���

�

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Gambaran Umum Gereja Protestan Maluku

GPM berawal dari ibadah perdana Gereja

Protestan Calvinis dari orang-orang Belanda, mereka

merupakan pegawai VOC di Ambon pada 27 Februari

1605. Gereja ini terus berkembang di masa

pemerintahan Hindia Belanda yang dilayani oleh Gereja

Protestan di Indonesia (GPI) dan Nederlandse Zendeling

Genotschaap (NZG). Hingga tahun 1930, daerah

pelayanannya telah meliputi hampir seluruh Maluku.

Pada 6 September 1935 GPM berdiri sebagai

gereja yang mandiri dalam bidang konfesi, liturgi,

keuangan, dan kepemimpinan. GPM memelihara,

membina dan mengembangkan struktur dan fungsi

kepemimpinan gereja dengan menganut sistem

Presbiterial Sinodal yang secara dinamis dan kreatif

menekankan pada peranan para presbiter (Efesus 4:

11-12), Pengelolaan dan penatalayanan kehidupan

���

�

gereja atas dasar persekutuan dan kasih (Filipi 2:1-

4),serta hubungan yang selaras, serasi, utuh, terpadu,

dan dinamis penyelenggaraan pelayanan gereja,

jenjang-jenjang kepemimpinan gereja, serta umat gereja

secara menyeluruh. Sistem ini menekankan pada

prinsip kebersamaan yang terwujud dalam tindakan

yaitu berjalan, bergumul, bermusyawarah, bekerja, dan

berbuat serta mempunyai pengalaman bersama dalam

mengisi persekutuan untuk melayani dan bersaksi

sebagai misi Kristus. Menjalankan organisasinya GPM

memiliki pola organisasi yang tergambar berikut ini.

Gambar 4.1 : Pola Organisasi GPM (TAP SINODE No. 1 tahun 1978)

SINODE

Badan Pekerja Lengkap

Departemen

Biro

Badan Pekerja Harian Sinode Badan Pertimbangan

Sekretariat Umum Lembaga non Departemen

Biro

Sidang Klasis

Sidang Jemaat

���

�

Keterangan:

:GarisKomando : Garis hub. fungsional

: Garis Staff

: Garis koordinasi

Sumber: Peraturan organik GPM hal. 99

Sebagai organisasi GPM mempunyai visi

yaitumenjadi gereja yang memiliki kualitas iman dan

karya secara utuh untuk bersama-sama dengan

sesama umat manusia dan ciptaan Allah mewujudkan

kehidupan yang berkeadilan, damai, setara, dan

sejahtera sebagai tanda-tanda Kerajaan Allah di dunia.

Visi ini diterjemahkan dalam misi gereja yaitu

mendidik, membina, membangun, memberdayakan

jemaat setempat atau umat dan orang-orang lain

menjadi manusia beriman yang berkualitas, maju,

mandiri, terbuka, serta memiliki rasa kebersamaan dan

kesetiakawanan dalam kehidupan bergereja dan

bermasyarakat, sehingga mereka dapat bersama-sama

turut berperan serta dalam misi pembebasan dan

penyelamatan Allah melalui pelayanan yang holistik.

Pelayanan holistik ini mencakup seluruh aspek hidup

���

�

manusia, aspek ritual, kelembagaan, sosio-etis,

jasmani-rohani, sosial-ekonomi-politik-budaya, dan

ekologi. Visi dan misi ini dijalankan dalam kegiatan-

kegiatan utama gereja (core activities), yang memberi

tekanan pada penguatan karakter dan kapasitas

pelayanan dalam hidup berjemaat, bergereja,

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Merchant dan Van der Stede (2007)

bahwa visi dan misi suatu organisasi mesti jelas dan

dapat diukur sehingga organisasi dapat mengetahui

apakah mereka telah mencapai tujuan organisasinya.

Berdasarkan visi dan misi GPM yang telah

dikemukakan, dapat dianalisis bahwa terdapat dua

syarat untuk mencapaiannya, serta bagaimana visi ini

diterjemahkan dalam misi dan tanggapan indikator

pengukurnya, dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

���

�

Tabel 4.1 Penjabaran visi dalam misi serta tanggapan indikator pencapaian.

No. Visi Penjabaran pada misi

Tanggapan indikator

pencapaian 1. Menjadi gereja

yang memiliki kualitas iman dan karya secara utuh.

kualitas iman dan karya pada visi dapat dicapai dalam misi untuk mendidik, membina, membangun, dan memberdayakan jemaat setempat atau umat dan orang-orang lain menjadi manusia beriman yang berkualitas, maju, mandiri, terbuka, serta memiliki rasa kebersamaan dan kesetiakawanan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

Pada penjabaran misi, tidak dikemukakan adanya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya kualitas iman dan karya secara utuh. Kegiatan mendidik, membina, membangun dan memberdayakan merupakan rangkaian kegiatan utama dalam implementasi visi.

2. Untuk bersama-sama dengan sesama umat manusia dan ciptaan Allah mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, damai, setara, dan sejahtera, sebagai tanda-tanda kerajaan Allah.

Mewujudkan visi dengan cara bersama-sama turut berperan serta dalam misi pembebasan dan penyelamatan Allah melalui pelayanan yang holistik.

Indikator untuk mengukur bagaimana kehidupan berkeadilan, damai, setara, sebagai tanda-tanda kerajaan Allah tidak dijelaskan di dalam penjelasan misi.

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dikatakan bahwa

visi dan misi pada GPM masih abstrak, serta tidak

���

�

memiliki indikator yang jelas untuk mengukur konsep-

konsep besar yang digambarkan sebagai visi. Kondisi

ini sesuai dengan karakter gereja sebagai organisasi

non-profit yang dikemukakan oleh Merchant dan Van

der Stede (2007) di mana organisasi non-profit tidak

memiliki kejelasan sasaran. Keabstrakan visi yang

berdampak pada kesulitan dalam membuat indikator-

indikator pencapaian tujuan membuat sistem

pengendalian manajemen pada GPM menjadi menjadi

sulit.

4.2. Sistem Pengendalian Manajemen pada GPM

Deskripsi sistem pengendalian di GPM akan

diuraikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh

Merchant dan Van der Stede (2007) bahwa terdapat

tiga jenis kontrol yaitu results controls, action

controls dan people controls.

4.2.1 Results Controls

Results controls adalah tipe kontrol yang

dilakukan dengan memberikan rewards untuk kinerja

���

�

terbaik atau memberikan punishing untuk kinerja yang

buruk. Terdapat empat syarat dalam pelaksanaan

results controlsyaitu: (1) mendefenisikan dimensi-

dimensi yang mana hasil yang diinginkan atau tidak

diinginkan seperti profitabilitas, kepuasan pelanggan

atau cacat produk; (2) mengukur kinerja berdasarkan

dimensi ini; (3) pengaturan target kinerja untuk

karyawan upayakan, dan (4) memberikan penghargaan

untuk mendorong perilaku yang dapat mengarah pada

hasil yang diinginkan. Berdasarkan keempat syarat

tersebut, maka berikut akan dijelaskan mengenai

bentuk results controls dan bentuk pelaksanaannya

yang telah dijalankan pada GPM dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pelaksanaan bentuk Results Controls di GPM.

