bahan bacaan (modul sgd)

5/23/2018 Bahan Bacaan (Modul SGD)

1/32

BAHAN BACAAN POKOK MODUL

PENGANTAR

Upaya pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak melalui

berbagai program, baik yang dikoordinasikan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh

lembaga atau organisasi kemasyarakatan, baik yang didanai oleh anggaran pemerintah,

bantuan pihak lain, maupun yang didanai secara swadaya. Berbagai program pemberdayaan

masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat agar

bisa hidup lebih hidup. Namun jika dilaksanakan tidak bertumpu pada nilai-nilai, potensi,

dan karakter ke-Indonesia-an yang telah ada dan tumbuh berkembang sepanjang sejarah

kehidupan masyarakat Indonesia, justru akan menghilangkan identitas ke-Indonesia-an yang

lama berakar, sehingga yang terjadi bukan lagi pemberdayaan melainkan justru

pemerdayaan karena telah mencabut masyarakat dari akar budaya, karakter dan jati dirinya.

Karena itu dalam bagian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan refleksi diri,

apakah program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada selama ini sudah betul-

betul bertumpu pada nilai ke-Indonesia-an serta berdasarkan konsepsi dasar dari

pemberdayaan masyarakat secara hakiki. Untuk itu perlu dilakukan penyegaran kembali

persepsi mengenai nilai-nilai ke-Indonesia-an dan konsep dasar tentang pemberdayaan

masyarakat sehingga dapat dijadikan pijakan dalam mengambil sikap dan tindakan

pemberdayaan masyarakat yang Indonesiawi sehingga dapat meng-Indonesia-kan

masyarakat Indonesia sesuai dengan harkat, martabat, dan jati diri ke-Indonesia-an.

Tujuan Umum Pembelajaran

Secara umum tujuan pembelajaran dalam bagian ini adalah untuk menyegarkan kembali

persepsi para pelaku pemberdayaan masyarakat (yang nantinya bertindak sebagai pelatih

fasilitator pemberdayaan masyarakat di Indonesia, ed.) mengenai nilai-nilai ke-Indonesia-an

dan konsep dasar pemberdayaan masyarakat yang harus dijadikan dasar pijakan dan orientasi

dalam mengelola program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Indonesia. Secara khusus

dalam setiap kegiatan pembelajaran bertujuan agar para peserta pelatihan dapat:


2/32

Mengidentifikasi nilai-nilai ke-Indonesia-an yang perlu dikembangkan sebagai upayauntuk. mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia sesuai dengan karakter

dan jati dirinya.

Menjelaskan dan menyimpulkan nilai-nilai ke-Indonesia-an yang selama ini telahtumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sepanjang sejarah

kehidupan mereka.

Menghubungkan nilai-nilai Ke-indonesia-an dengan nilai keberagaman. Menjelaskan dan menyimpulkan dasar-dasar konsepsional pemberdayaan masyarakat. Memberikan penilaian terhadap program, kegiatan dan upaya-upaya pemberdayaan

masyarakat yang selama ini telah dilaksanakan sehingga dapat menemukan

kelemahan yang perlu diperbaiki dan kekuatan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Menjelaskan peran dan fungsi pelaku pemberdayaan dalam melaksanakan tugas

pemberdayaan masyarakat secara tepat dan benar.


3/32

MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI KE-INDONESIA-AN

Perjalanan panjang sejarah kehidupan bangsa Indonesia telah membentuk identitas ke-

Indonesia-an sebagai bangsa yang merupakan jati diri dan ciri karakteristik yang

membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Identitas dan jati diri itu terbentuk dari

kristalisasi nilai- nilai kehidupan yang dipandang baik dan dijadikan sebagai arah dan cita-

cita dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas dan jarti diri itu

terakumulasi dan terumuskan dalam sila-sila Pancasila yang dipandang sebagai pandangan

hidup bangsa Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai dasar negara.

Karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila diyakini mengandung nilai-

nilai yang tinggi dan berharga yang jika diamalkan akan menempatkan bangsa Indonesia

sebagai bangsa yang bermartabat dan berharga diri tinggi. Nilai martabat dan harga diri

bangsa Indonesia ada dan melekat pada aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, mengembangkan harkat,

martabat, dan harga diri sebagai bangsa Indonesia berarti menjadikan nilai-nilai yang

terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai bingkai dalam mengembangkan dan

memberdayakan kualitas hidup di segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, maupun

budaya. Martabat dan harga diri bangsa Indonesia terletak pada aktualisasi nilai-nilai

Pancasila dalam kehidupan nyata.

Persoalannya adalah apakah memang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu

telah teraktualisasikan dan menjadi kenyataan sehari-hari di setiap lokalitas masyarakat

Indonesia. Apakah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, demokrasi dan

musyawarah, keadilan dan kesejahteraan sudah betul-betul teraktualisasikan secara nyata

dalam kehidupan sehari-hari? Hal inilah yang akan menjadi penanda seberapa jauh harkat,

martabat, dan harga diri bangsa Indonesia itu berada. Kesetiaan masyarakat bangsa Indonesia

dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara sungguh-sungguh dalam kehidupan

sehari-hari, dan bukan sekedar kesetiaan dalam wacana atau kesetiaan secara politis belaka,

akan menjadi penanda terhadap kesetiaan masyarakat dan bangsa Indonesia terhadap jati diri

ke-Indonesia-an mereka.

Ada dua tantangan utama dalam mengembangkan nilai-nilai ke-Indonesia-an dewasa ini,

yaitu meluasnya globalisasi yang dapat melunturkan identitas ke-Indonesia-an dan

merebaknya primodialisme yang dapat menghancurkan integritas ke-Indonesia-an. Kemajuanteknologi informasi dan komunikasi yang amat pesat telah melipat lingkaran bumi ini tinggal


4/32

sebesar globe. Tak ada lagi kendala jarak, batas wilayah, dan waktu tempuh. Persinggungan

budaya, sosial, ekonomi, dan politik praktis tak terhindari, sehingga tidak sedikit manusia

Indonesia yang tidak lagi merasa terikat oleh batas-batas adimisnistrasi dan geografis negara

Indonesia, bahkan sampai melepas identitas ke-Indonesia-annya dan mengidentifikasi dirinya

sebagai warga dunia (kosmopolit).

Karena itu dalam mengembangkan nilai-nilai ke-Indonesia-an perlu dilakukan identifikasi

dan pembandingan struktur kebudayaan dan wujud perilaku sosial antara budaya Indonesia

dan budaya dunia. Perlu dilakukan analisis dampak positif dan negatif akibat dari

persinggungan budaya tersebut, sehingga dapat menumbuhkan kemampuan untuk memilih

dan memilah serta mengambil sikap bagaimana seharusnya menyikapi era globalisasi. Sebab

keanekaragaaman struktur dan perilaku budaya global di satu sisi akan mendorong ke arah

kemajuan namun di sisi lain bisa juga menimbulkan kerusakan. Sikap keterbukaan untuk

menilai struktur dan perilaku budaya masyarakat Indonesia sendiri yang juga mengandung

kelebihan dan kelemahan juga perlu dikembangkan. Beberapa contoh mengenai kearifan dan

local genius dari bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan budaya luar perlu terus dipupuk

dan dikembangkan. Sebab suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari, bahwa globalisasi bisa

menjadi obat kuat atau energy drink bagi kemajuan bangsa Indonesia, tetapi jika tidak

selektif dan berlebihan justru akan menjadi racun yang merusak dan menghancurkan dayatahan tubuh dan identitas ke-Indonesia-an bangsa Indonesia.

Bersamaan dengan maraknya era globalisasi ternyata disertai pula dengan merebaknya

gejala-gejala primordialisme. Beberapa fenomena di negara kita yang lebih mengedepankan

dan menonjolkan unsur kedaerahan dengan dalih otonomi daerah, bahkan pemikiran untuk

mem- federasi-kan kesaturan negara RI, juga isu-isu tuntutan kemerdekaan dari sebagian

daerah seperti Aceh dan Papua adalah bukti dari merebaknya primordialisme itu. Konflik

horisontal antar etnis yang pernah terjadi di Kalimantan atau antar pemeluk agama yang

berbeda di Maluku dan Poso adalah ancaman nyata bagi disintegrasi bangsa. Karena itu, tidak

bisa tidak, bahwa pengembangan nilai-nilai ke-Indonesia-an harus disertai dengan upaya

memahami struktur dan perilaku budaya dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia

sehingga dapat menumbuhkan sikap saling memahami, menghormati, dan menghargai antar

pendukung budaya di masing-masing daerah. Beberapa ciri fisik dan bentuk perilaku masing-

masing budaya daerah perlu diidentifikasi dan dibandingkan untuk menemukan kesamaan

atau unsur-unsur positif yang perlu dibina dan perbedaan atau unsur-unsur negatif yang perludihindari.


