DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2

B. Maksud dan Tujuan 5

C. Sasaran 6

D. Dasar Hukum 8

E. Ruang Lingkup 13

F. Batasan Pengertian 15

BAB II DESKRIPSI KAWASAN 20

A. Risalah Wilayah KPHL Unit V Provinsi Aceh 21

B. Potensi Wilayah KPHL Unit V Provinsi Aceh 43

C. Data dan Informasi Sosial Budaya 47

D. Informasi Pemanfaatan Hutan 59

E. Posisi KPHL Unit V Provinsi Aceh dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah

61

F. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan 69

BAB III VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN 74

A. Kebijakan Kementerian Kehutanan 74

B. Kebijakan Pemerintah Aceh 74

C. Kebijakan KPHL Unit V Provinsi Aceh 75

D. Capaian-Capaian yang Diharapkan 76

E. Bentuk Kegiatan Tiap Misi 77

F. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi 79

G. Hubungan Tujuan, Program/Kegiatan, Sasaran dan Indikator 79

BAB IV ANALISIS DAN PROYEKSI

A. Analisis dan Proyeksi Core Business 103

B. Analisis Hasil Hutan Bukan Kayu 104

C. Analisis Kelayakan Usaha 114

D. Skema Lembaga Pengelola Core Business 127

BAB V RENCANA KEGIATAN 128

A. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutan 129

B. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu 157

C. Pemberdayaan masyarakat. 164

D. Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPH yang telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan

171

E. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin 173

F. Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pelaksanaan 182

rehabilitaasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

G. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam 183

H. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin

194

I. Koordinasi dan sinergi dengan Instansi dan Pemangku terkait 198

J. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM 198

K. Penyediaan pendanaan. 204

L. Pengembangan database 206

M. Rasionalisasi wilayah kelola. 209

N. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali) 209

O. Pengembangan investasi 211

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 213

A. Pembinaan 216

B. Pengawasan 219

C. Pengendalian 223

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 227

A. Pemantauan 229

B. Evaluasi 231

C. Pelaporan 232

BAB VIII PENUTUP 239

1

EXECUTIVE SUMMARY

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka PanjangKPHL Unit V Provinsi Aceh Tahun 2016-2025

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHLUnitV Provinsi Aceh 2016-2025

- 2 -

EXECUTIVE SUMMARY

1. PENDAHULUAN Pembentukan Organisasi Kelembagaan KPH merupakan Prioritas

Pembangunan Nasional dalam Inpres Nomor 3 tahun 2010 dan diperkuat Permendagri No. 61/2010 yang mengamanatkan bentuk organisasi KPHP yang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Maksud Penyusunan RPH-JP KPHL Unit V Aceh adalah untuk menyediakan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang, yang mengarahkan penyelengaraan pengelolaan hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari pada wilayah KPHL Unit V Aceh dalam kurun waktu 10 tahun untuk periode 2016-2025 dan memberikan arahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kehutanan di wilayah KPHL Unit V Aceh. visi KPHL Unit V Aceh Tahun 2025 adalah Menjadi KPH Profesional Pengelola Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit V Aceh, bertujuan untuk (1) Terwujudnya penataan batas kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya serta penataan batas areal kerja pengelolaan, (2) Terbangunnya kerjasama pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan baik dengan masyarakat melalui kelompok tani dan koperasi maupun dengan perusahaan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan dan jasa lingkungan, (3) Terwujudnya keamanan kawasan hutan yang tercermin melalui menurunnya tingkat ancaman dan gangguan terhadap kerusakan hutan, (4) Terwujudnya kelestarian wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui kegiatan rehabilitasi, (5) Terpenuhinya kuantitas sumberdaya manusia pengelola yang tangguh, berkualitas, berdedikasi tinggi dan profesional dalam pengelolaan dan pelestarian hutan (6) Terbangunnya penguatan kelembagaan KPH dari tingkat administrator sampai dengan tingkat tapak.

2. DESKRIPSI WILAYAH

KPHL Unit V Provinsi Aceh meliputi beberapa wilayah administrasi, yakni: Kabupaten Aceh Barat Daya (20,5%), Kabupaten Aceh Tengah (3,4%), Kabupaten Nagan Raya (18,9%), Kabupaten Gayo Lues (57,2%). KPHL Unit V meliputi Kelompok DAS, yaitu: Batee (17,7%), Muling (5,63%), Singkil (3,23%) , Susoh (2,74%), Tadu (1,54%) dan Tripa (69,16%).

KPHL Unit V Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.103/MenLHK-II/2015, tanggal 2 April 2015 luasan KPHL unit V menjadi 289.956,38 hektar dengan rincian: Kawasan Hutan Lindung, seluas kurang lebih 243.109,43 hektar, kawasan Hutan Produksi Tetap, seluas kurang lebih 4.950,21 hektar dan kawasan Hutan Produksi Terbatas 41.981,46 hektar. Hutan Lindung di wilayah KPHL Unit V menempati 83,8%.

Untuk pengelolaan yang lebih efisien, wilayah kerja di KPHL Unit V Aceh, dibagi menjadi 4 (empat) wilayah Bagian KPH yang penetapannya berbasis

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHLUnitV Provinsi Aceh 2016-2025

- 3 -

wilayah Administrasi, yaitu: BKPH Blangpidie, Alue Bilie, Rikit Gaib dan Terangun. Kemudian masing-masing BKPH dibagi lagi menjadi Resort KPH; yang secara keseluruhan menjadi 9 (sembilan) RPH, yaitu: RPH Babah Rot, Tangan-tangan, Beutong Bawah, Seumayam, Blang Jerango, Blangkejeren, Tongra dan Tripe Jaya.

Berdasarkan peta arahan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), sebagian besar kawasan hutan di KPHL Unit V Aceh diarahkan untuk pemanfaatan karbon stok (80,15%), diikuti oleh pemanfaatan skala kecil (4,31%). Selain itu pada RKTN 2011 - 2030, juga terdapat seluas 1,49% areal KPHL Unit V Aceh yang diarahkan untuk areal konservasi. Mengingat wilayah kerja pada KPHL Unit V Aceh sebagian besar, yaitu 83% merupakan hutan lindung, wilayah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) blok kerja di luar kawasan yang dibebani ijin, yaitu: HL inti, HL pemanfaatan, HP Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK serta HP pemberdayaan masyarakat. Pembagian blok kerja tersebar merata pada masing-masing wilayah BKPH, terutama Blok Hutan Lindung Inti dan Hutan Lindung Pemanfaatan. Blok Pemanfaatan, Jasa Lingkungan dan HHBK hanya terdapat di BKPH yang berada di Kabupaten Gayo Lues, yaitu: BKPH Rikit Gaib dan Terangon.

Jumlah Penduduk di KPH Unit V Provinsi Aceh pada tahun 2013 adalah 168,514 jiwa yang terdiri dari 83,644 jiwa laki-laki dan 84, 870 jiwa perempuan, dengan sex ratio adalah 95,88%. Jumlah Penduduk terbanyak berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu 79.501 jiwa (47,18%), diikuti oleh Kabupaten Gayo Lues denan 70.072 jiwa (45,14%), Kabapaten Aceh Tengah 7.211 jiwa (4.28%) dan Kabupaten Nagan Raya 5.730 jiwa (3,40%). Walaupun wilayah KPH V 56,90% berada di Kabupaten Gayo Lues, namun jumlah penduduk terbanyak justru berada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki area sekitar 20,46%. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap KPH V perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Jika menilik kepada kecamatan maka jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Blangkejeren (15,12%), diikuti oleh Blangpidie (12,59%), Kuala Batee (11,12%) dan Babahrot (10,30%), sementara kecamatan lainnya berada dibawah 10%.

3. ANALISIS DAN PROYEKSI

Prioritas kegiatan pada pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di dalam wilayah KPHL Unit V Aceh direncanakan pada pengembangan 9 (sembilan) core business di wilayah-wilayah blok yang telah ditentukan. Pengembangan usaha tersebut adalah Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Tanaman Pinus. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Getah Pinus, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Minyak Sereh Wangi, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Rotan, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Jernang, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Aren, Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Ekowisata Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Pala, Pengelolaan dan Pengembangan Penangkaran Satwaliar (Tabel 1).