No. Bentuk-bentuk Result Kontrol Ada Keterangan

1. Pengukuran Kinerja x Dilakukan di GPM dalam bentuk DP3

2. Pengaturan target kinerja

3. Sistem insentif x Dilakukan di GPM dalam bentuk Kenaikan pangkat

��

�

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa

terdapat dua bentuk results controls yang telah

dilakukan oleh GPM yaitu pengukuran kinerja dan

sistem insentif. Pengukuran kinerja dilakukan

berdasarkan DP3. DP3 adalah daftar yang digunakan

untuk menilai setiap pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh pegawai/pelayan gereja.

DP3 dimuat dalam Keputusan Sidang nomor:

09/BPL/XXV/2003 bab II pasal 4 tentang daftar

pelaksanaan pekerjaan yang digunakan sebagai dasar

untuk melakukan kenaikan pangkat. Unsur-unsur

yang dinilai dalam DP3 ini adalah

kesetiaan/pengabdian, prestasi kerja, tanggung-jawab,

ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan

kreatifitas, kehidupan moral, serta kepemimpinan.

Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dinyatakan

dengan sebutan dan angka-angka sebagai berikut.

��

�

Tabel 4.3. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan.

Skor Predikat 91 - 100 76 - 90 61 - 75 51 - 60

50 – ke bawah

Amat baik Baik

Cukup Sedang Kurang

Insentif diberikan berdasarkan persyaratan yang

tertuang dalam peraturan pelaksanaan kenaikan

pangkat, yang secara lengkap dijelaskan dalam

Keputusan Sidang nomor: 09/BPL/XXV/2003.

Penjelasan mengenai hal ini digambarkan dalam tabel

4.4 berikut.

Tabel 4.4. Jenis kepangkatan dan target kinerja yang dicapai.

No. Jenis Kenaikan Pangkat (insentif) Persyaratan

1. Kenaikan pangkat regular

• Telah empat tahun dalam pangkat yang dimiliki, dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai baik.

• Telah lima tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai cukup.

2. Kenaikan pangkat pilihan

• Telah empat tahun dalam jabatan struktural dan fungsionalnya, serta setiap unsur pekerjaannya bernilai baik selama dua tahun terakhir.

• Telah lima tahun dalam jabatan yang dimiliki, penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian yang bernilai kurang.

���

�

3. Kenaikan pangkat istimewa

• Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baik dan menjadi teladan selama dua tahun yang dinyatakan dengan surat keputusan Sinode GPM.

• Setiap unsur pelaksanaan kerja bernilai amat baik.

• Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi GPM.

Penting untuk diperhatikan bahwa DP3 ini belum

rill results controls-nya. Penilaian kinerja staf itu dapat

diinterpretasikan dalam dua hal yaitu sebagai aturan

organisasi tetapi bisa juga diartikan sebagai results.

DP3 diinterpretasikan sebagai results controls, akan

tetapi di dalamnya belum dituangkan pengaturan

target. Sehingga insentif yang diberikan tidak

bergantung pada target melainkan hasil penilaian

pelaksanaan pekerjaan. Kondisi ini membedakannya

dengan perusahaan yang memiliki keterkaitan diantara

pengukuran kinerja dan pengaturan target kerja

dengan tujuan organisasi sangat kuat (misalnya dengan

laba, ROI, dll), tetapi untuk gereja agak sulit karena

tujuan dan indikatornya tidak jelas serta tidak terukur.

���

�

Kalau di dunia bisnis pengukuran kinerja dan

target bisa dikaitkan secara langsung dengan tujuan

perusahaan. Akan tetapi karena gereja adalah

organisasi non-profit dimana visi dan misinya tidak

memiliki indikator yang jelas maka agak sulit untuk

mengaitkan antara tujuan gereja dengan pengukuran

dan target kinerja.

Belum diaturnya target kinerja, serta pengukuran

kinerja dan insentif yang belum dapat didasarkan pada

tujuan organisasi menimbulkan masalah di dalam

gereja, antara lain yang diidentifikasi dalam tabel 1.1.

Masalah-masalah itu yaitu, belum terwujud dengan

baik optimalisasi dalam menterjemahkan dan

melakukan implementasi tugas pokok dan fungsi atas

dasar aturan; perbedaan persepsi antara suprastruktur

dan umat dalam memahami keterpanggilannya;

pelaksanaan tugas yang belum maksimal disebabkan

oleh orientasi gereja pada kegiatan rutin; Aturan yang

tersedia tidak mengatur dengan jelas setiap bidang dan

tugasnya, yang berorientasi pada pengembangan dan

���

�

pencapaian tujuan; lemahnya pemahaman dan

kesadaran tugas pokok dan fungsi pada masing-masing

bidang kelembagaan; (lih. Tabel 1.1, masalah nomor

1,2,6,7,11,13).

GPM mempunyai finance responsibility centre

yang mayoritasnya adalah cost centre, yakni pada

departemen keesaan dan pembinaan umat, departemen

pekabaran injil dan komunikasi, departemen pelayanan

dan pembangunan.Sedangkan departemen finansial

dan ekonomi merupakan revenue centre. Bidang ini

bertugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan

pendanaan untuk organisasi. Terdapat beberapa

bentuk kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh GPM

antara lain dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Kegiatan pendanaan GPM

Kegiatan Pendanaan Keterangan Dana onderstanfons Dana onderstanfons

merupakan sejumlah dana yang disimpan di Belanda sejak tahun 1969, yang diperuntukkan untuk para pensiun pendeta. Dana ini hanya bisa digunakan pada saat emergensi, untuk mencukupi atau membantu

���

�

mengatasi persoalan keuangan pensiun GPM, tidak untuk digunakan pada setiap tahun. Secara lengkap penggunaan dana ini dituang dalam pedoman pemanfaatan dana onderstanfons.

Dana Lestari Dana lestari merupakan dana bantuan dari KVR di Belanda. Dana ini digunakan dalam permainan saham di Belanda, dan oleh kesepakatan KVR di Belanda, dana ini dikembalikan kepada GPM. Penggunaan dana ini diatur dalam pedoman pemanfaatan dana lestari GPM.

Penggunaan Aset gereja Terdapat beberapa asset gereja yang disewakan yaitu tanah (tanah tersebut terdapat di daerah Pulo Gangsa, Urimeseng, batu gantong, dll), gedung (sewa baileo oikumene).

Dana THT Dana THT adalah dana perorangan yang dipotong dari gaji setiap pegawai organik GPM.

4.2.2 Action Controls

Kontrol ini melibatkan pengambilan langkah-

langkah untuk memastikan bahwa karyawan bertindak

sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi dengan

menjadikan tindakan mereka sendiri sebagai fokus

kontrol. Kontrol ini memiliki empat bentuk yang

pelaksanaan digambarkan dalam tabel 4.6 berikut.

���

�

Tabel 4.6 Bentuk-bentuk action controls dan pelaksanaannya di GPM.

