi tersebut dalam kurun waktu tersebut

kepada seluruh komponen (stakeholders) yang bertanggung jawab dan

berkepentingan dengan bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta

Perlindungan Masyarakat khususnya penanggulangan bencana yang

kewenangannya sudah diamanatkan kepada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi,

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi adalah :

1. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dalam tahun 2017-2022;

2. Sebagai pedoman aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD, terutama dalam

menetapkan arah dan kebijakan, serta sebagai dasar penentuan strategi

dan prioritas program tahunan;

3. Sebagai dasar untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Cimahi dalam tahun 2017-2022;

4


4. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah

secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan;

5. Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi;

6. Bahan evaluasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Cimahi tahun 2017- 2022 adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan.

BABII GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGULANGAN

BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi

2. 2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi

2. 3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI

3. 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi.

5


3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih.

3. 3. Telaahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

(Renas PB) 2015 - 2019 BNPB danb BPBD Provinsi Jawa

Barat.

3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Startegis.

3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi Misi SKPD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

5.2. Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB VIII.PENUTUP

6

Rencana Strategis BPBD Kota Cimahi2017 -

2022

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup

Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan


Cimahi Tahun 2015 Nomor 195).

Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Cimahi

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi. Berkaitan dengan ini sesuai dengan peraturan Wali Kota

Cimahi nomor 29 tahun 2015 tentang tugas, fungsi dan tata kerja

organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah

salah satu Perangkat Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan

tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana dalam

mendukung program-program pemerintahan dan pembangunan di Kota

Cimahi.

Sebagai unsur pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas BPBD yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota

Cimahi, sedangkan unsur pelaksanaan BPBD (Badan Penanggulangan

Bencana Daerah) dipimpin oleh kepala Badan secara Ex-Officio dijabat

oleh Sekretaris Daerah.

Didalam menjalankan organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 195)

adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;b. Kepala Pelaksana;c. Sekretaris;d. Kepala Seksi

7


2022

e. Jabatan Fungsional;Struktur Organisasi

8

SEKSI REHABILITASIDAN REKONSTRUKSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA CIMAHI

UNSUR PELAKSANAKEPALA PELAKSANA

BPBD

UNSUR PENGARAH

1. DINAS TEKNIS2. UNSUR PROFESI

SEKRETARIAT

SEKSIPENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

SEKSI REHABILITASIDAN

REKONSTRUKSI

SEKSIKEDARURATAN DAN

LOGISTIK

SATUAN TUGAS

KELOMPOK JABFUNG


2022

SKPD BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota

Cimahi adalah sebagai salah satu Badan Penanggulangan Daerah

yang merupakan tugas pokok yaitu menetapkan pedoman dan

pengawasan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang

mencakup pencegahan bencana, pencegahan darurat, Rehabilitasi

dan Rekonstruksi yang secara adil, merata dan setara, menetapkan

standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut SKPD BPBD (Badan

Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Cimahi mempunyai fungsi

sebagai berikut :

- Merumuskan, menetapkan kebijakan, memimpin,

mengoordinasikan, membina pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok

Badan.

- Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

- Koordinasi komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada wilayah sesuai dengan struktur

organisasi sebagaimana uraian diatas maka tugas pokok dan

fungsi secara rinci adalah sebagai berikut :

Adapun tugas pokok dan fungsi organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

A. Kepala BPBD Kota Cimahi

Tugas Pokok :

a. Mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis

administrative dan operasional Kepala Badan Penanggulangan

Bencana Daerah di bidang prabencana, tanggap darurat pasca

bencana serta hubungan antar lembaga.

b. Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota

Cimahi.

9


2022

Fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan tugas dan penetapan kebijakan

penanggulangan bencana, dan penanganan pengungsi dengan

bertindak cepat dan tepat efektif dan efesien.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan

memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan

bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penyelenggara koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana di wilayah bencana.

d. Penyelenggara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

penanggulangan bencana daerah.

e. Penyelenggara pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Rincian Tugas :

a. Menyelenggarakan pembina pegawai di lingkungan Badan


b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat

struktural pada penanggulangan bencana daerah.

c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan


d. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

daerah lainnya di daerah, instansi vertikal lembaga usaha

dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana,

tanggap darurat dan pasca bencana.

e. Menyelenggarakan komando pengerahan sumber daya

manusia peralatan, logistik baik dari satuan kerja langkah-

langkah lain yang diperlukan dalam penanganan darurat

bencana.

f. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan pedoman dan

pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang

mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat

rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil, setara dan merata.

10


2022

g. Menyelenggarakan penyusunan, dan penetapan pedoman

standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

h. Menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan

penginformasian peta rawan bencana.

i. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan prosedur tatap

penanganan bencana.

j. Menyelenggarakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran

uang dan barang secara transparan.

k. Menyelenggarakan pengambilan tindakan sebagai upaya

memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda

yang berupa isolasi / penutupan suatu lokasi baik milik publik

maupun milik pribadi ynag memiliki potensi bahaya bencana,

menyingkirkan / memusnahkan barang atau benda yang dapat

mengganggu proses penyelamatan, memerintahkan orang

untuk keluar / masuk pada suatu lokasi, serta

memerintahkan pimpinan instansi / lembaga terkait upaya

penyelamatan.

l. Menyelenggarakan rekomendasi penentuan status keadaan

darurat bencana kepada Wali Kota Cimahi.

m. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan penanggulangan

bencana kepada Wali Kota Cimahi setiap bulan sekali dalam

kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

n. Menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional dan bantuan

luar negeri yang menggunakan dana pendamping maupun

dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

o. Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan kesiagaan,

penanggulangan bencana, dan pemulihan kondisi pasca

bencana serta penanggulangan pengungsi.

p. Bertanggungjawab atas penelitian dan keberadaan hasil kerja

staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

11


2022

q. Menyampaikan saran, pendapat dan telaah kepada Wali Kota

Cimahi melalui Kepala Badan Penaggulangan berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsinya.

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Cimahi

melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Tugas pokok : membantu Kepala Pelaksana mengordinasikan

perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan

administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Fungsi :

a. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan,

dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatatusahaan hukum dan

peraturan perundang-undangan organisasi, tata laksana

peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan,

perlengkapan dan rumah tangga;

c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah

penanggulangan bencana;

e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah; dan

f. Pengoordinasian dalam penyususunan laporan penanggulangan

bencana.

C. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok

sebagai berikut :

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan

melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

12


2022

b. Pengoordinasian dari pelaksanaan kebijakan di bidang

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana setta

pemberdayaan masyarakat;

c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait

di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prbencana

serta pemberdayaan masyarakat ; dan

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta

pemberdayaan masyarakat.

Rincian Tugas :

a. menyusun program kerja seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;

b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;

c. Melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan sistem data dan

informasi kebencanaan;

d. Melaksanakan faslitasi pencegahaan dan kesiapsiagaan pada saat

pra bencana;

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam

pencegahaan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;

f. Melaksanakan pemetaan daerah rawan bencana;

g. Melaksanakan sosialisasi pencegahaan bencana;

h. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap;

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang

pelaksanaan kegiatan pencegahaan dan kesiapsiagaan pada saat

pra bencana;

j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pencegahaan dan

kesiapsiagaan bencana; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai

tugas dan fungsi.

D. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok

sebagai berikut :

13


2022


melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat dan dukungan logistik.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan

logistik;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,

penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat;

d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan

logistik; dan

e. Pemantauan, evaluasi dan anilisis pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Rincian Tugas :

a. Menyusun program kerja seksi kedaruratan dan logistik;

b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis pada saat tanggap

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi

kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,

sumber daya, dan logistik;

d. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status

keadaan darurat bencana;

e. Melaksanakan koordinasi fasilitasi kedaruratan bencana;

f. Melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evaluasi korban dan

harta benda;

g. Melaksanakan koordinasi perlindungan dan pengurusan pengungsi;

h. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi logistik;

14


2022

i. Melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan

logistik;

j. Melaksanakan pengerahan logistik;

k. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan

barang bantuan bencana;

l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pada saat

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

m. Memantau evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan

pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan

logistik;

n. Melasanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan dalam kedaruratan dan

logistik; dana

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai

tugas dan fungsinya.

E. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas pokok

sebagai berikut :


melaksanakan kebijakan di Bidang penanggulangan bencana pada

saat pasca bencana.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada

saat pasca bencana;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penanggulangan bencana pada pasca bencana;

c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana

pada pasca bencana; dan

d. Pemantauan evaluasi dan anilisis pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca

bencana.

Rincian Tugas :

a. Menyusun program kerja seksi rehabilitasi dan rekontruksi;

15


2022

b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis rehabilitas dan

rekontruksi pada pasca bencana;

c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data serta informasi

rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana;

d. Melaksanakan penyusunan bahan rehabilitasi dan rekontruksi;

e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan

rekontruksi;

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam kegiatan

rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana;

g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat

pasca bencana;

h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan dalam rehabilitas dan

rekontruksi; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai

tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

Sumber daya yang terdapat pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah sangat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan

pelaksanaan kegiatan secara optimal, Sumber daya yang tersedia pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi berupa sumber

daya manusia yang melekat pada personil/pegawai dan sumber daya

lainnya berupa sarana prasarana dan peralatan kantor.

1. Komposisi Pegawai

Pada tahun 2017 jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebanyak 22 (Dua

Puluh Dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah

berdasarkan Pendidikan :

Tabel II. 1

Jumlah ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah KotaCimahi Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

No Pendidikan Golongan Jumlah

16


2022

I II III IV1 SLTP 1 - - - 12 SLTA - 8 - - 83 Sarjana (S1) - - 8 1 94 Pasca Sarjana - - 1 3 4

Jumlah 1 8 9 22

Dilihat dari komposisi jenis pendidikan Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi sebanyak 22 orang dirasakan kurang memadai

karena berdasarkan analisa jabatan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi memerlukan 25 orang.

Tabel II. 2

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana DaerahBerdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2017

No. Jenis Kepegawaiann Jumlah1. ASN 222. Tenaga Harian Lepas 15

Jumlah 37Jenis Kepegawaian yang ada pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi 59.46 % atau 22 (Dua Puluh Dua)

orang merupakan ASN sedangkan 40.54 % atau 15 (lima belas)

orang Tenaga Harian Lepas, adanya Tenaga Harian Lepas

dikarenakan kebutuhan organisasi.

b. Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi berdasarkan Golongan/Kepangkatan :

Tabel II. 3

Jumlah ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2017

No. Pangkat/Golongan Jumlah1. IV 42. III 93. II 84. I 1

Jumlah 22

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi selain

didukung oleh sumber daya manusia juga didukung oleh sarana dan

17


2022

prasarana sebagai penunjang kegiatan. Sarana dan Prasarana tersebut

diantaranya :

2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel II. 4

Daftar Data Peralatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota CimahiTahun 2017

No.Nama/Jenis

BarangBahan

Asal/CaraPerolehan

TahunPembelian

JumlahBarang

SatuanKeadaanBarang

1 PC Unit PCB Pembelian 2016 6 Unit Baik

2 Notebook PCB Pembelian 2016 3 Unit Baik

3 Printer Fiber Pembelian 2016 3 Unit Baik

4Alat Penghancur Kertas

Fiber Pembelian 2016 1 Unit Baik


6 Mesin Faksimili Fiber Pembelian 2016 1 Unit Baik

7 Televisi Fiber Pembelian 2016 1 Unit Baik8 Camera Fiber Pembelian 2016 1 Unit Baik9 Mesin Tik Fiber Pembelian 2016 1 Unit Baik

10 Mesin Fotokopi Fiber Pembelian 2016 1 Unit Baik

11 Kursi Besi, Kain Pembelian 2016 35 Pcs Baik12 Kursi Besi, Kain Pembelian 2016 1 Pcs Rusak13 Lemari Besi Kaca Besi, Kaca Pembelian 2016 3 Unit Baik

14Filling Besi / 4 Laci

Besi Pembelian 2016 6 Unit Baik

15 Kursi Esselon IIIa Besi, Kaca Pembelian 2016 1 Unit Baik16 Meja 1/2 Biro Kayu Pembelian 2016 20 Unit Baik17 Kursi Esselon IVa Kayu Pembelian 2016 4 Unit Baik18 Loker 6 Pintu Kayu Pembelian 2016 5 Unit Baik19 Brangkas Besi Pembelian 2016 1 Unit Baik

