implementasi undang-undang keterbukaan informasi untuk

BU

KU

PEGA

NG

AN

IMPLEM

ENTA

SI UN

DA

NG

-UN

DA

NG

KETER

BU

KA

AN

INFO

RM

ASI PU

BLIK

BA

GI PEM

ERIN

TAH

DA

ERA

HUSAID-KINERJAGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]

BUKU PEGANGANImplementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi

untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik

Mei 2014

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

Penyusun Henri Subagiyo

Penyusun:Henri Subagiyo

Editor:Firmansyah S. Hamdani

Ilustrator:Bakhtiar Fitanto

Disain & Tata Letak:Bakhtiar Fitanto & Iriawan Cahyadi

Penyelia Akhir:Firmansyah S. Hamdani

BUKU PEGANGAN

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik

www.kinerja.or.id

2 www.kinerja.or.idBUKU PEGANGAN


KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik mengamanatkan peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola

pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan dukungan USAID, Program KINERJA

telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/

kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan) yang

bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia

layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan

dasar dan peningkatan iklim usaha atau perizinan. Pada tahun ketiga, Program KINERJA menambah 4

(empat) kabupaten/ kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan. Peningkatan

pelayanan tersebut dimaksudkan agar unit pelayanan dapat menyelenggarakan kegiatannya untuk pencapaian

standar pelayanan minimal (SPM) dan standar nasional serta mencapai tujuan-tujuan MDG (Millennium

Development Goals).

Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik juga telah mengatur partisipasi masyarakat

dalam peningkatan Pelayanan publik. Pengikutsertaan masyarakat dalam Pelayanan publik mencakup seluruh

proses penyelenggaraan Pelayanan, yang meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan publik,

2. Penyusunan standar Pelayanan,

3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan publik, dan

4. Pemberian penghargaan.

Sebagai wahana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan Pelayanan publik, KINERJA

mengembangkan dan mendorong adanya keterbukaan informasi dari seluruh penyedia pelayanan publik,

baik di tingkat dinas maupun unit layanan (seperti: puskesmas dan sekolah). Keterbukaan informasi tersebut

merupakan prasyarat terjadinya partisipasi masyarakat. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Nomor 14 tahun 2008, bertujuan untuk memberikan jaminan “hak untuk tahu” tentang kebijakan, program,

pengambilan keputusan dan alasan yang menyangkut kepentingan publik; mendorong partisipasi publik dalam

proses pengambilan keputusan; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan

pengelolaan badan publik secara baik; mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik; mengetahui

alasan pengambilan kebijakan yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan meningkatkan

pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

3www.kinerja.or.idBUKU PEGANGAN


Khusus mengenai hal pengelolaan dan pelayanan informasi dari badan penyedia pelayanan publik,

KINERJA juga mendorong mereka untuk menyediakan informasi publik secara proaktif maupun pasif; dan

mengembangkan serta membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik

secara efektif dan efisien dengan memiliki Pejabat yang secara khusus bertanggung-jawab atas sistem

dokumentasi informasi publik (PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan petugas layanan

informasi (Meja Informasi); serta memiliki sistem dokumentasi informasi publik yang mutakhir dan ter-update

secara baik; memelihara indeks informasi yang dimiliki (Daftar Informasi Publik).

Selain kepada para penyedia pelayanan publik, sebagaimana pendekatan lainnya dalam program KINERJA,

maka untuk hal keterbukaan informasi publik ini, KINERJA juga melibatkan masyarakat sebagai pengguna

pelayanan publik. Salah satu hal penting mengapa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini didorong

kelahirannya oleh masyarakat sipil adalah karena menyangkut hak warga untuk mengetahui dan mendapatkan

informasi. Undang-Undang ini menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik

yang mereka butuhkan, apapun jenisnya, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik yang mereka terima.

Mengingat praktik-praktik pengembangan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan

KINERJA bersama pemerintah daerah mitra merupakan pendekatan yang relatif baru dengan intervensi sisi

penyedia layanan dan pengguna layanan secara bersamaan, maka untuk lebih memudahkan pemerintah

daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan sebuah modul yang dapat

dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan dan pelaksanaannya karena modul ini dapat

memberikan gambaran secara utuh konsep dan tahapan pengembangan penyelenggaraan keterbukaan

informasi publik, khususnya PPID di daerah.

Diharapkan modul ini dapat membantu penyelenggara pelayanan, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain

yang ingin menerapkan tatakelola yang baik, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berstandar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jakarta, Oktober 2014

ELKE RAPPChief of Party, USAID-KINERJA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2DAFTAR ISI 4

I. PENDAHULUAN 61. Bagaimana Membaca Dokumen Ini 62. Review Hasil Pelatihan 6

II. STRATEGI DAN SKENARIO FASILITASI 81. Apa Tujuan Fasilitasi? 82. Siapa yang Memfasilitasi? 83. Siapa yang Difasilitasi? 94. Apa yang Perlu Dilakukan Fasilitator? 10

III. PRASYARAT DASAR 131. Fasilitator: Peran, Fungsi dan Teknik Komunikasi 132. Pemahaman Akan Modul dan Materi Mengenai PPID 16

IV. FASILITASI PENYUSUNAN SK PPID 191. Mengapa PPID Perlu Ditetapkan Melalui SKP atau Keputusan Kepala Daerah? 192. Apa Saja Isi SK atau Peraturan Kepala Daerah Tersebut? 193. Tahapan di dalam Fasilitasi 20

V. FASILITASI PENYUSUNAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK 231. Mengapa PPID Perlu Memiliki SOP Pelayanan Informasi Publik yang Dituangkan di

dalam Peraturan Kepala Daerah?23

2. Apa Saja Isi Peraturan Kepala Daerah Mengenai SOP Pelayanan Informasi Publik? 233. Tahapan di dalam Fasilitasi Penyusunan 26

VI. FASILITASI PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 301. Mengapa DIP Diperlukan? 302. Apa Saja Isi di dalam DIP? 303. Tahapan Penyusunan DIP 31



VII FASILITASI PENGADAAN MEJA INFORMASI DAN PERANGKAT PENDUKUNG LAINNYA

33

1. Mengapa Meja Informasi dan Perangkat Pendukung Lainnya Diperlukan? 332. Perangkat Pendukung yang Diperlukan 333. Bagaimana Memastikan Perangkat Pendukung Tersedia? 344. Tahapan Fasilitasi Ketersediaan Meja Informasi dan Sarana Pendukung Lainnya 35

VIII FASILITASI WARGA MENGAKSES INFORMASI 361. Mengapa Warga Perlu Mengakses Informasi Publik? 372. Siapa Saja yang Perlu Difasilitasi? 373. Hal Apa Saja yang Diperlukan? 384. Langkah yang Perlu Dilakukan? 39



1. BAGAIMANA MEMBACA DOKUMEN INI

Dokumen ini merupakan kelanjutan dari dokumen yang disusun sebelumnya yakni Modul Pelatihan

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pemerintah Daerah dan Panduan Pelatihan bagi PPID

Pemerintah daerah. Layaknya setelah selesai pelatihan, agar PPID dapat mulai menjalankan perannya, perlu

mendapatkan bantuan teknis berupa fasilitasi untuk memenuhi prasyarat dasar bagi implementasi keterbukaan

informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, sudah sewajarnya jika membaca dokumen ini setidak-tidaknya fasilitator sudah pula

membaca dua dokumen yang telah disebutkan di atas terlebih dahulu.

2. REVIEW HASIL PELATIHAN

Layaknya sebelum proses fasilitasi kepada calon pejabat PPID ataupun pejabat PPID dilakukan, mereka

telah terlebih dahulu memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik serta berbagai turunan peraturannya seperti PP nomor 61 tahun 2012, Kepmendagri Nomor 35 tahun

2010 dan PERKI (Peraturan Komisi Informasi No 1 dan No 2 Tahun 2010). Memahami secara substansi tidak

terlalu mudah, karena artinya harus membaca semua dokumen. Memahami dengan cara lain adalah mengikuti

berbagai kegiatansosialisasi.

Khusus untuk wilayah kerja Kinerja USAID, proses membangun pemahaman akan paradigma dan substansi

Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan melalui berbagai kegiatan. Pertama, sosialisasi Undang-Undang

itu sendiri dengan penekanan pada peran PPID telah dilakukan, terutama ditujukan kepada pihak-pihak terkait

di Kab/Kota masing-masing, dimana didalamnya terdapat calon PPID Utama yakni Humas atau Dinas Infokom,

Calon PPID Pembantu terkait, sekretaris SKPD dan pihak-pihak terkait lainnya. Kedua, pelatihan mengenai

implementasi UU KIP dengan materi yang lebih teknis yakni mengenai pemahaman peran, struktur organisasi

PPID, menyusun SOP, memilah informasi, menangani sengketa informasi dan sebagainya.

Dari semua pelatihan yang sudah dilakukan, tidak semua peserta pelatihan memahami 100 persen materi,

selain karena materi yang jumlahnya banyak dengan waktu yang sedikit, terkadang peserta bukan merupakan

I. PENDAHULUAN



orang yang ditetapkan sebagai calon PPID, dan masih banyak sederet lain persoalan yang menyebabkan gap

pemahaman paska pelatihan terhadap implementasi masih jauh dari sempurna.

Dengan demikian menjadi penting bahwa paska pelatihan, calon/PPID Utama maupun PPID Pembantu masih

harus difasilitasi di dalam melengkapi berbagai prasyarat agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara

baik. Dari hasil melakukan proses review terhadap kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang diberikan ada

dua kutub besar isu yang harus dibangun di dalam pemahaman masing-masing calon PPID yakni:

a. Kutub pertama: Paradigma. Apakah peserta yang mendapat pelatihan memahami paradigma tentang

keterbukaan informasi publik. Hal ini perlu dicek ulang oleh fasilitator melalui berbagai diskusi sederhana.

b. Kutub kedua: pemahaman teknis. Yang dimaksud dengan pemahaman teknis terkait dengan apa yang

harus dikerjakan oleh peserta yang mendapat pelatihan ketika mereka menjalankan peran sebagai tim di

dalam PPID, baik di dalam fungsinya sebagai PPID Utama maupun sebagai PPID Pembantu, atau bahkan

sebagai bagian dari struktur PPID Utama maupun Pembantu.



1. APA TUJUAN FASILITASI?

Fasilitasi yang hendak dilakukan oleh fasilitator bertujuan paling tidak pada dua hal. Pertama, untuk

memastikan adanya keluaran yang terkait dengan prasyarat-prasyarat pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Publik di SKPD/Pemda masing-masing. Keluaran dimaksud tidak dirumuskan dan dihasilkan oleh fasilitator,

melainkan dihasilkan sendiri oleh tim yang dibentuk Pemerintah Daerah atau kelompok yang ditugaskan untuk

merumuskan produk/prasyarat tersebut. Kedua, karena semenjak awal pihak-pihak sudah dilibatkan di dalam

proses, diharapkan substansi lebih dipahami dan yang paling penting adalah rasa kepemilikan yang tinggi.

Fasilitator berperan memberi dorongan, memasok materi pendukung, menyampaikan alternative jalan keluar,

membuka jalan, membantu menggali persoalan, membantu mencari titik temu dan berbagai kegiatan lain yang

intinya adalah dukungan agar tim dapat bekerja untuk menghasilkan keluaran yang hendak dicapai.

2. SIAPA YANG MEMFASILITASI?

Adalah orang yang memiliki kapasitas tertentu dan terpenuhinya prasyarat dasar seperti yang dijelaskan dalam

bagian di bawah ini:

a) Memiliki motivasi untuk mendorong keterbukaan informasi;

b) Memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadahi dalam melakukan fasilitasi;

c) Memiliki pemahaman dan keterampilan tentang keterbukaan informasi;

d) Proaktif dan memiliki kemauan yang kuat dalam mengatasi peroblem yang berkembang;

e) Memiliki kemampuan untuk membaca dan memanfaatkan momentum yang ada;

f) Bersedia mempelajari berbagai hal baru yang belum dipahami.

II. STRATEGI DAN SKENARIO FASILITASI



3. SIAPA YANG DIFASILITASI?

Fasilitator perlu memetakan siapa saja di dalam Pemerintah Daerah yang perlu difasilitasi. Dari sisi program

Kinerja, fasilitator perlu menetapkan sasaran yakni:

a. Calon PPID Utama. Mereka umumnya adalah Kabag Humas Pemerintah Daerah atau Dinas

HubtelInfokom atau dengan nama yang berbeda. Hingga saat ini belum ada struktur baku terkait dengan

siapa yang menjabat sebagai PPID Utama. Namun demikian hal ini tidak selalu negatif melainkan

memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil pilihan sesuai dengan kondisi

daerahnya. Untuk itu fasilitator perlu mencari tahu dan mendiskusikannya dengan pejabat daerah

bagaimana struktur organisasi PPID di Pemda akan dibangun.

b. Calon PPID Pembantu yang berada di dalam sektor dampingan Program Kinerja. Umumnya mereka

adalah Sekretaris Dinas dalam SKPD Pendidikan, Kesehatan atau PTSP (ini nama generik yang bisa

jadi ada perbedaan di masing-masing Kab/Kota). Dari target sosialisasi maupun pelatihan mereka –

seharusnya – terlibat sebagai peserta sehingga seharusnya mereka memahami substansi.

c. Bagian Organisasi/Bappeda yang menjadi lead agency Program Kinerja di Pemerintah Daerah setempat.

Pihak ini merupakan motor kegiatan Kinerja dari sisi Pemerintah Daerah, sehingga untuk kepentingan

koordinasi dan komunikasi pihak ini merupakan stakeholder kunci yang perlu didekati.

d. Bagian Hukum. Fasilitator perlu memastikan ada pihak dari Bagian Hukum yang akan terlibat dalam

proses-proses pembahasan hal-hal yang terkait regulasi seperti SK, Perbup/Wako dan sebagainya.

e. Peserta pelatihan yang terkait dengan pejabat-pejabat yang disebutkan di atas (biasanya adalah staf yang

ditugaskan mengikuti pelatihan PPID oleh calon PPID).

f. Petugas Meja Informasi. Petugas Meja Informasi adalah petugas harian yang melaksanakan pelayanan

informasi baik secara proaktif maupun pasif (berdasarkan permintaan). Petugas ini perlu mendapatkan

dampingan bagaimana melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Fasilitator perlu mengkaji siapa dari kesemua ini yang relatif lebih siap dan aktif di dalam mengusung isu

PPID. Jikalau orang yang aktif tersebut posisi dan jabatannya tidak cukup tinggi untuk mempengaruhi pihak

lain, maka harus dicari pijakan lain. Namun jika orang yang aktif tersebut posisi dan jabatannya cukup tinggi,

misalnya setingkat Kepala Dinas atau Assisten Sekretaris Daerah atau malah Sekretaris Daerahnya sendiri,

akan lebih mudah.

Fasilitator perlu mendekati yang bersangkutan dan menjelaskan A sd Z apa itu KIP, PPID hingga apa yang

harus dilakukan Pemda dan peran apa yang bisa diambil yang bersangkutan. Namun jika yang cukup aktif

adalah Kabid/Kasubbag ataupun staf biasa, maka langkah yang perlu dilakukan adalah fasilitator perlu



mendorong yang bersangkutan untuk mengagendakan bertemu dengan pimpinannya untuk kemudian

dilakukan cara yang sama seperti terhadap Sekda di atas.

Intinya, fasilitator perlu mencari pioneer atau championship pada tataran Pemerintah Daerah yang dapat

menggerakkan Pemerintah Daerah untuk mendorong lahirnya PPID. Pioneer atau championship didapat

berdasarkan pengamatan fasilitator terhadap pejabat atau staf yang memiliki keinginan tinggi untuk sesegera

mungkin menetapkan PPID dan sering mendiskusikannya kepada pihak-pihak tertentu.

4. APA YANG PERLU DILAKUKAN FASILITATOR?

Fasilitator harus memahami lapangan seperti apa yang akan dihadapi, siapa yang akan dihadapi, siapa yang

dapat membantu kerja-kerja lapangannya, target atau capaian apa yang harus dituju. Untuk memastikan hal

tersebut, fasilitator harus memiliki alat untuk mencapainya dan mengetahui kemampuan yang ada yang dapat

digunakan

a. ALAT KERJA

Untuk dapat menjalankan perannya maka dari sisi pengelolaan kegiatan paling tidak fasilitator perlu

memiliki dua buah tools yakni:

a.1. Rancangan Kerja

Untuk memiliki sebuah rancangan kerja, banyak metode dan alat yang dapat digunakan. Di dalam

panduan ini disebutkan salah satunya saja yakni mind map. Seorang fasilitator perlu menyusun mind

map sederhana atau alur fasilitasi dengan target-target yang ingin dicapai pada setiap tahapan. Mind

map ini menjadi penting agar fasilitator dapat melakukan self monitoring sudah sampai dimana saat

ini proses yang difasilitasinya. Metode sederhana perumusan mind map dapat dilihat di http://www.

muhammadnoer.com/2012/03/membuat-mind-map-anak/ atau yang sedikit lebih kompleks pada http://

strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/. Alur

fasilitasi yang ada di dalam mind map ini juga dapat menjadi masukan di dalam penyusunan workplan

bulanan yang wajib disusun oleh fasilitator. Paling tidak beberapa hal yang harus diperhatikan di

dalam mind map adalah:

i. Apa yang mau dikerjakan

ii. Apa yang perlu disiapkan



iii. Siapa yang akan terlibat

iv. Apa tujuan-tujuan yang ingin dicapai

Dari mind map yang sudah disusun, apa yang mau dikerjakan oleh fasilitator, apa yang perlu disiapkan,

siapa yang akan terlibat harus mengarah pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Fasilitator harus

memastikan tujuan yang ingin dicapai didukung oleh ketiga hal yang disebutkan di awal.

a.2. Buku Catatan atau Log Book

Di dalam proses baik itu memberikan asistensi, input, nasehat, suplai dokumen atau dialog dengan

berbagai jenis dialog/pertemuan, fasilitator selalu membawa catatan untuk memastikan tidak ada proses

yang terlewati. Fasilitator perlu sesering mungkin melihat kembali mind map dan mencocokkan dengan

catatan yang dimiliki. Secara sederhana catatan tersebut atau bisa disebut juga log book berisi apa yang

dilakukan dan dihasilkan oleh fasilitator pada hari tersebut dan kesepakatan-kesepakatan atau ide

kegiatan berikutnya.

Contoh format catatan sederhana hasil pertemuan

Hari/tanggalJam 10:00 – 12:00Diskusi dengan: • Abraham, Sekda• Julianis, Kasubag Humas• Indardi, Kabid Sosial Budaya BappedaPembahasan:• Materi SK PPID• Pihak-pihak yang dilibatkan dalam rapat-rapat ke depanKeputusan:• Segera disusun draft SK PPID• Bappeda, Bag Hukum, Bag Organisasi, Asda 1, Dininfokomhubtel, HumasTindak lanjut:• Fasilitator menyediakan data mengenai substansi yang harus ada di SK PPID berikut contoh• Fasilitator akan datang dalam pertemuan-pertemuan untuk memfasilitasi proses pembahasan.• Kabid Bappeda mengidentifikasi person-person, membuat jadwal pertemuan dan

mengundang mereka.



b. BENTUK DUKUNGAN YANG DIBERIKAN FASILITATOR

Mind map ataupun gambaran mengenai rancangan kerja yang telah disusun akan memperjelas banyak hal

diantaranya adalah bentuk yang akan diberikan oleh fasilitator kepada tim PPID. Untuk memastikan bahwa

dukungan dari fasilitator cukup bagi tim/kelompok individu yang hendak difasilitasi maka perlu diperhatikan

oleh fasilitator paling tidak ada dua jenis dukungan yang dapat diberikan kepada mereka yakni:

i. Asistensi melalui dialog/pertemuan dimana di dalamnya fasilitator dapat menjalankan peran fasilitasi,

menyampaikan nasehat dan juga masukan sebagai bahan perbandingan (opini kedua), dan sebagainya.

ii. Asistensi dengan memberikan suplai materi dan dokumen

Ada beberapa jenis dialog dengan (calon) PPID/peserta yang pernah mendapat pelatihan yang dapat

difasilitasi yakni:

i. Dialog dengan individu staf

ii. Dialog dengan melibatkan lebih dari satu orang di dalam sebuah pertemuan informal

iii. Rapat formal membahas materi atau persoalan tertentu dan bertujuan mencari jalan keluar.

iv. Lokakarya yang bertujuan menghasilkan satu output tertentu, misalnya draf SOP Pelayanan Informasi



Untuk memastikan fasilitator dapat menjalankan peran dan memberi dukungan yang sesuai seperti diuraikan

di atas terdapat prasyarat dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Prasyarat ini menghendaki perbaikan

kapasitas fasilitator secara terus menerus agar dapat memberi layanan kepada pihak-pihak menjadi semakin

baik dan juga pengetahuan fasilitator mengenai substansi dan materi yang diberikan kepada pihak-pihak

yang difasilitasi.

1. FASILITATOR: PERAN, FUNGSI DAN TEKNIK KOMUNIKASI

Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok

orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah

seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasilitator harus

menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Fasilitator juga seseorang yang membantu

sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna

mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.

Seorang fasilitator yang baik harus memiliki ketrampilan dalam hal memimpin sebuah pertemuan termasuk

juga ketepatan waktu, mengikuti agenda yang sudah disepakati, merangkum pembicaraan, menengahi

pertentangan. Selain itu fasilitator juga harus memiliki ketrampilan untuk mendengarkan termasuk kemampuan

untuk menghentikan pembicaraan yang sudah menyimpang, serta memastikan semua orang berpartisipasi.

Di dalam pertemuan, diskusi, ataupun dalam bentuk lain di dalam pandangan seorang fasilitator adalah sebuah

proses belajar.

Tugas dan Wewenang

a. Menata acara belajar, menyiapkan materi, dan penyajian materi sesuai dengan bidangnya.

b. Menata situasi proses belajar.

c. Mengintensifkan kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok.

d. Mengarahkan acara belajar dan menilai bahan belajar sesuai dengan modul.