Bentukaction controls Bentuk pelaksanaannya di GPM Ada Behavioral constraints • Password pada komputer yang

menyimpan data rahasia. • Kunci lemari dan meja kantor. • Pembatasan wewenang

pengambilan keputusan • Pemisahan tugas

x x x x

Preaction reviews • Persetujuan program kerja dan anggaran.

• Sidang-sidang • Persetujuan RENSTRA • Persetujuan pengelolaan hak

milik gereja. • Persetujuan pimpinan gereja.

x x x x x

Action Accountability • Aturan kerja • Kebijakan dan prosedur • Ketentuan kontrak • Kode etik • MONEVA • Verifikasi • Visitasi

x x x x x x

Redudancy Menyediakan pelayan/pegawai organik cadangan

x

Bentuk behavioral constraints dilakukan oleh

GPM dengan cara memberikan kendala-kendala fisik

berupa password pada komputer yang menyimpan

data-data rahasia, memberikan kunci pada lemari dan

meja kerja. Sedangkan untuk pembatasan wewenang

dalam pengambilan keputusan dilakukan gereja

dengan berpedoman pada tata GPM pasal 27 tentang

���

�

wewenang dan perwakilan dalam pengambilan

keputusan.

Mengenai pemisahan tugas, pada umumnya

gereja memiliki bidang-bidang pelayanan (bidang

PELPEM, Finansial ekonomi, kerumahtanggaan dan

PIKOM� Masing-masing bidang mempunyai tugas

tersendiri yang memisahkannya dengan bidang yang

lain. Bidang PELPEM hanya dapat mengerjakan tugas

bidangnya tanpa mencampuri tugas bidang yang lain.

Demikian halnya bendahara hanya dapat mengerjakan

tugasnya sebagai bendahara tanpa mengerjakan tugas

sekretaris.

Preaction reviews secara sederhana dapat

diartikan sebagai bentuk persetujuan sebelum action

(tindakan, kebijakan, dll) dilaksanakan. Bentuk ini

ditemui di GPM dalam bentuk program kerja dan

anggaran melalui tiga aras (jemaat, klasis, dan sinode).

Dimana program kerja dari komisi harus meminta

persetujuan dari persidangan.

���

�

Bentuk action controls yang paling kuat pada

gereja terlihat dalam sidang-sidang yang dilaksanakan

oleh gereja pada masing-masing aras kepemimpinan.

Tabel 4.7 berikut ini akan menjelaskan tentang jenis

persidangan gereja, jenjang organisasi, dan waktu

pelaksanaan.

Tabel 4.7 Jenis persidangan gereja, jenjang organisasi, dan waktu pelaksanaan

Jenis Persidangan Jenjang organisasi

Waktu Pelaksanaan

Sidang Sinode Sinode 5 tahun sekali Sidang BPL Sinode Sinode 1 tahun sekali Sidang klasis Klasis 1 tahun sekali Sidang jemaat Jemaat 1 tahun sekali

Sedangkan mengenai jenis persidangan serta

tugas dan wewenang tiap-tiap persidangan dijelaskan

dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8 Jenis persidangan serta tugas dan wewenangnya.

Jenis Persidangan Tugas dan wewenang Sidang Sinode • Menetapkan tata gereja

• Menetapkan peraturan-peraturan pokok GPM dan atau peraturan lainnya yang dipandang prinsipil.

• Menetapkan pokok-pokok pengakuan dan ajaran gereja.

• Menetapkan PIP & RIPP GPM untuk dipedomani oleh seluruh perangkat dan pelayan dan warga gereja untuk waktu

���

�

5 (lima) tahun. • Mengevaluasi dan meninjau kembali

pokok-pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat dan warga GPM.

• Menetapkan pola induk pelayanan GPM sebagai dasar pelaksanaan Amanat pelayanan GPM.

• Memilih dan mengangkat BPH sinode dan Badan Pertimbangan BPH Sinode untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Sidang BPL Sinode • Menetapkan peraturan organik. • Mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan

keputusan persidangan sinode dan persidangan BPL sinode.

• Mengawasi pelaksanaan pelayanan gereja dan pelaksanaan Amanat pelayanan GPM.

• Menjabarkan keputusan-keputusan dan pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh persidangan sinode menjadi program-program yang bersifat operasional untuk dilaksanakan di semua jenjang pelayanan gereja.

• Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja GPM untuk tahun berikutnya.

Sidang klasis • Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelayanan dan keuangan klasis.

• Menetapkan garis-garis kebijakan mengenai pelaksanaan keputusan persidangan Sinode dan BPL Sinode dalam bidang-bidang pelayanan gereja.

• Mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan dari klasis.

• Mengawasi dan membina proses perkembangan jemaat-jemaat menuju kepada satuan pelayanan yang lebih besar.

• Memilih utusan-utusan klasis ke persidangan sinode dan BPL.

• Mengawasi segala harta milik gereja yang bergerak maupun yang tidak bergerak sesuai peraturan GPM.

Sidang Jemaat • Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelayanan dan keuangan jemaat.

��

�

• Menetapkan program-program pelayanan jemaat.

• Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja jemaat.

• Menjabarkan keputusan persidangan sinode, persidangan BPL sinode dan persidangan klasis.

• Membicarakan dan menetapkan masalah-masalah keumatan yang relevan.

Program kerja dan anggaran dari jemaat mengacu

pada isu strategis. Ini dikarenakan organisasi

mempunyai tujuan, dan agar jemaat-jemaat dapat

mendukung tujuan ini maka penting untuk dijabarkan

melalui rencana strategi. Rencana strategi (RENSTRA)

merupakan bagian yang sangat penting di dalam gereja.

Bentuk ini disetujui pelaksanaannya dalam

persidangan BPL tahun 2011, dan baru disosialisasi

serta diimplementasi pada tahun 2012. Berikut akan

dijelaskan tahapan pembuatan RENSTRA pada GPM.

1) Pengumpulan data base jemaat yang lengkap.

2) Melihat gambaran profil jemaat dan profil desa.

3) Berdasarkan data base, profil jemaat, dan profil

desa, dilakukan identifikasi isu-isu yang muncul.

��

�

Di samping itu identifikasi isu dapat dilakukan

dengan menggunakan telaah terhadap dokumen-

dokumen hasil persidangan jemaat tahun-tahun

sebelumnya untuk melakukan analisa

kelembagaan gereja.

4) Di samping data-data yang ada, tim RENSTRA

juga melakukan focus group discussion (FGD)

mengenai masalah-masalah di jemaat.

5) Melakukan klarifikasi terhadap isu-isu yang ada

untuk melihat isu yang mana yang benar-benar

menjadi masalah dan isu yang mana yang hanya

bersifat kasuistik.

6) Berdasarkan klarifikasi, maka isu hubungan

sebab-akibat disatukan untuk mendapatkan isu

utama.

7) Karena keterbatasan kapasitas dan waktu, maka

dari isu-isu utama dilakukan perengkingan

untuk melihat isu mana yang mendesak untuk

diselesaikan berdasarkan kapasitas gereja.

���

�

8) Menentukan isu strategi. Isu strategi ialah isu

dimana gereja punya kapasitas untuk bisa

menyelesaikannya.