20 White Board Kayu Pembelian 2016 1 Unit Baik

18


2022


22 Printer Fiber Pembelian 2016 2 Unit Baik23 Televisi Fiber Pembelian 2016 2 Unit Baik24 Lemari Pendingin Fiber,Besi Pembelian 2016 1 Unit Baik

25Mesin Finger Print

PCB Pembelian 2016 1 Unit Baik

26 Projector PCB Pembelian 2016 1 Unit Baik

27 Tong Sampah Besi,PlastikHibah TU Setda

Kota Cimahi2016 1 Unit Baik

28 AC FiberHibah TU Setda


29 PC Unit PCBHibah TU Setda


30 Lambang Garuda Besi PlatHibah TU Setda

Kota Cimahi2016 1 Buah Baik

31Foto IWK dan Wakil

Kayu, KacaHibah TU Setda

Kota Cimahi2016 1 Set Baik

32Foto Presiden dan Wakil



33 Kursi Susun Besi, KainHibah TU Setda


34 Kursi Hidrolik Besi, KainHibah TU Setda


35 PlakatHibah TU Setda


36Foto Presiden dan Wakil



37 Sepeda MotorBesi, Kain,

FiberHibah BNPB 2016 2 Unit Baik

38 Sepeda MotorBesi, Kain,

FiberHibah BNPB 2016 1 Unit Baik

39Minibus/ Mobil Rescue

Besi, Kain,Fiber

Hibah BNPB 2016 1 Unit Baik

40 MinibusBesi, Kain,

FiberHibah Aset Kota

Cimahi2015 1 Unit Baik

41 Toyota RUSHBesi, Kain,

FiberHibah Aset Kota

Cimahi2010 1 Unit RR

42 Lemari Besi Kaca Besi, Kaca Pembelian 2017 1 Unit Baik



19


2022

45 Laptop PCB Pembelian 2017 3 Unit Baik

46 Hardis Eksternal Fiber Pembelian 2017 3 Unit Baik

47 CCTV Kabel Pembelian 2017 1 Paket Baik

48 Vacum Cleaner Fiber Pembelian 2017 1 Unit Baik

49 Printer PCB Pembelian 2017 2 Unit Baik

50 Hardis Eksternal Fiber Pembelian 2017 1 Unit Baik

51Apar/ Alat Pemadam Api

Besi Pembelian 2017 2 Unit Baik

52 Handy Talky PCB Pembelian 2017 4 Unit Baik

53Mesin Finger Print

PCB Pembelian 2017 1 Unit Baik

54 Lemari Besi Kaca Besi, Kaca Pembelian 2017 3 Unit Baik

55 Loker Besi Pembelian 2017 2 Unit Baik

56 Layar Kain, Fiber Pembelian 2017 1 Unit Baik

57 AC Fiber Pembelian 2017 1 Unit Baik

58 Pengeras Suara PCB Pembelian 2017 1 Unit Baik

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi Kota Cimahi diperoleh dari proses

pengadaan dengan dana dari APBD Kota Cimahi dan Hibah. Keberadaan

sarana prasarana tersebut diatas secara efektif masih belum memadai,

masih banyak sarana prasarana yang dibutuhkan terutama sarana yang

terkait dengan peralatan kebencanaan.

BPBD Kota Cimahi sendiri belum memiliki Gedung Perkantoran

yang memadai, gedung perkantoran yang ditempati sekarang statusnya

adalah sewa ditambah dengan keberadaan stok peralatan kebencanaan,

barang logistik dan obat - obatan yang diadakan baik melalui mekanisme

pengadaan dengan sumber dana dari APBD maupun berupa bantuan/

hibah dari BPBD Provinsi Jawa Barat dan BNPB, Kebutuhan Gedung

20


2022

Perkantoran dan Gudang bagi BPBD Kota Cimahi sangat mendesak

dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan peralatan yang ada pada

BPBD Kota Cimahi.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi.

Sebagai satuan kerja yang relatif baru BPBD Kota Cimahi dituntut

untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi

yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang

tindih terhadap fungsi dan peran SKPD lain yang sudah ada. Dengan

demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja

agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan

peran sebagai komado, koordinator dan pelaksana penanggulangan

bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan

bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk

“tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum

(pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca

bencana) itu sendiri.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi baru berdiri pada awal tahun 2016, yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan


Cimahi Tahun 2015 Nomor 195) dengan demikian BPBD Kota Cimahi

belum memiliki Indikator Kinerja Utama karena Indikator Kinerjanya belum

termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017, sehingga belum dapat

menampilkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 2.353.577.000,00 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah melakukan beberapa kegiatan seperti

yang tercantum dalam DPA.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi telah berhasil mewujudkan

seluruh sasaran, yang dimuat pada Perjanjian Kinerja, dengan keberhasilan

pencapaian sasaran dilihat dari indikator keberhasilan lebih dari 90%.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi pada Tahun

21


2022

Anggaran 2017 telah berhasil melaksanakan sebagian besar program

kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan didalam DPA Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017.

Melihat dari pencapaian sasaran dari kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Cimahi, yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan dan

kesiapsiagaan menghadapi bencana dikatakan telah berhasil dengan

menitik beratkan pada beberapa sasaran meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;

2. Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur;

3. Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian;

4. Terfasilitasi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam/social;

5. Tersedianya logistik darurat bencana dan terselenggaranya

distribusi logistik darurat bencana;

6. Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dalam

melaksanakan assessment kebutuhan dasar saat tanggap darurat

dan pendistribusian logistik ke lokasi bencana;

7. Meningkatnya Pemantauan dan Pengendalian kerawanan juga

potensi bencana, dan peningkatan peran masyarakat dalam

penaggulangan bencana dengan berpedoman pada Kajian Peta

Rawan Bencana;

8. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi

potensi rawanan bencana;

9. Meningkatnya keahlian dan pengetahuan aparatur dan relawan

mengenai dasar kebencanaan serta mitigasi dan trauma healing

bagi korban bencana alam;

10. Terlaksananya perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah pasca

bencana;

11. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai rancang bangun

tahan bencana dan peralatan yang lebih baik;

12. Terlaksananya simulasi bencana untuk penanganan tanggap

darurat bencana yang dilaksanakan di perkantoran, sekolah

maupun tempat layanan umum lainya;

13. Meningkatnya keahlian serta pengetahuan aparatur dalam

penaksiran kerusakan dan kerugian pasca bencana;

22


2022

14. Terlaksananya Kontigensi rencana darurat operasi pada saat terjadi

bencana;

15. Terlaksananya kelurahan tangguh dan terpetakanya kajian risiko

dalam uapaya mitigasi bencana;

16. Tersedianya aplikasi IT komunikasi dan kehumasan tanggap

bencana sebagai media data informasi kebencanaan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Cimahi dan

tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks.

maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi

keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai

yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi

lingkungannya. Maka analisis yang dipakai adalah pendekatan SWOT

Analysis. Yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan

Ancaman, Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir-

butir SWOT yang diasumsikan akan dihadapi oleh BPBD Kota Cimahi ,

sebagai berikut:

Internal Eksternal( + ) Kekuatan ( + ) Peluang

23


2022

1. Dibentuknya BadanPenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kota Cimahiberdasarkan Peraturan Daerah KotaCimahi Nomor 7 Tahun 2015 TentangBadan Penanggulangan BencanaDaerah Kota Cimahi;

2. Adanya Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB)sebagai lembaga pemerintah nondepartemen yang menjadi komandodan koordinator penyelenggaranpenanggulangan bencana secaranasional serta menjadi mitra kerja bagiBPBD Kota Cimahi sehinggapembangunan di bidang kebencanaandapat dilaksanakan secara terpadu;

3. Adanya dukungan dana dariPemerintah Kota Cimahi melalui APBD;

4. Ditetapkannya ancaman danpenanggulangan bencana sebagaisalah satu program prioritas dan isustrategis dalam RPJMD Kota CimahiTahun 2017-2022.

1. Peraturan Perundangan undanganmengenai penanggulangan bencana;

2. Adanya Organisasi Kemasyarakatan dibidang kebencanaan serta pemerhatibencana;

3. Partisipasi Masyarakat dan Instansi terkaitpenanggulangan bencana;

4. Perkembangan teknologi yang cukuppesat untuk menunjang kegiatan di bidangkebencanaan yang dapat dimanfaatkanuntuk mengurangi risik-risiko bencana.

( - ) Kelemahan ( - ) Ancaman1. Kurangnya pemahaman aparatur dan

masyarakat terhadap penanggulanganbencana;

2. Masih minimnya sumber daya manusiayang memiliki disiplin ilmu ataupengetahuan teknis tentangkebencanaan;

3. Sinergi dan koordinasi lintas sektoraldalam pelaksanaan penanggulanganbencana belum optimal;

4. Kurangnya sarana dan prasaranapenunjang kegiatan penanggulanganbencana;

5. Jumlah Anggan yang terbatas.

1. Kondisi wilayah Kota Cimahi yang rawanbencana. Berdasarkan hasil analisisBNPB yang tertuang dalam Indeks RisikoBencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013,Kota Cimahi masuk dalam kategorisedang di beberapa indeks risikobencana. Kelas risiko dengan sedangtersebut adalah indeks risiko bencanaBanjir, Gempa bumi, Kebakaran,Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor,Gunung api, Gagal Teknologi, KonflikSosial, Epidemi dan Wabah Penyakit;

2. Sumber Dana dan Sarana pendukungoperasional belum diketahui pasti jumlahdan potensinya;

3. Kepedulian sebagian masyarakat yangmasih rendah terhadap kelestarianlingkungan hidup;

4. Minimnya pemahaman masyarakatmengenai paradigma penanggulanganbencana.

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di

atas/maka, dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi

diantaranya :

1. Bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam yang sulit diprediksi

2. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global

(global warming).

24


2022

3. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas

sektor.

4. Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan

bencana terpadu.

5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran

kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis, Rescue

KIT, gudang logistik dan alat serta penunjang lainnya.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun

pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan

sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD,

yaitu :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan

bencana.

2. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan

bencana.

3. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan

bencana yang lebih efektif.

4. Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan

dalam program-program kebencanaan.

Berdasarkan uraian faktor kunci keberhasilan di atas, maka

ditetapkan tujuan dimana merupakan keadaan dari hasil akhir yang ingin

dicapai selama jangka 5 tahun kedepan. Setiap tujuan ditetapkan

sasaran sebagai arah dan tolok ukur dari tujuan-tujuan agar dapat

menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai. Lebih lanjut

mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

akan dipresentasikan pada Bab berikutnya.

25


2022

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.

Tugas BPBD Kota Cimahi adalah melaksanakan penanggulangan

bencana secara terintregrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap

darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika

kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan

terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan

konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa

paradigma manajemen organisasi BPBD Kota Cimahi yang mengemban

tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah

sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana

dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good

Governance.

BPBD Kota Cimahi memiliki peran sentral dalam Penanggulangan

Bencana di Kota Cimahi diharapkan dapat memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana

kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD

sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi ekternal dibanding

internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik

antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi

masyarakat. Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta

dihadapi oleh BPBD Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Regulasi Penanggulangan Bencana yang menjadi

dasar dari setiap Rencana proram kegiatan BPBD Kota Cimahi dalam

upaya Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan dan

kebutuhan masyarakat Kota Cimahi;

2. Belum optimalnya koordinasi dan singkronisasi program kegiatan

yang efektif antara BPBD dan SKPD lain sehingga upaya

penanggulangan bencana bersifat parsial;

25


2022

3. Keterbatasan aparatur dari segi jumlah dan kualitas yang tidak sesuai

dengan kebutuhan dan kompetensi dalam penanggulangan Bencana;

4. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam

penanggulangan bencana sehingga pelayanan ke masyarakat belum

optimal;

5. Masih kurangnya dukungan masyarakat maupun dunia usaha dalam


6. Pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana masih dianggap

kurang sehingga tingkat kesiapan serta kewaspadaan masyarakat

dalam menghadapi bencana belum sepenuhnya terwujud, hal ini

menimbulkan kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana

yang berdampak pada kemungkinan korban bencana yang cukup

besar;

7. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi

Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya

seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM),

perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan

masyarakat.

8. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kota Cimahi

tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,

permasalahan tersebut secara umum adalah: Penguatan

kelembagaan, rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan

masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana dikarenakan :

9. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam

penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;

10.Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam

perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif;

11.Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.