III. PRASYARAT DASAR



e. Mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok, memberikan umpan balik/feedback kepada anggota

kelompok.

f. Apabila dalam diskusi terdapat pembicaraan yang keluar jalur, Fasilitator juga bertugas sebagai mediator/

penengah untuk mengembalikan topikpembicaraan ke jalur yang benar.

g. Merumuskan kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil kegiatan peserta.

h. Mengadakan evaluasi terhadap peserta dan proses pelatihan.

Tanggung Jawab

Fasilitator bertanggung jawab agar persiapan dan kegiatan proses pembelajaran berhasil sesuai dengan tujuan

yang hendak dicapai. Dengan demikian menjadi penting bahwa di awal sebelum proses belajar (dalam bentuk

pertemuan, diskusi, rapat dan sebagainya) fasilitator perlu menyampaikan apa yang menjadi tujuan. Jika

fasilitator belum merumuskannya, maka fasilitator wajib mendiskusikan dengan peserta dan menyatakannya.

Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang fasilitator, paling tidak adalah:

a. Mampu berkomunikasi dengan baik. Fasilitator harus mendengarkan pendapat setiap anggota kelompok,

menyimpulkan pendapat mereka, menggali keterangan lebih lanjut dan membuat suasana akrab dengan

peserta diskusi.

b. Menghormati sesama anggota kelompok. Fasilitator harus menghargai sikap, pendapat dan perasaan dari

setiap anggota kelompok.

c. Memiliki pengetahuan yang cukup. Fasilitator harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap setiap

persoalan yang akan dibahas. Ia harus memiliki minat yang besar terhadap berbagai persoalan yang ada.

Oleh karenanya MUTLAK bagi fasilitator mempelajari seluruh materi mengenai isu Keterbukaan Informasi

Publik (KIP) dan Isu mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

d. Memiliki Sifat Terbuka. Fasilitator harus dapat menerima pendapat atau sikap yang mungkin kurang sesuai

yang disampaikan oleh anggota kelompok. Fasilitator harus menanggapi hal tersebut di atas dengan sikap

terbuka, sambil tertawa atau bergurau

Teknik Fasilitasi

Dalam melaksanakan tugas sebagai Fasilitator baik dalam menyampaikan materi pelatihan, memberikan

bimbingan atau diskusi, terdapat teknik-teknik sebagai berikut:

a. Pencairan Suasana. Maksud pencairan suasana adalah agar suasana diskusi kelompok menjadi tenang,

nyaman, santai dan tidak beku/tegang. Maka Fasilitator harus memperlihatkan raut wajah yang ramah,



banyak senyum serta dalam memberikan contoh atau celetukan yang lucu tetap dalam suasana terkendali.

Waktu untuk pencairan suasana cukup maksimal 10 menit, dan hal ini dilakukan pada saat pertemuan

pertama.

b. Ceramah. Ceramah adalah menyampaikan materi kepada anggota kelompok agar pesan dan kesan yang

benar dapat dipahami oleh peserta. Untuk memudahkan digunakan alat bantu seperti buku, flipchart, white

board, LCD projector, dan lain-lain. Waktu yang diperlukan untuk ceramah disesuaikan dengan banyaknya

materi yang akan dibahas.

c. Diskusi. Diskusi adalah pendalaman materi yang dilakukan secara komunikasi 2 arah, sehingga akan

memberikan arti lebih mendalam bagi anggota kelompok. Fasilitator bertindak sebagai penengahdan

memberikan kesempatan berbicara pada semua anggota kelompok, agar anggota juga merasa lebih

dihargai pengetahuan atau pendapatnya.

d. Permainan. Permainan diperlukan untuk mencairkan suasana dari kejenuhan. Sering disebut dengan Ice

Breaking. Namun permainan tidak diperlukan jika diskusi atau pertemuan hanya berlangsung singkat.

Permainan umumnya digunakan jika dilakukan workshop, sarasehan yang mengambil waktu hingga

setengah hari ataupun satu hari penuh.

Jenis permainan sangat bermacam-macam, mulai yang bersifat sederhana sampai kompleks. Mulai dari

yang sekedar untuk menggerakkan anggota badan agar bisa lebih segar sampai yang mengandung makna

dan unsur-unsur tertentu terkait dengan materi yang tengah didiskusikan.

• Kuis Permainan kuis adalah cara mudah bagi kelompok untuk mengulang atau mengingat kembali materi

yang telah disampaikan agar kita yakin bahwa isi dari materi telah dapat dimengerti sepenuhnya oleh

peserta kelompok.

Contoh dari kuis adalah penggunaan kartu-kartu yang berisi pernyataan dengan jawaban mudah yaitu

Ya atau Tidak, atau Benar atau Salah. Beberapa pernyataan sengaja dibuat salah, sehingga jawaban

yang benar harus diterangkan oleh peserta kelompok. Sedangkan bagi beberapa pernyataan yang

benar, fasilitator hanya bertugas untuk menegaskan kebenaran pernyataan tersebut.

• Bermain Peran Permainan peran adalah cara yang sangat efektif untuk belajar bersikap secara benar bagi peserta

dan sangat membantu peserta kelompok apabila mereka menemukan masalah yang nyata di

kemudian hari. Untuk permainan ini dapat dibuat kartu2 cerita, kasus atau dialog yang dibuat untuk

permainan individual maupun kelompok.



Membangun Komunikasi: Jangan memakai bahasa yang terlalu resmi. Untuk mencairkan suasana,

sesekali boleh menggunakan berbagai istilah yang berkembang di kalangan anak muda, seperti bahasa

“gaul” atau jargon-jargon yang popular di televisi atau di daerah Anda.

Jangan menggurui. Ajaklah mereka berdiskusi mengenai keadaan dan masalah yang sedang dihadapi

dengan menghormati sudut pandang mereka.

Beberapa hal yang dapat dijadikan tips untuk menjadi fasilitator adalah:

a. Fasilitator lebih banyak mendengar ketimbang berbicara

b. Fasilitator lebih banyak memancing diskusi melalui pertanyaan ketimbang menjawab pertanyaan

c. Fasilitator tidak perlu menunjukkan kemampuannya, baik dalam bidang memfasilitasi ataupun materi

yang tengah didiskusikan.

d. Fasilitator harus selalu mengambil simpati peserta diskusi agar tetap disegani peserta.

e. Fasilitator harus selalu membangun komunikasi yang cair dengan peserta diskusi.

f. Di atas semua ini Fasilitator harus memahami substansi yang tengah didiskusikan, oleh karenanya

MUTLAK bagi fasilitator mempelajari modul PPID serta seluruh bahan-bahan pendukung lainnya yang

sudah tersedia.

2. PEMAHAMAN AKAN MODUL DAN MATERI MENGENAI PPID

Untuk memastikan bahwa fasilitator dapat menjalankan peran di dalam memfasilitasi proses terkait

berbagai tujuan yang ingin dicapai paska pelatihan, maka selain kapasitas fasilitator seperti yang

dijelaskan dalam uraian di atas, fasilitator harus memahami berbagai substansi terkait bagaimana

mengimplementasikan keterbukaan informasi publik bagi seorang pejabat di daerah.

Beberapa materi yang perlu diperdalam oleh fasilitator paling tidak adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Dasari. Arti penting Keterbukaan Informasi Publik

ii. Prinsip-prinsip umum Keterbukaan Informasi

iii. Jaminan hukum keterbukaan informasi



iv. Siapa pemohon dan pengguna informasi

v. Mengapa badan publik harus menjalankan keterbukaan informasi

b. Bagaimana menjalankan Keterbukaan Informasii. Prasyarat untuk melaksanaan keterbukaan informasi publik di daerah

ii. Berbagai regulasi yang dibutuhkan

iii. Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

iv. Bagaimana mengimplementasikan KIP melalui SOP layanan informasi publik

v. Apa saja kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh PPID

c. Pengkategorisasian Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang i. Arti pentingnya pengkategorian informasi publik

ii. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

iii. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta

iv. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat

v. Informasi publik yang dikecualikan/rahasia

d. Standar dan Mekanisme Pelayanan Informasi i. Layanan informasi sebagai bagian dari pengelolaan informasi publik

ii. Layanan informasi melalui pengumuman

iii. Layanan informasi melalui permohonan informasi

e. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik i. Makna penyelesaian sengketa informai dan alasan terjadinya sengketa informasi

ii. Tahapan penyelesaian sengketa informasi dan institusi yang terlibat

iii. Optimalisasi fungsi PPID dalam pengelolaan pengaduan atau keluhan atas pelayanan publik

Materi di atas dapat dipelajari di dalam dokumen modul implementasi keterbukaan informasi publik bagi

Pemerintah Daerah. Meskipun demikian fasilitator selain membaca harus dapat menangkap beberapa hal

penting dan mendasar setelah selesai membaca semua materi.

Di dalam proses pendampingan di lapangan, banyak pertanyaan yang sering dilontarkan oleh Pemerintah

Daerah antara lain:



a. Mengapa kami harus membentuk PPID? Apa sanksi jika kami tidak membentuk PPID?

b. Untuk membentuk PPID kami harus memulai darimana?

c. Apakah dengan adanya organisasi dan struktur PPID masing-masing SKPD harus merekrut staf baru?

d. Siapa yang harus menjabat sebagai PPID di Dinas kami?

e. Bagaimana kami tahu bahwa masyarakat datang meminta informasi untuk tujuan yang baik dan

benar?

f. Apakah tidak bisa menunjukan saja seorang staf untuk menjadi penyedia informasi jika ada

masyarakat yang datang meminta?

g. Mengapa kami tidak bisa mengatakan bahwa dokumen ABPD sebagai dokumen rahasia, toh selama

ini hal itu sudah dipahami oleh semua staf Pemda seperti itu?

h. Kalau ada LSM datang meminta informasi LPJ Bupati menurut kami tidak perlu diberi, karena kami

tahu LSM itu hendak macam-macam, apakah benar pernyataan ini?

Daftar pertanyaan ini bisa menjadi puluhan bahkan ratusan yang muncul dari Pemerintah Daerah. Oleh

karena itu, wajib bagi fasilitator memahami paradigma dan substansi keterbukaan informasi publik hingga

yang bisa diimplementasikan di lapangan, agar dapat merespon tidak hanya pertanyaan-pertanyaan yang

muncul dari staf Pemerintah Daerah, tetapi juga memberi panduan bagaimana langkah sebaiknya yang

perlu dilakukan.

Di dalam sesi panduan berikutnya, terdapat lima hal penting sebagai prasyarat agar PPID di Pemerintah

Daerah dapat menjalankan tugasnya yakni:

a. Penyusunan Surat Keputusan Pimpinan Daerah mengenai PPID

b. Penyusunan SOP Layanan Informasi Publik

c. Penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik

d. Mendorong pengadaan meja informasi dan sarana lain untuk pelaksanaan keterbukaan informasi.

e. Mendorong warga masyarakat meminta layanan informasi kepada PPID.



1. MENGAPA PPID PERLU DITETAPKAN MELALUI SKP ATAU KEPUTUSAN KEPALA DAERAH?

a. Untuk memastikan tugas dan kerja PPID sah menurut aturan yang berlaku, berada di bawah koordinasi

Pimpinan Daerah atau pihak yang ditunjuk serta bersifat legal.

b. Untuk mensahkan siapa saja berperan sebagai apa memiliki wewenang apa dan bertugas apa saja dan

kesemuanya bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan

2. APA SAJA ISI SK ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH TERSEBUT?

Tidak ada penjelasan di dalam regulasi yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat SK PPID

atau Peraturan Kepala daerah untuk mensahkan keberadaan PPID. Namun hampir semua Kabupaten/Kota

yang telah memiliki PPID melandaskan keberadaan PPID pada SK atau Peraturan Kepala Daerah. Materi

yang diatur didalam SK Kepala Daerah mengenai PPID terdapat dalam Permendagri No 35 tahun 2012 dan

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2010.

Selain berbagai peraturan yang menaunginya mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Kementerian, Peraturan Daerah dan sebagainya, maka batang tubuh keputusan ini antara lain berisikan:

a. Siapa yang menjadi PPID Utama

b. Apa saja peran fungsi dan wewenangnya

c. Siapa yang menjadi atasan PPID Utama

d. Apa peran, fungsi dan wewenang atasan PPID Utama

e. Siapa saja yang membantu PPID Utama di dalam menjalankan tugasnya

f. Apa saja peran fungsi dan wewenang pihak yang membantu PPID Utama

g. Siapa saja yang menjadi PPID pelaksana atau sering disebut PPID pembantu pada masing-masing satuan

kerja pemerintah daerah (SKPD). Namun daftar PPID pelaksana/pembantu untuk semua SKPD dapat

disampaikan juga di lampiran SK.

h. Apa saja peran fungsi dan wewenangnya

IV. FASILITASI PENYUSUNAN SK PPID



i. Siapa yang menjadi atasan PPID pelaksana/pembantu

j. Apa peran, fungsi serta wewenang atasan PPID pelaksana/pembantu

Versi lain dari SK PPID berisikan substansi yang lebih ringkas adalah hanya menyebutkan siapa saja yang ada

di dalam struktur PPID di Kabupaten/Kota:

a. Siapa yang menjadi PPID Utama

b. Siapa yang menjadi atasan PPID Utama

c. Siapa saja yang membantu PPID Utama di dalam menjalankan tugasnya

d. Siapa saja yang menjadi PPID pelaksana atau sering disebut PPID pembantu pada masing-masing satuan

kerja pemerintah daerah (SKPD). Namun daftar PPID pelaksana/pembantu untuk semua SKPD dapat

disampaikan juga di lampiran SK.

e. Siapa yang menjadi atasan PPID pelaksana/pembantu

Sedangkan peran, fungsi dan wewenangnya dimasukkan di dalam SOP Pelayanan Informasi Publik sebagai

bagian dari penjelasan SOP tersebut.

3. TAHAPAN DI DALAM FASILITASI

a. Membentuk tim penetapan PPID. Di dalam pembentukan tim penetapan PPID dapat dilengkapi dengan

SK Bupati ataupun berdasarkan undangan dan penetapan oleh Sekda semata. Yang dimaksud dengan

tim penetapan PPID adalah tim yang terdiri dari komponen-komponen terkait di dalam Pemerintah Daerah

yang terdiri dari Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bappeda, Humas, Dinas Infokom dan pejabat lain

yang dianggap oleh masing-masing daerah akan memiliki posisi yang cukup relevan untuk ikut didalam

pembahasan penetapan PPID.

b. Penetapan sekretariat. Di dalam tim penetapan sebaiknya ditetapkan juga sekretariat. Sekretariat akan

berfungsi mengundang pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tim, mendokumentasikan hasil-hasil

pembahasan, materi-materi yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Biasanya tim penetapan dipimpin oleh

calon PPID Utama yakni Kabag Humas atau Kepala Dishubkomintel (atau dengan nama lain), dengan

demikian sekretariat dapat berada di Bagian Humas atau Kantor Dishubkomintel. Namun ada kalanya

tim penetapan diketuai oleh Sekda atau Asisten Daerah (Asda) yang terkait, sehingga sekretariat yang

ditunjuk akan mengikuti dimana pimpinan tim penetapan berada. Di samping itu, fasilitator juga perlu

mempertimbangkan keberadaan secretariat terkait dengan Tim Teknis yang dibentuk untuk program

Kinerja, sehingga kegiatan pengadministrasian juga dapat terpusat di satu tempat.

c. Menjalankan serangkaian pertemuan pembahasan.Kegiatan selanjutnya adalah melangsungkan berbagai

pertemuan secara kontinyu. Berbagai pertemuan diatur untuk membahas substansi sebagai berikut:



i. Membangun pemahaman bersama. Pertemuan tim penetapan membahas substansi yang dijelaskan

dalam point (2) di atas. Jika peserta pertemuan yang menjadi tim penetapan belum memahami

secara keseluruhan ada baiknya, fasilitator menyampaikan substansi inti dari UU No 14 Tahun 2008,

PP No 61 Tahun 2010, Permendagri No 35 tahun 2010 dan Perki No 1 Tahun 2010. Materi yang

disampaikan antara lain: (i) Mengapa UU KIP diperlukan; (ii) Paradigma yang dibangun di dalam UU

KIP; (iii) Prasyarat menjalankan KIP; (iv) Struktur Organisasi PPID, Peran dan Wewenangnya; (iv)

Kategori Informasi Publik, termasuk di dalamnya Uji Konsekuensi; (v) Standar Layanan Informasi;

(vi) Penyelesaian sengketa informasi dan peran Komisi Informasi. Jika pertemuan juga termasuk

menyampaikan materi di atas, maka jumlah pertemuan menjadi lebih banyak dari seharusnya.

Fasilitator perlu mempertimbangkan materi yang disampaikan termasuk menyampaikan bahan-bahan

pendukung lainnya. Targetnya adalah membangun pemahaman tim penetapan mengapa PPID perlu

ada di Pemerintah Daerah serta apa peran, fungsi dan wewenang PPID. Yang juga perlu dibahas

adalah memutuskan pembagian peran antara PPID Utama dan PPID Pembantu/Pelaksana.

ii. Identifikasi calon PPID. Pertemuan berikutnya adalah mengidentifikasi dan menyusun daftar siapa

saja yang akan menjadi PPID di wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Panduan siapa yang menjadi

PPID ada di dalam Permendagri No 35 Tahun 2010. Daftar calon PPID untuk setiap Kabupaten/Kota

meliputi seluruh SKPD, Kantor, Badan, Kecamatan, termasuk Rumah Sakit dan UPTD lainnya yang

berada di bawah naungan Pemerintah Daerah. Dalam mengidentifikasi struktur PPID ini sebaiknya

mengidentifikasi pula tim teknis atau petugas yang akan bekerja mendukung kerja-kerja teknis PPID,

misalnya Petugas Informasi di setiap SKPD, Petugas Meja Informasi, dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan.

iii. Mengidentifikasi Meja Informasi. Meja Informasi merupakan tempat layanan informasi baik secara

proaktif maupun pasif berdasarkan permintaan. Setiap permohonan informasi diharapkan dapat

dilayani dan dikoordinasikan melalui Meja Informasi ini. Terkait dengan hal ini perlu diidentifikasi: 1)

Bagaimana model layanan yang akan dikembangkan melalui Meja Informasi apakah terpusat (satu

Pemda satu Meja Informasi) dibawah PPID Utama ataukah akan dibentuk Meja Informasi Pendukung

disetiap PPID Pembantu. Penetapan model Meja Informasi ini perlu mempertimbangkan kemudahan

akses bagi masyarakat dan efisiensi kerja petugas, misalnya beberapa Pemda telah mengatur

kantornya dalam satu kawasan sehingga akan lebih mudah jika Meja Informasi dibuat terpusat atau

sebaliknya; 2) Siapa petugas harian yang akan bertanggungjawab mengelola Meja Informasi.

iv. Penyusunan Rancangan SK PPID. Bagian Hukum menyusun draft SK dengan memasukkan substansi

yang telah dibahas. Sebelumnya, Bagian Hukum perlu menyusun berbagai konsideran Pertimbangan



dan sebagainya sebelum keputusan mengenai: (i) Penetapan PPID; (ii) peran dan fungsi; (iii)

wewenang; (iv) tata cara kerja dan sebagainya. Rancangan SK PPID dibahas di dalam pertemuan

tim penetapan PPID. Untuk kemudian diajukan oleh Bagian Hukum/Humas kepada Sekda. Sekda

kemudian menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk disetujui. Proses penyampaikan dari tim

penetapan kepada Bag Hukum/Humas/Diskominfo kepada Sekda perlu mempertimbangkan untuk

memberi penjelasan awal kepada Sekda mengenai apa itu PPID dan seterusnya. Fasilitator perlu

memastikan bahwa Bag Hukum atau salah satu tim yang menghadap Sekda dapat menjelaskan

substansi tersebut. Jika diperlukan, fasilitator dapat mendampingi tim untuk memberi penjelasan

kepada Sekda. Demikian juga penyampaian dari Sekda kepada Bupati/Walikota. Setelah itu, tim

penetapan menunggu tanda tangan pimpinan daerah sebagai tanda disahkannya keputusan tersebut.

v. Penjelasan kepada seluruh calon PPID. Adalah penting untuk menyampaikan kepada seluruh calon

PPID yang telah ditetapkan di dalam rancangan SK PPID. Meskipun hal ini bukan tugas fasilitator

untuk mendampingi tim penetapan, namun ada baiknya tim penetapan diberi masukan bagaimana

menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan seluruh calon PPID. Pertemuan yang direncanakan

bertujuan untuk membangun pemahaman dasar mengenai KIP serta memberi pemahaman mengani

peran, fungsi dan wewenang PPID. Sebelum pertemuan dilaksanakan ada baiknya disusun TOR

bersama. TOR berintikan apa tujuan pertemuan, apa target pertemuan, berapa orang yang dilibatkan,

siapa yang akan memandu/memimpin, siapa yang akan menjadi pemateri, materi disusun oleh siapa

dan kapan sudah harus siap dan dapat didistribusikan serta dokumen pendukung apa yang perlu

dipersiapkan.

Perlu diperhatikan bahwa undangan yang disampaikan harus secara tegas menyebutkan posisi

yang diundang, agenda spesifik pertemuan, sampai capaian yang ingin dihasilkan dalam pertemuan.

Undangan dibuat oleh Sekretariat dengan menyampaikan pula materi yang hendak dijelaskan di

dalam pertemuan, yakni rancangan keputusan PPID, penjelasan mengenai UU KIP dan peran PPID.

Fasilitator dapat membantu memilihkan materi inti mengenai penjelasan KIP dan peran PPID yang

akan didistribusikan di dalam undangan juga.

Alur pertemuan harus mendukung tujuan, sehingga perlu ada pihak yang ditetapkan untuk

menyampaikan kedua materi tersebut. Untuk memudahkan peserta materi yang hendak disampaikan

disusun di dalam materi presentasi. Untuk memastikan pemahaman peserta meningkat setelah

penjelasan mengenai materi KIP/PPID dan diikuti oleh penjelasan rancangan SK PPID, maka di dalam

diskusi tanya jawab ada baiknya juga dilakukan inisiatif untuk menanyakan kepada peserta satu atau

dua isu yang dijelaskan dalam presentasi.