4. RENCANA KEGIATAN

Perencanaan Program dan Kegiatan KPHL Unit V Aceh mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010 - 2014, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 2030. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Visi Misi KPHL Unit V Aceh untuk tahun 2016 - 2025 untuk selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan - kegiatan guna mencapai tujuan KPHL Unit V

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHLUnitV Provinsi Aceh 2016-2025

- 4 -

Aceh yang ditetapkan hingga tahun 2025. Target kegiatan inventarisasi berkala ini menyebar pada keempat Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) di KPHL Unit V Aceh, yang mencakup 4 (empat) blok pengelolaan yaitu : Blok Hutan Lindung Inti, Hutan Lindung Pemanfaatan, Hutan Produksi Pemanfaatan, jasa lingkungan dan HHBK serta Hutan Produksi Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan program-program kerja terdapat beberapa kegiatan strategis yang perlu dilakukan dalam pemanfaatan wilayah tertentu pada KPHL Unit V Aceh Periode 2016 2025 (Tabel 2).

Tabel 1 Prioritas Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu di

KPHL Unit V Aceh

No Jenis Usaha Blok Lokasi/ Kab/kota

Luas (Ha)

Tahun Pelaksanan Arahan Pencapaian

1 Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Hutan Alam Pinus

HL pemanfaatan HP/HPT pemanfaatan

Gayo Lues

Tahun 1-10 (Usaha Hutan Alam Pinus

- Terbentuknya Usaha dan Kelembagaan Pengelola Hutan Tanaman Pinus

- Terbangun usaha hutan tanaman pinus untuk mendukung bahan baku indutsri produk pengolahan pinus

2. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Getah Pinus

HL pemanfaatan HP/HPT pemanfaatan Jasling dan HHBK HPT Pemberdayaan

Gayo Lues

Tahun 1-10 (Usaha Getah Tanaman Pinus

- Terbentuknya Usaha dan Kelembagaan Pengelola Getah Pinus

- Terbangun usaha pengolahan getah pinus untuk mendukung bahan baku indutsri

3. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Rotan

HL pemanfaatan

Gayo Lues, Aceh Tengah. Abdya dan Nagan Raya

Tahun 1 Prioritas 1

- Terbentuknya Usaha Pengelolaan rotan

-Terbangun usaha tanaman rotan untuk mendukung bahan baku industri produk pengolahan rotan

4. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Minyak Sereh Wangi

HP/HPT pemanfaatan Jasling dan HHBK HPT pember

Gayo Lues

Tahun 1 Prioritas 1

- Terbangunnya usaha tanaman sereh wangi untuk mendukung keberlanjutan pengadaan bahan baku industri

-Terbangun usaha pengolahan/penyul

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHLUnitV Provinsi Aceh 2016-2025

- 5 -

dayaan ingan minyak atsiri dari sereh wangi dengan bahan bakar selain kayu pinus

- Terbentuknya hutan tanaman jenis kayu lain sebagai pengganti kayu pinus untuk bahan bakar penyulingan

5. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Jernang

HL pemanfaatan

Gayo Lues, Abdya

- Terbentuknya Usaha Pengelolaan Jernang -Terbangunnya usaha tanaman jernang untuk mendukung keberlanjutan pengadaan bahan baku industri

6. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Aren

Gayo Lues

Terbentuknya Usaha Pengolahan aren dan koperasi petani

7. Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Ekowisata

HL pemanfaatan HP/HPT pemanfaatan Jasling HPT Pemberdayaan

Gayo Lues, Abdya dan Nagan Raya

-Terbentuknya Lembaga Pengelola Ekowisata berbasis masyarakat

8. Pengelolaan dan pengembangan Pala

Abdya Terbentuknya Usaha Pengolahan pala dan koperasi petani

9.

Pengelolaan dan Pengembangan Penangkaran Satwaliar

HL pemanfaatan HP/HPT pemanfaatan Jasling dan HHBK

-Terbentuknya petani penangkar satwaliar. - Terbangunnya unit pemasaran hasil penangkaran.

Tabel 2 Rekapitulasi Rencana Kegiatan Strategis Pemanfaatan Pada

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHLUnitV Provinsi Aceh 2016-2025

- 6 -

Wilayah Tertentu KPHL Unit V Aceh dan Target Capaiannya

No Uraian Kegiatan Target pencapaian

1 Inventarisasi hutan pada wilayah tertentu Tahun I

Diperoleh data potensi baik kayu maupun non kayu Diketahuinya penyebaran kelas diameter berbagai jenis

tegakan komersil dan non komersil. 3 Penataan hutan dan

penetapan areal kelola pemanfaatan wilayah tertentu KPHL UNIT V ACEH Tahun II

Ditetapkannya batas dan luas areal pemanfaatan, blok, petak dan anak petak pada areal pemanfaatan wilayah tertentu yang dikelola KPHL unit V ACEH

Berdasarkan Hasil inventarisasi dan penataan tersebut dapat dilakukan pengaturan hasil berdasarkan etat luas dan berdasarkan etat volume

2. Prakondisi KPHL UNIT V PROVINSI ACEH menerapkan pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun I

Penunjukan KPHL Unit V Aceh mengelola wilayah tertentu oleh Menteri

Penetapan KPHL UNIT V ACEH sebagai lembaga yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ) oleh Gubernur

4 Pembuatan Buisiness plan dan Penentuan kelas perusahaan (KP)

Tersusunnya Buku Buiiness plan dan Master plan Terbentuknya kelas perusahaan HHK , HHBK , JASLING

5. Oprasionalisasi Pengusahaan Hutan Alam Tahun I

Terlaksananya kegiatan Pengusahaan Hutan Alam pada areal wilayah tertentu

Terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan investor dan atau masyarakat dalam kegiatan Pengusahaan Hutan

Tersusunnnya buku Renstra Buisiness Tersusunnya RKT/bagan kerja Terbentuknya Operasionalisasi produksi dan pemasaran.

6 Operasionalisasi Usaha Ekowisata dan penangkaran satwaliar (Rusa) Tahun I

Terlaksananya penangkaran rusa berbasis wisata dan kuliner

Terlaksananya kegiatan Usaha eko wisata alam terbuka Terbangunya kerjasama dengan investor yang tertarik sebagai mitra pada pengusahaan ekowisata tersebut.

Tersusunnya desain atau rancangan bangunan serta tata letak prasarana dan sarana pendukung ekowisata

Adanya mekanisme pengelolaan wisata yang jelas dengan pihak investor (apabila usaha tersebut dilakukan dengan kerjasamaan kemitraan)

7 Operasionalisasi Usaha

Jasa Lingkungan Tahun I

- Terlaksananya kegiatan usaha Jasling berbasis penjualan karbon pada hutan lindung

- Terlaksananya PLT Mikrohidro

5. PEMBINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Kendala yang biasa dihadapi adalah terbatasnya kapasitas sumberdaya

manusia KPH, kurangnya sosialisasi pembangunan KPH, koordinasi antar instansi terkait dengan pembangunan KPH belum optimal maka perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tim yang ditugaskan. Terbentuknya KPHL Unit V Aceh, merupakan jawaban dari kebijakan pemerintah melalui PP 44 tahun 2004 pasal 32, yang menyatakan bahwa pada wilayah pengelolaan hutan dibentuk institusi pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHLUnitV Provinsi Aceh 2016-2025

- 7 -

Kepala KPH Wilayah V Provinsi Aceh wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang izin seperti izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan, pelaksanaan rehabilitasi hutan, pelaksanaan reklamasi hutan di wilayah KPHnya dan wajib melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota. Disamping itu kepala KPH Wilayah V Provinsi Aceh juga berkewajiban melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari organisasi KPH.

6. EVALUASI MONITORING DAN PELAPOARAN

Sistem monitoring dan evaluasi dalam wilayah pengelolaan hutan dalam suatu wadah KPH merupakan salah satu komponen utama dalam system pemantauan dan pengendalian. Sistem pemantauan dan pengendalian itu sendiri merupakan suatu perangkat system yeng bertugas untuk membangkitkan dan menyediakan informasi sehingga data dan informasi tersebut dapat digunakan untuk memberikan umpan balik sehingga seluruh dinamika system manajemen dapat dijaga pada status dan kondisi yang diinginkan.

System monitoring dan evaluasi akan mencakup; (i) Seluruh tingkat (level) dan perangkat organisasi, (ii) input, proses dan output yang dilaksanakan oleh KPH (iii) fungsi fungsi yang dijalankan KPH.Evaluasi ditujukan untuk membuat justifikasi terhadap rencana yang dibuat, pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan maupun kinerja manajemen dilingkup KPH sendiri. 7. KESIMPULAN

Berdasarkan kondisi biofisik, ekologi, sosial, budaya dan potensi wilayah KPHL Unit V Aceh maka analisis dan proyeksi core business, analisis hasil hutan bukan kayu (HHBK), analisis kelayakan usaha, dan skema lembaga pengelola core bussines telah dirancang untuk KPHL Unit V. Komoditi yang menjadi unggulan dan yang sudah dikembangkan pada wilayah KPHL Unit V Aceh adalah Getah Pinus, Aren, Minyak Atsiri (Sereh Wangi), Rotan, Jernang, Pala, perdagangan karbon, dan wisata.

