BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK UMUM, JASA PERBANKAN

DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

2.1 Tinjauan Bank Umum, Fungsi dan Jenis-jenis Bank

2.1.1. Pengertian Bank dan Dasar Hukum

Perkembangan era globalisasi saat ini untuk memenuhi sistem

keuangan dan sistem pembayaran pada suatu negara memerlukan bank sebagai

lembaga keuangan yang berada di dalamnya. Pada kegiatan sehari-hari lembaga

keuangan, yaitu bank melayani masyarakat dalam bentuk menerima simpanan,

menukar uang, memindahkan uang dan menerima segala macam bentuk

pembayaran dan setoran lainnya. Untuk itu, bank merupakan suatu lembaga

keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya

yang menaruh kepercayaan dana dan jasa-jasa lainnya melalui bank tersebut dan

masyarakat luas pada umumnya.1

Secara terminologi bank berasal dari bahasa Italia banca yang memiliki arti

bence, yaitu suatu bangku tempat duduk atau uang.2 Hal ini memiliki pengertian

bahwa pada zaman pertengahan dahulu, para pihak bankir yang berasal dari Italia

yang memberikan pinjaman dalam melakukan kegiatan usahanya dengan duduk

pada bangku-bangku di halaman pasar. Dalam perkembangannya, istilah bank

dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa

keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman,

mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak

1 Adrian Sutedi, op.cit, h.1. 2 Djoni S. Gozali & Rachmadi Usman, op.cit, h. 134.

sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-

usaha perusahaan.3 Pengertian yang hampir sama dan lebih sempurna dalam

perkembangannya, menyebutkan bahwa istilah bank berubah menjadi suatu jenis

kegiatan keuangan, yang melakukan kegiatan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa

keuangan yang banyak bentuknya, seperti mengedarkan mata uang, menyimpan

uang, memberikan kredit pinjaman, melakukan pengawasan terhadap peredaran

mata uang, sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai

usaha-usaha dalam perusahaan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan

perbankan.4 Dalam Black’s Law Dictionary, pengertian bank adalah Bank is an

institution,of great value in commercial world, empowered to receive deposits of

money to make loans and issue its promissory notes (designed to circulate as

money, to make loans and commonly called “bank notes” or “bank bills”) or to

perform anyone or more of these functions.5 Sepaham dengan pengertian dalam

Black’s Law Dictionary, menurut Kamus besar bahasa Indonesia, bank adalah

usaha di bidang keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu

lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam kamus lainnya menyebutkan bahwa

“bank” diartikan sebagai :

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk

memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-

fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank

3 Munir Fuady, 2003, Hukum Perbankan Modern : Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti,

Bandung,(selanjutnya disebut Munir Fuady II), h. 13 4 Ibid, h.135. 5 Bryan A.Garner,2004, Black’s Law Dictionary,8th edition,Thomson West,St.Paul,

Minesota, p. 350.

memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan

memungut bunga.

2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.

3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat

beroperasinya perusahaan perbankan.6

Beberapa pakar hukum memberikan pendapatnya mengenai definisi dari

bank. Hermansyah pada dasarnya menyatakan bahwa bank adalah “badan usaha

yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk

kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”7 R. Tjipto Adinugroho

memberikan pendapat bahwa, “bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai

pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito)

disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya.”8 O.P Simorangkir dalam buku

Hukum Perbankan karangan Sentosa Sembiring memberikan pengertian, bank

merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan

kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal

sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun

dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.9

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai bank yang telah diuraikan

diatas diketahui bahwa usaha bank lebih terarah, tidak semata-mata memutar uang

6 Munir Fuady II, op.cit., h. 13-14 7 Hermansyah,op.cit, h. 8 8 R.Tjipto Adinugroho, 2000, Perbankan dan Masalah Permodalan Dana Potensial,

Pradnya Paramita, Jakarta, h. 15 9 Sembiring, Sentosa, 2012, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, h. 1

untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar

taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab

bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Indonesia untuk mencapai

masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, bank

tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus

berhasil guna, bagi kepentingan masyarakat.

Dasar hukum mengenai pemberlakuan sistem hukum perbankan di

Indonesia yaitu bersumber pada tempat ditemukannya hukum dan perundang-

undangan perbankan, yakni hukum positif. Sumber hukum tersebut berupa

ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini. Ketentuan yang secara

khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan

dalam :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II tentang Kebendaan

dan Buku III tentang Perikatan.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa

dan Sistem Nilai Tukar.

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.10

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan menetapkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak.” Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa

bank memiliki fungsi sebagai perantara keuangan dengan usaha utama

menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa

lainnya yang pada wajarnya dilakukan oleh bank dalam ruang lingkup pembayaran.

Kegiatan awal bank dalam ruang lingkup perbankan adalah mencari dana dari

masyarakat umum secara luas atau disebut dengan kegiatan funding dilakukan

dengan cara membeli. Tahapan pembelian dana dari masyarakat ini merupakan

salah satu strategi bank untuk menarik minat masyarakat untuk menanamkan

dananya dalam bentuk simpanan. Untuk menarik minat tersebut, bank menerapkan

program berupa balas jasa yang akan diberikan oleh masyarakat yang

menyimpankan dananya pada bank tersebut. Balas jasa tersebut bentuknya dapat

berupa hadiah, bagi hasil, pelayanan yang baik dan optimal dan balas jasa lain-

lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan oleh pihak bank, maka akan

menambah minat para masyarakat untuk menyimpan uangnya.

10 Santoso AZ.,Lukman, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka

Yustisia, Jakarta, h. 25-26

2.1.2. Fungsi dan Jenis-jenis Bank

Fungsi dan peran bank umum dalam perekonomian sangat penting dan

strategis, dalam hal menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan

efektivitas kebijakan moneter. Fungsi bank umum seperti yang diuraikan di bawah

ini menunjukkan pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern:

(1) penciptaan uang, (2) mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, (3)

penghimpunan dana simpanan, (4) mendukung kelancaran transaksi internasional,

(5) penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga, (6) pemberian jasa-jasa

lainnya.

Perbankan nasional mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan

ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu:

1. Bank sebagai financial intermediary dengan kegiatan usaha pokok

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana

masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari

penabung kepada peminjam.11 Fungsi bank sebagai financial intermediary

adalah sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat

serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran. Dua

fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bank

juga bertindak sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu

dan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Wujud utama fungsi

bank sebagai financial intermediary pada bank-bank swasta tercermin

melalui produk jasa yang dihasilkannya antara lain :

11 Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, op.cit, h. 141

a. Menerima titipan pengiriman uang, baik dalam maupun luar negeri;

b. Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui safe

deposit box;

c. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito;

d. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit.

e. Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual

sahamnya;

f. Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang

trade financing letter of credit.

g. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam transaksi valuta

asing dan lalu lintas devisa.

2. Bank memiliki fungsi sebagai penghimpunan dan penyaluran dana dari

masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan

negara, yakni:

1. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah;

bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apabila

perseorangan; jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen

pembangunan (agent of development).

2. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni:

1) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan

kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja;

melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa

terkecuali.

2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan

pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perorangan,

melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia,

termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan.

3) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yakni

meningkakan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak,

artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional

adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan

rakyat Indonesia, bukan segolongan atau perseorangan saja.

3. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut diatas maka perbankan

Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan oleh

masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking)

dengan cara :

a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin

mengglobal atau mendunia.

b. Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang

produktif bukan konsumtif.