9) Berdasarkan isu strategi dibuat rencana strategi.

Di dalam persidangan pada masing-masing aras

(jemaat, klasis, sinode) rencana strategi ini

dibahas dan dilakukan persetujuan. Rencana

strategi akan dijadikan acuan dalam organisasi.

Bentuk yang berikut ialah persetujuan

pengelolaan harta milik. Hal ini tertuang dalam

peraturan pokok GPM tentang perbendaharaan gereja

pasal 3, di mana pihak yang ingin mengelola harta

milik gereja diharuskan untuk meminta persetujuan

dari sinode sebagai pemegang hak. Sedangkan

menyangkut persetujuan anggaran oleh jenjang

kepemimpinan yang berwenang, diatur dalam pasal 5,

yakni APB jemaat disahkan oleh klasis, dan APB klasis

disahkan oleh sinode.

���

�

Bentuk lain dari preaction reviews dapat ditemui

dalam bentuk persetujuan-persetujuan yang diberikan

untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti

persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan, persetujuan

untuk sekolah lanjut, persetujuan untuk keluar jemaat,

persetujuan untuk mutasi dan lain-lain.

Bentuk-bentuk action accountability di GPM itu

dilakukan dengan cara:

1) Merumuskan aturan kerja, kebijakan dan prosedur,

dan ketentuan kontrak. Sedangkan untuk kode etik

tidak dimiliki oleh GPM.

2) Mengkomunikasikan melalui kegiatan sosialisasi,

rapat sinode, rapat klasis, perkunjungan ke jemaat-

jemaat.

3) Melakukan monitoring dan evaluasi (MONEVA),

supervisi, dan verifikasi.

4) Memberikan rewards dan punishments misalnya

pemberhentian.

���

�

Aturan kerja mengatur tentang cara dalam

pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan dengan

mengingat segi-segi tujuan gereja, peralatan, fasilitas,

tenaga kerja, waktu, ruang dan biaya yang tersedia

seefisien mungkin. Berikut akan dijelaskan tentang

bentuk-bentuk aturan kerja di GPM dalam tabel 4.9.

Tabel 4.9 Penjelasan jenis peraturan kerja

Jenis Peraturan kerja Keterangan

Peraturan pokok GPM

Peraturan ini didalamnya ditetapkan hal-hal yang sifatnya pokok pada tiga aras (sinode, klasis, jemaat).

Peraturan pokok perbendaharaan GPM

Peraturan ini didalamnya memuat tentang perbendaharaan gereja, tata usaha perbendaharaan gereja, pengurusan komptabel, perhitungan dan pertanggungjawaban perbendaharaan, pembentukan tim verifikasi dan pengawasan, inventaris, penyimpanan dan memperbungakan keuangan gereja, penertiban penyelewengan dan tuntutan ganti rugi, serta serah terima jabatan.

Peraturan tentang penggembalaan dan disiplin gereja

Peraturan ini memuat tentang kewajiban dan tanggung jawab anggota, pegawai, dan pelayan khusus gereja, tugas dan wewenang badan gereja, tindakan disiplin bagi anggota, pegawai, dan pelayan khusus gereja.

Peraturan organik GPM

Peraturan ini memuat tentang pola organisasi GPM, uraian tugas dan tata laksana perangkat pelayan GPM, pengangkatan pegawai/pejabat organik GPM, pemberhentian pegawai/pejabat organik GPM, cuti pegawai/pejabat GPM, pensiun pegawai/pejabat GPM, struktur tugas pimpinan harian majelis jemaat (PHMJ) GPM, dan pemilihan majelis jemaat

���

�

GPM.

Kebijakan dan prosedur kerja memperlihatkan

rangkaian dari tata kerja yang saling berhubungan satu

dengan yang lain. Dimana terlihat adanya suatu urutan

tahap demi tahap, dan jalan yang harus ditempuh oleh

pelayan/pegawai gereja dalam rangka menyelesaikan

suatu bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan pada

ketiga aras (sinode, klasis, jemaat). Kebijakan dan

prosedur di gereja menyangkut dengan kebijakan dan

prosedur pemilihan pendeta, majelis jemaat, dan

lainnya.

Ketentuan kontrak memuat kesediaan

pegawai/pelayan organik untuk bersedia di tempatkan

di mana saja dalam tugas pelayanan. Ketentuan

kontrak dilakukan di dalam proses recruitments calon

pegawai/pelayan organik gereja.

Verifikasi merupakan pemeriksaan setiap laporan

yang dibuat oleh bendaharawan sebelum laporan itu

dijadikan laporan pertanggung jawaban dalam sidang-

���

�

sidang. Ketentuan mengenai verifikasi dituang dalam

peraturan pokok tentang perbendaharaan gereja pasal

19. Jika terdapat pelanggaran terhadap penggunaan

anggaran maka akan dikenakan sanksi sebagai mana

tertulis dalam aturan organisasi.

Tentang monitoring dan evaluasi GPM

melakukannya dalam tiga cara, yaitu MONEVA,

supervisi, dan verifikasi. MONEVA merupakan kegiatan

monitoring dan evaluasi atas setiap aksi yang

dilakukan oleh gereja dalam berbagai jenjang. Kegiatan

ini dilakukan secara rutin oleh pihak klasis maupun

sinode. GPM baru melakukan kegiatan ini sebagai

tindak lanjut dari RENSTRA yang dijalankan. MONEVA

dilakukan oleh pihak BALITBANG GPM, Klasis, dan tim

asistensi di seluruh wilayah pelayanan GPM.

Visitasi dilakukan setiap 3 bulan sekali. Visitasi

dijalankan oleh gereja secara formal maupun non

formal. Secara formal dilakukan gereja dengan

mengirimkan surat, sedangkan secara non formal

���

�

dilakukan tanpa surat atau dadakan. Dalam

wawancara dengan Pdt. Yan Matatula mengemukakan

bahwa:

“Visitasi dadakan kami lakukan untuk mengecek secara langsung informasi-informasi yang telah kami dapatkan dari jemaat setempat terkait dengan kinerja yang kurang baik maupun yang baik yang dilakukan oleh pendeta setempat. Ini berguna untuk menjadi bukti bagi kami mengenai apa yang disampaikan umat, dan jika ada pendeta jemaat yang kedapatan membuat kesalahan dengan meninggalkan jemaat tanpa pemberitahuan kepada kami, akan kami kenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.”1

Hal ini menjadi jelas bahwa GPM telah

melakukan kegiatan visitasi namun kendalanya adalah

belum adanya format yang baku dalam melakukannya.

Kode etik tidak dimiliki oleh gereja. Dalam

persidangan BPL tahun 2011 di Dobo, hal ini sudah

diangkat tetapi belum disetujui karena terdapat alasan

yang terkait dengan karakteristik pelayanan di gereja.