Rencana kegiatan KPH V dibagi dalam dua tahap utama yaitu Rencana kegiatan penyiapan prakondisi operasional KPH, yang menyangkut Rencana penyiapan sarana prasarana, Rencana pemantapan kawasan dan areal kerja, Rencana pelengkapan data dan informasi, Rencana pelengkapan kelembagaan dan Rencana penyusunan business model dan business plan. Tahap selanjutnya adalah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang meliputi rencana inventarisasi berkala, Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu dimulai dengan penetapan kelas perusahaan; pemanfaatan hasil pembangunan kelas perusahaan, Rencana pemberdayaan masyarakat pola kemitraan dalam kelas perusahaan dan rencana pengelolaaan jasa lingkungan.

Keberhasilan dalam pengelolaan KPHL unit V Aceh sangat didukung oleh koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait yaitu: Dinas Kehutanan, Diskoperindag, Distambang, Bappeda, Sekda, Kepala Desa/tokoh masyarakat, LSM setempat, BPKH, BP2HP, BPDAS, BKSDA, Balitbanghut, RAKI. Selain itu harus didukung juga dengan adanya SOP komunikasi, FGD untuk

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHLUnitV Provinsi Aceh 2016-2025

- 8 -

penyiapan dan sosialisasi RKT; FGD untuk situasi eksternalitas (kebakaran hutan dll).

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sasaran

D. Dasar Hukum

E. Ruang Lingkup

F. Batasan Pengertian

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 2 -

A. Latar Belakang

Sumberdaya hutan merupakan kekayaan alam yang harus dikelola

sebaik-baiknya dan dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung kehidupan

dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

hutan diarahkan agar tidak mengurangi fungsinya bagi perlindungan ekosistem

dan sebagai penyangga bagi kehidupan manusia, sekaligus fungsi sosial

sekaligus ekonomi untuk kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat. Agar

pengelolaan hutan terselenggara secara optimal dan lestari, diperlukan

Rencana Pengelolaan Hutan yang terarah dan terukur sehingga tujuan utama

pengelolaan sumberdaya hutan dapat terwujud.

Rencana pengelolaan hutan diharapkan mencakup tiga fungsi pokok

sumberdaya hutan yaitu sebagai fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi

sosial. Hutan sebagai fungsi lindung dimaksudkan untuk menjaga

keseimbangan ekologi seperti kestabilan tanah, tata air dan tata udara. Hutan

sebagai fungsi produksi memiliki dimensi ekonomi yang berkaitan dengan

peningkatan pendapatan daerah/negara; sedangkan fungsi sosial hutan adalah

sebagai sumber mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan akan kayu dan

non kayu bagi masyarakat sekitar hutan dan sekaligus sebagai perlindungan

dari bencana.

Berkenaan dengan fungsi pokoknya, maka pengelolaan sumberdaya

hutan pada akhirnya bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan, dengan tetap

mempertahankan karakteristiknya sebagai fungsi konservasi dan perlindungan

bagi keseimbangan ekologi baik untuk kepentingan jangka pendek maupun

jangka panjang. Untuk itu, pembangunan kehutanan harus diselenggarakan

berdasarkan azas manfaat dan lestari, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan

dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

I. PENDAHULUAN

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 3 -

yang berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana diamanahkan dalam

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Salah satu bentuk konkrit kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat

melalui Kementerian Kehutanan adalah kebijakan mengenai pembentukan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai sebuah wilayah pengelolaan

hutan di tingkat tapak. Melalui Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo

Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008, pemerintah mengamanatkan

pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang bertujuan untuk mewujudkan

pengelolaan hutan secara lestari. KPH yang dibangun merupakan kesatuan

pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat

dikelola secara efisien dan lestari. Diharapkan pembentukan KPH dapat

mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta

sekaligus mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah.

Munculnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah merubah tatanan yang ada, karena Undang-Undang tersebut

menyatakan bahwa urusan pengelolaan hutan menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini akan menyebabkan rentang

kendali yang lebih jauh antara hutan dan pengelolanya dan dikhawatirkan tidak

efektif dalam pengelolaan hutan. Namun demikian, disisi lain pemerintah justru

ingin menjadikan KPH sebagai unit pengelolaan terkecil yang mandiri sehingga

dapat mengelola hutan lebih efektif dan efisien. Kelembagaan KPH semakin

menguat dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menempatkan KPH dibawah Direktorat

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (khusus KPHL); Direktorat Jenderal

Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Sementara untuk

KPHP dan KPHK mempunyai struktur organisasi tersendiri.

Landasan filosofis dibangunnya KPH sebenarnya adalah pengelolaan

hutan di tingkat tapak, karena munculnya permasalahan kehutanan

dikarenakan ketiadaan pengelola di tingkat tapak, sehingga masyarakat

mengganggap hutan sebagai kawasan tak bertuan. Untuk menghadirkan

pengelolaan hutan di tingkat tapak diperlukan unit pengelolaan yang efektif dan

efisien.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 4 -

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisiensi dan efektif, perlu

pemisahan peran administrator/regulator dan peran operator dalam

pengelolaan hutan. Selama ini Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan

melaksanakan peran admnistrator/regulator sekaligus sebagai operator. Peran

administrator/regulator dan operator perlu pemisahan yang jelas, terpisah, tidak

tumpang tindih dan transparan. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara

perlu memisahkan fungsi regulator/administrator dan fungsi operator, terutama

untuk kegiatan-kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak, agar

regulator tidak bertindak sebagai operator dan sebaliknya operator bertindak

sebagai regulator. Pengelolaan hutan termasuk kegiatan yang menguasai hajat

hidup orang banyak, karena hutan mempunyai fungsi ekologis, sosial dan

ekonomis. Fungsi admnistrator/regulator dilakukan oleh Dinas Kehutanan,

sedangkan fungsi operator oleh KPH (Ekawati, 2014)

Upaya operasionalisasi KPH di Provinsi Aceh telah dilakukan dengan

ditetapkannya 7 (tujuh) KPH tingkat provinsi yang pembentukannya berbasis

pada Daerah Aliran Sungai; yaitu: KPH wilayah I, II, III, IV, V dan VI, serta KPH

Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan. KPHL Unit V Aceh merupakan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) meliputi Kelompok DAS, yaitu:

Batee, Muling, Singkil, Susoh, Tadu dan Tripa. ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 941/Menhut-II/2013

tanggal 23 Desember 2013, dengan menimbang / berdasarkan ketentuan

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, bahwa

seluruh kawasan hutan terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 932/Menhut-II/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penetapan

wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Propinsi Aceh, luas KPHL unit V Aceh

adalah 295.053 hektar. Kemudian dengan terbitnya SK Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 yang

merupakan perubahan atas keputusan Menteri Menteri Kehutanan Nomor:

865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan

Konservasi Perairan Provinsi Aceh, maka luas wilayah KPHL Unit V Provinsi

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 5 -

Aceh menjadi kurang lebih 289.956,4 ha yang meliputi: hutan lindung seluas

243.230 hektar, hutan produksi seluas 4.950,21 hektar dan 41.981,48 hektar

merupakan hutan produksi terbatas.

Dengan adanya tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan, maka

pada tingkat tapak diperlukan perencanaan pengelolaan. Rencana pengelolaan

KPH memerlukan kuantifikasi dan strategi serta program kerja, struktur

organisasi dan aspek finansial, untuk menyiapkan kondisi yang memungkinkan

pelaksanaan agar dapat dimonitoring, dilaporkan dan diverifikasi dalam suatu

basis wilayah-wilayah kelestarian yang permanen. Dengan adanya rencana

pengelolaan jangka panjang maka akan memudahkan penyusunan rencana

pengelolaan jangka pendek yang lebih terukur. RPH-JP KPH harus tepat,

handal, luwes, dan mampu menghadapi perubahan/ dinamika tatanan sosial,

ekonomi dan budaya masyarakat yang sulit diduga. Dalam kerangka inilah

maka perlu disusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Unit V Aceh

sebagai acuan rencana kerja di tingkat tapak dalam bentuk wilayah-wilayah

pengelolaan hutan yang akan mengelola hutan secara terintegrasi melalui

kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang dapat menjamin keberlangsungan

fungsinya (sustainable forest management) sebagaimana yang dimandatkan

dalam peraturan/perundang-undangan. Dokumen RPH-JP ini akan menjadi

rencana induk pengelolaan hutan jangka panjang (10 tahunan) untuk periode

2016-2025, yang memuat unsur-unsur tujuan yang akan dicapai, kondisi yang

dihadapi, dan strategi pengembangan pengelolaan hutan, meliputi; tata hutan,

rehabilitasi dan reklamasi hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan

hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam KPHL Unit V Aceh.