4. Bank juga memiliki fungsi untuk peningkatan perlindungan dana

masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip

kehati-hatian. Juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta

sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang

merugikan kepentingan masyarakat luas.12

12 Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, op.cit, h. 142

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa fungsi perbankan

nasional tidak hanya sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat

atau antara penabung dan peminjam (investor), tetapi fungsinya akan diarahkan

kepada peningkatan taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dan sejahtera

daripada sebelumnya. Disamping fungsinya yang amat penting, disamping untuk

mendapatkan keuntungan bagi institusi bank itu sendiri, bank mempunyai potensi

yang mesti diperhitungkan kualitas sistemik bank. Faktanya adalah tindakan bank-

bank besar dapat membahayakan seluruh sistem.13

Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang dalam

mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Secara umum, bank

dalam menjalankan tugasnya memiliki 5 fungsi pokok, yaitu:

1. Menghimpun dana

Bank dalam menghimpun dana berasal dari 3 sumber, yaitu:

a. Berasal dari masyarakat dalam bentuk deposito, bank garansi,

simpanan giro, wesel, dana endapan L/C, dan lain sebagainya.

b. Berasal dari lembaga penanaman modal, yaitu seperti koperasi, dana

pensiun, reksa dana, asuransi dan lain sebagainya.

c. Berasal dari dunia usaha dan masyarakat lain

2. Pemberian kredit

Bank dalam menjalankan fungsinya, sehubungan dengan pemberian

kredit, harus cermat melihat dan memperhitungkan likuiditas agar tidak

13

Rethel, Lena, and Sinclair, Timothy J., 2012, Problem with Banks, Zed Books, London,

GBR:, 2012. ProQuest ebrary. Web. 11 June 2016, p. 123

membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah, jika sewaktu-

waktu diperlukan.

3. Memperlancar ruang lingkup pembayaran

Fungsi ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yaitu dalam hal

pengiriman uang, pemberian jaminan bank, pembukaan L/C dan

inkaso.

4. Media kebijakan moneter

Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagi lembaga

yang memiliki kemampuan untuk menciptakan uang.

5. Penyedia informasi, pemberian konsultasi, dan bantuan

penyelenggaraan administrasi.

Informasi suku bunga, konsultasi investasi, bantuan administrasi

proyek dan lain sebagainya sudah sering dilakukan oleh bank-bank

pada saat ini.

6. Bank memiliki fungsi sebagai agen dalam pembangunan baik untuk

menunjang pembangunan nasional maupun pembangunan pada daerah

dan bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan.

7. Bank dalam menjalankan fungsinya mampu melindungi secara baik apa

yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip

kehati-hatian.

Menurut O.P Simorangkir, tiga tugas yang dilakukan oleh lembaga

perbankan, adalah operasi perkreditan secara aktif (bank menciptakan/memberikan

kredit), operasi perkreditan secara pasif (bank menerima simpanan masyarakat) dan

bank sebagai perantara pemberi kredit.14

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan

bahwa “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan

penyalur dana masyarakat. Selain itu, perbankan Indonesia juga memiliki tujuan

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan bahwa

“perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas

nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Jenis-Jenis bank dapat dilihat dari bidang usahanya, dari segi

kepemilikannya dan dari segi operasionalnya. Melihat dari bidang usahanya bank

dibagi menjadi bank umum, bank perkreditan rakyat, dan khusus. Bank umum

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam

lalu lintas pembayaran.15 Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1992

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan usaha bank umum meliputi: pemberian kredit, menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, sertifikat deposito, tabungan,

deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya, menerbitkan surat pengakuan utang

membeli,menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan

14 Simorangkir,O.P, 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Ghalia

Indonesia, Jakarta, h.11 15 Sentosa Sembiring, op.cit. h. 5.

atas perintah nasabahnya. Sama halnya dengan bank umum, bank syariah,

menjalankan dan menjamin kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,

melakukan kegiatan anjak usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat, serta

melakukan kegiatan lain yang wajar dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Siswanto Sutojo dalam kepustakaan hukum perbankan mengemukakan

bahwa kegiatan utama bank umum adalah menunjang kelancaran mekanisme

pembayaran di masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat, memberikan

kredit koorporasi, menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional,

menyediakan jasa pialang surat berharga, dan menyediakan jasa penitipan barang

berharga dan surat bernilai.16 Sesuai dengan perkembangannya usaha bank umum

dalam melaksanakan tugasnya berkembang selaras dengan perkembangan

masyarakat dan bisnis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1992

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan menetapkan bahwa bank perkreditan rakyat adalah “bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap bank umum dengan BPR,

kecuali dalam hal bidang pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran hanya

diberikan kepada bank umum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Perbankan

menetapkan bahwa bidang usaha BPR, yaitu:

16 Ibid, h. 7.

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

itu;

b. memberikan kredit;

c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip

Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

deposit berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang

Perbankan menetapkan bahwa BPR dilarang, yaitu:

a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran;

b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

c. melakukan penyertaan modal;

d. melakukan usaha perasuransian;

e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13.

Jadi, dapat dilihat bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan oleh BPR tidak

seluas bidang usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum. Disamping adanya

bank umum dan BPR, selanjutnya terdapat bank khusus. Berdasarkan Pasal 5 ayat

(2) Undang-undang Perbankan menetapkan bahwa “bank Umum dapat

mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan

perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.” Pengertian yang dimaksud

dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah

melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam waktu jangka panjang, pembiayaan

untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi

lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan

pembangunan perumahan.

Adapula jenis Bank menurut kegiatannya, yaitu :

a. Corporate Bank, adalah bank yang pelayanannya berskala besar

b. Retail Bank, adalah bank yang pelayanannya berskala kecil

c. Retail Corporate Bank, adalah bank yang pelayanan berskala besar

dan kecil

Dari segi kepemilikannya, dikenal adanya bank milik negara, dalam arti

modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Bank milik negara sering juga dikenal dengan istilah

bank milik pemerintah. Selanjutnya, adalah bank milik swasta, yang dapat dibagi

menjadi 3 kategori, yaitu:

a. Swasta nasional adalah modal bank yang bersangkutan dimiliki oleh warga

negara Indonesia secara individual dan/atau badan hukum Indonesia.

b. Swasta asing adalah modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara asing

dan/atau badan hukum asing.

c. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama satu atau lebih

bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga

negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki

sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang

berkedudukan di luar negeri.

Dilihat dari segi operasionalnya ruang lingkup bidang usahanya dapat

dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

a. Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat keputusan dari bank

Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan

valuta asing.

b. Bank non devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi

pembayaran dengan menggunakan valuta asing.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang

Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar menetapkan bahwa “setiap penduduk

wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang

dilakukannya secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh bank

Indonesia.” Keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa meliputi :

tujuan transaksi, nilai dan jenis transaksi, pelaku transaksi dan negara tujuan atau

asal pelaku transaksi. Jadi, menurut segi operasionalnya dan penjelasan diatas

bahwa bank merupakan lembaga yang dapat melayani transaksi perdagangan

internasional dengan menggunakan devisa dan bank harus mengikuti setiap

ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perkembangan dunia perbankan menawarkan jasa yang paling utama adalah

penghimpunan dana. Dana yang dihimpun berasal dari masyarakat, menjadi dasar

pokok dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

penghimpunan dana dari masyarakat dihimpun dalam bentuk simpanan, yaitu

tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk

penghimpunan dana yang lain yang dipersamakan dengan itu. Namun BPR hanya

dapat menghimpun dana hanya dalam bentuk deposito berjangka sebagaimana

ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang Perbankan.

