BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 PENGERTIAN INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIKA (ITE)

Sebelum penulis menguraikan tentang prinsip pengaturan Undang-

Undang Informasi dan Teknologi Elektronika (ITE) terhadap pencemaran

nama baik. Penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian

informasi dan transaksi elektonika secara umum. Istilah telematika sendiri

berasal dari bahasa perancis yang merupakan asal kata telematique yang

menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi

informasi1.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I Undang - Undang

No.11 Tahun 2008, pada angka I, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik

adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange

(EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

1 Edmon makarim, Komplikasi Hukum Telematika, 2004, rajagrafindo persada, Jakarta hal., 3.

memahaminy2. Teknologi informasi adalah suatu teknik atau cara elektronika

untuk megumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,

menganalisa, dan meyebarkan informasi3. Sementara transaksi elektronika

adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui

jaringan komputer atau media elektronik lainnya, dengan menggunakan sistem

informasi elektroika yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-

masig pihak yang bertransaksi4.

Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada

beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on

eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini

dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet

dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam

melakukan transaksi elektronik. Dengan kemajuan teknologi yang sangat

berkembang khususnya media sosial elektronika cyberspace sebagai ruang

aktivitas pengolahan data yang dilakukan oleh user. Perkembangan

teknologi informasi memberikan dampak bagi kehidupan manusia diantaranya

a. Dampak Positif

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi

manusia dalam mengolah, menyimpan, membuat, memindah,

maupun mengirimkan data secara cepat dan efektif dan memberkan

2 Indonesia , Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008. 3 Hinca ip panjaitan., dkk., Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis ,2005, IMLPC,

cet., pertama, jakarta, hal., 87. 4 Ibid., hal., 91.

kemudahan dalam berkomunikasi dari satu wilayah kewilayah lain dan

dari sau negara dengan negara lainnya.

b. Dampak Negatif

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat berpotensi

menimbulkan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Kemudahan

dalam berkomunikasi melalui perangkat telekomunikasi modern

memungkinkan orang berinteraksi tanpa harus berada ditempat yang

sama sehingga teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana

terjadinya kejahatan.

2.2 LATAR BELAKANG MUNCULNYA UU ITE

Pembangunan nasional adalah suatu proses berkelanjutan yang

senantiasa harus tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di

masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai

bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya

pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik

ditingkat nasional. Pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan

secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna

mencerdaskan kehidupan bangsa, perkembangan dan kemajuan.

Perkembangan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah

menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai

bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk

perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi

harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh

persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

demi kepentingan nasional, pemanfaatan Teknologi Informasi berperan

penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga perlu mendukung

pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan

pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara

aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai

agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia5.

Dalam kaitan ini jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan

yang konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan dibidang

komputer dan siber adalah penipuan, kecurangan, pencurian, dan perusakan,

yang pada pokoknya dilakukan secara fisik dan pikiran oleh sipelaku6.

Departement komunikasi dan informasi mengeluarkan Undang-

Undang baru tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Hadirnya

Undang -Undang ini disambut positif berbagai kalangan masyarakat namun

tidak sedikit juga yang menentangnnya. Bagi yang tidak setuju, Undang-

Undang ITE dianggap sebagai upaya untuk membatasi hak kebebasan

berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta bisa menghambat kreatifitas

seseorang didunia maya. Bagi yang setuju, kehadirannya dinilai sebagai

langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan

5 naskah akademik, Undang-undang Republik Indonesia, No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi

dan Transaksi Elektonika. 6 Niniek suparni, Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya, fortun

mandiri karya, 2001, jakarta, cet., pertama, hal., 4-5.

penyalahgunaan internet yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang

lain7.

Namun uraian ini tidak bermaksud memihak salah satu kelompok yang

setuju dan tidak setuju, terhadap munculnya UU ITE tersebut melainkan ingin

memberikan suatu gambaran pemikiran mengapa payung hukum itu dikaitkan

dengan berbagai kasus penyalahgunaan internet yang berkembang belakangan

ini.

UU ITE ini terlambat disahkan, sementara kasus-kasus

penyalahgunaan internet sudah sering terjadi hingga pada taraf yang sangat

menghawatirkan masyarakat dan bangsa Indonesia. Walaupun terlambat,

kehadiran aturan hukum baru tersebut dapat dilihat sebagai bentuk respons

pemerintah untuk menjerat orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam

menggunakan internet hingga merugikan masyarakat, bangsa, dan negara

Indonesia. Menurut Menkominfo Muhammad Nuh, sedikitnya ada tiga hal

mendasar penyalahgunaan internet yang dapat menghancurkan keutuhan

bangsa secara keseluruhan yakni pornografi, kekerasan, dan informasi yang

mengandung hasutan sara8.

Kasus, melakukan akses-akses ke server tertentu atau ke internet yang

tidak diizinkan oleh peraturan organisasi atau penyusupan ke web server

sebuah situs kemudian mengganti halaman depan situs tersebut, tindakan

penyalahgunaan kartu kredit orang lain di internet, penerapan aplikasi dalam

7 Shinta, Cyberlaw Praktik Negara-negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce, Widya

Padjadjaran, 2009, hal., 2. 8 Ibid., hal., 10.

usaha membuka proteksi dan software atau sistem secara ilegal, pembuatan

program ilegal dengan maksud menyebarkan dan menggandakan diri secara

cepat dalam jaringan.

Biasanya melalui email liar dengan tujuan membuat kerusakan dan

kekacauan sistem. Contoh-contoh kejahatan internet di atas menggambarkan

bahwa teknologi internet mengalami pergeseran fungsi utamanya sebagai alat

penyebarluasan informasi dari segi positifnya. Internet telah beralih fungsi

menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam

kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang positif hingga negatif.

Internet bahkan digunakan sebagai alat propaganda politik untuk kepentingan

elite-elite politik tertentu atas nama hak asasi, kebebasan, dan demokrasi.9

Maka denngan demikian perkembangan internet sendiri sangat memberikan

dampak negatif bagi penggunanya.