Seluruh kegiatan pengelolaan hutan tersebut dikemas dengan kerangka

pemberdayaan masyarakat, dalam rangka menuju pengelolaan hutan sesuai

fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan

lestari berbasis sinergitas aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPH-JP KPHL Unit V Aceh adalah :

1. Menyediakan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang, yang

mengarahkan penyelengaraan pengelolaan hutan untuk mewujudkan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 6 -

pengelolaan hutan secara lestari pada wilayah KPHL Unit V Aceh dalam

kurun waktu 10 tahun untuk periode 2016-2025

2. Memberikan arahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam

pembangunan kehutanan di wilayah KPHL Unit V Aceh.

Tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit V Aceh,

antara lain :

1. Terwujudnya penataan batas kawasan hutan sesuai fungsi dan

peruntukannya serta penataan batas areal kerja pengelolaan.

2. Terbangunnya kerjasama pemanfaat hasil hutan dan jasa lingkungan baik

dengan masyarakat melalui kelompok tani dan koperasi maupun dengan

perusahaan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan hasil hutan dan jasa lingkungan.

3. Terwujudnya keamanan kawasan hutan yang tercermin melalui menurunnya

tingkat ancaman dan gangguan terhadap kerusakan hutan.

4. Terwujudnya kelestarian wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui

kegiatan rehabilitasi.

5. Terpenuhinya kuantitas sumberdaya manusia pengelola yang tangguh,

berkualitas, berdedikasi tinggi dan profesional dalam pengelolaan dan

pelestarian hutan.

6. Terbangunnya penguatan kelembagaan KPH dari tingkat administrator

sampai dengan tingkat tapak.

C. Sasaran

Lokasi KPHL Unit V Aceh berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 932/Menhut-II/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang

penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Propinsi Aceh, dengan keseluruhan luas

wilayah 295.053 Ha, yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 248116 Ha,

Hutan Produksi Terbatas (HPT) 41986 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas

4951 Ha dan dengan sasaran pengelolaan yang hendak dicapai adalah:

1. Tersusunnya arahan rencana pengelolaan wilayah KPHL Unit V Aceh yang

memuat tujuan pengelolaan yang akan dijabarkan secara jelas berdasarkan

kondisi-kondisi yang dihadapi melalui :

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 7 -

a. Penelaahan kondisi terkini wilayah KPHL Unit V Aceh dari aspek ekologi

yang berkaitan dengan ; a). kondisi fisik wilayah antara lain meliputi :

jenis tanah, iklim, ketinggian, geomorfologi, kelerengan, penutupan

vegetasi, b). kondisi hutan yang meliputi : lahan kritis, jenis dan volume

tegakan hutan, sebaran vegetasi, flora dan fauna, potensi non kayu, dan

c) kondisi sumberdaya air dan Daerah Aliran Sungai (DAS);

b. Penelaahan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan ; a). aksesibilitas

wilayah KPHL Unit V Aceh, b). potensi pendukung ekonomi sekitar

wilayah KPHL Unit V Aceh, antara lain meliputi : industri kehutanan

sekitar wilayah KPHL Unit V Aceh, peluang ekonomi yang dapat

dikembangkan, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi pendukung

kawasan, c). batas administrasi pemerintahan, dan d). nilai tegakan

hutan baik kayu maupun non kayu termasuk karbon dan jasa lingkungan;

c. Penelaahan kondisi sosial yang berkaitan dengan ; a). perkembangan

demografi sekitar kawasan, b). pola-pola hubungan sosial masyarakat

dengan hutan, c). keberadaan kelembagaan masyarakat, d). pola

penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan dan

e). Potensi konflik sekitar kawasan.

2. Tersusunnya arahan rencana yang memuat strategi serta kelayakan

pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi rancangan tata hutan,

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi

hutan serta perlindungan hutan, konservasi alam, pengembangan dan

penguatan kapasitas masyarakat berbasis nilai-nilai kearifan lokal untuk

mendukung pengelolaan kawasan hutan KPHL Unit V Aceh.

3. Tersusunnya arahan rencana pengembangan kelembagaan KPHL Unit V

Aceh yang memuat pengembangan SDM, pengadaan sarana dan

prasarana, pembiayaan kegiatan, dan kegiatan lainnya menuju lembaga

pengelolaan hutan yang profesional, efektif dan efisien.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 8 -

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPH-JP KPHL Unit V Aceh terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 9 -

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :

5056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

dengan; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Hutan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional tahun 2015 - 2019;

18. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, tanggal 24 Oktober 2015;

19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri

Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik

Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No:

79 Tahun 2014, No: PB.3/Menhut-11/2014, No: 17/PRT/M/2014, No:

8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian

Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan;

20. Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3/2008

tentang Tata Hutan & Rencana Pengelolaan Hutan

21. Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007, jo. Permenhut Nomor

P.54/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 10 -

22. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan

Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan

Degradasi Hutan;

23. Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah

Kesatuan Pengelolaan Hutan;

24. Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan

Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);

25. Permenhut Nomor P.32/Menhut-II/2009, jo. Permenhut Nomor

P.12/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.32/Menhut-Ii/2009 Tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTK

RHL-DAS);

26. Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2009, tentang Tata Cara Perizinan

Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada

Hutan Produksi Dan Hutan Lindung;

27. Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur

dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengeloaan Hutan

Lindung (KPHL) dam Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi (KPHP);

28. PerMenhut Nomor P.8/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kehutanan Tahun 2010 2014;

29. Permenhut Nomor P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.

30. Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2010 tentang Pola Umum, Kriteria, Dan

Standar Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan;

31. Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan

Kehutanan;

32. Permenhut Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis

Kehutanan 2010-2014;

33. Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan

Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;

34. Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2011, jo. Permenhut Nomor

P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 11 -

Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan

Hutan;

35. Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2011, jo. Permenhut Nomor

P.54/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor

P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi Model;

36. Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi

Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

37. Permenhut Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan

Tingkat Nasional 2011-2030;

38. Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat

Dalam Hutan Tanaman;

39. Permenhut Nomor P.57/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja

Kementerian Kehutanan tahun 2012;

40. Permenhut Nomor P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi

Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi

Daerah Aliran Sungai;

41. Permenhut Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;

42. Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon

Hutan;

43. Permenhut Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung;

44. Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan,

Kegiatan Pendukung Dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan

Dan Lahan;

45. Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat

Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;

46. Permenhut Nomor P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 12 -

47. Permenhut Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria Dan

Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

48. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/ MenLHK-II/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tanggal 14 April 2015

49. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.103/MenLHK-II/2015

tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

50. Kepmenhut No. 284/Kpts-II/1999 tentang Satuan Wilayah Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai di Provinsi Aceh;

51. Keputusan Menteri Kehutanan No. 170/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan

Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Aceh; sebagaimana telah diubah

menjadi SK Menteri SK Menteri Kehutanan Nomor : 941/Menhut-II/2013

tanggal 23 Desember 2013 tentang peta perubahan peruntukan kawasan

hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan

perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Aceh;

52. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

932/Menhut-II/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penetapan wilayah

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPHP) Propinsi Aceh;

53. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK

103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan atas Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 865/Menhut-II/2014 tanggal 29

September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi

Aceh;

54. Surat Edaran Menteri LHK Nomor: SE.5/MenLHK-II/2015 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tanggal 21 Mei 2015;

55. Peraturan Dirjen Planologi Nomor P.5/VIII-WP3H/2012 tentang Petunjuk

Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada

KPHL dan KPHP;

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 13 -

56. Keputusan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor S.1737/VII/WP3H/2013

tanggal 31 Desember 2013 tentang Arahan Pencadangan wilayah KPHL

dan KPHP;

57. Qanun Aceh No.14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi NAD;

58. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Aceh Tahun 2013 2033;

59. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan

Mineral dan Batubara;

60. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 tahun 2013 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada

Dinas Kehutanan Aceh;

61. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di dalam Kawasan

Ekosistem Leuser dalam Wilayah Aceh;

62. Surat Gubernur Aceh Nomor: 522/41021 tanggal 31 Juli 2013 tentang

Penetapan Rancang Bangun Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Aceh;

63. Surat Kuasa Khusus Gubernur Aceh Nomor: 05/KUASA/2014 tentang

Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi Aceh,

64. Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kehutanan Hutan Aceh Tahun 2012

2017.

