bab xxv - kementerian ppn/bappenas :: home€¦ · web view2013-10-23 · koordinasi dan...

SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK

BAB XXV

SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK

A. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang menuntut peningkatan kemampuan daya saing bangsa, serta untuk mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan, maka pembangunan sistem informasi dan statistik sebagai penunjang yang penting dalam manajemen pembangunan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.

Dalam Repelita VI, pembangunan sistem informasi diperluas,

serta diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan penataan dan pengelolaan kelembagaan, peningkatan pemanfaatan dan penyebaran informasi, serta peningkatan kemampuan industri teknologi informasi. Pada tahun ketiga Repelita VI (1996/97), pembangunan sistem informasi yang telah dilaksanakan pada tahun

XXV/3

sebelumnya, terus dilanjutkan dan disempurnakan. Kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan pada penataan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia, penataan dan pengumpulan data, pembangunan basis data, serta diseminasi informasi. Koordinasi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sistem informasi ditingkatkan, demikian pula pengembangan keterkaitan dalam bentuk jaringan sistem informasi antarinstansi.

Sejak awal Repelita VI, pembangunan sistem informasi telah mendapat perhatian yang lebih besar, sehingga dewasa ini sistem informasi di berbagai sektor semakin tertata, maju, dan berkembang. Upaya koordinasi yang semakin intensif telah berdampak pada berkurangnya duplikasi dan tumpang tindih kegiatan, baik antarsektor, antarinstansi, maupun antarunit kerja di berbagai instansi. Peran swasta sebagai mitra kerja pemerintah dalam pengembangan sistem informasi juga meningkat. Penataan kelembagaan yang dilakukan terlihat dengan semakin jelasnya fungsi, peran dan meningkatnya tingkatan unit organisasi pengelola sistem informasi, serta terbentuk- nya unit pengelola data dan informasi di daerah. Teknologi informasi telah menjadi alat bantu dalam kehidupan masyarakat luas, dan merupakan instrumen manajemen yang penting pada berbagai organisasi. Pembangunan infrastruktur informasi telah menyebabkan semakin mudahnya komunikasi dan interaksi antarinstansi, serta transaksi antardunia usaha.

Selain itu, perkembangan dan kemajuan sistem informasi selama tiga tahun pelaksanaan Repelita VI, antara lain tercermin dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih sesuai dengan perkembangan teknologi. Jaringan komunikasi data, baik Intranet maupun Internet untuk akses informasi antarinstansi dan dengan perwakilan-perwakilan di daerah semakin berkembang. Hal tersebut memudahkan akses terhadap informasi di dalam negeri

XXV/4

maupun informasi global, sehingga memperluas wawasan masyarakat dan peluang usaha. Sementara itu, upaya penyebarluasan informasi meningkat dengan berkembangnya homepage instansi pemerintah dan dunia usaha, dengan demikian masyarakat luas dapat memanfaatkan informasi secara lebih mudah. Sebagai perwujudan serambi depan informasi, telah terbangun loket pelayanan informasi di beberapa sektor, dan untuk menunjang proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijaksanaan, berkembang sistem informasi eksekutif.

Sebagai upaya pemasyarakatan sistem informasi untuk meningkatkan apresiasi dan wawasan terhadap teknologi informasi, dilanjutkan penyelenggaraan pameran, seminar, lokakarya, serta publikasi melalui media cetak dan elektronik. Hal ini antara lain menyebabkan jumlah perangkat komputer yang digunakan semakin banyak, terlihat dari meningkatnya pasar teknologi informasi di dalam negeri. Selain perangkat keras, pasar perangkat lunak komputer juga meningkat, yang menunjukkan bahwa penghargaan terhadap hak cipta perangkat lunak komputer semakin meningkat. Asosiasi usaha di bidang teknologi informasi terus berperan dalam pemasyarakatan serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem informasi.

Pembinaan industri teknologi informasi telah meningkatkan kemampuan industri teknologi informasi dan telekomunikasi dalam negeri, khususnya perangkat keras termasuk jaringan komputer, sehingga produksi serta ekspor komputer mikro (PC) dan komponen pengolah data dan telekomunikasi meningkat pula.

Dampak positif dari pengembangan sistem informasi yang telah dilaksanakan selama ini, antara lain tersedianya data dan informasi yang lebih akurat, lebih lengkap, dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih mudah diakses; adanya perbaikan dalam pengelolaan administrasi; meningkatnya kecepatan proses, efisiensi dalam pelaksanaan tugas

XXV/5

dan fungsi; meningkatnya komunikasi internal dan eksternal; serta meningkatnya produktivitas dan kemampuan sumberdaya manusia di bidang sistem informasi.

Di bidang statistik, sasaran pembangunan statistik adalah berkembangnya sistem perstatistikan nasional yang makin terpadu dan andal, yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembangunan secara sektoral, lintas sektor, nasional, dan regional. Dengan demikian, diharapkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan di semua kegiatan, baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, dapat menggunakan data statistik yang akurat dan tepat-waktu. Sampai tahun ketiga Repelita VI, usaha pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan program penyempurnaan dan pengembangan statistik, program pengembangan informasi statistik, serta program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan statistik.

Dalam tahun 1996/97 program penyempurnaan dan pengembangan statistik, sebagai program pokok, dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan dan pengolahan data statistik bidang pertanian, industri, distribusi, sosial kependudukan, dan neraca nasional; pengkajian dan analisis statistik; penyempurnaan teknik statistik; pengembangan sistem pengolahan dan penyajian; pengembangan tata-cara kerja dari kegiatan statistik, termasuk teknik pengumpulan data, cakupan data dan pembagian kerja antar instansi; pengembangan kelembagaan statistik di daerah, baik tingkat propinsi, kabupaten/kotamadya maupun kecamatan; serta penyempurnaan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan mutu, kelengkapan, dan kecepatan penyajian data statistik.

Salah satu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan pada tahun 1996/97 ini adalah Sensus Ekonomi 1996 (SE96) yang telah mema- suki tahun ketiga. SE96 mencakup kegiatan Sensus Sampel Perusa-

XXV/6

haan Non Direktori (tidak berbadan hukum) atau Usaha Rumahtangga (PND/URT), Post Enumeration Survey (PES) Pencacahan Usaha PND/URT, Persiapan Pemutakhiran Direktori Terpadu Perusahaan, Pilot Pencacahan Perusahaan Direktori SE96, serta Gladi Bersih Pencacahan Perusahaan Direktori SE96.

Kegiatan penyempurnaan kelembagaan statistik pada tahun 1996/97 diarahkan untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan statistik. Salah satu kemajuan penting dalam bidang perstatistikan adalah diundangkannya UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik pada bulan Mei 1997. UU ini menggantikan UU No. 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU No. 7 tentang Statistik tahun 1960. Dengan demikian diharapkan pembangunan bidang statistik, termasuk pengaturan kelembagaan statistik, dapat lebih berhasil-guna dan berdaya-guna di masa-masa mendatang.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang informasi dan statistik mendapat perhatian yang besar. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan pada berbagai instansi, maupun pendidikan formal di bidang teknologi informasi di pusat dan daerah. Jumlah mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang membuka program pendidikan bidang informatika/ komputer semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang teknologi informasi.

B. SISTEM INFORMASI

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program Repelita VI

Sasaran pokok pembangunan sistem informasi pada Repelita VI adalah terciptanya sistem informasi yang mampu meningkatkan

XXV/7

efisiensi dan produktivitas di seluruh sektor pembangunan. Sasaran lainnya adalah berkembangnya jaringan sistem informasi di berbagai bidang pembangunan seperti bidang ekonomi, iptek, hukum, serta sektor aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa, yang berkemampuan memanfaatkan pusat informasi di dalam dan luar negeri. Selain itu, industri teknologi informasi di dalam negeri sudah lebih mampu memenuhi kebutuhan akan perangkat keras, perangkat lunak, dan jasa yang dibutuhkan di dalam negeri.

Untuk mencapai sasaran pembangunan sistem informasi pada Repelita VI tersebut, ditempuh berbagai kebijaksanaan antara lain melaksanakan pembakuan perangkat keras, perangkat lunak, format struktur dan klasifikasi data, personel dan prosedur, untuk menjamin integrasi seluruh sistem baik struktur, data, informasi maupun jaring- annya agar mampu meningkatkan kemudahan komunikasi; menyempurnakan dan memantapkan tatanan organisasi yang berkembang terus sesuai dengan bertambahnya aktivitas sistem informasi; meningkatkan kemampuan dan penggunaan industri teknologi informasi dalam negeri baik barang maupun jasa, dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat; meningkatkan penyebaran informasi ke dan dari luar negeri tentang potensi pasar yang dimiliki agar dapat menunjang kegiatan ekspor barang dan jasa ekspor, meningkatkan jumlah serta mutu barang dan jasa ekspor, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Dalam melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut ditetapkan satu program pokok, yaitu program pengembangan sistem informasi; dan empat program penunjang, yaitu program pemasyarakatan sistem informasi, program pembinaan industri teknologi informasi, program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sistem informasi, serta program pembinaan kelembagaan.

XXV/8

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Ketiga Repelita VI

Pada tahun ketiga Repelita VI (1996/97), pembangunan sistem informasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya terutama tahun kedua Repelita VI (1995/96), dilanjutkan, disempurnakan, dan diperluas. Kegiatan yang dilaksanakan diutamakan pada penataan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia, penataan dan pengumpulan data, pembangunan basis data, serta diseminasi informasi dan pengembangan jaringan komunikasi data. Perkem- bangan pelaksanaan program-program pembangunan sistem informasi serta hasil-hasil yang dicapai selama tiga tahun Repelita VI pada garis besarnya adalah sebagai berikut.

a. Program Pokok

1) Program Pengembangan Sistem Informasi

Program pengembangan sistem informasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektifitas pengelolaan pembangunan nasional, yang dilaksanakan pada berbagai departemen/ lembaga melalui penyelenggaraan sistem informasi dan pendaya- gunaan informasi dalam berbagai aspek dan sektor pembangunan.

Pembangunan dan implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) yang dimulai sejak tahun 1994/95 untuk mendukung proses pengadaan, kepangkatan, penggajian, dan pensiun pegawai, serta pembangunan pusat informasi kepegawaian dilanjutkan. Pada tahun 1996/97 dilakukan perekaman data status terakhir seluruh PNS dengan cakupan informasi yang terdiri atas 51 elemen data yang pada dua tahun sebelumnya hanya 27 elemen; perekaman data seluruh pensiunan PNS dengan cakupan 33

XXV/9

elemen data; serta perekaman data historis seluruh PNS yang mencakup 36 elemen. Data yang telah direkam terdiri atas: data terakhir 3,6 juta PNS, data 1,2 juta pensiunan, data historis 4,1 juta PNS, dan data 3.000 pejabat negara. Selain itu, dilakukan editing terhadap 30 juta dokumen data terakhir PNS, 4 juta dokumen pensiun, 60 juta dokumen data historis, serta 300 dokumen pejabat negara. Pada tahun 1996/97 instalasi komputer dipasang pada sebagian Kantor Wilayah BAKN dan dilanjutkan pemasangan di Kantor Pusat. Dalam rangka program aplikasi, dikembangkan program pensiun dan dimantapkan program yang telah dibangun pada tahun sebelumnya seperti program pengadaan, kepangkatan, dan penggajian PNS.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan keuangan negara dan pembangunan, dibangun sistem informasi pengawasan (SIM-Was), yang pada tahun 1993/94 dimulai dengan identifikasi kebutuhan sistem informasi BPKP. Selanjutnya pada tahun 1995/96 dibangun dan diimplementasikan aplikasi kepegawaian dan dibangun aplikasi auditing tahap pertama berupa basis data obyek pengawasan BUMN/BUMD, kemudian pada tahun 1996/97 dibangun aplikasi auditing tahap kedua, berupa basis data obyek pengawasan satuan kerja dan proyek-proyek, yang diterapkan di BPKP Perwakilan DKI Jakarta.

Dalam rangka pengembangan sistem informasi kearsipan nasional (SIM-Arnas) dilakukan penyusunan program manajemen arsip dan jaringan sistem informasi, pembentukan kelembagaan kearsipan sebagai simpul-simpul jaringan, serta penyiapan arsiparis sebagai pengolah dan penyaji arsip. Sehubungan dengan itu, dilanjutkan penyiapan pembangunan sistem informasi kearsipan yang telah dilakukan sejak tahun 1995/96 antara lain pertemuan konsultasi nasional, pendataan dan penyelamatan arsip, pengadaan perangkat pendukung, penyiapan naskah-naskah dasar, serta penyebaran

XXV/10

informasi kearsipan. Pada tahun 1996/97 dilakukan pengkajian teknis, pengadaan dan pelatihan pengoperasian perangkat keras dan perangkat lunak; pendataan arsip di Jakarta, Ujung Pandang, dan Banda Aceh; serta penelitian dan pengumpulan data untuk jalan masuk arsip di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Pengembangan sistem informasi di Lembaga Administrasi Nega- ra (SIMLAN) yang dimulai sejak tahun 1993/94 berupa penyusunan kerangka dasar, dilanjutkan pada tahun 1994/95 dengan dikembang- kannya sistem informasi kepegawaian, keuangan, dan sistem informasi Sespanas yang kemudian dirubah menjadi sistem informasi Spamen. Pada tahun 1995/96, dibangun sistem informasi aparatur negara dan widyaiswara, sedangkan pada tahun 1996/97 dilakukan pemantapan sistem informasi yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya, serta pembuatan prototype sistem informasi mengenai kualitas aparatur khususnya golongan IV dan informasi mengenai organisasi lembaga pemerintah.

