BAB II

TINJAUN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT

DAN JAMINAN KREDIT

2.1.Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

lain atau lebih. Subekti mengukapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal.26 Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad

Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak

kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu

tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa

biaya).27 Menurut Djuhaendah Hasan dari beberapa pengertian yang dikemukakan

para sarjana dalam literatur kredit adalah suatu perjanjian yang objeknya dapat

berupa uang atau barang, meskipun titik temu antara semua pendapat sarjana itu

akan menuju keapada pengertian peminjaman uang.28 Didalam pasal 1 angka 11

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pengertian Kredit adalah

penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga.

26 Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, h.1. 27 Achmad Anwari, 1980, Praktek Perbankan di Indonesia, Balai Aksara, Jakarta, h.14. 28 Djuhaendah Hasan, op.cit, h. 149.

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaanya kredit dapat digolongkan

menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang

diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam

rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasaan, ataupun pendirian proyek

baru;

2) Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam

rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis

dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat

diperpanjang sesuia kesepakatan antara pihak yang bersangkutan;

3) Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan

kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi

dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan

bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.29

Pengertian perjanjian kredit di dalam KUH Perdata tidak ditemukan.

Perjanjian dalam KUHPerdata yang mirip dengan perjanjian kredit yaitu

perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII. Ciri-Ciri

perjanjian kredit yang membedakan dengan perjanjian pinjam-meminjam yaitu

sebagai berikut :

1) Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil. Hal ini

jelas berbeda dengan pinjam meminjam yang bersifat riil dalam pasal

1754 KUH Perdata.

29Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, h.60-61.

2) Tujuan dan syarat kredit, menurut ketentuan pasal 1755 KUH Predata,

uang yang diperoleh oleh debitur dari kreditur menjadi milik debitur. Oleh

karena itu dalam perjanjian pinjam meminjam uang, debitur sebagai

pemilik uang berkuasa penuh untuk menggunakan uang tersebut untuk

keperluan apapun dan kreditur tidak berhak mencampuri tujuan pemakaian

uang tersebut. Hal tersebut tidak berlaku untuk perjanjian kredit bank.

Penggunaan kredit harus dilakukan sesuai dengan tujuan kredit

sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian kredit. Pemakain kredit oleh

nasabah debitur yang menyimpang dari tujuan kredit memberikan hak

kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit tersebut secara sepihak

dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh sisa kredit.

3) Syarat penggunaan kredit, kredit bank hanya dapat digunakan menurut

cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah

bukuan. Pada perjanjian kredit bank, kreditur tidak diserahkan oleh bank

ke dalam kekuasaan mutlak debitur. Kredit diberikan dalam bentuk yang

penarikan atau penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank. Dilihat

dari hal ini, maka perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-

meminjam uang. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, uang yang

dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan

debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitur akan

menggunakan uang pinjaman tersebut30.

30 Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Insitut Bankir Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Sutan Remy Sjahdeini I), h.160-161.

Dari hal itu, maka Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil

antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan

hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali

pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi

yang telah disepakati oleh para pihak.

2.2.Fungsi dan Jenis Perjanjian Kredit Bank

2.2.1 Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian,

pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai

beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian

kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya

perjanjian lain yang mengikutinya (misalnya perjanjian pengikatan

jaminan).

2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan

hak dan kewajiaban diantara kreditor dan debitor dan

3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring

kredit31.

2.2.2. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit

Secara yuridis bahwa terdapat dua jenis perjanjian kredit yang digunakan

bank, yaitu;

1) Perjanjian Kredit di Bawah Tangan 31 H.R Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.183.