Selain dasar hukum yang melandasi operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung Unit V Propinsi Aceh, terdapat hukum adat yang berlaku di tengah

masyarakat Gayo Lues perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan tata

kelola hutan dan pemanfaatan hutan, yaitu; bahwa:

1. Hutan tempat mencari kayu bakar (Bua Perutemen)

2. Padang/hamparan tempat menjemur padi (Bua Penyemuren)

3. Hutan sebagai pemasok air bersih (Waih Penierin)

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penyusunan RPH-JP KPHL Unit V Aceh, meliputi :

1. Pendahuluan, berisi ; latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, dasar

hukum, ruang lingkup, dan pengertian.

2. Deskripsi Kawasan KPHL Unit V Aceh, yang terdiri dari : a). Risalah wilayah

(letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah, dan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 14 -

pembagian blok), b). Potensi wilayah (penutupan vegetasi, potensi kayu

dan bukan kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa

lingkungan dan wisata alam), c). Data dan informasi sosial budaya

masyarakat di dalam dan sekitar hutan termasuk keberadaan masyarakat

hukum adat, d). Data dan informasi ijin-ijin pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan hutan di dalam wilayah kelola, e). Kondisi posisi

KPHL Unit V Aceh dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan

daerah, dan f). Isu strategis, kendala dan permasalahan.

3. Kebijakan, berisi : diisi ringkasan di Bab Kebijakan

4. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan, berisi ; proyeksi KPHL Unit V Aceh di

masa depan serta target capaian-capaian utama yang diharapkan.

5. Analisis dan Proyeksi, meliputi : a). Analisis data dan informasi yang

tersedia saat ini (baik data primer maupun data sekunder), b). Proyeksi

kondisi wilayah KPHL Unit V Aceh di masa yang akan datang dan c).

Analisa dan proyeksi core business.

6. Rencana Kegiatan, terdiri dari : a). Pemberdayaan masyarakat, b).

Inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutan, b). Pemanfaatan

hutan pada wilayah tertentu, c). Rasionalisasi wilayah kelola, d).

Pengembangan database, e). Review rencana pengelolaan (minimal 5

tahun sekali), f). Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHL

Unit V Aceh yang telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan

kawasan hutan, g). Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin, i).

Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan

reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan

kawasan hutan, j). Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi

alam, h). Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin,

k). koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, l).

penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, m). Penyediaan pendanaan,

n). Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu dan o). Pengembangan

investasi

7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

9. Penutup

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 15 -

10. Lampiran, meliputi : a). Peta pemanfaatan dan penggunaan kawasan, b)

Peta pembagian blok dan petak dan c) Rencana Kegiatan KPHL Unit V

Aceh.

F. Batasan Pengertian

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan

memelihara kesuburan tanah.

4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan.

5. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaraan hutan yang meliputi

perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan

pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan

dan pengawasan.

6. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan

penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta

perlindungan hutan dan konservasi alam.

7. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penetuan

kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari

untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan

penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

yang berkeadilan dan berkelanjutan.

8. Penataan Hutan (Tata Hutan) adalah kegiatan rancang bangun Wilayah

pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai

dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 16 -

tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat

secara lestari.

9. Inventarisasi Hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari

penataan batas, inventarisasi hutan, pembagian hutan, pembukaan wilayah

hutan, pengukuran dan pemetaan.

10. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan

sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara

efisien dan lestari.

11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah kesatuan

pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh

kawasan hutan lindung.

12. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap

dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat

tapak.

13. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPH yang

merupakan bagian dari wilayah KPH yang dipimpin oleh Kepala Resort

KPH dan bertanggungjawab kepada Kepala KPH.

14. Blok Pengelolaan pada wilayah KPH adalah bagian dari wilayah KPH yang

dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pengelolaan.

15. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi Wilayah

usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan

silvikultur yang sama.

16. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum

menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.

17. Rencana Pengelolaan Hutan KPH adalah rencana pada kesatuan

pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam

kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan

dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran dan nilai

budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan

kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih

optimal dan lestari.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 17 -

18. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan

hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau

selama jangka benah pembangunan KPH.

19. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan

hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional

berbasis petak/blok.

20. Penggunaan Kawasan Hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan

untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status

dan fungsi pokok kawasan hutan.

21. Hutan/Lahan Kritis adalah hutan/lahan yang berada di dalam dan di luar

kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur

tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan

terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.

22. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan

hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar

untuk mengembalikan fungsi hutan.

23. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan

kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara

optimal sesuai dengan peruntukannya.

24. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi

yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan

bekas penggunaan kawasan hutan.

25. Pemeliharaan Hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan

meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis

tanaman, dan pengayaan tanaman.

26. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan

cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman

pohon.

27. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan

satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah

hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan

pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang

masih terpengaruh aktivitas daratan.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 18 -

28. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

29. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan produksi

yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan

potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam

rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

30. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi

yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan

kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka

menjamin kelestarian sumber daya hutan.

31. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan

hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan

bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara

optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga

kelestariannya.

32. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang

tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan

manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi

utamanya.

33. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan

dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

34. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan

tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

35. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan

untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu

dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

36. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan

kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan

yang dipungut dari hutan negara.

37. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK

dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan

merehabilitasi hutan.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 19 -

38. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi

kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh

perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan

penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,

masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan,

investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

39. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan

potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi

fungsi utamanya.

40. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah keseluruhan

kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan jasa yang

diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata

alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha

sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.

41. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan

tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk

menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan hutan lindung.

42. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah

upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat

setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal

dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat setempat.

43. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga

negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan,

yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki

komWilayahas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang

bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap

ekosistem hutan.

44. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat

dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan,

Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan

Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses,

dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

- 20 -

45. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan.

46. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

47. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi.

48. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.

49. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan

tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan

teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan

pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

50. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau

menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu

hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan,

pengawasan dan penilaian kegiatan.

51. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan

52. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Aceh.

53. Gubernur adalah Gubernur Aceh.

Rencana Pengelolaan Hutan

KPHP Model Mandailing Natal 2013-2023

20

BAB II DESKRIPSI KAWASAN

A. Risalah Wilayah KPHL Unit V Aceh

B. Potensi Wilayah KPHL Unit V Aceh

C. Data dan Informasi Sosial Budaya

D. Data Informasi Ijin-Ijin Pemanfaatan

Hutan dan Penggunaan Kawasan

Hutan

E. Kondisi Posisi KPHL Unit V Aceh

dalam Perspektif Tata Ruang

Wilayah dan Pembangunan Daerah

F. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

21

A. Risalah Wilayah KPHL Unit V Provinsi Aceh

1. Letak wilayah

KPHL Unit V Provinsi Aceh terletak diantara 96 29 31,9 - 97 31 52,17 Bujur

Timur (BT) dan 3 41 36,4 4 17 42,75 Lintang Utara (LU), yang meliputi

beberapa wilayah administrasi, yakni: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh

Tengah, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, (Gambar 2.1. dan Tabel

2.1).

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten di KPHL Unit V Provinsi Aceh

II. DESKRIPSI KAWASAN

I.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

22

Tabel 2.1. Sebaran Luas Kabupaten di KPHL Unit V Aceh

Kabupaten Luas (Ha) Persen (%)

Aceh Barat Daya 59.372,82 20,5

Aceh Tengah 9.970,59 3,4

Naganraya 54.755 18,9

Gayo Lues 165.857,95 57,2

Total 289.956,4

Sumber: SK.103/MenLHK-II/2015

2. Luas Wilayah

KPHL Unit V Provinsi Aceh mencakup wilayah seluas kurang lebih 295.053

Ha (SK 932/Menhut-II/2014), selanjutnya melalui analisis spatial berdasarkan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.103/MenLHK-

II/2015, tanggal 2 April 2015 luasan KPHL unit V menjadi 289.956,38 hektar dengan

rincian: Kawasan Hutan Lindung, seluas kurang lebih 243.109,43 hektar, kawasan

Hutan Produksi Tetap, seluas kurang lebih 4.950,21 hektar dan kawasan Hutan

Produksi Terbatas 41.981,46 hektar.