Bentuk redundancy dilakukan gereja dengan

menyediakan tenaga pelayan/pegawai organik

cadangan yang dapat menggantikan pelayan jika

���������������������������������������� ��������������������Hasil wawancara ketua klasis kairatu tanggal 18 januari 2013�

���

�

sewaktu-waktu berhalangan dalam pelaksanaan tugas

pelayanan gereja. Pada beberapa jemaat hal ini

dilaksanakan dengan mempersiapkan majelis jemaat

bertugas untuk memimpin pelayanan ibadah jika

sewaktu-waktu pendeta bertugas secara tiba-tiba

berhalangan datang. Walaupun harus disadari bahwa

belum semua jemaat melakukan itu.

4.2.3 People/Culture Controls

People controls membangun kecenderungan alami

karyawan untuk mengendalikan diri. Hal ini

disebabkan oleh kebanyakan orang memiliki hati

nurani yang membuat mereka melakukan apa yang

benar, menemukan kepuasan diri ketika mereka

melakukan pekerjaan dengan baik, dan melihat

organisasi mereka berhasil. Terdapat tiga metode

utama untuk melaksanakan people controls yaitu

seleksi dan penempatan karyawan, training, serta

desain pekerjaan dan penyediaan sumberdaya yang

���

�

diperlukan. Tabel berikut akan menjelaskan bagaimana

ketiga metode ini dijalankan di GPM.

Tabel 4.10 Metode People Controls dan bentuknya di GPM.

Metode Realisasi di GPM Cross chek

Seleksi dan penempatan karyawan

GPM melakukan seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

x

Training Melakukan training bagi para pegawai/pelayan organik. x

Desain pekerjaan dan sumber daya yang diperlukan

Uraian tugas dan uraian kerja x

Proses seleksi dan penempatan dilakukan oleh

gereja dengan merekrut calon pendeta (vikaris) melalui

beberapa tahapan yaitu : pendaftaran yang dibuka

untuk setiap lulusan fakultas teologi, dengan tahun

lulus tertentu; tes calon vikaris berupa tes tertulis dan

psiko tes; pemberkasan yang berfungsi untuk

menyeleksi calon vikaris berdasarkan berkas-berkas

yang telah dikumpulkan dan hasil tes; pegumuman

hasildan penempatan calon vikaris di daerah pelayanan

yang ditentukan. Syarat-syarat yang digunakan dalam

penilaian calon vikaris adalah ijasah teologi, sertifikat-

��

�

sertifikat kegiatan yang digunakan, surat keterangan

berkelakuan baik dari kepolisian (SKCK), dan surat

keterangan keterlibatan dalam pelayanan di jemaat asal

calon. Kriteria penilaian yang digunakan gereja dalam

menilai calon vikaris menekankan pada aspek etika dan

moralitas, pendidikan teologi, kognitif, pengalaman

berorganisasi, serta kesehatan jasmani dan rohani.

Sebelum ada dalam masa vikariat, calon vikaris

diwajibkan mengikuti training yang di dalamnya

terdapat materi-materi yang berfungsi mengasah

kecakapan dan melengkapi kemampuan vikaris untuk

melakukan pelayanan di jemaat tempat tugasnya. Di

dalam proses vikaris calon pendeta dimonitoring dan

dinilai oleh mentor setempat, jika kedapatan berbuat

kesalahan maka akan diberikan punishment sesuai

aturan dan dipertimbangkan kembali untuk dapat

diangkat menjadi pendeta ataukah tidak. Di masa akhir

vikaris terdapat tes yang berguna untuk mengevaluasi

kehadiran dan daya kritis vikaris dalam menghadapi

masalah-masalah di jemaat tempat tugasnya. Evaluasi

��

�

ini berguna untuk mengukur kapasitas vikaris serta

menjadi bahan pertimbangan dalam penempatan

pendeta.

Bentuk training dilakukan oleh GPM terkait

dengan pengembangan kapasitas pelayan melalui

muatan-muatan materi kontekstual. Trainingyang

dilakukan melibatkan pegawai/pelayan organik yang

difasilitasi oleh gereja, namun kadang-kadang juga

difasilitasi oleh organisasi-organisasi lain yang

bekerjasama dengan gereja.

Desain pekerjaan dilakukan oleh gereja dalam

uraian tugas dan tata laksana perangkat pelayan yang

tertuang dalam Keputusan BPL Sinode Nomor :

10/BPL/XX/1998. Di sini terdapat pembagian tugas

dalam pelayanan di semua tingkat organisasi. Dalam

melakukan pelayanan di jemaat-jemaat pelaksanaan

pembagian tugas melibatkan majelis jemaat dan

jemaat. Pembagian peran dilakukan berdasarkan

bidang tugas dan juga daerah pelayanan. Ini

���

�

memudahkan tugas pendeta dalam melakukan

pelayanannya.

Culture controls dirancang untuk mendorong

saling pemantauan, dan merupakan bentuk kuat dari

group pressure pada individu yang menyimpang dari

norma-norma kelompok. Terdapat lima bentuk

pendekatan yang digunakan dalam kontrol ini yaitu

kode etik, penghargaan kelompok, transfer

intraorganisasi (rotasi karyawan), pengaturan fisik, dan

tone at the top. Berikut ini akan dijelaskan apakah

kelima pendekatan ini telah dilaksanakan di GPM

dalam tabel 4.11.

Tabel 4.11. Bentuk pendekatan culture controls dan realisasinya di GPM.

Bentuk pendekatan Realisasi di GPM Cross check

Kode etik GPM belum memiliki kode etik Penghargaan Kelompok

Pendekatan ini belum dilakukan di GPM

Transfer intraorganisasi (rotasi karyawan)

GPM telah melakukan pendekatan ini x

Pengaturan fisik GPM melakukan dalam bentuk perencanaan kantor, arsitektur, dan dekorasi gereja.

x

Tone at the top GPM melakukan ini dalam bentuk tone at the top x

��

�

Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa bentuk pendekatan

yang dilakukan di gereja adalah transfer organisasi,

pengaturan fisik, dan tone at the top. Sedangkan untuk

kode etik dan penghargaan kelompok belum diadakan.

Kode etik memang telah diperbincangkan untuk

diadakan dalam sidang BPL di Dobo, namun belum

disetujui karena terdapat beberapa alasan yang penting

untuk dipertimbangkan dalam penyusunan formatnya.

Untuk pendekatan penghargaan kelompok belum

dilakukan di GPM. Transfer intraorganisasi (rotasi

karyawan) telah dilakukan oleh gereja dalam bentuk

mutasi pegawai/pelayan organik. Mutasi adalah

pertukaran pegawai/pelayan organik, dengan tujuan

untuk memperkaya pengalaman melayaninya di

jemaat. Mutasi pendeta dilakukan setiap lima tahun

sekali yang mekanisme penempatan pendetanya diatur

oleh sekretaris sinode. Arsitektur gereja menjadi ciri

khas tersendiri dari organisasi kerohanian ini. Gereja

sangat kuat dengan simbolis seperti salib, lonceng

gereja, dan lain-lain.

��

�

Tone at the top dipraktekan di gereja, dan ini

menjadi budaya yang sangat kuat di jemaat. Tone at the

top berhubungan dengan teladan pendeta di jemaat.