26


2022

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih

Visi dari walikota terpilih tahun 2017-2022 adalah Mewujudkan

Cimahi Baru, Maju Agamis dan Berbudaya. Adapun misi nya adalah

sbb :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkepribadian, berahlak mulia,

cerdas sehat dan unggul,

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah,

profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem

penganggaran yang pro publik,

3. Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi

kerakyataan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa

berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upya

pengentasan kemiskinan,

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan,

meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang

berkeadalian.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi berada di misi 4 Wali Kota terpilh. Selain itu Wali Kota terpilih

menetapkan 21 program prioritas yaitu:

1. Seribu (1000) lapangan kerja,

2. Penanggulangan banjir dan pengurai kemacetan

3. Gratis Raskin,

4. Santunan kematian masyarakat yang ber KTP,

5. Gratis ijin usaha UMKM, kemudahan birokrasi,

6. Tambahan insentif RT RW,

7. Alokasi anggaran 100jt setiap RW,

8. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance setiap Kelurahan,

9. Tambahan penghasilan guru,

10. Tambahan insentive guru ngaji,

11. Tambahan fasilitas dan insentif guru PAUD,

12. Bebas SPP,

27


2022

13. Keringanan DSP SMU/SMK,

14. Kesejahteraan buruh,

15. Kestabilan keberlangsungan industri,

16. Kemudahan birokrasi,

17. Pembangunan Sekolah Negeri baru dan Universitas Negeri,

18. Pengembangan pasar tradisional,

19. Optimalisasi sarana olah raga,

20. Pembangunan imah seni budaya cimahi,

21. Pembangunan taman dan fasilitas terbuka publik.

Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk pada

program prioritas No. 2.

3.3 Telahaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)

2015 – 2019 BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat

Renas PB merupakan dokumen perencanaan yang memuat data

dan informasi tentang risiko bencana yang ada di Indonesia dalam kurun

waktu antara 2015-2019 dan rencana pemerintah untuk mengurangi

risiko tersebut melalui program-program kegiatan. Visi yang ingin dicapai

dalam upaya penanggulangan bencana adalah :“Menjadikan Bangsa

yang Tangguh Menghadapi Bencana”. untuk mewujudkan “bangsa

yang tangguh bencana” tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Membangun efektivitas dalam upaya pengurangan risiko bencana

pada kawasan yang memiliki risiko bencana, terutama pada pusat-

pusat pertumbuhan pembangunan;

2. Meningkatkan efektivitas penanganan tanggap darurat;

3. Melakukan optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pasca

bencana, dan masyarakat yang terkena bencana untuk lebih mandiri;

4. Meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas dalam tata kelola

penanggulangan bencana.

Tujuan strategis dari penanggulangan bencana untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun mendatang (2015- 2019) adalah :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana;

2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan;

3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana;

28


2022

4. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;

5. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;

6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana;

7. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana.

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional di bidang

penanggulangan bencana dan prioritas nasional sebagaimana tercantum

dalam RPJMN 2015-2019, maka sasaran strategis Renas PB 2015-2019

mengarahkan untuk:

1. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat

hingga daerah;

2. Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah;

3. Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan


4. Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan

masyarakat secara sinergi yang beroritentasi kepada penurunan

risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah;

5. Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha

dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana;

6. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi

potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan

akibat bencana;

7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk

menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif;

8. Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin

terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif

dan bermartabat;

9. Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor

sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana;

Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan

non pemerintah terkait penanggulangan bencana. Arah kebijakan

29


2022

nasional yang akan diwujudkan melalui Renas PB 2015- 2019 adalah

sebagai berikut:

1. Terselenggaranya upaya pengurangan risiko bencana secara efektif

yang didukung dengan meningkatnya kesadaran, kesiapan dan

kemampuan aparat pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah dan

kelembagaan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

melalui peningkatan kapasitas kelembagaan para pemangku

kepentingan;

2. Terlaksananya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif

melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,

peningkatan keandalan sarana dan prasarana pendukung, serta

peningkatan kinerja sistem logistik dan peralatan penanggulangan

bencana yang efektif dan efisien;

3. Terlaksananya efisiensi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

dengan hasil yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui

peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta

pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan

berkelanjutan;

4. Terlaksananya mekanisme dan sistem untuk menjamin adanya

akuntabilitas dan transprasi serta tata kelola penanggulangan

bencana di tingkat pusat dan daerah.

Untuk mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan

penanggulangan bencana, maka strategi yang akan ditempuh dalam

Renas PB 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kerangka hukum dan kelembagaan PB;

2. Mengarusutamakan PB dalam pembangunan

3. Peningkatan efektivitas PB;

4. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk PB;

5. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam PB;

6. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;

7. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;

8. Penyelenggaraan pemulihan dampak bencana;

30


2022

9. Penyiapan unsur pendukung pemulihan bencana;

10.Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas tata kelola PB.

Dalam Renas PB 2015-2019 hanya memuat 1 (satu) program,

yaitu “Program Penanggulangan Bencana” dan dengan 10 (sepuluh)

sasaran di atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Keterkaitan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran PB

Program Fokus Prioritas SasaranPenanggulanganbencana

Penguatan kerangka hukumpenanggulangan bencana

Tersedianya perangkat hukumyang mendorong penyelenggaraanpenanggulangan bencana yangefektif dan mandiri di tingkat pusathingga daerah secara proporsional

Pengarusutamaanpenanggulangan bencanadalam pembangunan

Terintegrasinya penanggulanganbencana pada kegiatanpembangunan yang dilakukan olehpemerintahdan non pemerintahMeningkatnya efektivitasmekanisme penyelenggaraanpenanggulangan bencana

Peningkatan kemitraanmulti pihak dalampenanggulangan bencana

Diterapkannya strategi yangmenjamin terlaksananyapemberdayaan masyarakat secarasinergi yang beroritentasi kepadapenurunan risiko bencana dengankearifan lokal dankemandiriandaerah.Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usahadan masyarakat sipil) dalampenyelenggaraan penanggulanganbencana.

Peningkatan efektivitaspencegahan dan mitigasibencana

Meningkatnya upaya pencegahandan mitigasi untuk mengurangipotensi korban jiwa, kerugianekonomi dan kerusakan lingkunganakibat bencana.

Peningkatan kesiapsiagaandan penanganan daruratbencana

Meningkatnya kesiapsiagaan danpenanganan darurat untukmenghadapi bencana secaramandiri dan proaktif

Peningkatan kapasitaspemulihan bencana

Tersedianya mekanismependukung dalam menjaminterselenggaranya pemulihandampak bencana secara mandiri,efektif dan bermartabat.Terselenggaranya pemulihandampak bencana secara lintassektor sesuai dengan RencanaAksi Rehabilitasi dan RekonstruksiPascabencana

Pemenuhan tata kelola Meningkatnya kapasitas SDM serta

31


2022

bidang penanggulanganbencana

kelembagaan pemerintah dan nonpemerintah terkait penanggulanganbencana

Sementara dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat diuraikan

bahwa isu-isu strategis pelayanan BPBD Provinsi adalah :

1. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah

berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pencegahan dan

kesiagaan jika terjadi bencana;

2. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada

masyarakat;

3. Pembentukan Pemuda Peduli Tanggap Bencana;

4. Menyiapkan Desa Tanggap Bencana di 26 kabupaten dan kota;

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat;

6. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;

7. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;

8. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa :

penyelamatan, evakuasi,pengamanan, pelayanan kesehatan dan

psikososial;

9. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan

kembali sarana prasarana dan fasilitas masyarakat;

10.Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca

bencana.

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Terciptanya penanggulangan bencana yang akuntabel dan

profesional;

2. Terwujudnya hubungan komunikasi yang harmonis dan dinamis serta

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akibat bencana;

3. Terbentuknya masyarakat peduli bencana dan tanggap bencana

serta tersedianya buffer stock dan peralatan sarana prasarana;

4. Tersedianya sistem informasi dan dokumentasi berbasis bencana;

5. Terwujudnya data kebutuhan insfrastruktur dan lahan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana.

Kebijakan BPBD Provinsi Jawa Barat adalah:

32


2022

1. Meningkatkan profesionalisme petugas yang menangani


2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana secara terpadu

dan konsepsional;

3. Mengembangkan metoda penanggulangan bencana yang

komprehensip dan aplikatip;

4. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam menangani masalah-masalah


5. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya


6. Memadukan Rencana Tahunan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dengan Rencana Tahunan SOPD terkait dan pemerintahan

kabupaten/kota.

Visi Misi Wali Kota Cimahi selaras dengan visi misi Provinsi Jawa

Barat sehingga dalam melaksanakan pembangunan di bidang

penanggulangan bencana bisa selaras.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Startegis.

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun

2012-2032 Lingkup wilayah Kota meliputi batas yang ditentukan

berdasarkan aspek administratif, yang pada saat Peraturan Daerah

ini ditetapkan terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 15 (lima belas)

Kelurahan, mencakup seluruh wilayah daratan seluas 4.025,73 Ha,

beserta ruang udara diatasnya dan ruang di dalam bumi. Batas

Geografis Kota terletak pada 107030’30” – 107034’30” Bujur Timur

dan 60050’00” - 60056’00” Lintang Selatan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Cimahi yaitu

mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai kota inti dari Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman,

efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai

pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif berbasis

33


2022

telematika. Arah pembangunan Kota Cimahi adalah mewujudkan

Kota Cimahi sebagai Kota berbasiskan industri kretaif dan

pengembangan Kota Cyber

Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang di Kota Cimahi

meliputi :

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang;

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana yang

adalah sebagai meliputi :

1. Pengembangan wilayah melalui pembagian 5 (lima) Sub

Wilayah Kota (SWK), yaitu: SWK A, SWK B, SWK C, SWK D

dan SWK E;

2. Mendorong pengembangan kawasan-kawasan strategis kota;

3. Peningkatkan peran pusat-pusat pelayanan kota sesuai fungsi

yang telah ditetapkan, yaitu PPK, SPPK, dan PL;

4. Peningkatan fungsi Kota Cimahi dalam pengembangan KK

Cekungan Bandung Raya sebagai kota inti dari PKN dengan

kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif,

teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan

5. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam

rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan

sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di

seluruh wilayah Kota.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang;

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang

sebagaimanadimaksud mencakup :

a. Pengembangan Kawasan Lindung Kota Cimahi yang terdiri

dari:

b. Pengembangan Kawasan Budidaya.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kota.

Berdasarkan Rencana Struktur Ruang Wilayah, Rencana

Pengembangan Evakuasi Bencana meliputi :

1. Evakuasi jika terjadi bencana aliran lahar gunung berapi,

kebakaran, gempa, dan banjir.

34


2022

2. Rencana Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cipageran

diarahkan menuju Stadion Sangkuriang, ruang terbuka,

dan gedung atau bangunan;

b. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Citeureup

diarahkan menuju Komplek Perkantoran Pemerintah Kota,

ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;

c. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cibabat

diarahkan menuju Komplek Perkantoran Pemerintah Kota

Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;

d. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Pasirkaliki

diarahkan menuju Kawasan ruang terbuka, dan gedung

atau bangunan;

e. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Padasuka

diarahkan menuju Voledrome, ruang terbuka, dan gedung

atau bangunan;

f. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Setiamanah

diarahkan menuju Kawasan Militer, ruang terbuka, dan

gedung atau bangunan;

g. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cimahi

diarahkan menuju Alun-alun Kota, ruang terbuka, dan


h. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Karangmekar

diarahkan menuju Kawasan Militer, ruang terbuka, dan


i. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cigugur Tengah

diarahkan menuju Rusunawa Cigugur Tengah, ruang

terbuka, dan gedung atau bangunan;

j. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Baros diarahkan

menuju Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau

bangunan;

k. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cibeber

diarahkan menuju Kawasanruang terbuka, dan gedung

atau bangunan;

35


2022

l. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Leuwigajah

diarahkan menuju Rusunawa Leuwigajah, ruang terbuka,

dan gedung atau bangunan;

m. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Utama

diarahkan menuju SMK Negeri 1 Kota Cimahi, ruang

terbuka, dan gedung atau bangunan;

n. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cibeureum

diarahkan menuju ruang terbuka, dan gedung atau

bangunan terdekat; dan

o. Rencana evakuasi bencana di Kelurahan Melong

diarahkan menuju Rusunawa Melong, ruang terbuka, dan


Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Cimahi untuk

Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi :

1. Kawasan rawan bencana meliputi :

a. Kawasan rawan bencana,

b. Rawan banjir; dan

c. Rawan aliran lahar gunung berapi;

2. Kawasan rawan tanah longsor, mencakup kawasan di sebagian

wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan,

terutama wilayah dengan kelerengan diatas 15% (lima belas

persen)seluas 147 (seratus empat puluh tujuh) Ha;

3. Kawasan rawan banjir adalah wilayah yang berpotensi banjir;

4. Kawasan rawan aliran lahar gunung berapi, mencakup daerah

aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung

Tangkuban Perahu seluas 98 (sembilan puluh delapan) Ha;

5. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan

bencana dilakukan melalui :

a. Untuk kawasan rawan longsor.

1) Menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing

kawasan;

2) Melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan

longsor; dan

36


2022

3) Menetapkan kawasan kawasan rawan gerakan tanah dan

longsor sebagai RTH pengaman lingkungan.

b. Untuk kawasan rawan aliran gunung berapi:

1) Menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di

masing masing kawasan;

2) Memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di

kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi; dan

3) Mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di

Kecamatan Cimahi Utara.

Berdasarkan Undang-Undang No.24 tentang

Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam

dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kota Cimahi merupakan kota yang letak geografisnya

berdekatan dengan gunung tangkuban perahu serta sesar lembang.

Akan tetapi Kota Cimahi tidak berada pada zona rawan bencana

gunung berapi maupun gempa bumi. Adapun bencana yang ada di

Kota Cimahi hanya terdapat 2 potensi rawan bencana yaitu gerakan

tanah/longsoran dan banjir.

A. Gerakan Tanah/Longsoran

Gerakan tanah adalah perpindahan massa tanah atau

batuan pada arah tegak, datar, atau miring dari kedudukannya

semula, yang terjadi bila ada gangguan kesetimbangan pada

saat itu. Berdasarkan dari data tingkat bahaya gerakan tanah

yang di dapat dari Dinas Bappeda Kota Cimahi, dapat diketahui

bahwa di Kota Cimahi terdapat empat jenis tingkat gerakan

tanah, yaitu tinggi, menengah, rendah dan sangat rendah.

Berikut adalah klasifikasi gerakan tanah di Kota Cimahi

Tabel 3.2

Luas Gerakan Tanah Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan Gerakan Tanah (Ha) TotalTinggi Menengah Rendah Sangat

37


2022

RendahCimahi Selatan 73,67 153,46 1.427,17 1.654,30Cimahi Tengah 10,34 91,91 887,37 989,62Cimahi Utara 165,59 1.157,30 68,74 17,32 1.408,96Jumlah 165,59 1.241,31 314,11 2.331,86 4.052,88

Sumber: RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032

Berdasarkan tabel 3.2 gerakan tanah yang terdapat di Kota

Cimahi didominasi oleh gerakan tanah dengan kelas sangat

rendah dengan luasan sebesar 2.331,86 Ha. Selain itu terdapat

gerakan tanah dengan kelas tinggi yang hanya ada 106 di wilayah

utara sebesar 165,59 Ha dari seluruh total luas wilayah. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032

Jika dilihat berdasarkan persentase gerakan tanah di Kota

Cimahi bahwa Kota Cimahi di dominasi oleh gerakan tanah

sangat rendah sebesar 57,54% dari total luas wilayah yang

artinya bahwa kota cimahi unuk dikembangkan sebagai

perumahan sangat berpotensi. Untuk gerakan tanah tertinggi

kedua diikuti oleh gerakan tanah pada kelas menengah sebesar

30,63%

B. Potensi Banjir

Potensi Banjir Banjir ialah bencana alam yang sering terjadi

di banyak kota dalam skala yang berbeda dimana air dengan

jumlah yang berlebih berada di daratan yang biasanya kering.

Banjir merupakan sebagai faktor penyisih yang harus ada sebagai

38


2022

bahan pertimbangan pada penataan ruang terutama dalam

pengembangan perumahan atau permukiman. Banjir sering

disebabkan oleh berbagai faktor seperti intensitas curah hujan

yang tinggi, sistem drainase yang kurang baik, pendangkalan

sungai dan lain sebagainya.

Kota Cimahi merupakan kota yang sering terjadi banjir

musiman terutama pada bagian selatan cimahi. Hal tersebut

dikarenakan wilayah selatan sebagai wilayah yang terkena

dampak limpasan ketika curah hujan di wilayah utara tinggi.

Tabel 3.3

Luas Potensi Banjir Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan Klasifikasi HaCimahi Selatan Rendah 349,97Cimahi Tengah Rendah 66,33Cimahi Utara Rendah 42,91

Jumlah 459,21 Sumber: RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032

Kota Cimahi memiliki daerah potensi banjir diseluruh

kecamatan. Akan tetapi potensi banjir tersebut masih dalam kelas

rendah. Adapun yang mendominasi potensi banjir berada pada

Kecamatan Cimahi Selatan dengan luas sebaran sebesar 349,97

Ha dengan proporsi sebesar 76,24% dari total luas wilayah.

Sedangkan Kecamatan Cimahi Tengah memiliki potensi banjir

dengan luas sebaran sebesar 66,33 Ha atau 14,42 % dari total

luas wilayah dan Kecamatan Cimahi Utara sebesar 42,91 Ha atau

sebesar 9,34% dari luas total wilayah.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Startegis.

Apabila dilihat dari kondisi fisik lingkungannya, dari sisi

kebencanaan,Kota Cimahi memiliki kerentanan terhadap beberapa

bencana seperti longsor, gempa bumi, dsb.dengan tingkat

kerentanan tertinggi dan wilayah cakupan yang cukup luas untuk

bencana banjir. Sedangkan apabila dilihat dari kondisi daya dukung

& daya tampungnya, daya dukung untuk air diKota Cimahi sudah

terlampaui disebagian besar wilayahnya, yang menjadikan Kota

Cimahi rentan terhadap kekeringan. Hal tersebut dapat menjadi

39


2022

pertimbangan untuk menyusun upaya tambahan, seperti dalam

menentukan lokasi penguatan kapasitas masyarakat dalam

menghadapi bencana serta titik-titik yang memerlukan perhatian

khususkarena memiliki kerentananyangtinggi,sepertipada indikator

Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial dan

Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social

Tabel 3.4

Proporsi Anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Yang

Telah Dilaksanakan BPBD

JenisBelanjaRencana

Angganan

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Untuk TPB

Realisasi

Anggaran

Untuk Non-

TPB

Persentase

Anggaran

untuk TPB

Belanja Pegawai - - - - 0Belanja

Barang&Jasa 1.449.511.765 1.317.732.889 668.969.800 648.763.089 51%

Belanja Modal13.200.000 9.899.324 - 9.899.324 0%

TOTAL 1.462.711.765 1.327.632.213 668.969.800 658.662.413 50%

Berdasarkan table diatas BPBD sudah mengkontribusikan

50% dari total anggarannya untuk TPB pada indikator-indikator

yang menjadi kewenangannya. Seluruh realisasi anggaran BPBD

yang dikontribusikan untuk TPB adalah dalam bentuk belanja

barang&jasa, dengan penggunaan terbesar untuk kegiatan

Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk ditempat

Penampungan Sementara serta kegiatan PelatihanPenaksiran

Kerugian Akibat Bencana Alam/Sosial; dan penggunaan terkecil

untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, serta

kegiatanlainnya.

Selanjutnya apabila dilihat dari sisi pemangku kepentingan,

terdapat banyak para pihak non pemerintah yang bergerak dibidang

sosial, kesehatan, maupun bidang lainnya yang dapatdilibatkan

dalam menangani permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target

membangun ketahanan masyarakat dan mengurangi kerentanan dalam

menghadapi bencana. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk upaya

mitigasi maupun penanggulangan bencana yang lebih efisiendanefektif.

40


2022

Tabel 3.5 Isu Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

Indikator Permasalahan Isu strategis

Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkenadampak bencana per 100.000 orang.

Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana perlu diminimalisir

Pada tahun 2030, secara signifikanmengurangi jumlah kematian dan jumlahorang terdampak, dan secara substansialmengurangi kerugian ekonomi relatifterhadap PDB global yang disebabkanoleh bencana, dengan focus melindungiorang miskin dan orang-orang dalamsituasirentan.Memperkuat kapasitas ketahanan danadaptasi terhadap bahaya terkait iklimdan bencana alam disemua negara.

Jumlah lokasi penguatan penguranganrisiko bencana daerah

(tidak ada data)

Pada tahun 2030, membangunketahanan masyarakat miskin danmereka yang berada dalam kondisirentan, dan mengurangi kerentananmereka terhadap kejadian ekstrimterkait iklimguncangan ekonomi, sosial,lingkungan, dan bencana.

Jumlah lokasi penguatan penguranganrisiko bencana daerah

(tidak ada data)

Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. (tidak ada data)

Pendampingan psikososial korban bencanasosial (tidak ada data)

Jumlah daerah bencana alam/bencanasosial yangMendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ MadrasahAmanBencana)

(tidak ada data)

Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Jumlah kerugian ekonomi akibatBencana sangatTinggi (34281 Miliar)

Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

(tidak ada data)

Mengembangkan lembaga yang efektif,akuntabel, dan transparan disemuatingkat.Persentase peningkatan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

(tidak ada data)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal,

regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kota

Cimahi dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial

untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam

mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu

yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan

dengan amanat RPJMD Kota Cimahi, dengan konsekuensi menuntut

adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang

digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran

41


2022

dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang

berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat

sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan

program Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Cimahi pada

saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu

masalah kebencanaan dalam kaitan dengan:

1. Kondisi wilayah Kota Cimahi yang rawan bencana. Berdasarkan

hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana

Indonesia (IRBI) Tahun 2013, Kota Cimahi masuk dalam kategori

sedang di beberapa indeks risiko bencana. Kelas risiko dengan

sedang tersebut adalah indeks risiko bencana Banjir, Gempa bumi,

Kebakaran, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung api,

Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit;

2. Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko

bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang

berdampak besar kepada Kota Cimahi kedepannya baik secara

korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkannya. Kejadian yang

mungkin terjadi berupa gempa bumi dan letusan gunung Tangkuban

Perahu.

3. Peningkatan angka kejadian akan selalu bertambah disebabkan

jumlah penduduk yang meningkat, kawasan pemukiman yang

meluas yang di bangun tampa melihat kontur lahan dan kontruksi

bangunan, alam yang mulai berubah serta faktor-faktor lain yang

memicu peningkatan kejadia bencana.

4. Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta

perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu

bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkat respon

masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan

masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan.

Tujuannya system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian

harta benda. Saat ini Indonesia hanya memiliki system deteksi

tsunami.

42


2022

5. Perubahan paradigma dalam dari responsive menjadi preventive

merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan

bencana, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana

masih lebih baik dibandingakan menanggulangi bencana. Secara

aspek ekonomis mencegah lebih ekonimis dibandingkan

menanggulangi.

6. Kewajiban Negara dalam upaya melindungi korban terdampak

bencana merupakan salah satu tugas dari BPBD, Pulihnya korban

dan lingkungan terdampak bencana merupakan salah satu indikator

utama suksesnya upaya penanggulangan bencana.

7. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu

atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan;

8. Terbatasnya dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat

tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;

9. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan

belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas

pembangunan;

10.Lemahnya koordinasi dan jaringan komunikasi dalam


11.Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor;

12.Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait

kebencanaan.

43


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

1. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi

masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan

fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan Misi

SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik

SKP, baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun

dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Dengan

memperhatikan visi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, ditetapkan

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 -

2022 adalah: “Mewujudkan Cimahi Baru Yang Maju Dalam Menghadapi

Bencana”

2. Misi

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi SKPD. Misi disusun untuk

memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka

mencapai perwujudan visi SKPD. Misi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Cimahi adalah :

1. Meningkatkan Pemahaman Serta Prilaku Masyarakat Sebagai Uapya

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Risiko Bencana.

2. Menyelenggarakan Penanganan Kedaruratan Bencana Secara Cepat,

Tepat, Tanggap dan Terkoordinasi.