Kegiatan usaha dalam kegiatan perbankan memiliki jasa-jasa yang wajib

dilakukan oleh setiap bank, yaitu:

a. Pemberian kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin creditus yang merupakan bentuk past

participle dari kata credere yang berarti to trust atau faith (kepercayaan).17 Dalam

hubungan kredit ini bahwa kreditur dengan kreditur mempunyai kepercayaan

bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama

dan dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan. Achmad Anwari memberikan

pengertian tentang kredit, yaitu suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada

pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang

akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 11

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa “kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga”. Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan

pembangunan dengan berdasarkan prinsip eknomi, yaitu dengan pengorbanan

sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka pada

umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat keuntungan.18

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun tujuan utama kredit untuk

mensukseskan pembangunan. Oleh karena itu, terdapat beberapa program kredit

berupa bantuan yang berasal dari pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat

17 Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, Hukum Perjanjian Kredit, Laksbang Grafika,

Yogyakarta, h. 178. 18 Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Laksbang Grafika,

Yogyakarta, (Selanjutnya disebut Rudyanti Dorotea Tobing II), h. 102.

untuk ikut berperan serta di dalam pembangunan. Bank dalam memberikan jaminan

kredit harus memenuhi persyaratan yang baik atau ideal sebagaimana menurut R.

Subekti, yaitu:19

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang

memerlukan;

2. Jaminan tidak melemahkan potensi si pencari kredit untuk melakukan

usahanya; dan

3. Jaminan tersebut memberikan kepastian kepada si pemberi kredi dalam

arti jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi adalah bila perlu

dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.

Jaminan yang diberikan debitur harus dibuat perjanjian antara debitur dan

pemilik barang yang disebut dengan pengikatan jaminan. Semua perjanjian

pengikatan jaminan bersifat accesoir yang artinya perjanjian pengikatan jaminan

eksistensita atau keberadaanya tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu

perjanjian kredit. Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yang

dikontruksikan sebagai perjanjian accesoir mempunyai akibat hukum, yaitu:

eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit, Hapusnya

tergantung perjanjian kredit, Jika perjanjian kredit batal, maka jaminan ikut menjadi

batal, jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjan jaminan dan

jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga

perjanjian tanpa adanya penyerahan khusus.20 Apabila suatu perjanjian kredit

19 Ibid, h. 109. 20 Sutarno, 2005,Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, h. 148.

berakhir karena kreditnya telah dilunasi maka berakhir pula perjanjian pengikatan

jaminan.

b. Jasa pengiriman uang (transfer)

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah

dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk

keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Menurut bank

dunia dan Bank for International Settlements dalam General Principles for

International Remittance Service Consultative Report March 2006 menetapkan

bahwa kegiatan pengiriman uang dilakukan tanpa adanya kompensasi imbal balik

berupa barang atau jasa dari penerima kepada pengirim atau sebaliknya.21 Hal ini

berarti penyelenggara tidak harus membuktikan apakah pengiriman uang yang

dilakukan terdapat kompensasi atau imbal balik barang atau jasa. Berdasarkan Pasal

6 huruf e Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa jasa

pengiriman uang merupakan salah satu kegiatan usaha perbankan. Jasa pengiriman

uang melalui bank memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah, yaitu:

1. Bagi nasabah akan mendapatkan pengiriman uang lebih cepat, aman

sampai tujuan, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui

pembebanan rekening dan prosedur mudah dan murah; dan

2. Bagi bank akan memperoleh biaya kirim, biaya provisi dan komisi

dalam pelayanan kepada nasabah.

21 Djoni S Gazali & Rachmadi Usman, op.cit, h. 377.

c. Jasa Inkaso

Inkaso adalah kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga

berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain

yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat atas surat berharga, dalam rupiah atau

valuta asing seperi cek, kuitansi, surat aksep, dan lain-lain.22 Inkaso dapat

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Inkaso berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang

diinkasokan itu disertai dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili

barang dagangan, seperti konosemen, faktur, polis asuransi, dan lain-

lain.

2. Inkaso tak berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang

dinkasokan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang.

Inkaso memberikan manfaat bagi nasabah, yaitu nasabah pengirim tidak

perlu menagih sendiri atau mendatangi sendiri pihak yang ditagih, yang berada

ditempat lain, cukup dengan menyerahkan surat tagihan tersebut kepada bank dan

nasabah dapat mengemat tenaga biaya serta keamanan pun terjamin.

d. Bank Garansi

Menurut ketentuan dalam bank Indonesia yang dimaksud dengan bank

garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan

(bisa perorangan atau perusahaan), apabila pihak yang dijamin tidak dapat

memenuhi kewajiban atau cidera janji.23 Manfaat bank garansi adalah sebagai

22 Hermansyah, op.cit, h. 85. 23 Djoni S Gazali & Rachmadi Usman, op.cit, h. 404.

sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa dan penerima jaminan tidak

akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin melalaikan kewajiban karena

penerima jaminan akan mendapat ganti rugi (pembayaran) dari bank. Tujuan

pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada penerima jaminan adalah24

Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar

transaksi;

1. Bagi pemegang jaminan bank garansi untuk memberikan keyakinan

bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian apabila pihak

yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan

mendapat ganti rugi dari pihak perbankan;

2. Menumbuhkan rasa saling percaya antar pemberi jaminan, yang

dijaminkan dan yang menerima jaminan;

3. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi

bank maupun bagi pihak lainnya; dan

4. Bagi bank disamping keuntungan yang diatas, juga akan memperoleh

dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang

diberikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

23/88/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991, terdapat 3 kelompok bank garansi, yaitu:

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank;

2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya surat-

surat berharga, seperti aval dan endosemen dengan hak regres garansi

lainnya karena perjanjian bersyarat; dan

3. Garansi lainnya karena perjanjian bersyarat.

e. Jasa penyimpanan barang dan surat berharga (safe deposit box)

Safe deposit box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada

masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk

24 Ibid, h. 406.

menyimpan barang berharga dengan jangka waktu tertentu, nasabah menyimpan

sendiri kunci boks pengaman tersebut.25 Barang-barang yang diizinkan untuk

disimpan dalam kotak pengaman adalah terbatas pada barang-barang, sebagai

berikut, yaitu:

1. Mata uang, barang-barang berharga, logam mulia.

2. Kertas berharga, sertikat atau dokumen penting lainnya.

3. Barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis.

Dalam safe deposit box memiliki 2 anak kunci yang satu berupa kunci

cadangan yang disimpan oleh pihak bank dan kunci yang satu lagi disimpan oleh

penyewa.

f. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai. Menurut

Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai

pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk

ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkan pada tempat-tempat

yang menerima kartu kredit untuk menguangkan kepada bank penerbit.26Kartu

kredit diterbitkan oleh pihak bank untuk kepentingan nasabah dan dapat digunakan

oleh pemilik kartu kredit sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Menurut

Muhammad Djumhana berdasarkan cara pembayarannya terdiri dari 2 bentuk

yaitu:27

25 Hermansyah, op.cit, h. 89. 26 Ibid, h. 90. 27Ibid, h. 92.

1. Change card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat

pembayaran pelunasan tagihannya yang dilakukan secara

keseluruhan saat tagihan itu datang. Pemegang kartu diberi

keleluasaan untuk memakainya tidak terbatas, akan tetapi ia dibatasi

dalam pelunasan tagihannya dengan jangka waktu tertentu sejak ia

menggunakannya sampai tagihan datang.

2. Credit card, yaitu: kartu yang dapat digunakan sebagai alat

pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara

bertahap atau dicicil, dan kepada pemegang kartu diberikan kredit

yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit biasanya bervariasi

tergantung kepada kemampuan financial pemegang kartu dan

kepercayaan penerbit.

Seiring perkembangan zaman, selain kedua jenis kartu diatas terdapat

debit card, yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis

sebagai pengganti uang tunai, yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang

diberikan, dimana setiap transaksi memotong secara otomatis rekening

pemegang kartu.

2.1.3 Hubungan Bank dan Nasabah Penyimpan Dana

Setiap orang yang menyimpan uangnya di bank secara umum, disebut

dengan nasabah penyimpan. Sementara dalam arti yuridis, sebagaimana ketentuan

dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 7 tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan

“Nasabah Penyimpan” adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam

bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito

(berjangka),sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.

Dasar hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan

kontraktual. Begitu nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan

yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak. Akan tetapi dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak

ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah

penyimpan dana dengan bentuk perjanjian penyimpanan (simpanan). Akan tetapi

sebagai suatu bentuk kontrak (perjanjian), maka sudah tentu perjanjian

penyimpanan (simpanan) ini tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa semua persetujuan baik yang

mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama

tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang termuat di dalam bab ini dan

bab yang lalu.

Sudah cukup lama masalah lembaga atau bentuk hubungan hukum antara

bank dan nasabah menjadi perdebatan antara para pakar hukum. Perdebatan ini

terjadi karena hubungan antara bank dengan nasabah merupakan suatu hubungan

yang sangat kompleks. Seperti yang diungkapkan Alan Ltyree dalam bukunya

Banking Law in Australia, bahwa hubungan antara bank dan nasabah dapat terlihat

dalam beberapa macam segi atau katagori, tidak mustahil hubungan ini dibakukan

dalam satu macam segi. Hubungan ini akan muncul apabila ada perselisihan, yang

mana harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan dapat memuaskan para

pihak.

J Milnes Holden dalam bukunya The Law and Practise of Banking

berpendapat, bahwa hubungan kontraktual yang ada antara bank dengan nasabah

tersebut adalah hubungan yang kompleks yang pada mulanya terdapat dalam

kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan. Banyak dari kebiasaan-

kebiasaan tersebut kemudian diakui oleh pengadilan sehingga harus dianggap

sebagai syarat-syarat yang selalu tersirat dalam setiap perjanjian antara bank

dengan nasabah.

Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan kepada suatu

kepercayaan yang diikat dalam perjanjian atau kontrak. Berdasarkan Pasal 1313

KUH Perdata menetapkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah akibat hukum yang timbul dengan

ditandatanganinya suatu perjanjian. Asas yang mengikat para pihak terdapat pada

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Oleh karena itu, para pihak harus mematuhi setiap perjanjian dibuat karena sebagai

undang-undang dan dalam perjanjian tersebut terdapat syarat-syarat sahnya

perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam hubungan antara bank dengan nasabah, pihak bank perlu mengenal

nasabah tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP

tanggal 13 Desember 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah, menerapkan prinsip mengenal nasabah yang merupakan salah satu upaya

untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan

pencucian uang, baik yang digunakan sebagai sarana kejahatan secara langsung

maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Untuk mendukung pelaksanaan

prinsip mengenal nasabah, Bank wajib membentuk pelaksanaan prinsip mengenal

nasabah, bank wajib membentuk unit kerja penerapan prinsip mengenal nasabah

(UKPN) atau menunjuk pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan

prinsip mengenal nasabah. Tugas pokok UKPN, yaitu:

1. Memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan

transaksi yang mencurigakan;

2. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk

identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai resiko

tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

3/10/PBI/2001;

3. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Kebijakan

Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait;

4. Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi yang

mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait;

5. Menyusun laporan transaksi yang mencurigakan untuk disampaikan kepada

Bank Indonesia;

6. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training prinsip

Mengenal Nasabah bagi para pejabat dan staff Bank.

Dalam rangka mengoptimalkan prinsip mengenal nasabah ketentuan SEBI

terdapat pedoman tentang:

1. Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain: identitas calon

nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh

calon nasabah dengan Bank, informasi lain yang memungkinkan Bank

untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, dalam hal

calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

2. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari

calon nasabah.

3. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung

informasi dari calon nasabah.

4. Pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang-kurangnya pada saat

pembukaan rekening termasuk pembukaan rekening secara elektronis.

5. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah

untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti

identitas dan dokumen pendukung calon nasabah.

6. Menolak calon nasabah yang tidak memenuhi kelengkapan informasi,

bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung lainnya dan/atau diragukan

kebenarannya.

Bank wajib memiliki kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi

nasabah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan SEBI tersebut yang mencakup

sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1. Penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, termasuk

perantara dan/atau kuasa pihak lain (beneficial owner), dalam jangka waktu

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening;

Penatausahaan dokumen untuk nasabah yang tidak memiliki rekening di

Bank (walk-incustomer) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak transaksi

dilakukan.

2. Pengkinian (up-dating) data dalam hal terdapat perubahan dokumen yang

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas;

3. Pengembangan sistem informasi yang secara efektif dapat membantu

petugas Bank dalam melakukan identifikasi, analisis, pemantauan dan

penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Sistem informasi ini memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi

(individual transaction), baik untuk keperluan intern Bank dan atau Bank

Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

4. Pemeliharaan profil nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup informasi

mengenai: Identitas nasabah, Pekerjaan atau bidang usaha, Jumlah

penghasilan, Rekening yang dimiliki, Aktivitas transaksi normal; dan

Tujuan pembukaan rekening.

5. Pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia bersifat

rahasia dan tidak diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.

Hubungan antara bank dengan nasabah sebagaimana telah disebutkan diatas

mengacu pada landasan hukum perjanjian. Hal ini berarti bahwa bank sebagai suatu

badan usaha dan nasabah sebagai badan usaha mempunyai hak dan kewajiban.

Bank memiliki kewajiban, yaitu:28

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang

disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan

menentukan lain;

2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati;

3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian;

4. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu

melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;

5. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan

dananya di Bank.

Bank memiliki hak untuk, yaitu:29

28 Sentosa Sembiring, op.cit, h. 180 29 Hermansyah,loc.cit.

1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah;

2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah

disepakati bersama;

3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang

diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani

kedua belah pihak;

4. Pemutusan rekening nasabah; dan

5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro buku tabungan kartu kredit dalam hal

terjadi penutupan rekening.

Kewajiban dan hak bank sudah disebutkan diatas, selanjutnya kewajiban

dan hak dari nasabah, yaitu:30

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank,

sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah;

2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank;

3. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank;

4. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank; dan

5. Menyerahkan buku cek/giro bilyet, tabungan.

Nasabah memiliki hak, yaitu:

1. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu

anjungan tunai mandiri;

2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank;

3. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia bank;

30 Ibid, h. 181.

4. Mendapatkan agunan kembali, apabila kredit yang dipinjam telah lunas; dan

5. Mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi

kredit yang tidak dibayar.

2.2. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN

2.2.1 Konsep Dan Dasar Hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN

ASEAN Economic Community (AEC) atau dalam bahasa Indonesia sering

disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), adalah bentuk kerjasama

ekonomi di kalangan negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Pada

saat pertemuan di Bali pada tahun 2003 yang dihadiri oleh negara-negara anggota

ASEAN, merupakan langkah awal, gagasan untuk mewujudkan cita-cita kawasan

yang memiliki integritas ekonomi kuat dan diprediksikan akan dimulai pada tahun

2020. Namun pada pertemuan di Filipina yang diselenggarakan pada 13 Januari

2007, para negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempercepat

pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Di tahun 2020, integrasi kekuatan ekonomi kawasan ASEAN ini diharapkan

mampu mengimbangi kekuatan ekonomi regional lainnya dan mengangkat

kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai upaya mewujudkan integrasi perekonomian

kawasan tadi, dibutuhkan suatu rencana yang terstruktur dengan waktu yang jelas.

Selain itu negara-negara anggota ASEAN pun harus berkomitmen dalam

menjalankan kesepakatan untuk menyelenggarakan perekonomian kawasan dengan

terbuka, inklusif dan berorientasi pasar. The AEC is the realisation of the end goal

of economic integration as espoused in the Vision 2020, which is based on a

convergence of interests of ASEAN Member Countries to deepen and broaden

economic integration through existing and new initiatives with clear timelines. In

establishing the AEC, ASEAN shall act in accordance to the principles of an open,

outward-looking, inclusive, and market-driven ecomony consistent with

multilateral rules as well as adherence to rules-based systems for effective

compliance and implementation of economic commitments.31 Empat hal yang

menjadi karakter MEA adalah :

1).Pasar dan basis produksi tunggal. (Kebebasan perpindahan barang, jasa,

investasi, tenaga kerja, modal, integrasi sector prioritas, pangan,

agrikultur dan kehutanan).

2).Kawasan ekonomi yang sangat kompetitif (kebijakan persaingan,

perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan

infrastruktur, perpajakan, e-commerce).

3).Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata (pengembangan

UKM, inisiatif untuk integrasi ASEAN).

4).Kawasan yang terintegrasi secara utuh ke dalam ekonomi global

(pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi

eksternal,memperkuat artisipasi dalam jaringan suplai global).

Namun demikian, integrasi ekonomi kawasan pun juga dapat menimbulkan

permasalahan. Sebagai salah satu contoh, integrasi masyarakat ekonomi Eropa

dapat menjadi hambatan bagi Portugal, Italia, Yunani dan Spanyol (PIGS), ketika

nilai tukarnya tidak menggambarkan kondisi negara-negara tersebut. Artinya,

31 Plummer,Michael G, 2009, Realizing the ASEAN Economic Community A

Comprehensive Assessment, Institute of Asian Studies, Singapore, p.18

kekuatan ekonomi Eropa dapat mempertahankan nilai Euro terhadap mata uang

lain, namun dari sisi negara-negara yang memiliki masalah keuangan sangat

membutuhkan peluang ekspor dan akan sangat menghambat ketika nilai mata uang

mereka menguat sehingga produk mereka menjadi tidak bersaing karena mahal.

Oleh karena itu, Indonesia perlu waspada dalam mengantisipasi integrasi ekonomi

kawasan dimana Indonesia perlu senantiasa menjaga daya saing produk dan

jasanya.

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dilatarbelakangi oleh

persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui ASEAN Free

Trade Area (AFTA) serta menghadapi persaingan global terutama dari China dan

India. Percepatan keputusan negara ASEAN untuk membentuk MEA yang pada

awalnya akan dimulai pada tahun 2020 menjadi 2015 menggambarkan tekad

ASEAN untuk segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing antar

sesama negara anggota ASEAN untuk menghadapi persaingan global. Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan satu pasar tunggal di kawasan Asia

Tenggara, bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di kawasan Asia

Tenggara, termasuk Indonesia yang juga akan membuka arus perdagangan barang

dan jasa dengan mudah ke negara-negara di Asia Tenggara. Dalam kesepakatan

tersebut terdapat lima hal yang tidak boleh dibatasi peredarannya di seluruh negara

ASEAN termasuk Indonesia, yaitu Arus barang, Arus jasa, Arus modal, Arus

investasi dan Arus tenaga kerja terlatih.

Dasar hukum yang mendasari terbentuknya MEA adalah ASEAN

Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors, ASEAN Trade in

Goods Agreement, dan Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements

Related to Trade in Goods. Berdasarkan article 1 Tujuan ASEAN Framework

Agreement for the Integration of Priority Sectors adalah untuk mengidentifikan

langkah-langkah yang akan dilaksanakan, dengan jadwal yang jelas, dan saling

menguntungkan. Oleh negara anggota sehubungan dengan sektor prioritas yang

teridentifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) dari Persetujuan ini sehingga memungkinkan

integrasi progresif, cepat dan sistematis sektor ini di ASEAN. Sektor prioritas yang

dimaksud dalam perjanjian ini antara lain sebagaimana dijelaskan dalam Article 2

ayat (1) dan (2), yaitu: produk berbasis agro, perjalanan udara, otomotif, e-ASEAN,

elektronik, perikanan; kesehatan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian,

pariwisata, produk berbasis kayu dan atau sektor lainnya yang menurut pemerintah

dapat berkontribusi bagi integritas ekonomi ASEAN. Negara-negara anggota wajib

menghilangkan semua Effective Preferential Tariff umum untuk ASEAN Free

Trade Area (CEPT-AFTA) dalam kaitannya dengan tarif produk sebagaimana

ditetapkan dalam Article 4. Berdasarkan the CEP-AFTA negara-negara anggota

diberi waktu 5 sampai 8 tahun untuk mengurangi tarif terhadap produk-produk yang

ditentukan hingga kurang dari 20% dan juga ditetapkan bahwa negara anggota

diberi tambahan waktu 7 tahun untuk mengurangi tariff hingga 5% atau

kurang.32Akan tetapi dalam perjanjian ini tidak ditetapkan pemotongan tarif secara

khusus. Meskipun negara-negara anggota didorong untuk mengurangi tingkat tarif

tahunannya, namun mereka bebas untuk membuat rancana individualnya masing-

masing untuk mengurangi bea masuk. Dalam bidang investasi berdasarkan article

32 Huala Adolf, 2011, Hukum Ekonomi Internasional, K.Eni Media, Bandung, h. 108

6 huruf d menetapkan bahwa mempromosikan proses manufaktur di ASEAN untuk

mengambil keuntungan kekuatan komparatif dengan melakukan efisiensi fasilitas

ASEAN bersama dan langkah-langkah promosi untuk mempromosikan investasi

asing langsung secara berkelanjutan. Tidak ada dalam persetujuan ini mencegah

negara anggota dari mengambil tindakan dan mengadopsi langkah-langkah yang

dianggap perlu untuk perlindungan keamanan nasional, perlindungan moral publik,

perlindungan manusia, hewan atau tumbuhan hidup dan kesehatan, dan

perlindungan artikel artistik,nilai sejarah dan arkeologi. Indonesia meratifikasi

ketentuan peraturan ini ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2009 Tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement for The

Integration of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Untuk Integrasi

Sektor-Sektor Prioritas)

Setelah dikeluarkannya ASEAN Framework Agreement for the Integration

of Priority Sectors selanjutnya terdapat pengaturan, yaitu ASEAN Trade in Goodsy

Agreement bertekad untuk mewujudkan tujuan pembentukan ASEAN sebagai pasar

tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan aliran bebas barang,jasa, investasi,

tenaga kerja terampil dan aliran modal yang lebih bebas dipertimbangkan dalam

Piagam ASEAN dan Deklarasi tentang Ekonomi ASEAN Blueprint masyarakat

ditandatangani oleh Pimpinan pada tanggal 20 November 2007 di Singapura.

Berdasarkan article 1 menetapkan bahwa tujuan dari perjanjian ini adalah untuk

mencapai aliran bebas barang di ASEAN sebagai salah satu sarana utama untuk

mendirikan pasar tunggal dan basis produksi untuk integrasi ekonomi yang lebih

dalam dari daerah menuju terwujudnya AEC pada tahun 2015. Indonesia juga

meratifikasi ketentuan peraturan ini ke dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain

Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk

Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang).

Untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam beberapa perjanjian

perdagangan barang ASEAN dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN

lalu ditetapkan pengaturan Protocol to Amend Certain ASEAN Economic

Agreements Related to Trade in Goods. Berdasarkan article 3 menetapkan bahwa

Setiap Negara Anggota wajib menghapuskan bea impor pada produk-produk Sektor

Integrasi Prioritas sesuai dengan Pasal 19(2)(a)(i) dan Pasal 19(2)(c) sesuai

Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.” Indonesia juga meratifikasi ketentuan

peraturan ini ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2014 Tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic

Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian

Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang).