Teladan pendeta di jemaat dilakukan sesuai dengan

pola pelayanan gereja (Tata GPM pasal 8) yang

berpolakan kehidupan Yesus Kristus sebagai:

1) HAMBA yang taat dan mengkosongkan diriNya

untuk melayani bukan untuk dilayani.

2) IMAM yang rela berkorban tanpa pamrih demi

tugas-tugas pelayanan pendamaian di antara

gereja, masyarakat, dan sesama manusia.

3) NABI yang menaklukan segala sesuatu ke bawah

penilaian firman Allah terutama untuk

menegakan keadilan, kebenaran dan

kesejahteraan umat manusia, gereja,

masyarakat, bangsa dan negara.

4) GEMBALA yang menjalankan tugas-tugas,

kepemimpinan, dan pelayanan gereja di bawah

arahan dan tuntunan Gembala Yang Baik.

��

�

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut

maka secara ringkas sistem pengendalian di GPM dapat

dijelaskan dalam tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12 Sistem Pengendalian Manajemen pada GPM

Jenis Kontrol Bentuk-bentuk Ada Keterangan

Results controls

• Pengukuran kinerja

• Pengaturan target

• Sistem insentif

x x

DP3 Tidak ada Kenaikan pangkat

Action controls

• Behavioral constraints

• Preaction

reviews • Action

accountability • Redudancy

x x x x

Password, kunci, pembatasan wewenang & otoritas pengambilan keputusan. rencana Program kerja & anggaran, sidang-sidang, renstra, persetujuan-persetujuan lain. Peraturan kerja, ketentuan kontrak, verivikasi, moneva, visitasi; Kode etik tidak ada. Penyediaan tenaga pelayan cadangan

People/ culture controls

• Seleksi & penempatan.

• Training • Desain kerja &

SDM yang diperlukan

• Kode etik • Penghargaan

kelompok • Transfer

x

x x x

Seleksi tenaga calon pendeta (vikaris)& penempatan tenaga pendeta. Uraian tugas & tata laksana, pembagian tugas. Belum dimiliki Belum dimiliki Mutasi pendeta

��

�

intraorganizational

• Pengaturan fisik

• Tone at the top

x x

Arsitektur, dekorasi gereja Sesuai dengan pola pelayanan gereja

4.3. Implementasi Sistem Pengendalian

Manajemen pada GPM

GPM telah melakukan sistem pengendalian

manajemen dengan menggunakan jenis kontrol yang

dikemukakan oleh Merchant dan Van der Stede (2007)

antara lain results controls,action controls, dan

people/culture controls, namun dalam implikasinya

terdapat beberapa bentuk kontrol yang tidak sesuai

dengan sistemnya. Berikut akan dijelaskan tentang

impementasi sistem pengendalian manajemen dalam

ketiga jenis kontrol.

1. Results Controls

Implementasi kontrol ini dilakukan oleh GPM

dalam bentuk DP3 yang diberikan kepada para

��

�

pegawai/pelayan organik penilai pelaksanaan

pekerjaan untuk diisi daftar penilaiannya. Dari daftar

tersebut gereja dapat melakukan evaluasi terhadap

kinerja yang dilakukan apakah telah sesuai dengan

tujuan organisasi gereja atau belum.

Oleh karena tidak adanya keterkaitan antara

pengukuran kinerja, target kerja dan tujuan organisasi,

maka results controls yang diberikan bersifat subjektif.

Sehingga daftar penilaian kinerja pegawai (DP3) turut

dipengaruhi oleh subjektifitas mereka yang ditugaskan

untuk melakukan pemeriksaan.

2. Action Controls

Kontrol ini di GPM menemui beberapa masalah

dalam implementasinya, yang akan dijelaskan dalam

penjelasan berikut.

Bentuk preaction reviews di GPM berupa

persetujuan program melalui persidangan-persidangan

dan jenjang kepemimpinan di semua jenjang dilakukan

GPM setiap tahun pelayanan. Di dalam persidangan

��

�

juga terdapat evaluasi terhadap program-program yang

dijalankan oleh gereja selama satu tahun pelayanan.

Mengenai persetujuan RENSTRA, hal ini baru

dilakukan oleh GPM pada tahun 2012. Di temui dalam

penelitian dalam wawancara dengan tim BALITBANG

GPM, disampaikan bahwa ada juga jemaat yang belum

melakukan RENSTRA. Ini disebabkan lemahnya

sosialisasi, tetapi juga pemahaman mereka tentang

pelaksanaan RENSTRA itu sendiri. Mengenai apakah

RENSTRA telah sesuai dengan tujuan organisasi,

ditegaskan oleh tim BALITBANG bahwa visi dan misi

GPM yang lama masih abstrak dan karena itu sulit

untuk membuat renstra berdasarkan itu. Sehingga

mereka melakukannya dari awal dengan menggali isu-

isu strategis dari tiap jemaat di GPM. Lebih lanjut Pdt.

Vebby Songopnuan, S.Si sebagai sekretaris tim

mengemukakan bahwa:

“kami masih melakukan penggodokan untuk membuat visi dan misi yang sesuai dengan isu-isu strategis yang didapat dari tiap jemaat di GPM. Sehingga kita dapat menentukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian visi dan misi. Sebab dengan demikian kita bisa

��

�

membuat RENSTRA dengan indikator-indikator terukur sesuai dengan visi dan misi gereja. ”2

Persetujuan pengelolaan harta milik gereja telah

dilakukan organisasi. Namun dalam realitasnya

kegiatan pengelolaan harta milik gereja belum

sepenuhnya maksimal, bahkan ada yang dihapuskan

karena alasan-alasan tertentu. Karena itu penting juga

untuk merancang mekanisme yang baik dalam hal

pemberian persetujuan pengelolaan harta milik gereja,

yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi mereka

yang menggunakan hak pengelolaan harta milik gereja.

Preaction reviews merupakan hal yang sangat

ditekankan pada GPM. karena persetujuan apapun

yang diberikan oleh pimpinan sangat berhubungan erat

dengan eksistensi GPM. Misalnya untuk menjalankan

proposal kegiatan, panitia harus meminta persetujuan

dari pimpinan pada aras gereja yang menugaskannya.

Sebab dalam kenyataan di lapangan masih ada saja

���������������������������������������� ��������������������Wawancara dengan sekretaris Tim BALITBANG GPM tertanggal 16 Januari 2013

�

�

orang-orang tertentu yang membawa nama gereja

untuk mendapatkan uang dari instansi-instansi

tertentu untuk kepentingan pribadinya. Untuk

kegiatan-kegiatan organisasi yang bersifat eksternal,

dalam hal ini berhubungan dengan organisasi eksternal

gereja, maka aras jemaat harus meminta persetujuan

dari klasis, dan aras klasis harus meminta persetujuan

dari sinode.

Bentuk action accountabilitydilakukan gereja

dalam aturan kerja yang berfungsi untuk mengatur

bagaimana pegawai/pelayan organik dalam melakukan

pelayanannya. Dalam kenyataannya pegawai/pelayan

organik juga menyimpang dari aturan organisasi.