2.3 Pencemaran Nama Baik dan Implikasi Hukumnya

2.3.1 Pengertian pencemaran nama baik dan jenis-jenisnya.

Pencemaran nama baik pada dasarnya terdiri dari dua unsur,

tindakan pencemaran dan objek tindakan berupa nama baik seseorang.

Kata pencemaran dapat dimaknai sebagai perbuatan/tindakan seseorang

terhadap suatu objek yang mengakibatkan perubahan kualitas terhadap

objek tersebut. Sedangkan nama baik dapat dimaknai sebagai suatu

9 Abraham A, dampak negatif jejaring media, pustaka media utama, 2010, jakarta, hal., 117-120.

keadaan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan eksistensi seseorang

dalam masyarakat. Eksistensi tersebut mencakup harkat dan martabat

seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Pencemaran terhadap

nama baik seseorang merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan

nama baik seseorang menjadi tercemar atau tidak lagi baik dalam

pandangan orang lain, menimbulkan opini secara umum mengenai reputasi

seseorang yang kurang baik, mengakibatkan kredibilitas seseorang

menjadi turun dan lain-lain.

Perbuatan pencemaran yang dilakukan terhadap nama baik

seseorang selalu didasari oleh niat pelaku untuk menimbulkan suatu akibat

terhadap orang lain, dalam hal ini reputasi/nama baik seseorang.

Pencemaran nama baik oleh KUHP diartikan sebagai serangan yang

ditujukan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui10

. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikelompokkan

berdasarkan sarana yang digunakan, diantaranya :

1) Pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional

Pencemaran nama baik seperti ini cenderung dilakukan dengan

cara-cara biasa, baik secara lisan maupun tertulis. Pencemaran nama baik

secara lisan dilakukan dengan mengucapkan kata-kata yang dimaksudkan

untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang didepan orang

lain. Pencemaran nama baik secara tertulis dilakukan dengan membuat

10

Lihat Pasal 310 ayat (1) KUHP

tulisan atau gambar manual yang ditujukan untuk menyerang kehormatan

atau nama baik seseorang pada sebuah media yang kemudian di sebarkan

dengan maksud untuk diketahui oleh orang lain.

2) Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan memanfaatkan

teknologi informasi.

Pencemaran nama baik seperti ini dilakukan dengan memanfaatkan

teknologi informasi secara lisan maupun tertulis. Pencemaran nama baik

secara lisan dapat dilakukan melalui telepon atau pentransmisian pesan

suara dengan mengucapkan kata-kata yang dimaksudkan untuk menyerang

kehormatan atau nama baik seseorang. Pencemaran nama baik tertulis

dilakukan dengan mentransmisikan tulisan atau gambar berupa dokumen

elektronik yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama

baik seseorang. Tindak pidana pencemaran nama baik digolongkan

sebagai salah satu bentuk dari penghinaan sebagaimana diatur dalam

KUHP.

Jenis penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan

diantaranya :

1) Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Ketentuan Pasal 310 KUHP

mendefinisikan pencemaran sebagai perbuatan menyerang

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu

hal agar diketahui umum. Ketentuan Pasal 310 KUHP

membedakan pencemaran menjadi dua jenis, diantaranya :

a) Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan

b) Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau

gambar yang dipublikasikan

2) Pasal 311 KUHP tentang fitnah Ketentuan Pasal 311

mendefinisikan fitnah sebagai kejahatan pencemaran atau

pencemaran tertulis dengan menuduhkan suatu hal yang tidak

dapat dibuktikan kebenarannya.

3) Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan ringan Ketentuan Pasal 315

KUHP mendefinisikan penghinaan ringan sebagai tiap-tiap

penghinaan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak bersifat

pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap

seseorang.

4) Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah Ketentuan Pasal 317

KUHP mendefinisikan pengaduan fitnah sebagai kesengajaan

seseorang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu

kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,

tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya

terserang.

5) Pasal 318 KUHP tentang perbuatan yang menimbulkan

persangkaan palsu Ketentuan Pasal 318 KUHP mendefinisikan

persangkaan palsu sebagai perbuatan sengaja menimbulkan secara

palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu

perbuatan pidana.

6) Pasal 320 dan 321 KUHP tentang Pencemaran terhadap orang yang

sudah meninggal Ketentuan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP

mengatur mengenai perbuatan yang terkait dengan orang yang

sudah meninggal dan apabila orang tersebut masih hidup dapat

dikategorikan sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis.

2.3.2 Karakteristik pencemaran nama baik

melalui media elektronik Tindak pidana pencemaran nama baik

melalui media elektronik dapat dikenali dengan mencermati beberapa hal,

diantanya :

a) Perbuatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi

b) Objek tindak pidananya berupa dokumen elektronik dan/atau

informasi elektonik

c) Objek tindak pidana tersebut didistribusikan atau

ditransmisikan, melalui jaringan dan dapat atau telah diakses

oleh orang lain

d) Isi dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik tersebut

bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang

e) Perbuatan tersebut telah melanggar kepentingan hukum orang

lain.

Pencemaran nama baik dikatakan sebagai cybercrime apabila

memenuhi kriteria tersebut di atas. Tindak pidana pencemaran nama baik

melalui media elektronik tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi

informasi sebagai sarana dalam melaksanakan tindak pidana. Pemanfaatan

teknologi informasi ini menimbulkan kosekuensi adanya perubahan objek

tindak pidana yang semula berupa nama baik/ kehormatan seseorang

menjadi dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang

mempunyai muatan pencemaran.

Perbedaan objek tindak pidana tersebut, mengakibatkan perubahan

cara pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media

elektronik. Pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui

media elektronik harus dilakukan dengan menggunakan metode tertentu

yang mendasarkan kepada teori telematika karena tindak pidana yang

terjadi dilakukan dengan teknik khusus dan memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi.