Badan Kerjasama Otomatisasi Administrasi Negara (Bakotan) terus berperan dalam menunjang pembangunan sistem informasi pada instansi pemerintah. Pada tahun 1995/96, disusun metoda pembuatan elemen data yang baku dan buku panduannya, serta diselenggarakan pertemuan untuk koordinasi antarsimpul atau pembina sistem informasi. Selanjutnya pada tahun 1996/97 dirumuskan dan diberikan petunjuk pembakuan struktur, format, dan klasifikasi data, serta diselenggarakan seminar mengenai Document Management Information System. Bakotan telah pula diikut sertakan dalam evaluasi usulan proyek-proyek sistem informasi yang akan dibiayai dari dana bantuan luar negeri.

Di bidang perstatistikan, pengembangan sistem informasi statistik (SIS) terus dilanjutkan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

XXV/11

1995/96 mencakup peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan BPS-Net di Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Pusat antara lain penambahan node sampai dengan kepala bagian, pengembangan homepage dan bulletin board system, pengembangan basis data statistik dan informasi manajemen, serta peningkatan kualitas diseminasi data disempurnakan dan dimantapkan. Pada tahun 1996/97 diperkuat infrastruktur teknologi informasi, yaitu diperluas sarana komunikasi dan sistem jaringan sampai sekitar 300 node, dan diperbesar fasilitas penyimpanan informasi. Selain itu, ditambah modul basis data statistik, dan disempurnakan sistem basis data/informasi manajemen termasuk buku panduan operasionalnya, serta disiapkan rancangan dan bahan-bahan untuk komunikasi secara on-line antara BPS Pusat dengan Kantor Statistik Propinsi, dan diselesaikan pembangunan gedung pusat pelatihan komputer di Jagakarsa.

Di sektor industri dan perdagangan, pada tahun 1996/97 disempurnakan tujuh aplikasi yang telah dikembangan pada tahun sebelumnya sejak tahun 1993/94, yaitu basis data: produksi, ekspor-impor, diretori perusahaan industri, investasi, statistik industri, statistik industri internasional, dan statistik perdagangan internasional. Selain itu, dilanjutkan dan disempurnakan pengemasan dan diseminasi informasi ekonomi industri dan perdagangan dalam media CD-ROM serta pembuatan homepage Pusdata on-line dan bulletin board service yang dilakukan sejak tahun 1995/96. Diluncurkan pula homepage baru dalam rangka diseminasi informasi industri dan perdagangan. Untuk mendukung pembudayaan manajemen moderen dengan menggunakan surat elektronik di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perda- gangan, maka fasilitas jaringan lokal dikembangkan hingga mencakup 40 buah hub dan 270 node, dari hanya 80 node pada tahun 1993/94 dan 220 node pada tahun 1995/96.

XXV/12

Pada tahun 1996/97, pengembangan sistem informasi pangan terpadu (SI-Padu) yang dilaksanakan sejak tahun 1994/95 atas kerjasama antara Kantor Menteri Negara Urusan Pangan/Badan Urusan Logistik (Bulog), Departemen Pertanian, dan Biro Pusat Statistik (BPS) dilanjutkan dan disempurnakan. Selain itu, SIM-Bulog disempurnakan dengan disusunnya rencana induk atas bantuan dana dari US Trade Development Agency, agar keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan secara menyeluruh dari pusat sampai ke daerah (Dolog) meningkat, sehingga memudahkan akses dan komunikasi data.

Dalam rangka mendukung bursa tenaga kerja terpadu, pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan (SIM-TK) terus dilanjutkan. Pada tahun 1995/96 dibangun loket informasi ketenagakerjaan di setiap Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Tenaga Kerja di 27 propinsi, disebarkan informasi melalui publikasi buku Situasi Ketenagakerjaan di Indonesia dan buku Profil Sumber Daya Manusia, serta dikembangkan dan diterapkan aplikasi kepegawaian dan perlengkapan. Pada tahun 1996/97 dalam kegiatan tersebut termasuk pengembangan jaringan lokal di kantor pusat dan pembangunan sistem on-line antara Kantor Pusat dengan Kanwil dilanjutkan dan disempurnakan. Selain itu, dikembangkan proyek percontohan local labor market information system (LLMIS) di 3 propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara; dikembangkan basis data statistik ketenagakerjaan, sistem informasi eksekutif, dan aplikasi wajib lapor perusahaan di daerah, serta dikembangkan dan diterapkan pula sistem informasi bursa tenaga kerja di wilayah Jabotabek. Dalam rangka peningkatan mutu data masukan, diadakan kerjasama dengan BPS guna penanganan data statistik ketenagakerjaan secara terpadu.

Di sektor transportasi, dalam rangka pengembangan sistem informasi perhubungan (SIM-Hub), ditingkatkan penyajian informasi

XXV/13

melalui publikasi buku Perhubungan Dalam Angka dan buku Infor- masi 25 Pelabuhan Strategis di Indonesia. Sejak tahun 1994/95 telah diterbitkan buku Statistik Perhubungan dan buku Data Operasional Bulanan Sektor Transportasi. Pada tahun 1996/97 dikembangkan dan disempurnakan aplikasi basis data produksi, trafik dan prasarana transportasi darat (Damri, Perumka, ASDP), transportasi laut, dan transportasi udara; serta dikembangkan sistem informasi geografi (SIG) yang menghasilkan peta jaringan sarana dan prasarana darat, laut, dan udara di wilayah Jabotabek. Selain itu, sistem informasi eksekutif yang dikembangkan sejak tahun 1994/95 terus disempurnakan antara lain berupa program aplikasi dari sistem informasi prasarana pada Kanwil, serta perluasan jaringan lokal dan uji coba sistem komunikasi secara on-line dengan Kanwil.

Kegiatan pengembangan sistem informasi di sektor pekerjaan umum (SIMPU) yang mencakup informasi spasial berupa peta prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum dengan format propinsi, diperluas dengan format kabupaten yang mencapai 66 dan format kota mencapai 33 kota. Untuk informasi literal, setiap tahun disusun buku statistik pekerjaan umum, dikembangkan sistem informasi kepegawaian, pelatihan, keuangan, perencanaan, mitra kerja, hukum, bantuan luar negeri, dan kepustakaan. Pada tahun 1996/97 dikembangkan dan disempurnakan sistem informasi eksekutif, serta homepage di tingkat pusat dan 27 propinsi. Untuk meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat, dibangun loket pelayanan informasi pekerjaan umum (LPI-PU) serta jaringan intranet Departemen Pekerjaan Umum (PU-Net), termasuk didalamnya informasi mengenai peluang untuk investasi di bidang PU.

Di sektor perumahan, dilanjutkan dan diperluas pembangunan sistem informasi manajemen perumahan dan permukiman terpadu (SIM-Rukimdu) berupa penanganan data primer dan sekunder, serta

XXV/14

pembangunan perangkat lunak dan jaringan komunikasi data. Pada tahun 1996/97 disempurnakan kamus data perumahan dan permukiman, disusun statistik perumahan dan permukiman daerah tingkat I yang mencakup 9 propinsi, serta dicantumkan statistik perumahan dan permukiman pada homepage BPS. Pertemuan kemitraan rutin dan kemitraan kelompok dengan instansi terkait dalam rangka penanganan data sekunder dilanjutkan. Juga telah disusun perumahan dan permukiman dalam angka serta analisis data perumahan dan permukiman, dan telah disebarkan pedoman nasional pendataan perumahan dan permukiman.

Di sektor pertanian, disempurnakan sistem informasi baik yang bersifat administratif maupun teknis pertanian seperti basisdata: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, penerapan paket teknologi, ekspor/impor, harga komoditi pertanian, intensifikasi, indikator pembangunan pertanian, profil komoditi pertanian, dan agribisnis/agroindustri. Pada tahun 1996/97 dibangun sistem informasi peternakan, dan dikembangkan basis data investasi dan kemitraan, sistem informasi agribisnis untuk petani, serta sistem informasi statistik pertanian. Selain itu, disusun kamus data sektor pertanian, dibangun homepage, serta dikembangkan jaringan komunikasi data di lingkungan Departemen Pertanian. Sementara itu, sistem informasi kehutanan (SIM-Hutan) dikembangkan sesuai dengan rencana induk yang ditetapkan pada tahun 1992. Pada tahun 1996/97 dilanjutkan pengembangan dan implementasi SIG sektor kehutanan, pembangunan jaringan komunikasi data antara Departemen Kehutanan dengan Dinas Kehutanan, serta dikembangkan basis data regional kehutanan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan transmigrasi, dibangun sistem informasi manajemen transmigrasi (SIM-Trans) mengacu kepada rencana induk yang telah

XXV/15

ditetapkan sejak tahun 1995/96. Pada tahun 1996/97 dilanjutkan pengembangan sistem pelaporan, bank data, sistem aplikasi, jaringan komunikasi data lokal dan Internet, serta dimantapkan organisasi melalui restrukturisasi tugas/fungsi unit kerja sebagai simpul informasi dan koordinasi internal maupun eksternal. Selain itu, dilanjutkan dan disempurnakan upaya pemerataan dan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan program, UPT, tingkat kesejahteraan trans- migran, dan potensi sumber daya, yang dilaksanakan melalui loket pelayanan informasi (LPI) di Kantor Departemen Trasmigrasi dan Perambah Hutan Pusat, serta pusat informasi bisnis daerah transmigrasi (PIBDT) di Direktorat Bina Usaha Ekonomi dan di 21 propinsi daerah transmigrasi.

Dalam pengembangan sistem informasi manajemen di sektor pertambangan dan energi (SIMPE), selama tiga tahun pelaksanaan Repelita VI telah selesai dikembangkan sistem informasi geologi dan geofisika sebanyak 3 paket, dan sistem informasi sumber daya mineral sebanyak 1 paket. Selain itu, dibangun pusat data minyak dan gas (migas), dimana telah dikembangkan basis data dan sistem informasi geografi eksplorasi migas dan disusun kamus istilah minyak dan gas bumi yang mencakup 1.600 istilah. Telah pula dibangun basis data PLN dan SIG yang menghasilkan peta kelistrikan Indonesia dengan skala 1:250.000, dibangun sistem informasi manajemen pengusahaan di bidang produksi, serta dibangun sistem informasi energi, dan investasi kekayaan milik negara. Pada tahun 1996/97 ditingkatkan pembangunan jaringan lokal, dan dibangun homepage untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, serta dikumpulkan data eksplorasi di Jawa dan Kawasan Timur Indonesia yang mencakup 12 lokasi/perusahaan dan data celah Timor meliputi 71 data pada media batuan, 1.208 data pada media magnetik, dan 800 data pada media kertas. Sementara itu, di Pertamina, diimplementasikan 6 aplikasi yang terpasang di 8 lokasi seperti: komputersasi untuk

XXV/16

pemantauan kegiatan laboratorium minyak Direktorat Pengolahan, kearsipan elektronik di Kantor Pertamina Pusat dan Unit Operasi Prabumulih, aplikasi turn-around kilang minyak di Plaju dan Balikpapan, paket HYSIM untuk proses kilang di Dumai, Plaju dan Balikpapan, serta gas network information system. Dilaksanakan pula konversi seluruh aplikasi pada komputer di unit PPDN Medan, Ujung Pandang, dan Jayapura.

Dalam rangka perwujudan sistem informasi keuangan terpadu (SIK), pada tahun 1996/97 ditingkatkan koordinasi sub sistem SIK yang telah dikembangkan. Beberapa aplikasi terus disempurnakan seperti: DIP, DIK, SKO, ABLN, IKN, SPM, P6-P7, nota debet kredit, paket debt management & financial analysis system, master file pajak, SPT, pajak bumi dan bangunan, custom fast release system, sistem perencanaan penerimaan, fasilitas pengembalian dan pembebasan pungutan negara, aplikasi pelayanan ekspor, inventarisasi berkas kasus piutang negara dan barang jaminan, harga lelang, data keuangan BUMN, sistem akuntasi pemerintah dan daftar gaji. Komunikasi data antarinstalasi komputer dilanjutkan seperti antara Bapeksta Keuangan dengan PPDIA Bandung, BUPLN, Bapepam, BPLK/STAN, serta dengan kantor regional Bapeksta di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Selain itu, dimanfaatkan teknologi satelit (very small aperture terminal - VSAT) oleh Ditjen Pajak, demikian pula oleh Ditjen Bea dan Cukai dikembangkan teknologi pertukaran data elektronik (EDI) dengan negara tetangga dalam memproses data ekspor dan impor. Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang telah dikembangkan, disiapkan metoda quality assurance, serta pembakuan tentang metodologi daur hidup pengembangan sistem.