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit di bawah tangan adalah

perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya

dibuat di antara mereka (kreditor dan debitor) tanpa notaris. Akta

perjanjian kredit dibawah tangan ini memiliki beberapa kelemahan, antara

lain:

a. Apabila akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan

karena misalnya alasan debitor wanprestasi, maka seandainya debitor

yang bersangkutan menyangkal atau memungkiri tandatangannya

akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang

telah dibuat tersebut. Dalam pasal 1877 KUH Perdata disebutkan

bahwa jika seseorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, maka

Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau

tandatangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan, tentunya hal ini

akan merepotkan bank.

b. Oleh karena perjanjian ini dibuat hanya oleh para pihak, dimana

formulirnya telah disediakan oleh bank (formulir baku), maka ada

kemungkinan terdapat kekurangan data-data yang seharusnya

dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan kredit, bahkan dapat

terjadi karena alasan-alasan pelayanan, penandatanganan perjanjian

dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam bentuk blangko

kosong, bila terjadi perselisihan, debitor dapat menyangkal

menandatangani akta perjanjian tersebut atau mengelak mengakui

perjanjian kredit dengan alasan yang bersangkutan menandatangani

blangko kosong.

c. Apabila akta perjanjian kredit dibawah tangan tersebut hilang karena

sebab apapun, maka bank tidak lagi memiliki arsip asli mengenai

adanya perjanjian tersebut sebagai alat bukti, keadaan ini akan

membuat posisi bank menjadi lemah bila terjadi perselisihan.

Berbeda dengan akta perjanjian kredit notaril, walaupun arsip di

bank hilang, masih ada arsip lainnya di notaris.

2) Perjanjian Kredit Notaril

Yang dimaksud dengan perjanjian kredit notaril (otentik) adalah perjanjian

pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau

dihadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal

1868 KUH Perdata. Dari ketentuan/definisi akta otentik yang diberikan

oleh Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, dapat ditemukan beberapa hal

sebagai berikut :

(1) Yang berwenang membuat akta-otentik adalah notaris, terkecuali

wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang

lain.Pejabat lain yang dapat membuat akta otentik adalah misalnya

seorang panitera dalam sidang-pengadilan, seorang juru sita, seorang

jaksa atau polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan, seorang

pegawai catatan sipil yang membuat akta kelahiran atau perkawinan,

pemerintah dalam membuat peraturan, sedang orang lain adalah yang

dikenal sebagai “onbezoldigde-hulpmagistraten” ex pasal 39 (6) HIR

yang dapat pula membuat proses verbal suatu akta otentik.

(2) akta otentik dapat dibedakan dalam : yang dibuat “oleh” dan yang

dibuat “dihadapan” pejabat umum. Jika dalam hal “membuat proses

verbal akta” adalah menulis apa yang dilihat dan yang dialami sendiri

oleh seorang notaris tentan perbuatan (handeling) dan kejadian

(daadzaken); membaca dan menadatangani hanya bersama para saksi

akta tersebut di luar hadirnya atau karena atau karena penolakan para

penghadap maka dalam hal “membuat partij akta” notaris membaca isi

akta tersebut, disusul oleh penandatangan akta tersebut oleh para

penghadap dan para saksi, terakhir oleh notaris itu sendiri.

(3) isi dari akta otentik adalah : semua “perbuatan” yang oleh undang-

undang diwajibkan dibuat didalam akta otentik dan semua perjanjian

dan penguasaan yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan.

Suatu akta otentik dapat berisikan suatu perbuatan hukum yang

diwajibakan oleh undang-undang, jadi bukan perbuatan oleh seseorang

notaris atas kehendaknya sendiri.

(4) akta otentik memberikan kepastian mengenai atau tentang

penanggalan. Seorang notaris memberi kepastian tentang penanggalan

pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta

bersangkutan tahun, bulan, dan tanggal pada waktu mana akta tersebut

dibuat. Pelanggaran dari kewajiban tersebut berakibat akta tersebut

kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian hanya berkekuatan

akta di bawah tangan ( pasal 25 S. 1860-3) Reglement tentang jabatan

notaris di Indonesia.32

2.3. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit

Di dalam praktek perbankan dikenal beberapa prinsip yang digunakan

dalam pemberian kredit pada pihak debitur. Prinsip-Prinspin tersebut antara lain :

1) Prinsip kepercayaan, maksudnya bahwa kredit adalah kepercayaan

kreditur bagi debitur, sekaligus kepercayaan bahwa debitur akan

mengembalikan hutangnya,

2) Prinsip kehati-hatian adalah salah satu konkretisasi dari prinsip

kepercayaan dalam pemberian kredit.