5/32

Pemahaman dan penghayatan akan prinsip bhinneka tunggal ika secara benar dan tepat perlu

mendapatkan penekanan. Bahwa identitas ke-Indonesia-an itu sebetulnya melekat pada

identitas kedaerahan sehingga identitas kedaerahan itu sebetulnya menjadi bagian inti dan tak

terpisahkan dari identitas ke-Indonesia-an. Ke-Indonesia-an memang memerlukan kesatuan,

keterpaduan, dan kebersamaan, tetapi tidak dengan mengeliminasi dan menafikkan

kedaerahan. Sebab roh dan nafas ke-Indonesia-an bersumber dan berada di daerah.

Merebaknya gejala primordialisme dalam sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia juga

tidak bisa dilepaskaan dari kondisi stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang ada.

Ketidakseimbangan pembangunan, kepincangan ekonomi, ketidakadilan sosial, kesenjangan

kesejahteraan, sentralisasi politik dan pemerintahan, serta kerawanan keamanan dan

pertahanan wilayah negara, adalah akar permasalahan yang menjadi biang keladi dari

merebaknya gejala primordialisme. Sejarah perjalanan hidup kebangsaan Indonesia telah

memberikan pelajaran bahwa kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat karena

hegemoni pemerintah pusat terhadap daerah yang berlebihan akan menjadi bahaya laten

primordialisme yang sewaktu-waktu muncul bergejolak. Ia bisa menjadi bara dalam

sekam.


6/32

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan tidak dapatdilepaskan dari hadirnya paradigma baru pembangunan yang berpusat pada rakyat (people

centered development). Paradigma ini menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat

sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan. Untuk itu

segala upaya pembangunan harus selalu diarahkan pada penciptaan kondisi dan kesempatan

yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus

memberi kesempatan yang lebih luas kepada mereka untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai

dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang mereka miliki.

Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap timbulnya berbagai kesenjangan, baik

kesenjangan kemajuan antar daerah, kesenjangan kemajuan antar sektor, maupun

kesenjangan kemajuan dan kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sebagai akibat dari

pendekatan pembangunan yang bersifat top down dengan lebih mengutamakan pertumbuhan

ekonomi. Karena itu pendekatan ini menempuh strategi dengan memberikan perhatian yang

lebih banyak kepada lapisan masyarakat bawah yang masih tertinggal dengan memberikan

kesempatan, fasilitas, dan perlindungan agar mereka dapat mengembangkan daya danpotensinya secara maskimal sehingga mampu bertahan dan mencapai tarap hidup yang lebih

baik secara mandiri.

1. Makna Pemberdayaan MasyarakatPemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Berdaya adalah suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau

kemampuan itu. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberdayaan adalah suatu

kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat sehingga memungkinkan

masyarakat yang bersangkutan mampu bertahan dan mengembangkan diri secara

dinamis. Keberdayaan ini meliputi keberdayaan di bidang ekonomi, sosial budaya

dan politik, sehingga merupakan sumber ketahanan nasional dari suatu bangsa.

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang

dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri,

harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri

secara manidiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah


7/32

suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian, baik di bidang

ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi dalam pembangunan nasional

berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk

dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang

sama dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara proporsional.

Pemberdayaan di bidang ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan

dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri

sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara mandiri.

Dibidang sosial budaya, berarti menyangkut upaya peningkatan kehidupan sosial

budaya yang berakar pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat

sehingga mereka tidak tercerabut dari akar budaya yang telah melingkupi kehidupan

mereka selama ini. Dibidang politik, berarti menyangkut upaya peningkatan

kemampuan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil

keputusan sendiri mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemantauan dan

evaluasi berbagai program pembangunan yang mereka laksanakan.

Dengan demikian konsep pemberdayaan bukan hanya menyangkut persoalan

ekonomi, tetapi merupakan konsep yang menyangkut semua aspek kehidupan.

Kesemua aspek kehidupan itu haruslah diberdayakan secara bersamaan dan integratif.

Pemberdayaan ekonomi harus pula disertai dengan pemberdayaan sosial budaya dan

politik. Begitu pula sebaliknya. Hal ini diyakini sebagai strategi yang tepat dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemampuan ekonomi serta ketahanan

nasional. Namun keyakinan tersebut menuntut adanya penerjemahan dalam bentuk

program-program dan kegiatan-kegiatan usaha yang nyata.

2. Visi dan Misi Pemberdayaan MasyarakatVisi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan yang ideal dan

realistis. Sesuai dengan pengertian dan tujuan pemberdayaan sebagaimana

dikemukakan di muka, maka visi dari pemberdayaan adalah terciptanya masyarakat

yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam bidang kehidupan sehingga mereka mampu

memecahkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa tergantung

dengan pihak lain. Dalam konteks pembangunan, kemandirian di sini berarti

kewenangan untuk merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan mengendalikan

program-program pembangunan sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan


8/32

mereka. Kemandirian ini akan dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab

masyarakat terhadap seluruh program-program pembangunan yang dilaksanakan,

sehingga akan mengindikasikan adanya demokratisasi dalam pengelolaan

pembangunan.

Dengan visi yang demikian itu maka yang menjadi misi dari pemberdayaan adalah

mengembangkan dan mendayagunakan semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat

secara maksimal, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya sosial. Dengan

demikian diharapkan akan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat, baik di bidang

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga mereka

dapat mempertahankan hidup secara lebih baik. Katahanan yang dimaksudkan di sini

bukanlah ketahanan yang bermakna pendekatan security, melainkan suatu dinamika

kehidupan masyarakat yang mampu melakukan proses pengembangan dan

peningkatan kualitas diri dan lingkungannya secara mandiri.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan MasyarakatKeberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung

sebagai prasyaratnya. Faktor-faktor pendukung yang merupakan prasyarat

keberdayaan tersebut meliputi faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses

sumber-sumber kemajuan ekonomi, dan faktor sosial budaya. Keterpaduan dari

berbagai faktor tersebut secara serasi akan membentuk suatu kekuatan yang

memungkinkan suatu masyarakat yang dapat bertahan (survive) dan mengembangkan

diri secara mandiri dalam berbagai kondisi untuk mencapai tujuan hidupnya.

a) Faktor PendidikanKeberdayaan suatu masyarakat mensyaratkan adanya penguasaan tingkat

pendidikan yang memadai atau dengan kata lain keberdayaan suatu

masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang mereka miliki.

Pendidikan memang merupakan penanda dari masyarakat modern. Melalui

pendidikan masyarakat akan memperoleh informasi, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, mempunyai pola pikir rasional dan memiliki sikap

serta ketrampilan yang profesional dalam menghadapi berbagai masalah

kehidupan sehari-hari. Karena itu masyarakat terdidik mempunyai

kemungkinan lebih besar untuk lebih berdaya ketimbang masyarakat yang

kurang berpendidikan.


9/32

Faktor pendidikan ini bisa dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Secara

kuantitatif adalah seberapa tinggi tingkat pendidikan formal dan seberapa luas

tingkat pendidikan formal tersebut dimiliki oleh masyarakat yang

bersangkutan. Semakin banyak jumlah masyarakat yang berpendidikan lebih

tinggi maka akan semakin berdaya dalam menghadapi berbagai permasalahan

yang mereka hadapi. Sedang secara kualitatif dapat dilihat dari

profesionalisme dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk

berpartisipasi dalam program-program pembangunan. Faktor pendidikan

memang tidak bisa hanya dilihat dari aspek kuantitas pemilikan tingkat

pendidikan formal, tetapi juga harus dilihat dari kualitas ketrampilan dan sikap

kesadaran masyarakat. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat

pada hakekatnya adalah merupakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas

pendidikan masyarakat, yakni dalam arti peningkatan wawasan dan

pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam rangka mengaktualisasikan segala

potensi yang mereka miliki untuk dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.