Untuk menunjang proses perencanaan anggaran pembangunan khususnya evaluasi serta sinkronisasi usulan proyek-proyek pemba-

XXV/17

ngunan yang diusulkan oleh lembaga pemerintah di pusat dan daerah terutama untuk pembahasan dalam konsultasi nasional pembangunan (Konasbang), pada tahun 1996/97 disempurnakan sistem komputerisasi daftar usulan proyek (DUP) sejalan dengan penyempurnaan jenis informasi yang dibutuhkan, dan tolok ukur baku yang ditetapkan oleh Bappenas dan Departemen Keuangan sejak tahun 1994/95. Selain itu, dikembangkan dan disempurnakan basis data pembangunan nasional, termasuk basis data pagu proyek (Satuan 3), data makro, sektoral dan regional. Untuk menunjang manajemen dokumentasi/perpustakaan khususnya mempermudah pencarian dokumen, dikembangkan pula sistem text base. Fasilitas jaringan komunikasi data lokal yang mencakup 160 node dan wide area network telah dioperasionalkan khususnya penggunaan surat elektronik dan akses data, serta disempurnakan dan diperluas homepage yang dibangun pada tahun sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penyelenggaraan sistem informasi di instansi pemerintah, pada bulan oktober 1996 oleh Bappenas bekerjasama dengan Bank Dunia, CIDA dan Bakotan diselenggarakan lokakarya nasional penyusunan Kerangka dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Nasional.

Untuk mendukung tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dikembangkan sistem informasi dengan menggunakan jalur komunikasi satelit dan frame relay yang menghubungkan seluruh Kantor Bank Indonesia. Sampai tahun 1996/97 dikembangkan sistem informasi untuk mendukung kebijaksanaan moneter seperti: laporan secara elektronis dari Bank Umum dan laporan survey kegiatan dunia usaha di seluruh Indonesia, pusat informasi pasar uang, pusat informasi kredit, administrasi pinjaman luar negeri, serta pengelolaan cadangan devisa. Sistem informasi yang telah dikembangkan untuk mendukung kebijaksanaan perbankan adalah: laporan finansial dari Bank Umum dan BPR, pemantauan posisi saldo giro wajib minimum seluruh bank,

XXV/18

sistem pengawasan dini untuk memantau tingkat kesehatan bank, serta sistem informasi kredit untuk memantau kredit nasabah bank. Selain itu, dikembangkan sistem informasi untuk mendukung kebijaksanaan sistem pembayaran seperti: sistem otomasi kliring, sistem transfer antarkantor Bank Indonesia, serta sistem akunting rekapitulasi untuk memantau posisi ketersediaan uang.

Di sektor penanaman modal, pada tahun 1996/97 dilanjutkan dan disempurnakan sistem informasi kebijaksanaan penanaman modal, sistem pemantauan memorandum, sistem informasi kepegawaian, serta sistem himpunan data terpadu. Kegiatan selanjutnya lebih diarahkan pada pengembangan sistem jaringan komunikasi data khususnya antara BKPM dengan BKPMD, termasuk peningkatan infrastruk- turnya.

Di sektor koperasi, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi, pada tahun 1996 dibentuk Pusat Data dan Informasi di lingkungan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Pada tahun 1996/97 diterapkan sistem basis data koperasi dan pengusaha kecil di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, serta disempurnakan rancangan sistem pemantauan dan pelaporan mengenai kelembagaan, keuangan, usaha, dan jasa. Selain itu, dibangun fasilitas jaringan komunikasi data lokal dan skynet yang menghubungkan Kantor Pusat dan Kanwil, demikian pula dilanjutkan upaya penyebaran informasi melalui penyusunan statistik koperasi dan pengusaha kecil.

Di sektor pariwisata, pos, dan telekomunikasi (parpostel), pada tahun 1996/97 disusun disain jaringan sistem informasi manajemen parpostel tahap kedua secara rinci sampai ke Kanwil, dikembangkan basis data, dan diperkuat sarana teknologi informasi di lingkungan Departemen Parpostel. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai

XXV/19

bagian dari masyarakat informasi global, dirumuskan suatu visi "Nusantara 21" yaitu konsep jaringan dan sistem informasi, yang mencakup pembangunan infrastruktur informasi, pengembangan aplikasi jaringan, dan layanan informasi, sehingga diharapkan akses informasi sampai ke kecamatan di seluruh Indonesia akan semakin mudah.

Konsep rencana induk pengembangan sistem informasi manajemen Departemen Dalam Negeri (SIM-Dagri) yang disusun pada tahun 1995/96, saat ini sedang dalam proses pengesahan. Pada tahun 1996/97, disempurnakan aplikasi seperti sistem informasi pembangunan daerah (SIM-Bangda), sistem informasi sepuluh sukses, sistem informasi penanaman modal, sistem informasi potensi desa, sistem informasi pajak pembangunan-1 (SIM-PPb1), serta sistem informasi kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan. Selain itu, dioperasikan sistem informasi pemilihan umum (SIPU) dan sistem informasi manual pendapatan daerah (Mapatda), serta dilakukan uji coba di daerah untuk sistem informasi kependudukan (SIM-Duk). Kegiatan yang secara khusus dilaksanakan pada tahun 1996/97 adalah pengembangan sistem jaringan komunikasi Depdagri (Siskomdagri), yang telah dipasang di Kantor Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Sekjen Departemen Dalam Negeri, serta 27 Pemerintah Daerah Tingkat I.

Dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen terpadu Departemen Luar Negeri (SIM-Deplu), pada tahun 1996/97 disusun kerangka umum rencana induk pengembangan sistem informasi. Guna menangkal pemberitaan negatif mengenai pemerintah RI di luar negeri, Departemen Luar Negeri ditunjuk sebagai koordinator media center mandala luar negeri, yang merupakan program penerangan terpadu untuk keperluan luar negeri dengan menggunakan Internet. Untuk itu, dibentuk organisasi pengelola penerangan elek-

XXV/20

tronis Departemen Luar Negeri (PPED), termasuk disiapkan kelengkapan sarana, pelatihan bagi staf teknis PPED dan instansi anggota media center lainnya, serta pengumpulan data untuk disebarluaskan melalui homepage Departemen Luar Negeri. Selain itu, mulai dikumpulkan data kepegawaian dalam rangka penerapan sistem informasi kepegawaian.

Di sektor pendidikan dan kebudayaan, pada tahun 1996/97 dimasyarakatkan rancangan induk sistem informasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Riksi-Depdikbud) kepada kepala bagian perencanaan dari 27 Kanwil, serta disempurnakan standarisasi struktur basis data Kanwil dalam rangka pembinaan pendidikan masyarakat dan pembinaan kebudayaan. Selain itu, dikembangkan basis data pokok SD-MI dalam rangka mendukung desa IDT, serta dimantapkan basis data pada Kanwil DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Di lingkungan perguruan tinggi diimplementasikan SIM-PT Sinas Dikti pada 8 perguruan tinggi negeri (PTN), sehingga jumlah PTN yang telah mengimplementasikanya adalah 27. Dikem- bangkan dan dimantapkan pula sistem informasi pada Kanwil DI Yogyakarta dalam rangka pembinaan permuseuman dan benda cagar budaya, pembinaan peninggalan sejarah purbakala, serta pembinaan genenasi muda dan keolahragaan. Sementara itu, di Kanwil Jawa Barat dan Jawa Timur dikembangkan sistem informasi dalam rangka pembinaan pendidikan masyarakat. Infrastruktur khususnya jaringan lokal di tingkat pusat telah pula ditambah.

Di sektor kesehatan, pada tahun 1996/97 dimantapkan pedoman penyusunan laporan eksekutif Kanwil Departemen Kesehatan kepada Menteri Kesehatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1994/95. Penyajian informasi kesehatan yang sebelumnya disajikan dalam bentuk buku, seperti profil kesehatan kabupaten/kotamadya, propinsi dan Indonesia yang pada tahun 1996/97 berjumlah 3.336 eksemplar,

XXV/21

serta informasi ringkas kesehatan dan informasi tenaga kesehatan yang masing-masing berjumlah 2.000 eksemplar, sejak tahun 1996/97 dapat diakses oleh masyarakat luas melalui homepage Departemen Kesehatan. Selain itu, dikembangkan jaringan komputer lokal di Kantor Pusat, 6 Kanwil, dan 6 Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I. Dalam rangka kelangsungan dan efektifitas sistem informasi kesehatan (SIK), dilanjutkan bimbingan teknis dan pertemuan untuk evaluasi program SIK bagi pengelola data di tingkat pusat dan daerah.

Di sektor kependudukan dan keluarga, dilanjutkan dan disempurnakan pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIDUGA) serta sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera (SIM-PKS), yang sejak tahun 1996/97 dikaitkan pula dengan upaya pengentasan kemiskinan serta pengembangan anak dan remaja. Untuk itu, dilanjutkan pertemuan kelompok kerja tetap SIDUGA guna mengefektifkan kerjasama jaringan lintas sektor, dikembangkan standar dan prosedur pengelolaan data, serta disempurnakan pendataan keluarga. Selain itu, dikembangkan program aplikasi untuk pengolahan data sampai tingkat kabupaten/kotamadya, aplikasi untuk pengolahan data Takesra/Kukesra dan data anak balita, serta disempurnakan aplikasi untuk pengolahan data keluarga sejahtera. Dikembangkan pula jaringan komputer di BKKBN Pusat dan komunikasi data dengan 23 kantor BKKBN propinsi. Dalam rangka meningkatkan penyajian informasi, disusun profil kependudukan nasional dan daerah, dibangun homepage SIDUGA dan homepage BKKBN, serta dikembangkan prototype basis data yang lebih informatif dalam bentuk grafik dan peta.

Di sektor agama, pada tahun 1996/97 dilanjutkan dan disempurnakan pengembangan sistem informasi keagamaan, seperti sistem informasi pendidikan agama Islam dan sistem informasi haji. Beberapa sistem aplikasi beserta perangkat pendukungnya telah

XXV/22

diterapkan di daerah, yaitu aplikasi sistem informasi Departemen Agama (SIDA) versi 003 di DI Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan sistem aplikasi madrasah diterapkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, disempurnakan instrumen pengumpul data keagamaan, serta diolah data madrasah sebanyak 10.000 set dan data keagamaan sebanyak 329 set. Untuk pelayanan informasi, telah pula diterbitkan buku Data Strategis Keagamaan dan buku Statistik Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Di bidang kesejahteraan sosial, pada tahun 1996/97 dimantapkan sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) termasuk koordinasi pengembangan sistem dan mekanisme pendataan, serta penyediaan data dasar dan informasi kesejahteraan sosial seperti data kependudukan dan lanjut usia melalui kerjasama dengan BPS.

Di bidang iptek, dilanjutkan dan disempurnakan pengembangan sistem informasi yang mencakup informasi literatur, data ilmiah, standar dan paten, serta indikator dan statistik iptek. Dalam rangka pelayanan dokumentasi ilmiah, disempurnakan sistem informasi berbasis literatur yang dikembangkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI, termasuk dibukanya basis data untuk akses jarak jauh melalui jaringan telepon secara dial-up 24 jam setiap hari, serta dikembangkan homepage. Pada tahun 1996/97 ditingkatkan koordinasi di lingkungan Pusat Dokumentasi dan Informasi LPND yang menghasilkan Katalog Induk Majalah, disebarkan informasi majalah iptek luar negeri ke berbagai universitas, serta dimantapkan jaringan informasi sebagai sarana penunjang pelayanan informasi iptek ke seluruh penjuru tanah air. Pada tahun 1996/97, jumlah pengunjung ke PDII adalah 250.000 orang, sedangkan tahun 1995/96

XXV/23

sebanyak 210.000 orang, sementara jumlah judul buku meningkat dari 1.750 pada tahun 1995/96 menjadi 2.400 judul pada tahun 1996/97.

Mengenai infrastruktur informasi iptek, pada tahun 1996/97 dilanjutkan pengembangan jaringan informasi iptek (Ipteknet) sebagai getway ke jaringan global Internet dan simpul-simpul regional (regional node) yang tersebar di beberapa lokasi. Sejak Desember 1996 bandwidth ke Internet ditingkatkan menjadi 256 kpbs dari 128 kpbs pada tahun 1995/96. Pada saat ini Ipteknet telah memiliki 30 penyedia informasi yang terdiri atas perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan lembaga penelitian, serta telah terhubung kepada 45 simpul pengguna dari lembaga sebagaimana tersebut dan industri strategis di Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, dan Ujungpandang.

Sementara itu, pembangunan pusat komputer berkinerja tinggi di BPPT terus dilanjutkan, mulai tahun 1996/97 disediakan fasiltas awal serta dijajagi kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk pengembangan perangkat lunak riset, konsultasi, dan pelayanan jasa komputasi. Dirumuskan pula isu pokok dan indikator teknologi informasi. Melalui kerjasama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Cina dan Jepang, sedang dibuat beberapa prototype pertukaran data secara elektronis yang diharapkan dapat menjadi standar model pertukaran data antarindustri di Asia. Dewasa ini sedang disusun model dasar infrastruktur jaringan backbone dan model jaringan informasi global Indonesia, serta dilakukan pemantuan pencemaran lingkungan perairan laut dengan menggunakan satelit secara real time sebagai upaya kerjasama antara BPPT, LIPI, Departemen Perhubungan, ITB, Ditjen Perikanan, Pertamina, dan PT. LEN.