3. Mewujudkan Ketahanan dan Ketangguhan masyarakat dalam

Pemulihan Lingkungan Akibat Bencana

4. Meningkatkan Profesionalisme Kapasitas Aparatur dan Relawan

Penanggulangan Bencana

44


Tabel. 4.1

Penjabaran Misi BPBD Kota Cimahi

Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4

Makna Mewujudkan masyarakat yang siap menghadapi bencana

Mewujudkan penanganan kedaruratan bencana

Mewujudkan perbaikan dan pemulihan lingkunganpada wilayah pasca bencana

Mewujudkan kesiapan aparatur dan relawan yang memiliki kompetensidalam penanggulangan bencana

Tujuan Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana

Meningkatkan penanggulangan darurat bencana dalam memenuhi kebutuhan dasar korbanter dampak bencana

Meningkatkan pelayanan masyarakatdibidang rehabiitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Tersedianya sumberdaya manusia yang berkompeten dalam penanggulangan bencana

Sasaran Masyarakat, aparatur dan relawan

Korban terdampak bencana

Masyarakat terdampak bencana dan wilayah pasca bencana

Aparatur dan relawan

Indikator Persentase pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana

Waktu tanggap darurat dan persentase jumlah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan logistic

Persentase jumlah masyarakat yang yang dapat bentuan

Jumlah relawan dan aparatur yang memiliki kompetensi dalam penanggulangan bencana

Strategi Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan prilaku masyarakat terhadap risiko bencana

Peningkatan kapasitasaparatur, satuan tugasdan relawan serta dukungan sarana dan prasarana kedaruratan

Meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana

Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan simulasi bencana

Kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana

Peningkatan kapasitas, ketersediaan sarana dan prasarana kedarurtan

Peningkatan sarana dan prasarana dalam Penanggulangan lingkungan pasca bencana

Penyelenggaraan pelatihan dan simulasi kebencanaan

Program Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, TanggapDaruratdan Pasca Bencana

Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, TanggapDarurat dan Pasca Bencana

Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, Tanggap Daruratdan PascaBencana

45


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penangulangan Bencana

Daerah

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang

dihadapi.Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai

visi – misi sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Cimahi menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis

yang terjadi. Tujuan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Cimahi adalah :“Meningkatkan Ketahanan Bencana”

2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan

fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian

sasaran tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Cimahi menetapkan sasaran sebagai berikut yaitu: “Meningkatnya

Kesiapsiagaan Tanggap Bencana”

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Cimahi

TUJUAN SASARANINDIKATOR

TUJUAN DANSASARAN

KONDISIAWAL

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-KONDISIAKHIRTahun

2018Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

Tahun2022

Meningkatkanketahananbencana

Indeks Risikobencana

120(Kelas Risiko

Sedang)

KelasRisiko

Sedang

KelasRisiko

Sedang

KelasRisiko

Sedang

KelasRisiko

Sedang

KelasRisiko

Sedang

KelasRisiko

Sedang

MeningkatnyaKesiapsiagaan

tanggapbencana

Waktu TanggapPra Bencana

1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari

Waktu TanggapPasca Bencana

3-5 Hari 3-5 Hari 3-5 Hari 3-5 Hari3-5Hari

3-5 Hari 3-5 Hari

Waktu Tanggapdarurat Bencana

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit15

menit15 menit 15 menit

PersentaseKorban Bencana

yangmendapatkan

bantuan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

46


2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi pada dasarnya merupakan cara pendekatan, metode

atau teknik pemanfaatan SDM, dana atau teknologi yang akan

digunakan di dalam upaya mencapai arah/ sasaran yang telah

ditetapkan. Adapun strategi dalam pelaksanaan visi dan misi

adalah :“Meningkatkan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana”.

5.2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan

yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang

berwewenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun

masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya

mencapai sasaran, tujuan dan visi, misi organisasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah diuraikan

sebelumnya maka kebijakan yang ditempuh adalah : “Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat”.

Penanggulangan bencana merupakan bagian dari

perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam

perencanaan ini merupakan program / kegiatan yang terkait dengan

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dimasukkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah

(RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

47


2022

Tabel 5.1.Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya

MISI IV: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan

kualitas derajat kehidupanmasyarakat yang berkeadalian.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Ketahanan Bencana

Meningkatkan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana

Meningkatkan Kesiapsiagaan TanggapBencana

Ketentraman, KetertibanUmum, danPelindungan Masyarakat

48


2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas

dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang

memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan

(input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau

modal.

Pada bab VI ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang

direncanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, yang

disertai indikator kinerja, serta pendanaan pagu indikatifnya; yang kesemuanya

adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani

isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi- misi

yang ditetapkan. Program yang direncanakan pada dasarnya untuk

melaksanakan program prioritas RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Merujuk pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah sebagai unsu pelaksana Pemerintahan di bidang

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dalam program

Penanggulangan Bencana berbagai rencana aksi akan dilaksanakan dalam

kurun waktu 2017-2022 antara lain :

1. Kontigensi penyusunan rencana darurat operasi penangulangan

bencana

2. Pelatihan, simulasi, sosialisasi, FGD dan penyebaran informasi

desiminasi serta rambu kebencanaan

3. Mitigasi bencana melaluai kajian risiko dan kelurahan tangguh bencana

4. Peningkatan kapasitas bagi aparatur dan relawan serta pengembangan

aplikasi IT komunikasi sebagai pusat data informasi bencana dan pusat

pengendalian operasi (PUSDALOP)

5. Pemberian stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

Di samping itu, peningkatan disiplin tetap jadi prioritas dalam

memberikan pembinaan pegawai, dengan pelaksanaan rapat staf secara

berkala dan situasional. Pengadaan seragam dinas ditujukan untuk

menanamkan disiplin tentang tata cara berpakaian sesuai dengan aturan

49


2022

perundang-undangan yang berlaku. Adapun program kerja dan langkah konkrit

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perwujudan visi dan misi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

A. Tahun 2018

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Sasaran : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoranKegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

h. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;

k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

l. Penyediaan peralatan rumah tangga;

m. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan;

n. Penyediaan bahan logistik kantor;

o. Penyediaan makan dan minum;

p. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan : Meningkatnya kinerja aparaturSasaran : Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana

aparaturKegiatan yang dilaksanakan :

a. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/barkala kendaraan dinas/operasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

50


2022

d. Penyediaan Gudang.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan : Peningkatan Disiplin AparaturSasaran : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapannyaKegiatan yang dilaksanakan :

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya aparaturSasaran : Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas


a. Pembinaan Pegawai.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Tujuan : Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan Sasaran : Terlaksananya penyusunan system pelaporan capaian

kinerja dan keuanganKegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran;

c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

e. Peningkatan Pemantauan Kinerja pada SKPD;

f. Penyusunan laporan capaian keuangan dan ikhtisar realisasi

keuangan.

51


2022

6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam

Tujuan : Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi

BencanaSasaran : Meningkatkan Kesiapsiagaan Tanggap BencanaKegiatan yang dilaksanakan :

1. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat

penampungan sementara;

2. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam;

3. Peningkatan kapasitas tanggap darurat bencana;

4. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparatur dan relawan;

5. Kontijensi penyusunan rencana operasi darurat bencana

6. Kajian mitigasi kebencanaan

7. Perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah pasca bencana;

8. Penerapan rancang bangun tahan bencana dan peralatan yang lebih

baik.

7. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/ social

Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan pasca bencanaSasaran : Terfasilitasinya rehabilitasi rumah akibat bencanaKegiatan yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

B. Tahun 2019 – 2022

1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tujuan : Meningkatnya kinerja aparaturSasaran : Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana


1. Koordinasi dan konsultasi kedinasan

2. Pemeliharaan rumah dan gedung dinas

3. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas

4. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor

5. Pengadaan mebeleur

6. Pengadaan seragam pegawai

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan gudang kantor

52


2022

9. Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan

10.Penyediaan jasa kebersihan kantor

11.Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air

12.Penyediaan makanan dan minuman

13.Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan

14.Penyediaan peralatan rumah tangga

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Tujuan : Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuanganSasaran : Terlaksananya penyusunan system pelaporan capaian

kinerja dan keuanganKegiatan yang dilaksanakan :

1. Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah

2. Penyusunan Laporan Inventaris Barang

3. Penyusunan Laporan Keuangan

4. Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan, LKIP dan

LPPD PD

5. Penyusunan Renstra dan Renja PD

6. Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD

7. Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

Tujuan : Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya

aparaturSasaran : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kapasitas

pegawaiKegiatan yang dilaksanakan :

1. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai

4. Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, Tanggap

Darurat Dan Pasca Bencana

53


2022

Tujuan : Meningkatkan ketahanan bencanaSasaran : Meningkatkan koordinasi penanggulangan bencana

prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dengan

stakeholders terkait Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

2. Kontigensi penyusunan rencana darurat operasi

3. Mitigasi Bencana

4. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparatur dan relawan

5. Pelatihan penanksiran kerusakan dan kerugian akibat bencana alam

6. Pelatihan penerapan rancang bangun tahan bencanan dan perlatan

yang lebih baik

7. Pelatihan pengelolaan data dan informasi kejadian bencana

8. Pelatihan simulasi penanganan tanggap darurat bencana

9. Pelatihan Trauma Healing bagi korban bencana alam

10.Pemantauan dan Penyebarluasan Potensi Bencana

11.Pengelolaan logistik bagi korban bencana

12.Pengembangan aplikasi IT komuniikasi dan kehumasan tanggap

bencana

13.Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana

14.Perbaikan pemulihan lingkungan pasca bencana

Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program

yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya.

Selanjutnya program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana

kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada

strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan pagu

indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut : Lihat Tabel 6.1

(terlampir)

54


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi telah menetapkan indikator kinerja

yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi lima tahun mendatang dalam

penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang

telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan

digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan

merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari RPJMD.

Terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD pada misi ke 4 Walikota dan

Wakil Walikota terpilih periode 2017-2022 yang terkait dengan tugas dan

fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagaimana

telah dijelaskan pada BAB 3, untuk mendukung pencapaiannya Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Kota Cimahi menetapkan tujuan

yang juga merupakan Kinerja Utama sebagai berikut : “Meningkatkan

Ketahanan Bencana”. Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 4 (empat)

indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana Indeks Kualitas

Udara

2. Waktu Tanggap Bencana

3. Waktu Tanggap Pasca Bencan

4. Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu

pada sasaran RPJMD secara rinci disajikan dalam tabel 7.1 berikut ini:

55


Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

KondisiKinerja padaawal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun KondisiKinerja padaakhir periode

RPJMD

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

Tahun2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana

0% 0% 20% 46,66% 73,33% 100% 100%

2 Waktu Tanggap Bencana 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit15

menit15 menit

3Waktu Tanggap Pasca Bencana

3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari

4

Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

56


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan Pembangunan

Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah.

Renstra ini disusun secara teknokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politis

yaitu dengan mengejawantahkan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah TERPILIH.

Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renstra Badan Penanggulangan

Bencana DaerahKota Cimahi Tahun 2017-2022 ini, disampaikan kaidah

pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini selanjutnya akan

dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana

Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Cimahi

sampai dengan Tahun 2022;

2. Dengan ditetapkannya Renstra Badan Penanggulangan Bencana

DaerahTahun 2017-2022 ini, maka semua pihak dan pemangku

kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat terikat untuk

menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-

masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan

3. Renstra Badan Penanggulangan Bencana DaerahTahun 2017 – 2022 ini

akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari

Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar

laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan

Tahun 2021;

4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Tahun 2017 – 2022 ini dapat dibangun komitmen bersama dari

seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja

57


tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja

tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Keberhasilan dari pelaksanaan renstra ini beserta hambatan yang

ditemukan akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

setiap tahun. Demikianlah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

Daerah ini dibuat untuk pedoman kerja selama 5 tahun ke depan.

58

Cimahi, Mei 2018

KEPALA PELAKSANA, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Drs. DANI BASTIANIPembina

NIP. 119720214 199211 1 002

TABEL 6.1.

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA CIMAHI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA CIMAHI

TAHUN 2019 - 2022

MISI Isu Strategis Tujuan

Indikator Tujuan Target Capaian

Sasaran

Indikator Sasaran Target Capaian

impact Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 benefit Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

0% 0% 20% 46.66% 73.33% 100.00% 100%

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Belum Optimalnya Ketahanan Terhadap Bencana


Indeks Resiko bencana

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana

Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana

Waktu Tanggap Bencana

Waktu Tanggap Pasca Bencana


TABEL 6.1.