1. MENGAPA PPID PERLU MEMILIKI SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DITUANGKAN DI DALAM PERATURAN KEPALA DAERAH?

a. Untuk memastikan PPID yang telah ditetapkan mengetahui tugas dan fungsi, serta wewenangnya pada hal

apa saja, dan adanya kejelasan mengenai tata cara di dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut.

b. Untuk mensahkan siapa saja berperan sebagai apa memiliki wewenang apa dan bertugas apa saja dan

kesemuanya bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan

c. Kewajiban penyusunan SOP Layanan Informasi Publik sudah diatur di dalam PERKI No 1 Tahun 2010

pasal 38.

2. APA SAJA ISI PERATURAN KEPALA DAERAH MENGENAI SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK?

Tidak ada penjelasan di dalam regulasi yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat SK PPID

atau Peraturan Kepala daerah untuk mensahkan keberadaan PPID. Namun hampir semua Kabupaten/Kota

yang telah memiliki PPID melandaskan keberadaan PPID pada SK atau Peraturan Kepala Daerah. Materi

yang diatur didalam SK Kepala Daerah mengenai PPID terdapat dalam Permendagri No 35 tahun 2010 dan

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2010, terutama pasal 38.

Selain berbagai peraturan yang menaunginya mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Kementerian, Peraturan Daerah dan sebagainya, maka batang tubuh peraturan ini antara lain berisikan:

a. Pendahuluan. Di dalam bagian ini paling tidak dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

• Maksud dan tujuan. Di dalam penjelasan ini perlu dirumuskan apa yang menjadi maksud dan tujuan

disusunnya SOP Pelayanan Informasi ini.

V. FASILITASI PENYUSUNAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK



• Ruang lingkup. Di dalam penjelasan ini dirumuskan apa saja yang menjadi ruang lingkup SOP

Pelayanan Informasi ini.

• Dasar hukum. Kebijakan dan regulasi apa saja yang menjadi dasar hukum dan konsideran di dalam

menyusun SOP

• Pengertian-pengertian. Istilah nama atau kegiatan apa yang perlu dijelaskan, dimasukkan di dalam

bagian ini.

b. Prinsip-prinsip pelayanan informasi publik. Regulasi ini hendak mengedepankan pelayanan yang baik

kepada publik, oleh karenanya perlu dicantumkan prinsip-prinsip pelayanan yang mengarah pada tata

kelola pelayanan publik yang baik.

c. Struktur organisasi pelayanan informasi publik. Umumnya yang dijelaskan pada bagian ini adalah (i)

Bagaimana tim pertimbangan pelayanan informasi publik. Khusus untuk tim pertimbangan ini tidak semua

struktur Pemda memilikinya. Ada Pemda yang memasukkan unsur Tim Pertimbangan, ada yang tidak.

Dalam hal ini diberikan keleluasaan kepada masing-masing Pemda untuk menunjuk atau tidak; (ii) PPID

(Utama) dan (iii) PPID Pelaksana/Pembantu. Penjelasannya paling tidak pada hal-hal di bawah ini:

• Siapa-siapa saja yang ditetapkan di dalam struktur organisasi yang memberi pelayanan informasi

publik. Penjelasan ini lebih diperuntukkan kepada PPID (Utama) dan PPID pelaksana/pembantu

serta petugas teknis maupun Petugas Meja Informasi yang akan mendukung kerjanya, karena tim

pertimbangan pelayanan informasi publik tidak membutuhkan struktur organisasi.

• Penjelasan spesifik mengenai pihak yang ada di dalam struktur organisasi; antara lain: kriteria,

kedudukan dan penunjukan, susunan organisasinya. Penjelasan ini lebih diperuntukkan kepada PPID

(Utama) dan PPID pelaksana/pembantu.

• Penjelasan mengenai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing tersebut.

• Alur kerja PPID dan petugas teknis. Pada dasarnya alur kerja ini adalah alur permintaan informasi

mulai dari publik yang mengajukan permintaan sampai menerima informasi dari PPID. Di dalam alur

tersebut ada beberapa cabang alur yang disusun jika permintaan diterima dilanjutkan kepada alur

berikutnya, namun jika ditolak maka prosesnya akan berlanjut pada tahapan yang berbeda dan

seterusnya. Di dalam alur ini juga perlu diberi penjelasan mengenai apa yang dilakukan oleh petugas

pada setiap tahapnya dan berapa lama proses berlangsung dimasing-masing tahapannya.

• Bagaimana relasi dan wewenang antara PPID (Utama) dan PPID pelaksana/pembantu. Apa

perbedaan wewenang antara PPID (utama) dan PPID pelaksana/pembantu dan relasi antara

keduanya perlu digambarkan di dalam penjelasan di sini (jika tidak ada penjelasan di masing-masing

tugas dan fungsi yang membedakan keduanya).



d. Mekanismepengumpulan,pengklasifikasian,pendokumentasiandanpelayananinformasi. Penjelasan pada berbagai kegiatan yang disampaikan didalam kelompok ini jika dilihat secara umum

merupakan bagian dari pengelolaan informasi (manajemen informasi) dimana ada kegiatan pengumpulan

informasi, lalu semua informasi yang terkumpul diklasifikasi menurut kategori masing-masing, lalu

didokumentasikan berdasarkan kategorinya dan sebagian sudah dapat disampaikan kepada publik melalui

berbagai media yang ada. Khusus untuk kategori informasi yang tersedia diberikan kepada publik jika ada

permintaan atas informasi dimaksud.

• Apa yang dimaksud dengan proses pengumpulan informasi, informasi apa saja yang dikumpulkan,

siapa saja yang mengumpulkan, siapa saja atau divisi/bagian mana saja yang merupakan sumber-

sumber informasi proses-proses, siapa yang terlibat, alur pengumpulan informasi dimulai dari mana

dan sampai dimana serta hal-hal apa yang penting untuk diperhatikan di dalam proses pengumpulan

informasi.

• Apa yang dimaksud dengan proses pengklasifikasian informasi, apa saja kategori di dalam

pengklasifikasian informasi, bagaimana tata cara mengklasifikasi informasi serta bagaimana masing-

masing kategori informasi tersebut dapat diakses oleh publik. Secara spesifik ada kategori informasi

yang termasuk informasi dikecualikan, bagaimana proses pengecualian informasi dilakukan dan

metode apa yang digunakan, hal ini perlu dipaparkan di dalam dokumen ini, sehingga membuat publik

jelas mengapa satu jenis informasi termasuk informasi yang dikecualikan.

• Apa yang dimaksud dengan pendokumentasian informasi publik, bagaimana tahapan

pendokumentasian dilakukan, siapa saja yang terlibat dan pada setiap tahapan hal-hal apa yang harus

diperhatikan.

• Apa yang dimaksud dengan pelayanan informasi , apa saja tahapan di dalam pelayanan informasi,

apa penjelasan yang perlu disampaikan di dalam setiap tahapan untuk memastikan proses pelayanan

informasi berjalan dengan efektif, cepat, terbuka serta terukur dari sisi waktu.

e. Mekanisme Pelayanan Informasi. Apa yang dimaksud dengan pelayanan informasi baik proaktif (tanpa

diminta) maupun pasif (berdasarkan permintaan), apa saja tahapan di dalam pelayanan informasi,

apa penjelasan yang perlu disampaikan di dalam setiap tahapan untuk memastikan proses pelayanan

informasi berjalan dengan efektif, cepat, terbuka serta terukur dari sisi waktu. Dalam membuat mekanisme

pelayanan ini perlu memperhatikan: 1) Standar layanan minimum nasional yang telah dimuat dalam PERKI

No. 1 Tahun 2010. Selain itu perlu pula diperhatikan; 2) Tahapan kerja perlu mencakup atau menjangkau

hingga pejabat atau petugas yang secara riil menguasai informasi untuk mempermudah petugas layanan.

e. Penyelesaian sengketa informasi. Saat informasi yang diminta oleh publik tidak diberikan oleh PPID

dengan berbagai pertimbangan dan alasan, maka akan terjadi sengketa informasi. Pemerintah Daerah



perlu menyiapkan prosedur yang baku mengenai penanganan sengketa informasi ini, termasuk siapa saja

yang terlibat di dalam pengorganisasian penanganan sengketa informasi, apa saja yang harus dilakukan

dan oleh siapa, termasuk tahapan dan jenjang penanganan mulai dari SKPD masing-masing (atasan PPID

Pembantu), Pemerintah Daerah (Tim Asistensi dan Atasan PPID Utama), Komisi Informasi, PTUN hingga

sampai ke Mahkamah Agung. Petunjuk mengenai hal ini ada di dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI)

nomor 2 Tahun 2010.

f. Pelaporan. Pemerintah Daerah melalui PPID memiliki kewajiban menyusun laporan pelaksanaan

pelayanan informasi kepada publik. Dengan demikian dalam bagian ini perlu diatur apa saja yang

harus dilaporkan, bagaimana laporan dibuat, siapa dan kepada siapa laporan disampaikan serta cara

penyampaiannya seperti apa.

3. TAHAPAN DI DALAM FASILITASI PENYUSUNAN

Ada dua opsi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah di dalam proses penetapan SOP Pelayanan

informasi. SOP disusun bersamaan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk menetapkan PPID, namun ada

juga yang disusun secara tersendiri. Tidak ada alasan tertentu dibalik kedua opsi tersebut, namun umumnya

Pemerintah Daerah mengikuti apa yang sudah disusun oleh Daerah lain yang kebetulan diketahui. Di dalam

regulasi terkait KIP maupun PPID hal inipun tidak diatur.

Pendekatan fasilitasi. Semua proses penyusunan dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dan kerja

penulisan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan. Pertemuan dimaksud dapat berbentuk rapat

pembahasan dan lokakarya. Kerja penulisan merupakan kerja bagian tertentu (umumnya bagian hukum),

namun dari sisi substansi merupakan hasil kesepakatan. Fasilitator dapat memfasilitasi proses pertemuan

dengan berperan menjadi fasilitator atau moderator pertemuan.

a. Membentuk tim penyusunan SOP Pelayanan Informasi. Di dalam pembentukan tim SOP pelayanan

informasi pada prinsipnya dapat berbarengan (atau disatukan) di dalam tim penetapan PPID. Tim ini dapat

dilengkapi dengan SK Bupati ataupun berdasarkan undangan dan penetapan oleh Sekda semata. Yang

dimaksud dengan tim ini adalah tim yang terdiri dari komponen-komponen terkait di dalam Pemerintah

Daerah yang terdiri dari Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bappeda, Humas, Dinas Infokom dan pejabat

lain yang dianggap oleh masing-masing daerah akan memiliki posisi yang cukup relevan untuk ikut

didalam pembahasan penyusunan SOP Pelayanan Informasi Publik.



b. Penetapan sekretariat. Di dalam tim penetapan sebaiknya ditetapkan juga sekretariat. Sekretariat akan

berfungsi mengundang pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tim, mendokumentasikan hasil-hasil

pembahasan, materi-materi yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Biasanya tim penetapan dipimpin oleh

calon PPID Utama yakni Kabag Humas atau Kepala Dishubkomintel (atau dengan nama lain), dengan

demikian sekretariat dapat berada di Bagian Humas atau Kantor Dishubkomintel. Namun ada kalanya

tim penetapan diketuai oleh Sekda atau Asisten Daerah (Asda) yang terkait, sehingga sekretariat yang

ditunjuk akan mengikuti dimana pimpinan tim penetapan berada. Di samping itu, fasilitator juga perlu

mempertimbangkan keberadaan sekretariat terkait dengan Tim Teknis yang dibentuk untuk program

Kinerja, sehingga kegiatan pengadministrasian juga dapat terpusat di satu tempat.

c. Melaksanakan serangkaian pertemuan. Kegiatan selanjutnya adalah melangsungkan berbagai pertemuan

secara kontinyu. Berbagai pertemuan diatur untuk membahas substansi sebagai berikut:

i. Membangun pemahaman bersama. Pertemuan tim penetapan membahas substansi yang dijelaskan

dalam point (2) di atas. Jika peserta pertemuan yang menjadi tim penetapan belum memahami

secara keseluruhan ada baiknya, fasilitator menyampaikan substansi inti dari UU No 14 Tahun 2008,

PP No 61 Tahun 2010, Permendagri No 35 tahun 2010 dan Perki No 1 Tahun 2010. Materi yang

disampaikan antara lain: (i) Mengapa UU KIP diperlukan; (ii) Paradigma yang dibangun di dalam UU

KIP; (iii) Prasyarat menjalankan KIP; (iv) Struktur Organisasi PPID, Peran dan Wewenangnya; (iv)

Kategori Informasi Publik, termasuk di dalamnya Uji Konsekuensi; (v) Standar Layanan Informasi;

(vi) Penyelesaian sengketa informasi dan peran Komisi Informasi. Jika pertemuan juga termasuk

menyampaikan materi di atas, maka jumlah pertemuan menjadi lebih banyak dari seharusnya.

Fasilitator perlu mempertimbangkan materi yang disampaikan termasuk menyampaikan bahan-

bahan pendukung lainnya. Targetnya adalah membangun pemahaman tim mengapa SOP pelayanan

informasi perlu ada di Pemerintah Daerah.

ii. Merumuskan kerangka isi SOP. Fasilitator mendorong peserta diskusi untuk tidak mengutamakan

pembahasan pada bagian yang menjadi konsideran rancangan regulasi ini, namun difokuskan pada

substansi yang ada pada SOP itu sendiri. Substansi SOP itu sendiri sebenarnya sudah diatur di

dalam UU KIP, PP No 10 Tahun 2010, PERKI No 1 Tahun 2010 dan Perki No 2 Tahun 2010. Panduan

substansinya sudah disampaikan pada bagian di atas. Dengan demikian, fasilitator perlu menjelaskan

kerangka substansi di atas pada peserta dan rumusan isi berdasarkan substansi yang ada dalam

regulasi. Sebelum pertemuan dilakukan, fasilitator perlu mengidentifikasi bagian mana saja di dalam

regulasi yang masuk ke dalam kerangka substansi di maksud. Hal ini akan memudahkan ketika diskusi

berlangsung.



iii. Penyusunan Rancangan Regulasi mengenai SOP. Untuk memudahkan hasil diskusi dapat diserahkan

kepada Bagian Hukum untuk menyusun dan melengkapirancangan peraturan dengan memasukkan

substansi yang telah dibahas. Sebelumnya, Bagian Hukum perlu menyusun berbagai konsideran

terlebih dahulu. Bersama tim yang ditentukan rancangan ini kemudian diajukan oleh Bagian Hukum/

Humas kepada Sekda. Sekda kemudian menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk disetujui.

Proses penyampaikan dari tim penetapan kepada Bag Hukum/Humas/Diskominfo kepada Sekda

perlu mempertimbangkan untuk memberi penjelasan awal kepada Sekda mengenai apa itu PPID dan

seterusnya. Fasilitator perlu memastikan bahwa Bag Hukum atau salah satu tim yang menghadap

Sekda dapat menjelaskan substansi tersebut. Minimal hal yang perlu secara garis besar disampaikan

adalah:

• Mengapa perlu ada penetapan standar pelayanan informasi publik

• Struktur organisasi pelayanan informasi publik

• Penjelasan mengenai pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang

• Penjelasan mengenai standar layanan informasi serta tata cara pengelolaannya, termasuk

pengelolaan sengketa informasi

Jika diperlukan, fasilitator dapat mendampingi tim untuk memberi penjelasan kepada Sekda. Demikian

juga penyampaian dari Sekda kepada Bupati/Walikota. Setelah itu, tim penetapan menunggu tanda

tangan pimpinan daerah sebagai tanda disahkannya peraturan tersebut.

iv. Audiensi kepada DPRD. Untuk memperkuat penetapan regulasi ini fasilitator dapat mengusulkan

kepada PPID Utama atau pimpinan tim menyampaikan rancangan ini kepada DPRD. Untuk itu,

fasilitator dengan pihak terkait perlu melakukan pendekatan awal kepada DPRD melalui komisi yang

relevan. Di dalam pendekatan tersebut beberapa hal yang perlu disampaikan dan disepakati adalah:

• Maksud dan tujuan untuk menyampaikan rancangan ini kepada Komisi yang relevan sifatnya

sebagai sosialisasi

• Meminta waktu untuk audiensi kepada Komisi yang relevan dan mengusulkan agenda pertemuan

tersebut.

Saat disepakati dan dilakukan pertemuan dengan Komisi yang relevan, maka pimpinan rombongan

diharapkan dapat memimpin sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan. Tim Pemerintah Daerah

sudah menyiapkan materi yang hendak disampaikan dan juga staf yang akan menyampaikannya.

Materi yang akan disampaikan hendaknya sudah dibagikan terlebih dahulu (rancangan keputusan

kepala daerah soal SOP pelayanan Informasi) dan saat staf menyampaikan ada baiknya



menggunakan materi yang sudah siap presentasi (versi power point, misalnya). Untuk itu sudah harus

dipastikan perangkat pendukungnya seperti file, laptop dan LCD projector.

v. Penjelasan kepada seluruh calon PPID. Adalah penting untuk menyampaikan kepada seluruh calon

PPID standar pelayanan informasi seperti apa yang telah dirumuskan. Meskipun hal ini bukan tugas

fasilitator untuk mendampingi tim penetapan, namun ada baiknya tim penetapan diberi masukan

bagaimana menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan seluruh calon PPID. Pertemuan yang

direncanakan bertujuan untuk membangun pemahaman dasar substansi SOP sehingga peserta

pertemuan memahami apa peran dan fungsi mereka serta konsekuensi logis yang dihadapi di dalam

setiap tahapan pelaksanaan penyampaian informasi kepada publik. Termasuk di dalamnya adalah jika

terjadi sengketa informasi dimana staf PPID harus pula berhubungan dengan pihak di luar Pemerintah

Daerah seperti Komisi Informasi dan juga PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Sebelum

pertemuan dilaksanakan ada baiknya disusun TOR bersama. TOR berintikan apa tujuan pertemuan,

apa target pertemuan, berapa orang yang dilibatkan, siapa yang akan memandu/memimpin, siapa

yang akan menjadi pemateri, materi disusun oleh siapa dan kapan sudah harus siap dan dapat

didistribusikan serta dokumen pendukung apa yang perlu dipersiapkan.

Perlu diperhatikan bahwa undangan yang disampaikan harus secara tegas menyebutkan posisi

yang diundang, agenda spesifik pertemuan, sampai capaian yang ingin dihasilkan dalam pertemuan.

Undangan dibuat oleh Sekretariat dengan menyampaikan pula materi yang hendak dijelaskan di

dalam pertemuan, yakni rancangan peraturan kepala daerah mengenai SOP ini, penjelasan mengenai

substansi pokok di dalam rancangan ini antara lain organisasi yang terkait dengan implementasi SOP,

apa saja lingkup kerja implementasi SOP ini, Tahapan seperti apa yang harus dilalui dan peran seperti

apa yang dikehendaki di setiap tahapan, serta pengelolaan sengketa informasi. Fasilitator dapat

membantu memilihkan materi inti yang akan didistribusikan di dalam undangan juga.

Alur pertemuan harus mendukung tujuan, sehingga perlu ada pihak yang ditetapkan untuk

menyampaikan materi tersebut. Untuk memudahkan peserta materi yang hendak disampaikan disusun

di dalam materi presentasi. Untuk memastikan pemahaman peserta meningkat setelah penjelasan

mengenai, maka di dalam diskusi tanya jawab ada baiknya juga dilakukan inisiatif untuk menanyakan

kepada peserta satu atau dua isu yang dijelaskan dalam presentasi.



1. MENGAPA DIP DIPERLUKAN?

a. Untuk memudahkan publik mengidentifikasi informasi yang dicari di satu badan publik.

b. Kewajiban setiap Badan Publik yang diamanatkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan yang

membawahinya.

2. APA SAJA ISI DI DALAM DIP?

a. Daftar Informasi Publik adalah daftar informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau

diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan

kepentingan publik.

b. Setiap informasi publik di dalam daftar informasi publik setidaknya mengandung hal-hal sebagai berikut:

i. nomor

ii. ringkasan isi informasi

iii. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi

iv. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi

v. waktu dan tempat pembuatan informasi

vi. bentuk informasi yang tersedia.

vii. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

c. Informasi publik yang dimasukkan di dalam daftar informasi publik adalah semua informasi yang termasuk

di dalam kategori yang telah disebutkan di atas yang meliputi BAB III yang terdiri dari Bagian Kesatu,

Kedua dan Ketiga mulai dari Pasal 11, 12 sampai Pasal 13.

d. Di dalam bagian daftar informasi publik juga disebutkan kategori informasi yang dikecualikan. Daftar

Informasi yang dikecualikan ini adalah informasi-informasi yang telah dilakukan uji konsekuensi dan

VI. FASILITASI PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK



memenuhi prasyarat sesuai dengan ayat-ayat yang dijelaskan di dalam pasal 17 Undang-Undang nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. TAHAPAN PENYUSUNAN DIP

Untuk mengumpulkan dan menyusun daftar informasi yang ada di suatu Badan Publik diperlukan kerja tim dan

tidak hanya PPID semata, karena semua divisi, bagian, ataupun departemen umumnya menguasai informasi

yang beredar dan berkembang di wilayahnya masing-masing, sementara PPID hanya terdiri dari pejabatnya

(pimpinan), petugas informasi, petugas dokumentasi saja. Dengan demikian untuk menyusun daftar informasi

publik di suatu Badan Publik (SKPD, Unit Layanan) maka langkah fasilitasi yang diperlukan adalah sebagai

berikut:

a. Fasilitator bersama dengan PPID mengembangkan tabel sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam

Bagian 2 (a), (b) dan (c).

b. Fasilitator bersama dengan PPID di dalam Badan Publik dimaksud mengidentifikasi dan mengundang Sub

Bidang, Bagian, Unit yang ada di dalam Badan Publik dimaksud ke dalam suatu pertemuan.

c. Untuk membangun legitimasi yang kuat, pertemuan sebaiknya mengundang pimpinan badan publik

(Kepala Dinas) termasuk membuka dan menjelaskan secara umum tujuan dan kepentingan penyusunan

daftar informasi publik.

d. Pertemuan dimaksud untuk memberi penjelasan penyusunan daftar informasi publik. PPID di dorong

untuk meminta petugas yang diundang didalam pertemuan untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang

dapat disusun oleh masing-masing bagian/divisi/bidang. PPID menugaskan petugas di masing-masing

bidang untuk melakukan identifikasi, penyusunan dan sekaligus pendokumentasian informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan pendokumentasian adalah mengelompokkan informasi yang sudah terdata untuk

kemudian dikategorisasikan ke dalam kategorisasi sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang.