XXV/24

Dalam rangka pengembangan sarana jaringan komunikasi data, pada tahun 1996/97 kapasitas jaringan komunikasi paket data (Jasipakta) menggunakan radio dengan kecepatan transmisi 19.200 bps yang telah dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) ditingkatkan menjadi 64.000 bps. Sistem informasi kedirgantaraan (SID) dibangun dengan memanfaatkan pusat-pusat informasi baik di dalam maupun di luar negeri, dengan membangun basis data administrasi, serta jaringan komputer lokal dan jaringan yang menghubungkan Kantor Pusat dengan Satuan Kerja Lapan di daerah.

Pada tahun 1996/97 dilanjutkan pengembangan SIG oleh Bakosurtanal sebagai pembina SIG Nasional, antara lain melalui rapat koordinasi SIG-Nas yang dihadiri oleh pembuat dan pengguna data sumber daya alam baik dari tingkat pusat maupun daerah, serta penyebaran peta rupabumi skala 1:50.000 ke 27 daerah tingkat II se pulau Sumatera. Pada tahun 1996/97 telah diselesaikan peta rupabumi seluruh kepulauan Indonesia; peta radar Sumatera, kalimantan dan Irian Jaya; peta foto Kalimantan; peta LPI Jawa, Bali dan Sulawesi; serta peta Indonesia. Sementara itu, sampai dengan tahun 1996/97 melalui proyek MREP telah diselesaikan data digital kelautan untuk 6 daerah prioritas dari keseluruhan 10 daerah prioritas skala 1:250.000 dan 1:50.000, serta data digital kelautan wilayah nasional skala 1:500.000.

Dalam rangka pelayanan jasa informasi iptek nuklir, sejak 1995/96 telah dibangun sistem informasi iptek nuklir (SIMIN) dengan memanfaatkan teknologi informasi antarkawasan kerja melalui pengembangan perangkat keras termasuk jaringan data lokal di Pusat Penelitian Tenaga Atom di Serpong dan Pasar Jumat serta Kantor Pusat Batan. Juga dilanjutkan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang pada tahun 1996/97 mencakup program pengolahan

XXV/25

data pejabat fungsional dan absensi pegawai. Dalam pengembangan SIG, telah diselesaikan peta dasar di daerah Kalimantan. Dewasa ini telah tersedia informasi layanan iptek nuklir sebanyak 117.056 judul, meningkat dari 106.499 judul pada tahun 1995/96. Selain itu, dikembangkan program komputer untuk pengelolaan basis data, serta homepage Batan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan administrasi pertanahan, dilanjutkan dan disempurnakan pengembangan sistem informasi pertanahan, yang meliputi proses pelayanan pertanahan, perpetaan, dan administrasi pertanahan. Untuk itu, pada tahun 1996/97 dikembangkan tahap pertama komputerisasi kantor pertanahan dengan bantuan dana dari Pemerintah Spanyol, yang kegiatannya meliputi pengembangan 2 paket sistem informasi tata ruang dan pertanahan, dan penyusunan rancangan secara rinci. Dalam hal penatagunaan tanah, dikembangkan sistem pemantauan ijin lokasi, model peruntukan penggunaan tanah yang diuji cobakan dalam penataan kawasan Bogor, Puncak, Cianjur di 18 kecamatan, uji coba program analisis persediaan tanah, serta sistem basis data 16 Daerah Tingkat II.

Di sektor lingkungan hidup, pada tahun 1996/97 dilanjutkan dan disempurnakan pengembangan sistem informasi basis data spasial dan non-spasial pada skala nasional; paket aplikasi SIG untuk laporan kualitas lingkungan, Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nasional (NKLN) dan daerah (NKLD), pengelolaan wilayah pesisir dan laut, keanekaragaman hayati laut, tata ruang, dan perubahan iklim; serta disusun petunjuk teknis pertukaran data; dan katalogisasi basis data. Dalam rangka itu, homepage yang dibangun pada tahun 1995/96 telah disempurnakan dengan mengembangkan jaringan informasi ke Daerah Tingkat II disertai dengan penerbitan berbagai publikasi. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup juga turut serta

XXV/26

dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan jaringan informasi, seperti Sustainable Development Programme (SDNP-UNDP), National Environment and Resource Information Center (NERIC-ASEAN/Australia), dan Global Resource Information Database (GRID-UNEP). Selain itu, pada tahun 1996/97 Bapedal mengembangkan program aplikasi yang meliputi: daftar perusahaan, kebijaksanaan dan peraturan di bidang lingkungan hidup, mitra kerja Bapedal, sari berita lingkungan, serta mengembangkan homepage Bapedal (Ekonet).

Dalam rangka pembangunan sistem informasi hukum yang terpadu, pada tahun 1996/97 telah disyahkan rencana induk sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi manajemen Departemen Kehakiman (SIMDK). Selain itu, dilanjutkan pembangunan dan disempurnakan sistem informasi yang telah ada di bidang perencanaan, keuangan, perlengkapan, tata usaha, pendidikan dan pelatihan, pemantauan kegiatan litbang, pengawasan, hukum dan perundang-undangan, pemasyarakatan/narapidana, hak cipta, paten dan merek, keimigrasian; serta sistem jaringan komunikasi dan informasi (SJDI) hukum.

Sementara itu, diimplementasikan dan disempurnakan pengembangan sistem informasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (SIMKARI) yang meliputi sistem aplikasi kepegawaian, data kriminal, perdata dan tata usaha negara, serta jaringan komunikasi data di Kantor Pusat dan di 5 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yaitu DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang. Untuk menyempurnakan sistem yang telah dibangun, pada tahun 1996/97 dilakukan rekondisi perangkat komputer di Kejaksaan Agung, 8 Kejati Besar, 19 Kejati Kecil, dan 2 Kejaksaan Negeri (Jakarta Pusat dan Jakarta Utara).

XXV/27

Dalam menunjang pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa, pada tahun 1996/97 disempurnakan dan diimplementasikan sistem informasi manajemen penerangan terpadu (SIM-Padu), termasuk penyiapan dan penyampaian informasi mengenai pembangunan untuk mendukung kegiatan operasional media center. Sementara itu, di bidang pertahanan keamanan, pada tahun 1996/97 dilanjutkan pengembangan sistem informasi pertahanan dan keamanan negara (Sisinfo-Hankamneg) di lingkungan Departemen Hankam dan ABRI. Kegiatannya difokuskan pada peningkatan sarana komputer dan pengembangan jaringan komunikasi data, serta pembinaan keahlian di bidang teknologi informasi bagi para pengelola sistem informasi.

b. Program Penunjang

1) Program Pemasyarakatan Sistem Informasi

Program pemasyarakatan sistem informasi dimaksudkan untuk menciptakan manusia dan masyarakat informasi yang mengetahui mengenai teknologi informasi dan mempunyai kemampuan untuk mendayagunakan informasi secara optimal untuk memperoleh nilai tambah, dan lebih menghargai data dan informasi, serta untuk menanamkan budaya sadar informasi. Selain itu, dengan memasya- rakatnya informasi, diharapkan proses pencerdasan kehidupan bangsa akan lebih meningkat.

Pada tahun 1996/97 pemasyarakatan sistem informasi dilanjutkan melalui kegiatan pameran, penyuluhan, dan pemberian informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, serta penerbitan berbagai bentuk publikasi seperti buletin, majalah, dan brosur. Upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan teknologi informasi dilakukan melalui

XXV/28

berbagai seminar dan lokakarya oleh lembaga pemerintah, serta asosiasi usaha dan perwakilan/distributor teknologi informasi.

Asosiasi usaha yang bergerak di bidang teknologi informasi seperti Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) berperan aktif dalam pemasyarakatan teknologi informasi. Pada tahun 1996/97, dilanjutkan kegiatan yang telah diadakan secara rutin sejak tahun 1993 seperti pameran komputer (Indocomtech'96), dan komputer expo Indonesia (Inkomeks'96). Untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, dilakukan kunjungan bisnis ke Comdex - Las Vegas dan Computex - Taipei. Untuk pengujian dan sertifikasi komputer diadakan kerjasama antara Apkomindo dengan Lembaga Penelitian, Pengujian dan Sertifikasi Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan kesadaran masyarakat yang meningkat mengenai manfaatnya, mengakibatkan berkembangnya pasar teknologi informasi, terlihat dari meningkatnya nilai pemasaran komputer seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jasa profesional di bidang sistem informasi, baik jasa konsultasi, jasa pendidikan dan pelatihan maupun jasa untuk pemeliharaan. Tabel XXV-1 menunjukkan bahwa nilai pemasaran komputer pada tahun 1996 adalah 1.104 juta dolar AS atau meningkat 46,8 persen dari tahun 1995, dan meningkat 97,8 persen dari akhir Repelita V. Dari jumlah tersebut, 67,0 persen adalah untuk perangkat keras dan perangkat lunak sebesar 20,4 persen. Nilai pasar jasa profesional juga telah makin baik, yaitu meningkat 46,7 persen dari tahun sebelumnya. Dengan kecenderungan harga yang semakin murah, pasar perangkat keras didominasi oleh personal komputer (PC) seperti notebook, home PC, desktop, dan server, yang selama tahun 1996 terjual kurang lebih 390.000 unit atau meningkat 33,3 persen dari 300.000 unit pada tahun 1995 dan meningkat 95,0 persen dari tahun 1993. Jumlah tersebut setara dengan 600 juta dolar AS atau sekitar 54,5 persen dari seluruh

XXV/29

pasar teknologi informasi. Dengan meningkatnya pengembangan jaringan komputer, pasar produk jaringan (selain sistem operasi) tumbuh sekitar 100 persen, dimana pada tahun 1996 nilainya sekitar 60 juta dolar AS.

Sementara itu, pasar perangkat lunak komputer meningkat dari 153,3 juta dolar AS pada tahun 1995 menjadi 225,1 juta dolar AS pada tahun 1996, antara lain karena terdapat kecenderungan meningkatnya pembelian perangkat lunak orisinal, baik di kalangan instansi pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa apresiasi masyarakat terhadap hak cipta perangkat lunak komputer semakin baik. Selanjutnya apabila dilihat dari penggu- naannya, pasar untuk aplikasi bidang keuangan masih dominan, yaitu 31,6 persen dari nilai pemasaran, sedangkan untuk umum 27,4 persen, aplikasi produksi 21,5 persen dan sisanya untuk aplikasi distribusi 19,5 persen.

Dalam rangka pembinaan penggunaan perangkat lunak komputer, oleh Bakotan bekerjasama dengan Aspiluki telah dilakukan invent- tarisasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan instansi pemerintah. Selain itu, Tim Evaluasi Pengadaan dan Bappenas telah melakukan inventarisasi perangkat lunak yang digunakan dan legalitas pengadaannya, serta rencana pengadaan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk tahun 1997/98 pada instansi pemerintah termasuk beberapa BUMN.

2) Program Pembinaan Industri Teknologi Informasi

Program pembinaan industri teknologi informasi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan industri teknologi informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer yang dapat meme-

XXV/30

memenuhi kebutuhan informasi di dalam negeri dan mampu memanfaatkan peluang pasar internasional.

Dalam rangka pengembangan industri teknologi informasi, beberapa kebijaksanaan deregulasi di bidang investasi dan pemberian insentif telah menciptakan iklim yang mendukung pengembangan industri teknologi informasi, seperti: penyederhanaan ketentuan investasi dan pemberian kesempatan bagi investor asing secara langsung (100 persen) untuk investasi di dalam negeri (PP. No.20/1994); Undang-Undang mengenai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan pajak barang modal termasuk penurunan pajak perseroan dan percepatan penyusutan; pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/sub komponen untuk pembuatan komponen elektronika dengan Keputusan Menteri Keuangan No.380/KMK.01/1996 untuk mengeliminasi tarif menjadi nol persen bagi produk PC, mikro komputer, dan beberapa periphheral; fasiltas PMA/PMDN dalam rangka investasi baru yaitu pembebasan bea masuk untuk impor barang modal dan impor bahan baku; fasilitas draw back dari Bapeksta berupa pengembalian fiskal sebesar jumlah yang ekivalen dengan realisasi ekspor hasil produksi; keterkaitan industri dengan sektor ekonomi lainnya agar pemanfaatan potensi pasar dalam negeri terutama kebutuhan pemerintah/BUMN lebih meningkat (Keppres 16/1994); serta pemberian pelayanan kemudahan bagi perusahaan eksportir tertentu untuk produsen elektronika termasuk industri teknologi informasi.