Seperti tindakan pegawai/pelayan organik

meninggalkan jemaat dalam waktu yang sangat lama

untuk kepentingan keluarga. Hal ini kadang-kadang

terpaksa dilakukan oleh pegawai/pelayan organik

karena jarak yang jauh antara pegawai/pelayan organik

dengan keluarga (suami atau isteri dan anak-anak).

Akibatnya ketika terjadi masalah dalam jemaat pada

�

�

waktu pegawai/pelayan organik meninggalkan jemaat,

masalah yang ada menjadi tidak dapat ditangani atau

terlambat dalam penanganannya. Hal ini secara tegas

dijelaskan oleh ketua klasis kairatu yaitu:

“Ketika pendeta meninggalkan jemaat tanpa memberitahu kepada kami maka pada saat terjadi masalah dalam jemaat waktu pendeta itu pergi, akan menyulitkan kami dalam berkoordinasi untuk penyelesaian masalah. Padahal maksud kami adalah baik, yaitu ketika pegawai/pelayan organik meminta izin akan memberi signal kepada kami untuk membantu memonitoring jemaat pada saat dia tidak ada di jemaat.”3

Kondisi ini dimungkinkan oleh masalah-masalah

yang telah dideskripsikan pada tabel 1.1 diantaranya

ialah: belum berfungsinya tata gereja sebagai pedoman

organisasi, serta lemahnya fungsi kontrol terhadap aras

struktur di bawahnya, lemahnya pemahaman dan

rendahnya kesadaran terhadap tugas pokok dan fungsi

yang menjadi tanggung-jawab bidang, minimnya

pemahaman tentang job description (lih. Tabel 1.1

nomor 3, 11, 16).

���������������������������������������� ��������������������������

��

�

Kontrak kerja dilakukan oleh gereja dengan para

pegawai/pelayan organik gereja di dalam proses

recruitments, yang di dalamnya menekankan kesediaan

mereka untuk ditempatkan di mana saja untuk tugas

pelayanan. Dalam kenyataannya terdapat

pegawai/pelayan organik yang tidak pergi ke tempat

tugasnya karena alasan-alasan intrinsik dan ini

menimbulkan banyak masalah-masalah dalam jemaat.

Verifikasi telah dilaksanakan di GPM. Hasil

pemeriksaan dari tim ini dituang dalam laporan yang

disebut laporan hasil pemeriksaan (LPH). Dalam Focus

Group Discussion (FGD) yang dilakukan Pdt. A.

Latupeirissa, S.Th menyampaikan bahwa:

“Belum ada format yang baku yang disertai dengan indikator-indikator terukur yang digunakan oleh tim verivikasi dalam melakukan kegiatan visitator. Hal ini disebabkan tenaga-tenaga yang direkrut di dalam tim ini hanya berdasarkan pengalaman semata bukan profesionalitas.”4

Proses perekrutan yang didasarkan atas

pengalaman ini berpengaruh dalam penanganan

terhadap berbagai masalah tata kelola keuangan di ���������������������������������������� �������������������

�Hasil FGD tertanggal 18 Januari 2013 di Kantor Klasis Kairatu

��

�

gereja. Hal ini lebih lanjut ditegaskan oleh Pdt. Rinto M

yang mengemukakan bahwa:

“Metode perekrutan berdasarkan pengalaman ini membuat jika ada temuan-temuan penting dalam pengelolaan keuangan di gereja seperti masalah jumlah uang kolekta jemaat tertentu yang minim dibarengi dengan beban tagihan tapel 30% yang harus distorkan kepada sinode, tim verifikasi tak dapat memberikan solusi alteratif dan ini membuat pendeta setempat terpaksa menggunakan uangnya sendiri untuk membayar tapel supaya pendeta bisa dapat gaji.” 5

Hingga saat ini gereja masih menggunakan

format tata kelola keuangan anggaran berimbang, yang

mengharuskan seluruh anggaran dipakai secara

berimbang. Padahal dalam pelaporan keuangan di

masing-masing jemaat sering terdapat saldo-saldo kas

dalam angka yang tinggi. Kondisi ini dimungkinkan

disebabkan oleh masalah tata kelola keuangan yang

belum diatur dengan baik, tidak ada sistem pada

pengendalian keuangan gereja, serta sistem rekruitmen

tim verifikasi berdasarkan pengalaman (lih. tabel 1.1

nomor 9, 18, 19).

���������������������������������������� �������������������5Ibid

��

�

Disamping verifikasi, bentuk action accountability

juga dilakukan GPM melalui implementasi RENSTRA

yang di dalamnya terdapat kegiatan monitoring dan

evaluasi (MONEVA). Kegiatan monitoring dan evaluasi

ini sangat membantu dalam mengontrol kinerja

pendeta di jemaat-jemaat, hal ini sangat terlihat dari

penjelasan Pdt. Yan. Matatula, S.Th bahwa:

“Tapi sekarang setelah ada RENSTRA dan PROLITA monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting dan tentunya apa yang dilihat, diamati dan diteliti kita akan diskusikan dalam proses evaluasi dengan komisi, dengan sub komisi tetapi juga dengan kasubid dan MKM. Ini yang dimaksudkan dengan rapat koordinasi, teknis, dan ruang ini yang akan dipakai untuk melakukan evaluasi.”6

Kegiatan MONEVA masih dalam tahap implikasi

awal karena baru disosialisasikan untuk dijalankan di

masing-masing jemaat.

Kegiatan visitasi dilakukan GPM secara formal

dan non formal, namun yang menjadi kendala adalah

pada format dari visitasi itu sendiri.

���������������������������������������� �������������������6 Wawancara dengan Ketua Klasis kairatu tertanggal 18 januari 2013 di ruangan Ketua Klasis Kairatu GPM

��

�

Bentuk redundancy dilakukan GPM dengan

menyediakan tenaga-tenaga cadangan. Berdasarkan

hasil FGD yang dilakukan, kenyataan yang ditemui di

lapangan tidak semua jemaat mempersiapkan tenaga

pelayanan cadangan dengan baik, kebanyakan hanya

dibekali dengan materi LPJ tanpa ada penjelasan

mendalam tentang implementasinya dengan kehidupan

jemaat. Hal yang lebih fatal lagi ialah LPJ yang dibuat

menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang kadang-

kadang tak dapat dimengerti oleh jemaat yang memiliki

latar pendidikan yang rendah.

3. People/culture controls

Dalam proses seleksi dan penempatan

pegawai/pelayan organik kebanyakan berorientasi pada

tugas kependetaan sehingga menimbulkan

keterbatasan tenaga-tenaga profesi. Realitas ini

berdampak pada masalah keterbatasan SDM yang tidak

merata di semua daerah pelayanan; belum tersedianya

tenaga profesional dalam tugas-tugas struktural,

��

�

penelitian, maupun fasilitator, sistem rekruitmen tim

verifikasi berdasarkan pengalaman (lih. tabel 1.1 nomor

15,17,19).

GPM melakukan training kepada para

pegawai/pelayan organik gereja untuk meningkatkan

kemampuannya di jemaat. Namun kegiatan training

yang dilakukan belum maksimal bahkan ada yang

tidak diimplementasikan oleh sebagian

pegawai/pelayan organik dalam tugasnya di jemaat. Ini

dipengaruhi oleh cara pandang dan pemahaman

mereka tentang materi-materi trainingyang diikuti.