Tabel 2.2. Luas Fungsi Kawasan pada masing-masing Kabupaten di KPHL V

Kabupaten Fungsi Kawasan

Luas HL HP HPT

Aceh Barat Daya 44957.35

14415.48 59.372,83

Aceh Tengah 9970.52

0.07 9.970,59

Gayo Lues 139972.33 4950.22 20935.41 165.857,96

Nagan Raya 48119.23

6635.77 54755

Total 243019.43 4950.22 41986.73 289.956,38

Hutan Lindung di wilayah KPHL Unit V menempati 83,8% dari luas seluruh

areal. Pada Gambar 2.2. terlihat sebaran hutan lindung terdapat pada seluruh

kecamatan yang masuk ke dalam KPH V, hutan produksi terletak sebagian wilayah

Kecamatan Ribit Gaib dan Pinding, sedangkan hutan produksi terbatas terletak

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

23

pada sebagian Kecamatan Rikib Gaib, Pantan Cuaca, Kuta Panjang, Dabun Gelan,

Terangon, Blang Pidie, Babahrot dan Tangan-tangan.

Gambar 2.2. Pembagian Fungsi Kawasan pada KPHL Unit V Aceh

3. Pembagian Wilayah Kerja

Untuk pengelolaan yang lebih efisien, wilayah kerja di KPHL Unit V Aceh,

dibagi menjadi 4 (empat) wilayah Bagian KPH yang penetapannya berbasis wilayah

Administrasi, yaitu: BKPH Alue Bilie, Blang Pidie, Rikit Gaib dan Terangun.

Kemudian masing-masing BKPH dibagi lagi menjadi Resort KPH; yang secara

keseluruhan menjadi 9 (sembilan) RPH, yaitu: RPH Babah Rot, Beutong Bawah,

Blang Jerango, Blang Kejeren, Pantan Cuaca, Seumayam, Tangan-tangan, Tronga

dan Tripe Jaya. Pembagian wilayah kerja tersebut tidak berdasarkan DAS maupun

Sub DAS, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas tata kelola serta

pemerataan kawasan kelola ke seluruh wilayah administrasi yang melibatkan semua

sumberdaya manusia yang ada di setiap wilayah tersebut. Pembagian wilayah kerja

dapat dilihat pada Gambar 2.3. dan luas masing-masing wilayah kerja dapat dilihat

pada Tabel 2.3

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

24

Tabel 2.3. Luas Wilayah BKPH dan RPH di KPHL Unit V Aceh

Sumber: Analisis GIS, 2015

Gambar 2.3. Peta sebaran wilayah kerja BKPH di KPHL Unit V Propinsi Aceh

Berdasarkan peta arahan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN),

sebagian besar kawasan hutan di KPHL Unit V Aceh diarahkan untuk pemanfaatan

karbon stok (80,15%), diikuti oleh pemanfaatan skala kecil (4,31%). Selain itu pada

RPH

BKPH ALUE BILIE

BKPH BLANGPIDIE

BKPH RIKIT GAIB

BKPH TERANGUN Total

Babahrot

28894.13

28894.13

Beutong Bawah 26906.05

26906.05

Blang Jerango

21716.8

21716.8

Blangkejeren

32350.4

32350.4

Pantan Cuaca

16790.71

16790.71

Seumayam 27848.94

27848.94

Tangan-Tangan

30478.68

30478.68

Tongra

56942.53 56942.53

Tripe Jaya

48028.11 48028.11

Total 54754.99 59372.81 70857.91 104970.64 289956.35

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

25

RKTN 2011 - 2030, juga terdapat seluas 1,49% areal KPHL Unit V Aceh yang

diarahkan untuk areal konservasi (Tabel 2.3 dan Gambar 2.3). Secara umum, hal ini

sesuai dengan fungsi kawasan yang tercantum dalam SK. 103/MenLHK-II/2015

yang mencatat bahwa wilayah tersebut merupakan hutan lindung, hutan produksi

dan hutan produksi terbatas. Namun berdasarkan hasil tumpang susun antara peta

arahan RKTN dan peta dalam SK tersebut, di dalam wilayah KPHL unit V Aceh

terdapat areal konservasi seluas 4.277,9 hektar atau 1,48% dari luas KPHL unit V.

Areal yang dimaksud, berada di batas luar Taman Nasional Gunung Leuser dan

Taman Buru Linge Isaq.

Penataan ruang bertujuan mengatur alokasi sumberdaya lahan untuk berbagai

penggunaan, yang mengharmonisasikan kepentingkan tujuan ekonomi, lingkungan

ataupun kepentingan masyarakat secara luas sebagai prasyarat optimalisasi

penggunaan ruang/lahan. Dalam Rencana Kehutanan Tingkatan Nasional (RKTN) di

wilayah KPH V sebagian besar diplotkan untuk wilayah stock karbon (Gambar 2.4

dan Tabel 2.4). Luas daerah untuk stock karbon adalah 232.395,9 hektar atau 80,15

% dari luas kawasan.

Hutan berstock karbon tinggi adalah hutan yang memiliki kandungan karbon

tinggi, yang akan terlepas apabila dikonversi menjadi perkebunan, serta memiliki

nilai keanekaragaman hayati tinggi. Siklus karbon pada ekosistem hutan

menyangkut proses penyerapan dan emisi karbon ke atmosfer. Proses ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi yaitu : 1) Kondisi vegetasi yang

meliputi jenis atau tipe vegetasi atau hutan; 2) Kondisi tempat tumbuh dan

lingkungan yang meliputi faktor edafis, klimatis dan faktor hayati lainnya; 3) Kondisi

pengelolaan yang meliputi pengaturan ruang (tata ruang), penentuan

peruntukan/penggunaan lahan dan hutan; 4) Kondisi gangguan seperti perubahan

lingkungan, kemarau, ledakan gangguan hama dan penyakit, gangguan perbuatan

manusia seperti pembakaran, eksploitasi tidak terkelola dengan baik dan lain-lain.

Siklus Karbon merupakan proses penyerapan dan emisi karbon, yang hasil

akhirnya adalah akumulasi atau stok karbon di tegakan atau hutan. Neraca Karbon

salah satu cermin kualitas tata kelola ekosistem hutan. Faktor penting yang terkait

mempengaruhi neraca karbon antara lain: 1) Faktor yang mempengaruhi siklus

karbon (fotosintesis, respirasi dan dekomposisi); 2) Faktor prasyarat berupa

kepastian ruang kelola, kepastian bentuk penggunaan/pengelolaan, kepastian hak

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

26

pengelolaan, yang dijamin secara legal; dan Faktor harmonisasi kepentingan para

pihak di dalam pengelolaan ekosistem hutan, untuk pencapaian tujuan ekonomi,

sosial dan lingkungan.

Stok karbon pada wilayah hutan relatif stabil dan hal ini merupakan salah satu

mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu gangguan deforestasi dan degradasi yang

mengancam emisi dari stok karbon hutan tersebut harus dihindari. Peningkatan

stock karbon dipengaruhi juga pembangunan HTI yang dilakukan pada HP tanah

kosong (tidak berhutan). Sehingga penting untuk menekankan prioritas

pembangunan HTI di areal tidak berhutan, agar meningkatkan serapan karbon.

Dengan demikian melalui KPH terdapat upaya yang nyata dari berbagai pendekatan

secara komprehensif terhadap kepastian kawasan hutan (tata ruang) untuk

menurunkan laju deforestasi.

Tabel 2.4. Arahan Pemanfaatan berdasarkan RKTN 2011 2030 untuk KPHL Unit V Aceh

Arahan RKTN Luas (Ha) Luas (%)

APL 2422.48 0,84

Danau/Sungai/Air 30.31 0,01

Karbon Stok 232395.92 80,15

Konservasi* 4277.9 1,48

Pelepasan 6133.5 2,12

Rehabilitasi 31914.98 11

Skala Besar 282.78 0,1

Skala Kecil 12498.75 4,31

Total 289956.62 *areal konservasi terdapat di perbatasan TNGL dan TB Linge Isaq

Menurut Dardak (2005), lahan merupakan sumber daya pembangunan yang

memiliki karakteristik unik, yakni (i) sediaan/luas relatif tetap karena perubahan luas

akibat proses alami (sedimentasi) sementara perubahan melalui proses artifisial

(reklamasi) tidak bermakna; (ii) memiliki sifat fisik (jenis batuan, kandungan mineral,

topografi, dsb.) dengan kesesuaian dalam menampung kegiatan masyarakat yang

cenderung spesifik. Oleh karena itu lahan perlu diarahkan untuk dimanfaatkan untuk

kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta dikelola agar mampu

menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, untuk

pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan perkebunan, tidak dibenarkan

menggunakan lahan dari : a) hutan primer/alam, merupakan kawasan lindung,

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

27

habitat satwa terancam punah, padang rumput dengan kualitas ekosistem tinggi baik

natural dan non natural; b) lahan dengan kandungan carbon tinggi dan c) lahan yang

merupakan lahan gambut, kecuali terdapat bukti bahwa eksploitasi tidak

mempengaruhi kualitas lingkungan di area tersebut.

Gambar 2.4. Peta Arahan Pemanfaatan ruang di KPHL Unit V Aceh berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011 2030

Mengingat wilayah kerja pada KPHL Unit V Aceh sebagian besar, yaitu 83%

merupakan hutan lindung, wilayah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) blok kerja di

luar kawasan yang dibebani ijin, yaitu: HL inti, HL pemanfaatan, HP Pemanfaatan

Jasa Lingkungan dan HHBK serta HP pemberdayaan masyarakat. Pembagian

blok kerja tersebar merata pada masing-masing wilayah BKPH, terutama Blok

Hutan Lindung Inti dan Hutan Lindung Pemanfaatan. Blok Pemanfaatan, Jasa

Lingkungan dan HHBK hanya terdapat di BKPH yang berada di Kabupaten Gayo

Lues, yaitu: BKPH Rikit Gaib dan Terangon. Sementara blok Pemberdayaan tidak

terdapat di BKPH Rikit Gaib. Pembagian blok kerja yang dimaksud dapat dilihat

pada Gambar 2.5. dan luas masing-masing blok kerja dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

28

Gambar 2.5. Peta Tata Hutan di KPHL Unit V Provinsi Aceh

Tabel 2.5. Sebaran Luas Blok Kerja setiap BKPH di KPHL Unit V Provinsi Aceh

BKPH Blok Inti Blok

Pemanfaatan

Blok Pemanfaatan,

Jasa Lingkungan dan HHBK

Blok

Pemberdayaan Total

BKPH ALUE BILIE 21896.71 26222.54

6635.77 54755.02

HL 21896.71 26222.54

48119.25

HPT

6635.77 6635.77

BKPH BLANGPIDIE 10267.44 34689.94

14415.48 59372.86

HL 10267.44 34689.94

44957.38

HPT

14415.48 14415.48

BKPH RIKIT GAIB 29545.36 25570.18 15742.37

70857.91

HL 29545.36 25570.18

55115.54

HP

4950.22

4950.22

HPT

10792.15

10792.15

BKPH TERANGUN 44718.73 50108.52 3770.81 6372.52 104970.58

HL 44718.73 50108.52

94827.25

HPT

3770.81 6372.52 10143.33

Total 106428.24 136591.18 19513.18 27423.77 289956.37

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

29

4. Proses Pembentukan KPH

Sistem merupakan rangkaian yang terdiri dari bagian-bagian yang saling

berhubungan (Bertalanffy, 1975). Sistem menurut Rusadi dan Nasuka (2005)

merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang secara fungsional

terkait satu sama lain dalam ikatan super-ordinatnya yang menunjukkan suatu gerak

dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem adalah suatu rangkaian dari

obyek-obyek yang saling berhubungan antara obyek-obyek dan atribut-atribut

mereka, berkaitan sama lain dan dalam lingkungan mereka, dan membentuk satu

keseluruhan yang utuh (Schoderbek, 1985).

Memahami sebuah sistem maka perlu memahami yang dimaksud dengan ciri

dan sifat. Ciri merupakan tanda-tanda khusus yang membedakan sesuatu dengan

yang lain. Sifat merupakan keadaan yang kelihatan pada suatu benda, keadaan,

atau tanda lahiriah dari suatu benda. Ciri-ciri suatu sistem, yaitu: (1) sasaran dari

keseluruhan sistem secara bersama-sama adalah kinerja yang terukur; (2)

lingkungan sistem; (3) sumber-sumber sistem; (4) komponen-komponen sistem; dan

(5) manajemen sistem, yaitu perencanaan, dan pengendalian sistem yang

bersangkutan (Churchman dalam Nasuka, 2005). Sementara ciri-ciri sistem menurut

para ahli sistem seperti Rapoport, Bertalanffy, Churchman, dan Kenneth Boulding

mengandung hal-hal seperti: integration (keterintegrasian), regularity (keteraturan),

wholeness (keutuhan), organization (keterorganisasian), coherence (keterdekatan

komponen satu sama lain), connectedness (keterhubungan komponen satu sama

lain), dan interdependence (ketergantungan satu sama lain)

Suatu sistem memiliki sifat sebagai berikut: (1) suatu sistem selalu terdiri atas

lebih dari 1 bagian yang disebut sub-sistem; (2) sistem tertentu selalu merupakan

bagian dari sistem yang lebih besar; (3) sistem dapat bersifat tertutup atau terbuka;

sistem terbuka berhubungan dengan lingkungan; ia bertukar informasi energi bahan

atau barang; (4) setiap sistem mempunyai batas-batas sistem; (5) sistem tertutup

mempunyai kecenderungan untuk mengalami kemunduran (entropi); (6) rasio antara

input dan output sistem, perlu untuk mempertahankan berbagai macam

keseimbangan sistem itu sendiri demi mempertahankan kelestarian hidupnya; (7)

sistem memerlukan feedback guna mengendalikan keseimbangan tersebut; (8)

perubahan cepat pada lingkungan sistem, memaksa sistem yang bersangkutan

untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap perubahan, perlu pengembangan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

30

sarana yang disamping peningkatan mutu, juga memerlukan spesialisasi dan

diferensiasi yang terjadi pada sub sistem; (9) akibatnya struktur itu sendiri harus pula

mengalami perubahan, dan berakibat pada perluasan batas sistem (Winardi,1989).

Pendekatan sistem dalam menganalisis sesuatu pengetahuan berfungsi

antara lain sebagai (Rusadi dan Nasuka, 2005): (1) instrumen metodologis dan

instrumen yang logis; (2) instrumen penelitian supaya penelitian dapat mendalam

dan menjembatani celah-celah kosong dalam pembentukan teori; (3) instrumen

koordinasi antara ilmu-ilmu yang berbeda dan kemudian membentuk kaidah-kaidah

sistem yang berlaku umum; (4) instrumen interdisipliner yang pertama-tama

membentuk penggunaan bahasa yang berlaku umum dan pemahaman akan

problema umum sebagai sarana komunikasi antardisiplin; dan (5) instrumen

integratif supaya aneka disiplin ilmu tidak saling bertabrakan arah pikirannya.

Kegiatan yang ada di dalam sistem hutan memiliki banyak bagian atau

komponen yang memiliki keterhubungan antar komponen satu dengan yang lainnya

(connectedness). Komponen produksi memiliki kedekatan dengan komponen

pemilikan lahan, dengan pilihan-pilihan jenis komersial, ekonomi keluarga, dan

tingkat pendidikan warga masyarakat pemilik hutan rakyat. Sistem pemasaran hasil

hutan, khususnya kayu pasti dimonopoli oleh jaringan pedagang dan para tengkulak

tingkat desa dan kabupaten. Bantuan bibit pohon dari pemerintah menentukan

motivasi masyarakat ikut mengembangkan hutan. Gambaran hutan juga

menunjukan bahwa hutan mencerminkan model-model ketergantungan

(interdependence) antar pihak. Misalnya petani miskin sekitar hutan di KPHL Unit V

Aceh, sangat bergantung kepada lahan hutan. Konsep pembentukan dan

pengembangan KPHL Unit V Aceh harus didasarkan pada pertimbangan 3 sub

sistem, yakni: sub sistem sosial, sub sistem kehutanan dan sub sistem pertanian.

5. Proses Penetapan KPH

Pembentukan dan pengembangan wilayah KPHL Unit V Aceh memiliki dasar

yang kuat yaitu:

(1) Dasar pertama adalah ketetapan UU No.41/1999 tentang Kehutanan yang

memandatkan bahwa untuk menjamin keberlanjutan kepengurusan hutan maka

harus dibentuk unit-unit pengelolaan hutan;

(2) Dasar kedua dan terpenting adalah PP No.6/2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dalam

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

31

Peraturan Pemerintah ini pembahasan tentang KPH dipandang cukup jelas dan

akan dirujuk dalam pembentukan KPHL Unit V Aceh.

a. Kawasan hutan konservasi, produksi, dan lindung terbagi ke dalam KPH,

yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten (Pasal 3 ayat 3);

b. KPHK, KPHL, dan KPHP ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok

hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi

pemerintah. Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok

hutan, dan penetapan KPH sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan pada

fungsi yang luasnya dominan.

c. Kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) adalah KPH yang luas

wilayahnya didominasi oleh kawasan hutan konservasi;

d. Kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) adalah KPH yang luas

wilayahnya didominasi oleh kawasan hutan lindung;

e. Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) adalah KPH yang luas

wilayahnya didominasi oleh kawasan hutan produksi.