2.3.3 Konsep aturan pencemaran nama baik

Melalui media elektronik dan perlindungan hukum bagi

masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik Pencemaran nama

baik melalui media elektronik merupakan perbuatan pencemaran nama

baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310

ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur tersendiri

menggunakan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kedua ketentuan

tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Unsur pidana dalam kedua pasal tersebut yang kemudian dijadikan

dasar untuk mengklasifikasikan apakah suatu perkara pencemaran nama

baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau

pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Tahap

mengklasifikasikakn perkara harus dilakukan secara tepat agar tidak

terjadi kekeliruan menerapkan hukum.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik

melalui media elektronik merupakan bentuk perlindungan terhadap

kepentingan hukum individu. Kepentingan hukum individu meliputi11

. :

a. Jiwa manusia (leven);

b. Keutuhan tubuh manusia (lyf);

c. Kehormatan seseorang (eer);

d. Kesusilaan (zede);

e. Kemerdekaan pribadi (persoonlyke vryheid);

f. Harta benda/kekayaan (vermogen)

2.4 TEORI HUKUM TERKAIT PENGATURAN UU ITE

Dalam skripsi ini penulis mengkaitkan beberapa toeri hukum yang

menurut penulis berhubungan dengan pengaturan UU ITE yakni.

1. Teori Perlindungan Hukum

11

Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa

PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hal., 275-276.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat

penting untuk dikaji, karena fokus kajian ini pada perlindungan hukum

yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori

ini, yaitu masyarakat yang berbeda posisi yang lemah, baik secara

ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis .

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung, atau hal

(perbutan) memperlindungi. Pengertian perlindungan dalam konsep ini

difokuskan kepada: Tujuan, pihak yang melindungi korban, dan sifatnya

Tujuan dari perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi

korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan,

tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap sesuatu hal. Sementara

itu yang berhak memberikan perlindungan adala12

. Pihak keluarga,

advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pihak

lainnya

Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu;

1. Perlindungan sementara

2. Adanya perintah pengadilan

Perlindungan sementara adalah:

12

Salim dan erlies septiana nurbani, Penerapan TeoriHukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi,

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal., 261.

“perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau

lembaga sosial atau pihak lain, sebeum dikeluarkannya penetapan

perintah perlindungan dari pengadilan”13

.

Disamping rumusan itu, dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemrintah

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap korban dan saksi

dalam pelanggaran Hak AsasI Manusia yag berat telah disajikan rumusan

perlindungan. Perlindungan adalah:

“suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak

hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik

maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror

dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap

penyelidikan, penyidik, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang

pengadilan”14

.

Namun dalam kenyataannya dalam kasus yang dialami Prita sepertinya

para penegak hukum megesampingkan teori perindungan hukum ini yang mana

dalam perlindungan hukum dijelaskan agar penegak hukum memberikan

perlindungan hukum bagi mereka yang membuthkan bantuan namun dalam kasus

yang dialami oleh Prita teori ini tidak diterapkan sama sekali melainkan

memberatkat Prita atas perbuatannya.

13

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. 14

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga.

2.5 PEMAPARAN KASUS

Mengingat kembali kasus yang pernah terjadi di dunia maya yang

membuat gempar semua masyarakat Indonesia yaitu, kasus yang dialami oleh

Ibu Prita Mulyasari yang dituduh telah mencemarkan nama baik sebuah rumah

sakit di Jakarta yaitu rumah sakit OMNI Internasional. Yang kemudian

dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronika.

Telah menimbulkan suatu suasana disharmoni, dimana rasa keadilan

masyarakat kemudian terusik akibat adanya praktik ketidakadilan dalam

penegakan hukum atas kaasus yang dialami oleh, Prita Mulyasari terhadap

Rumah Sakit OMNI Internasional yang dituangkan dalam E-Mail, yang

dianggap telah mencemarkan nama baik RS OMI Internasional15

.

Kasus ini bermula dari surat elektronik Prita pada 7 Agustus 2008.

Yang mana dalam sosial media Prita mengirimkan Email berisi keluhannya

ketika dirawat di Omni. Surat yang semula hanya ditujukan ke beberapa

temannya itu ternyata beredar ke berbagai milis dan forum di Internet, dan

diketahui oleh manajemen Rumah Sakit Omni. PT Sarana Mediatama

Internasional, pengelola rumah sakit lalu merespon dengan mengirim jawaban

atas keluhan Prita ke milis dan memasang iklan di harian nasional.

Belakangan, PT Sarana juga menggugat Prita, baik secara perdata maupun

pidana, dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perkara gugatan perdata

nomor 300/PDG/6/2008/PN-TNG. Prita, dibidik oleh jaksa penuntut umum

15

Log, op., cit., hal 106.

dengan tiga dakwaan alternatif. Pertama, penuntut umum menjerat dengan

Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Sementara dakwaan kedua dan ketiga, penuntut

umum menjerat dengan Pasal 310 ayat (2) dan pasal 311 ayat (1).

Sebagaimana diketahui, ketiga pasal tersebut dirancang untuk menjerat bagi

pelaku yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan. Prita

kemudian dituntut oleh penuntut umum yang diketuai oleh jaksa Riyadi

selama enam bulan penjara.

Dalam tuntutannya, terdapat hal yang memberatkan. Bahwa perbuatan

Prita dengan mengirimkan surat elektronik (email) kepada 20 alamat dinilai

tidak akan hilang terkecuali dihapus oleh penerima. Alasan kedua, bahwa

tidak terjadi kesepakatan untuk berdamai di dalam persidangan meskipun ada

upaya dari pihak Walikota Tangerang Selatan HM Sholeh dengan manajemen

RS Omni.

Majelis hakim melihat unsur dalam dakwaan pertama. Untuk unsur

setiap orang, dinilai majelis terpenuhi karena Prita diajukan ke

persidangan dalam keadaan sehat. Lalu, unsur dengan sengaja, majelis

berpendapat, perbuatan Prita dengan mengirimkan email berbunyi: ” Saya

informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak mengatakan RSCM

buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini” adalah

perbuatan yang dikehendaki. Sehingga, majelis berpendapat perbuatan Prita

telah tercapai alias terpenuhi. Ketiga, unsur mendistribusikan akses elektronik.