Belum adanya mekanisme yang baku dalam

mengontrol implementasi training yang diikuti oleh para

pegawai/pelayan GPM, serta lemahnya kontrol

terhadap implementasi training berdampak pada

masalah belum tertatanya data dan sistem informasi

data karena rendahnya kemampuan dan SDM,

keterbatasan sumber daya manusia yang tidak merata

di semua daerah pelayanan (lih. tabel 1.1 nomor 12,15).

��

�

Tentang desain pekerjaan dan sumber daya yang

diperlukan, aspek ini sudah cukup maksimal dilakukan

di GPM. Dalam melakukan tugas di jemaat-jemaat

pendeta diberikan fasilitas berupa rumah (pastori

jemaat) tetapi juga untuk jemaat-jemaat yang berada di

kota dan memiliki sumber dana yang banyak, biasanya

jemaat menyediakan kendaraan berupa mobil atau

motor yang berfungsi membantu mobilisasi pendeta

dan pelayan ke tempat tugas.

Selain itu untuk menjamin kesejahteraan

pegawai/pelayan organisasi diberikan gaji dan pensiun.

Sistem penggajian berdasarkan atas golongan dan lama

masa kerja pegawai/pelayan organik. Pemberian

pensiun diberikan berdasarkan keputusan sidang XXV

BPL SINODE GPM nomor 13/BPL/XXV/2003. Dasar

pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya

pensiun adalah gaji pokok. Pada saat pegawai/pelayan

organik memasuki masa pensiun mereka diberikan

kompensasi sebesar tiga puluh juta rupiah. Jaminan

yang diberikan sangat bermanfaat sehingga

��

�

pegawai/pelayan organik menjadi tenang dalam

pelayanannya tanpa memikirkan sesuap nasi untuk

keluarganya. Di samping itu ada jaminan kesehatan

yang disiapkan gereja untuk para pegawai/pelayan

organik.

Namun, pada jemaat-jemaat yang terdapat di

daerah-daerah pelayanan yang masih ada di

pedalaman, peralatan pendukung belum tersedia.

Misalnya penyediaan sound sistem untuk ibadah,

tranportasi pendeta, maupun rumah pastori. Belum

terlaksananya metode ini secara maksimal berdampak

pada masalah tidak dimilikinya sarana dan prasarana

yang mendukung pengembangan sistem informasi data;

peralatan pendukung tidak terkelola dengan baik;

ketersediaan sarana dan prasarana belum diarahkan

dalam mendukung tercapainya tujuan pada masing-

masing bidang kelembagaan (lih. Tabel 1.1 nomor

7,8,13).

��

�

Di samping tiga metode yang digunakan dalam

implementasinya gereja mengandalkan peranan Roh

Kudus untuk menuntun dan mengontrol perilaku

pegawai/pelayan organik gereja. Hal ini menjadi dasar

keyakinan pegawai/pelayan organik gereja bahwa tugas

pelayanan yang dilakukan merupakan bentuk dari

keterpanggilan iman mereka. Hal ini dikemukakan

secara tegas oleh ketua sinode GPM bahwa:

“Harus diakui gereja ini dipimpin oleh Roh Kudus, semua nggak bisa kita atur begitu saja. Ada peranan Roh untuk memimpin gereja ini, dan disitu sebenarnya uniknya organisasi keagamaan. Tugas pelayanan gereja merupakan bentuk keterpanggilan iman dan ini yang mendorong para pelayan gereja untuk tetap melakukan tugasnya.”7

Berdasarkan tabel 4.12 Kode etik dan

penghargaan kelompok belum dilakukan di GPM.

Kondisi ini berdampak pada masalah belum optimalnya

penguasaan aturan gereja; minimnya pemahaman

tentang job description (lih. tabel 1.1 no.4,16).

���������������������������������������� �������������������7 Wawancara dengan ketua sinode GPM tertanggal 10 januari 2013

�

�

Implementasi bentuk tone at the top belum

dilakukan secara maksimal oleh semua

pegawai/pelayan organik. Ini dikarenakan masih

terdapat pegawai/pelayan organik yang belum

melakukan hal ini dengan baik, karena apa yang

dikatakan atau yang diajarkannya berbeda dengan apa

yang diimplementasikan. Atau dengan kata lain pola

hidup mereka belum sepenuhnya sesuai dengan pola

pelayanan gereja yang terdapat dalam tata gereja pasal

8. Pola hidup yang bertentangan itu antara lain adalah

masih adanya perilaku miras, kekerasan, dan beberapa

kasus lainnya. Terhadap pelanggaran ini terdapat dua

bentuk punishmentyang dilakukan oleh gereja. Bentuk

yang pertama adalah bentuk tindakan penggembalaan

dan disiplin gereja yang diberikan kepada

pegawai/pelayan organik yang tidak melaksanakan

kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagaimana

termaktub dalam ketetapan sinode GPM pasal 2 tahun

1995. Bentuk yang kedua adalah bentuk

pemberhentian pegawai yang tertuang dalam

�

�

Keputusan Sidang BPL nomor 11/BPL/XXV/2003 yang

disebabkan atas tindakan menyimpang dari ajaran

gereja, menyebarluaskan ajaran sesat, memecah-

belahkan persekutuan umat, melakukan tindakan yang

terang-terangan merugikan gereja.

Berdasarkan penjelasan tentang implementasi

sistem pengendalian manajemen pada GPM, maka

secara ringkas hal tersebut akan digambarkan dalam

tabel 4.13.

Tabel 4.13 Implementasi Sistem pengendalian Manajemen pada GPM

Jenis Kontrol Implementasi Kendala Implementasi Results Controls Pelaksanaan DP3 Subjektifitas dalam

penilaian DP3 Action Controls • RENSTRA

• Persetujuan pengelolaan harta milik gereja.

• Kontrol ketat dalam persetujuan.

• Aturan kerja • Verivikasi

Sosialisasi & indikator Mekanisme pemberian persetujuan. Masih ada pegawai/ pelayan organik yang menyimpang dari aturan kerja. Rekruitmen tenaga verifikasi berdasarkan pengalaman.

��

�

• MONEVA • Penyediaan

tenaga pelayan cadangan

Berorientasi pada penggunaan bahan-bahan LPJ.

People/culture controls

• Seleksi dan penempatan

• Training • Pendeta

diberikan fasilitas (rumah, kendaraan, jaminan kesehatan, gaji, pensiun)

• Tone at the top • Gereja

menekankan peranan Roh Kudus yang menuntun & mengontrol perilaku pelayan sebagai wujud panggilan iman.

Lebih mengedepankan pada tenaga pedeta, sedangkan tenaga profesional kurang mendapat perhatian. Hasil training kurang diimplementasi dalam kerja. Untuk jemaat pedalaman peralatan pendukung tidak memadai (sound sistem, rumah pastori, transportasi). .Perilaku pelayan menyimpang dari pola pelayanan gereja.

�

