bab ii tinjauan pustaka a. tinjauan umum kepolisian 1 ...repository.ump.ac.id/586/3/adhi priyanto...

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Kepolisian

a. Pengertian

Menurut Erma Yulihastin dalam bukunya berjudul: “Bekerja Sebagai

Polisi”, kata “polisi” dapat merujuk kepada tiga hal, yaitu orang, institusi

(lembaga), atau fungsi. Kata polisi yang merujuk kepada “orang”

pengertiannya adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara

keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi yang bermakna institusi, biasa

disebut dengan kepolisian, contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia

atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Sedangkan arti polisi sebagai

fungsi atau sebagai “kata kerja”, berasal dari bahasa inggris “to police”,

yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk

menangkap gejala yang terjadi (Erma Yulihastin, 2008: 3).

Sedangkan pengertian kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam

bukunya berjudul “Politie Overzee” mengatakan bahwa pengertian politie

meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk

mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang

diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-

masing. Maka, dari pengertian tersebut makna polisi mengandung arti

Peran Satuan Reserse..., Adhi Priyanto, Fakultas Hukum UMP, 2015

9

sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas

mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah

menjalankan dan tidak melakukan larangan perintah (Pudi Rahardi, 2014: 2).

Selanjutnya sejalan dengan pemikiran Van Vollenhoven, dikatakan

oleh Sadjijono. Dalam buku karyanya berjudul “Etika Profesi Hukum Suatu

Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi

Polri”, menjelaskan bahwa, selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ,

lembaga atau institusi. Dengan demikian istilah kepolisian dimaknai sebagai

organ beserta fungsinya (Sadjijono, 2008: 20).

Menurut G. W. Bawengan, dalam buku karyanya berjudul

“Pengantar Psikologi Kriminal”, memaknai kepolisian sebagai fungsi.

Kepolisian sebagai fungsi, menunjuk pada tugas dan wewenang yang

diberikan oleh undang-undang, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.

Fungsi preventif yaitu berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan

dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan. Fungsi

represif yaitu tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman

terhadap tertuduh (G. W. Bawengan, 1991: 187).

Menurut Pudi Rahardi, dalam buku karyanya berjudul “Kemandirian

Profesionalisme dan Reformasi Polri”, bahwa kepolisian dimaknai pula

sebagai lembaga atau organ. Maksudnya adalah kepolisian merupakan suatu

lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan


10

yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab

untuk menyelenggarakan kepolisian (Pudi Rahardi, 2014: 2- 3).

Pendapat lain dikemukakan oleh Kamisa. Menurut Kamisa dalam

kamus bahasa Indonesia yang berhasil disusunnya, mengartikan kata polisi

adalah badan yang dibentuk pemerintah sebagai pemelihara keamanan dalam

negeri (Kamisa, 1997: 422).

Pengertian kepolisian terdapat pula dalam Undang-undang R.I.

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada

Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan” (UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

b. Tugas

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus

dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian tugas

lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai

bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang

pengayoman, dan bidang pelayanan (Sadjijono, 2008: 35).

Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang R.I

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk tercapainya tujuan negara

yang aman tentram dan damai, kepolisian melaksanakan tugas pokok, yaitu:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Menegakkan hukum.


11

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat (UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian, disebutkan mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri.

Adapun bunyi pasal tersebut, sebagai berikut:

Pasal 14:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa.

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undangan lainnya.

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan

tugas kepolisian.

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung

tinggi hak asasi manusia.

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.


12

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam

Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana.

Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang

R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Pasal 16:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik

Indonesia berwenang untuk:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan.

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

penyidikan.

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri.

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan.

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang

yang disangka melakukan tindak pidana.

c. Peran

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat.

Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian.


13

Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

(Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak

hukum. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat

penegak hukum lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan (Pudi Rahardi, 2014:

viii).

Adapun peran polisi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian dikatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik

Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” (UU R.I. No.2 Tahun

2002 tentang Kepolisian).

d. Fungsi

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang

R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjalankan salah satu

fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut

dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang R.I. Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa polisi berwenang melakukan

penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa

polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana


14

yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik

(Pudi Rahardi, 2014: 25).

e. Daerah Hukum Kepolisian

Setiap kepolisian memiliki tugas. Dalam pelaksanaan tugas pokok

Polri, kepolisian melaksanakan tugas di daerah hukumnya masing-masing.

Adapun daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian

Negara Republik Indonesia, antara lain:

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah

Negara Republik Indonesia.

2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.

3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah

kabupaten/kota.

4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

f. Visi dan Misi

Kepolisian mempunyai visi dan misi. Adapun visi dan misi profesi

kepolisian, sebagaimana dikemukakan oleh mantan Kepala Polisi Republik

Indonesia (Kapolri) (Jenderal Polisi Sutanto), yakni:

Visi: Alat negara penegak hukum dan sebagai pemeliharaan keamanan

dalam negeri yang profesional, dekat dengan masyarakat, bertanggung

jawab, dan mempunyai komitmen terhadap masyarakat.

Misi:


15

1. Menegakkan hukum secara adil, bersih, dan menghormati HAM.

2. Memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma

dan nilai-nilai yang berlaku di masyrakat.

2. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

3. Mendorong meningkatnya kesadaran dan keputusan hukum masyarakat

(Sadjijono, 2008: 51).

2. Kepolisian Resort (Polres)

a. Pengertian

Dalam Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan

Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan

mengenai pengertian Kepolisian Resort (Polres). Dalam pasal tersebut

mengatakan: “Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah

pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada

di bawah Kapolda” (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).

Dalam Bab II tentang Organisasi Polres, dalam Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, pada bagian

kesatu bab tersebut menjelaskan perihal kedudukan, tugas dan fungsi Polres.

Dalam pasal tersebut mengatakan: “Kepolisian Resort (Polres) merupakan

satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di


16

daerah hukum masing-masing” (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).

Polres terdiri dari 4 (empat) tipe. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan


dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, menyebutkan bahwa Polres

terdiri dari:

a. Tipe Kepolisian Resort Metropolitan (Polresmetro).

b. Tipe Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes).

c. Tipe Kepolisian Resort Kota (Polresta).

d. Tipe Kepolisian Resort (Polres).

b. Tugas

Polres mempunyai tugas yang harus dilaksanakan dengan baik.

Tugas Polres dirumuskan dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian R.I.

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

Tingkat Polres dan Polsek. Dalam pasal tersebut mengatakan: “Polres

bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan

melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perkap No.23 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).


17

c. Fungsi

Setiap organisasi pasti memiliki fungsi, begitu juga dengan Polres.

Adapun susunan organisasi Polres sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6


Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, berbunyi:

Pasal 6:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Polres

menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk

penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan

pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi

pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan

pengaduan atas.

b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna

terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini

(early warning).

c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan

fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum,

serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS).

d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat

melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan

ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan

masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.

e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan

pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat

dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring),

pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan

objek fital, pariwisata dan Very Important Person (VIP).

f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas,

termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas

serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka

penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas.


18

g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli

perairan, penanganan pertama terhadap tidak pidana perairan, pencairan

dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan

masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan

pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

d. Susunan Organisasi

Pada bab II bagian kedua, dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian

R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

Tingkat Polres dan Polsek terdapat penjelasan mengenai susunan organisasi

Polres. Terdapat 5 (lima) unsur di dalam susunan organisasi Polres. Adapun

susunan organisasi Polres yang dimaksud dalam pasal tersebut, antara lain:

Pasal 7:

Susunan organisasi Polres terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan.

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok.

d. Unsur Pendukung.

e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan.

Polres mempunyai pimpinan. Dalam Pasal 8 Peraturan Kepala

Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dijelaskan

mengenai unsur pimpinan Polres. Adapun bunyi pasal tersebut, adalah

sebagai berikut:

Pasal 8:

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

a. Kapolres.


19

b. Wakil Kapolres (Wakapolres).

Untuk terlaksananya tugas kepolisian dan tercapainya tujuan

kepolisian (Polres), dibutuhkan peran pengawas dan pembantu pimpinan.

Adapun penjelasan mengenai kedua hal tersebut terdapat dalam Pasal 9


Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, yang berbunyi:

Pasal 9:

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

a. Bagian Operasional (Bagops).

b. Bagian Perencanaan (Bagren).

c. Bagian Sumber daya (Bagsumda).

d. Seksi Pengawas (Siwas).

e. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam).

f. Seksi Keuangan (Sikeu).

g. Seksi Umum (Sium).

Polres mempunyai tugas. Terkait dengan tugas dan untuk

terselenggaranya tugas Polres tersebut, maka perlu peran unsur pelaksana

tugas pokok. Adapun unsur pelaksana tugas pokok (Polres) dalam Pasal 10


Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, antara lain:

Pasal 10:

Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,

terdiri dari:

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

b. Satuan Intelejen Keamanan (Sat Intelkam).

c. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim).

d. Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba).

e. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas).

f. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara).


20

g. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas).

h. Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat Pam Obvit).

i. Satuan Polisi Perairan (Sat Pol air).

h. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).

Untuk terselenggaranya fungsi Polri (Polres) berkenaan dengan

bidang teknologi informasi, dibutuhkan peran unsur pendukung dalam

bidang tersebut. Dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres

dan Polsek, unsur pendukung Polres, yaitu Seksi Teknologi dan Informasi

Kepolisian (Sitipol). Dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian

R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

Tingkat Polres dan Polsek dikatakan bahwa, Sitipol adalah unsur pendukung

di bidang pelayanan teknologi dan informasi Polri pada tingkat Polres yang

berada di bawah Kapolres.

Susunan organisasi polres yang terakhir adalah unsur pelaksana tugas

kewilayahan. Dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres

dan Polsek, unsur pelaksana tugas kewilayahan, yaitu Kepolisian Sektor

(Polsek). Dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor

23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat

Polres dan Polsek, dikatakan bahwa, Polsek adalah unsur pelaksana tugas

pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah


21

Kapolres (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).

3. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)

a. Pengertian

Dalam Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan


dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan

mengenai pengertian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam pasal

tersebut dikatakan: “Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat

Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada

tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian

Resort (Kapolres)” (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).

b. Tugas

Dalam Bab II tentang Organisasi Polres, pada bagian kelima Pasal 43

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek dijelaskan tentang unsur

pelaksana tugas pokok Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam Pasal

tersebut, berbunyi:

(1) Sat Reskrim sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c merupakan unsur

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

(2) Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan

pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan


22

laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan

pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

c. Fungsi

Fungsi Sat Reskrim terdapat dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan


dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun fungsi Sat Reskrim

dalam pasal tersebut, berbunyi:

Pasal 43 ayat (3):

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat

(2), Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi

a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan

penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan

wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidik dan pelayanan

umum.

d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji

efektifitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.

e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan

oleh penyidik pada Unit Reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres.

f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri

sipil (PPNS) baik di bidang operasional maupun administrasi

penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus,

antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana

tertentu di daerah hukum Polres.

d. Susunan Organisasi

Suatu organisasi pasti mempunyai pimpinan, tanpa kecuali. Unsur

pimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam terlaksananya tugas

dan tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula Sat Reskrim, dalam


23

pelaksanaan tugas dan untuk terselenggaranya fungsi reserse kriminal, juga

terdapat seorang pimpinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44


Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Dalam pasal

tersebut berbunyi: “Sat Reskrim dipimpin oleh seorang Kepala Satuan

Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang bertanggungjawab kepada Kepala

Kepolisian Resort (Kapolres) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di

bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Waka Polres)” (Perkap

No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat

Polres dan Polsek).

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) memiliki tugas

yang merupakan tanggungjawabnya sebagai seorang pimpinan. Ada kalanya

dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Satuan Reserse

Kriminal (Wakasat Reskrim). Semuanya sudah diatur terlebih dahulu dalam

peraturan perundang-undangan dan sebagai anggota Polri harus tunduk pada

isi dari peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Ketentuan

tersebut dirumuskan dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian R.I.

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

Tingkat Polres dan Polsek. Pasal tersebut berbunyi: “Khusus pada

Kepolisian Resort tipe Metropolitan (Polres Metro), Kepolisian Resort Kota

Besar (Polrestabes), dan Kepolisian Resort Kota (Polresta), Kepala Satuan


24

Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dalam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim).

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) mempunyai beberapa organ.

Organ-organ tersebut masing-masing mempunyai tugas tersendiri dalam

rangka terlaksananya tugas Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun

organ/unsur Sat Reskrim dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan Kepala

Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, yang berbunyi:

Pasal 46:

Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan

kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.

b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas

menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.

c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan

laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk

kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu

di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan

khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun

korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


25

B. Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum

1. Sebagai Penyelidik

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP yang disebut penyelidik adalah pejabat

polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini

(KUHAP) untuk melakukan penyelidikan. Dalam Pasal 4 KUHAP, penyelidik

adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud

penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat/tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang. Kewenangan penyelidik dirumuskan dalam Pasal 5 KUHAP, antara lain:

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana.

2. Mencari keterangan dan barang bukti.

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri.

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan

penyitaan.

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.

3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan

sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik (UU No.8

Tahun 1981 tentang KUHAP).


26

2. Sebagai Penyidik

Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana

yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Tindak

pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) maupun yang tersebar di luar Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) (Pudi Rahardi, 2014: 25).

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, fungsi kepolisian dalam sistem

peradilan pidana sangat penting. Sebab ia menjadi garda terdepan dalam

penegakkan hukum pidana. Dalam hukum acara pidana fungsi kepolisian yang

sangat mendasar adalah fungsi penyidikan (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,

2014: 53).

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan

penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang tidak terlalu banyak telah

menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi (Bambang Waluyo, 2008:

44).

Keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan

penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu

undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan,

penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik (Bambang

Waluyo, 2008: 44).


27

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP yang disebut penyidik adalah pejabat

polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Adapun yang dimaksud penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, adalah sebagai berikut:

(1) Penyidik adalah:

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

b. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (UU No.8 Tahun 1981

tentang KUHAP).

Kewenangan penyidik tercantum dalam Pasal 7 KUHAP. Dalam pasal

tersebut berbunyi:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena

kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memerikasa tanda pengenal

diri tersangka.

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledehan, dan penyitaan.

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi.

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.

i. Mengadakan penghentian penyidikan.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi

dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.


28

Dengan demikian, dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan mengenai

pengertian penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

C. Tinjauan Umum Judi

1. Pengertian Judi

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Penyakit

masyarakat menurut para ahli ilmu penyakit (patolog) disebut sebagai patologi

sosial (Kartini Kartono, 2011: 57).

Penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap

tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau

tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Disebut sebagai

penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat

itu meletus menjadi “penyakit” (Kartini Kartono, 1986: 4).

Menurut R. Soesilo (1991: 222) yang dikutip oleh Ismu Gunadi dan

Jonaedi Efendi dalam bukunya yang berjudul: “Cepat dan Mudah Memahami

Hukum Pidana” menjelaskan bahwa, permainan judi dalam bahasa asingnya

disebut hazardspel. Namun, tidak semua permainan dikategorikan sebagai

hazardspel. Hazardspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan

pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan


29

saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan

kebiasaan pemain (Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, 2014: 202).

Adapun pendapat menurut Kamisa mengenai judi. Dalam Kamus Bahasa

Indonesia yang disusunnya, secara singkat dijelaskan bahwa, judi adalah

permainan yang memperebutkan uang (Kamisa, 1997: 263).

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Kartini Kartono. Ia mengemukakan

bahwa, judi atau perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu

memperebutkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari

adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan,

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya

(Kartini Kartono, 2011: 58).

Dilihat dari sudut pandang agama Islam, judi dikenali sebagai Al-Maisir

dan Al-Qimar, yaitu permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang

menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut. Kesemuanya itu

diharamkan dalam Islam. Hal tersebut sesuai Firman Allah dalam Al-Qur’an

Surat Al-Baqarah:219, dalam surat tersebut Allah berfirman: “Mereka bertanya

kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah bahwa pada keduanya terdapat

dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar

dari manfaatnya” (http://cahkudus.tk/2011/11/judi-atau-perjudian.html?m=1).

Definisi judi terdapat pula di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP). Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah

tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung


http://cahkudus.tk/2011/11/judi-atau-perjudian.html?m=1

30

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau

lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan

atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut

berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP, seperti yang dikutip oleh Kartini

Kartono dalam bukunya yang berjudul: “Patologi Sosial Jilid 1” menafsirkan

bahwa, permainan judi harus diartikan dalam arti yang luas, juga termasuk segala

pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain,

atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua

orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu. Misalnya:

totalisator, dan lain-lain (Kartini Kartono, 2011: 58).

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, yang mengutip dari buku

karya Wiryono Prodjodikoro (1986: 128) menyatakan bahwa, dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua pasal yang merumuskan

tentang perjudian. Dua pasal yang dimaksud yaitu Pasal 303 dalam Titel XIV

Buku II tentang Kejahatan Melanggar Kesopanan, dan Pasal 542 dalam Titel VI

Buku III tentang Pelanggaran Mengenai Kesopanan (Ismu Gunadi, dan Jonaedi

Efendi, 2014: 202).

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

Penertiban Perjudian, di dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang

menjelaskan mengenai perubahan sebutan Pasal 542 KUHP, yakni pada Pasal 2

ayat (4). Pada Pasal 2 ayat (4) dikatakan bahwa, merubah sebutan Pasal 542


31

KUHP menjadi Pasal 303 bis atau dengan kata lain Pasal 542 KUHP ditiadakan

(penjelasan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian).

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan, semua

tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Undang-undang tersebut juga

menegaskan mengenai perubahan ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal-

pasal yang mengatur perihal perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP), yakni Pasal 303 ayat (1) KUHP, Pasal 542 ayat (1) dan ayat (2)

KUHP (sekarang menjadi Pasal 303 bis). Perubahan ancaman hukumannya

menjadi diperberat. Berikut ini adalah perubahan yang dimaksud:

Pasal 1:

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2:

(1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman

penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-

lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta

rupiah.


kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat

ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat

tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.


kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh

ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun

atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Terkait Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, yang menyatakan

semua perjudian sebagai kejahatan, perihal kejahatan telah diatur secara


32

sistematis dalam KUHP. Tentang kejahatan diatur di dalam buku kedua KUHP,

terdiri dari 31 bab dan 384 pasal, yaitu Pasal 104 sampai dengan Pasal 488, dan

kejahatan yang diatur di dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap keamanan negara, terdiri dari 25 pasal yaitu dari Pasal

104 sampai Pasal 129.

2. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, terdiri dari 9

pasal yaitu dari Pasal 130 sampai Pasal 139.

3. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta

wakilnya, terdiri dari 6 pasal yaitu, dari Pasal 139 sampai Pasal 145.

4. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, terdiri dari 7

pasal, yaitu Pasal 146 sampai Pasal 153.

5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, terdiri dari 27 pasal, yaitu Pasal 154

sampai Pasal 181.

6. Perkelahian tanding, terdiri dari 4 pasal, yaitu Pasal 182 sampai sampai Pasal

186.

7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang,

terdiri dari 19 pasal (Mardani, 2008: 63).

Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat

tidak susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan

dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk

mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk

nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Ia menegaskan,


33

kejahatan bukan hanya yang dilarang oleh hukum pidana tetapi juga tingkah laku

yang oleh masyarakat dianggap merugikan walaupun tidak diatur dalam hukum

pidana (B. Simandjuntak, 1981: 72- 73).

Menurut W.A. Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial

yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian

penderitaan (hukuman atau tindakan). Kejahatan hanyalah perbuatan yang

melanggar pasal hukum pidana saja (W.A. Bonger, 1995: 23).

Dari suatu sudut pandang yang agak berbeda, Richard Quinney

menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia

yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara

politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang

diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu

kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan (Soerjono Soekanto, dkk, 1981: 49).

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur

larangan judi salah satunya adalah Pasal 303 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman

dalam pasal tersebut yang berlaku saat ini, setelah adanya perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yakni:

Pasal 303:

(1) Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau

pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa

mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.


34

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta

dengan perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya

sesuatu tata cara.

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai penjudi.

(2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan

pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian

itu.

Dalam pasal lain, yakni Pasal 303 bis KUHP. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 303 bis:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda

paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan

dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan

umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada

izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk

mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada

pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat

dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling

banyak lima bellas juta rupiah.

2. Unsur-unsur Judi

Ada 3 (tiga) unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi.

Unsur-unsur yang dimaksud, antara lain:

a. Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan.

Jadi bersifat rekreatif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam

permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton (orang yang ikut

bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan).


35

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan permainan/perlombaan, lebih banyak digantungkan

kepada unsur spekulatif atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa/terlatih.

c. Ada taruhan

Dalam permainan/perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak

(pemain atau bandar), baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.

Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah

sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan

(http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-

jenis2ny a/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8846 319632).

3. Bentuk dan Jenis Perjudian

Bentuk dan jenis perjudian disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Bentuk dan jenis yang dimaksud

dalam pasal tersebut, antara lain:

1. Perjudian di Kasino, antara lain: roulette, blackjack, baccarat, creps, keno,

tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji

si kie, big six wheel, chuc a luck, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau

papan yang berputar, pachinko, poker, twenty one, hwa-hwe, kiu-kiu.

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain: lempar paser atau bulu

ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, lempar gelang, lempar

uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar


http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2ny%20a/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8846%20319632

http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2ny%20a/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8846%20319632

36

bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda,

karapan sapi, pacu anjing, hailai, mayong/ macak, erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian

yang dikaitkan dengan kebiasaan, seperti: adu ayam, adu sapi adu kerbau

pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

D. Tinjauan Umum Judi Toto Gelap (Togel)

1. Pengertian Judi Toto Gelap (Togel)

Secara etimologi, togel berasal dari bahasa Indonesia. Togel merupakan

singkatan dari kata “toto” dan “gelap”. “Toto” berarti pertaruhan dan “gelap”

berarti tertutup. Dari kedua kata tersebut, bila digabungkan menghasilkan kata

“toto gelap” yang disingkat menjadi togel. Sehingga arti togel adalah pertaruhan

(judi) yang dilakukan secara tertutup atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi

(http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml).

Adapula definisi dari 3 kalangan masyarakat, yaitu masyarakat umum,

pemain online, dan tokoh masyarakat. Menurut pandangan umum masyarakat,

togel adalah toto gelap atau judi gelap yang dilakukan dengan membeli angka

kepada pengecer togel. Lain halnya pendapat menurut pemain online yang

mengartikan togel adalah angka yang dipesan secara offline dan online yang jika

tebakannya tepat akan diberi hadiah berkali lipat. Berbeda pula pendapat menurut

tokoh masyarakat yang mendefinisikan togel adalah sebuah bentuk perjudian


http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml

37

yang meresahkan masyarakat dan biasanya berkaitan dengan perilaku kriminal

lainnya (http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml).

Demikian definisi togel dari beberapa pendapat. Jadi, dari definisi secara

etimologi dan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa toto gelap

atau togel adalah permainan judi dengan cara mengundi angka yang

pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik

secara online maupun offline (http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel. xhtml).