Dokumentasi tersebut ditempatkan disatu tempat (rak atau lemari khusus) yang mudah diakses oleh

petugas.

e. Fasilitator dapat memandu masing-masing Bagian/Bidang ataupun Unit di dalam menyusun daftar

informasi publik dimaksud jika diperlukan. Semua informasi yang telah diidentifikasi dan disusun ke dalam

DIP diserahkan kepada PPID dan Atasan PPID.

f. PPID dan Atasan PPID mengidentifikasi seluruh daftar yang sudah disusun oleh masing-masing

Bagian/Bidang ataupun Unit untuk mengidentifikasi kemungkinan terdapat informasi yang dikecualikan.

Manakala terdapat potensi informasi yang dikecualikan, maka PPID dan Atasan PPID harus melakukan



uji konsekuensi. Hasil uji konsekuensi ini kemudian melahirkan daftar informasi yang dikecualikan. Yang

dimaksud dengan informasi yang dikecualikan ini tidak semuanya dimaksudkan sebagai dokumen yang

dikecualikan, namun hanya informasi tertentu saja. Setelah dilakukan uji konsekuensi, maka Atasan PPID

perlu menyusun berita acara yang menjelaskan alasan mengapa informasi dimaksud termasuk ke dalam

kategori informasi yang dikecualikan.

g. PPID menyampaikan daftar informasi publik tersebut kepada PPID Utama dan juga ke meja informasi.

PPID Utama selanjutnya mengumpulkan seluruh daftar informasi publik yang terdiri dari informasi publik

yang berasal dari Badan Publik yang ada di dalam lingkup Pemerintah Daerah dimaksud.

h. PPID melalui petugas informasi selanjutnya mempublikasikan informasi publik yang dikategorikan

sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Sesuai dengan setandar bahwa

informasi yang wajib diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya tercantum dalam website dan

papan pengumuman. Sedangkan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta diumumkan melalui

media yang paling memungkinkan target masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut sesuai dengan

kondisinya karena sifat informasi ini adalah darurat.

i. PPID perlu menyiapkan mekanisme dan alat yang sederhana dimana petugas pada bagian/bidang

atau unit yang ada di dalam Badan Publik dapat melakukan pemutakhiran informasi publiknya. Untuk

menghindari kadaluarsa dan alasan belum menguasai informasi dimaksud yang dapat menimbulkan

terjadinya sengketa informasi, pemutakhiran dilakukan minimal setiap tiga bulan sekali.



1. MENGAPA MEJA INFORMASI DAN PERANGKAT PENDUKUNG LAINNYA DIPERLUKAN?

a. Untuk memudahkan kerja dan proses pelayanan informasi oleh PPID

b. Untuk mendukung kepastian layanan informasi lebih mudah dan cepat diakses oleh publik

2. PERANGKAT PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN

Perangkat minimal yang diperlukan antara lain:

• Meja dan rak informasi. Meja dimaksud adalah meja dan perangkat pendukung lainnya antara lain kursi

untuk memudahkan layanan bagi peminta informasi yang datang. Meja dapat dilengkapi dengan rak

infrormasi berisi dokumen-dokumen yang berisi daftar informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik

terkait, formulir-formulir yang dibutuhkan dan buku-buku catatan lain yang diperlukan. Tata letak meja dan

rak informasi dapat didesain sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan bagi orang yang hendak

meminta informasi. Misalnya layaknya front office sebuah kantor layanan jasa yang mengutamakan

kenyamanan pelanggan.

• Komputer. Komputer yang diperlukan minimal adalah (1) komputeryang berisikan basis data yang

memudahkan petugas melacak keberadaan data dan informasi dimaksud berada dimana. Komputer

ini dapat terdiri dari dua jenis, satu yang berada di internal kantor PPID yang dapat diakses untuk

memasukkan, memperbaiki dan memutakhirkan data serta informasi dan komputer sejenis yang hanya

dapat menjadi tampilan bagi publik untuk mencari data dan informasi dimaksud. Kedua jenis komputer tadi

harus terhubung minimal dengan LAN (jaringan untuk area local); (2) komputer yang berisikan formulir dan

segala bentuk dokumen pencatatan yang dilakukan oleh petugas di kantor depan (front office).

• Buku pencatatan. Dalam hal SKPD maupun Pemerintah Daerah mengalami kesulitan pendanaan bagi

pengadaan komputer baru sementara komputer yang ada sudah mengalami overloaded (kelebihan

VII. FASILITASI PENGADAAN MEJA INFORMASI DAN

PERANGKAT PENDUKUNG LAINNYA



kapasitas di dalam penyimpanan data dan penggunaannya), maka sementara proses pencatatan dan

pendokumentasian dapat dilakukan menggunakan buku pencatatan. Fungsi buku-buku tersebut sementara

dapat menggantikan fungsi komputer.

• Papan informasi alur dan mekanisme pengajuan permintaan informasi. Informasi yang terdapat di

papan ini berisikan alur dan tahapan saat publik mengakses informasi dan proses internal yang terjadi,

lama setiap tahapan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi pada setiap tahapan tersebut. Intinya

adalah papan tersebut memberikan penjelasan yang memudahkan publik yang datang mencari informasi.

• Papan petunjuk (sign board) dimana kantor PPID berada. Publik yang mencari informasi belum tentu

mengenal kompleks perkantoran Pemda dan dimana letak kantor SKPD masing-masing. Oleh karenanya

penting untuk memberi petunjuk kepada publik dimana kantor PPID sector A, B, C dan seterusnya.

• Situs web (web site). Saat ini hampir semua Pemerintah Daerah, bahkan setiap SKPD di Pemda tersebut

memiliki website tersendiri. Website bisa beragam jenisnya, mulai dari website berbayar atau gratis

(dikenal dengan free blog), dinamic atau static (dapat dimutakhirkan atau tidak), interactive atau tidak

(dapat dilakukan diskusi dengan pengunjung/visitor) dan sebagainya. Umumnya website yang dimiliki

oleh Pemda adalah bersifat dynamic, namun jarang sekali dilakukan pemutakhiran.Untuk mengantisipasi

implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Pemerintah Daerah harus menyiapkan website

yang minimal bersifat dynamic dan selalu diperhatikan untuk melakukan pemutakhiran pada periode-

periode tertentu. Hal ini terkait dengan adanya kewajiban pemutakhiran data dan informasi yang

diamanahkan di dalam Undang-Undang maupun Peraturan di bawahnya.

• Papan informasi yang disebarkan di tempat publik. Tidak ada petunjuk maupun keharusan untuk

menyediakan papan informasi di tempat publik. Namun bagi daerah yang masyarakatnya masih belum

banyak memanfaatkan internet didalam kesehariannya, papan informasi menjadi penting keberadaannya.

Papan informasi ini berfungsi menyediakan informasi layaknya informasi yang disebarkan melalui

website. Jumlahnya sangat tergantung pada distribusi dan keluasan wilayahnya. Papan informasi dapat

ditempatkan di kantor kecamatan, kantor kelurahan ataupun tempat publik lainnya. Yang tidak kalah

penting adalah SKPD atau PPID harus menetapkan informasi apa yang ingin ditempatkan di dalam papan

informasi dan bagaimana proses pemutakhiran dilakukan.

3. BAGAIMANA MEMASTIKAN PERANGKAT PENDUKUNG TERSEDIA?

Salah satu keraguan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah saat memulai menginisiasi keberadaan PPID

adalah keraguan mendapatkan sumber pendanaan bagi perangkat pendukung yang dibutuhkan seperti



yang diuraikan di atas. Namun dari penjelasan di atas, dapat dihitung bahwa jumlah kebutuhan dana

bagi pengadaan perangkat pendukung bersifat relative sekali. Untuk mendapatkan perangkat pendukung

yang memadahi, fasilitator perlu mendorong Pemerintah Daerah untuk memperhitungkan hal ini dalam

penganggaran daerah. Masalah pendanaan ini seringkali terlambat, pada saat PPID disahkan ternyata kerja-

kerja PPID maupun kebutuhan perangkat pendukung belum diperhitungkan dalam penganggaran daerah. Oleh

karena itu pada saat pembahasan rencana awal SK PPID maupun SOP perlu juga segera memperhitungkan

penyusunan penganggaran untuk pelaksanaannya.

SKPD atau Pemerintah Daerah harus menyusun semacam rencana pengadaan infrastruktur informasi dan

basis data (semacam rencana induk/master plan untuk infrastruktur informasi dan basis data ) terlebih dahulu.

Penyusunan tersebut dapat dibuat untuk setahun, dua tahun atau bahkan lebih lama lagi. Penyusunan tersebut

harus cukup realistis terkait dengan pengembangan system yang dikembangkan untuk mengantisipasi peran

PPID yang semakin kompleks ke depannya. Rencana pengadaan ini dapat dilakukan secara tersentralisasi di

PPID Utama (Humas) atau di masing-masing SKPD. Namun karena umumnya Pemda belum mengantisipasi

penetapan dan operasionalisasi PPID dalam perencanaan tahun sebelumnya, pengadaan baru dapat

dilakukan secara terbatas pada perubahan anggaran tahun berjalan. Meskipun demikian, di dalam rencana

tersebut harus dipastikan pengadaan berikutnya untuk melengkapi sarana dan prasarana guna memastikan

keberadaan sarana dan prasarana pendukung tersedia.

4. TAHAPAN FASILITASI KETERSEDIAAN MEJA INFORMASI DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA

a. Fasilitator mendorong SKPD untuk menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana. Bilamana

perlu fasilitator terlibat aktif membahas kebutuhan tersebut berdasarkan daftar kebutuhan yang telah

dijelaskan di atas.

b. Mendorong SKPD terkait atau HUMAS membahas kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana informasi

dan basis data pada tahun berjalan dapat terpenuhi.

c. Mendorong SKPD terkait membahas kebutuhan sarana dan prasarana informasi dan basis data tahun

berikutnya dibahas di dalam pembahasan anggaran.

d. Memfasilitasi pengembangan kapasitas Petugas Meja Informasi dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya.



1. MENGAPA WARGA PERLU MENGAKSES INFORMASI PUBLIK?

Salah satu hal penting mengapa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini didorong kelahirannya

oleh masyarakat sipil adalah karena menyangkut hak warga masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan

informasi publik. Undang-Undang ini menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi

publik yang mereka butuhkan, apapun jenis informasinya.

Di dalam Undang-Undang tersebut banyak diatur mengenai apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah

(Badan Publik) untuk memastikan penyediaan informasi publik oleh mereka berjalan dengan baik dan dapat

sepenuhnya memberi layanan bagaimana informasi itu dapat diakses dan diterima oleh warga masyarakat.

Sebagai penyedia informasi, Undang-Undang beserta turunan regulasinya mengatur benar apa dan

bagaimana penyedia informasi harus menyiapkan diri dengan berbagai prasyarat dan mekanisme, sehingga

memudahkan warga masyarakat mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya.

Saat ini tidak banyak warga masyarakat yang mengetahui bahwa hak masyarakat untuk tahu sudah diatur dan

diwujudkan di dalam Undang-Undang dan regulasi turunannya. Dan juga, kewajiban Badan Publik – termasuk

Pemerintah Daerah – untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan warga masyarakat. Akibat ketidaktahuan

masyarakat soal hak ini juga menjadi salah satu keengganan Pemerintah atau Badan Publik untuk menyiapkan

diri menetapkan struktur organisasi di internal badan publik, menetapkan mekanisme serta menyiapkan orang-

orang dan a basis data informasi publik di lembaganya, selain berbagai alasan lain yang sering mengemuka.

Oleh karenanya, warga perlu juga didorong tidak sekedar mengetahui adanya undang-undang tersebut,

tetapi juga bagaimana mengakses informasi dari badan publik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya

masing-masing.

VIII. FASILITASI WARGA MENGAKSES INFORMASI



2. SIAPA SAJA YANG PERLU DIFASILITASI?

Dalam bagian ini, yang menjadi sasaran adalah warga masyarakat atau stakeholder yang menjadi mitra kerja

Kinerja. Yang dimaksud warga masyarakat di dalam konteks Kinerja adalah mereka-mereka yang tengah

terlibat di dalam proses advokasi pada bidang-bidang tertentu, misalnya kesehatan, pendidikan ataupun

peningkatan iklim usaha.

Dengan demikian jika diidentifikasi siapa saja yang perlu difasilitasi untuk mengakses informasi ke badan

publik terkait adalah mereka yang tengah difasilitasi oleh mitra Kinerja di bidang-bidang yang telah disebutkan

di atas (kesehatan, pendidikan dan juga peningkatan iklim usaha).

Untuk Pendidikan antara lain:

a. Pihak-pihak yang ada di dalam forum multipihak pada tingkat Kabupaten yang dikembangkan atau

diintegrasikan untuk membahas isu-isu terkait pendidikan seperti advokasi regulasi daerah, pemantauan

regulasi atau pemantauan tindak lanjut hasil survey keluhan dan sebagainya.

b. Pihak-pihak yang terlibat di dalam diskusi regular para jurnalis dan jurnalis warga yang dekat dengan isu

yang diangkat di sektor pendidikan di dalam program Kinerja.

c. Pihak-pihak yang ada di dalam forum multipihak yang ada pada tingkat sekolah (SD dan SMP), termasuk

di dalamnya adalah orang tua murid, komite sekolah, guru dan tokoh-tokoh di sekitar sekolah yang terlibat.

Untuk kesehatan antara lain:

a. Pihak-pihak yang ada di dalam forum multipihak pada tingkat Kabupaten yang dikembangkan atau

diintegrasikan untuk membahas isu-isu terkait kesehatan ibu dan anak seperti untuk kepentingan advokasi

regulasi daerah, pemantauan regulasi atau pemantauan tindak lanjut hasil survey keluhan, kebutuhan

informasi bagi promosi kebijakan dan sebagainya.


yang diangkat di sektor kesehatan di dalam program Kinerja.

c. Pihak-pihak yang ada di dalam forum multipihak yang ada pada skala kecamatan dimana puskesmas

yang didukung Kinerja berada, termasuk di dalamnya adalah ibu, suami siaga, ibu hamil, pasien, kader

posyandu, dukun, LSM Peduli, Tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berada di sekitar Puskesmas

yang terlibat.



Untuk perijinan/peningkatan iklim usaha antara lain:

a. Pihak-pihak yang ada di dalam forum multipihak/PPD (public private dialogue) pada tingkat Kabupaten

yang dikembangkan atau diintegrasikan untuk membahas isu-isu terkait perijinan seperti untuk kepentingan

advokasi regulasi daerah, pemantauan regulasi atau pemantauan tindak lanjut SOP pelayanan perijinan,

kebutuhan pendanaan bagi promosi keberadaan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dan sebagainya.


yang diangkat di sector perijinan di dalam program Kinerja.

3. HAL APA SAJA YANG DIPERLUKAN?

Untuk memastikan warga masyarakat dapat mengakses informasi dari Badan Publik diperlukan paling tidak

tiga hal yakni:

a. Warga/Masyarakat mengetahui kebutuhan informasi yang berasal dari Badan Publik.

b. Warga/Masyarakat mengetahui kemana dan bagaimana cara mengakses informasi publik.

c. Badan Publik telah siap melayani permintaan informasi yang berasal dari warga masyarakat.

Khusus untuk point (C) sudah dijelaskan di dalam panduan di atas bagaimana Badan Publik siap melayani

masyarakat untuk mengakses informasi. Sehingga fokus pembahasan bagian ini ada pada dua point di

atasnya yakni (a) dan (b).

Bagaimana warga/masyarakat dapat mengetahui informasi apa yang dibutuhkan?

Umumnya pengakses informasi publik selama ini adalah lembaga atau individu yang tengah melakukan riset,

lembaga atau individu yang memiliki keterkaitan dengan program pemerintah, misalnya perusahaan kontraktor

atau konsultan mencari informasi terkait pengadaaan, proses pengadaan dan sebagainya,ataupun LSM yang

mencari informasi untuk kepentingan advokasi bagi kasus/isu tertentu, atau ingin melakukan uji akses terhadap

informasi yang ada di SKPD terkait. Untuk kelompok ini umumnya mereka telah memahami informasi dan jenis

informasi yang dibutuhkan.

Namun bagi warga lainnya, terkadang masih tidak jelas informasi apa yang ingin dicari. Bukannya mereka

tidak mengetahui apa yang dibutuhkan, namun ada beberapa hal yang menjadi latar belakang persoalan

tersebut. Antara lain karena perbedaan istilah dan terminology atas informasi tersebut, ketidaktahuan harus



mencari dimana, “ketidakberanian” datang ke kantor pemerintah/badan publik, dan banyak hal lain yang

menyebabkan mereka tidak dapat mengakses informasi. Memberi pemahaman kepada mereka tentang

informasi yang dibutuhkan serta memberi petunjuk kemana informasi harus dicari merupakan bentuk fasilitasi

yang dapat dilakukan.

Bagaimana warga/masyarakat mengetahui bagaimana mengakses informasi?

Di dalam advokasi yang tengah dilakukan sering ada kebutuhan data dan informasi dari kelompok-kelompok

yang tengah difasilitasi oleh Kinerja. Namun kebutuhan itu terkadang mudah terpenuhi karena di dalam forum

multipihak terdapat perwakilan SKPD yang mudah memberikan informasi dimaksud. Namun jika tidak ada –

atau perwakilan SKPD tidak terlibat –maka diperlukan upaya tertentu untuk mendapatkan informasi dari SKPD

atau unit pelayanan dimaksud. Pengalaman sebelum UU Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan, hal ini

tidak terlalu mudah diakses. Namun setelah diberlakukan UU bahkan setelah ditetapkannya PPID di masing-

masing Pemerintah Daerah seharusnya informasi tidak lagi sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, fasilitator

perlu menjelaskan kepada warga/masyarakat yang tergabung di dalam forum multipihak bagaimana informasi

publik diakses.

4. LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN?

Untuk memastikan kedua hal tersebut di atas terfasilitasi, maka fasilitator dapat melakukan intervensi

sebagai berikut:

a. Fasilitator perlu menjelaskan sebelumnya kepada mitra pelaksana sektor tentang maksud dan tujuan

keterlibatan fasilitator di dalam pertemuan-pertemuan multipihak. Adapun tujuan keterlibatan di dalam

pertemuan untuk membantu warga/forum tersebut dapat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan

di dalam rangka melakukan advokasi.

b. Fasilitator menyiapkan materi yang hendak disampaikan di dalam forum tersebut. Materi dapat berupa

materi dengan template presentasi di dalam laptop, ataupun materi sederhana yang disusun di dalam

kertas plano dengan menuliskan melalui spidol. Materi terdiri paling tidak adalah:

i. Paradigma keterbukaan informasi publik dan hak publik untuk tahu

ii. Badan publik dan siapa serta apa peran PPID

iii. Kategori informasi yang disediakan badan publik, termasuk informasi yang dikecualikan dan

penyediaannya melalui mekanisme apa saja.



iv. Alur mendapatkan informasi dari Badan Publik

v. Bagaimana jika permintaan ditolak dan menyatakan keberatan

c. Fasilitator perlu melibatkan diri di dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Mitra pelaksana

sektor (Pendidikan, Kesehatan ataupun perijinan). Fasilitator perlu memastikan kepada mitra pelaksana

sektor bahwa salah satu agenda di dalam pertemuan adalah kesempatan fasilitator menjelaskan mengenai

isu keterbukaan informasi publik dan bagaimana mengakses informasi kepada badan publik.

d. Di dalam penjelasannya, fasilitator selain menyampaikan materi yang sudah disiapkan, mendorong forum

(yang diwakili oleh pihak-pihak tertentu) untuk meminta informasi ke badan publik terkait sesuai dengan

kebutuhan forum didalam pembahasannya. Fasilitator perlu memberi contoh kebutuhan melalui simulasi

atau menanyakan kepada forum apakah didalam proses advokasi membutuhkan informasi yang berasal

dari badan publik tertentu. Pandu forum dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberi pemahaman

mengenai kebutuhan informasi tersebut.

e. Pada tahap selanjutnya, fasilitator juga perlu memberikan gambaran bagaimana alur yang akan dilalui oleh

pemohon informasi, apa kewajiban yang harus dipenuhi dan apa hak yang akan didapatnya. Fasilitator

juga perlu mengajarkan apa saja yang perlu disiapkan atau dilakukan oleh pemohon untuk melengkapi

persyaratan permohonan sesuai dengan standar, misalnya bagaimana mengisi formulir permohonan,

memastikan untuk mendapatkan tanda terima permohonan, dan bagaimana memonitor permohonan

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

f. Tahap akhir di dalam sesi tersebut sebaiknya ada rencana konkrit untuk melakukan permintaan informasi

oleh forum (yang diwakili oleh kelompok tertentu didalam pertemuan tersebut) kepada badan publik

terkait dirumuskan. Rencana konkrit tersebut disusun secara sederhana saja, yakni siapa yang akan

melakukannya, kemana permintaan informasi akan ditujukan (badan publik), apa jenis informasi yang akan

ditanyakan, dan kapan kegiatan tersebut akan dilakukankan. Fasilitator perlu menjelaskan dan menyiapkan

hal-hal teknis terkait dimana kantor badan publik/SKPD tersebut berada, kepada siapa mereka akan

bertemu, apa yang harus dilakukan saat bertemu dengan petugas dan lain sebagainya.

g. Fasilitator pada sesi berikutnya, juga dapat menjelaskan kepada forum Multistakeholder bagaimana

seandainya permintaan informasi ditolak oleh PPID dan langkah-langkah apa yang harus dijalankan oleh

pemohon informasi (penjelasan alur dan langkah pelaksanaan sengeketa informasi dapat merujuk kepada

PERKI No 2 Tahun 2010).



CARA MENGGUNAKAN LAMPIRAN

Lampiran ini dirancang agar mudah diakses untuk berbagai kebutuhan. Bagi pembaca yang mau lihat

komentar pihak lain tentang upaya KINERJA dalam mengembangkan MBS silahkan membaca Lampiran

A tentang testimoni, laporan media dan bahan promosi. Bagi pembaca yang mau mempelajari lebih dalam

tentang substansi MBS, silahkan membaca Lampiran B. Bagi pembaca yang mau mempelajari cara KINERJA

melatih dan memfasilitasi, silahkan membaca Lampiran C dan lampiran berikut. Bahan lengkap dapat dibaca di

CD terlampir.

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENGENALAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 46I.1. Arti Penting Keterbukaan Informasi 46I.2. Sejarah Keterbukaan Informasi di Indonesia 47I.3. Prinsip-Prinsip Umum Keterbukaan Informasi 48I.4. Jaminan Hukum Keterbukaan 51I.5. Pemohon & Pengguna Informasi 60I.6. Badan Publik 63

BAB II MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI 78II.1. Prasyarat Umum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 78II.2. Regulasi 83II.3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 84II.4. Standar Operasional Prosedur (SOP) 94II.5. Sarana dan Prasarana 99II.6. Tahapan Pembentukan PPID 101

BAB III KATEGORISASI INFORMASI PUBLIK 120III.1. Pentingnya Kategorisasi Informasi Publik 120III.2. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 121



III.3. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta 123III.4. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat 125III.5. Informasi Publik yang Dikecualikan/Rahasia 126

BAB IV STANDAR DAN MEKANISME PELAYANAN INFORMASI 142IV.1. Layanan Informasi Sebagai Bagian Dari Pengelolaan Informasi Publik 142IV.2. Layanan Informasi Melalui Pengumuman Informasi 146IV.3. Layanan Informasi Melalui Permohonan Informasi 147

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 164V.1. Makna Penyelesaian Sengketa Informasi 164V.2. Alasan Terjadinya Sengketa Informasi 165V.3. Tahapan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Informasi 163V.4. Optimalisasi Fungsi Ppid Dalam Pengelolaan Pengaduan atau Keluhan Atas

Pelayanan Publik 178

DAFTAR PUSTAKA 200



Lampiran ATestimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi



Lampiran B Uraian Substansi



11Pengenalan Keterbukaan Informasi Publik



Pengenalan Keterbukaan Informasi Publik

BAB I I.1. ARTI PENTING KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik berangkat dari prinsip

bahwa “informasi yang dikelola oleh Badan Publik

merupakan sumber daya milik publik dan akses

terhadap sumber daya berupa informasi tersebut

akan mendorong transparansi dan akuntabilitas

Badan Publik yang mengelola informasi”

(Transparency International). Menjamin keterbukaan

informasi publik dalam sebuah Undang-undang

berarti memastikan bahwa pemerintah semakin

terbuka dan akuntabel (demokratis).

Pemerintah dikatakan demokratis apabila setiap

mengambil keputusan yang menyangkut hajat

hidup orang banyak (publik) selalu dilakukan secara

terbuka dan melibatkan masyarakat yang akan

terkena dampak dari keputusan tersebut. Oleh

karena itu, pemerintah yang demokratis menjamin

ketersediaan informasi publik dan akses terhadap

informasi publik tersebut karena menyadari hanya

dengan bekal informasi yang cukuplah masyarakat

dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Pada umumnya, ketika pemerintahan dilakukan

secara terbuka dan pelibatan masyarakat dalam

pengambilan keputusan diakui, maka kualitas

hidup masyarakat pun menjadi lebih baik. Hal

ini dikarenakan masyarakat pada dasarnya tahu

prioritas hidupnya, yaitu terpenuhinya kebutuhan

dasar seperti kesehatan, kecukupan air bersih dan

pangan, serta pendidikan.Dengan adanya akses

........akses terhadap

sumber daya berupa informasi tersebut

akan mendorong transparansi dan

akuntabilitas Badan Publik

.......



informasi yang cukup tentang hal-hal tersebut

maka otomatis masyarakat dapat mengakses

fasilitas kesehatan, air bersih dan pangan, serta

pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Di

sisi lain, pemerintah dapat meminta masukan dari

masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut

untuk memperbaiki mutu pelayanannya. Di banyak

negara, akses informasi publik memang digunakan

sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan

hak-hak dasar dan kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik juga merupakan

sarana yang penting untuk membangun

kepercayaan antara pemerintah dengan

masyarakat. Ketersediaan informasi publik dan

akses terhadap informasi publik akan meningkatkan

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat tentunya

akan menciptakan suasana aman dan damai yang

menjadi modal penting bagi pemerintah melakukan

tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien. Situasi di

atas merupakan modal penting dalam melaksanakan

pembangunan.

Lebih jauh lagi, keterbukaan informasi publik

merupakan prasyarat utama dalam upaya

pemberantasan korupsi. Korupsi dapat tumbuh

menjamur dalam pemerintahan yang tertutup.

Keterbukaan informasi ibarat disinfektan yang

dapat membunuh jamur yang sedang tumbuh

tersebut. Dengan keterbukaan informasi

publik, masyarakat dapat mengawasi jalannya

pemerintahan sejak tahap perencanaan hingga

pelaksanaannya; mengetahui berapa besar alokasi

dana yang direncanakan dan yang dibelanjakan,

membandingkan apakah pelaksanaan telah

sesuai dengan perencanaan, apakah dana yang

dibelanjakan sesuai dengan yang direncanakan, dan

seterusnya.

I.2. SEJARAH KETERBUKAAN INFORMASI DI INDONESIA

Wacana tentang keterbukaan informasi telah

muncul sejak lama di Indonesia sebagai bagian dari

perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Adalah sekelompok masyarakat sipil yang memiliki

kepedulian dalam isu penegakan HAM, perlindungan

lingkungan, penegakan hukum, dan pemberantasan

korupsi yang memulai memunculkan wacana

tersebut. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran

HAM, pencemaran lingkungan, pelanggaran

hukum dan korupsilah yang membuat mereka pada

akhirnya sadar bahwa hanya dengan keterbukaan

informasilah berbagai pelanggaran tersebut dapat

ditelusuri, dimintai pertanggungjawaban, dihentikan

ataupun dicegah.

Pada akhir tahun 90-an, sekelompok masyarakat

sipil tersebut mulai membangun koalisi untuk

mendorong isu keterbukaan informasi menjadi

agenda bersama antara masyarakat sipil dan

pemerintah.Koalisi yang kemudian dinamakan

Koalisi Kebebasan Informasi (KKI) mengawali

upayanya dengan menyusun Rancangan Undang-

undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi

BAB I - Pengenalan Keterbukaan Informasi



– RUU KMI (nama ini diterjemahkan dari Freedom

of Information Act – FOIA, nama yang biasa

digunakan oleh negara lain yang sudah memiliki

Undang-undang tentang keterbukaan informasi.

Dalam perjalanannya, nama RUU berubah

menjadi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

– RUU KMIP). Koalisi kemudian menyampaikan

Rancangan Undang-undang tersebut kepada DPR

RI pada tahun 2001, dengan harapan DPR RI

dapat mengadopsinya sebagai RUU Usul Inisiatif

DPR.Beberapa anggota DPR RI pada waktu itu

menyambut baik usulan Koalisi dan bersama-sama

dengan Koalisi menggalang dukungan di dalam

DPR.

Setelah melalui upaya advokasi yang cukup intensif,

DPR RI akhirnya mengadopsi Rancangan Undang-

undang dari Koalisi menjadi RUU Usul Inisiatif

DPR pada tahun 2003.Sejak saat itu, RUU KMI

dibahas oleh DPR RI. Pembahasan RUU cukup alot

mengingat substansi yang diatur akan mengubah

secara radikal paradigma tata kelola pemerintahan,

dari tertutup menjadi terbuka. Hingga akhir masa

jabatan DPR RI periode 1999-2004 pembahasan

tentang RUU ini belum selesai.Pembahasan

kemudian dilanjutkan oleh DPR RI periode

selanjutnya.Hingga pada akhirnya, pada bulan

April 2008 DPR mengesahkan RUU yang awalnya

disusun oleh masyarakat sipil menjadi Undang-

undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sejarah membuktikan bahwa sikap progresif dan

reformis tidak hanya berasal dari masyarakat.

Pemerintah Daerah pun juga memiliki semangat

yang sama. Jauh sebelum UU KIP diundangkan,

beberapa Pemerintah Daerah telah memiliki

Peraturan Daerah (Perda) tentang Transparansi

yang memiliki semangat dan mengatur susbtansi

yang sama dengan UU KIP. Sebagai contoh, Tahun

2002 Kota Gorontalo mengeluarkan Perda tentang

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota

Gorontalo. Inisiatif ini diikuti oleh beberapa Pemda

lain seperti Kabupaten Kebumen, Kabupaten Lebak,

dll. Dengan berlakunya UU KIP dan beberapa

peraturan pelaksananya, inisiatif Pemda ini tentunya

harus diselaraskan dengan peraturan di tingkat

nasional.Sedangkan Pemda yang belum memiliki

Peraturan Daerah dapat mengikuti Peraturan

yang berlaku di tingkat nasional. Namun apabila

membutuhkan peraturan teknis dalam lingkup

Pemda, maka Pemda dapat menyusun peraturan

tersebut.

I.3. PRINSIP-PRINSIP UMUM KETERBUKAAN INFORMASI

Keterbukaan informasi merupakan isu global

yang terus-menerus didorong untuk mewujudkan

pemerintahan yang demokratis. Secara umum

ada beberapa prinsip agar tujuan tersebut dapat

tercapai, meskipun implementasinya sangat

bergantung pada konteks masing-masing negara.

Article 19, sebuah organisasi non-pemerintah yang

aktif bergerak di bidang kebebasan informasi dan

berbasis di London, Inggris, mencatat beberapa

prinsip dasar keterbukaan informasi publik sebagai

berikut:



1. Informasi harus dibuka seluas-luasnya

Informasi yang dikelola oleh badan publik

harus dibuka seluas-luasnya dan hanya dapat

dikecualikan dalam situas-situasi tertentu dan

bersifat terbatas. Sebagai konsekuensi, setiap

orang berhak untuk mendapatkan informasi-

informasi tersebut. Setiap permintaan informasi

seharusnya tidak perlu disertai dengan alasan

permintaan. Sebaliknya, badan publik yang

menyelenggarakan pengelolaan informasi

harus dapat menunjukan bahwa mereka telah

menggunakan kriteria obyektif ketika menolak

permintaan informasi.

2. Informasi wajib disebarluaskan

Keterbukaan informasi tidak hanya berarti

bahwa badan publik wajib memenuhi

permintaan informasi. Namun, ia juga wajib

menyebarluaskan informasi secara proaktif,

meskipun tidak didahului dengan permintaan

sekalipun. Untuk itu badan publik wajib untuk

mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi

apa saja yang masuk kategori informasi proaktif.

3. Menegakkan pemerintahan terbuka

Menegakkan pemerintahan terbuka tidak

cukup dengan membuat Undang-undang

tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

peraturan-peraturan tertulis lainnya.Pemerintah

harus memastikan bahwa aturan tersebut

dijalankan. Konsekuensinya, pemerintah harus

menyediakan dana yang cukup, membangun

sistemsistem pengelolaan dan pelayanan

informasi serta mengembangkan kapasitasnya

untukmelayani permintaan informasi. Di sisi

lain, pemerintah juga harus meningkatkan

kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk

mendapatkan informasi. Caranya, antara lain

dengan mendayagunakan berbagai media

komunikasi yang ada, seperti surat kabar, radio,

televisi, dll.

4. Lingkup pengecualian yang terbatas

Setiap informasi adalah bersifat terbuka

dan dapat diakses, kecuali informasi yang

dikategorikan sebagai informasi rahasia. Oleh

karena itu, badan publik pengelola informasi

yang akan menolak permintaan informasi harus

melakukan uji tiga tahap:

i. Pengecualian informasi dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan; rincian

tentang informasi yang dapat dibuka atau

ditutup harus tercantum dalam peraturan

perundang-undangan. Pengecualian

sebaiknya didasarkan pada isinya (substansi

informasi), bukan jenis dokumennya.

Pengecualian juga harus dibatasi dengan

waktu yang memadai (tidak permanen).

Misalnya, informasi yang apabila dibuka

pada satu ketika membahayakan

pertahanan nasional, tidak akan berbahaya

apabila dibuka 20 tahun kemudian.

ii. Penolakan informasi telah melalui uji konsekuensi bahaya, yaitu apabila dibuka

justru membahayakan kepentingan publik

(consequenstial harm test)




iii. Penolakan didasarkan pada uji kepentingan, yaitu bahaya yang timbul

akibat dibukanya informasi tersebut

lebih besar daripada kepentingan untuk

mendapatkan informasi (balancing publik

interest test)

5. Akses yang mudah

Badan publik wajib untuk membangun sistem

pengelolaan dan pelayanan informasi yang

mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu,

badan publik juga harus membangun sistem

penyelesaian sengketa informasi yang juga

mudah diakses dan prosedur yang digunakan

cukup sederhana.

6. Biaya yang terjangkau

Biaya untuk mendapatkan informasi harus

ditetapkan sesuai dengan kemampuan

masyarakat. Jangan sampai biaya yang

dibebankan terlalu mahal sehingga membuat

masyarakat enggan untuk meminta informasi.

Dalam jangka panjang, keuntungan yang

diperoleh dengan memberikan informasi lebih

banyak daripada menutup informasi. Dengan

terbukanya akses informasi, masyarakat

dapat turut serta melakukan pengawasan

sehingga kebocoran anggaran di badan-

badan publik dapat dihindari. Pemerintah

perlu mempertimbangkan penerapan sistem

tarif berjenjang, misalnya tarif informasi untuk

kepentingan pribadi atau komersial lebih mahal

dibandingkan dengan informasi yang akan

digunakan untuk publik.

7. Pertemuan terbuka

Keterbukaan informasi tidak hanya

berkaitan dengan hak untuk mengakses

dokumen-dokumen, namun juga menghadiri

pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan

pemerintah dalam mengambil keputusan

yang bersifat publik, misalnya pertemuan

yang diselenggarakan oleh DPR yang akan

membahas anggaran. Untuk itu, badan publik

juga harus mendefinisikan pertemuan terbuka

dan tertutup dan membuat “aturan main” kapan

suatu pertemuan terbuka dan kapan dapat

tertutup, dengan kriteria obyektif yang jelas dan

dituangkan dalam bentuk peraturan resmi.

8. Mengedepankan keterbukaan

Undang- undang yang mengatur tentang

keterbukaan informasi sebaiknya dijadikan

acuan untuk mengatur segala hal terkait

informasi dan akses informasi.Oleh karena itu,

peraturan perundang-undangan lain seharusnya

diselaraskan dengan prinsip-prinsip keterbukaan

informasi. Selain itu, pejabat yang memiliki

itikad baik untuk membuka informasi dilindungi

dari sanksi, apabila informasi yang dibuka tidak

tergolong sebagai informasi yang dikecualikan.

Hal ini perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan



agar dapat mendobrak “budaya” ketertutupan

yang masih mengakar pada birokrasi.

9. Perlindungan bagi “peniup peluit” (whistle blower)

Setiap orang yang beritikad baik

mengungkapkan terjadinya pelanggaran

hukum harus dilindungi dari sanksi hukum

maupun administratif, meskipun informasi yang

diungkapkan tersebut masuk di dalam kategori

informasi yang dirahasiakan. Oleh karena itu,

peraturan tentang keterbukaan informasi harus

dilaksanakan sejalan dengan peraturan tentang

perlindungan bagi si “peniup peluit”.

I.4. JAMINAN HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI

1. JAMINAN HUKUM UMUM

Jaminan hukum keterbukaan informasi di

Indonesia sangat kuat. UUD 1945 sebagai dasar

hukum tertinggi menjamin hak setiap orang

untuk mendapatkan informasi. Hal ini berarti

negara wajib memenuhi hak tersebut. Jaminan

tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam

peraturan perundang-undangan di bawahnya,

mulai dari Undang-undang, Peraturan Komisi

Informasi, Peraturan Menteri, hingga Peraturan

Daerah dan regulasi lain pada tingkat daerah.

1. A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Akses informasi merupakan bagian dari

hak asasi manusia (HAM) yang dijamin

dan dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945).

Perubahan Kedua UU 1945 Pasal 28F

menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi

dan lingkungan sosialnya, serta berhak

untuk mencari, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran

yang tersedia.”

Jaminan konstitusional ini harus dijabarkan

lebih lanjut dalam peraturan perundang-

undangan yang sifatnya operasional agar

tidak sekedar menjadi moral rights, tetapi

juga menjadi positive rights dan exercise of

rights (Muhamad Yasin, 2007). Oleh karena

itu, pemerintah menjabarkan jaminan hak

tersebut dalam UU HAM (UU No. 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14)

dan UU KIP (UU No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik).

1.B. UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)

UU KIP tidak hanya menjamin hak atas

informasi (hak atas substansi/substantive

rights) tetapi juga menjamin hak akses




informasi (hak atas prosedur/procedural

rights). Beberapa pokok pikiran yang

terkandung dalam UU KIP adalah:

• Setiap badan publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik. UU KIP

mengatur tentang pihak-pihak yang dikenai

kewajiban (duty bearers) untuk memenuhi

hak masyarakat atas informasi dan atas

akses informasi, yaitu badan publik. UU KIP

mendefinisikan badan publik berdasarkan

sumber pendanaannya, yaitu badan yang

mendapatkan sumber pendanaan dari publik

(masyarakat).

• Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Pengelolaan negara diselenggarakan oleh

pemerintah, untuk kepentingan publik dan

dengan menggunakan danapublik. Oleh

karena itu, maka setiap informasi yang

terkait dengan penyelenggaraan negara

pada dasarnya adalah terbuka dan harus

dapat diakses oleh publik.

• Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, tidak mutlak/tidak permanen. Meskipun pada dasarnya

setiap informasi publik bersifat terbuka

dan dapat diakses, namun dalam praktek

tidak semua informasi dapat dibuka. Ada

informasi-informasi tertentu yang apabila

dibuka justru dapat menimbulkan kerugian

atau membahayakan kepentingan publik.

Oleh karena itu, UU KIP juga menjamin

adanya informasi-informasi yang dapat

dirahasiakan oleh pengelola informasi.

Namun, pengecualian informasi tersebut

harus dilakukan secara obyektif, teliti

dan cermat, yaitu melalui uji konsekuensi

bahaya (consequential harm test) dan uji

kepentingan publik (consequential harm

test).

Uji konsekuensi bahaya adalah pengujian

oleh Badan Publik (dalam hal ini Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi -

PPID) atas kemungkinan bahaya yang

muncul sebagai konsekuensi dari dibukanya

suatu informasi publik. Sedangkan uji

kepentingan publik adalah pengujian

yang dilakukan oleh Badan Publik

untuk menimbang apakah kepentingan

masyarakat menghendaki suatu informasi

untuk dibuka atau ditutup. Apabila

kepentingan masyarakat yang lebih luas

menghendaki suatu informasi dibuka,

walaupun sebenarnya informasi tersebut

termasuk kategori rahasia, maka Badan

Publik wajib membuka informasi tersebut,

dan sebaliknya.

• Informasi harus dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Jaminan bahwa hak

atas informasi adalah hak setiap orang

telah banyak diatur dalam UU lain, namun

jaminan akan “hak akses informasi” tidak

diatur dalam berbagai UU tersebut. UU

KIP meletakan dasar bagi jaminan hak

akses informasi, yaitu setiap orang harus

dapat mengakses informasi dengan cepat,



tepat waktu, biaya ringan dan caranya

sederhana. Sebagai konsekuensinya,

pengelola informasi (badan publik) harus

dapat memenuhi hak akses tersebut dengan

menyediakan membangun sistemsistem

yang dapat mendukung pelayanan informasi

yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan

cara sederhana.

• Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya. Indikator

bahwa hak masyarakat atas informasi

terpenuhi adalah apabila ia mendapatkan

informasi yang dibutuhkan secara utuh,

akurat, dan dapat dipercaya (tidak

mengandung unsur kesalahan yang

disengaja atau dimanipulasi). Agar hak

masyarakat tersebut dapat terpenuhi, UU

KIP menterjemahkannya dalam ketentuan

tentang: (a) kewajiban badan publik untuk

membangun sistem pengelolaan informasi

dan dokumentasi, (b) kewajiban badan

publik untuk menyusun sistem pelayanan

informasi, (c) kewajiban badan publik untuk

membangun sistem penyelesaian sengketa,

dan (d) ancaman hukuman bagi pihak-pihak

yang menghalangi akses informasi.

• Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen.

Dalam sebuah hubungan kontraktual

penyelenggaraan negara, dalam hal ini

antara peminta dan pemberi informasi

publik, melekat potensi terjadinya sengketa

apabila salah satu pihak menciderai

hubungan tersebut ataupun memiliki

perbedaan tafsir atas keberadaan informasi

dimaksud. UU KIP mengantisipasi kondisi

ini dengan menyediakan jaminan hukum

tentang penyelesaian sengketa informasi

yang harus dilakukan secara cepat dan

murah dan dilakukan oleh pihak yang

kompeten dan independen, yaitu internal

badan publik sebagai penyelesai sengketa

tahap pertama dan Komisi Informasi serta

pengadilan sebagai forum penyelesaian

sengketa tingkat banding.

• Ancaman pidana bagi penghambat akses informasi. Ancaman pidana merupakan

perangkat yang ditujukan untuk memberikan

efek jera bagi penghambat akses informasi.

UU KIP mendefinisikan penghambat

informasi sebagai: (a) orang yang sengaja

menghancurkan informasi, (b) orang

yang dengan sengaja membuat informasi

tidak benar, (c) pejabat publik yang tidak

menjalankan kewajibannya dalam rangka

keterbukaan informasi, (d) orang yang

menyalahgunakan informasi, dan (e) orang

yang membocorkan informasi rahasia.

1.C. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan

penjabaran lebih lanjut Pasal 20 UU KIP tentang

jangka waktu pengecualian informasi (masa




retensi) dan Pasal 58 UU KIP tentang tata

cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik

Negara dan pembebanan pidana denda.

Pasal 20 di dalam UU KIP menyatakan bahwa

pengecualian informasi yang diatur dalam

Pasal 17 UU KIP tidak bersifat permanen.

Artinya, setelah jangka waktu tertentu suatu

informasi rahasia harus dapat dibuka kepada

publik. PP No. 61/2010 ini memberikan

pedoman jangka waktu yang diperbolehkan

untuk memperlakukan suatu informasi sebagai

informasi rahasia (Lihat Bab IX untuk penjelasan

lebih lanjut).