TAHUN 2019 - 2022

Strategi Arah Kebijakan Program

Indikator Program Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan

outcome Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 output


Mitigasi Bencana Jumlah Dokumen kajian 1 Dokumen

0 Kelurahan

Jumlah titik simulasi 0

Standar Operasional Prosedur 0

Jumlah personil yang mengikuti pelatihan9 Orang

0

0

Sistem aplikasi kebencanaan 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80 Orang

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan

Jumlah Relawan

Jumlah Relawan dan aparatur 0

Jumlah lingkungan yang revitalisasi 0

23 Rumah

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Data Capaian Pada Tahun Awal perencanaan


Peningkatan kerjasama dengan instansi, organisasi dan relawan dalam penanggulangan bencana di Kota Cimahi

Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

Waktu tanggap bencana

Pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana

Jumlah titik rawan bencana di kelurahan yang terpantau Titik potensi bencana,

sosialisasi di 15 keluarahan, dan penyebaran desiminasi

informasi

Peningkatan pemahan masayarakat dan aparatur dalam upaya pencegahan potensi bencana

Jumlah FGD dan Kelurahan Tangguh bencana

Meningkatkan kesiapan personil serta peralatan penanggulangan bencana

Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparatur dan relawan

Jumlah aparatur dan relawan yang mendapatkan pelatihan kebencanaan

50 orang, terdiri dari 25 orang aparatur dan 25

orang relawan

Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana di 15 kelurahan

Pelatihan simulasi penanganan tanggap darurat bencana

Penyiapan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana di Kota Cimahi

Kontigensi penyusunan rencana darurat operasi

Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana

Jumlah paket perlengkapan tanggap darurat bencana

Pelatihan pengelolaan data dan informasi kejadian bencana

Jumlah Relawan dan aparatur (yang Mengikuti Pelatihan)

Pengembangan aplikasi IT komuniikasi dan kehumasan tanggap bencana

Peresentase Korban Bencana yang di evakuasi

Pengelolaan logistik bagi korban bencana

Jumlah kejadian bencana yang ditangani dan jumlah logistik yang didistribusikan

Pelatihan penanksiran kerusakan dan kerugian akibat bencana alam 50 orang aparatur

perwakilan dari SOPD

Pelatihan penerapan rancang bangun tahan bencanan dan perlatan yang lebih baik

100 orang relawan dari perwakilan 15 keluarahan

Pelatihan Trauma Healing bagi korban bencana alam.

Perbaikan pemulihan lingkungan pasca bencana

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana

TABEL 6.1.



TAHUN 2019 - 2022

Target Capaian

Lokasi

Tahun 2018 Rp Tahun 2019 Rp Tahun 2020 Rp Tahun 2021 Rp Tahun 2022 Rp

15 300,000,000 15 300,000,000 15 300,000,000 15 350,000,000 BPBD Kota Cimahi 15 Kelurahan

1 300,000,000 0 350,000,000 1 350,000,000 0 400,000,000 BPBD Kota Cimahi Kota Cimahi

3 4 4 4 BPBD Kota Cimahi 15 Kelurahan


6 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 8 300,000,000 BPBD Kota Cimahi

1 100,000,000 0 - 1 185,000,000 1 200,000,000 BPBD Kota Cimahi Kota Cimahi


1 1 1 1 BPBD Kota Cimahi Kota Cimahi


1 80,993,149 2 90,608,874 Maintenance 90,137,102 Maintenance 100,000,000 BPBD Kota Cimahi Kota Cimahi





3 250,000,000 3 250,000,000 3 250,000,000 3 400,000,000 BPBD Kota Cimahi 3 Kecamatan


Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-

Jawab

Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perkantoran

TABEL 6.1.RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA CIMAHI


TAHUN 2018

MISI Isu Strategis TujuanIndikator Tujuan Target Capaian

SasaranIndikator Sasaran Target Capaian

impact Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 benefit Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

0% 0% 20% 46.66% 73.33% 100.00% 100%



100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Belum Optimalnya Ketahanan Terhadap Bencana



120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

120 (Kelas Resiko

Sedang)

Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana

Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana






TAHUN 2018

Strategi Arah Kebijakan ProgramIndikator Program Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan

outcome Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 output

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit Kajian Mitigasi Kebencanaan Jumlah Dokumen Kajian Mitigasi 0 Dokumen

Jumlah Standar Operasional Prosedur 0 SOP

50 Orang

15 Kelurahan

100 Orang

3 Paket

Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan 9 Orang

9 Orang

Jumlah Lingkungan yang di Revitalisasi 3 Kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 23 Rumah

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Data Capaian Pada Tahun Awal

perencanaan


Peningkatan kerjasama dengan instansi, organisasi dan relawan dalam penanggulangan bencana di Kota Cimahi

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Waktu tanggap bencana

Peningkatan pemahan masayarakat dan aparatur dalam upaya pencegahan potensi bencana

Kontijensi Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana

Pelatihan Dasar Kebencanaan Bagi Aparatur dan Relawan

Jumlah Aparatur dan Relawan yang mendapatkan pelatihan Kebencanaan

Meningkatkan kesiapan personil serta peralatan penanggulangan bencana

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Jumlah TItik Rawan Bencana di Kelurahan yang terpantau

Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana di 15 kelurahan

Penerapan Rancang Bangun Tahan Bencana dan Peralatan yang Lebih Baik

Jumlah Relawan yang mengikuti Pelatihan

Penyiapan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana di Kota Cimahi

Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara

Jumlah Logistik yang di distribusikan bagi Korban Bencana Alam


Jumlah Aparatur dan Tenaga Pendukung Kegiatan yang memberikan pendampingan sosial bagi korban bencana alam

Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan Daerah Pasca Bencana

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/sosial

Peresentase Korban Bencana yang di evakuasi

Fasilitasi Dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah akibat Bencana Alam dan Sosial

Jumlah Rumah yang diperbaiki akibat bencana alam



TAHUN 2018

Target CapaianLokasi

Tahun 2018 Rp Tahun 2019 Rp Tahun 2020 Rp Tahun 2021 Rp Tahun 2022 Rp

1 Dokumen 103,124,000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 1 Dokumen Kota Cimahi

1 SOP 125,548,000 SOP 0 SOP 0 SOP 0 SOP 0 1 SOP Kota Cimahi

50 Orang 151,698,000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 100 Orang Kota Cimahi

15 Kelurahan 141,761,000 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan 0 15 Kelurahan Kota Cimahi


4 Paket 178,495,000 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 0 4 Paket Kota Cimahi



3 Kecamatan 126,510,000 Kecamatan 0 Kecamatan 0 Kecamatan 0 Kecamatan 0 3 Kecamatan Kota Cimahi

20 Rumah 493,990,000 Rumah 0 Rumah 0 Rumah 0 Rumah 0 43 Rumah Kota Cimahi

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-

Jawab

Tebel T.C.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi

No Target IKKTarget Restra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Ke-

1 2 3 4 5 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target Indikator Lainnya

Tebel T.C.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi

Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

3 4 5 1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19 20

Tebel T.C.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi

UraianAnggaran Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tebel T.C.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-Rata Pertumbuhan1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

12 13 14 15 16 17 18

Tebel T.C.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi

No Tujuan Sasaran Indokator Tujuan/Sasaran

11 2 3 4 51 Waktu Tanggap Pra Bencana 1 hari

Waktu Tanggap Bencana 15 menit

Waktu Tanggap Pasca Bencana 3-5 hari

100%

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-


Meningkatnya Kesiapsiagaan Tanggap Bencana


Tebel T.C.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Cimahi

2 3 4 56 7 8 9

1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit

3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari

100% 100% 100% 100%

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

Tebel T.C.3

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Cimahi Baru, Maju Agamis dan Berbudaya

Misi 4: 4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat

Tujuan Sasaran Strategi

1 2 3




Tebel T.C.3

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Cimahi Baru, Maju Agamis dan Berbudaya

Misi 4: 4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat

Arah Kebijakan

4

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Tebel T.C.4

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

2 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit

3 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari

4

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kondisi Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Waktu Tanggap Pra Bencana




Tebel T.C.4

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

91 hari

15 menit

3-5 hari

100%

Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD

TABEL 6.1.

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA CIMAHI

Tujuan Sasaran Kode

(1) (2) (4)

15.

15.01.

15.00.

15.04.

15.07.

15.09.

15.00.

15.00.

15.11.

15.12.

15.14.

15.00.

Meningkatkan ketahanan bencana

Meningkatnya ketahanan bencanaMeningkatnya ketahanan bencana

15.00.

15.16.

15.17.

*) Diisikan dengan nama Perangkat Daerah

**) Diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

TABEL 6.1.


KOTA CIMAHI

Program dan Kegiatan

(5) (6) (7)


15

Mitigasi Bencana Dokumen kajian 0

50

Jumlah titik simulasi 0

Standar Operasional Prosedur 1

12

0

0

Sistem aplikasi kebencanaan 0

Pengelolaan logistik bagi korban bencana 80

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(outcome) dan kegiatan (output)

Data Capaian Pada Tahun Awal

perencanaan

Kelas Resiko Sedang

Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

Pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana

Jumlah titik rawan bencana di kelurahan yang terpantau

FGD dan Kelurahan Tangguh bencana




Kontigensi penyusunan rencana darurat operasi


Jumlah personil yang mengikuti pelatihan



Jumlah Relawan dan aparatur (yang Mengikuti Pelatihan)


Jumlah kejadian bencana yang ditangani dan jumlah logistik yang didistribusikan

50

Jumlah Relawan 0

Jumlah Relawan dan aparatur 0

0

20

Pelatihan penanksiran kerusakan dan kerugian akibat bencana alam

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan


Pelatihan Trauma Healing bagi korban bencana alam.

Perbaikan pemulihan lingkungan pasca bencana

Jumlah lingkungan yang revitalisasi (Kecamatan)


Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana

TABEL 6.1.


KOTA CIMAHI

Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3

Target Rp Target Rp Target

(8) (9) (10) (11) (12)

15 250,000,000

15 300,000,000

15

1 150,000,000 1 300,000,000 0

50 250,000,000

50 200,000,000

50

0 -

6 200,000,000

8

1 250,000,000

1 100,000,000

0

12 350,000,000

20 325,000,000

20

0 1 96,720,000

1

0 -

70 100,000,000

70

1 -

2 80,993,149

Maintenance

80 300,000,000

90 200,000,000

90

Kelas Resiko Sedang

Kelas Resiko Sedang

Kelas Resiko Sedang

0 -

50 232,000,000

50

0 -

100 100,000,000

100

0 -

60 100,000,000

60

0 Rp 500,000,000

3 Rp 550,000,000

3

20 40 50

TABEL 6.1.


KOTA CIMAHI


Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Rp Target Rp Target

(13) (14) (15) (16)

300,000,000 15

300,000,000 15

350,000,000 1 350,000,000 0

250,000,000 50

250,000,000 50

200,000,000 8

200,000,000 8

- 1

185,000,000 1

325,000,000 20

350,000,000 20

106,500,000 1

117,000,000 1

107,000,000 80

150,000,000 80

90,608,874 Maintenance

90,137,102 Maintenance

200,000,000 90

225,000,000 90

Kelas Resiko Sedang

Kelas Resiko Sedang

232,000,000 50

232,000,000 50

100,000,000 100

100,000,000 100

150,000,000 60

150,000,000 60

Rp 600,000,000

3 Rp 600,000,000

3

50 50

TABEL 6.1.


KOTA CIMAHI


Tahun-5

Lokasi

Rp Target Rp

(17) (18) (19) (20) (21)

350,000,000 15 1,500,000,000

400,000,000 15 1,550,000,000

250,000,000 250 1,200,000,000

300,000,000 0 900,000,000

200,000,000 3 735,000,000

350,000,000 1,200 1,700,000,000

128,750,000 110 448,970,000

150,000,000 2,600 507,000,000

100,000,000 3 361,739,125

250,000,000 12 1,175,000,000

Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Perangkat

Daerah Penanggung-

Jawab

Kelas Resiko Sedang

250,000,000 200 946,000,000

150,000,000 75,000 450,000,000

150,000,000 240 550,000,000

Rp 700,000,000 Rp 2,950,000,000

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah


Kota Cimahi

Tahun : 2018 - 2023

No Program Kegiatan Indikator Kegiatan Kondisi Awal Kinerja

1 Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana "" Rumah

2 Kontigensi penyusunan rencana darurat operasi Standar Operasional Prosedur 0 SOP

3 Mitigasi Bencana Dokumen kajian 1 Dokumen

4 50 Orang

5 Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan 50 Orang

6 Jumlah Relawan dari 15 Kelurahan 100 Orang

7 Jumlah Relawan dan aparatur 80 Orang

8 "" Titik

9 Jumlah Relawan dan aparatur 60 Orang

10 Pemantauan dan Penyebarluasan Potensi Bencana 15 Kelurahan

11 15 Kelurahan

12 Pengelolaan logistik bagi korban bencana "" Kejadian

13 Sistem aplikasi kebencanaan 1 Aplikasi

14 Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana Jumlah pelatihan 9 Orang

15 0 Paket

16 Perbaikan pemulihan lingkungan pasca bencana jumlah lingkungan yang revitalisasi "" Lingkungan

17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan Penyediaan ATK 12 Bulan

Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana








Jumlah titik simulasi (Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perkantoran)