2. Aturan Umum Bermain Judi Toto Gelap (Togel)

Satu kupon togel minimal berharga Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan

berlaku kelipatannya. Setiap kupon hanya bisa diisi dengan 1 bilangan, mulai

dari 2 angka (2D/deret), 3 angka (3D/deret), atau 4 angka (4D/deret). Jika

tebakan benar, maka pemain mendapat hadiah dengan ketentuan sesuai jumlah

angka tebakan yang dipasang sebagai berikut:

Tabel 1

Kalkulasi Kupon Judi Toto Gelap (Togel)

No. Harga Kupon Perolehan Hadiah

2D 3D 4D

1.

2.

3.

4.

Rp 1000,00

Rp 2000,00

Rp 3000,00

Dst

Rp 60.000,00

Rp 120.000,00

Rp 180.000,00

Dst

Rp 300.000,00

Rp 600.000,00

Rp 900.000,00

Dst

Rp 2.500.000,00

Rp 5.000.000,00

Rp 7.500.000,00

Dst

Sumber: http://doctorgamble.xtgem.com/tentang%20togel.

Misalnya: keluar nomor 1234. Berarti pemenang untuk:

4D adalah 1234.

3D adalah 234.

2D adalah 34.


http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml

http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.%20xhtml

http://doctorgamble.xtgem.com/tentang%20togel

38

Bila pemain memasang/membeli 2D (2 angka) dengan harga kupon

Rp 1000,00, maka, bila pemain menang akan mendapatkan uang sebesar

Rp 60.000,00, yang diperoleh dari: harga kupon x 60. Sehingga uang yang

diperoleh adalah Rp 1.000,00 x 60 = Rp 60.000,00, dan berlaku kelipatannya.

Maksud berlaku kelipatannya yaitu bila harga kupon Rp 2000,00 berarti Rp

2000,00 x 60 = Rp 120.000,00, dan seterusnya.



Rp 300.000,00, yang diperoleh dari: harga kupon x 300. Sehingga uang yang

diperoleh adalah Rp 1.000,00 x 300 = Rp 300.000,00, dan berlaku kelipatannya.

Maksud berlaku kelipatannya yaitu bila harga kupon Rp 2000,00 berarti

Rp 2000,00 x 300 = Rp 600.000,00, dan seterusnya.



Rp 2.500.000,00, yang diperoleh dari: harga kupon x 2.500. Sehingga uang yang

diperoleh adalah Rp 1.000,00 x 2.500 = Rp 2.500.000,00, dan berlaku

kelipatannya. Maksud berlaku kelipatannya yaitu bila harga kupon Rp 2000,00

berarti Rp 2000,00 x 2.500 = Rp 5.000.000,00, dan seterusnya.

3. Pasaran dan Jenis Judi Toto Gelap di Media Online

Berbagai macam pasaran togel yang dapat dimainkan oleh masyarakat

Indonesia. Tetapi hanya ada dua jenis pasaran togel yang banyak diminati, yakni


39

pasaran Singapura dan Hongkong. Pasaran judi togel lainnya, seperti: Sydney,

Romania, South Korea dan lain-lain (http://www.pasarantogel.com/page/berita).

Judi togel dapat pula dimainkan melalui media online (internet). Di media

online terdapat berbagai macam situs judi togel, seperti: sakura4D.com,

toko4D.com, dan lain-lain. Dalam situs tersebut terdapat banyak sekali jenis

permain, mulai dari: 4D,3D dan 2D, 2D posisi, colok bebas, colok bebas

2D/macau, paket colok 4D, colok naga, colok jitu, tengah/tepi dan lain-lain

(http://mastersgp.net/info-togelmania/jenis-permainan-togel).

Terkait dengan perjudian yang dilakukan menggunakan media informasi

elektronik sebagai media pembantunya, pemerintah sudah membuat peraturan

khusus, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE). Perbuatan yang dilarang terkait perjudian dijelaskan

dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa setiap

orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen

Elektronik yang memiliki muatan perjudian diancam hukuman pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Maskun, 2013: 33- 34).


http://www.pasarantogel.com/page/berita

http://mastersgp.net/info-togelmania/jenis-permainan-togel

bab ii tinjauan pustaka a. tinjauan umum kepolisian 1 ...repository.ump.ac.id/586/3/adhi priyanto...

Documents