2.2.2 Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Konsekuensi dari kesepakatan Asean Economi Community (AEC) atau

(MEA) itu membuka lebar pasar ekonomi di kawasan regional ASEAN. Oleh

karenanya, jika ingin terlibat dan diperhitungkan, Indonesia harus berbenah. Semua

sektor industri harus dilengkapi kemampuan untuk bisa bersaing dengan negara

ASEAN lainnya. Tujuan yang ingin dicapai melalui MEA, adalah adanya aliran

bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas.

Dalam penerapannya, MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas yang disebut free

flow of skilled labor (arus bebas tenaga kerja terampil). Ke-12 sektor terampil itu

adalah untuk perawatan kesehatan (health care),turisme (toursm), jasa logistic

(logistic services) e-ASEAN, jasa angkutan udara (air travel transport) produk

berbasis agro (agrobased products) barang-barang electronic (electronics)

perikanan (fisheris) produk berbasis karet (rubber based products) tekstil dan

pakaian (textiles and appareles) otomotif (otomotive) dan produk berbasis kayu

(wood based products).

Peluang Indonesia untuk bersaing di pasar bebas ASEAN, sebenarnya

cukup besar. Paling tidak bagi Indonesia ada beberapa faktor yang mendukung

seperti peringkat Indonesia yang berada pada rangking 16 dunia dalam besaran

skala ekonomi dengan 108 juta penduduk. Dimana, jumlah penduduk ini

merupakan kelompok menengah yang sedang tumbuh. Sehingga berpotensi sebagai

pembeli barang-barang impor (sekitar 43 juta penduduk). Kemudian perbaikan

peringkat investasi Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia, dan masuknya

Indonesia sebagai peringkat ke 4 prospective destination berdasarkan UNCTAD

world investement report. Dan, pemerintah sendiri telah menerbitkan aturan

(Keputusan Presiden) No.37/2014 yang memuat banyak indikator yang harus

dicapai dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan

menghadapi MEA. Setiap negara di ASEAN yang memiliki kepentingan dan tujuan

yang sama, perlu menciptakan sebuah wadah atau badan dimana mereka saling

berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan hal ini lah yang menjadi sebab,

adanya tujuan dari sebuah organisasi. Tujuan dicerminkan oleh sasaran yang harus

dilakukan baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Adapun tujuan umum

dari MEA, yaitu:

1. Untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN,

membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat.

Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN diharapkan akan bisa

mengatasi masalah-masalah dalam bidang perekonomian antar negara

ASEAN.

2. Terciptanya kawasan pasar bebas ASEAN. Hal ini merupakan tantangan

tersendiri bagi pelaku usaha di negara ASEAN. Persaingan produk dan jasa

antar negara ASEAN akan diuji di sini. Bagi pelaku usaha dan jasa

hendaknya mulai sekarang meningkatkan kualitas produk. Bagaimana

produk itu agar dicintai konsumen. Dengan membuat produk yang

berkualitas serta harga terjangkau pasti akan bisa bersaing dengan produk

dari negara ASEAN lainnya.

Perbankan Indonesia bisa segera mempercepat integrasi ke dalam pasar

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Integrasi ini sudah menjadi agenda prioritas

yang telah diakomodasi melalui Kerangka Kerja Keuangan ASEAN (ASEAN

Financial Integration Framework/AFIF). Meskipun sebenarnya kesepakatan

integrasi perbankan di ASEAN itu baru akan disepakati pada 2020, masih 4-5 tahun

lagi. Namun mengingat manfaat hubungan ekonomi yang lebih bagus, kerjasama

dan integrasi ini menjadi sangat mendesak. OJK mendorong industri perbankan

dalam negeri mempercepat ekspansi di pasar MEA, masing-masing bank wajib

tetap mengacu kepada kesepakatan yang telah disepakati oleh otoritas keuangan

sejumlah negara di ASEAN, yakni Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (ASEAN

Banking Integration Framework/ABIF). Untuk mendukung hal ini pun, OJK siap

membantu dalam hal aspek legalitas yang melindungi bank tersebut.

Untuk sementara ini, bank-bank di dalam negeri bisa memakai mekanisme

bilateral agreements sebagai pengikat antara bank dengan negara tujuan.

Sementara kita menunggu implementasi AFIF yang masih lama. Di antara negara

yang sudah siap bisa melakukan apa yang disebut bilateral agreements. Jadi tidak

pada multilateral tapi diusulkan kepada bilateral kalau kita merasa sudah siap

berhubungan dengan salah satu negara ASEAN. Tak hanya itu, perjanjian bilateral

itu juga mesti ditambahkan dengan melakukan Memorandum of Understanding

(MoU) antara negara satu dengan negara lainnya. Walau bilateral tapi tidak

semerta-merta dibuat aturan baru, tetap dalam konteks bilateral mengacu kepada

frame ABIF.

Bank-bank yang merasa sudah mampu berekspansi itu meski memikirkan

prinsip resiprositas yang nantinya bisa menjadi jalan masuk untuk bank asing

melebarkan pasarnya di dalam negeri. Di satu sisi, OJK perlu membentengi industri

perbankan dalam negeri, namun di sisi lain, OJK terus mendorong agar bank-bank

di dalam negeri bisa melebarkan ekspansi bisnisnya di luar Indonesia. Industri

perbankan dalam negeri tidak perlu cemas dengan terjadinya ‘pertukaran’

dikarenakan perjanjian bilateral dan pelaksanaan prinsip resiprositas tersebut.

Sebab, dalam ABIF guidelines diatur mekanisme dimana bank di suatu negara

ASEAN tidak semerta-merta bisa masuk dan membuka cabang di Indonesia.

Cabang asing itu wajib mengedepankan prinsip keseimbangan yang telah diatur dan

disepakati dalam ABIF guidelines.

Selain itu, jika bank asing dengan bank dalam negeri belum memiliki

kesamaan kedudukan, maka masing-masing bank belum bisa melakukan dan

mengajukan Qualified ASEAN Banks (QABs) untuk beroperasi di negara yang

melakukan perjanjian bilateral teresebut. Atas dasar itu, perbankan Indonesia mesti

memanfaatkan kesepakatan yang diakomodir dalam ABIF itu. Sebab, dengan

dibukanya MEA, bank-bank dalam negeri akan punya peluang yang sangat besar.

Misalnya, dahulu bank di dalam negeri hanya melirik pasar yang ada di Malaysia

dan Singapura, nantinya saat MEA dimulai, negara-negara seperti Myanmar,

Kamboja, Filipina, atau Vietnam bisa dijajaki perbankan Indonesia. ABIF ini

merupakan jalur bay pass. Peningkatan perbankan harus terus dilakukan baik ada

atau tidak ada MEA.

2.2.3 Manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN Bagi Sektor Perbankan

MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di

kawasan Asia Tenggara. Manfaat MEA yang pertama adalah dapat dijadikan suatu

momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia

Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi.

Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus

barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi

tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi

yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy,

consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-

Commerce. Oleh karena itu, dapat tercipta iklim persaingan yang adil, terdapat

perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen;

mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang

efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan

meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Ketiga, MEA

pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang

merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan

memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar,

pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan,

keuangan, serta teknologi. Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh

terhadap perekonomian global. Dengan membangun sebuah sistem untuk

meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan

ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan

pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara

anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi

peningkatkan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan

inisiatif untuk terintegrasi secara global. Untuk Indonesia sendiri, MEA akan

menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung

berkurang bahkan menjadi tidak ada. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) dinilai bakal membuka peluang bisnis lebih besar bagi perbankan. Integrasi

melalui MEA membuka peluang besar urusan dalam bisnis cash management dan

pembayaran. Akan banyak perusahaan yang berbisnis ke luar negeri, mareka butuh

pengelolaan dana yang baik. Implementasi MEA bakal membuat hubungan

perusahaan dan perbankan semakin erat, termasuk integrasi dalam pelayanan cash

management. Indonesia sebagai salah satu negara besar di ASEAN seharusnya

diuntungkan dengan perjanjian seperti MEA. Selain memiliki wilayah geografis

yang luas peran Indonesia khususnya dalam hal ekonomi selama ini cukup besar.