Industri perangkat keras komputer seperti mother board, monitor, keyboard, dan peripheral telah memberikan sumbangan terhadap ekspor hasil industri elektronika, dimana untuk komponen industri elektronika, Integrated Circuit (IC) merupakan salah satu andalan ekspor. Produksi komputer mikro (PC) pada tahun 1996/97 adalah sekitar 400.000 unit, meningkat 654,7 persen dari akhir Repelita V

XXV/31

dan meningkat 33,3 persen dari tahun 1995/96. Sementara itu, produksi komponen komputer seperti IC pada tahun 1996/97 adalah 299 juta unit yaitu meningkat 89,2 persen dibandingkan akhir Repelita V, dan meningkat 38,2 persen dari tahun 1995/96. Sedangkan produksi resistor adalah 55,5 juta unit, yaitu meningkat 165,5 persen dari tahun sebelumnya dan meningkat 265,1 persen dibandingkan dengan produksi pada akhir Repelita V. Nilai produksi industri pengolahan data pada tahun 1996/97 adalah 1.026 milyar rupiah, meningkat 29,3 persen dari tahun 1995/96, sementara nilai produksi industri telekomunikasi mencapai 1.739,2 milyar rupiah. Sedangkan nilai ekspor industri pengolah data dan industri telekomunikasi pada tahun 1996/97 masing-masing adalah 406,8 juta dolar AS dan 218,2 juta dolar AS (data pada Tabel XXV-2).

Meskipun perkembangannya tidak sepesat industri perangkat keras, industri perangkat lunak juga sudah berkembang di dalam negeri antara lain aplikasi di bidang perbankan, pemetaan, reservasi ticket pesawat udara, pasar swalayan, dan kepegawaian, yang ke semuanya menyebabkan penghematan devisa. Sementara itu, Aspiluki sebagai asosiasi di bidang perangkat lunak komputer telah berupaya dalam pengembagan industri perangkat lunak, antara lain melalui pengembangan kerjasama dengan organisasi/usaha internasional. Sela- in itu, bekerjasama dengan Business Software Alliance telah diupayakan penggunaan perangkat lunak legal dalam rangka penegakkan hak cipta antara lain melalui inventarisasi penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer pada instansi pemerintah dan memberi masukan dalam penyusunan konsep strategi pengadaan perangkat lunak komputer yang disusun oleh Tim Evaluasi Pengadaan dan Bappenas.

XXV/32

3) Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sistem Informasi

Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sistem informasi dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga profesional di bidang sistem/teknologi informasi agar dapat mendukung pembangunan sistem informasi secara efektif dan efisien.

Upaya peningkatan kualitas tenaga profesional dibidang teknologi informasi terus dilanjutkan dan diberikan perhatian yang lebih besar, karena jumlah dan kualitas tenaga yang tersedia masih belum mema- dai untuk mendukung kebutuhan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sistem informasi terus ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Para pegawai pada instansi pemerintah telah diberi kesempatan untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan di bidang sistem/teknologi informasi pada berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian pula dilanjutkan pelatihan/kursus dan bimbingan teknis bagi para pegawai di tingkat pusat maupun daerah, dengan mengikutsertakan pada berbagai konferensi, seminar, dan lokakarya untuk menambah wawasan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Pada tahun 1996/97, pendidikan, bimbingan teknis, dan pelatihan komputer baik untuk operator, pemrogram (programmer), maupun analis sistem diselenggarakan oleh 19 instansi pemerintah dengan jumlah peserta 1.935 orang. Dari jumlah tersebut, pendidikan dan pelatihan operator dan programmer yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara adalah sebanyak 410 orang, terdiri atas 72 peserta dari berbagai instansi, 40 pengelola Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Tingkat II Jawa Timur, 82 peserta diklat

XXV/33

sistem analis dari Departemen Dalam Negeri, dan 60 peserta diklat operator dari Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Selain itu, kegiatan pendidikan sekolah di bidang teknologi informasi di perguruan tinggi maupun pendidikan luar sekolah dalam bentuk kursus komputer juga meningkat. Dari Tabel XXV-3 terlihat bahwa pada tahun 1996/97 sama dengan tahun 1995/96, ada 8 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menyelenggarakan program studi informatika dan komputer, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanudin. Jumlah mahasiswa yang terdaftar adalah 2.983 orang, yaitu meningkat 43,5 persen dari tahun 1995/96 dan meningkat 199,2 persen dari akhir Repelita V. Jumlah lulusannya pada tahun 1996/97 adalah 316 orang, meningkat sedikit dari 314 orang pada tahun 1995/96. Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS), baik Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, maupun Akademi yang menyelenggarakan program studi informatika dan komputer, pada tahun 1996/97 adalah 93, meningkat dari 90 pada tahun 1995/96 dan 77 pada akhir Repelita V. Jumlah mahasiswa PTS tersebut adalah 73.394 orang, yaitu meningkat 8,7 persen dari tahun 1995/96 dan meningkat 29,3 persen dari akhir Repelita V, lulusannya berjumlah 8.893 orang meningkat 34,5 persen dari tahun sebelumnya dan meningkat 155 persen dari akhir Repe- lita V.

Jabatan fungsional pranata komputer yang telah ada sejak tahun 1989 untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang teknologi informasi pada instansi pemerintah, terus dibina. Pada tahun 1996/97 terdapat 935 orang pejabat pranata komputer yang tersebar di 20 instansi dan 2 Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu

XXV/34

DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Tengah. Jumlah pranata komputer tersebut meningkat 5,1 persen dari tahun 1995/96 dan meningkat 16,6 persen dari akhir Repelita V, terdiri atas 63,5 persen golongan II, dan 35,6 persen golongan III, serta 0,9 persen golongan IV.

4) Program Pembinaan Kelembagaan

Program pembinaan kelembagaan dimaksudkan untuk memantapkan tatanan kelembagaan yang dapat mendorong pemanfaatan yang optimal atas sumber daya informasi, dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan sistem informasi, serta mempercepat penguasaan kemampuan di bidang teknologi informasi.

Pada tahun 1996/97 telah terbentuk unit kerja baru, yaitu Pusat Data dan Informasi di Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Pengembangan kelembagaan di daerah dilanjutkan melalui pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pengolahan data seperti KPDE di Daerah Tingkat I dan II. Pada tahun 1996/97 telah terbentuk 24 KPDE Tingkat I dan 171 KPDE Tingkat II, sedangkan 3 KPDE Tingkat I masih dalam proses pengesahan dan 135 KPDE Tingkat II dalam proses pengajuan.

Pelaksanaan pembangunan sistem informasi pada tahun ketiga Repelita VI telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, baik dalam penyelenggaraan sistem informasi termasuk akses informasi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, maupun kelembagaan yang makin mantap dengan makin meningkatnya keterpaduan di masing-masing instansi dan antar instansi.

XXV/35

TABEL XXV – 1PERKEMBANGAN PASAR KOMPUTER 1)

1993, 1994 – 1996(juta dolar AS)

1) Angka tahunan, dan merupakan perkiraan hasil pengamatan terhadap sebagianBesar perusahaan/pelaku bisnis terkemuka di bidang Teknologi informasi

2) Jumlah menurut jenis penggunaan (1a + 1b + 1c) atau jumlah Menurut lingkup penggunaan(2a + 2b + 2c + 2d)

3) Angka diperbaiki

XXV/36

GRAFIK XXV – 1PERKEMBANGAN PERKIRAAN PASAR KOMPUTER

MENURUT JENIS PENGGUNAAN1993, 1994 – 1996

XXV/37

GRAFIK XXV – 2PERKEMBANGAN PERKIRAAN PASAR KOMPUTER

MENURUT JENIS PENGGUNAAN1993, 1994 – 1996

XXV/38

TABEL XXV – 2PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI INFORMASI

1993, 1994 – 1996 1)

1) Angka tahunan; angka kalender 1993, 1994, 1995 dan 19962) Angka diperbaiki

XXV/39

GRAFIK XXV – 3PERKEMBANGAN PRODUKSI

KOMPUTER MIKRO (PC)1993, 1994 – 1996

XXV/40

TABEL XXV – 3PERKEMBANGAN PERGURUAN TINGGI DAN PRANATA KOMPUTER

1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Angka diperbaiki2) Data sampai dengan 30 September 19963) Angka kumulatif4) Data sampai dengan 19 Maret 1997

XXV/41

GRAFIK XXV – 4PERKEMBANGAN PRANATA KOMPUTER

1993/94, 1994/95 – 1996/97

XXV/42

C. STATISTIK

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program Repelita VI

Dalam era globalisasi proses pengambilan keputusan di setiap kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luas, semakin memerlukan data statistik yang akurat dan tepat-waktu. Data ini diperlukan di semua tahapan kegiatan, dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai tahapan evaluasi. Sejalan dengan itu, sasaran pembangunan statistik dalam Repelita VI adalah berkembangnya sistem perstatistikan nasional yang makin terpadu dan andal, yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembangunan secara sektoral, lintas sektor, nasional, dan regional.

Kebijaksanaan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan statistik tersebut adalah menyempurnakan penyelenggaraan statistik antara lain melalui usaha pengintegrasian pelaksanaan survei dan sensus dengan periodisasi tertentu, pemanfaatan secara optimal data statistik hasil registrasi dari berbagai instansi, pemanfaatan survei inti, peningkatan cakupan dan lingkup data, peningkatan ketepatan waktu penyajian, pengembangan teknik dan metode sesuai dengan standar internasional, dan pemanfaatan teknologi yang andal dalam pengolahan serta penyebarluasan data statistik. Kebijaksanaan lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan tenaga statistik, serta peningkatan peran masyarakat dan badan usaha dalam kegiatan perstatistikan, baik sebagai sumber informasi statistik maupun sebagai pemakai data statistik. Selain itu, pengembangan kelembagaan statistik, antara lain dilakukan melalui peningkatan koordinasi pemilihan data yang dikumpulkan, koordinasi antara instansi pengumpul data, peningkatan penyebarluasan hasil kegiatan

XXV/43

statistik, penyempurnaan peraturan perundang-undangan perstatistikan, serta peningkatan sarana dan prasarana perstatistikan.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut disusun program

pembangunan statistik yang terdiri atas program pokok dan program penunjang. Program pokok mencakup program penyempurnaan dan pengembangan statistik, sedangkan program penunjang mencakup program pengembangan informasi statistik, serta program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan statistik.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Ketiga Repelita VI Dalam tahun ketiga Repelita VI, pembangunan statistik tetap

diarahkan pada penyempurnaan penyelenggaraan statistik, pengembangan kelembagaan statistik, serta pengembangan SDM di bidang perstatistikan. Berikut adalah berbagai kegiatan pembangunan perstatistikan, dan hasil-hasilnya yang dilakukan pada tahun 1996/97.

a. Program Pokok

Pada dasarnya program pokok yang dilaksanakan pada tahun 1996/97 merupakan program lanjutan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

1) Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Program penyempurnaan dan pengembangan statistik dilakukan

melalui kegiatan: peningkatan dan pengembangan data statistik; pengkajian dan analisis statistik; serta penyempurnaan sarana, prasarana dan kelembagaan statistik yang mampu meningkatkan mutu, kelengkapan, dan kecepatan penyajian data statistik.

XXV/44

Berbagai kegiatan tersebut dilakukan dengan meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi antara unit statistik di instansi pemerintah, swasta dan masyarakat umum. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui sensus, survei dan penelitian khusus maupun melalui kompilasi data sekunder yang bersumber dari catatan administrasi.

Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik ini menghasilkan data statistik yang beragam, dan jumlah publikasi yang dihasilkan setiap tahunnya bervariasi menurut jenis data dan kegiatan statistik yang dilakukan. Tabel XXV-4 menunjukkan perkembangan jumlah dan jenis publikasi sejak akhir Repelita V sampai dengan tahun ketiga Repelita VI yang semakin meningkat. Misalnya pada tahun ketiga Repelita VI, jumlah publikasi yang dihasilkan meningkat menjadi 50 persen lebih banyak dibandingkan dengan akhir Repelita V. Di samping itu juga diterbitkan publikasi bulanan dalam bentuk Buletin Ringkas yang berisi perkembangan indeks harga, indeks produksi industri, ekspor-impor barang, serta hasil produksi padi dan palawija. Publikasi bulanan lainnya adalah Indikator Ekonomi yang memuat data indeks harga, keuangan negara, perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri, produksi, perhubungan, hotel dan pariwisata, dan pendapatan nasional.

a) Peningkatan dan Pengembangan Data Statistik Peningkatan dan pengembangan data statistik mencakup kegiatan

penyempurnaan dan pengembangan metode pengumpulan, pengolahan serta penyajian data di berbagai bidang statistik, yaitu statistik produksi dan distribusi, statistik sosial kependudukan, statistik neraca nasional, serta statistik potensi wilayah/desa.

XXV/45

(1)Statistik Produksi dan Distribusi Peningkatan dan pengembangan data statistik produksi dan

distribusi yang dilaksanakan secara berkesinambungan, mencakup antara lain, kegiatan: Survei Pertanian (Tanaman Pangan dan Non-Tanaman Pangan); Survei Industri (Besar dan Sedang, serta Industri Kecil dan Rumahtangga); Survei Konstruksi; Survei Perusahaan Pertambangan Besar; Survei Listrik, Gas, dan Air Minum; Survei Harga Perdagangan Besar; Survei Harga Konsumen; Survei Monitoring Harga Produsen Gabah; Survei Volume Penjualan Eceran Beras; Survei Harga-harga di Perdesaan; Survei Keuangan Daerah; Kompilasi Data Statistik Perdagangan Luar Negeri; Survei Hotel dan Wisatawan, Survei dan Kompilasi Data Statistik Perhubungan; Sensus Ekonomi 1996, Penyusunan Satuan Harga Barang dan Jasa; serta Survei Lembaga Keuangan Bukan Bank. Berikut adalah perkembangan kegiatan-kegiatan tersebut secara lebih rinci.