Ketidakpuasan Prita atas pelayanan dan tidak transparansinya dokter yang

merawat menjadi pemacu mengirimkan keluhan melalui email kepada

sejumlah temannya. Namun majelis justru mempertanyakan apakah isi dari

keluhan email tersebut berupa muatan pencemaran dengan judul “Penipuan

RS Omni Internasional”. Majelis hakim tentu menelaah dengan tidak

sepotong kalimat. “Tapi harus dilihat hubungan hukum terdakwa dengan dr

Hengki dan dr Grace,” ujarnya Arthur. Dalam uraian pertimbangannya,

majelis berpendapat Prita mengirimkan email kepada sejumlah temannya

bukan pencemaran, melainkan sebatas kritikan kepada dokter Hengki dan

dokter Grace. Setelah berpidah ke RS Bintaro Internasional, hasil deteksi

menyatakan Prita menderita penyakit Gondongan dan menular. karena

diagnosis itu Prita dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Setelah tiga hari, Prita

kembali ke rumah. Dengan demikian, pernyataan Prita dalam email hanya

sebatas kritikan kepada sang dokter. “Kalimat terdakwa merupakan satu cara

agar masyarakat terhindar dan tidak mendapat pelayanan medis dari dokter

yang tidak baik. Demikian halnya kalimat terdakwa terhadap dr. Grace adalah

kritikan sebagai customer service,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut pendapat hakim, perbuatan dr Grace dapat

dikatakan tidak profesional. Bahkan tidak menghargai hak seorang pasien

yang berharap sembuh dari penyakit. Berdasarkan uraian unsur ketiga, majelis

berpendapat bahwa email terdakwa Prita Mulya Sari tidak bermuatan

penghinaan atau pun pencemaran nama baik. “Dalam kalimat tersebut adalah

kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-

praktek dari rumah sakit dan dokter yang tidak memberikan pelayanan medis

yang baik,” ujarnya.

Dalam pertimbangannya, majelis tidak sependapat dengan penuntut

umum, bahwa jika terdakwa tidak puas atas pernyataan dokter, pasien dapat

mengadukan dokter bersangkutan ke majelis kehormatan kedokteran. Sebab,

sambung Arthur, kasus ini telah menjadi perhatian publik. Namun sayangya,

belum adanya tindakan dari majelis kehormatan kedokteran disiplin.

Dalam pertimbangannya, lantaran salah satu unsur dakwan pertama

tidak terpenuhi, maka Prita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama. “Oleh karena itu

terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut,” ujarnya.

Sedangkan pada dakwaan kedua dan ketiga, yakni Pasal 310 ayat (2)

dan Pasal 311 ayat (1) KUHP, dalam pertimbangan majelis pada pokoknya

sama yakni tindak pidana menyerang kehormatan orang lain dengan tulisan.

Sedangkan Dalam Pasal 310 ayat (2) menyerang kehormatan dengan tulisan

dan gambar. Dalam Pasal 310 ayat (3), sambung Arthur, menyebutkan “Tidak

termasuk pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas

dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Majelis berpendapat perbuatan terdakwa semata-mata demi

kepentingan umum. Majelis merujuk pada Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Sehingga, perbuatan Prita Mulya Sari tidak secara sah dan meyakinkan

sebagaimana dakwaan kedua dan ketiga. “Oleh karena itu terdakwa harus

dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut,” ujarnya.

Akhirnya, Prita Mulyasari terdakwa dalam kasus pencemaran nama

baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera Tangerang, dapat

menghirup udara bebas. Prita mendengarkan dengan seksama ketika Arthur

membacakan putusan. “Menyatakan terdakwa Prita Mulyasari tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Membebaskan terdakwa Prita Mulyasari dari dakwaan,” ujar Arthur, di

Pengadilan Negeri (PN) Tangerang16

.

2.6 PEMBAHASAN

2.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia

tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh tentang

berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh ativitas yang bersifat

fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigm komunikasi manusia dalam

bergaul, berbisnis, dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak dan

waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas.

Setiap orang bisa berhubungan, berbicara, dan berbisni dengan orang lain yang

berada ribuan kilometer dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan

tutstuts keyboard dan mouse komputer yang berada di hadapannya17

.

Pada Masa Awalnya, tindak pidana siber didefinisikan sebagai kejahatan

komputer. Mengenai definisi dari kejahatan computer sendiri, sampai sekarang

para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan

16

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3ac59e39184/pn-tangerang-vonis-bebas-prita-

buka-perdamaian-dengan-rs-omni, di kunjungi pada tanggal 3 maret, 2016, pukul 14.30. 17

Agus Raharjo, Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal., 59.

komputer18

. Bahkan penggunaan istilah untuk kejahatan komputer dalam bahasa

Inggris pun masih belum seragam. Namun para sarjana pada waktu itu, pada

umumnya menggunakan istilah “computer crime” oleh karena dianggap lebih

luas dan biasa digunakan dalam hubungan internasional.

The British Law Comission misalnya, mengartikan “computer fraud”

sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan itikad

buruk untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau

dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi

“computer crime” atas dua kegiatan, yaitu :

a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan,

pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh

keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan;

b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat

keras atau lunak, sabotase dan pemerasan19

.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga

memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukm di Indonesia. Hukum

di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang

terjadi.perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak

selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan

hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari

masyarakat serta kebudayaan atau mungkin hal yang sebaliknya.

18

Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi

Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal., 19. 19

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, naskah akademik Kejahatan

Internet (Cybercrimes), 2004, hal., 10.

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,

tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan lacassagne bahwa

masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapapun kita

mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun

yang pasti adalah bawa kejahatan merupakan salah satu bentuk perkembangan

perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai suatu

fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitive) maupun pada

masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat20

.

Begitu eratnya pengaruh perkembangan teknologi dengan kejahatan

terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya perkembangan

tersebut. Seingga terkadang hukum terlambat untuk mengimbangi perkembangan

teknologi. Dalam tindak pidana teknologi informasi ini juga, hukum seakan

sempat tertinggal dalam pesatnya kemajuan internet. Sehingga seperti telah

diuraikan di awal bab I dimana dunia internet atau dunia maya akan menjadi

hutan belantara yang tak bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur

secara khusus. Karena memang meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu

kehidupan di dalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur di

dalamnya.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, jelas diperlukan tindakan legislatif

yang cermat dengan mengingat suatu hal, yakni jangan sampai

perundangundangan menjadi terpana pada perkembangan teknologi sehingga

membuat peraturan menjadi overlegislate, yang pada gilirannya justru akan

20

Agus Raharjo, Op., Cit., hal., 29-30.

membawa dampak negatif, baik di bidang hukum lainnya maupun di bidang sosial

ekonomi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara

khusus mengatur tindak pidana teknologi informasi. Undang-undang ini memiliki

sejarah tersendiri dalam pembentukan dan pengundangannya.

Rancangan undangundang ITE mulai dibahas sejak maret 2003 oleh

Kementrian Negara Komunikasi dan Informatika dengan nama Rancangan

Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian pada

tanggal 5 September 2005 naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR

RI. Pada tanggal 21 April 2008, undang-undang ini disahkan; dengan demikian

proses pengundangan undangundang ITE ini berlangsung selama 5 tahun. Oleh

karena itu undang-undang ITE yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal ini

merupakan undang-undang yang relatif baru baik dari segi waktu

pengundangannya maupun segi materi yang diatur.

Sebagaimana telah kita ketahui adanya pengaturan pidana dalam

undangundang ITE ini, yang menjadi sorotan penulis adalah “Penggunaan

Informasi pada Media Sosial sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pencemaran Nama

Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.” Sehingga

pembahasan lebih lanjut pengenai tindak pidana dalam pasal ini akan membahas

secara rinci bagaimana undang-undang ini mengatur tindak pidana pencemaran

nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang ini diatur

dalam pasal 27 ayat (3).

Dalam penerapannya, pasal 27 ayat (3) ini telah memberikan kekhuatiran

kepada masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa adanya pengaturan ini hanya

menjadikan kebebasan berekspresi dari masyarakat menjadi terkekang.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh aktivis blogger, Perhimpunan Bantuan

Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta

Lembaga Bantuan Hukum Pers yang mengajukan permohonan uji materiil

terhadap pasal 27 ayat (3) undang-undang ITE ini kepada Mahkamah Konstitusi

(MK). MK sendiri telah menyatakan bahwa pengaturan tersebut konstitusional

sebagaimana tertera dalam putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor

2/PUU-VIII/2009.

Esensi penghinaan baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia siber

adalah sama, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain untuk

diketahui umum atau sehingga diketahui oleh umum. Oleh karena itu unsur

“mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” dalam

pasal 27 ayat (3) undang-undang ITE ialah tindakan-tindakan dalam dunia siber

yang dapat mencapai pemenuhan unsur “di muka umum” atau “diketahui umum”.

Tindakan “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau mebuat dapat

diaksesnya” dilakukan dalam rangka atau agar informasi dan atau dokumen

elektronik dapat diketahui oleh umum. Dengan demikian unsur “di muka umum”

atau “diketahui umum” yang penjadi esensi pasal 310 KUHP menjadi satu ruh

dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang ITE, sehingga haus tetap dibuktikan

terpenuhinya unsur tersebut.

2.6.2 Pegaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE

Permasalahan yang terdapat dalam kasus yang dialami oleh Prita

mulyasari tersebut, dapat mengakibatkan ketidak efektifannya Undang-undang

Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

Pada hakekatnya maksud dan tujuan pemerintah dan DPR membentuk

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

elektronik (UU ITE) adalah untuk memberikan dampak positif terhadap

masyarakat. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang tersebut, yaitu21

.

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat

informasi dunia.

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public.

d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan

pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan

bertanggung jawab; dan

e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi

pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

21

http://www.lawangpost.com, “asas-asas dan tujuan UU Nomor 11 tahun 2008 internet dan

transaksi elektronik”, dikunjungi pada tanggal, 27 april, 2016, Pukul 13.00.

Selanjutnya maksud dan tujuan dari Undang-undang tersebut dijelaskan

lebih lanjut didalam Pasal 4 yang berisikan tujuan dari Informasi dan Transaksi

Elektronik yang memberikan keleluasaan dalam bidang pendidikan, ekonomi,

sosial dan lain – lain. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu pemerintah juga menjamin

untuk memberikan rasa aman bagi pengguna dan penyelenggara teknologi

informasi.

Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga

menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya, yaitu membuka ruang

terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dapat merusak moral

bangsa melalui situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme,

penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya

dapat menimbulkan perpecahan serta terjadinya tindak pidana Pencemaran

Nama Baik dan sebagainya.

Pasal 27, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE) menjelaskan larangan mengenai perbuatan yang nantinya dapat dianggap

sebagai tindak pidana melalui media internet antara lain, pencemaran nama

baik, melakukan perjudian secara online dan penghinaan22

. Contohnya, tindak

pidana melalui media internet yang sering kita dengar diberita yaitu,

pencemaran nama baik atau penghinaan orang di jejaring sosial.

Menurut Prof. Muladi definisi Pencemaran nama baik adalah pihak

yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya

22

http://www.lawangpost.com, “asas-asas dan tujuan UU Nomor 11 tahun 2008 internet dan

transaksi elektronik”, dikunjungi pada tanggal, 26 april, 2016, Pukul 20.30.

menjadi tercela di depan umum23

. sehingga, Pencemaran nama baik secara

umum dapat diartikan sebagai tindakan mencemarkan nama baik seseorang

dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.

Sifat melawan hukum perbuatan menyerang nama baik atau

kehormatan orang terletak pada dua hal, ialah24

.

a. Secara subjektif, terletak pada “maksud terang supaya diketahui

umum”.

b. Secara objektif terletak pada “menuduhkan melakukan

perbuatan tertentu” yang memalukan orang dan yang diketahui

umum yang dilakukan melalui tulisan.

Pencemaran nama baik memuat 3 catatan penting didalamnya, yakni :

1. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang

bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran

sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya25

.

Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan

yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada

pengaduan dari korban pencemaran.

2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran26

. Yang

dimaksud dengan delik penyebaran dalam hal tersebut adalah

23

http://www.hukumonline.com, “ancaman pencemaran nama baik mengintai”, dikunjungi

pada tanggal 27 april 2016, pukul 23.00. 24

http://www.hukumonline.com, “ancaman pencemaran nama baik mengintai”, dikunjungi pada

tanggal, 27 april 2006, pukul 22.00. 25

Wawan Tunggul Alam, Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet, Warta

Pena, 2012, Hal., 85. 26

Ibid., Hal., 85.

yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau

dilakukan di depan umum oleh pelaku.

3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh

suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau

pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan

itu. Bagi bangsa Indonesia, Pasal pencemaran nama baik dianggap

sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat

dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar

norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika

yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dangan suatu kata

penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan

menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran

nama baik pun dapat digolongkan menjadi27

.

a. Terhadap pribadi perorangan.

b. Terhadap kelompok atau golongan.

c. Terhadap suatu agama.

d. Terhadap orang yang sudah meninggal.

e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara

atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

27

Pasal 310-Pasal 320 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-

hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita

publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar

yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut

sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya.

Selain Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur

pencemaran nama baik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga

telah mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-

pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang

sudah ada di dalam dunia hukum sejak dahulu.

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama

baik, suatu perbuatan harus memenuhi beberapa unsur agar dapat dikatakan

Tindak pidana pencemaran nama baik. Unsur-unsur tersebut yaitu28

. Adanya

kesengajaan, tanpa hak (tanpa izin), bertujuan untuk menyerang nama baik

atau kehormatan, agar diketahui oleh umum.

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul

seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di

dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahtan

28

Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (3) Undangundang

Informasi dan Transaksi Eektronik (UU ITE).

konvensional yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP).

Menurut R.Soesilo penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) ada 6 macam29

. Menista secara lisan, menista secara tertulis,

memfitnah, penghinaan ringan, menyadu secara memfitnah, tuduhan secara

memfitnah.

Aspek pidana yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan banyak permasalahan. Hal

tersebut tentu saja memunculkan ketidakefektifan Undang-undang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pelaksanaannya. Permasalahan

tersebut muncul dari substansi dan struktur hukumnya.

Berdasarkan substansi hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) , ada beberapa permasalahan antara lain30

.

1. Adanya pengelompokan perbuatan yang dilarang yang berbeda-beda

ke dalam satu Pasal. Padahal, dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) perbuatan yang dilarang itu diatur sendiri-sendiri.

Hal ini salah satunya bisa terlihat pada Pasal 27 Undang-undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ditemukan juga

bahwa dalam satu pasal, antara ayat yang satu dengan yang lainnya

terlihat berdiri sendiri (parsial) dan seperti tidak ada keterkaitannya

29

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, bogor, 1996, Hal., 225. 30

Ibid, Hal., 226-227.

sama sekali (Vide Pasal 30 Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE).

2. Adanya inkonsistensi dalam penulisan pada Pasal 31 Undang-undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun tidak

memberikan pengaruh besar terhadap ketidakefektifan Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun tentu

saja memberikan preseden buruk dalam penulisan suatu Peraturan

Perundang-undangan.

3. Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE), dapat menimbulkan kesulitan dalam hal

pembuktian. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur-unsur yang

harus dibuktikan pada kedua Pasal tersebut. Pasal 32 Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apakah

pembuktiannya harus semua unsur cara atau cukup salah satunya

saja. Padahal kalau salah satu unsur saja tidak terbukti, maka

tersangka harus dibebaskan dari segala tuduhan hukum. Sedangkan

pada Pasal 34 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE), pengecualian Pasal 34 ayat (1) apakah hanya berlaku

terhadap kegiatan penelitian atau pengujian sistem elektronik

ataukah kegiatan penelitian dan pengujian sistem elektronik, untuk

perlindungan sistem elektronik itu sendiri.

4. Adanya Pasal khusus yang mengatur tentang “mengakibat kerugian

bagi orang lain”. Pasal 36 Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) hanya mengatur jika terdapat Pasal 27–34

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang

dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Serta Pasal 35

Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak

termasuk dalam Pasal 36 Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE), sehingga tertutup kemungkinan

mengakibatkan kerugian bagi orang lain

5. Adanya Pengelompokan Ketentuan Pidana Dalam Satu Pasal

Tertentu untuk Sejumlah Jenis Perbuatan yang Dilarang yang

Berbeda-Beda (Vide Pasal 45 Undang-undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE).

6. Adanya Penyamarataan Sanksi Pidana Terhadap Delik yang

Sebenarnya Berbeda Satu Sama Lain (Vide Pasal 45 ayat (1)

Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Adanya Pemberatan Pidana dari Pidana Pokok yang tidak mengikuti

model pemberatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu

pidana pokok ditambah sepertiganya (Vide Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4)

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut pemerintah telah mengaturnya

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Unsur-unsur perbuatan yang dilarang menurut Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)31

.

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan yang melanggar kesusilaan.

2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan perjudian.

3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Selain untuk menanggulangi agar tidak terjadinya unsur-unsur yang

dilarang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga

mengatur peran pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menunjang

31

Pasal 27 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

penerapan keefektifitasan Peraturan tersebut. Peran pemerintah dalam

menunjang penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE), yaitu32

.

a. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

b. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis

gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan

Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data

elektronik strategis yang wajib dilindungi. 67 Pasal 27 Undang-

undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. 68 Pasal 40 Undang-Undang No.11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

d. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya

serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan

pengamanan data.

32

Pasal 40 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE).

e. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat

Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai

dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Jadi, maksud dari Pasal 40 Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) agar pemerintah dan instansi atau institusi terkait dapat

memberikan kenyamanan terhadap dalam masyarakat dalam penggunaan

teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peran masyarakat yang dimaksud dalam Undang-undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE)33

.

1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi

Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem

Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan

Undang-undang ini.

2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi

konsultasi dan mediasi.

33

Pasal 41 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE).

Berdasarkan Pasal 41 tersebut diharapkan masyarakat dapat

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan

yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE). Pasal 41 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE).

2.6.3 Analisis tindak pencemaran nama baik dalam UU No 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronika di kaitkan dengan kasus Prita Mulyasari

Berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan bisnis masyarakat pengguna

transaksi atau perdagangan elektronik (e-commerce), UU ITE merupakan

Payung Hukum yang melingkupi kegiatan transaksi atau perdagangan

elektronik di dunia maya (cyberspace) tersebut. Namun sejak kelahiran

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik tersebut, permasalahan dalam undang-undang tersebut dan pasal-

pasal pencemaran nama baik atau delik reputasi pada undang-undang tersebut

memiliki banyak cacat bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi

hukum pidana.