3) Prinsip 5C’s Meliputi :

a. Watak (character), yaitu kepribadian, moral dan kejujuran pemohon

kredit;

b. Modal (capital), yaitu modal dari pemohon kredit yang untuk

mengembangkan usahanya memerlukan bantuan bank.

c. Kemampuan (capacity), yaitu kemampuan untuk mengendalika,

memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat

perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik

dan memberikan untung (rendable);

d. Kondisi ekonomi (condition of economic), yaitu situasi ekonomi pada

waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan bank pada

pemohon;

32Ibid, h.186-187

e. Jaminan (collateral), adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai

jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau menerima

kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan kredit tersebut harus dapat

diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat

memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain jaminan kredit sebagai

pengamanan pelunasan kredit, jaminan kredit sebagai pendorong

motivasi debitur, dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan

ketentuan perbankan.33

4) Prinsip 5 P, meliputi :

a. Para pihak (party), dilakukan penggolongan calon debitur yang dibagi

dalam beberapa golongan berdasarkan character, capacity, dan capital.

b. Tujuan (purpose) maksudnya analisis tentang tujuan penggunaan

kredit yang telah disampaikan oleh calon debitur;

c. Pembayaran (payment), artinya sumber pembayaran dari calon debitur;

d. Perolehan laba (profitability) yaitu penilaian terhadapa kemampuan

calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya;

e. Perlindungan (protection) merupakan analisis terhadap sarana

perlindungan terhadap kreditur.

5) Prinsip 3 R meliputi :

a. Return, adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan

peminjam setelah memperoleh kredit;

33 M. Bahsan, op.cit, h.70.

b. Repayment adalah meperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu

pembayaran kredit oleh debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan;

c. Risk bearing ability adalah besarnya kemampuan perusahaan debitur

untuk menghindari resiko, dan apakah resiko perusahaan debitur besar

atau kecil.34

2.4. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

2.4.1 Pengertian Jaminan

Dalam Bahasa Belanda istilah jaminan memiliki terjemahan yaitu

Zekerheid atau cutie yang mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin

dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap

barang-barangnya. Menurut dalam Pasal 1131 KUH Perdata Jaminan yaitu

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah

ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan

perorangan debitur itu”. Hartono Hadisoeprapto mengungkapkan jaminan adalah

sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa

debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul

dari suatu perikatan35.

Pengertian kata jaminan kredit dalam perpektif Undang-Undang No.07

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun

1998 disebutkan dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) bahwa “dalam memberikan

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah , Bank Umum wajib

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan 34 Djuhaendah Hasan, op.cit, h. 21. 35 M. Bahsan, op.cit, h.70.

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Istilah

jaminan dalam perspektif Undang-Undang No.07 Tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 diartikan sebagai “keyakinan

atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang

diperjanjikan”.36

Berkaitan dengan pemberian kredit bank tetap meminta agunan dari

pemohon kredit selain analisis itikad baik dan kemampuan permohonan kredit.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan yang

mengartikan Agunan adalah “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur

kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah”. Perjanjian pengikatan jaminan bersifat accesoir artinya

perjanjian pengiktan jaminan keberadaanya tergantung dari perjanjian pokonya

yaitu perjanjian kredit. Tujuan agunan ini untuk mendapatkan fasilitas pemberian

kredit dari bank.

2.5. Jenis-Jenis Jaminan Kredit

Pada umunya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam

Tata Hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya,

menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan menguasainya dan

36 Djoni S. Gazali dan Racmadi Usman, op.cit, h.281

lain-lain.37 Menurut sifatnya, jaminan digolongkan menjadi jaminan perorangan

dan jaminan kebendaan. antara lain :

1) Jaminan Perorangan

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan bahwa jaminan yang

bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung

pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur

tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (contoh borgtocht).38

Dikenal asas kesamaan dalam hak peroranganyang diatur dalam Pasal

1311 dan 1312 KUH Perdat. asas ini memiliki arti bahwa tidak ada

pembedaan atas piutang terdahulu dengan piutang yang terjadi kemudian.

Semua debitur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan

debitur.