(3) Wilayah KPH yang dibentuk harus memenuhi 4 prinsip yang merupakan satu

kesatuan utuh tidak terpisahkan, yaitu:

a. Pembentukan wilayah KPH memperhatikan kondisi biofisik dan sosial

budaya masyarakat;

b. Pembentukan wilayah KPH memperhatikan kekhasan wilayah serta

merupakan hasil konsultasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/kota;

c. Wilayah KPH mempunyai luasan dan distribusi lokasi yang menjamin

terjadinya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sesuai dengan tujuannya

dalam satu wilayah DAS atau satu kesatuan wilayah ekosistem;

d. Wilayah KPH ditetapkan berdasarkan atas luas wilayahnya dengan fungsi

dominan. Wilayah KPH ditetapkan dalam satu wilayah administrasi atau

lintas wilayah administrasi pemerintahan.

(4) Untuk dapat memenuhi 4 prinsip di atas, maka wilayah KPH yang dibentuk harus

memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Kepastian wilayah kelola jangka panjang;

b. Kelayakan ekologi;

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

32

c. Kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan; dan

d. Kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan.

6. Kondisi Biofisik Wilayah

Pembentukan wilayah KPHL Unit V di Provinsi Aceh berdasarkan

pertimbangan pembagian kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS), dimana kawasan

hutan di tingkat tapak dibagi berdasarkan kelompok-kelompok DAS. Dalam UU No.

7/2004 Pasal 1, disebutkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan sungai dan

anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air

yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat

merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan

yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dengan demikian suatu DAS akan

dipisahkan dari wilayah DAS lain di sekitarnya oleh batas alam (topografi) berupa

punggung bukit atau gunung. Dengan demikian seluruh wilayah daratan habis

terbagi ke dalam uni-unit Daerah Aliran Sungai (DAS).

Luas wilayah KPHL Unit V Aceh adalah kurang lebih 289.956,4 ha dan terdiri

dari dua DAS besar, yaitu : DAS Tripa dan DAS Batee. Berdasarkan

pengelolaannya, termasuk ke dalam wilayah kerja BP DAS Krueng Aceh dan BP

DAS Wampu Sei Ular; seperti terlihat pada Tabel 2.6 dan sebarannya pada Gambar

2.6.

Tabel 2.6. Wilayah Kerja Pengelola DAS KPHL Unit V Aceh

WIL_KERJA DAS LUAS (Ha) LUAS (%)

BP DAS Wampu Sei Ular 9358,73 3,22

BP DAS Krueng Aceh 280.597,63 96,77

Total 289.956,4

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

33

Gambar 2.7. Peta Cakupan Wilayah Kerja DAS di KPHL Unit V Aceh

6.a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengelolaan DAS menjadi sangat penting karena rendahnya daya dukung

Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem dapat menyebabkan

terjadinya bencana alam yang terkait dengan air (water related disaster) seperti

banjir, tanah longsor, dan kekeringan tanah. Melalui pengelolaan DAS diharapkan

ada upaya untuk mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam

dengan aktivitas manusia dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian

ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara

berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan beberapa fungsi antara

lain melalui penyusunan kebijakan, perencanaan, meningkatkan kelembagaan,

mengembangkan teknik pengelolaan DAS, dan melakukan evaluasi pengelolaan

DAS. Kawasaan hutan merupakan bagian DAS yang perlu dikelola karena fungsinya

untuk mengatur air, mencegah banjir, mengendalikan erosidan memelihara

kesuburan tanah.

Kawasan hutan dan areal penggunaan lain yang ada di Provinsi Aceh berada

pada 15 (lima belas) Satuan Wilayah Pengelolaan DAS (SWP DAS) dengan luas

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

34

total 5.730.547 hektar, sesuai dengan Kepmenhut No. 284/Kpts-II/1999. KPHL Unit

V meliputi Kelompok DAS, yaitu: Batee, Muling, Singkil, Susoh, Tadu dan Tripa.

Secara rinci, sebaran kelompok DAS dan luas masing-masing seperti terlihat pada

Gambar 2.8 dan Tabel 2.7. Luas DAS terbesar di KPH V adalah DAS Tripa dan

Batee.

Tabel 2.7. Luas masing-masing kelompok DAS di KPHL Unit V Aceh

DAS Tripa Bataee dibentuk oleh beberapa sungai utama dan anak sungainya.

Sungai utama untuk DAS ini adalah Kr.Tipa, Kr. Seumayam, Kr. Batee dan Kr.

Susoh. Berdasarkan laporan data Sungai dari Dinas Sumberdaya Air Provinsi Aceh

(2006) berdasarkan hidrologi sungai diperoleh:

1. Kr. Tripa memiliki panjang 216,2km, luas daerah pengaliran sungai 3.163

km2, debit maksimum 327,2 m3/detik, debit minimum 39,92 m3/det, debit rata-

rata 203,0 m3/det dan potensi air 6.401.808.000 m3/tahun

2. Kr. Batee memiliki panjang 111,2 km, luas daerah pengaliran sungai 887 km2,

debit maksimum 246 m3/detik, debit minimum 13,31 m3/det, debit rata-rata 37

m3/det dan potensi air 1.166.832.000 m3/tahun

3. Kr. Susoh memiliki panjang 45 km, luas daerah pengaliran sungai 147 km2,

debit maksimum 14,49 m3/detik, debit minimum 5,63 m3/det, debit rata-rata

9,03 m3/det dan potensi air 284.770.080 m3/tahun

NAMA DAS

BPDAS KRUENG

ACEH

BPDAS WAMPU SEI

ULAR

LUAS

Ha %

BATEE 51331.97

51331.97 17,7

MULING 16334.21

16334.21 5,63

SINGKIL

9358.73 9358.73 3,23

SUSOH 7954.61

7954.61 2,74

TADU 4453.54

4453.54 1,54

TRIPA 200523.3

200523.3 69,16

Total 280.597,63 9358,73 289.956,36

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

35

Gambar 2.8. Peta Kelompok DAS di KPHL Unit V Aceh

6.b. Iklim

Secara umum, KPHL Unit V Aceh mempunyai ciri iklim yang termasuk dalam

tipe iklim A dan B menurut Smith dan Fergusson. Sebaran wilayah tipe iklim seperti

pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.9.; sedangkan intensitas hujan lebih dari 60 persen

wilayahnya berkisar 27,7 34,8 mm/hari yang termasuk dalam kelas hujan tinggi

(Tabel 2.9 dan Gambar 2.10).

Tabel 2.8. Sebaran Tipe Iklim di KPHL Unit V Aceh

Tipe Iklim Luas (Ha) Luas (%)

A 138.715,87 0.48

B 150.882,1 0.52

Total 289.598

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

36

Gambar 2.9. Peta Sebaran Tipe Iklim di KPHL Unit V Aceh

Tabel 2.9. Sebaran Kelas Hujan di KPHL Unit V Aceh

Kelas Hujan Luas (Ha) Persentase

Agak Tinggi (20,7 27,7 mm/hari)

111163.33 38,34

Tinggi (27,7 34,8 mm/hari)

178793.04 61,66

Total 289.956,37

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit V Provinsi Aceh 2016-2025

37

Gambar 2.10. Peta Sebaran Kelas Hujan di KPHL Unit V Aceh

6.c. Geologi dan Tanah

Jenis lapisan batuan pada wilayah KPHL Unit V di wilayah Kecamatan

Pantan Cuaca dan kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues didominasi

oleh formasi anggota ramasan yang terdiri dari batuan sediment, clastic,

sandstone terrestrial, fluvial subduction, continent oceanic dan backarc. Secara

umum jenis tanah pada wilayah KPHL Unit V didominasi oleh komplek podsolik

merah kuning, latosol dan litosol (39%) dan komplek podsolik coklat, podsol dan

litosol (29,92%). Formasi geologi di KPHL Unit V secara menyeluruh, seperti

terlihat pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.11, sedangkan sebaran jenis tanah

padaTabel 2.11 dan Gambar 2.12.