Kalangan perbankan harus mempersiapkan diri dengan lebih baik khususnya

implementasi teknologi baru, produk dan solusi yang ditawarkan akan semakin

efektif dengan dukungan teknologi yang mumpuni.

MEA menyentuh seluruh lapisan perindustrian tak terkecuali industri

perbankan. Seperti kita ketahui meskipun sesungguhnya MEA untuk sektor

perbankan dimulai tahun 2020, namun MEA 2016 ini harus dijadikan masa

pembenahan diri perbankan nasional hingga kurun waktu 4-5 tahun ke depan agar

dapat memiliki daya saing dengan bank-bank regional asing. Segala bentuk usaha

selalu memiliki kompetitor, tidak terkecuali bidang perbankan. Bank-bank dalam

negeri berusaha untuk terus bersaing dengan bank asing regional yang masuk ke

Indonesia. Kebijakan pemerintah di bidang perbankan dalam pembelian saham

bank umum yang diatur dalam PP No.29 Tahun 1999, sebagaimana kita ketahui,

investor asing boleh memiliki hingga 99% aset bank mengakibatkan semakin

banyaknya bank asing yang beroperasi di Indonesia.. Sulit menemukan aturan

sebebas itu di negara lain. Kita termasuk yang paling bebas. Sayangnya, keberadaan

bank asing di Indonesia tidak banyak memberikan kontribusi terhadap

perekonomian Indonesia. Saat ini perbankan nasional sudah didominasi oleh bank

asing dan bank lokal yang dimiliki orang asing, sehingga diberlakukannya MEA

sesungguhnya tidak menciptakan kondisi berbeda bagi perbankan nasional, karena

perbankan dalam negeri kita sudah terbiasa dengan adanya persaingan dengan

bank-bank asing yang masuk ke sini. Jadi tidak akan terlalu sulit bagi perbankan

kita jika hanya ingin jadi tuan rumah di negeri sendiri saja. Tapi perbankan nasional

kita harus memiliki target untuk mendominasi MEA 2020 dalam sektor perbankan.

Dimulainya MEA 2015 ini diharapkan dijadikan deadline waktu bagi perbankan

nasional untuk menyusun strategi khusus menghadapi ketatnya persaingan dengan

perbankan asing regional. Strategi khusus tersebut dapat berupa penguatan, bisa

dalam bentuk penguatan modal dan teknologi, hal ini belum terlambat jika menjadi

fokus perbankan sebelum MEA 2020. Di sisi lain, perbankan nasional saat ini masih

dipersulit untuk membuka cabang di luar negeri, termasuk ASEAN. Sementara itu,

MEA sendiri menyebabkan kompetisi di segala bidang di antara negara ASEAN

meningkat. Untuk itu, perbankan nasional dirasa perlu lebih mengedepankan

langkah strategis dalam perkembangan perbankan nasional ke depannya, karena

bank-bank asal Indonesia masih sedikit sekali yang buka kantor cabang di negara-

negara ASEAN lainnya. Kalau pun ada yang punya cabang itu pun hanya di

Malaysia dan Singapura. Dalam hal ini harus ada keberpihakan dan fasilitas

pemerintah yang membantu agar bank-bank Indonesia juga dapat membuka kantor

cabang diluar Indonesia. MEA perbankan 2020 nantinya, mungkin saja hanya bank-

bank besar yang bisa bersaing namun seperti kita ketahui jumlah bank yang ada di

Indonesia terlalu banyak sehingga kurang efektif. Untuk itu, tidak hanya dari sisi

permodalan perbankan, Bank Sentral pun harus mampu berupaya meningkatkan

porsi kredit produktif perbankan, sebagai tantangan Indonesia lima tahun ke depan.

Apapun upaya yang akan ditempuh nantinya, kita semua berharap perbankan

nasional dapat mempersiapkan diri secara maksimal dalam kurun waktu 5 tahun ke

depan, agar perbankan kita dapat mendominasi persaingan dengan perbankan asing

dalam MEA 2020.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu merancang peta jalan atau roadmap

perbankan Indonesia. Adapun pembuatan roadmap tersebut secara terperinci dapat

berupa arah yang lebih jelas dalam hal konsolidasi perbankan dalam negeri, guna

memperbesar size suatu bank. Perbankan nasional, khususnya bank BUMN juga

harus berperan aktif mengantisipasi pemberlakuan MEA. Era pasar bebas ini,

dipastikan akan membuka alur lalu lintas barang dan jasa serta pasar semakin

lebar.Karenanya, pertumbuhan ekonomi regional harus terintegrasi dengan

ekonomi global. Dengan demikian, perbankan nasional memerlukan kesamaan

pandang dalam melihat pertumbuhan ekonomi regional. Dengan kesamaan

pandang regional itu, diharapkan perbankan Indonesia akan dapat menyelesaikan

rencana, strategi, sasaran yang tepat bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Jika ingin

terlibat aktif dan tidak terlindas dalam era bebas pasar ASEAN, peran institusi

seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga penting guna meningkatkan Good

Corporate Government (GCG) pada industri perbankan di Indonesia. Konsep GCG

secara resmi diperkenalkan pada tahun 1999 ketika pemerintah membentuk Komite

Nasional Corporate Governance (NCCG).33 Sebuah kode nasional tata kelola

33 Miko Kamal,2010, ‘Corporate Governance and State-owned Enterprises: A Study of

Indonesia’s Code of Corporate Governance’, Journal of International Commercial Law and

Technology, 2010, 5, h. 1

perusahaan34 yang diikuti pada tahun 2000 dan direvisi pada tahun 2006.

Sebelumnya, kebijakan atau aturan-aturan yang ada masih lemah dan tidak adanya

pengawasan yang memadai.35 Beberapa tahun terakhir, Indonesia berusaha

mengejar ketertinggalan dalam hal kebijakan dn legislasi yang secara konsisten

menerapkan prinsip dan standar praktik GCG yang bertandar internasional.36

Meskipun demikian, perkembangan terhadap legislasi yang ada terkait tata kelola

perusahaan yang baik (GCG) masih perlu lebih banyak ditingkatkan kuantitas dan

kualitasnya.

Mengingat GCG ini sebagai suatu kebutuhan dalam dunia perbankan,

perbankan nasional juga perlu mengajak stake holder, seperti Perhimpunan Bank-

bank Nasional (PERBANAS) dan Institute Bankir Indonesia (IBI) untuk

menstimulasi semakin baiknya GCG bank menghadapi pasar bebas ekonomi

ASEAN.

Bagaimanapun beratnya tantangan industri perbankan regional, upaya

mendorong efisiensi sektor perbankan yang berdaya saing tinggi harus terus

dilakukan. Hingga kini perbankan di Indonesia masih dinilai boros di biaya

34 Lihat : Joni Emirson, 2007, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma

Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, h. 89 Menurut OECD corporate

governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan

perusahaan. 35 Legal academics, such as Professor Keneth Scott, confirm that at that time, duty of care

and duty of loyalty rules (as established under equity and enshrined in Australian corporations’

legislation) either did not exist, or were not enforced. In addition, the capital market was weak, the

regulatory framework was almost non-existent and lacked supervisory robustness. Lihat : Frank

Partnoy,2000, ‘Why markets crash and what law can do about it’, University of Pittsburgh Law

Review,2000, 61, 741, h. 32 36 Gingerich, Duane J & Sri Indrastuti Hadiputranto, 2002, Good Corporate Governance

– Indonesia, International Financial Law Review, suppl. The IFLR Guide to Corporate Governance

2002, h. 41-43.

operasional. Audit terhadap tingkat efisiensi bank terutama bank BUMN yang

memimpin pasar di industri keuangan nasional ini, juga menjadi indikator

keberhasilan perbankan dalam mengelola rasio beban operasional terhadap

pendapatan operasional (BOPO) nya. Semakin rendah maka kekuatan daya

saingnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi efektivitas perbankan,

semakin kuat juga perbankan nasional untuk menciptakan lingkungan bisnis yang

sehat, sehingga akan menambah kuat kemampuan diri dalam menyongsong era

pasar bebas ASEAN. Kompetisi bisnis perbankan sangat ketat, tidak hanya di

industri domestik, industri perbankan regional dan global jauh lebih menantang.

Perbankan di regional ASEAN memiliki tingkat kesehatan yang sangat tinggi. Dari

sisi efisiensi serta tingkat kehati-hatiannya, Indonesia masih jauh lebih rendah

dibanding negara ASEAN lainya. Untuk bisa mensejajarkan diri dengan

kemampuan perbankan dilingkup regional ASEAN, perbankan nasional harus bisa

mengejar ketinggalannya mulai dari sisi efisiensi dan efektifitas tadi hingga

kemampuan berekspansi. Meskipun saat ini sudah ada perbankan nasional yang

beroprasi di negara ASEAN lainya, tidak sepadan dengan jumlah bank asing (dari

sama negara ASEAN lainnya). Untuk itu pemerintah harus bisa menyeimbangkan

kedudukan industri perbankan nasional dengan perbankan regional dikawasan ini.

Prinsip dasar perbankan yang mengacu pada aturan terkini, sudah menjadi

konsekuensi untuk diikuti semua industri perbankan global. Dan, aturan itu harus

sudah diadaptasi untuk bisa ikut berkecimpung di kancah pasar global.

Peran perbankan dalam menciptakan produk dan jasa yang berdaya saing

menjadi sangat vital. Perbankan yang memiliki fungsi sebagai lembaga

intermediasi diharapkan mampu menyediakan kredit kepada sektor-sektor

produktif dengan suku bunga yang bersaing, apalagi di beberapa negara ASEAN

memiliki suku bunga yang sangat rendah seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Selain itu, peran perbankan sebagai penyedia sistem pembayaran dapat

dioptimalkan. Langkah-langkah menciptakan inklusi keuangan (financial

inclusion) seperti menciptakan layanan uang elektronik, sistem

pembayaran/transaksi online melalui jaringan elektronik, layanan perbankan tanpa

cabang melalui agen dan lain-lain. Dengan demikian, perbankan akan mampu

menyerap setiap aktivitas ekonomi dari masyarakat sehingga mampu mempercepat

perputaran ekonomi. Perbankan diharapkan mampu menciptakan bisnis-bisnis di

wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara ekonomi.

Peran perbankan lainnya adalah sebagai lembaga keuangan yang mampu

memberikan edukasi kepada para nasabahnya dalam mengelola keuangan, maupun

memberikan pendidikan/pelatihan/pendampingan dalam menjalankan usaha.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat menopang pertumbuhan bisnis secara

berkesinambungan. Peran ini sangatlah penting dimana Bank berupaya menjaga

ketahanan usaha mikro dan kecil dari gempuran produk dan jasa negara tetangga.

Dalam menghadapi MEA, perbankan Indonesia harus memiliki daya saing

(competitive advantage) yang komparatif dan tidak mudah ditiru oleh para

kompetitor sehingga menghasilkan kinerja terbaik yang berkesinambungan. Oleh

karena itu, perlu mengelaborasi seluruh kompetensi yang dimilikinya,

mengkompilir kelemahan, melihat kesempatan maupun ancaman. Selain itu

moral dan etika memegang peranan yang amat penting dalam meminimalisir

masalah dalam moral hazard.37 Karena kompetensi tanpa moral dan etika akan

membuat kita jauh dari tujuan yang diharapkan.

Perbankan Nasional harus berupaya menyiapkan jaringan kerja elektronik

(termasuk produk dan layanan) sebagai alat pembayaran. Selain itu, juga harus

mampu membaca arah gerak kebijakan pemerintah terhadap komitmen gerakan

nasional non tunai. Dalam implementasinya pemerintah akan menyiapkan berbagai

bentuk layanan dan bantuan yang berbasis non tunai.

Dalam melakukan inovasi penyediaan layanan perbankan khususnya

system pembayaran, perlu memahami pola atau gaya hidup setiap segmen yang

menjadi sasarannya. Sebagai contoh adalah trend sosial media pun wajib masuk

dalam pemantauan karena tren media massa pun telah berubah.

Selain melakukan penetrasi di dalam negeri, perbankan nasional juga perlu

membangun jaringan bisnis di luar negeri sebagai langkah pengembangan bisnis di

wilayah kawasan ASEAN. Dengan semakin dibukanya perdagangan antarnegara

ASEAN tentunya frekuensi penggunaan produk dan layanan perbankan akan

semakin tinggi dan sangatlah disayangkan jika tidak mengambil kesempatan ini.

Dalam melakukan ekspansi bisnis dapat dilakukan dengan merger/akuisisi

atau membuka unit kerja. Selain itu, langkah ekspansi ke luar negeri juga

merupakan langkah antisipatif ketika pasar domestik menjadi jenuh. Walaupun saat

ini data menunjukkan bahwa terdapat 55 jutaan usaha UMKM dan yang terlayani

37 Howorth C, Moro A, 2006,Trust Within Entrepreneur Bank Relationship: Insight from

Italy, Entrepreneurship Theory and Practice, 5(2), p. 26-40. Dalam, Alphonso Van Aardt Smit and

Olawale Olufunso Fatoki,2012, Debt financing to new small ventures in South Africa: The impact

of collateral, ethics and the legal system African, Journal of Business Management Vol. 6(3), pp.

1136-1146, 25 January, 2012 Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM DOI:

10.5897/AJBM11.2582 ISSN 1993-8233 ©2012 Academic Journals h.1140

masih berkisar 12 jutaan, namun perlu ditelusuri potensi pasar yang sesungguhnya

karena tidak semua usaha feasible dan perlu campur tangan pemerintah.

Langkah menyatukan rantai bisnis melalui anak perusahaan atau perusahaan

terafiliasi perlu dilakukan untuk mencapai cost efficiency atau menangkap potensi

bisnis sebagai tautan bisnis utama maupun menyediakan one stop service bagi para

nasabahnya. Analisis konglomerasi sebagaimana arahan OJK untuk melakukan

konsolidasi pengelolaan risiko terhadap perusahaan induk, anak perusahaan

maupun perusahaan terafiliasi dapat dijadikan analisis awal akan kebutuhan bank

membangun konglomerasi bisnisnya.

Tren perkembangan perbankan yang semakin modern di tengah likuiditas

yang ketat memaksa perbankan untuk lebih kreatif lagi dalam menciptakan peluang

bisnis baru dan perlu terus menciptakan peluang-peluang bisnis baru untuk

meningkatkan porsi pendapatan berbasis komisi (FBI) sehingga mampu menekan

suku bunga kredit. Disamping itu, MEA dengan segenap peluang dan tantangannya

perlu mendapat perhatian perbankan nasional dalam menetapkan strateginya. Daya

saing yang komparatif serta strategi yang tepat agar bisa menjadi pemenang pasar

ASEAN.