(a) Survei Pertanian

Survei pertanian mencakup survei pertanian tanaman pangan dan non-tanaman pangan. Survei pertanian tanaman pangan bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data produksi, struktur ongkos usaha tani padi dan palawija, serta data pertanian lainnya, termasuk data tentang Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam rangka memperbaiki data pertanian pangan, khususnya padi, diselenggarakan survei pengumpulan data luas tanaman padi dengan pendekatan rumahtangga tani di Jawa.

Survei Susut Pasca Panen Musim Tanam 1995/96 bertujuan untuk mengevaluasi besaran nilai susut saat panen dan pasca panen, serta faktor konversi jemur dan konversi giling untuk tingkat nasional atau propinsi potensi padi. Pada tahun anggaran 1996/97 kegiatan ini

XXV/46

telah menghasilkan faktor konversi susut gabah beras 1996, yang dapat digunakan sebagai alat bantu perkiraan penghitungan produksi padi yang lebih akurat untuk digunakan sebagai dasar penentuan kebijaksanaan di sektor pertanian.

Sementara itu, survei non-tanaman pangan bertujuan untuk mendapatkan data tentang pola usaha seperti produksi, tenaga kerja, struktur ongkos, pengolahan dan pemasaran serta nilai tambah pada perusahaan dan usaha rumahtangga perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan hortikultura, serta data Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan produksi perikanan yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Publikasi yang telah diterbitkan, antara lain, meliputi: Produksi

Padi di Indonesia, Produksi Tanaman Palawija, TPI Triwulanan di Jawa dan di Luar Jawa, Perusahaan Perikanan, RPH Triwulanan, Daftar Nama dan Alamat RPH, Daftar Nama dan Alamat Perusahaan Peternakan, Survei Susut Gabah Beras 1996, Hasil Pencacahan Survei Perkebunan Kopi Rakyat 1996, Hasil Pencacahan Survei Perkebunan Karet Rakyat 1996, Struktur Ongkos Usaha Peternakan 1996, Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Statistik Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), Statistik Perusahaan Penangkaran Satwa Liar dan Wisata Alam, Statistik Perusahaan Perkebunan, Hasil Studi Kebijaksanaan Pertanian, dan Survei Luas Tanaman Padi dengan Pendekatan Rumahtangga di Jawa 1996.

(b)Survei Industri Pendekatan dari survei industri dapat dibedakan menjadi

pendekatan perusahaan industri (establishment), seperti Survei Indus- tri Besar dan Sedang, dan pendekatan rumahtangga (household) usaha industri, seperti Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga.

XXV/47

Kegiatan ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan struktur sektor industri, khususnya data tenaga kerja, tingkat produktivitas, struktur biaya, permodalan, nilai masukan, dan nilai tambah. Hasil kegiatan ini dipublikasikan setiap tahun. Selain kegiatan tahunan, survei industri besar dan sedang juga dilaksanakan secara triwulanan. Hasilnya disajikan dalam Buletin Ringkas dan Indikator Ekonomi.

Sejalan dengan bertambah kompleksnya kegiatan industri di

dalam perekonomian nasional, informasi yang dikumpulkan juga semakin bervariasi dan luas. Pada akhir Repelita V, survei ini mencakup 57.309 responden, termasuk sekitar 30.000 industri kecil dan rumahtangga, dan pada tahun ketiga Repelita VI menjadi 34.260 responden industri besar dan sedang dan tidak termasuk industri kecil dan rumahtangga yang telah dicakup pada Sensus Ekonomi 1996 (Tabel XXV-5).

Publikasi yang diterbitkan dalam ketiga tahun Repelita VI ini, antara lain: Statistik Industri Besar dan Sedang, Direktori Industri Besar dan Sedang, Indikator Industri Besar dan Sedang, dan Statistik Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga.

(c) Survei Konstruksi Tujuan survei ini adalah untuk mengukur perkembangan sektor

konstruksi dan memperkirakan sumbangan sektor konstruksi dalam perhitungan neraca nasional setiap tiga bulan. Data dari sektor konstruksi yang dikumpulkan mencakup statistik konstruksi gedung, seperti gedung tempat tinggal; konstruksi bangunan sipil, seperti bangunan jalan, jembatan dan landasan, bangunan jalan dan jembatan kereta api, dan bangunan sipil lainnya; serta konstruksi bangunan khusus, seperti pemasangan pondasi dan pilar, pengeboran air bersih, penyiapan lahan, instalasi gedung, dan sebagainya. Survei konstruksi

XXV/48

ini dilakukan secara triwulanan dan tahunan di seluruh propinsi dan mencakup perusahaan anggota Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) dan non-anggota AKI.

Pelaksanaan survei konstruksi pada tahun 1996/97 merupakan

kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya dengan penyempurnaan metode pengumpulan datanya, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Sampelnya mencakup 20 persen dari seluruh perusahaan berbadan hukum.

Publikasi yang diterbitkan, antara lain: Statistik Bangunan/

Konstruksi Anggota AKI, Statistik Bangunan/Konstruksi Non Anggota AKI, Statistik Pembangunan Perumahan di Indonesia, serta Indikator Konstruksi.

(d) Survei Perusahaan Pertambangan Besar Survei ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan

dengan struktur perusahaan pertambangan besar, seperti tenaga kerja, struktur ongkos, pemasaran, permodalan dan indeks produksi. Metode pencacahannya adalah pencacahan lengkap dengan kunjungan langsung (canvassing system) dan mencakup perusahaan pertambangan kategori golongan A dan B (bahan tambang strategis dan bahan tambang vital) yang pada umumnya merupakan perusahaan pertambangan besar dengan teknologi tinggi di 20 propinsi di Indonesia. Jenis publikasi yang telah diterbitkan, antara lain: Statistik Pertambangan Migas, dan Statistik Pertambangan Non-Migas.

(e) Survei Listrik, Gas dan Air Minum Survei listrik, gas dan air minum ditujukan untuk mendapatkan

data mengenai tenaga kerja, upah dan gaji, produksi, penggunaan

XXV/49

bahan bakar, struktur ongkos, pembentukan barang-barang modal, dan sebagainya dari perusahaan-perusahaan penyedia listrik, gas, dan air minum. Selain itu, dikumpulkan data sekunder dan data primer hasil survei penggunaan energi yang dimiliki Direktorat Jenderal Listrik dan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi.

Kegiatan penyusunan statistik listrik, gas, dan air minum pada

tahun 1996/97 dilakukan sama dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, yaitu melalui pos (mailing system). Penyempurnaan yang dilakukan terutama adalah dalam metode pengumpulan datanya, sehingga lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Publikasi yang diterbitkan meliputi: Statistik Listrik PLN, Statistik Gas Kota, Statistik Air Minum, serta Statistik Neraca Energi.

(f) Survei Harga Perdagangan Besar

Tujuan survei ini adalah menyusun indeks harga perdagangan besar (IHPB) dan perubahannya baik tingkat propinsi maupun tingkat nasional, yang sangat berguna untuk deflator dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, survei ini juga dapat digunakan untuk memantau perkembangan tingkat harga umum.

Pemilihan sampel perusahaan/pedagang besar dilakukan secara purposive. Pencacahan dilakukan terhadap perusahaan besar terpilih yang meliputi produsen, pedagang besar utama, eksportir dan importir disetiap kota terpilih. Survei Perdagangan Besar dilaksanakan di 126 kota besar di Indonesia.

Jenis publikasi yang diterbitkan meliputi, antara lain: Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia, Harga Perdagangan Besar, dan Harga Perdagangan Besar DKI Jakarta. Selain itu data

XXV/50

harga dan IHPB juga disajikan secara bulanan pada Indikator Ekonomi dan Buletin Ringkas.

(g) Survei Harga Konsumen

Survei ini digunakan dalam penyusunan indeks harga konsumen (IHK) dan laju inflasi tingkat ibukota propinsi maupun tingkat nasional, di samping menyajikan pula data harga pada tingkat konsumen di wilayah perkotaan.

Pada saat ini, survei ini dilaksanakan di 27 ibukota propinsi dan mencakup 225 jenis barang dan jasa dengan 2-3 kualitas/merk dari setiap jenis barang dan jasa pada tiap pasar terpilih di masing-masing kota.

Untuk dapat lebih mencerminkan pola konsumsi masyarakat maka dilakukan kegiatan pemutakhiran diagram timbangan yang selama ini dipakai melalui penyelenggaraan Survei Biaya Hidup (SBH) 1996. Selain akan mencakup lebih banyak jenis barang di dalam diagram timbangan yang baru, survei ini juga dilaksanakan di 27 ibukota propinsi dan 17 kota yang mempunyai kantor perwakilan Bank Indonesia.

Jenis publikasi yang diterbitkan meliputi: Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa di Ibukota Propinsi, IHK di Ibukota Propinsi Indonesia, IHK di 17 Kota Tingkat II di Indonesia, Kurs Valuta Asing dan Harga Emas di Jakarta, Harga 9 Bahan Pokok dan Barang-barang Penting lainnya, Warta IHK, dan Diagram Timbangan Hasil Survei Biaya Hidup, serta Survei Biaya Hidup 1996.

XXV/51

(h) Survei Monitoring Harga Produsen Gabah Tujuan survei ini adalah melakukan pemantauan terhadap harga

dasar gabah di tingkat produsen/petani, dan dilakukan di seluruh Indonesia kecuali beberapa propinsi yang bukan penghasil padi, seperti DKI Jakarta, Bengkulu dan Maluku.

Pelaksanaan survei ini adalah antara tanggal 10-15 setiap

bulannya. Sedangkan pada masa-masa panen raya, pencacahan dilakukan seminggu sekali. Hasil pengumpulan dan pengolahan data survei ini disajikan dalam bentuk Laporan Harga Produsen Gabah Menurut Kelompok Kualitas, yang merupakan informasi dini bagi instansi terkait dalam pengamanan harga dasar gabah yang ditetapkan oleh pemerintah.

(i) Survei Volume Penjualan Eceran Beras

Tujuan survei volume penjualan eceran beras ini adalah untuk memperoleh data yang digunakan sebagai dasar berbagai analisis pasar. Rancangan sampel survei ini adalah dua tahap. Tahap pertama memilih pasar secara purposive. Tahap kedua, dari hasil pendaftaran seluruh pedagang beras di pasar terpilih, dipilih sejumlah pedagang beras secara sistematik. Cakupan survei ini adalah pasar-pasar terpilih yang ada di ibukota propinsi di seluruh Indonesia yang mendominasi dalam penjualan eceran beras. Publikasi yang diterbitkan yakni: Laporan Survei Volume Penjualan Beras Eceran.

(j)Survei Statistik Harga-harga di Perdesaan

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan data harga-harga di daerah perdesaan, menyusun indeks harga yang dibayar petani dan indeks harga yang diterima petani, serta indeks nilai tukar petani (NTP) dan indeks 9 bahan pokok daerah perdesaan.

XXV/52

Pengumpulan data statistik ini dilakukan secara sampel, dengan unit sampel adalah petani dan pedagang di pasar kecamatan yang dipilih. Survei harga produsen mencakup harga produsen barang-barang hasil pertanian dan harga eceran di pasar perdesaan di wilayah Indonesia kecuali DKI Jakarta.

Selain dimuat dalam Buletin Ringkas, jenis publikasi yang diterbitkan meliputi: Nilai Tukar Petani di Jawa dan 10 Propinsi di Luar Jawa, Statistik Harga Produsen Sektor Pertanian, Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan, Statistik Harga Konsumen di Pedesaan, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Sektor Pertanian di Jawa dan Madura, Indeks NTP di Jawa-Madura dan 10 Propinsi di Luar Jawa, dan Indeks Harga 9 Bahan Pokok di Perdesaan Jawa dan Madura serta Luar Jawa.

(k) Survei Keuangan Daerah

Tujuan survei ini adalah mengumpulkan data statistik keuangan pemerintah daerah tingkat I, pemerintah daerah tingkat II dan pemerintah desa, berdasarkan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran rutin serta realisasi dari penerimaan dan pengeluaran pembangunan. Data statistik keuangan pemerintah daerah ini dapat digunakan dalam penghitungan pendapatan regional, juga sebagai komponen besar dalam penghitungan pendapatan nasional dan tabel input-output setelah digabungkan dengan data keuangan pemerintah pusat.

Survei keuangan pemerintah daerah tingkat I dan II dilakukan secara lengkap di seluruh propinsi (Dati I) dan kabupaten/kotamadya (Dati II) di Indonesia. Sedangkan survei keuangan pemerintah desa dilakukan secara sampel dengan sistematic sampling yang mencakup kurang lebih 10 persen dari seluruh desa/kelurahan di Indonesia.

XXV/53

Jenis publikasi yang diterbitkan meliputi: Statistik Keuangan Pemerintah Pusat, Statistik Keuangan Pemda Tingkat I, Statistik Keuangan Pemda Tingkat II, dan Statistik Keuangan Pemerintah Desa.

(l) Kompilasi Data Statistik Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan kompilasi data statistik ini bertujuan untuk menghasilkan statistik ekspor dan impor dari barang menurut komoditi negara tujuan dan asal, pelabuhan bongkar dan muat yang dirinci baik menurut HS (Harmonized System) maupun SITC (Standard Internatio- nal Trade Classification).

Kegiatan ini mencakup pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mencacah seluruh importir dan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan perdagangan besar untuk barang-barang impor, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui bank-bank devisa dan kantor inspeksi bea dan cukai.

Untuk meningkatkan mutu data statistik ini maka pada tahun 1996/97 dilakukan survei untuk mendapatkan informasi impor barang pada kawasan berikat Batam dan kawasan berikat lainnya/EPTE.

Selain dilaporkan pada sidang kabinet terbatas bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (Ekuwasbang) setiap bulannya, hasil dari kegiatan ini dipublikasikan secara bulanan maupun tahunan, seperti: Statistik Ekspor (tahunan), Statistik Impor (tahunan), Buletin Statistik Ekspor (bulanan), serta Buletin Statistik Impor (bulanan).

XXV/54

(m) Survei Hotel dan Wisatawan Survei hotel dan wisatawan mencakup survei tingkat penghunian

kamar hotel, dan pengumpulan data statistik kunjungan tamu asing. Tujuan survei ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai indikator tingkat penghunian kamar hotel, dan mengenai sikap dan opini terhadap produk, fasilitas dan jasa-jasa kepariwisataan Indonesia, serta mengenai motivasi kunjungan, obyek yang akan dikunjungi, dan sebagainya.

Pada tahun anggaran 1996/97, kegiatan pengumpulan data

merupakan kelanjutan pengumpulan data pada tahun-tahun sebelumnya, seperti kegiatan inventarisasi akomodasi di 27 propinsi di Indonesia serta pengumpulan data mengenai kedatangan wisatawan asing melalui pelabuhan-pelabuhan utama yang didasarkan atas hasil pengolahan kartu E/D (Embarkasi/Disembarkasi), dari Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman.

Beberapa publikasi penting sebagai hasil pengolahan dari survei-survei di bidang pariwisata yang telah diterbitkan, antara lain: Tingkat Hunian Kamar Hotel (tahunan), Statistik Kunjungan Tamu Asing ke Indonesia (tahunan), Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya (tahunan), serta Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya (tahunan).

(n) Survei dan Kompilasi Data Statistik Perhubungan

Statistik perhubungan yang dikumpulkan dan diolah dalam kegiatan ini meliputi statistik angkutan darat, laut dan udara serta statistik komunikasi. Untuk makin meningkatkan mutu dari statistik perhubungan yang dihasilkan, maka telah dilakukan pengembangan dan penyempurnaan baik dari segi metodologi/sistem, pengumpulan, pengolahan maupun penyajian datanya. Jenis publikasi yang diter-

XXV/55

bitkan meliputi, di antaranya: Lalulintas Angkutan Barang dan Penumpang, Statistik Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia, Statistik Pengapalan Barang, Direktori Pelabuhan Laut, Statistik Angkutan Udara, dan penyajian data bulanan dalam Indikator Ekonomi.

(o) Sensus Ekonomi 1996 (SE 96)

Struktur ekonomi nasional baik sektoral maupun yang menyang- kut skala usaha merupakan informasi penting bagi pemerintah, serta bagi dunia usaha. Sejalan dengan kebutuhan data tersebut, dilakukan sensus dari semua sektor ekonomi selain sektor pertanian setiap 10 tahunnya. Pelaksanaan kegiatan SE96 bertujuan mengumpulkan dan menyajikan data dasar tentang banyaknya, ciri, dan kegiatan dari semua skala perusahaan/usaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi selain sektor pertanian. Selain itu SE96 juga mempunyai tujuan menyusun direktori terpadu perusahaan, mendapatkan populasi perusahaan dan usaha rumahtangga di luar sektor pertanian.

Kegiatan yang terkait dengan SE96 dilaksanakan sejak tahun 1994/95. Pada tahun ketiga ini, kegiatan SE96 mencakup beberapa kegiatan: Sensus Sampel Perusahaan Non Direktori (tidak berbadan hukum) atau Usaha Rumahtangga (PND/URT); Post Enumeration Survey (PES) Pencacahan Usaha PND/URT; Persiapan Pemutakhiran Direktori Terpadu Perusahaan; Pilot Pencacahan Perusahaan Direktori SE96; serta Gladi Bersih Pencacahan Perusahaan Direktori SE96;

Sensus Sampel PND/URT bertujuan untuk mendapatkan data rinci mengenai usaha PND/URT. Data yang diperoleh dapat dijadikan dasar untuk penentuan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan usaha kecil. Untuk mengevaluasi kualitas data yang dihasilkan, telah dilakukan Post Enumeration Survey (PES)

XXV/56

Pencacahan Usaha PND/URT. Kegiatan ini terutama untuk mengetahui tingkat kesalahan yang diakibatkan bukan karena rancangan sampel dengan menghitung kesalahan cakupan (coverage error) dan kesalahan isiannya (content error).

Persiapan Pemutakhiran Direktori Terpadu Perusahaan dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kesalahan 'lewat cacah' atau 'cacah ganda' hasil listing SE96 terhadap perusahaan yang berbadan hukum atau Perusahan Direktori/PD di berbagai sektor. Di samping itu, kegiatan ini juga adalah untuk mendapatkan perusahaan baru yang beroperasi setelah dilakukan listing SE96, sehingga diperoleh direktori perusahaan yang mutakhir. Pilot Pencacahan Perusahaan Direktori SE96 adalah untuk melakukan uji coba kuesioner dan penerapan konsep/definisi yang direncanakan akan digunakan dalam pencacahan perusahaan direktori pada tahun 1997/1998. Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Gladi Bersih Pencacahan Perusahaan Direktori SE96 dilaksanakan untuk menyempurnakan hasil pilot pencacahan perusahaan PD SE96 yang dilakukan sebelumnya. Gladi bersih ini adalah juga untuk menentukan metode pencacahan perusahaan direktori yang tepat guna.

(p) Penyusunan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ)

Dengan semakin beragamnya proyek-proyek pembangunan, satuan harga yang dapat dijadikan acuan menjadi makin beragam pula. Kegiatan penyusunan SHBJ, yang telah dilaksanakan sejak tahun 1992/93 ini, ditujukan untuk melengkapi satuan harga yang telah tersedia. Dengan demikian, sektor-sektor yang dicakup selalu disesuaikan untuk melengkapi satuan harga dari sektor-sektor yang belum tersedia.

XXV/57

Pada tahun 1993/94, SHBJ dilaksanakan di seluruh Indonesia (27 propinsi dan 73 kota lainnya). Jenis satuan harga yang dicakup berjumlah 215 jenis barang dan jasa, meliputi: Satuan Harga Umum, Satuan Harga Subsektor Pertanian, Energi, Prasarana Jalan, Transmigrasi, Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Pada tahun 1994/95, pendataan dilakukan di 11 ibukota propinsi, sedangkan jenis satuan harga yang dicakup adalah 286 jenis barang dan jasa meliputi: Satuan Harga Umum, Prasarana Jalan, Pengairan, Energi, serta Pendidikan Umum dan Generasi Muda. Pada tahun 1995/96, sektor yang dicakup sama dengan tahun 1994/95, dan dilaksanakan di 27 ibukota propinsi dengan jenis satuan harga mencakup 267 jenis barang dan jasa. Pada tahun 1996/97, pengembangan terus dilakukan dan mencakup sekitar 586 jenis barang dan jasa yang biasa digunakan dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah yang meliputi: Satuan Harga Umum, Satuan Harga Bina Marga, Perhubungan, Pengairan, Energi, Pertanian, Tenaga Kerja, BKKBN dan Kesehatan.

(q) Pengumpulan Data Statistik Lembaga Keuangan Bukan Bank

Tujuan dari kompilasi data statistik lembaga keuangan bukan bank adalah untuk memperoleh informasi tentang karakteristik kegiatan usaha di lembaga keuangan bukan bank untuk masing-masing jenis usaha dan hasil transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi/laba tiap kegiatan.

Metode pencacahan yang dilakukan adalah sensus, dengan responden seluruh kantor pusat yang ada di pulau Jawa dan Bali, kecuali perusahaan penggadaian yang mencakup kantor pusat, kantor daerah dan kantor cabang. Jenis publikasi yang diterbitkan adalah Statistik Lembaga Keuangan 1996.

XXV/59

(2)Statistik Sosial Kependudukan Dalam tahun 1996/97, penyelenggaraan statistik sosial

kependudukan dilakukan melalui kegiatan: Survei Upah, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang terdiri dari Susenas-Inti dan Susenas-Modul, serta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

(a) Survei Upah

Tujuan survei ini adalah untuk mendapatkan data upah minimum, rata-rata upah, kecenderungan dan indeks upah serta diferensiasi upah, baik regional maupun sektoral. Cakupan survei upah meliputi buruh produksi yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di sektor industri, hotel, dan pertambangan non migas di seluruh propinsi dan dilaksanakan triwulanan. Di samping survei upah triwulanan, juga dilaksanakan survei upah buruh perkebunan secara tahunan. Dalam rangka meningkatkan pengumpulan data statistik upah ini, BPS telah menjalin hubungan kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja untuk mengumpulkan data statistik upah karyawan perusahaan-perusahaan di berbagai sektor kegiatan.

Jenis publikasi yang diterbitkan meliputi: Upah Buruh Menurut Jenis Pekerjaan, Distribusi Buruh Menurut Upah, Rata-rata Upah Pekerja Perkebunan, Perkembangan Upah Pekerja Perkebunan, Statistik Upah Karyawan Perkebunan, serta Statistik Upah Triwulanan.

(b)Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul dan Inti,

merupakan salah satu sumber utama informasi mengenai karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi penduduk sebagai indikator sosial ekonomi rumahtangga.

XXV/59

Data Susenas Modul yang dikumpulkan pada tahun 1996/97 mencakup data rinci tingkat propinsi mengenai kesejahteraan rakyat, sosial budaya, kriminalitas dan perjalanan. Untuk mencerminkan beberapa indikator sosial ekonomi yang penting pada tingkat kabupaten, juga dikumpulkan data Susenas Inti setiap tahunnya. Kegiatan Susenas ini mencakup pelaksanaan pencacahan yang dilakukan pada bulan Pebruari 1997, serta pengolahan dan penyajian hasil pencacahan yang dilakukan pada tahun 1995/96.

Jenis publikasi yang diterbitkan meliputi, antara lain: Profil Statistik Ibu dan Anak di Indonesia, Indikator Kesejahteraan Rakyat, Statistik Kesejahteraan Rumahtangga di Indonesia, Analisa Pendidikan Putus Sekolah di tingkat SD dan SMTP, Statistik Kesejahteraan Rakyat, Statistik Perumahan dan Lingkungan Hidup, Statistik Sosial Budaya, Statistik Kriminal, Profil Penduduk Indonesia yang Melakukan Perjalanan, Indikator Kesejahteraan Anak dan Pemuda, dan Profil Kesejahteraan Rakyat.

(c) Survei Penduduk Antar Sensus 1995 (Supas 95)

Data penduduk merupakan salah satu dari data pokok yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Mengingat Sensus Penduduk (SP) dilakukan sepuluh tahun sekali, maka diperlukan suatu survei kependudukan yang dapat menjembatani data dua sensus ini, yaitu Survei Penduduk Antar Sensus (Supas). Supas bertujuan untuk memperoleh data kependudukan seperti kelahiran, kematian, perpindahan, dan berbagai ciri-ciri demografi yang lain. Selain itu hasil Supas 95 dimanfaatkan untuk memperbaiki proyeksi penduduk yang disusun berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1990.

Dalam tahun anggaran 1996/1997 kegiatan SUPAS 95 merupakan kegiatan lanjutan, khususnya pengolahan data dan publikasi. Jenis

XXV/60

publikasi yang diterbitkan meliputi: Penduduk Indonesia Hasil Supas 1995, Penduduk Indonesia Hasil Supas 1995 masing-masing propinsi, Urbanisasi 5 kota Hasil Supas 1995, Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi Hasil Supas 1995, Analisa Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 1995, dan Proyeksi Penduduk 1995-2005 Hasil Supas 1995.

(d) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Sakernas bertujuan untuk mengetahui keadaan tenaga kerja

secara menyeluruh dan berkesinambungan, khususnya informasi mengenai jumlah orang yang bekerja dan yang mencari pekerjaan, serta perkembangannya dari waktu ke waktu.

Setelah pada tahun 1995/96 diintegrasikan dengan pelaksanaan

Supas 1995, maka pada tahun 1996/97 kegiatan Sakernas dilaksanakan sebagai survei tersendiri kembali. Publikasi yang dihasilkan adalah: Keadaan Angkatan Kerja Nasional, Keadaan Pekerja, dan Indikator Tingkat Hidup Pekerja.

(3) Statistik Neraca Nasional Usaha penyempurnaan dan perbaikan angka-angka pendapatan

nasional terus dilakukan, yang meliputi perbaikan terhadap angka-angka dasar yang masih bersifat sangat sementara, melengkapi data yang belum tersedia serta memperbaiki, menyempurnakan dan menyesuaikan ruang lingkup, definisi dan metoda estimasi sektoral. Di samping itu penyempurnaan dan perbaikan juga dilakukan pada statistik pendapatan regional.