Pada jaminan perorangan kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan

piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada penanggung atau

dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Jaminan perorangan yang

demikian dapat terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin (borg) atau

jika pihak ketiga mengikatkan diri secara tanggung menanggung dalam

debitur. 39 Kata “perorangan” dalam jaminan perorangan harus diartikan

sebagai subjek hukum, yang terdiri dari orang-perorangan (manusia) dan

badan hukum. Oleh karena itu jaminan perorangan ini dapat berupa personal

37 Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Alumni, Bandung, h.185. 38 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, h.46-47. 39 Ibid, h. 48.

guaranty (jamina orang/pribadi) dan corporate guaranty (jaminan badan

hukum/ badan usaha).40 Terdapat 3 jenis jamina perorangan, yaitu :

a. Perjnajian penanggungan/Borgtocht (pasal 1820 KUH Perdata)

b. Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUH Perdata)

c. Perjanjian Tanggung-menanggung/tanggung renteng (Pasal 1278

KUH Perdata).

2) Jaminan Kebendaan

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan bahwa jaminan

kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang

mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu,

dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (dnoite

de suite) dan dapat diperalihkan (contoh hipotik, gadai dan lain-lain.41

Hukum jaminan di Indonesia mengenat 5 (lima) jenis hak jaminan

kebendaan :

a. Gadai

Hak gadai menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab XX

Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Menurut Pasal 1150 KUH

Perdata, “Gadai adalah suatu huk yang diperoleh kreditur atas suatu

barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh

kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi

wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya

40 Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, h.68-69.

41 Sri Soedewi, op.cit. h. 46-47.

dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan

pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas

tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya

penyelamatan barang itu, yang dikeluarakan setelah barang itu

diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.Dari

pengertian gadai yang diatur dalam ketentuan Pasal 1150 KUH

Perdata, belum dapat disimpulkan tentang sifat umum dari gadai. Sifat

umum gadai harus dicari lagi didalam ketentuan-ketentuan lain KUH

Perdata yaitu sebagai berikut42:

- Gadai berlaku untuk benda bergerak

Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak; baik

berwujud maupun tidak berwujud.

- Gadai bersifat kebendaan

Tujuan sifat kebendaan sebagaimana ketentuan Pasal 528

KUH Perdata adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang

gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai

jaminan.

- Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai

Sesuai dengan objek benda gadai yang merupakan benda

bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan

pemcgang gadai. Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai

42 Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Bab-bab Tentang Credietverband Gadai & Fducia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, h. 56-57.

kepada pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam

kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Ratio dari

penguasaan ini ialah sebagai publikasi untuk umum; bahwa hak

kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang

gadai.

Demikian juga hak gadai hapus apabila barang gadai keluar

dari kekuasaan penerima gadai kecuali jika barang itu hilang atau

dicuri padanya, sesuai dengan bunyi Pasal 1152 ayat (3) KUH

Perdata.

- Hak menjual sendiri benda gadai

Berdasarkan ketentuan Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata,

pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal

debitur wanprestasi. Dari hasil penjualan tersebut, pemegang gadai

berhak mengambil pelunasan piutang beserta bunga dan biaya dari

pendapatan penjualan tersebut.

- Hak yang didahulukan

Pasal 1133 jo Pasal 1150 KUH Perdata

- Hak accesoir

Perjanjian gadai merupakan perjanjian ikutan atau accesoir,

yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya yang dalam

hal ini yaitu perjanjian kredit. Dengan demikian perjanjian gadai

menjadi hapus apabila perjanjian kredit yang menjadi perjanjian

pokoknya berakhir.

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai

(pandgever) dan penerima gadai (pandnemer). Pandgever, yaitu orang

atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda

bergerak selaku gadai kepada penerima gadai, untuk pinjaman uang

yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Pandnemer adalah orang

atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk

pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai

(pandgever).43

b. Hipotik

Pasal 1162 KUH Perdata mendefinisikan hipotik sebagai suatu

hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil

penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Sebagaimana halnya gadai, hipotik ini pun merupakan hak yang

bersifat accesoir. Pasal 1168 KUH Perdata menentukan bahwa hipotik

hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang dan pemasangan hipotik

atau kuasa memasang hipotik harus dilakukan dengan akta Notaris,

sebagaimana ketentuan Pasal 1171 KUH Perdata.

Objek hipotik sesuai dengan Pasal 1164 KUH Perdata adalah

bacang tidak bergerak. Hipotik tidak dapat dibebankan atas benda

bergerak. Dengan berlakunya UUHT, maka hak-hak atas tanah hanya

dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

43 H. Salim HS, 2003, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW, Sinar Grafika, Jakarta, h. 36.

Berdasar ketentuan Pasal 29 UUHT, ketentuan mengenai

Credieltierband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo.

Staat.sblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah

diubah dengan Staatsblad 1937-190 ja. Staatsblaal 1937-191 dan

ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai

pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Saat ini hipotik hanya dapat dibebankan atas:

- Kapal-kapal isi kotor 20 M3 dan terdaftar (Pasal 314 KUH Dagang

jo Pasal 49 Undang-Undang Pelayaran No. 21 Tahun 1992)

- Pesawat terbang dan helikopter (Pasal 12 Undang-Undang No. 15

Tahun 1992 tentang Penerbangan).

c. Hak Tanggungan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

(UUHT) disahkan pada tanggal 9 April 1996, 36 tahun setelah

pengamanatannya dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Lembaga hak tanggungan yang diatur oleh UUHT dimaksudkan

sebagai pengganti dari Hypotheek (hipotik) sebagaimana diatur dalam

Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai tanah dan Credretvenband

yang diatur dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah

dengan Staatsblad 1937-190, yang berdasarkan pasal 57 UUPA masih

diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya Undang-Undang

tentang Hak Tanggungan tersebut.44

Dari pengertian hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 1

ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan adalah “hak jaminan

yangdibebankanpadahakalas tanah sebagaimanadimaksud

dalamUndang-UndangNomor1tahun1960tentangPeraturan

DasarPokok-PokokAgraria,berikutatautidakberikutbenda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,

untukpelunasanutangtertentu,yangmemberikankedudukan

yangdiutamakankepadakreditur tertentu terhadapkreditur-

kreditur lain”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak

tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang

tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

d. Fidusia

Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata

barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan

sistem civil law.45

Lembaga jaminan fidusia sesungguhnya sudah sangat tua dan

dikenal serta digunakan dalam masyarakat Romawi. Dalam hukum

44 Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Sutan Remy Sjahdeini II), h.1-2.

45 Tan Kamelo I, op.cit. h.35.

Romawi lembaga jaminan ini dikenal dengan nama fiducia cum

creditore contracta yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan

kreditor. Lembaga jaminan fidusia sebagaimana yang dikenal sekarang

dalam bentuk fiduciare eigendomsoverdracht atau FEO, yaitu

pengalihan hak milik secara kepercayaan timbul berkenaan dengan

adanya ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata tentang gadai yang

mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak

boleh berada pada pemberi gadai.

Berdasar pengertian fidusia dan jaminan fidusia yang diatur

dalam Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang

tidak berwujud dan benda tiduk bergerak khususnya bangunan yang

tidak dapat dibebani hak tanggungan sehagaimnna dimuksud dalam

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang

tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia dapat diuraikan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi

pengalihan hak kepemilikan, dimana pengalihan hak kepemilikan atas

benda yang menjadi objek jaminan fiducia dilakukan dengan cara

Ganstitutittn possessorium (verklaring van houderschap) yang berarti

pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan

penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia

seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan

penerima fidusia.46

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu

yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang

tidak berwujud; yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang

bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan atau hipotek.

e. Sistem Resi Gudang (SRG)

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 1 UUSRG, Sistem Resi Gudang adalah

kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan

penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif

dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat

memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau

barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam

menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat

dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat

digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan

nasional.

Sesuai dengan ketentuan penjelelasan umun Undang-Undang No.9 Tahun

2006 paragraf VI Resi Gudang sebagai alas hak (document of title) atas barang

46 Arie S. Hutagalung, 2007 “Analisa Yuridis Normatif Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia” dalam Kumpulan Transaksi Berjamin: (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, Jakarta, h.784.

dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan

komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi.

Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti

telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen

maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan

setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas.

bahwa hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen

keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan.

derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka

yang jatuh tempo di bursa berjangka.