b) Faktor KesehatanMasyarakat berdaya adalah masyarakat yang sehat dan masyarakat yang sakit

adalah masyarakat yang tak berdaya. Keberdayaan masyarakat mensyaratkan

adanya tingkat kesehatan tertentu yang memadai. Kesehatan adalah faktor

yang penting dalam menumbuhkan keberdayaan. Kesehatan amat berpengaruh

terhadap kualitas hidup secara keseluruhan, baik dari aspek ekonomis maupun

pendidikan. Dari aspek ekonomi, kesehatan amat berpengaruh terhadap tingkat

produktifitas, sedang dari aspek pendidikan kesehatan amat berpengaruh

terhadap tingkat intelegensi. Tingkat kesehatan masyarakat dapat diukur dari

tinggi rendahnya angka harapan hidup. Dan hal ini sangat dipengaruhi oleh

ketersediaan sarana dan kualitas layanan kesehatan yang ada di masyarakat

yang bersangkutan.

c) Faktor Penguasaan Akses Sumber-Sumber Kemajuan EkonomiKeberdayaan suatu masyarakat sangat erat kaitannya dengan masalah

ekonomi. Semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat maka akan semakin

besar peluang mereka untuk berdaya, sebab diakui atau tidak ekonomi adalah

sumber materi kehidupan yang nyata. Karena itu keberdayaan masyarakat juga

mensyaratkan dan sangat dipengaruhi oleh penguasaan mereka terhadap

sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti akses modal, penguasaan


10/32

teknologi, akses lapangan kerja, akses pengembangan sumber daya manusia

dan akses pasar. Bagi masyarakat golongan ekonomi lemah beberapa sumber

kemajuan ekonomi di atas masih merupakan barang langka dan merupakan

kendala utama bagi keberdayaan mereka. Kecilnya modal, rendahnya

penguasaan teknologi, sempitnya peluang dan kesempatan kerja, terbatasnya

pengembangan sumber daya manusia dan tidak dikuasainya akses pasar,

sering menjadi penyebab utama ketergantungan dan ketertinggalan masyarakat

lapisan bawah. Padahal berbagai faktor tersebut merupakan prasyarat

keberdayaan yang mutlak diperlukan.

d) Faktor Sosial BudayaFaktor lain yang tak kalah pentingnya dengan faktor pendidikan, kesehatan

dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi adalah faktor sosial budaya

masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat memang tidak bisa

dilepaskan dari faktor sosial budaya, bahkan bisa dikatakan bahwa kualitas

keberdayaan suatu masyarakat pada hakekatnya merupakan cerminan dari

kualitas sosial budaya mereka.

Faktor sosial budaya ini meliputi aspek tata nilai, kelembagaan dan pola

hubungan antar kelompok yang ada dalam masyarakat. Keberdayaan suatu

masyarakat memang mensyaratkan adanya pemilikan tata nilai yang kondusif.

Seringkali terjadi bahwa kendala keberdayaan itu bersumber dari adanya tata

nilai sosial budaya masyarakat yang melahirkan sikap dan perilaku yang

berlawanan dengan sikap dan tata nilai yang dipersyaratkan dalam

keberdayaan. Sebagai contoh adalah sikap malas yang dilahirkan dari

pandangan hidup yang nerima ing pandum (menerima nasib apa adanya),

padahal keberdayaan mensyaratkan adanya etos kerja yang produktif. Contoh

lain adalah sikap boros yang dilahirkan dari pandangan yang mementingkan

hidup hari ini, padahal keberdayaan mensyaratkan adanya sikap hemat sebagai

perwujudan dari pandangan hidup yang berorientasi ke masa depan. Masih

banyak sikap dan tata nilai lainnya yang menjadi prasyarat keberdayaan,

seperti tanggung jawab, terbuka terhadap perubahan, berorientasi pada prestasi

dan sebagainya. Apakah sikap dan tata nilai yang demikian itu dipunyai dan

berkembang dalam masyarakat? Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat

keberdayaan mereka.


11/32

Disamping hal di atas faktor sosial budaya yang cukup berpengaruh adalah

keberadaan lembaga masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara

kuantitas berkaitan dengan jumlah lambaga informal yang ada dalam

masyarakat. Banyaknya jumlah lembaga informal yang ada di masyarakat

dapat menunjukkan tingkat keberdayaan yang tinggi. Secara kualitas berkaitan

dengan berfungsi tidaknya lembaga masyarakat yang ada. Semakin berfungsi

lembaga masyarakat yang ada menunjukkan semakin tingginya tingkat

keberdayaan mereka.

Faktor sosial budaya lainnya yang juga menjadi prasyarat dan berpengaruh

terhadap keberdayaan masyarakat adalah pola hubungan antar kelompok yang

ada di dalamnya. Apakah pola hubungan antar kelompok yang ada dalam

masyarakat bersifat setara dan adil serta tidak ada ketergantungan atau

sebaliknya. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang di dalamnya

terdapat pola hubungan antar kelompok yang setara, adil dan tidak ada

ketergantungan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok yang lain.

Dengan demikian maka upaya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk

konkritnya akan selalu bertumpu pada konteks sosial budaya masyarakat

setempat dalam bentuk pemanfaatan nilai dan institusi masyarakat setempat

yang telah ada. Pandangan masyarakat terhadap alam lingkungan yang ada di

sekitarnya adalah potensi sosial budaya yang perlu diakomodasikan.

Lambaga-lembaga adat, keagamaan dan sosial budaya lainnya, merupakan

sarana dan wahana pemberdayaan yang harus didayagunakan secara

maksimal. Sehingga upaya pemberdayaan masyarakat tidak akan mencabut

masyarakat setempat dari akar sosial dan budaya mereka sendiri.

4. Prinsip-prinsip Pemberdayaan MasyarakatUpaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi dan sumber

daya yang mereka miliki haruslah diletakkan di atas beberapa prinsip berikut :

a) Prinsip PartisipatifPemberdayaan masyarakat harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan

oleh masyarakat yang menjadi sasaran secara langsung agar dapat berjalan

secara efektif, sesuai dengan kehendak, kemampuan dan kebutuhan

masyarakat. Disamping itu dengan pengikutsertaan tersebut diharapkan juga

akan meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemberian pengalaman


12/32

dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan

segala upaya peningkatan diri yang mereka lakukan. Ini berarti partisipasi

yang dimaksudkan adalah partisipasi yang betul-betul menjadikan masyarakat

sebagai aktor utama dalam pemberdayaan dirinya, dan bukan sekedar sebagai

pemberi dukungan melalui mobilisasi terhadap program-program yang

sebetulnya telah dirancang oleh pihak lain, termasuk oleh pemerintah.

b) Prinsip Terarah (targetted)Pemberdayaan masyarakat haruslah dilakukan secara terarah (targetted),

artinya ditujukan langsung secara jelas kepada mereka yang betul-betul

membutuhkan dan dengan program yang dirancang untuk menyelesaikan

permasalahan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Salah satu wujud penerapan

prinsip ini adalah dengan memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat

yang paling membutuhkan sebagai sasaran program.

c) Prinsip PemihakanPemberdayaan masyarakat juga menuntut adanya pemihakan secara nyata

terhadap mereka yang perlu diberdayakan. Hal ini memang perlu dilakukan

mengingat pemberdayaan pada prinsipnya adalah upaya emergency yang

memerlukan tindakan dan perlakuan khusus. Pemihakan yang terarah kepada

mereka yang perlu diberdayakan ini tidak berarti merupakan tindakan

diskriminasi, melainkan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan

percepatan agar proses pemberdayaan berjalan secara efektif. Sebab proses

pemberdayaan bagi mereka yang lemah tidak bisa dibiarkan berjalan secara

alami tanpa disertai dengan rekayasa dan manipulasi secara terarah dan

sistematis. Adalah keadilan suatu tindakan yang memihak dan melindungi

mereka yang lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan ketergantungan

dari pihak yang lebih kuat. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin suatu

kepentingan dari pihak tertentu yang dipandang perlu mendapatkan

pengamanan sebagai wujud dari pemihakan yang perlu dilakukan. Sebab

kegiatan pembangunan akan banyak bersinggungan dengan berbagai

kepentingan masyarakat yang tidak mustahil akan menimbulkan dilema.

Padahal disamping berorientasi pada kepentingan dan pemanfaatan bagi

masyarakat secara umum, harus dapat dipastikan bahwa hal itu tidak akan

mengesampingkan kepentingan kelompok masyarakat yang justru kurang

beruntung. Kepentingan kelompok masyarakat yang kurang beruntung ini


13/32

sering kurang mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga sering

menimbulkan problem sosial tersendiri yang justru akan menghambat

pencapaian tujuan program.

d) Prinsip KemandirianPemberdayaan masyarakat juga harus diarahkan untuk memampukan dan

memandirikan masyarakat yang bersangkutan dan bukan untuk menciptakan

ketergantungan. Prinsip kemandirian ini amat penting sebab tanpa ada

kemandirian tidak mungkin terdapat keberdayaan. Seringkali terjadi bahwa

upaya pemberdayaan dengan memberikan perlakuan, bantuan, ataupun

pemihakan dan perlindungan kepada mereka yang lemah justru malah

menciptakan ketergantungan dan menghilangkan kemandirian. Karena itu

segala tindakan, bantuan, atau pun pemihakan dan perlindungan yang

diberikan haruslah dalam konteks menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan tumbuh dan berkembangnya potensi secara mandiri dan

berkelanjutan.

e) Prinsip DesentralisasiPemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan memberikan kewenangan

dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun

pengendalian kepada masyarakat melalui forum atau lembaga yang paling

dekat dengan masyarakat. Prinsip ini amat penting agar rencana dan

pelaksanaan pengelolaan pembangunan dapat betul-betul sesuai dengan

potensi dan kebutuhan nyata masyarakat setempat.

f) Prinsip KeterbukaanPemberdayaan masyarakat harus dilakukan penuh keterbukaan dengan

menciptakan kondisi atau situasi yang memberikan kesempatan kepada

masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui segala

informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun

pengelolaan keuangan. Hal ini penting karena salah satu penyebab rendahnya

pastisipasi masyarakat dalam pembangunan selama ini adalah kurangnya

keterbukaan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap

para pelaku pembangunan. Melalui prinsip keterbukaan dimaksudkan akan

terdapat kontrol dan pengawasan secara terbuka oleh masyarakat dan semua

pihak yang berkepentingan sehingga dapat dihindari terjadinya hal-hal yang


14/32

merugikan pihak masyarakat atau penyimpangan- penyimpangan yang tidak

diinginkan.

g) Prinsip KeswadayaanPemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan segala

potensi yang dimiliki masyarakat sendiri dalam setiap kegiatan. Hal ini

didasarkan atas kenyataan bahwa dalam diri masyarakat terdapat berbagai

potensi yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan

kegiatan. Disamping itu dengan prinsip tersebut juga akan dapat

menumbuhkan partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap kegiatan

yang sedang dan akan dilaksanakan. Potensi masyarakat tersebut dapat berupa

bahan material, dana, maupun tenaga. Karena itu dalam merencanakan dan

melaksanakan kegiatan, bahan material, dana, atau tenaga masyarakat yangdigunakan harus diperhitungkan sebagai bagian dari sumber pembiayaan

kegiatan yang dikeluarkan oleh masyarakat secara swadaya.

5. Strategi dan Bentuk Pemberdayaan MasyarakatAda beberapa strategi dan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dipandang cukup

efektif dan efisien untuk diterapkan dan dikembangkan. Strategi dan bentuk-bentuk

pemberdayaan tersebut diantaranya adalah strategi:

(a) penguatan kelompok masyarakat;

(b) penguatan kelembagaan;

(c) pendampingan;

(d) pengembangan sumberdaya manusia (SDM);

(e) pemberian stimulan;

(f) industrialisasi pedesaan;

(g) pengembangan usaha ekonomi rakyat;

(h) Pengembangan Pola Kemitraan.

Kedelapan strategi dan bentuk pemberdayaan tersebut merupakan satu kesatuan yang

tak dapat dipisahkan dan saling mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain.

Karena itu kedelapan strategi tersebut merupakan satu paket yang mesti ada dalam

setiap program pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya

alam dan pemukiman.

a) Penguatan Kelompok MasyarakatPendekatan kelompok adalah strategi pemberdayaan masyarakat yang

dipandang masih relevan untuk masyarakat pedesaan, sebab masyarakat desa


15/32

yang kebanyakan secara ekonomi, sosial budaya, dan politik dalam posisi

yang relatif lemah akan sulit memecahkan masalah- masalah yang mereka

hadapi secara sendiri-sendiri. Potensi-potensi yang mereka miliki secara

individual meskipun kecil akan dapat menjadi potensi yang amat berarti

manakala diakumulasikan menjadi kekuatan kelompok. Dan upaya

pemberdayaan akan menjadi terlalu luas dan tidak efektif jika dilakukan secara

individual. Karena itu penguatan kelompok adalah strategi yang paling efektif

dan efisien dalam upaya pemberdayaan potensi dan kemampuan masyarakat.

Dengan penguatan kelompok ini pula diharapkan masyarakat yang lemah akan

mempunyai posisi tawar yang kuat dan seimbang jika harus berhubungan

dengan kelompok atau anggota masyarakat yang lebih kuat.

Penguatan kelompok juga akan menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi

diantara anggota masyarakat miskin yang senasib. Melalui pendekatan

kelompok juga akan dapat kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam

menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Apalagi dalam

kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan pemukiman desa yang

memerlukan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan yang

menjadi sasarannya pun juga merupakan kepentingan bersama masyarakat dan

bukan merupakan kepentingan orang per orang secara individual.

Pendekatan ini bukan berarti menuntut adanya pembentukan kelompok baru

dalam masyarakat. Tetapi akan lebih efektif jika memanfaatkan secara

maksimal kelompok- kelompok yang telah ada dan berfungsi di masyarakat.

Seperti kelompok tani, kelompok keagamaan, dan kelompok-kelompok

kemasyarakatan lainnya. Implementasi pendekatan kelompok ini diantaranya

dapat diwujudkan melalui:

(i) Pemberian kesempatan setiap kelompok masyarakat yang ada untukikut mengelola sumber daya alam yang selama ini telah mereka ambil

manfaatnya secara lebih baik.

(ii)Pemberian keterampilan teknis dan budidaya sesuai dengan potensisosial budaya masyarakat setempat.

(iii) Pemberian kepercayaan untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif

dalam pengamanan dan pelestarian lingkungan hidup yang ada di

sekitarnya.


16/32

(iv)Pengembangan usaha bersama dalam pengelolaan sumber daya yangada, baik dalam bentuk koperasi maupun usaha ekonomi lainnnya.

(v)Pengembangan kelompok baru baik berdasarkan bidang kegiatan sosialmaupun usaha 5) ekonomi produktif atau bidang-bidang lain.

(b)Penguatan KelembagaanSelain strategi penguatan kelompok, penguatan kelembagaan juga

merupakan strategi yang cukup efektif dalam pengelolaan sumberdaya

alam dan pemukiman desa. Lembaga- lembaga sosial yang ada di

masyarakat pada prinsipnya merupakan media yang cukup efektif untuk

mengelola masyarakat dalam melakukan serangkaian program dan

kegiatan. Upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemukiman desa tidak

bisa melepaskan diri dari keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat

setempat yang ada. Hal ini memang bukan diarahkan untuk membentuk

lembaga baru, tetapi lebih dari sebagai upaya untuk memberdayakan dan

menfungsikan lembaga yang ada agar berfungsi secara maksimal sesuai

dengan karakteristiknya masing-masing. Lembaga-lembaga masyarakat

yang ada bisa berupa lembaga adat, lembaga keagamaan, lembaga

ekonomi, atau bahkan juga lembaga-lembaga semi pemerintah atau

lembaga pemerintah yang ada di desa.

Strategi penguatan kelembagaan ini dimaksudkan agar mekanisme, proses,

dan penetapan aturan-aturan kegiatan yang harus mereka lakukan mulai

dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan

dilakukan secara terorganisir melalui institusi yang telah mereka miliki.

Pengorganisasian ini penting karena akan dapat menumbuhkan manajemen

program dan kegiatan dengan mekanisme yang jelas dan baku. Untuk itu

mengfungsikan kembali lembaga-lembaga adat yang selama ini sudah

hampir mati atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dengan

memberikan berbagai input pembinaan dan pengembangan merupakan

satu kesatuan dari program dan kegiatan.

Strategi penguatan kelembagaan ini juga dapat memberikan peluang

kepada masyarakat untuk melakukan proses belajar dalam mengorganisir

kemampuan dan potensi yang mereka miliki agar dapat dikembangkan

secara maksimal dalam upaya mengelola sumberdaya alam dan

pemukiman desa. Proses belajar ini merupakan bagian tak terpisahkan dari


17/32

proses pembangunan pada umumnya, bahkan pada prinsipnya

pembangunan itu merupakan proses sosial learning bagi masyarakat.

Penguatan kelembagaan juga akan meningkatkan kemampuan dan posisi

tawar warga masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak-pihak lain, baik

dalam interaksi ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Selanjutnya juga

dengan penguatan kelembagaan akan meningkatkan rasa percaya diri

masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

Dengan demikian sekaligus akan dapat melindungi masyarakat dari

tindakan-tindakan pihak lain yang dapat merugikan kepentingan mereka.

Penguatan kelembagaan yang dimaksudkan di sini adalah penguatan

kelembagaan baik bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis

adat, keagamaan, ekonomi, maupun lembaga-lembaga semi pemerintahan

atau bahkan lembaga pemerintahan yang ada di desa. Implementasi

strategi penguatan kelembagaan ini diantaranya dapat diwujudkan melalui:

(i)program. Pemberian kesempatan untuk ikut serta terlibat danmempunyai wewenang dalam pengembilan keputusan, baik dalam

penggalian gagasan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun

evaluasi kegiatan.

(ii)Pemberian kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan penyuluhan,pelatihan, dan pengorganisasian terhadap masyarakat berkaitan dengan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, secara

terarah dan terencana.

(iii) Pemberian kesempatan untuk ikut serta merumuskan dan menetapkan

mekanisme, proses, dan aturan-aturan yang perlu ditaati oleh

masyarakat sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan keyakinan

masyarakat setempat tanpa harus bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan formal yang berlaku.

(iv)Pemberian kesempatan untuk ikut dalam berbagai pelatihan, sepertipelatihan 5) kepemimpinan, pengembangan organisasi dan pelatihan-

pelatihan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan

pengelolaan sumber daya alam.

(c)PendampinganStrategi pendampingan merupakan satrategi yang lazim dipakai dalam

program-program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Hal ini


18/32

didasari atas pemikiran bahwa masyarakat, terutama masyarakat desa,

secara umum berada dalam kondisi yang lemah, baik secara ekonomi,

sosial budaya, maupun politik. Kondisi yang demikian itu seringkali

menjadi salah satu kendala yang cukup serius bagi pelaksanaan program-

program dan kegiatan pembangunan yang seharusnya melibatkan pihak

masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Pendampingan adalah salah

satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut.

Melalui pendampingan diharapkan akan dapat memberikan pembelajaran

dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri,

menggali potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mengidentifikasi

berbagai kendala dan kelemahan yang menjadi penghambat, serta

merumuskan rencana dan alternatif pemecahan masalah yang perlu mereka

ambil. Dengan demikian tugas utama pendamping adalah

menyelenggarakan dialog untuk menggali kebutuhan-kebutuhan

masyarakat, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia,

mengidentifikasi spesifikasi masalah yang dapat dipecahkan, dan

mengorganisir masyarakat untuk mengambil keputusan secara tepat. Ia

harus dapat menempatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai

usaha berencana untuk memungkinkan partisipasi individual dalam

memecahkan berbagai masalah komunitas secara demokratis melalui

pelatihan dan pendidikan pembangunan, yang merupakan proses

pendidikan bertindak, dimana masyarakat disiapkan untuk mewujudkan

tujuan komunitasnya secara demokratis. Sehingga ia akan lebih berperan

sebagai agen untuk membentuk pengalaman belajar bagi masyarakat

ketimbang hanya sebagai penggerak sasaran program.

Dengan demikian tenaga pendamping yang diperlukan adalah tenaga yang

bertindak sebagai interpriner yang telah terlatih, baik yang direkrut dari

dalam maupun dari luar warga masyarakat setempat. Pilihan antara dari

dalam dan luar masyarakat setempat masing- masing mempunyai

kelemahan dan kelebihan bawaan yang harus menjadi bahan pertimbangan

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Strategi pendampingan merupakan pilihan strategi yang harus disertai

batasan waktu tertentu. Artinya, bahwa pendampingan kepada masyarakat

tidak bisa dilakukan secara terus menerus sepanjang masa, tetapi dalam


19/32

jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan

sarana pendukung dan perkiraan kemampuan masyarakat untuk mandiri.

Pendampingan memang tidak dimaksudkan untuk menciptakan

ketergantungan, tetapi justru diharapkan dapat mempercepat proses

kemandirian masyarakat. Karena itu pola dan strategi pendampingan yang

dirancang harus mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam

jangka waktu tertentu disamping mendukung secara langsung proses

pencapaian tujuan kegiatan.

Pada prinsipnya strategi pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat

merupakan upaya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam

bentuk tenaga pengembang yang mampu mendampingi masyarakat

mengembangkan potensinya secara maksimal dalam mewujudkan

kemandirian. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh tenaga pendamping

yang berasal dari dalam masyarakat sendiri maupun didatangkan dari luar

komunitas masyarakat yang bersangkutan. Atau bisa juga dilakukan oleh

aparat pemerintah yang memang khusus ditugaskan untuk itu, seperti

tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh kesehatan, dan

sebagainya. Implementasi strategi pendampingan ini dapat diwujudkan

melalui:

(i) Penyediaan tenaga pendamping yang betul-betul mempunyai keahliandibidang tertentu sekaligus mempunyai keahlian dibidang

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(ii)Penyediaan fasilitas pendukung bagi pendamping yang memadai,seperti gaji yang cukup untuk jangka waktu tertentu, sarana

transportasi yang sesuai, pembekalan pengetahuan dan keterampilan

yang relevan dan jaminan masa pasca kontrak yang memungkinkan

dapat berkembang secara mandiri.

(iii)Pola pendampingan yang digunakan sedapat mungkin merupakan pola

pendampingan purna waktu, sehingga upaya memfasilitasi masyarakat

dapat dilaksanakan secara maksimal dan intensif. Konsekuensi dari

pola pendampingan purna waktu ini adalah adanya keharusan bagi

tenaga pendamping untuk bertempat tinggal dan hidup bersama-sama

masyarakat di desa tempat tugasnya.


20/32

(iv)Pemberian pembinaan kepada para tenaga pendamping dilakukansecara periodik dan kontinyu dalam jangka waktu tertentu guna

memberikan peluang bagi mereka untuk berkoordinasi dan membahas

bersama persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat.

(v) Pemberian tugas dan kewenangan kepada para tenaga pendampingpurna waktu untuk melakukan pengakaderan atau pembinaan guna

mempersiapkan tenaga-tenaga pendamping mandiri yang berasal dari

komunitas masyarakat itu sendiri sehingga tugas pendampingan tetap

dapat dilanjutkan jika masa penugasan mereka selesai.

(d)Pengembangan SDMPada prinsipnya proses pemberdayaan masyarakat merupakan proses

pengembangan sumberdaya manusia dari berbagai aspek secara

komprehensif dan integratif. Karena itu pengembangan sumberdaya

manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberdayaan

masyarakat. Pengembangan sumberdaya manusia merupakan upaya untuk

mengembangkan sumberdaya insani masyarakat, baik yang berkaitan

dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun kinerja mereka. Hal ini

merupakan suatu keharusan dalam setiap program pembangunan, sebab

pada hakekatnya pembangunan itu adalah pembangunan untuk masyarakat

yang dilakukan oleh dan dari masyarakat. Strategi pengembangan

sumberdaya manusia ini merupakan strategi yang mengarah pada

penciptaan prakondisi agar di kemudian hari masyarakat bisa membangun

dirinya sendiri secara mandiri.

Konsekuensi dari penggunaan strategi pengembangan sumberdaya

manusia ini menuntut adanya program-program kegiatan yang bersifat

pendidikan dan latihan secara sistematis. Program dan kegiatan yang

demikian itu membawa konsekuensi pula terhadap perlunya penyediaan

dana dan sarana pendukung yang tidak sedikit, meskipun hasil dari

kegiatan tersebut tidak akan dapat dinikmati secara langsung dalam waktu

dekat. Pengembangan sumberdaya manusia memang merupakan investasi

sosial berjangka panjang yang membutuhkan kesabaran. Apalagi yang

menjadi sasarannya adalah masyarakat pedesaan dengan seperangkat

kekurangan dan kelebihannya.


21/32

Pada prinsipnya strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan

strategi yang mempunyai sentuhan secara langsung dengan upaya

pemberdayaan masyarakat, sebab upaya pemberdayaan masyarakat itu

pada hakekatnya adalah upaya pengembangan sumber daya manusia.

Namun secara lebih khusus strategi pengembangan sumber daya manusia

ini lebih dititik beratkan pada pengembangan sumber daya insani

masyarakat, baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan,

maupun kinerja mereka. Implementasi strategi pengembangan sumber

daya manusia ini dapat diwujudkan melalui:

(i) Identifikasi individu ataupun kelompok-kelompok masyarakat yangmempunyai keterampilan khusus.

(ii)Pemberian pendidikan dan pelatihan secara sistematis mengenaiketerampilan khusus yang dibutuhkan sesuai dengan potensi alam yang

ada disekitarnya.

(iii)Pengiriman kader-kader pembangunan masyarakat atau generasi muda

untuk mengikuti pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan

kebutuhan masing-masing keluar daerah komunitas mereka.

(iv)Pemberian beasiswa kepada putra-putra desa yang berbakat untukmelanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama untuk

pendidikan kejuruan yang dapat mendukung program pemberdayaan

masyarakat yang sedang dilaksanakan.

(e)Pemberian StimulanStrategi lainnya dalam pemberdayaan masyarakat yang sampai kini masih

cukup efektif adalah dengan pemberian stimulan. Stimulan yang diberikan

biasanya berupa dana hibah, baik hibah murni maupun hibah bergulir

(revolving fund). Dana stimulan ini dimaksudkan hanya sebagai entry

point untuk menggali dan menggerakkan potensi-potensi yang secara laten

sebetulnya tersedia dalam masyarakat. Dengan demikian pemberian dana

stimulan dimaksudkan bukan untuk menyediakan pembiayaan dari semua

komponen program, melainkan hanya memberikan dana pendamping yang

tidak dapat disediakan sendiri oleh masyarakat.

Karena itu strategi pemberian dana stimulan ini harus disertai dengan

ketersediaan masyarakat untuk melakukan swadaya sesuai dengan

kemampuan yang mereka miliki. Bentuk swadaya itu bisa berupa, dana,


22/32

tenaga, waktu, pemikiran, atau hal-hal lain yang mendukung pencapaian

tujuan program kegiatan. Memang dalam praktek sering terjadi dilema.

Disatu sisi jika salah pendekatan dan sosialisasi pemberian dana stimulan

justru akan bisa menciptakan ketergantungan masyarakat tetapi disisi lain

tanpa pemberian dana stimulan akan sulit melakukan motivasi dan

menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Sebab secara umum

masyarakat seringkali berpandangan pragmatis dan tidak mudah percaya

atau tergerak hanya dengan motivasi verbal-educational yang manfaatnya

terkadang tidak bisa dirasakan secara langsung dan nyata.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemukiman desa strategi

pemberian stimulan ini bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan

dana untuk modal usaha ekonomi produktif yang harus dikembangkan

secara bergulir. Dana bantuan stimulan juga dapat diwujudkan dalam

bentuk bantuan untuk penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi

yang secara langsung dan nyata menunjang peningkatan kualitas hidup

masyarakat, seperti penyediaan sarana air bersih, irigasi, prasarana

transportasi ekonomi, dan sebagainya.

Implementasi strategi pemberian stimulan ini dapat diwujudkan melalui:

(i) Identifikasi program-program kegiatan yang tidak dapat dibiayaisepenuhnya oleh masyarakat sendiri dan memerlukan pemberian dana

bantuan, baik yang secara hibah maupun pinjaman.

(ii) Pemberian bantuan dana secara hibah untuk penyediaan prasaranafisik baik yang dapat menunjang secara langsung usaha pengelolaan

sumber daya alam yang ada di masyarakat sekitarnya maupun yang

secara nyata menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti

air bersih, irigasi, transportasi, dan sebagainya.

(iii) Pemberian bantuan dana pinjaman lunak atau yang bersifat hibah

bergulir untuk modal usaha ekonomi produktif dari upaya pengelolaan

sumber daya alam yang ada di masyarakat sekitarnya.

(iv)Penetapan perlunya penyertaan dana swadaya masyarakat dalamsetiap kegiatan yang diberikan stimulan bantuan dana sesuai dengan

kemampuan masyarakat.


23/32

(v) Pemberian fasilitas dan kesempatan terhadap masyarakat untukmengakses dengan mudah kepada lembaga-lembaga dana dan

keuangan terdekat.

(f) Industrialisasi PerdesaanIndustrialisasi perdesaan merupakan orientasi program yang cukup relevan

dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat

perdesaan. Melalui industrialisasi pedesaan diharapkan sumber-sumber

potensi alam yang ada di perdesaan dapat dikelola dan dimanfaatkan

secara maksimal bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan

kesejahteraan hidup masyarakat. Tujuan dari industrialisasi perdesaan ini

adalah untuk meningkatkan keterkaitan antara sektor pertanian dengan

sektor industri melalui fungsionalisasi industri pengolahan hasil pertanian

yang mampu menghasilkan produk-produk bernilai tambah yang tinggi.

Arah dan sasaran dari industrialisasi perdesaan ini adalah untuk:

(i) mengembangkan pengolahan hasil pertanian rakyat di perdesaan;(ii)mendorong peningkatan efisiensi dan produktifitas serta

penganekaragaman produk pertanian dengan investasi teknologi;

(iii) mendorong investasi industri teknologi di perdesaan;

(iv)meningakatan kemampuan masyarakat untuk mengkaji teknologiindustri yang akan 4) digunakan;

(v) mengembangkan komoditas unggulan daerah;(vi)mengembangkan sistem manajemen industri yang akan dibangun dan

menyiapkan sumber daya yang diperlukan

(vii) mencegah fragmentasi tanah rakyat sebagai aset produksi.

Sedang strategi yang harus dikembangkan dalam industrialisasi perdesaan

ini diantaranya adalah dengan:

(i) Peningkatan peluang pasar dan daya saing produk pertanian;(ii)pengembangan teknologi peralatan proses;(iii)pemenuhan konsumsi dari hasil produksi sendiri dan menekan

komoditas sejenis dari luar daerah atau desa;

(iv)membuka peluang pemasaran komoditas produk pertanian sendiridengan nilai tambah yang tinggi.


24/32

(g)Pengembangan Usaha Ekonomi RakyatPada umumnya jenis usaha ekonomi rakyat termasuk usaha pasaran

yang kurang spesifik dan mudah dimasuki oleh semua orang, sehingga

rawan persaingan. Padahal sebagian besar mereka kurang mempunyai

kemampuan bersaing dengan baik. Akibatnya usaha ekonomi rakyat

mudah terancam kemacetan dan tidak mempunyai umur yang panjang.

Apalagi jika usaha ekonomi rakyat tersebut sudah dimasuki oleh para

pengusaha kuat yang memproduk komoditas sejenis dengan menggunakan

teknologi tinggi.

Karena itu ancaman terhadap produk substitusi hasil usaha ekonomi rakyat

relatif tinggi, terutama ancaman dari komoditas sejenis dari hasil fabrikasi

yang harganya reltif lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini

mengakibatkan lebih kuatnya posisi tawar pembeli, karena produk yang

dibeli bukan produk yang unik, tetapi produk yang mudah diperoleh di

pasaran. Belum lagi jika terdapat ketergantungan terhadap pemasok input

produksi, sehingga posisi tawar pemasok lebih kuat ketimbang produsen,

terutama untuk pemasok input hasil olahan dengan skala besar.

Disamping itu, rendahnya daya saing produk usaha ekonomi rakyat itu

juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah rendahnya akses

kepada modal, rendahnya akses terhadap pasar, rendahnya kemampuan

manajemen, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnyapenguasaan terhadap teknik produksi.

Namun demikian, sebetulnya masih terdapat peluang yang cukup besar

bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat. Kondisi pasar yang cenderung

heterogen dapat memberikan banyak pilihan. Apalagi tuntutan pasar yang

cenderung bervariasi, sehingga masih ada celah yang bisa digunakan untuk

mengembangkan usaha ekonomi rakyat secara lebih fleksibel. Sifat

usahanya yang biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dan informal

bisa menjadikan usaha ekonomi rakyat bergerak secara fleksibel dalam

mengantisipasi pasar.

Untuk memperkuat posisi transaksi usaha ekonomi rakyat diperlukan

beberapa prasyarat yang diantaranya adalah:

(i) tidak adanya ancaman dari pendatang baru bagi komoditas yangsedang diproduksi;


25/32

(ii)produksi, distribusi, dan akses pasar harus mantap;(iii) tingkat persaingan produk rendah;

(iv)posisi tawar pemasok input lebih rendah sehingga mengurangiketergantungan produsen pada pemasok;

(v)produk substitusi sejenis di pasaran tidak banyak, sehingga produsenbisa mempertahankan mutu dengan harga yang bersaing.

Untuk memperkuat posisi usaha ekonomi rakyat maka perlu ditempuh

berbagai usaha strategis yang diantaranya adalah:

(i) menciptakan efisiensi biaya produksi, distribusi, dan pemasaran;(ii) mempertahankan kualitas barang yang stabil dengan harga yang reltif

murah;

(iii)menciptakan diferensiasi produk secara bervariasi;

(iv)memfokuskan pasar pada segmen tertentu, sehingga terhindar daripersaingan yang frontal;.

(v)berusaha untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah melaluisubsidi, pembinaan manajemen dan teknologi produksi, regulasi, dan

penetapan harga

(vi)mengembangkan model kemitraan usaha yang sederajat dan salingmenguntungkan.

(h)Pengembangan Pola KemitraanKemitraan adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau

lebih guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan usaha

ekonomi rakyat kerjasama ini dilakukan sebagai upaya untuk saling

meningkatkan dan memperkuat usaha yang sedang mereka lakukan. Hal

ini perlu dilakukan karena dalam dunia usaha, tidak mungkin segala

aktivitas dan keperluannya dapat dilakukan atau dipenuhi sendiri tanpa

melibatkan pihak lain. Apalagi bagi usaha ekonomi rakyat yang biasanya

dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan dan

potensi terbatas, pola kemitraan ini menjadi salah satu alternatif strategi

andalan yang diharapkan mampu mengembangkan usaha secara kuat dan

mantap.

Ada tiga prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam pola kemitraanini. Pertama adalah prinsip saling membutuhkan. Kemitraan akan berjalan


26/32

dengan baik manakala pihak- pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut

berada dalam posisi yang saling membutuhkan.

Kemitraan tidak mungkin bisa berjalan secara seimbang manakala satu

pihak merasa lebih membutuhkan dan pihak yang lain sebetulnya merasa

tidak membutuhkan. Jelas kondisi yang demikian ini akan melahirkan

posisi tawar yang tidak seimbang, dimana satu pihak mempunyai posisi

tawar yang kuat sedang yang lain berada dalam posisi tawar yang lemah,

sehingga akan menciptakan ketergantungan satu pihak kepada pihak yang

lainnya.

Kedua adalah prinsip saling menguatkan. Jika kedua belah pihak yang

menjalin kemitraan merasa saling membutuhkan dan mempunyai posisi

tawar yang seimbang, maka masing-masing pihak akan selalu menjaga

kelangsungan kemitraan dengan baik. Hal ini bisa menghindari adanya

saling memanfaatkan dan saling mengeksploitasi secara sepihak. Pola

kemitraan harus dapat menciptakan kondisi yang saling menguatkan.

Kedua belah pihak harus merasa mendapatkan input yang dapat

memperkuat usaha.

Prinsip ketiga adalah saling menguntungkan. Pola kemitraan yang dibuat

antar pihak pengusaha ekonomi rakyat harus dapat saling menguntungkan.

Jika ada salah satu pihak ada yang tidak memperoleh keuntungan maka

tidak mungkin kemitraan akan bisa terjalin dengan baik. Suatu hal yang

sering terjadi bahwa dalam pola kmitraan pihak yang lemah selalu saja

berada posisi yang lemah dan kurang mendapatkan keuntungan yang

seimbang. Sementara itu pihak yang kuat cenderung bersifat arogan untuk

mendapatkan keuntungan yang lebih.

Selanjutnya paling tidak ada 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi agar

dapat tercipta kemitraan yang kuat dalam kegiatan usaha ekonomi rakyat.

Ketiga prasyarat tersebut adalah:

(i) komoditas yang menjadi produk usaha ekonomi rakyat tersebut harusmempunyai harga yang kompetitif, sehingga dapat menjaga

kelangsungan usahanya dan menguntungkan pihak mitranya;

(ii)komuditas yang menjadi produk usaha ekonomi rakyat tersebut haruskualitas yang standar, konsisten setiap waktu, dan kompatibel dengan

industri mitranya;


27/32

(iii)delivery harus tepat waktu sehingga tidak mengganggu jadwal kerja

pihak mitranya.

Disamping beberapa prasyarat tersebut kemitraan dalam bidang usaha

ekonomi rakyat akan menghadapi dua tantangan utama, yaitu sempitnya

wawasan dan sulitnya mengubah tradisi usaha dari para penguasaha

ekonomi rakyat, dan sifat dari produk usaha ekonomi rakyat yang biasanya

tradisional dan kurang kompetitif. Kedua tantangan tersebut seringkali

menjadi penghambat bagi pengusaha ekonomi rakyat untuk menjalin

kemitraan dengan para pihak pengusaha lain yang relatif lebih mapan. Para

pihak pengusaha yang cukup mapan sering merasa was-was dan ragu-ragu

untuk menjalin kemitraan dengan para pengusaha ekonomi rakyat jika

kedua hal tersebut di atas tidak dapat diatasi.

Ada 4 (empat) pola yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam

menjalin kemitraan dalam usaha ekonomi rakyat. Keempat pola tersebut

adalah:

(i) Pola Dagang; 1) yaitu pola kemitraan yang bersifat dagang biasaseperti penjual dan pembeli antara pihak-pihak yang bermitra.

Hubungan dagang yang mereka lakukan dimaksudkan untuk

mengembangkan usaha mereka, terutama bagi pengembangan usaha

ekonomi rakyat.

(ii)pola kemitraan yang dilakukan dalam bentuk dimana salah satu pihakmenjadi pemasok produk atau barang baku kepada pihak lain yang

menjadi mitranya. Dalam pola ini kepastian pasok barang dari

pemasok tidak terlalu mengikat.

(iii)Pola Waralaba yaitu pola kemitraan yang dilakukan dalam bentuk

kerjasama antara pihak yang memiliki produk, preskripsi, brand image,

dan kemampuan manajerial dengan pihak lain yang memiliki semangat

bisnis sebagai mitranya.

(iv)Pola Pembinaan yaitu pola kemitraan yang dilakukan dalam bentukpemanfaatan nilai peduli dan kelebihan mitra usaha dalam relasi, akses

pasar, dan kepercayaan lembaga keuangan untuk pengembangan usaha

ekonomi rakyat yang dimiliki oleh pihak yang menjadi mitranya.


28/32

Pemberdayaan masyarakat merupakan program yang bersifat

multidimensi, meskipun harus bertitik tolak dari suatu bentuk kegiatan

tertentu. Berbagai prinsip, strategi, dan bentuk program dalam

penerapannya di lapangan akan sangat tergantung dengan situasi dan

kondisi obyektif yang ada. Keberhasilan dari program pemberdayaan

masyarakat sangat tergantung dari komitmen, semangat, dan kesungguhan

dari para pelaku pemberdayaan di lapangan.

PERAN DAN FUNGSI PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Salah satu ciri utama dari program pemberdayaan masyarakat adalah adanya pelaku

pemberdayaan yang biasanya berfungsi sebagai pendamping masyarakat. Hal ini sebagai

bentuk dari strategi pendampingan yang dikembangkan dalam program-program

pemberdayaan masyarakat. Pelaku pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu melakukan

perubahan sosial. Mereka mempunyai tugas utama menyelenggarakan dialog dengan

masyarakat untuk menggali kebutuhan nyata mereka, menggali sumber potensi yang tersedia,

mendorong msyarakat untuk menemukan spesifikasi masalah yang harus dipecahkan, dan

mengorganisir mereka untuk dapat mengambil tindakan yang tepat.

Dengan demikian, upaya yag dilakukan oleh para pelaku pemberdayaan masyarakat haruslah

suatu usaha berencana untuk memungkinkan partisipasi individual dari masyarakat dalam

memecahkan berbagai masalah komunitas secara demokratis melalui pelatihan dan

pendidikan pembangunan. Apa yang dilakukan harus merupakan kegiatan yang berupa

pendidikan untuk bertindak, dimana masyarakat disiapkan untuk mewujudkan tujuan

masyarakat secara demokratis. Denagan demikian para pelaku pemberdayaan masyarakat


29/32

sebetulnya harus lebih berperan sebagai agen untuk membentuk pengalaman belajar bagi

masyarakat ketimbang sebagai penggerak sasaran program.

Program-program kegiatan yang dicanangkan untuk memberdayakan masyarakat hendaknya

bertolak dari konsep community dengan pendekatan societal; memperhatikan seluruh aspek

kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat yang ada. Apapun wujud

kegiatan yang dilakukan hendaknya bermotifkan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pada

suatu saat masyarakat yang didampinginya mampu berkembang berdasarkan kekuatan

sendiri, upaya-upaya pembangunan yang ada digerakkan oleh masyarakat itu sendiri, baik

tanpa bantuan maupun dengan bantuan pihak lain, seperti pendamping, sehingga mampu

membangkitkan kemampuan self-help.

Mengapa pendidikan? Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarkat (modernisasi) atau memberdayakan kehidupan masyarakat yang mengacu

pada cara-cara berpikir, bersikap, dan berperilaku, maka aspek pendidikan merupakan titik

strategis yang harus diperbaharui dan diperluas. Bukanlah menurut riwayatnya, lahirnya

konsep pemberdayaan masyarakat itu merupakan perluasan dari program-program

pendidikan masyrakat. Sehingga esensi dari pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan,

adalah pendidikan masyarakat, yang meliputi pendidikan dasar, keaksaraan, keterampilan,

penyuluhan perkoperasian, pertanian, dan sebagainya. Pemilihan terhadap program-program

kegiatan yang bermotifkan pendidikan itu juga berdasarkan atas gagasan dasar konsep

pemberdayaan masyarakat yang memandang perlunya inisiatif dan kemandirian masyarakat

dalam proses pembangunan. Upaya untuk menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dalam

masyarakat tersebut pada prinsipnya merupakan suatu proses mendidik.

Ditugaskannya para pelaku pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk

mendampingi dan membantu menumbuhkan inisiatif dan menemukan kemandirian

masyarakat yang mereka dampingi. Pelaku pemberdayaan masyarakat bukanlah aktor yang

serba bisa dan pusat inisiatif dalam bertindak. Tetapi dia tak lebih sekedar penggerak,

pendorong, dan pembelajar. Karena itu dia harus menerjemahkan keputusan-keputusan

masyarakat kedalam aktifitas pembangunan yang nyata, sehingga menimbukan motivasi yang

cukup kuat pada masyarakat untuk terlibat aktif didalamnya. Dengan demikian aktifitas yang

mereka lakukan itu merupakan respon terhadap kebutuhan nyata yang mereka rasakan dan

ungkapkan. Lebih dari itu pelaku pemberdayaan harus mampu membelajarkan masyarakat

untuk menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan mereka ke dalam program kegiatan yang nyata.


30/32

Memang kenyataannya masyarakat, terutama di pedesaaan masih memerlukan bantuan dari

pihak lain untuk menentukan prioritas mana yang harus ditangani dan tindakan apa yang

harus diambil.

Namun perlu diwaspadai bahwa penekanan pada aspek inisiatif, kemandirian, dan

pemanfaatan potensi sendiri ini sangat tergantung dari tersedianya sumber potensi serta kultur

dan struktur masyarakat itu sendiri yang menunjang. Padahal kenyataanya hal itu belum tentu

dipunyai oleh masyarakat yang bersangkutan. Pengalaman yang ada amatlah sulit untuk bisa

menumbuhkan inisiatif dan kemandirian pada masyarakat pedesaaan. Sulit menemukan

adanya tindakan masyarakat, terutama di pedesaaan, yang betul-betul mandiri tanpa adanya

intervensi dari pihak ketiga.

Karena itu orientasi, inisiatif, dan kemandirian bukanlah satu-satunya alternatif dalam

pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sebab masyarakt bersifat komplek, mengandung

banyak dimensi sehingga pemberdayaan masyarakat hendaknya juga mempunyai banyak

tujuan. Beberapa pihak ada yang menentang model kemandirian dalam pemberdayaan

masyarakat pedesaan. Sebab menurut mereka model tersebut sangat tergantung dari

partisipasi masyarakat secara demokratis, dan inisiatif masyarakat sendiri. Padahal partisipasi

dan inisiatif tersebut belum tentu dimiliki oleh masyarakat desa. Lebih tidak setuju lagi jika

penekanan pada aspek kemandirian dan inisiatif ini sampai menyisihkan tujuan nyata yang

bersifat material, seperti standar hidup, peningkatan pendapatan, perumahan, kesehatan, dan

sebagainya.

Karena itu disarankan agar pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan pada tujuan yang

lebih material, dapat diukur secara nyata, yang dapat meningkatkan produksi dan standar

kehidupan. Namun orientasi ini menuntut adanya proyek dan gerakan fisik untuk memenuhi

kebutuhan nyata. Adanya proyek dan gerakan fisik ini dimaksudkan hanya sebagai entry

point untuk mewujudkan iklim dan suasana yang mandiri, sebagai alat motivasi dan

pemancing inisiatif dan kemandirian yang selanjutnya diharapkan mereka dapat membangun

masyarakat secara self-help.

Dengan demikian maka progam kegiatan yang dicanangkan para pelaku pemberdayaan

masyarakat haruslah mampu mengakomodasi kedua orientasi tersebut, yaitu aspek inisiatif

dan kemandirian dengan aspek standar hidup yang nyata seperti peningkatan produksi,

pendapatan, kesehatan dan sebagainya secara seimbang. Menekankan aspek yang satu dengan

mengesampingkan aspek lainnya hanya akan menghasilkan kegagalan. Bahkan apapun yang


31/32

dilakukan oleh pelaku pemberdayaan masyarakat dalam mendampingi masyarakat pedesaan

hendaknya merupakan suatu usaha membelajarkan masyarakat dengan pendekatan yang

terpadu. Bukankah pada prinsipnya pembangunan itu sebagai proses belajar? Meskipun

pendidikan, dalam arti membelajarkan masyarakat, bukan merupakan suatu yang berdiri

sendiri sebagai pusat proses dan gerakan, namun ia tetap meupakan komponen utama yang

amat menunjang dan menambah kemungkinan dalam pencapaian tujuan pemberdayaan

masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas utama para pelaku pemberdayaan

masyarakat bukanlah hanya sekedar menggerakkan masyarakat dalam membangun desa

secara fisik, meningkatkan produksi dan pendapatan, apalagi hanya mengurusi dana bantuan

(hibah). Para pelaku pemberdayaan masyarakat harus dapat menggerakkan masyarakat untuk

mampu membangun dirinya sendiri, mampu mengenali dan mengidentifikasi kebutuhannya

sendiri dan menentukan prioritas permasalahan yang harus ditangani serta mengambil

tindakan yang tepat. Tugas dan bidang garapan pelaku pemberdayaan masyarakat amatlah

berat dan luas, tidak hanya sekedar berkutat mengelola perguliran dana bantuan dan proyek-

proyek fisik yang jumlahnya hanya sekian ratus juta. Dia bukan saja bertugas mendampingi

masyarakat tetapi juga sebagai mitra pemerintah, terutama pada tingkat desa dan kecamatan

untuk membangun masyarakat. Amatlah keliru jika dia dipandang sebagai pesaing, mata-mata ataupun penghambat aparat birokrasi dalam mensukseskan program pembangunan. Dia

memang sengaja ditempatkan sebagai agen of change, pelaku perubahan, bukan sebagai alat

aparat birokrasi pemerintahan desa/kecamatan yang harus mengerjakan tugas rutin

administrasi pemerintahan. Karena itu pulalah dia harus menyediakan seluruh waktunya

setiap saat mendampingi masyarakat, ikut menyelami, menghayati, dan mengalami persoalan

yang ada di masyarakat. Untuk itu dia harus bertempat tinggal di tengah masyarakat setempat

setiap saat, tidak hanya sekedar berkunjung ke ketua Kelompok Masyarakat seminggu atau

dua minggu sekali atau dua kali sedang selebihnya pulang ke tempat tinggal asalnya.

Selanjutnya pelaku pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil jika setelah selesai

masa tugasnya, masyarakat yang pernah didampinginya telah mampu mengenali dan

menemukan dirinya sendiri. Bersyukurlah jika akhirnya masyarakat mengusir para pelaku

pemberdayaan sembari berkata Silakan Anda pergi, kami sudah tidak butuh didamping lagi,

kami sudah tahu apa yang harus kami perbuat dan lakukan. Itulah tolak ukur dari

keberhasilan pelaku pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya. Keberhasilan mereka bukanpada seberapa lancar dana bantuan dapat digulirkan, atau seberapa besar dana bantuan yang


32/32

ada sudah berkembang berlipat dan disimpan di Bank. Bahkan juga bukan hanya berapa

jumlah kambing/lembu yang dimiliki masyarakat yang didampinginya, atau berapa persen

produksi dan pendapatannya meningkat.

Untuk bisa mengetahui keberhasilan para pelaku pemberdayaan masyarakat dibutuhkan

waktu yang tidak cukup hanya setahun atau dua tahun. Memang ada tiga kemungkinan yang

sejak dini harus sudah diantisipasi agar nantinya mereka dapat menerima secara lapang dada,

apakah para pelaku pemberdayaan masyarakat itu nanti akan meninggalkan gading,

meninggalkan belang atau hanya sekedar meninggalkan kenangan yang melintas.

bahan bacaan (modul sgd)

Documents