Pada tahun anggaran 1996/97 sebagian besar dari kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Untuk menunjang penyusunan neraca ini, dilakukan

XXV/61

beberapa beberapa kegiatan, yaitu Studi Khusus Perbaikan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Perdagangan dan Jasa, Studi Khusus Penyusunan Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi Terpadu, Studi Percobaan Sektor Ekonomi dalam rangka Aplikasi System of National Account (SNA 1993), Studi Penyusunan Neraca Lembaga Non Profit (LNP), Survei Khusus Penyusunan Up Dated Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).

Jenis publikasi yang diterbitkan, antara lain, adalah: Laporan Sementara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan PDB Sektor Perdagangan dan Jasa, Tabel Input-Output, Laporan Studi Percobaan Dalam Rangka Aplikasi SNA 1993 Sektor Pertanian dan Penggalian, PDRB dari 27 Propinsi Menurut Lapangan Usaha 1995, PDRB dari 27 Propinsi Menurut Penggunaan 1995, Tinjauan Ekonomi Regional Menurut PDRB 1995, Neraca Pemerintahan Umum Tahunan, Neraca Pemerintahan Pusat Triwulanan, Matrik Investasi Sektor Pemerintah, Laporan Survei Khusus Pembentukan Modal, Laporan Survei Khusus Lembaga Non Profit 1996, Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia, Laporan Studi Penyusunan Neraca Rumahtangga Indonesia 1996, dan Laporan Akhir Studi Khusus Penyusunan PDB Menurut Penggunaan.

(4) Statistik Potensi Wilayah/Desa Survei Potensi Desa (Podes) merupakan sumber data yang berhu-

bungan dengan data komunitas, dan dilakukan bersamaan dengan setiap pengumpulan data dari ketiga Sensus (Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi). Data statistik Podes mencakup berbagai keterangan tentang desa antara lain mengenai: kondisi fisik desa, keadaan sarana dan prasarana, keadaan sosial budaya masyarakat dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat.

XXV/62

Dengan menggunakan data Podes 1990 telah dirintis penggunaan data komunitas ini untuk menentukan desa-desa tertinggal sebagai penerima dana program IDT, dan dimutakhirkan pada pertengahan tahun 1993 dengan variabel-variabel yang telah disempurnakan.

Pada tahun 1994/95 penggunaan data Podes untuk menentukan desa-desa tertinggal disempurnakan kembali dengan mengevaluasi relevansi dan kepekaan variabel, menambah beberapa variabel baru, serta dengan menyempurnakan klasifikasi jawaban, sistem pemberian skor, dan kriteria penentuan desa tertinggal.

Dengan hanya mencakup beberapa variabel penting saja,

dilaksanakan survei Podes Inti 1994 dan 1995. Pengumpulan data Podes Inti ini diharapkan dapat meningkatkan pemantauan pembangunan desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 1996, pelaksanaan Podes Inti 1996 diintegrasikan dengan pelaksanaan SE 96.

Publikasi yang diterbitkan antara lain adalah Penyempurnaan Metode Penentuan Desa Tertinggal, dan Peta Indeks Desa Tertinggal di 27 Propinsi.

b) Pengkajian dan Analisis Statistik

Pengkajian dan analisis data dilakukan terhadap hasil sensus dan survei yang dipandang penting untuk mendukung kegiatan pembangunan, termasuk di antaranya mengevaluasi program pembangunan bekerja sama dengan instansi yang terkait; analisis data makro lintas sektoral; pengembangan metodologi kegiatan statistik yang, antara lain, meliputi pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan evaluasi pasca sensus dan survei serta teknik-teknik statistik. Hasil dari kegiatan pengkajian dan analisis menjadi acuan dalam penyempurnaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

XXV/63

Kegiatan analisis yang dilakukan pada tahun 1996/1997, antara lain adalah Studi Kebijaksanaan Tenaga Kerja, Pendataan dan Ana- lisis Kelompok Masyarakat, Penyempurnaan Sistem Pemantauan Beberapa Indikator Dini, Penyempurnaan Penyusunan Laporan Statis- tik, Pembinaan Teknik Analisis dan Laporan Statistik, Pendugaan Kesalahan Sampling Dalam Survei Usaha Rumahtangga, dan Pengem- bangan Kerangka Contoh Induk.

Jenis publikasi yang diterbitkan, antara lain: Pilot Studi Penda- taan Kelompok Masyarakat, Laporan Penyempurnaan Sistem Peman- tauan Beberapa Indikator Dini, Statistik Indonesia 1995, Laporan Perekonomian 1995 dan 1996, Perkembangan Kesejahteraan Rakyat, Indonesia dalam Angka 1996, Keadaan Ekonomi Indonesia 1996 dan Prakiraan 1997, Ikhtisar Statistik Ekonomi, Laporan Perekonomian daerah, dan Pendugaan Kesalahan Sampling dalam Survei Usaha Rumahtangga.

c) Penyempurnaan Prasarana Fisik Dan Kelembagaan Statistik

Pengadaan sarana penunjang kegiatan statistik, yang ditujukan

untuk memperlancar tugas-tugas kegiatan statistik, secara bertahap terus diupayakan. Penyempurnaan prasarana fisik meliputi pembangunan, perluasan, dan rehabilitasi gedung atau ruang kerja, ruang dokumen, pengadaan perangkat komputer dan kelengkapannya serta penyediaan sarana mobilitas di Pusat maupun Daerah. Dengan makin lengkapnya sarana penunjang ini diharapkan makin meningkat pula mutu, kelengkapan, dan kecepatan penyajian data statistik.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan pengumpulan data di lapangan secara bertahap telah disediakan kendaraan operasional, khususnya bagi para petugas di lapangan. Untuk menggantikan

XXV/64

kendaraan roda dua yang telah tua, rusak dan hilang, maka pada tahun 1996/97 telah diadakan sebanyak 280 unit kendaraan roda dua. Selain itu untuk mempercepat proses pengolahan dan penyajian data pada tahun 1993/94 telah disediakan tambahan sebanyak 261 unit komputer PC, dan sebanyak 90 unit pada tahun 1994/95, serta 75 buah pada tahun 1995/96. Sampai dengan tahun 1995/96 setiap Kantor Statistik Kabupaten telah memiliki sedikitnya satu unit komputer PC. Di samping pengadaan komputer PC, di 6 Kantor Statistik Propinsi tipe A telah disediakan komputer mini sehingga makin mempercepat proses desentralisasi pengolahan data. Pengadaan komputer tambahan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 1997/98 ini.

Kegiatan penyempurnaan kelembagaan statistik diarahkan untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan statistik. Pada tahun 1996/1997, suatu kemajuan penting dalam kegiatan perstatistikan di Indonesia adalah diundangkannya UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik pada tanggal 19 Mei 1997. UU No. 16/1997 ini adalah untuk menggantikan UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU No. 7 Tahun 1960 tentang Statistik, yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perstatistikan. UU No. 16/1997 ini bersifat komprehensif, dan mengatur bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik juga dapat dilakukan oleh pihak swasta. Dengan berlakunya UU ini diharapkan pembangunan bidang statistik, termasuk pengaturan pengaturan kelembagaannya, dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna bagi pembangunan nasional Indonesia di masa-masa yang akan datang. Untuk melengkapi UU ini dengan peraturan operasional, telah dilakukan pembahasan awal dari beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Selain itu, kegiatan penyempurnaan kelembagaan statistik juga mencakup penyempurnaan basis data SDM di BPS untuk lebih memantapkan dan menyempurnakan sistem yang telah ada, pemilihan

XXV/65

mantri statistik teladan, serta pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan.

b. Program Penunjang

Pada tahun 1996/97, program penunjang terdiri dari program pengembangan informasi statistik, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan statistik. Pada dasarnya, kedua program ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

1) Program Pengembangan Informasi Statistik Dengan makin meningkatnya perkembangan teknologi informasi,

maka program ini yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi statistik bagi masyarakat yang memerlukan, juga disempurnakan secara terus menerus. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan program ini adalah: (a) Pengkajian dan Pengadaan Teknologi Informasi, baik perangkat keras maupun lunak, sehingga penggunaan teknologi informasi dapat dilakukan dengan tepat dan optimal; (b) Pengembangan Sistem Basis Data dan Akses On-Line Jarak Jauh (Remote Access) untuk menyediakan suatu sistem basis data pada Local Area Network (LAN). Selain itu juga dikembangkan fasilitas akses on-line jarak jauh melalui fasilitas jaringan komunikasi internasional seperti Internet untuk para pengguna informasi di luar BPS; serta (c) Penyempurnaan dan Pengembangan Informasi Pemetaan untuk membuat file peta seluruh Indonesia dengan satuan wilayah administrasi terhadap desa dengan bantuan komputer; (d) Penyempurnaan dan Pengembangan Diseminasi Data, yang bertujuan untuk menerapkan sistem dan program komputerisasi pembuatan publikasi yang baku, serta (e) ujicoba penyusunan sistem informasi Perlengkapan dan Perbekalan.

XXV/66

Sampai dengan tahun 1996/97 sudah dilaksanakan diseminasi dalam bentuk publikasi buku yang berisi data nasional dan regional, baik data bulanan, triwulanan maupun tahunan. Jumlah publikasi dalam bentuk ini pada tahun 1996/97 mencapai 313 judul publikasi ditambah dengan publikasi Kantor Statistik Daerah (propinsi, kabupaten dan kecamatan) masing-masing kurang lebih sebanyak 50 publikasi. Sementara itu, publikasi dalam bentuk disket masih terbatas pada data Indikator Ekonomi, Buletin Ringkas, Statistik Ekspor dan Impor, serta data dasar dari berbagai hasil survei dan sensus.

2) Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan

Statistik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas statistik dan petugas bagian statistik di berbagai instansi pemerintah, tenaga pengolah dan penyaji data, petugas statistik pengumpul data dan petugas mitra, serta memasyarakatkan statistik. Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga statistik juga ditujukan untuk tenaga statistik di bidang perencanaan dan pengendalian, pengolahan, analisis dan pengembangan statistik, serta teknologi informasi. Selain itu juga diselenggarakan kursus pengetahuan statistik dasar, madya dan lanjutan, pendidikan program diploma statistik, pendidikan sarjana statistik, pendidikan pasca sarjana statistik dan kursus bidang penunjang.

Perkembangan jumlah tenaga statistik yang telah dididik dan

dilatih pada tahun terakhir Repelita V, serta tahun ketiga Repelita VI dapat dilihat dalam Tabel XXV-7. Dalam rangka penyegaran bagi mantri statistik, kursus Pengetahuan Statistik Umum terus dilaksanakan. Tenaga statistik yang mendapat kursus Pengetahuan Statistik Umum pada tahun 1995/96 adalah sebanyak 85 orang, dan meningkat menjadi 180 orang pada tahun 1996/97. Kursus

XXV/67

Pengetahuan Statistik Khusus pada tahun 1995/96 diikuti oleh 190 tenaga statistik. Untuk tenaga statistik di bidang administrasi manajemen melalui kursus Administrasi Manajemen telah dididik sebanyak 45 orang pada tahun 1995/96, dan meningkat menjadi 147 orang pada tahun 1996/97.

Selain itu, jumlah tenaga statistik yang mendapat pendidikan

diploma statistik, sarjana statistik dan strata-3 (program doktoral) terus meningkat. Pada tahun anggaran 1996/97, jumlah tenaga statistik yang mendapat pendidikan diploma statistik mencapai 467 orang, sedangkan sarjana statistik berjumlah 60 orang, dan strata-3 diikuti oleh seorang tenaga statistik.

Selain itu, setiap pelaksanaan sensus dan survei yang berskala besar selalu mengikutsertakan petugas mitra statistik dalam pelatihan statistik sebelum melakukan tugas. Mitra statistik tersebut terdiri dari para guru dan mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai petugas statistik. Untuk meningkatkan pengertian masyarakat khususnya mengenai manfaat data statistik, telah diberikan penjelasan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat luas, dunia usaha dan kalangan perguruan tinggi. Upaya ini dilakukan terutama dalam menghadapi kegiatan besar seperti Sensus Penduduk, Sensus Perta- nian, dan yang terakhir adalah Sensus Ekonomi 1996.

XXV/68

TABEL XXV – 4JUMLAH PUBLIKASI MENURUT SATUAN KERJA 1)

1993/94, 1994/95 – 1996/97(jenis)

1) Angka tahunan2) Angka diperbaiki

XXV/69

TABEL XXV – 5PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK

1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Angka tahunan2) Sampel untuk pertanyaan rinci di luar sensus lengkap3) 78.783 wilayah pencacahan4) Untuk satu putaran5) Tidak termasuk jumlah sample untuk survey Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

XXV/70

TABEL XXV – 6PENYEMPURNAAN PRASARANA FISIK 1)

1993/94, 1994/95 – 1996/97(unit)

1) Angka tahunan

XXV/71

TABEL XXV – 7JENIS DAN JUMLAH TENAGA YANG

MENDAPATKAN PENDIDIKAN STATISTIK 1)

1993/94, 1994/95 – 1996/97(orang)

1) Angka tahunan2) Yang sedang mengikuti pendidikan

XXV/72

bab xxv - kementerian ppn/bappenas :: home€¦ · web view2013-10-23 · koordinasi dan...

Documents