Sebenarnya undang-undang tersebut, khusus diperuntukkan mengatur

perdagangan elektronik di internet, akan tetapi ternyata undang-undang ini ikut

mengatur hal-hal yang sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP), khususnya tentang penghinaan dan pencemaran nama

baik.hal ini mengindikasikan adanya penduplikasian tindak pidana yang justru

rentan terhadap terjadinya ketidak pastian hukum sehingga menimbulkan

gejolak dalam masyarakat. Duplikasi ini akhirnya dapat merugikan masyarakat

sendiri karena tidak tahu perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang tidak

diperbolehkan dilakukan menurut hukum. Khususnya yang dilakukan aparat

hukum atas kasus pencemaran nama baik.

Seperti halnya kasus Prita Mulyasari pada tanggal 3 Juni 2009

Undang–Undang No.11 Tahun 2008 digunakan untuk membawa Prita

Mulyasari terkena kasus masalah Informasi dan Transaksi Elektronik. Prita

Mulyasari didakwa melakukan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni

Internasional, Prita dijerat Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No.11 Tahun

2008 dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda

maksimal 1 milyar rupiah. Tragisnya, terhadap Prita diberlakukan

penahanan oleh pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan mendasarkan penahanan

Prita pada dakwaan tersier dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut dan subsidier

Pasal 311 KUHP. Sesungguhnya tidak akan ada menyeret Prita untuk

merasakan kurungan.

Prita kemudian dilepaskan karena penahananya yang didasarkan pada

Undang -Undang No.11 Tahun 2008 dianggap berlebihan. Paling tidak

ada dua alasan untuk menjelaskannya. Pertama kata “tanpa hak” dimaknai

sangatlah sempit. Padahal, seorang Prita sebagai salah satu konsumen rumah

sakit, dia memiliki hak untuk menyampaikan apa yang dikeluhkannya melalui

email yang dibuatnya hak sebagai konsumen. Itu pun dijamin di dalam Undang

– Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, dalam

Undang – Undang No.11 Tahun 2008 pada Pasal 43 ayat 6 dijelaskan

secara nyata dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik

melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri

setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Sedangkan dalam

kasus Prita tidak ditempuh cara - cara yang sudah ditetapkan dalam Undang

– Undang No.11 Tahun 2008.

Menurut Ronny, M.Kom, Keterangan Ahli Judicial Review di

Mahkamah Kontitusi Undang – Undang No.11 Tahun 2008 di Mahkamah

Konstitusi, dalam kaca mata hukum, penafsiran dan pemberlakuan Undang –

Undang No.11 Tahun 2008 mutlak berpegangan pada putusan Mahkamah

Konstitusi R.I Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang judicial review Undang –

Undang No.11 Tahun 2008 terhadap Undang – Undang Dasar 1945, salah

satu pertimbangan Mahkamah berbunyi “keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27

ayat (3) Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tidak dapat dipisahkan dari

norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP”.

Pertimbangan Mahkamah tersebut dapat diartikan penafsiran Pasal 27

ayat (3) Undang–Undang No.11 Tahun 2008 merujuk pada pasal–pasal

penghinan dalam KUHP khususnya Pasal 310 dan pasal 311 yang berbunyi :

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya

terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena

pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,

maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika

perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena

terpaksa untuk membela diri.

Dan Pasal 311 yang berbunyi :

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran

tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan

itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan

bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam

melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat

tahun.

(2) Pencabutan hak – hak berdasarkan Pasal 35 No 1 sampai

dengan 3 dapat dijatuhkan.

Namun dalam hal ini prita yang mengekspresikan berkumpul dan

berpendapat dianggap sebagai sebuah penghinaan, maka hal ini jelas

merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 Undang-Undang

Dasar 1945 yang menyatakan :”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya,ditetapkan

dengan undang-undang”.

Kebebasan berpendapat juga dilegitimasi oleh Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

menentukan :

”Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan

pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media

cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan,

ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa”.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik”34

.

Sedangkan ketentuan Pasal 45 ayat(1) Undang-Undang No.11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 27

ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang

ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), tidak terdapat definisi secara jelas

apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jika email

Prita yang berjudul ”Rumah Sakit Omni International Telah Melakukan

Penipuan” hal tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik (penghinaan)

bagi dokter dan rumah sakit, sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 3 UU ITE,

perlu diingat bahwa email Prita tersebut bersifat pribadi dan ditujukan hanya

kepada teman-teman terdekatnya. Artinya, Prita tidak bermaksud

menyebarluaskan tuduhan itu kepada umum. Dengan demikian, unsur

penyebar-luasan sebagaimana disyaratkan pada pasal dimaksud tidak

terpenuhi.

Perbuatan Prita yang mengirimkan email tersebut mungkin tanpa motif

sengaja mencemarkan nama baik, hanya bersifat keluhan pribadi, kecuali kalau

teman-temannya sengaja mengirim kembali email tersebut kemudian

menambah-nambahi, maka yang harus bertanggungjawab dalam permasalahan

34

Gradien Mediatama. Undang-Undang Internet & Transaksi Elektronik. Transmedia Pustaka ,

Jakarta, 2009, Hal., 53.

ini seharusnya tidak hanya Prita tapi juga teman-temannya tersebut. Pasal 27

ayat (3) UU ITE ini cukup sulit pembuktiannya, oleh karena orang yang

melanggar harus dibuktikan memiliki motif sengaja mencemarkan nama baik.

Jika hanya bersifat keluhan pribadi, tidak dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran hukum. Sama halnya, ketika kita mengirimkan sms keseseorang

yang isinya bahwa si A telah melakukan penipuan. Terkecuali jika memang

ada motif tertentu dalam mengirim email atau sms, maka harus dibuktikan

motif tersebut, sedangkan membuktikan adanya motif tertentu sangatlah sulit

dilakukan. Sehingga tidak segampang itu menerapkan pasal 27 ayat (3) UU

ITE tersebut, oleh karena dunia maya sangat jauh berbeda dengan dunia nyata,

setiap orang bisa dengan sangat mudah mengaku dia Prita, atau orang lain.

Satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa pihak OMNI

International Hospital telah memberikan klarifikasi dan hak jawabnya pada

milis yang sama dengan Prita, namun ia masih tetap memproses permasalahan

ini melalui jalur hukum pidana dan perdata, dan gugatan perdatanyapun

dikabulkan. Pasal 45 ayat (1) UU ITE memang menjerat pelaku pasal 27 ayat

(3) UU ITE dengan hukuman pejara diatas 5 (lima) tahun, namun jika

permasalahan ini dikenakan pasal-pasal tersebut, maka betapa lemahnya posisi

konsumen (pasien), dan ini jelas merupakan kesulitan warga negara untuk

berpendapat. Jika hal ini dibenarkan, maka akan banyak korban seperti Prita,

karena di era keterbukaan seperti ini, betapa banyak konsumen yang mengikuti

rubrik surat pembaca di massmedia maupun di blog untuk berkeluh kesah dan

berdiskusi.

Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No.11 Tahun 2008 mempunyai

syarat pembuktian yang cukup sulit. Seseorang yang melanggar harus

dibuktikan memiliki motif sengaja mencemarkan nama baik. Oleh karenanya

penyidik jangan gegabah menggunakan pasal tersebut jika belum

mempunyai alat bukti yang cukup karena dunia maya sangat berbeda dengan

dunia nyata.

2.6.4 PRINSIP PENGATURAN UU ITE

Membahas aturan hukum cyber crime merupakan satu hal yang

memiiki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan Perundang-

Undangan yang mengatur tentang kejahatan siber di Indonesia masih

“termasuk baru” aturan perundang-undanga telah dituangkan dalam Undang-

Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transakai Elektronika.

Oleh karena itu, dengan usia UU yang masih sangat dini, maka

dibutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang yang

dimaksut, hal ini dikarenakan sebagai suatu UU baru, dibutuhkan waktu untuk

mempelajari dan menganalisis keseluruhan pasal dalam proses penegakan

hukum. Berikut maap cyber crime di Indonesia untuk menggambarka

kompleksitas dan kebutuhan aturan hukum prinsip umum pengaturan tentang

kebijakan telematika, cyber crime35

.

a. Prinsip transparansi.

35

Maskun, op., cit., hal., 58.

Prinsip transparansi artinya, proses pembuatan kebijakan harus

dilakukan secara transparan dan terbuka. Setiap warga negara sebaiknya

memeliki akses baik melalui media cetak atau iternet kepada semua peraturan

dan perundangan, termasuk draft rancangan Undang-Undang dan peraturan

pelaksanaanya yang sedang diproses oleh Pemerintah dan DPR. Peraturan dan

perundangan tidak dipublikasikan dapat dianggap tidak sah, dan oleh

karenanya tidak seorang pun dapat dikenai sanksi bila melanggar peraturan

yang tidak dipublikasikan tersebut.

Dalam prinsip ini jelas dikatakan bahwa proses perbuatan harus

dilakukan secara transparan dan terbuka namun dalam hal kasus yang dialami

oleh Prita mulyasari prinsip ini sepertinya tidak diterapkan karena dalam hal

ini Prita yang menyampaikan keluhannya di sosial media yang dianggap

mencemarkan nama baik RS OMNI oleh pihak kejaksaan melakukan

penangkapan dan penahanan terhadap Prita sementara jelas dikatakan dalm

pasal 43 ayat 6 UU No 11 Tahun 2008 dijelaskan secaranyata dalam hal

melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum

wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu

kali dua puluh empat jam. Namum dalam hal ini Prita belum di putuskan oleh

pengadilan dia sudah ditahan.

b. Prinsip liberalisasi telekomunikasi.

Hal ini ditandai dengan jaminan privatisasi dan kompetisi. Privatisasi

merupakan dorongan global yang menghendaki agar kebijakan telekomunikasi

mendorong proses privatisasi untuk menghentikan kepemilikan oleh negara.

Sedangkan kompetisi merupakan persyaratan terjadinya persaingan sehat dan

medorong turunya harga, mempromosikan investasi dan meingkatkan

tersedianya pelayanan-pelayanan bar yang terjangkau oleh sebagian besar

masyarakat. Kompetisi sehat ini hendaknya tidak hanya untuk jenis pelayanan

tertentu saja, namun mencaup semua jenis pelayanan telekomunikasi seperti

sambungan telepon lokal, saluran sewa, jaringan backboan, jaringan wirelles

dan antar ISP.

Dalam prinsip ini dikatakan jaminan privasi namun dalam hal kasus

yang di alami Prita sepertinya prinsip ini tidak dihiraukan oleh pihak

pengadilan maupun jaksa karena dalam hal ini jelas-jelas prita menyampaikan

keluhannya itu dimedia sosial dengan maksud untuk menyampaikan

keluhannya bukan bermaksut menghina atau mencemarkan nama baik dari

pihak yang melaporkan namun dia dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama

baik. Padahal jelas-jelas keluhan yang dibuat prita hanya untuk privasi sendiri

bukan untuk umum.

c. Prinsip jaminan Undang-Undang tentang internet.

Untuk mencegah kerugian bagi masyarakat, hukum harus selalu

menjadi pegangan dalam pemamfaatan telematika. Jika peraturan dan

perundangan yang mengatur pemamfaatan telematika belum tersedia beberapa

isu berikut dinggap sebagai isu universal yang harus tercantum dalam undang-

undang internet/ITC, antara lain;

a. Hak kekayaan intelektual, yakni dengan adanya perlindungan

yang memadai bagi kekayaan itelektual untuk mejamin terus

munculnya inovasi dan pengembangan teknologi.

b. Perlindungan konsumen, yakni jaminan perlindungan terhadap

konsumen dalam bentuk pemenuhan hak-hak konsumen dalam

transaksi ekonomi menggunakan internet atau media

elektronika lainnya dalam jangka panjang menjamin

tumbuhnya perekonomian yang sehat.

c. Perlindungan privasi, yakni adanya jaminan kebebasan untuk

memiliki dan mengelola informasipribadi harus dihormati36

36

Hinca ip panjaitan, dkk, Op, Cit.,hal., 27-34.