Pelatihan Trauma Healing bagi korban bencana alam



jumlah kejadian bencana yang ditangani dan jumlah logistik yang didistribusikan



18 jumlah Langganan Surat Kabar selama 1 Tahun 4

19 1 Paket

20 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Jenis Logistik untuk Satu Tahun Jenis

21 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket

22 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan 3 Orang

23 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 Unit

24 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pakai Habis 1 Paket

25 Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan 1 Orang

26 12 Bulan

27 5 Unit

28 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Alat Komunikasi Sosial 4 Unit

29 1 Tahun

30 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Perbaikan selama 1 Tahun Kali

31 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang Diantar Kali

32 1 Paket

33 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan

34 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 0 Paket

35 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas 12 Bulan

36 Kajian Mitigasi Kebencanaan Jumlah Dokumen Kajian Mitigasi 0 Dokumen

37 Jumlah Standar Operasional Prosedur 0 SOP

38 50 Orang

39 15 Kelurahan

40 Jumlah Relawan yang mengikuti Pelatihan 100 Orang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Buku Kebencanaan dan Perundang-Undangan

jumlah unit Barang Milik Daerah yang di asuransikan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan yang dilakukan pemeliharaan dan pengurusan perizinan selama Satu Tahun

Jumlah Lam Sewa Perlengkapan untuk Kegiatan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat serta Makanan dan Minuman Tamu








41 3 Paket


43 Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana 9 Orang

44 Jumlah Lingkungan yang di Revitalisasi 3 Kecamatan

45 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Harian BPBD 0 Set

46 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 0 Set

47 Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai jumlah ASN yang dibina 0 Orang

48 Pembinaan Pegawai Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pegawai 0 Kali

49 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 Orang

50 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 4 Kali

51 Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Dokumen


53 Peningkatan Pemantauan Kinerja pada SKPD Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 0 Kegiatan

54 Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Anggaran 4 Dokumen

55 4 Dokumen

56 13 Dokumen


58 Penyusunan Laporan Inventaris Barang Jumlah Dokumen Laporan Inventaris Barang 8 Dokumen

59 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan keuangan 4 Dokumen

60 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Dokumen

61 jumlah dokumen monev 4 Dokumen





Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Personil yang dikirim untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Murni 2019 dan Perubahan 2018

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD

62 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen

63 Penyusunan Renstra dan Renja PD jumlah dokumen RENSTRA 1 Dokumen

64 jumlah dokumen RENJA 1 Dokumen

65 jumlah SOP 14 SOP

66 Koordinasi dan konsultasi kedinasan jumlah perjalanan dinas 12 Bulan

67 Pemeliharaan rumah dan gedung dinas 12 Bulan

68 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Perbaikan yang dilaksankaan 1 Kali

69 5 Unit

70 0 Kali

71 Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Jumlah Pengadaan Kendaraan 5 Unit

72 Jumlah Kendaraan yang dipelihara 5 Unit

73 Jumlah Kendaraan asuransi yang di bayar 5 Unit

74 5 Unit

75 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor 1 Paket

76 Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan kantor 12 Bulan

77 Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeulair Kantor "" Paket

78 Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebeulair Kantor 12 Bulan

79 Pengadaan seragam pegawai Jumlah Set Seragam Pegawai 0 Set

80 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan Penyediaan ATK 12 Bulan

81 Penyediaan Gudang 1 Tahun

82 Penyediaan gudang kantor Jumlah Gudang dan Kantor 2 Unit

83 Jumlah Bulan THL yang di asuransikan 12 Bulan

84 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan Jasa dan alat Kebersihan Kantor 12 Bulan

85 Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air Jumlah Bulan Jasa Komunikasi 12 Bulan

86 Jumlah Bulan Jasa Listrik 12 Bulan

87 Jumlah Bulan Jasa Air 12 Bulan

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah KLendaraan yang dilakukan pemeliharaan Rutin/Berkala selama 1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor selama 1 Tahun

Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jangka Waktu pelaksanaan Sewa Gudang dan Gedung Kantor

Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan

88 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan

89 Jumlah Bulan Penyediaan Media Informasi 0 Bulan

90 Jumlah Bulan Penggandaan 0 Bulan

91 Jumlah Jenis Cetakan 0 Paket

92 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga 1 Set

93 23 Rumah

............. , tanggal ..................................

KEPALA PERANGKAT DAERAH

( )

31 Mei 2018 18.41

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan






Kota Cimahi

Tahun : 2018 - 2023

Capaian Kinerja


Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target

20 Rumah 0 40 Rumah 550,000,000 50 Rumah 600,000,000 50 Rumah 600,000,000 50 Rumah

1 SOP 0 1 SOP 100,000,000 0 SOP 0 1 SOP 185,000,000 1 SOP

1 Dokumen 0 1 Dokumen 300,000,000 0 Dokumen 350,000,000 1 Dokumen 350,000,000 0 Dokumen

50 Orang 0 50 Orang 200,000,000 50 Orang 250,000,000 50 Orang 250,000,000 50 Orang




0 Titik 0 6 Titik 200,000,000 8 Titik 200,000,000 8 Titik 200,000,000 8 Titik


15 Kelurahan 0 15 Kelurahan 300,000,000 15 Kelurahan 300,000,000 15 Kelurahan 300,000,000 15 Kelurahan

15 Kelurahan 0 15 Kelurahan 300,000,000 15 Kelurahan 300,000,000 15 Kelurahan 300,000,000 15 Kelurahan

80 Kejadian 0 90 Kejadian 200,000,000 90 Kejadian 200,000,000 90 Kejadian 225,000,000 90 Kejadian

1 Aplikasi 0 2 Aplikasi 80,993,149 90,608,874 90,137,102


0 Paket 0 1 Paket 350,000,000 1 Paket 325,000,000 1 Paket 325,000,000 1 Paket

0 Lingkungan 0 3 Lingkungan 225,000,000 3 Lingkungan 250,000,000 3 Lingkungan 275,000,000 3 Lingkungan

12 Bulan 38,200,960 0 Bulan 0 0 Bulan 0 0 Bulan 0 0 Bulan

Maintenance Aplikasi



4 14,800,000 0 0 0

1 Paket 14,800,000 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket

6 Jenis 30,000,000 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis


4 Orang 93,744,000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang

5 Unit 31,000,000 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

1 Paket 34,032,000 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket

1 Orang 34,032,000 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang

12 Bulan 44,400,000 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan



1 Tahun 53,800,000 Tahun 0 Tahun 0 Tahun 0 Tahun

62 Kali 30,200,000 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali






1 Dokumen 103,124,000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen

1 SOP 125,548,000 SOP 0 SOP 0 SOP 0 SOP


15 Kelurahan 141,761,000 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan


4 Paket 178,495,000 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket



3 Kecamatan 126,510,000 Kecamatan 0 Kecamatan 0 Kecamatan 0 Kecamatan

0 Set 60,000,000 30 Set 0 Set 0 Set 0 Set

20 Set 40,000,000 Set 0 Set 0 Set 0 Set







1 Kegiatan 31,550,000 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan



13 Dokumen 172,791,000 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen



Dokumen 0 4 Dokumen 350,000,000 4 Dokumen 350,000,000 4 Dokumen 350,000,000 4 Dokumen






SOP 0 14 SOP 50,000,000 14 SOP 50,000,000 14 SOP 50,000,000 14 SOP

0 Bulan 0 12 Bulan 280,000,000 12 Bulan 280,000,000 12 Bulan 280,000,000 12 Bulan





5 Unit 0 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit



Unit 0 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit





0 Set 0 4 Set 300,000,000 4 Set 300,000,000 4 Set 300,000,000 4 Set


1 Tahun 160,000,000 Tahun 0 Tahun 0 Tahun 0 Tahun

0 Unit 0 2 Unit 250,000,000 2 Unit 250,000,000 2 Unit 250,000,000 2 Unit









Paket 0 1 Paket 48,900,000 1 Paket 48,900,000 1 Paket 48,900,000 1 Paket

0 Set 0 5 Set 50,000,000 5 Set 50,000,000 5 Set 50,000,000 5 Set

20 Rumah 493,990,000 Rumah 0 Rumah 0 Rumah 0 Rumah

............. , tanggal ..................................


( )

31 Mei 2018 18.41



Kota Cimahi

Tahun : 2018 - 2023

Capaian Kinerja

Tahun 5

Rp

700,000,000 50 Rumah

200,000,000 4 SOP

400,000,000 4 Dokumen

250,000,000 50 Orang

250,000,000 250 Orang

150,000,000 600 Orang

150,000,000 380 Orang

300,000,000 30 Titik

150,000,000 300 Orang

350,000,000 15 Kelurahan

350,000,000 15 Kelurahan

250,000,000 440 Kejadian

100,000,000 3 Aplikasi

350,000,000 20 Orang

350,000,000 4 Paket

400,000,000 3 Lingkungan

0 12 Bulan

Kondisi Akhir Kinerja

0 4

0 1 Paket

0 6 Jenis

0 1 Paket

0 4 Orang

0 5 Unit

0 1 Paket

0 1 Orang

0 12 Bulan

0 5 Unit

0 20 Unit

0 1 Tahun

0 62 Kali

0 120 Kali

0 1 Paket

0 Bulan

0 1 Paket

0 12 Bulan

0 1 Dokumen

0 1 SOP

0 100 Orang

0 15 Kelurahan

0 200 Orang

0 4 Paket

0 12 Orang

0 15 Orang

0 3 Kecamatan

0 30 Set

0 20 Set

500,000,000 23 Orang

0 4 Kali

0 3 Orang

0 4 Kali

0 4 Dokumen

0 1 Orang

0 1 Kegiatan

200,000,000 4 Dokumen

0 4 Dokumen

0 13 Dokumen

0 1 Orang

150,000,000 8 Dokumen

350,000,000 4 Dokumen

0 2 Dokumen

300,000,000 7 Dokumen

0 1 Dokumen

300,000,000 1 Dokumen

300,000,000 1 Dokumen

50,000,000 14 SOP

280,000,000 12 Bulan

100,000,000 12 Bulan

0 1 Kali

0 5 Unit

0 4 Kali

2,100,000,000,000 22 Unit

2,100,000,000,000 22 Unit

2,100,000,000,000 22 Unit

2,100,000,000,000 22 Unit

250,000,000 13 Paket

250,000,000 12 Bulan

200,000,000 4 Paket

200,000,000 12 Bulan

300,000,000 Set

38,200,960 Bulan

0 1 Tahun

250,000,000 2 Unit

120,000,000 12 Bulan

65,000,000 12 Bulan

44,400,000 12 Bulan

44,400,000 12 Bulan

44,400,000 12 Bulan

100,000,000 12 Bulan

48,900,000 12 Bulan

48,900,000 12 Bulan

48,900,000 1 Paket

50,000,000 21 Set

0 43 Rumah

............. , tanggal ..................................


( )

31 Mei 2018 18.41



Kota Cimahi

Tahun : 2018


Capaian Kinerja



1 Kajian Mitigasi Kebencanaan Jumlah Dokumen Kajian Mitigasi 0 Dokumen 1 Dokumen 103,124,000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen

Jumlah Standar Operasional Prosedur 0 SOP 1 SOP 125,548,000 SOP 0 SOP 0 SOP 0 SOP

50 Orang 50 Orang 151,698,000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang

15 Kelurahan 15 Kelurahan 141,761,000 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan 0 Kelurahan

Jumlah Relawan yang mengikuti Pelatihan 100 Orang 100 Orang 39,086,000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang

3 Paket 4 Paket 178,495,000 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket

Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan 9 Orang 12 Orang 178,495,000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang

Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana 9 Orang 15 Orang 315,580,000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang

Jumlah Lingkungan yang di Revitalisasi 3 Kecamatan 3 Kecamatan 126,510,000 Kecamatan 0 Kecamatan 0 Kecamatan 0 Kecamatan

2 23 Rumah 20 Rumah 493,990,000 Rumah 0 Rumah 0 Rumah 0 Rumah

3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan Penyediaan ATK 12 Bulan 12 Bulan 38,200,960 0 Bulan 0 0 Bulan 0 0 Bulan 0 0 Bulan

4 4 14,800,000 0 0 0

1 Paket 1 Paket 14,800,000 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket

Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Jenis Logistik untuk Satu Tahun Jenis 6 Jenis 30,000,000 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 1 Paket 34,100,000 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan 3 Orang 4 Orang 93,744,000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 Unit 5 Unit 31,000,000 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 34,032,000 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket

Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan 1 Orang 1 Orang 34,032,000 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang

12 Bulan 12 Bulan 44,400,000 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan

5 Unit 5 Unit 36,000,000 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

Jumlah Alat Komunikasi Sosial 4 Unit 16 Unit 53,800,000 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

1 Tahun 1 Tahun 53,800,000 Tahun 0 Tahun 0 Tahun 0 Tahun

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Perbaikan selama 1 Tahun Kali 62 Kali 30,200,000 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang Diantar Kali 120 Kali 6,000,000 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali

1 Paket 1 Paket 10,000,000 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 59,040,000 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan

Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 0 Paket 1 Paket 14,360,000 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket

Jumlah Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 169,626,700 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas Harian BPBD 0 Set 0 Set 60,000,000 30 Set 0 Set 0 Set 0 Set















Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

jumlah Langganan Surat Kabar selama 1 Tahun

Jumlah Buku Kebencanaan dan Perundang-Undangan

jumlah unit Barang Milik Daerah yang di asuransikan

Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pakai Habis

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan yang dilakukan pemeliharaan dan pengurusan perizinan selama Satu Tahun

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Lam Sewa Perlengkapan untuk Kegiatan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat serta Makanan dan Minuman Tamu

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Capaian Kinerja



Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 0 Set 20 Set 40,000,000 Set 0 Set 0 Set 0 Set

5 Pembinaan Pegawai Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pegawai 0 Kali 4 Kali 20,700,000 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 Orang 3 Orang 118,100,000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 4 Kali 4 Kali 31,550,000 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali

Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Dokumen 4 Dokumen 31,550,000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen


Peningkatan Pemantauan Kinerja pada SKPD Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 31,550,000 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan

4 Dokumen 4 Dokumen 15,148,400 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen

13 Dokumen 13 Dokumen 172,791,000 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen


Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Dokumen 2 Dokumen 4,196,000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5,612,000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen

7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Perbaikan yang dilaksankaan 1 Kali 1 Kali 29,240,000 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali

5 Unit 5 Unit 77,280,000 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

0 Kali 4 Kali 4,000,000 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali

Penyediaan Gudang 1 Tahun 1 Tahun 160,000,000 Tahun 0 Tahun 0 Tahun 0 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Personil yang dikirim untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan


Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Murni 2019 dan Perubahan 2018

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah KLendaraan yang dilakukan pemeliharaan Rutin/Berkala selama 1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor selama 1 Tahun

Jangka Waktu pelaksanaan Sewa Gudang dan Gedung Kantor



Kota Cimahi

Tahun : 2018

Capaian Kinerja

Tahun 5

Rp

0 1 Dokumen

0 1 SOP

0 100 Orang

0 15 Kelurahan

0 200 Orang

0 4 Paket

0 12 Orang

0 15 Orang

0 3 Kecamatan

0 43 Rumah

0 12 Bulan

0 4

0 1 Paket

0 6 Jenis

0 1 Paket

0 4 Orang

0 5 Unit

0 1 Paket

0 1 Orang

0 12 Bulan

0 5 Unit

0 20 Unit

0 1 Tahun

0 62 Kali

0 120 Kali

0 1 Paket

0 Bulan

0 1 Paket

0 12 Bulan

0 30 Set


Capaian Kinerja

Tahun 5

Rp


0 20 Set

0 4 Kali

0 3 Orang

0 4 Kali

0 4 Dokumen

0 1 Orang

0 1 Kegiatan

0 4 Dokumen

0 13 Dokumen

0 1 Orang

0 2 Dokumen

0 1 Dokumen

0 1 Kali

0 5 Unit

0 4 Kali

0 1 Tahun



Kota Cimahi

Tahun : 2018



Kota Cimahi

Tahun : 2019 - 2022

No Program Kegiatan Indikator Kegiatan Kondisi Awal Kinerja Capaian Kinerja



1 Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana 23 Rumah 20 Rumah 0 40 Rumah 550,000,000 50 Rumah 600,000,000 50 Rumah 600,000,000 50 Rumah

Kontigensi penyusunan rencana darurat operasi Standar Operasional Prosedur 0 SOP 1 SOP 0 1 SOP 100,000,000 0 SOP 0 1 SOP 185,000,000 1 SOP

Mitigasi Bencana Dokumen kajian 1 Dokumen 1 Dokumen 0 1 Dokumen 300,000,000 0 Dokumen 350,000,000 1 Dokumen 350,000,000 0 Dokumen

50 Orang 50 Orang 0 50 Orang 200,000,000 50 Orang 250,000,000 50 Orang 250,000,000 50 Orang

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan 50 Orang 0 Orang 0 50 Orang 232,000,000 50 Orang 232,000,000 50 Orang 232,000,000 50 Orang

Jumlah Relawan dari 15 Kelurahan 100 Orang 100 Orang 0 100 Orang 100,000,000 100 Orang 100,000,000 100 Orang 100,000,000 100 Orang

Jumlah Relawan dan aparatur 80 Orang 0 Orang 0 70 Orang 100,000,000 70 Orang 107,000,000 80 Orang 150,000,000 80 Orang

0 Titik 0 Titik 0 6 Titik 200,000,000 8 Titik 200,000,000 8 Titik 200,000,000 8 Titik

Jumlah Relawan dan aparatur 60 Orang 0 Orang 0 60 Orang 100,000,000 60 Orang 150,000,000 60 Orang 150,000,000 60 Orang

Pemantauan dan Penyebarluasan Potensi Bencana 15 Kelurahan 15 Kelurahan 0 15 Kelurahan 300,000,000 15 Kelurahan 300,000,000 15 Kelurahan 300,000,000 15 Kelurahan

Pengelolaan logistik bagi korban bencana "" Kejadian 80 Kejadian 0 90 Kejadian 200,000,000 90 Kejadian 200,000,000 90 Kejadian 225,000,000 90 Kejadian

Sistem aplikasi kebencanaan 1 Aplikasi 1 Aplikasi 0 2 Aplikasi 80,993,149 90,608,874 90,137,102

Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana Jumlah pelatihan 9 Orang 12 Orang 0 20 Orang 350,000,000 20 Orang 325,000,000 20 Orang 325,000,000 20 Orang

0 Paket 0 Paket 0 1 Paket 350,000,000 1 Paket 325,000,000 1 Paket 325,000,000 1 Paket

Perbaikan pemulihan lingkungan pasca bencana jumlah lingkungan yang revitalisasi "" Lingkungan 0 Lingkungan 0 3 Lingkungan 225,000,000 3 Lingkungan 250,000,000 3 Lingkungan 275,000,000 3 Lingkungan

2 Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai jumlah ASN yang dibina 0 Orang 3 Orang 0 23 Orang 500,000,000 23 Orang 500,000,000 23 Orang 500,000,000 23 Orang

jumlah ASN yang terlatih 0 Orang 3 Orang 0 23 Orang 500,000,000 23 Orang 500,000,000 23 Orang 500,000,000 23 Orang

3 Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Anggaran 4 Dokumen 0 Dokumen 0 4 Dokumen 200,000,000 4 Dokumen 200,000,000 4 Dokumen 200,000,000 4 Dokumen

Penyusunan Laporan Inventaris Barang Jumlah Dokumen Laporan Inventaris Barang 8 Dokumen 0 Dokumen 0 8 Dokumen 150,000,000 8 Dokumen 150,000,000 8 Dokumen 150,000,000 8 Dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan keuangan 4 Dokumen Dokumen 0 4 Dokumen 350,000,000 4 Dokumen 350,000,000 4 Dokumen 350,000,000 4 Dokumen

jumlah dokumen monev 4 Dokumen 0 Dokumen 0 7 Dokumen 300,000,000 7 Dokumen 300,000,000 7 Dokumen 300,000,000 7 Dokumen

Penyusunan Renstra dan Renja PD jumlah dokumen RENSTRA 1 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 300,000,000 0 Dokumen 300,000,000 0 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen

jumlah dokumen RENJA 1 Dokumen 0 Dokumen 0 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen

jumlah SOP 14 SOP SOP 0 14 SOP 50,000,000 14 SOP 50,000,000 14 SOP 50,000,000 14 SOP

4 Koordinasi dan konsultasi kedinasan jumlah perjalanan dinas 12 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 280,000,000 12 Bulan 280,000,000 12 Bulan 280,000,000 12 Bulan

Pemeliharaan rumah dan gedung dinas 12 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan

Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Jumlah Pengadaan Kendaraan 5 Unit 5 Unit 0 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit

Jumlah Kendaraan yang dipelihara 5 Unit 0 Unit 0 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit

Jumlah Kendaraan asuransi yang di bayar 5 Unit 0 Unit 0 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit

5 Unit Unit 0 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit 2,100,000,000,000 22 Unit

Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana








Jumlah titik simulasi (Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perkantoran)

Pelatihan Trauma Healing bagi korban bencana alam


jumlah kejadian bencana yang ditangani dan jumlah logistik yang didistribusikan






Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara


Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD

Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD


Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas

Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

No Program Kegiatan Indikator Kegiatan Kondisi Awal Kinerja Capaian Kinerja



Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor 1 Paket 0 Paket 0 3 Paket 250,000,000 3 Paket 250,000,000 3 Paket 250,000,000 3 Paket

Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan kantor 12 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan

Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeulair Kantor "" Paket 0 Paket 0 1 Paket 200,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket

Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebeulair Kantor 12 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan

Pengadaan seragam pegawai Jumlah Set Seragam Pegawai 0 Set 0 Set 0 4 Set 300,000,000 4 Set 300,000,000 4 Set 300,000,000 4 Set

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan Penyediaan ATK 12 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 38,200,960 12 Bulan 38,200,960 12 Bulan 38,200,960 12 Bulan

Penyediaan gudang kantor Jumlah Gudang dan Kantor 2 Unit 0 Unit 0 2 Unit 250,000,000 2 Unit 250,000,000 2 Unit 250,000,000 2 Unit

Jumlah Bulan THL yang di asuransikan 12 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan Jasa dan alat Kebersihan Kantor 12 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 65,000,000 12 Bulan 65,000,000 12 Bulan 65,000,000 12 Bulan

Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air Jumlah Bulan Jasa Komunikasi 12 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan

Jumlah Bulan Jasa Listrik 12 Bulan 12 Bulan 0 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan

Jumlah Bulan Jasa Air 12 Bulan 12 Bulan 0 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan 44,400,000 12 Bulan

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan

Jumlah Bulan Penyediaan Media Informasi 0 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 48,900,000 12 Bulan 48,900,000 12 Bulan 48,900,000 12 Bulan

Jumlah Bulan Penggandaan 0 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 48,900,000 12 Bulan 48,900,000 12 Bulan 48,900,000 12 Bulan

Jumlah Jenis Cetakan 0 Paket Paket 0 1 Paket 48,900,000 1 Paket 48,900,000 1 Paket 48,900,000 1 Paket

Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga 1 Set 0 Set 0 5 Set 50,000,000 5 Set 50,000,000 5 Set 50,000,000 5 Set

Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan



Kota Cimahi

Tahun : 2019 - 2022

Capaian Kinerja

Tahun 5

Rp

700,000,000 50 Rumah

200,000,000 4 SOP

400,000,000 4 Dokumen

250,000,000 50 Orang

250,000,000 250 Orang

150,000,000 600 Orang

150,000,000 380 Orang

300,000,000 30 Titik

150,000,000 300 Orang

350,000,000 15 Kelurahan

250,000,000 440 Kejadian

100,000,000 3 Aplikasi

350,000,000 20 Orang

350,000,000 4 Paket

400,000,000 3 Lingkungan

500,000,000 23 Orang

500,000,000 23 Orang

200,000,000 4 Dokumen

150,000,000 8 Dokumen

350,000,000 4 Dokumen

300,000,000 7 Dokumen

300,000,000 1 Dokumen

300,000,000 1 Dokumen

50,000,000 14 SOP

280,000,000 12 Bulan

100,000,000 12 Bulan

2,100,000,000,000 22 Unit

2,100,000,000,000 22 Unit

2,100,000,000,000 22 Unit

2,100,000,000,000 22 Unit


Capaian Kinerja

Tahun 5

Rp


250,000,000 13 Paket

250,000,000 12 Bulan

200,000,000 4 Paket

200,000,000 12 Bulan

300,000,000 Set

38,200,960 Bulan

250,000,000 2 Unit

120,000,000 12 Bulan

65,000,000 12 Bulan

44,400,000 12 Bulan

44,400,000 12 Bulan

44,400,000 12 Bulan

100,000,000 12 Bulan

48,900,000 12 Bulan

48,900,000 12 Bulan

48,900,000 1 Paket

50,000,000 21 Set

daftar isi kata pengantar daftar isi ii bab i …2.1 tugas, fungsi dan struktur organisasi badan...

Documents