PP No. 61/2010 juga memberikan pedoman

tentang tata cara pembayaran ganti rugi bagi

Badan Publik Negara yang perbuatannya

telah menimbulkan kerugian secara materiil

kepada Pemohon Informasi (catatan: Pemohon

Informasi yang tidak puas dengan keputusan

Badan Publik Negara dapat menggungat

ke pengadilan setelah melalui prosedur

penyelesaian sengketa internal dan Komisi

Informasi. Lihat Bab V untuk penjelasan lebih

lanjut). Jumlah ganti rugi maksimal yang dapat

diberikan adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta

rupiah) dan dibebankan kepada keuangan

Badan Publik Negara yang bersangkutan. Ganti

rugi tersebut harus ditetapkan berdasarkan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

dan dibayarkan dengan tata cara yang biasa

digunakan dalam pembayaran ganti rugi pada

PTUN.

Selain pedoman tentang ganti rugi, PP No.

61/2010 juga memberikan pedoman tentang

pembebanan pidana denda (Lihat Pasal 51-55

UU KIP). Menurut PP ini, apabila Badan Publik

melanggar ketentuan dalam Pasal 51-55 UU

KIP, maka Badan Publik yang bersangkutan

dapat dikenai sanksi pidana berbentuk

pembayaran denda. Beban pembayaran

denda tersebut ada pada Badan Publik atau

Pejabat Publik apabila dapat dibuktikan bahwa

Pejabat Publik yang bersangkutan terbukti telah

melakukan tindakan di luar tugas pokok dan

fungsinya serta melampau kewenangan yang

diberikan kepadanya.

1.D. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PERKI SLIP)

UU KIP telah mengatur tentang hal-hal prinsip

berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tata

cara untuk mendapatkan hak dan memenuhi

kewajiban atas informasi publik. Hal-hal prinsip

tersebut masih memerlukan penjabaran lebih

lanjut agar pelaksanaan UU KIP optimal.

Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat

sebagai lembaga yang diberi mandat untuk

melaksanakan UU KIP menyusun Peraturan

Komisi Informasi No. 1 tentang Standar

Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) yang

disahkan pada tahun 2010.



PERKISLIP secara rinci menjabarkan lebih lanjut

tentang:

• daftar informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan, informasi yang wajib diumumkan

secara serta-merta, dan informasi yang wajib

tersedia setiap saat;

• tata cara pengecualian informasi publik;

• standar pelayanan informasi publik, yang

meliputi: (i) standar informasi publik melalui

pengumuman, (ii) standar informasi publik

melalui permohonan, (iii) kewajiban untun

membuat maklumat pelayanan informasi bagi

badan publik, dan (iv) kewajiban penyusunan

standar prosedur operasional layanan informasi

publik;

• tata cara pengelolaan keberatan;

• laporan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

informasi publik.

1.E. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (PERKI PPSIP)

PERKI PPSIP mengatur lebih lanjut tata cara

penyelesaian sengketa informasi yang telah

diatur dalam UU KIP, khususnya penyelesaian

sengketa informasi di Komisi Informasi (Pusat,

Provinsi ataupun Kabupaten/Kota). Beberapa

hal yang diatur dalam PERKI ini antara lain:

• Kewenangan Komisi Informasi dalam

penyelesaian sengketa informasi publik melalui

mediasi dan ajudikasi

• Tata cara permohonan penyelesaian sengketa

informasi publik

• Tata cara penyelesaian sengketa informasi

publik melalui mediasi dan ajudikasi

Adapun tata cara penyelesaian sengketa internal

Badan Publik menjadi kewenangan masing-masing

Badan Publik untuk menyusun prosedurnya.

Sementara tata cara penyelesaian sengketa

informasi di pengadilan diatur dalam peraturan

perundang-undangan lain berupa Peraturan

Mahkamah Agung (Lihat Bagan Alur Penyelesaian

Sengketa di Pengadilan pada Bab V).

1.F. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Permendagri No. 35/2010 menekankan dan

menjabarkan lebih lanjut tentang pengelolaan

dan pelayanan informasi di Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang

didefinisikan sebagai Pemerintah Daerah

(Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah) beserta Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ulasan

singkat ini hanya akan fokus pada pengelolaan

dan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah.




Menurut Permendagri No. 35/2010,

Pemerintah Daerah merupakan Badan

Publik yang wajib menyediakan, memberikan

dan/atau menerbitkan Informasi Publik

yang berada di bawah kewenangannya

kepada Pemohon Informasi Publik, selain

informasi yang dikecualikan sesuai peraturan

perundang-undangan (Pasal 6 Ayat (1)).

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut,

Pemerintahan Daerah wajib membangun

dan mengembangkan sistem informasi dan

dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang

dapat diakses dengan mudah (Pasal 6 Ayat (2)).

Pedoman lain yang disampaikan di dalam

Permendagri ini mengenai keberadaan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID melekat pada pejabat struktural yang

membidangi tugas dan fungsi pelayanan

informasi. Pada lingkup Pemerintah Provinsi,

PPID ditetapkan oleh Gubernur,sedangkan pada

lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan

oleh Bupati/Walikota. Para PPID ini bertanggung

jawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota

melalui Sekretaris Daerah pada lingkup tugas

masing-masing. Untuk membantu tugas PPID,

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat

menetapkan PPID Pembantu/Pelaksana yang

berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan/atau Pejabat Fungsional di masing-masing

lingkup tugasnya (Lihat Bagian Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

pada Bab II).

Disamping itu, Permendagri ini juga

memandatkan agar segala biaya yang

diperlukan untuk pengelolaan pelayanan

informasi dan dokumentasi di lingkungan

Pemerintahan Provinsi dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi sedangkan di lingkungan Pemerintahan

Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/

Kota.

2. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT (SEKTORAL)

Selain UU KIP dan peraturan pelaksanaannya,

ada juga peraturan perundang-undangan lain yang

mengatur tentang keterbukaan informasi.Namun,

pada umumnya peraturan perundang-undangan

tersebut hanya mengatur hal-hal yang sifatnya

umum, misalnya jaminan hak setiap orang untuk

memperoleh informasi atau kewajiban Pemerintah

untuk memberikan informasi.Adapun tata cara

untuk memperoleh hak atau menjalankan kewajiban

tersebut, maupun tata cara penyelesaian sengketa

apabila hak dilanggar atau kewajiban tidak dipenuhi

tidak diatur sehingga harus merujuk pada UU KIP

dan peraturan pelaksanaannya.

Beberapa peraturan terkait dengan UU KIP di bidang

kesehatan, pendidikan, dan pelayanan perizinan

antara lain adalah UU Kesehatan, UU Pendidikan,

dan UU Pelayanan Publik serta beberapa peraturan



pelaksanaannya.Berikut adalah ulasan ringkas

tentang jaminan keterbukaan informasi di dalam

berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.

2.A. UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN ( UU KEARSIPAN)

UU Kearsipan memiliki keterkaitan yang erat

dengan UU KIP. UU Kearsipan bisa dibaratkan

sebagai “dapur” layanan informasi publik, karena

UU ini memandatkan agar setiap lembaga

Negara, pemerintahan daerah, lembaga

pendidikan, perusahaan, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan

agar menyimpan dan mendokumentasikan setiap

kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara (Pasal 1). Oleh karena itu, pelaksanaan

UU ini akan mempengaruhi bagaimana layanan

informasi dapat diberikan. Hal ini juga ditegaskan

dalam Pasal 8 UU KIP yang menyatakan bahwa

“Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan

kearsipan dan pendokumentasian Informasi

Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.” Pasal 6 Ayat 3 Huruf e UU

KIP juga menyatakan bahwa salah satu alasan

yang diperbolehkan bagi badan public untuk tidak

memenuhi permintaan informasi apabila informasi

yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

meskipun harus diberitahukan kapan informasi

tersebut selesai didokumentasikan. Kemudian pada

Pasal 53 UU KIP mengatur ancaman pidana bagi

siapa saja yang menghancurkan, merusak, atau

menghilangkan dokumen atau informasi secara

melawan hukum. Pemusnahan atau penghilangan

suatu dokumen atau informasi harus dilakukan

sesuai dengan prosedur dan masa retensi

sebagaimana diatur dalam UU Kearsipan.

UU Kearsipan mengatur tentang bagaimana arsip

disimpan, dikelola, dan dilindungi untuk mendukung

penyelenggaraan Negara.UU ini mengatur

tentang kapan dan bagaimana badan publik harus

mendokumentasikan atau mengarsipkan suatu arsip

baik arsip dinamis yang menjadi tanggungjawab

pencipta arsip maupun statis yang menjadi

tanggungjawab lembaga kearsipan (Pasal 9). UU

ini juga memberikan ancaman bagi siapapun yang

melakukan pemusnahan dokumen atau arsip diluar

prosedur pemusnahan sesuai dengan ketentuan

(Pasal 86) maupun tidak melakukan pengarsipan

melalui pemberkasan dan pelaporan bagi arsip

dinamis (Pasal 43 dan Pasal 85).

2.B. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (UU KESEHATAN).

Hak atas informasi di bidang kesehatan merupakan

hal yang sangat penting sehingga dijaminsecara

rinci di dalam UU Kesehatan.UU ini secara tegas

menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk

mendapatkan informasi dan edukasi tentang

kesehatan yang seimbang dan bertanggung-jawab

(Pasal 7).Informasi tentang kesehatan ini meliputi,

antara lain: informasi tentang data kesehatan

dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang




telah maupun yang akan diterimanya dari petugas

kesehatan (Pasal 8), informasi, edukasi, dan

konseling mengenai kesehatan reproduksi yang

benar dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal

72 huruf d) serta informasi dan edukasi yang benar

mengenai kesehatan jiwa (Pasal 146 Ayat (1)). Di

sisi lain, UU Kesehatan juga menjamin hak atas

rahasia kesehatan pribadi setiap orang (Pasal 57

Ayat (1)).Namun, sifat kerahasiaan tersebut tidaklah

mutlak.Sepanjang diperintahkan oleh Undang-

undang, pengadilan, atau atas izin pribadi yang

bersangkutan untuk dibuka, maka informasi tersebut

dapat dibuka baik untuk kepentingan pribadi orang

tersebut atau masyarakat.

Selain mengatur tentang hak atas informasi,

UU Kesehatan juga mengatur kewajiban untuk

memberikan informasi. Secara khusus UU ini

memandatkan Pemerintah untuk bertanggung

jawab atas ketersediaan terhadap akses informasi,

edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk

meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya (Pasal 17) dan memberikan

kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh

akses informasi kesehatan dalam upaya

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Pasal

169). Untuk itu, Pemerintah dikenai kewajiban untuk

membangun sistem informasi kesehatan lintas

sektor (Pasal 168).

Beberapa informasi yang secara khusus disebut

dalam UU Kesehatan yang wajib disediakan oleh

Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah adalah:

• Informasi tentang kesehatan reproduksi

• Informasi tentang gizi

• Informasi tentang kesehatan jiwa

• Informasi tentang persebaran penyakit yang

berpotensi menular atau menyebar dalam waktu

singkat

• Informasi tentang daerah yang dapat menjadi

sumber penularan

• Informasi tentang faktor resiko penyakit tidak

menular

Berdasarkan mandat UU Kesehatan dan UU KIP,

maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

berwenang di bidang kesehatan selaku badan publik

wajib menyediakan informasi tentang kesehatan

kepada masyarakat.

2.C. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UU SISDIKNAS)

UU Sisdiknas tidak secara khusus mengatur tentang

hak atas informasi, namun UU ini menyatakan

bahwa pengelolaan dana pendidikan harus

dilakukan secara transparan dan akuntabel (Pasal

48). Dengan adanya mandat untuk mengelola

dana pendidikan secara transparan, maka dana

pendidikan yang bersumber dari sumbangan peserta

didik atau orang tua/walinya apabila mencapai

jumlah tertentu harus diaudit oleh akuntan publik

dan diumumkan (Pasal 55 Ayat (2)).

Walaupun UU Sisdiknas hanya mengatur secara

umum tentang transparansi di bidang pendidikan,

namun mengingat setiap lembaga pendidikan (baca:

sekolah) dapat dipastikan mengelola dana publik



– baik yang bersumber dari APBN maupun dana

masyarakat/orang tua murid – maka sesuai dengan

mandat UU KIP, sekolah merupakan badan publik

yang wajib memberikan informasi kepada publik.

Di sisi lain, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

yang berwenang di bidang pendidikan selaku

badan publik juga berkewajiban untuk menyediakan

informasi tentang pendidikan kepada masyarakat.

2.D. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (UU PELAYANAN PUBLIK)

UU Pelayanan Publik merupakan salah satu

Undang-undang yang erat kaitanya dengan UU KIP.

Kaitan tersebut terletak pada mandat yang diberikan

baik oleh UU Pelayanan Publik maupun UU KIP

dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi.

Institusi yang dikenai kewajiban oleh kedua UU

tersebut saling beririsan; UU Pelayanan Publik

memandatkan setiap organisasi penyelenggara

pelayanan publik untuk melakukan pengelolaan dan

pelayanan informasi sedangkan UU KIP mewajibkan

setiap Badan Publik yang menggunakan dana

publik untuk melakukan hal serupa. Di dalam UU

Pelayanan Publik, yang institusi yang dikenai

kwajiban adalah institusi penyelenggara negara,

korporasi serta lembaga independen yang dibentuk

berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan

pelayanan publik dan badan hukum lain yang

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan

publik. Institusi-institusi tersebut besar kemungkinan

juga merupakan Badan Publik sebagaimana diatur

oleh UU KIP.

Dalam kaitan dengan kedua hal tersebut di

atas (pengelolaan dan pelayanan informasi

oleh institusi penyelenggara pelayanan publik

atau Badan Publik), UU Pelayanan Publik telah

memberikan pedoman tentang penyelenggaraan

pelayanan publik, termasuk dalam hal ini pelayanan

permohonan informasi. Penyelenggara diwajibkan

untuk, antara lain: (i) menyusun dan menetapkan

standar pelayanan; (ii) menyusun, menetapkan,

dan mempublikasikan maklumat pelayanan;

(iii) menempatkan pelaksana yang kompeten;

(iv) menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau

fasilitaspelayanan publik yang mendukung

terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

(v) memberikan pelayanan yang berkualitas

sesuaidengan asas penyelenggaraan pelayanan

publik; (vi) melaksanakan pelayanan sesuai

dengan standar pelayanan; serta (vii) memberikan

pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang

diselenggarakan.

2.E. BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP)

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi

melalui peningkatan investasi, Pemerintah telah

mengeluarkan paket peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan penyederhanaan proses

perizinan melalui Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Paket tersebut terdiri

dari, antara lain: Permendagri No. 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan




Terpadu Satu Pintu, Permendagri No. 20 Tahun

2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja

Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah,

Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman

Modal, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal No. 14 Tahun 2009 tentang

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PPTSP

ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan

publik, mendorong efisiensi pemberian ijin (usaha)

serta memperluas akses masyarakat terhadap

layanan publik tersebut. Untuk itu pelayanan publik,

khususnya yang berkaitan dengan proses perizinan,

harus diberikan secara cepat, murah, mudah,

transparan, pasti dan terjangkau (Permendagri

24/2006).

Dalam konteks PPTSP di tingkat Kabupatan/

Kota, peraturan-peraturan tersebut

mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk

menyederhanakan pelayanan atas prosedur

perizinan serta memberikan hak kepada masyarakat

untuk memperoleh informasi yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan. Sebagai konsekuensi

Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya instansi

yang bertanggung jawab di bidang PPTSP,wajib

membangun sistem informasi dan memberikan

informasi kepada masyarakat tentang jenis

pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme,

penelusuran posisi dokumen pada setiap proses,

biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta

tata cara pengaduan melalui berbagai media yang

mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat

(Permendagri 24/2006). Selain itu, dalam kaitannya

dengan penanaman modal, peraturan tersebut juga

memandatkan agar Perangkat Daerah Kabupaten/

Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) untuk

membangun Sistem Pelayanan Informasi dan

Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Sistem ini merupakan sistem elektronik pelayanan

perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi antara

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

dengan lembaga yang memiliki kewenangan di

bidang perizinan, baik di tingkat pusat (Kementerian

atau Lembaga Pemerintah Non Departemen)

maupun daerah (Perangkat Daerah Provinsi/

Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal).

Artinya, perangkat daerah yang bertanggung jawab

di bidang pelayanan satu pintu dan penanaman

modal memiliki kewajiban untuk membangun

sistem informasi yang terintegrasi dan memberikan

informasi kepada masyarakat tentang informasi

terkait perizinan.

I.5. PEMOHON & PENGGUNA INFORMASI

UU KIP membedakan antara Pemohon Informasi

dan Pengguna Informasi. Pembedaan tersebut

mempertegas pihak yang dapat meminta informasi

kepada badan publik dan yang tidak. Pihak yang

dapat mengajukan permohonan informasi adalah:



• Warga Negara Indonesia

• Badan Hukum yang sah menurut hukum di

Indonesia

Sedangkan yang menggunakan informasi

(Pengguna Informasi) bisa setiap orang, baik itu

individu, sekelompok orang, badan hukum atau

badan publik Indonesia maupun asing (di luar

Indonesia).

DEFINISI PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI

Pasal 1 Angka 12 UU KIPPemohon informasi adalah warga negara

dan/atau badan hukum Indonesia yang

meng ajukan permintaan informasi publik

sebagaimana diatur dalam Undang-undang

ini.

Pasal 1 Angka 11 UU KIPPengguna informasi adalah orang yang

menggunakan informasi publik sebagaimana

diatu dalam Undang-undang ini.

MEMAKNAI PEMOHON INFORMASI SECARA LEBIH LUAS

UU KIP maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang bagaimana cara membuktikan

bahwa pemohon adalah WNI ataupun suatu badan hukum yang sah menurut hukum di Indonesia.

Pemohon informasi hanya perlu mengisi formulir permohonan informasi yang menyebutkan nama,

alamat, pekerjaan, dll (lihat lampiran formulir permohonan)

Pemohon dapat dimaknai lebih luas, mencakup orang asing (orang-perorangan atau badan hukum)

yang akan melakukan penelitian (PP 41/2006).

Orang yang asing yang akan melakukan penelitian dapat memohon informasi apabila:

- Mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian,

pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Memiliki lembaga penjamin dan mitra kerja di Indonesia.

- Menyampaikan laporan berkala kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.




Orang asing juga dapat memohon informasi tentang administrasi kependudukan apabila yang

bersangkutan tinggal di wilayah Indonesia .

UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk (WNI

atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai

data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

Jadi, meskipun orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia tidak mempunyai jaminan hukum

untuk memperoleh informasi dalam UU KIP, namun untuk konteks administrasi kependudukan

mereka mempunyai jaminan hukum berdasar UU Adminduk, khusus atau terbatas tentang informasi

diri dan keluarganya yang dikuasai oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang administrasi

kependudukan. Hal ini lazim dikenal dalam konteks perlindungan data pribadi seseorang yang

dikuasai oleh instansi pemerintah sehingga mereka juga dimungkinkan untuk mengkoreksi data diri

dan keluarganya apabila terdapat kesalahan.

Hak – hak Pemohon Informasi:

1. Memperoleh informasi publik

2. Melihat dan mengetahui informasi publik

3. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka

untuk umum untuk memperoleh informasi publik

4. Mendapatkan salinan informasi publik melalui

permohonan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

5. Menyebarluaskan informasi publik sesuai

dengan peraturan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

6. Mengajukan permintaan informasi disertai

dengan alasan permintaan

7. Mengajukan keberatan secara tertulis apabila:

• Permohonan informasinya ditolak dengan

alasan informasi yang diminta merupakan

informasi yang dikecualikan

• Informasi berkala yang diminta tidak

disediakan

• Permintaan informasinya tidak ditanggapi

• Permintaan informasinya ditanggapi tetapi

tidak sebagaimana diminta

• Dikenakan biaya tidak wajar

• Penyampaian informasi yang diminta

melebihi tenggang waktu yang diatur dalam

UU KIP

8. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila

mendapat hambatan dalam memperoleh

informasi publik, termasuk apabila keberatan

yang diajukan dalam poin 7 tidak ditanggapi

atau diselesaikan.



I.6. BADAN PUBLIK

UU KIP mendefinisikan badan publik berdasarkan

sumber pendanaan; sepanjang mendapatkan

dana dari APBN dan/atau APBD atau sumbangan

masyarakat maka lembaga tersebut dapat disebut

sebagai badan publik dan wajib menyediakan

informasi publik. Selain lembaga-lembaga tersebut,

UU KIP juga memandatkan Partai Politik, BUMN/

BUMD untuk menyediakan informasi-informasi

tertentu sehingga keduanya dapat dikategorikan

sebagai badan publik.

Jadi, badan publik terdiri dari:

• Lembaga eksekutif

• Lembaga legislatif

• Lembaga yudikatif

• Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya

berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

APBN dan/atau APBD

• Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian

atau seluruh dananya bersumber dari APBN

dan/atau APBD atau sumbangan masyarakat

dan/atau luar negeri

• Partai Politik

• Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Contoh-contoh badan publik di tingkat Kabupaten/

Kota:

• Pemerintah Kabupaten/Kota

• DPRD Kabupaten/Kota

• Lembaga-lembaga organ pendukung atau

penunjang pemerintahan (auxilariy bodies)

seperti Komisi Informasi Kabupaten/Kota,

Komisi Ombudsman Kabupaten/Kota

• Dewan Pimpinan Cabang Parpol

• Badan Usaha Milik Daerah

DEFINISI BADAN PUBLIK

Pasal 1 Angka 3 UU KIP

Badan Publik adalah lembaga eksekutif,

legislatif, yudikatif, dan badan lain yang

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan

dengan penyelenggaraan negara, yang

sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, atau organisasi non

pemerintah sepanjang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sumbangan masyarakat, dan/atau luar

negeri.




KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Pasal 7 UU KIP

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang

berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola

Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil

untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik,

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-

elektronik.

Pasal 9 Ayat (1) UU KIP

Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.


Badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam

hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.


Badan Publik wajib menyediakan informasi setiap saat.

(catatan: yang tergolong informasi jenis ini lihat di bagian jenis-jenis informasi)



Kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi

(PERKI 1/2010):

• Menetapkan peraturan standar prosedur

operasional layanan informasi publik sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

• Membangun dan mengembangkan sistem

informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien

• Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta

struktur di dalamnya.

• Menyediakan anggaran yang memadai untuk

pelayanan informasi publik.

• Menyediakan sarana dan prasarana

layanan informasi publik (antara lain: papan

pengumuman, meja informasi, situs web dan

sebagainya).

• Menetapkan standar biaya perolehan salinan

informasi.

• Menetapkan dan memutakhirkan Daftar

Informasi Publik yang dikelolanya secara

berkala.

• Menyediakan dan memberikan informasi publik

• Memberikan tanggapan atas keberatan yang

diajukan oleh Pemohon Informasi.

• Membuat laporan layanan informasi yang telah

diselenggarakannya dan mengumumkannya.

• Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan

pelayanan informasi di instansinya.

HAK BADAN PUBLIK

Pasal 6 UU KIP

(1) Badan publik berhak menolak

memberikan informasi yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Badan publik berhak menolak

memberikan informasi publik apabila

tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Badan Publik dapat menolak permintaan informasi

jika:

• Informasi yang diminta termasuk dalam kategori

informasi yang dirahasiakan sesuai dengan

Pasal 17 UU KIP

• Setelah melakukan uji konsekuensi bahaya;

yaitu apabila informasi tersebut dibuka dapat

membahayakan kepentingan-kepentingan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 UU

KIP

• Apabila setelah melakukan uji konsekuensi

bahaya Badan Publik belum yakin dan melihat

ada indikasi kepentingan publik yang lebih besar

menghendaki agar informasi dibuka, maka

Badan Publik dapat menolak setelah melakukan

uji kepentingan publik




Badan publik tidak boleh menolak permintaan

informasi dengan alasan:

• Belum mendokumentasikan informasi yang

diminta

• Tidak mengelola informasi yang diminta padahal

informasi tersebut seharusnya berada di bawah

pengelolaannya

• Pemohon tidak memenuhi prosedur yang

berlaku



BAHAN PRESENTASI

Henri Subagiyo

SESI I PENGENALAN KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

ALUR PELATIHAN

TOPIK : • TUJUANKETERBUKAANINFORMASI• PERKEMBANGANDANPARADIGMAKETERBUKAANINFORMASI• JAMINANHUKUMKETERBUKAANINFORMASI• BADANPUBLIK• KEWAJIBANBADANPUBLIK




• InformasiPublikadalahinformasiyangdihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

INFORMASI PUBLIK

Tuliskan pada metaplan atau kertas plano: 1. Tujuan pelaksanaan keterbukaan informasi2. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi 3. Siapakah Badan Publik 4. Kewajiban Badan Publik dalam pelaksanaan

keterbukaan informasi

DISKUSI



1. Memberikan jaminan “hak untuk tahu” tentang kebijakan, program, pengambilan keputusan dan alasan yang menyangkut kepentingan publik;

2. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan

pengelolaan badan publik secara baik 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik 5. Mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang berpengaruh terhadap hajat

hidup orang banyak 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan

informasi yang berkualitas

TUJUAN SESUAI DENGAN UU KIP

TUJUAN SESUAI DENGAN UU KIP Rezim KeterbukaanRezim Ketertutupan

1. Maximum Access, Limited Exemption

2. Akses yg murah, cepat, utuh, dan akurat

3. Proaktif 4. Penyelesaian

sengketa yg cepat kompeten, independen

5. Sanksi bagi penghambat

Pengecualian bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak




Jaminan Hukum Keterbukaan Informasi

Perkembangan Jaminan Hukum Keterbukaan Informasi (2009)

PS. 28 F UUD NRI 1945

UU 14/2008 (UUKIP)

PP 61/2010 –PELAKSANAAN UU KIP

PERKI 1/2010 - SLIP

REGULASI INTERNAL & STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERMENDAGRI NO. 35 TAHUN 2010

Hier

arki

Tahun

UU S

EKTO

RAL L

AIN

PERKI 2/2010 -PPSIP



• Memperoleh informasi • Melihat dan mengetahui informasi • Menghadiri pertemuan terbuka badan publik • Mendapat salinan informasi • Menyebarluaskan informasi

HAK PUBLIK

BADAN PUBLIK• Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.




KEWAJIBAN DAN

KEWENANGAN BADAN PUBLIK

BADAN PUBLIK (lanjutan)

Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup: a. Lembaga eksekulif; b. Lembaga legislatif;c. Lembaga yudikatif;d. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja;

e. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau selumh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan'atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

f. Partai politik; dang. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.



1. Menyediakan informasi publik secara proaktif maupun pasif;2. Mengembangkan dan membangun sistem informasi dan

dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan efisien;

3. Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang diambil;4. Melaporkan pelaksaan UU ini setiap tahunnya (Pasal 11 (1) h dan

Pasal 12).

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK (Pasal 7 UU KIP)

1. Kewajiban Badan Publik dalam Menyediakan Informasi

A. Proaktif• Informasiygwajibdisediakandandiumumkansecara

berkala;• Informasiygwajibdiumumkansecarasertamerta;

B. Pasif • Informasiygwajibdisediakansetiapsaat;• Informasiygdisediakanberdasarkanpermintaan.




3. Memiliki Sistem Pelayanan Informasi Publik yang baik (Pasal 13)


• Memiliki Pejabat yg secara khusus bertanggungjawab atas sistem dokumentasi informasi publik (PPID) dan petugas layanan informasi (Meja Informasi)

• Memiliki sistem dokumentasi informasi publik yg mutakhir dan ter-update secara baik;

• Memelihara index informasi yg dimiliki (Daftar Informasi Publik);

• Memiliki sistem yang mendokumentasikan pelaksanaan UU KIP di lingkungannya.

2. Membangun Sistem Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi Publik

• Memiliki pejabat yg bertanggungjawab melayani permintaan informasi (PPID), Meja Informasi, dan Petugas layanan (meja informasi);

• Memiliki dan memelihara sistem untuk melayani akses informasi secara proaktif dan pasif;

• Memiliki sistem penerimaan keberatan internal (Pasal 36);• Memiliki sistem evaluasi untuk meningkatkan kualitas

pelayanan akses informasi.



• Memiliki sistem perencanaan pembuatan kebijakan yang partisipatif;

• Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang setidaknya memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan/keamanan (Pasal 7:5).

4. Membuat Pertimbangan Tertulis

5. Membuat Laporan Tahunan

• Memilikisistemdokumentasipelaksanaanpelayananaksesinformasi publik termasuk dokumentasi tentang jumlah permintaan informasi yang masuk, berapa yang ditolak berikut alasannya dan berapa yang diterima, jangka waktu yang dibutuhkan untuk memberikan akses publik, biaya yang dibutuhkan untuk melayani akses informasi publik, biaya yang diterima dari masyarakat.

• MemilikisistemterintegrasidenganKomisiInformasiuntuk kepentingan evaluasi perbaikan layanan dan laporan pelaksanaan UU KIP kepada DPR setiap tahunnya.




T E R I M A K A S I H


• Menolak memberikan informasi yang dikecualikan (Pasal 6);

• Mengecualikan informasi publik untuk diakses secara ketat dan terbatas berdasarkan prinsip consequential harm test, balancing public interest test dan non-permanence (Pasal 2, 17 19 dan 20).

III. Hak (kewenangan) Badan Publik

Henri Subagiyo081585741001021-7262740

[email protected]



22Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik



Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik

II.1. PRASYARAT PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dari sisi kebijakan pada skala nasional keterbukaan

informasi publik seharusnya sudah dapat dijalankan

oleh semua Badan Publik, termasuk Badan Publik

yang ada di dalam Pemerintah Daerah. Namun

belum semua Badan Publik di daerah memiliki

perangkat yang diwajibkan dan menjalankan

keterbukaan informasi publik. Beberapa kendala

termasuk pemahaman akan UU KIP, ketidaktahuan

memulainya darimana sampai pada pemahaman

teknis pelaksanaan yang belum dipahami.

Untuk itu agar keterbukaan informasi publik dapat

dilaksanakan di daerah dengan baik diperlukan

paling tidak prasyarat dasar dan faktor pendukung.

Prasyarat dasar agar keterbukaan informasi publik

dapat berjalan di daerah adalah:

1. Regulasi

Setelah pada tingkat nasional keberadaan

regulasi terpenuhi, maka pada tingkat

daerah hal tersebut juga harus dipenuhi agar

keterbukaan informasi publik dapat dijalankan.

Jika pada tingkat nasional Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam

Negeri serta Peraturan Komisi Informasi, maka

di daerah (Kabupaten/Kota) paling tidak perlu

ditetapkan beberapa regulasi. Regulasi ini

memastikan siapa yang wajib melayani publik

BAB II

.......

keterbukaan informasi publik

seharusnya sudah dapat dijalankan

oleh semua Badan Publik, .......



proses administrasi dan pembiayaan yang relatif

lebih besar dan proses yang panjang ketimbang

menetapkan berdasarkan sumberdaya manusia

yang sudah ada. Meskipun demikian, Badan

Publik perlu menyediakan paket peningkatan

kapasitas bagi sumberdaya manusia yang

ditempatkan sebagai petugas-petugas yang

memberikan layanan informasi.

b. Sarana dan Prasarana. Badan Publik yang

berada di lingkungan Pemerintah Daerah

memiliki kegiatan yang sangat beragam dengan

bidang-bidang yang relative banyak di dalam

satu badan (SKPD). Oleh karenanya informasi

maupun jenisnya sangat beragam. Untuk

memberi layanan yang optimal diperlukan

sarana dan prasarana yang memadai. Prasyarat

minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan

adalah yang dapat menunjang peran-peran

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan

dan/atau penampilan (display) kepada publik,

serta pelayanan informasi. Sarana dan

prasarana minimal yang dibutuhkan yakni:

i. Lemari atau wadah tempat menyimpan

semua dokumen dan informasi yang dimiliki.

Lemari atau wadah penyimpanan dokumen

dapat ditetapkan terpusat di dalam satu

SKPD atau terbagi-bagi berdasarkan bidang

atau bagian masing-masing.

ii. Buku atau berkas (file) dapat berbentuk

softcopy atau hardcopy yang berisi hasil

pendokumentasian informasi publik, baik

pada masing-masing bidang/bagian atau

dipusatkan pada Badan Publik terkait.

iii. Media yang memuat berbagai daftar

informasi publik yang dapat diakses oleh

di dalam penyediaan informasi dan bagaimana

layanan itu diberikan. Regulasi yang diperlukan

yakni:

a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang

Pembentukan PPID. Surat keputusan ini

untuk mengukuhkan keberadaan PPID

dan tugas pokok serta fungsinya sebagai

pelaksana dari unsur Pemerintah Daerah

sebagai badan publik untuk mengelola

(di dalamnya termasuk menyediakan

dan melayani publik di dalam permintaan

informasi) informasi publik.

b. Peraturan Kepala Daerah mengenai

bagaimana layanan informasi publik

diberikan. Peraturan ini mengatur

bagaimana layanan informasi diberikan

kepada publik, melalui tata cara dan

mekanisme seperti apa, dilayani dengan

cara seperti apa, menggunakan media apa,

serta juga mengatur jika terjadi sengketa

informasi antara Pemerintah Daerah (dalam

hal ini PPID) sebagai penyedia informasi

dengan publik sebagai peminta informasi.

2. Teknis

a. Ketersediaan sumberdaya manusia.

Memberikan layanan dan penyediaan informasi

kepada publik membutuhkan penunjukan

petugas pada posisi yang jelas agar layanan

tersebut dapat dijalankan yang memenuhi

unsur-unsur tepat waktu serta kepuasan

publik atas layanan yang diberikan. Didalam

penyediaannya, regulasi pada tingkat nasional

tidak menganjurkan badan publik merekrut staf

baru, karena dapat menimbulkan konsekuensi

BAB II - Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik



publik. Media tersebut dapat dikembangkan

berdasarkan kategori informasi yang ada

dan dikembangkan melalui wadah yang

sederhana sampai yang menggunakan

perangkat teknologi informasi. Umumnya

yang digunakan adalah website, papan

informasi, penampilan di computer yang

memperlihatkan daftar informasi publik dan

sebagainya.

iv. Meja informasi/front desk tempat melayani

permintaan informasi. Meja ini diperlukan

untuk tempat interaksi langsung antara

petugas di Badan Publik dengan masyarakat

yang meminta informasi.

Tidak semua sarana dan prasarana disediakan

secara parsial seperti yang dijelaskan di

atas. Dengan memanfaatkan sistem jaringan

area lokal (Local Area Network/LAN) yang

menggunakan sarana computer serta kabel

penghubung (atau nirkabel) semua sarana di

atas dapat dihubungkan satu dengan lainnya,

sehingga dapat mempercepat layanan informasi

yang diberikan oleh Badan Publik.

3. Administrasi Prasyarat dasar ini merupakan prasyarat

yang dapat memastikan prasyarat-prasyarat

sebelumnya dapat berjalan. Untuk memastikan

regulasi diimplementasikan dibutuhkan

ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai

dan sarana serta prasarana. Untuk memastikan

sumberdaya manusia dapat menggunakan

sarana serta menjalankan fungsi-fungsi yang

telah ditetapkan dibutuhkan prosedur operasi

standar dan petunjuk pelaksanaan.

a. SOP atau prosedur operasi standar.

Prosedur ini disusun untuk memastikan

bahwa setiap langkah yang melibatkan

pihak-pihak dengan perannya masing-

masing dapat terukur kinerjanya dari

sisi penyampaian kualitas layanan serta

ketepatan waktu. SOP ini memiliki berbagai

jenis tergantung pada layanan atau kerja-

kerja yang melibatkan berbagai pihak mana

saja yang hendak diatur, Idealnya semua

kerja-kerja yang dijalankan memiliki SOP

nya masing-masing.

b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Sedangkan faktor pendukung antara lain:

1. Kemauan politik (political will) pimpinan. Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik

diperlukan adanya perubahan paradigma dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan

mengedepankan prinsip good governance, salah

satunya adalah transparansi. Oleh karena itu,

perubahan paradigma tersebut harus ditopang oleh

political will pimpinan yang kuat untuk melahirkan

berbagai instrumen lainnya seperti kebijakan,

regulasi, sarana prasarana, dan sebagainya.

Political will yang kuat merupakan modal awal agar

misi pelaksanaan keterbukaan informasi publik

dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Regulasi yang jelas. Kurang memadainya

regulasi di daerah di dalam melaksanakan

keterbukaan informasi publik yang jelas merupakan

salah satu tantangan yang harus dipecahkan.

Keberadaan regulasi yang memadai, jelas, dan

tegas akan membantu pelembagaan keterbukaan



informasi dalam suatu pemerintah daerah,

terlebih lagi keterbukaan informasi mencakup

semua bagian atau unit dalam suatu pemerintah

daerah. Keberadaan regulasi juga dapat menjamin

keberlanjutan pelaksanaan keterbukaan informasi

publik agar tidak selalu tergantung dengan mood

atasan atau pimpinan. Regulasi ini setidaknya

mengatur tentang: a) Struktur pelaksana

keterbukaan informasi beserta tugas, fungsi, dan

tanggungjawabnya; b) Mekanisme kerja antar

unit atau bagian dalam pelaksanaan keterbukaan

informasi; c) sistem pengelolaan dan pelayanan

informasi; d) penyelesaian sengketa; dan e)

pembiayaan.

3. Struktur kelembagaan yang memiliki kejelasan kewenangannya. Struktur kelembagaan diperlukan

untuk menjalankan regulasi yang telah dibuat.

Struktur kelembagaan ini mencerminkan tugas dan

tanggungjawab setiap unsur dalam suatu badan

publik. Struktur kelembagaan terdiri dari Atasan

PPID, PPID, petugas yang mendukung kerja

PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi

(petugas layanan, teknologi informasi, kearsipan,

dan pejabat fungsional lainnya) serta bagaimana

hubungan antara unsur-unsur dimaksud dalam

pelaksanaan keterbukaan informasi.

4. Sumber Daya Manusia yang kompeten.Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai

baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan

salah satu prasyarat penting agar pengelolaan dan

pelayanan informasi dapat dilakukan dengan baik.

Beberapa sumber daya yang diperlukan dalam

hal ini antara lain: PPID dan PPID Pembantu,

Petugas Informasi di masing-masing unit atau

SKPD, Petugas Meja Informasi yang akan melayani

permohonan informasi maupun penyelesaian

sengketa informasi, dan juga pejabat fungsional

seperti arsiparis, petugas website dan IT, dan

sebagainya.

5. Anggaran yang memadai. Agar dapat

menjalankan perannya ketersediaan anggaran

merupakan faktor pendukung yang harus

dipertimbangkan keberadaannya. Tersedianya

regulasi yang memadai, sumberdaya manusia yang

kompeten tidak cukup menjamin bahwa keterbukaan

informasi publik dapat berjalan. Faktor pembiayaan

merupakan hal penting yang menjadi faktor

pendukung agar pelaksanaan keterbukaan informasi

dapat berjalan. Anggaran yang perlu disediakan

oleh Badan Publik paling tidak untuk melakukan

sosialisasi kepada publik tentang keberadaan PPID

serta operasionalisasi PPID (termasuk didalamnya

sarana dan prasarana serta operasionalisasi

harian). Anggaran merupakan salah satu aspek

penting agar pelaksanaan keterbukaan informasi

dapat ditopang dengan baik. Oleh karena itu, dalam

mempersiapkan sistem keterbukaan informasi perlu

dipikirkan penganggaran yang memadai sesuai

dengan kebutuhan. Penganggaran merupakan salah

satu bentuk konsekuensi dari kewajiban badan

publik dalam menjalankan keterbukaan informasi.

Seringkali badan publik memiliki kendala atas

keterbatasan pembiayaan. Oleh karena itu suatu

perencanaan yang tepat sangat diperlukan dalam

mempersiapkan dan melaksanakan keterbukaan

informasi. Strategi lainnya yang dapat dilakukan

selain melakukan penganggaran pada setiap

SKPD adalah dengan mengembangkan pola-

pola kemitraan dengan lembaga-lembaga di luar




badan publik yang memiliki kepedulian terhadap

keterbukaan informasi untuk membantu pembiayaan

kegiatan atau sarana prasarana melalui dana

hibah. Beberapa persoalan yang mengemuka

yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, karena

merasa dana yang dimiliki terbatas, maka konsep

pengembangan desain untuk implementasi

keterbukaan informasi publik dibuat sangat

minimalis. Misalnya pertimbangan menentukan

letak meja informasi sebagai tempat layanan

informasi hanya pada PPID utama saja, karena jika

harus membuka meja informasi di semua SKPD

dikuatirkan dana membengkak. Padahal penentuan

meja informasi harusnya mempertimbangkan variasi

dan keragaman informasi di Pemerintah sendiri,

jarak antar kantor/SKPD, percepatan layanan

pemberian informasi dan bukan disebabkan oleh

dana yang terbatas.

6. Sistem reward and punishment. Pelaksanaan

keterbukaan informasi perlu diperkuat dengan

sistem reward and punishment yang memadai.

Seringkali posisi-posisi layanan publik dianggap

sebagai posisi yang tidak menarik bagi pegawai atau

petugas badan publik. Oleh karena itu pegawai atau

petugas layanan publik termasuk layanan informasi

perlu mendapatkan reward dan punishment

yang seimbang terkait dengan tugas-tugas yang

diembannya. Pada sistem penilaian kinerja perlu

dikembangkan khusus mekanisme ini. Sistem ini

tidak selalu harus berbentuk misalnya keuntungan

finansial melainkan juga bisa berbentuk lain seperti

pengembangan kapasitas melalui pendidikan atau

pelatihan-pelatihan maupun kredit kerja.

7. Dukungan publik. Keterbukaan informasi perlu

mendapatkan dukungan publik yang kuat. Oleh

karena itu upaya penyadaran publik terhadap

pentingnya informasi perlu terus dikembangkan

agar masyarakat dapat memanfaatkan keterbukaan

informasi dengan baik. Tidak jarang badan publik

yang telah membentuk sistem dengan baik namun

permintaan informasi dari masyarakat masih rendah.

Hal ini mengakibatkan sistem yang telah dibentuk

dengan susah payah tidak dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat padahal tujuan pengembangan layanan

ini adalah untuk pemenuhan hak masyarakat atas

informasi. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang

bertujuan bagi penyadaran masyarakat perlu terus

dilakukan seiring dengan pengembangan sistem

layanan informasi.

Oleh karena prasyarat pelaksanaan keterbukaan

informasi sebagaimana di atas cukup luas, badan

publik perlu memprioritaskan beberapa hal, antara

lain: a) Regulasi di Daerah; b) Struktur PPID; c)

Standar opersional prosedur; dan d) Sarana dan

Prasarana.



II.2. REGULASI

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, fungsi

regulasi dalam keterbukaan informasi adalah

untuk menerjemahkan hal-hal apa saja yang

perlu dilakukan sekaligus memperkuat kedudukan

pelaksanaan keterbukaan informasi. Sebelum

membicarakan bentuk-bentuk regulasi sebaiknya

pemerintah daerah menentukan terlebih dahulu

apa yang dibutuhkan dan menjadi tantangan dalam

melaksanakan keterbukaan informasi. Beberapa hal

yang umumnya diperlukan dalam tahap awal, antara

lain: (1) Pelaksana keterbukaan informasi yang

setidaknya terdiri dari: Atasan PPID, PPID, PPID

Pembantu, Petugas Meja Informasi. Hal ini biasanya

tercermin dalam struktur kelembagaan PPID; (2)

Kategorisasi informasi; (3) Pedoman pelaksanaan

pengelolaan dan pelayanan informasi; (4) aturan

tentang pembiayaan; (5) Sarana prasarana.

Beberapa opsi regulasi yang dapat ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keterbukaan

informasi adalah:

Opsi Pertama: Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota

Pada banyak daerah, Peraturan Daerah (Perda)

merasa tidak perlu ditetapkan, karena aturan di

atasnya sudah cukup jelas. Namun di daerah yang

lain tetap merasa Perda perlu ditetapkan untuk

memperkuat posisi PPID dan payung hukum. Bagi

daerah yang merasa memerlukan Perda, maka

materi muatannya adalah sebagai berikut:

a. Tujuan dan Asas

b. Struktur PPID dan pendukungnya, misalnya:

PPID Pembantu, Petugas Informasi di setiap

SKPD, Petugas Meja Informasi, Pejabat

Fungsional, dan sebagainya

c. Kategorisasi Informasi

i. Informasi berkala

ii. Informasi serta merta

iii. Informasi tersedia setiap saat

iv. Informasi rahasia dan teknik pengecualian/

perahasiaan informasi

d. Tata cara pelayanan informasi dan biaya

perolehan informasi

e. Tata cara pengelolaan keberatan

f. Penyusunan laporan

Sedangkan Peraturan Bupati/Walikota mengatur

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

mencakup:

a) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

sebagai penjabaran dari kategori informasi :

i. Informasi berkala

ii. Informasi serta merta

iii. Informasi tersedia setiap saat

iv. Informasi rahasia dan teknik pengecualian/

perahasiaan

b) SOP penyimpanan dan pendokumentasian

c) SOP pelayanan informasi dan biaya perolehan

informasi

d) SOP Pengelolaan keberatan

e) SOP Penyusunan Laporan

Opsi Kedua :Surat Keputusan tentang PPID dan

Peraturan Bupati /Walikota

Banyak pemerintah daerah yang sudah menetapkan




Surat Keputusan tentang PPID namun kurang

lengkap misalnya hanya menunjuk PPID atau PPID

Pembantu tanpa petugas informasi dan tupoksinya.

Oleh karena itu diperlukan Peraturan Bupati/

Walikota dapat mengatur tentang:

a) Struktur PPID dan pendukungnya, misalnya:

PPID pembantu, Petugas Informasi di

setiap SKPD, Petugas Meja Informasi , dan

sebagainya)

b) SOP penyusunan Daftar Informasi

Publiksebagai penjeabaran dari kategori

informasi

c) SOP Penyimpanan dan pendokumentasian

d) SOP Standar layanan informasi dan biaya

perolehan informasi

e) SOP Tata cara pengelolaan keberatan

f) SOP Penyusunan laporan

II.3. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

1. PERAN DAN FUNGSI PPID

Pemahaman mengenai PPID serta apa tugas pokok

dan fungsinya (Tupoksi) merupakan hal penting agar

dapat mendesain struktur PPID secara tepat. UU

KIP tidak mengatur secara rinci tentang kedudukan

maupun Tupoksi PPID. Beberapa regulasi yang

mengatur tentang PPID adalah : 1) PERKI 1/2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);

2) PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3) Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah.

PERKI 1/2010 memperjelas PPID adalah pejabat

yang bertanggungjawab dalam pengelolaan

informasi dan dokumentasi (penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau

pelayanan informasi) dengan fungsi utama

koordinasi. Penekanan pada “koordinasi” tersebut

menunjukkan bahwa PPID tidak dapat bekerja

sendiri, namun memerlukan dukungan dari unit

lain atau SKPD dalam suatu badan publik dalam

hal ini adalah Pemerintah Daerah. Peraturan ini

juga mengatur tentang tugas-tugas apa saja yang

dikoordinasikan oleh PPID.



Tugas PPID

1. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja

yang meliputi:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;

c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

2. mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja

di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah

dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

dalam sebulan.

3. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau

permohonan

4. Dalam hal pengumuman, mengkoordinasikan:

a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh

pemangku kepentingan; dan

b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami

serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

5. Dalam hal pelayanan permohonan:

a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan

petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan

Informasi Publik;

b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu

dikecualikan;

c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal

permohonan Informasi Publik ditolak;

d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan

e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka

peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

6. mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur

penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 6 – 8 PERKI 1/2010




Berikut bagan yang menggambarkan tugas PPID dalam PERKI 1/2010:

TUGAS PPID KOORDINASI PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENGUMUMAN LAYANAN PERMOHONAN

Melalui media yang efektif menjangkau publik

Dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat (Bahasa Indonesia atau bahasa setempat)

Mengkoordinasi petugas informasi di unit/satuan kerja

Melakukan uji konsekuensi bahaya sebelum mengecualikan informasi

Menyertakan alasan tertulis yang jelas apabila menolak permintaan informasi

Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan dan memberi alasan penghitaman/pengaburan Mengkoordinasikan proses penyelesaian keberatan akibat penolakan informasi

PP 61/2010 juga mengatur tentang PPID mulai dari kompetensi hingga tugas dan tanggungjawabnya (Pasal

12 – 15). PPID yang ditunjuk oleh pimpinan haruslah orang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan

informasi dan dokumentasi dalam hal ini adalah pejabat di bidang informasi publik. Jika dilihat dari ketentuan

ini sepertinya PP ini mengarah atau mendorong adanya jabatan khusus di bidang pengelolaan informasi dan

dokumentasi meskipun tidak dinyatakan secara tegas.

Tugas dan Tanggungjawab PPID

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;



Permendagri 35/2010 mengatur tentang tugas-

tugas PPID, oleh siapa PPID diangkat dan

kepada siapa mempertanggungjabkan kinerjanya,

serta kompetensi PPID. Peraturan ini mengatur

adanya PPID dan PPID Pembantu yang berfungsi

membantu PPID dalam menjalankan tugas-

tugasnya. PPID maupun PPID Pembantu diangkat

dan bertanggungjawab kepada Menteri untuk PPID

Kementerian Dalam Negeri, Gubernur untuk PPID

Provinsi, dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

Tugas dan Wewenang PPID

Tugas PPID: 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi

dari PPID Pembantu;

2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada

publik;

3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Wewenang PPID : 1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi

cakupan kerjanya;

3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;

5. Pengujian Konsekuensi;

6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;

7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya

sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan

8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap

orang atas Informasi Publik.

Pasal 14 PP 61/2010




3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat

Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan

5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan,

serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 9 – 10 Permendagri 35/2010

Membentuk PPID harus mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu,

membentuk PPID juga perlu mempertimbangkan

kondisi faktual serta kebutuhan di lapangan.

Pedoman yang telah diberikan oleh PERKI No.

1/2010 tentang pembentukan PPID adalah:

1. Penunjukkan dan penetapan PPID diserahkan

kepada masing-masing Badan Publik.

2. Fungsi PPID dapat dilakukan oleh pejabat

yang telah ada. Dengan kata lain, fungsi PPID

dapat dilekatkan pada tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) pejabat yang telah ada.

3. Penunjukkan dan penetapan PPID dilakukan

berdasarkan analisis tugas, tanggungjawab, dan

kewenangan PPID sebagaimana diatur dalam

UU KIP dan PERKI No. 1/2010. Berdasarkan

beban tugas, tanggungjawab, dan kewenangan

tersebut, Badan Publik dapat menentukan

kualifikasi pejabat mana yang dapat ditunjuk dan

ditetapkan sebagai PPID.

4. Penunjukkan dan penetapan PPID harus

dilakukan dengan mempertimbangan rentang

kendali/kewenangan yang dimiliki pejabat

tersebut untuk melakukan koordinasi antar

bidang/unit/ divisi pada Badan Publik dalam

rangka pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

5. Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai

PPID harus memiliki kompetensi tidak hanya

terbatas pada bidang informasi dan dokumentasi

tetapi juga memahami substansi informasi

yang dikelola Badan Publik sehingga dapat

menimbang dengan baik dalam mengecualikan

suatu Informasi Publik.

Apakah Badan Publik dapat menunjuk lebih dari satu PPID?

Ya, tetapi Badan Publik harus:

1. Menetapkan PPID utama dan PPID pembantu;

2. Menetapkan tugas, tanggungjawab, dan wewenang masing-masing PPID utama dan PPID

pembantu;

3. Menetapkan garis rentang koordinasi antara PPID utama dan PPID pembantu.



2. STRUKTUR ORGANISASI PPID

Setelah tugas, fungsi dan wewenang PPID diketahui, maka dapat diperhatikan struktur organisasi PPID.

Struktur organisasi yang ada memiliki beberapa opsi. Opsi-opsi itu didasarkan pada filosofi dasar pembagian

kewenangan (terutama antara PPID Utama dan PPID Pelaksana/Pembantu, serta atasan PPID masing-masing).

Informasi yang dikecualikan

Informasi yang dapat diakses

Bupati

Atasan PPID Utama

P e t u g a s I n f o r m a s i

Dinas Kesehatan

PPID Pembantu

Dinas Pendidikan

PPID Pembantu

P e t u g a s I n f o r m a s i P e t u g a s I n f o r m a s i

UPT. Perizinan

PPID Pembantu


Sekda

PPID Utama

1. PPID Utama bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi.

2. PPID Utama mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada PPID Pembantu, selain kewenangan pengujian konsekuensi.

3. Membuat kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berlaku di badan publik.

1. PPID Pembantu bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi.

2. Melaksanakan kewenangan PPID Utama yang didelegasikan kepadanya, selain kewenangan pengujian konsekuensi.

Opsi 1

PPID Utama mendelegasikan sebagian kewenangan kepada PPID Pembantu kecuali kewenangan mengecualikan informasi dengan Bupati/Walikota sebagai Atasan PPID

Keterangan:

1. Tanggungjawab PPID utama:a. Mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik;b. Mengoordinasikan PPID pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;c. Mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik kepada PPID pembantu,

kecuali kewenangan pengujian tentang konsekuensi; dand. Mengkoordinasikan pelayanan Informasi Publik

2. Tanggungjawab PPID pembantu:a. PPID pembantu bertugas melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan

Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sesuai dengan kewenangannya;

b. Melaksanakan kewenangan PPID utama yang didelegasikan kepadanya, kecuali kewenangan pengujian tentang konsekuensi sesuai dengan kewenangannya; dan

c. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik.




Opsi 2

PPID Utama mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada PPID Pembantu termasuk kewenangan untuk mengecualikan informasi dengan Bupati/Walikota sebagai Atasan PPID.



Bupati

Atasan PPID UtamaSekda

PPID Utama


2. PPID Utama mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada PPID Pembantu, termasuk kewenangan pengujian konsekuensi.


Dinas Kesehatan

PPID Pembantu

Dinas Pendidikan

PPID Pembantu


UPT. Perizinan

PPID Pembantu



2. Melaksanakan kewenangan PPID Utama yang didelegasikan kepadanya, termasuk kewenangan pengujian konsekuensi.



Petugas Informasi

Keterangan:

1. Tanggungjawab PPID Utama:a. Mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik;b. Mengoordinasikan PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;c. Mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik kepada PPID

pembantu, termasuk kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi untuk menilai apakah Informasi Publik termasuk sebagai Informasi Publik yang dikecualikan atau tidak; dan

d. Mengoordinasikan pelayanan Informasi Publik.

2. Tanggungjawab PPID Pembantu:a. PPID Pembantu bertugas melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi

Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik;b. Melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangan PPID utama yang didelegasikan kepadanya termasuk

kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi untuk menilai apakah Informasi Publik termasuk sebagai Informasi Publik yang dikecualikan atau tidak; dan

c. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik.



Opsi 3

PPID Utama mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada PPID Pembantu termasuk kewenangan untuk mengecualikan informasi dengan Sekda sebagai Atasan PPID.

Tugas Atasan PPID selain melakukan fungsi monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan penting

terkait dengan keterbukaan informasi juga untuk merespon keberatan terhadap layanan informasi termasuk

penolakan permohonan informasi dengan alasan pengecualian. Namun demikian karena alasan pengajukan

keberatan sangat beragam mulai dari keberatan yang sifatnya teknis, misalnya layanan melebihi jangka

waktu, biaya yang tidak wajar, layanan tidak sesuai dengan yang diminta, dan seterusnya hingga alasan

keberatan yang bersifat substansi karena informasi yang dimohon adalah rahasia atau dikecualikan, maka

perlu dipertimbangkan apakah cukup efektif jika Bupati/Walikota dimandatkan sebagai Atasan PPID yang

mengemban fungsi tersebut dengan pertimbangan kesibukan dan sebagainya. Sebagai alternatif dapat dipilih

Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah yang merupakan pejabat birokrasi tertinggi di suatu pemerintahan

daerah.

Berikut contoh Bagan PPID Utama dijabat oleh Kepala Hubungan Masyarakat atau Kepala Dishubkominfo dengan PPID Pembantu disetiap SKPD.

Bupati/Walikota

Sekda Atasan PPID


2. Melaksanakan kewenangan PPID Utama yang didelegasikan kepadanya, termasuk kewenangan pengujian konsekuensi.


2. PPID Utama mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada PPID Pembantu, termasuk kewenangan pengujian konsekuensi.


Petugas Informasi dan

Meja Informasi

Kepala Humas/ Kepala

Dishubkominfo

PPID Utama

Kepala UPT. Perizinan

PPID Pembantu

Kepala Dinas Pendidikan

PPID Pembantu

Petugas Informasi Petugas








Di luar 3 opsi yang disampaikan di atas, ada juga Badan Publik yang memiliki opsi penetapan PPID seperti

di bawah ini. Penetapan model semacam di bawah ini disebabkan badan publik tersebut memiliki struktur

organisasi yang sangat ramping dan biasanya hanya memiliki satu kantor saja, misalnya pada organisasi non-

pemerintah.

Badan Publik dengan sedikit atau satu unit/satuan kerja

Pemimpin Badan Publik

Humas / PPID

1. Melaksanakan tugasnya sebagai PPID.

2. Melakukan pengujian konsekuensi dan mewakili badan publik dalam sengketa informasi.

3. Merangkap sebagai petugas informasi.

Keterangan:

PPID dalam skema ini sekaligus merangkap sebagai Petugas Informasi yang bertugas melaksanakan penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/

atau diterima oleh Badan Publik. Selain itu, PPID dalam skema ini bertugas melakukan pengujian konsekuensi untuk

memutuskan suatu informasi dikecualikan atau terbuka untuk diakses publik.



BEBERAPA CATATAN UMUM TERKAIT DENGAN STRUKTUR PPID BEBERAPA PEMERINTAH DAERAH (SUATU PEMBELAJARAN)

Pada saat ini telah banyak pemerintah daeran

yang mempersiapkan pelaksanaan keterbukaan

informasi dengan membentuk struktur PPID. Berikut

ini catatan atas refleksi Struktur PPID yang telah

dibentuk oleh beberapa pemerintah daerah selama

penyelenggaraan pelatihan PPID oleh KINERJA :

a. Terdapat beberapa pemerintah daerah yang

belum mencantumkan siapa Atasan PPID dan

apa tupoksinya;

b. Terdapat beberapa pemerintah daerah yang

membentuk struktur tidak hanya Atasan PPID,

PPID, dan PPID Pembantu, misalnya Dewan

Pertimbangan namun belum mencantumkan

tupoksinya;

c. Terdapat variasi beberapa pemerintahan

daerah dalam mencantumkan SKPD-nya.

Ada pemerintah daerah yang mencantumkan

Unit Pelaksanan Teknis sebagai bagian dari

pemerintahan daerah bahkan mencakup juga

kecamatan dan desa/kelurahan, namun ada

juga pemerintah daerah tidak memasukan

kecamatan dan desa/kelurahan dalam struktur

PPID. Oleh karena itu perlu dipikirkan apakah

kecamatan dan desa/kelurahan merupakan

bagian dari pemerintah daerah? Jika Ya, maka

kedua instansi tersebut perlu dimasukkan

dalam struktur PPID. Dengan memasukkan

kecamatan dan desa/kelurahan akan sangat

membantu kedua instansi tersebut untuk

menyelenggarakan keterbukaan informasi

hingga ke level masyarakat.

d. Terdapat beberapa pemerintah daerah yang

belum mengatur Meja Informasi dan SKPD

mana yang menyelengarakan Meja Informasi

tersebut sebagai pintu layanan informasi

bagi masyarakat. Dalam penentuan Meja

Informasi terdapat variasi antar pemerintah

daerah mengingat kondisi yang berbeda-beda

pula, misalnya untuk pemerintah daerah yang

kantor SKPD-nya sudah terdapat dalam satu

kawasan, maka Meja Informasi dibuat terpusat

atau satu pintu dibawah tanggungjawab PPID

Utama. Namun ada pula beberapa pemerintah

daerah yang membuat Meja Informasi di

setiap kantor SKPD dibawah tanggungjawab

PPID Pembantu mengingat letak setiap kantor

yang jaraknya berjauhan satu sama lainnya

sehingga diharapkan mempermudah layanan

bagi masyarakat. Meja Informasi dibawah

setiap PPID Pembantu akan memberikan

layanan informasi yang tercakup di SKPD nya

namun pada Meja Informasi tersebut dibekali

Daftar Informasi Publik yang memungkinkan

masyarakat dapat melihat SKPD mana yang

menguasai informasi yang dibutuhkannya.




II.4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Badan Publik memiliki kewajiban untuk membangun

dan mengembangkan sistem informasi dan

dokumentasi agar dapat mengelola informasi publik

dengan baik dan efisien sehingga dapat diakses

dengan mudah oleh masyarakat (Pasal 7 Ayat

(3) UU KIP). Termasuk dalam kewajiban tersebut,

Badan Publik harus membuat peraturan mengenai

SOP layanan informasi sebagai bagian dari sistem

informasi dan dokumentasinya (Pasal 38 PERKI

SLIP).

Baik UU KIP maupun peraturan pelaksananya tidak

mengatur secara khusus tentang SOP pengelolaan

informasi publik. Hal ini dikarenakan SOP sangat

tergantung pada bentuk dan besarnya Badan Publik

serta bidang kegiatan dan mekanisme kerja yang

(sudah) ada di Badan Publik yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, kewenangan untuk mengaturnya

diserahkan kepada masing-masing Badan Publik.

SOP layanan informasi publik berkaitan dengan

cara/prosedur Badan Publik dalam melayani

permohonan informasi secara efektif dan efisien

(out-flow). Oleh karena itu, titik berat dalam

mengembangkan SOP layanan informasi publik

adalah pola hubungan yang efektif dan efisien

antara penyedia informasi dengan pemohon informasi. Sedangkan SOP pengelolaan informasi

publik berkaitan dengan cara/prosedur Badan Publik

dalam mengelola informasi di dalam Badan publik itu

sendiri, untuk mendukung pelayanan informasi. Oleh

karena itu, titik berat dalam mengembangkan SOP

pengelolaan informasi publik adalah efektifitas arus

informasi di dalam Badan Publik (pola hubungan

yang efektif antara unit penyedia informasi di dalam

Badan Publik) serta kualitas informasi dihasilkan

atau disediakan.

Ada banyak manfaat dari keberadaan SOP, antara

lain:

1) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan

pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang

menjadi tugasnya.

2) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian

yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai

dalam melaksanakan tugas.

3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

individual pegawai dan organisasi secara

keseluruhan.

4) Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan

tidak tergantung pada intervensi manajemen,

sehlngga akan mengurangl keterlibatan

pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

5) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

6) Menciptakan ukuran standar kinerja yang

akan memberikan pegawai cara konkrit

untuk memperbaiki kinerja serta membantu

mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.

7) Memastikan pelaksanaan tugas

penyelenggaraan pemerintahan dapat

berlangsung dalam berbagai situasi.



8) Menjamin konsistensi pelayanan kepada

masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan

prosedur.

9) Memberikan informasi mengenai kualifikasi

kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai

dalam melaksanakan tugasnya.

10) Memberikan informasi bagi upaya peningkatan

kompetensi pegawai.

11) Memberikan informasi mengenai beban tugas

yang dipikul oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya.

12) Sebagai instrumen yang dapat melindungi

pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum

karena tuduhan melakukan penyimpangan.

13) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

14) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-

kesalahan prosedural dalam memberikan

pelayanan.

15) Membantu memberikan informasi yang

diperlukan dalam penyusunan standar

pelayanan, sehingga sekaligus dapat

memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Dalam menyusun SOP perlu diperhatikan beberapa

hal, yaitu:

1) Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur

yang distandarkan harus dapat dengan mudah

dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai

bahkan seseorang sama sekali baru dalam

tugas pelaksanaan tugasnya.

2) Efisiensidanefektivitas. Prosedur-prosedur

yang distandarkan harus merupakan prosedur

yang paling efisien dan efektif dalam proses

pelaksanaan tugas.

3) Keselarasan. Prosedur-prosedur yang

distandarkan harus selaras dengan prosedur-

prosedur standar lain yang terkait.

4) Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur

yang distandarkan mengandung standar

kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur

pencapaian keberhasilannya.

5) Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan

harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan

kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan

yang berkembang dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan.

6) Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani). Prosedur-prosedur yang distandarkan

harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna

(customer's needs) sehingga dapat memberikan

kepuasan kepada pengguna.

7) Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang

distandarkan harus memenuhi ketentuan dan

peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

8) Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang

distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan

sebagai sebuah produk hukum yang ditaati,

dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk

melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan

hukum.

Dilihat dari jenisnya terdapat 2 jenis SOP, yaitu:

SOP Teknis dan SOP Administratif.

1. SOP Teknis. SOP teknis adalah standar

prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.

Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti

sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan

variasi lain.




SOP teknis banyak digunakan pada bidang-

bidang antara lain: teknik, seperti: perakitan

kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan,

pengoperasian alat-alat, dan lainnya; kesehatan,

pengoperasian alat-alat medis, penanganan

pasien pada unit gawat darurat, medical check

up, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, SOP teknis

dapat diterapkan pada bidang-bidang antara

lain: pemeliharaan sarana dan prasarana,

pemeriksaan keuangan (auditing), kearsipan,

korespondensi, dokumentasi, pelayanan-

pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian

dan lainnya.

2. SOP Administratif. SOP administratif adalah

standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-

jenis pekerjaan yang bersifat administratif.

Dalam penyelenggaraan administrasi

pemerintahan lingkup makro, SOP administratif

dapat digunakan untuk proses-proses

perencanaan, pengganggaran, dan lainnya, atau

secara garis besar proses-proses dalam siklus

penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Dalam lingkup mikro, SOP administratif disusun

untuk proses-proses administratif dalam

operasional seluruh instansi pemerintah, dari

mulai level unit organisasi yang paling kecil

sampai pada level organisasi secara utuh,

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Jika dilihat dari segi format, terdapat 4 format

SOP, yaitu: (1) Langkah sederhana (Simple

Steps); (2) Tahapan berurutan (Hierarchical

Steps); (3) Grafik (Graphic); (4) Diagram

Alir (Flowcharts). Terdapat 2 faktor yang

dapat dijadikan dasar dalam penentuan

format penyusunan SOP, yaitu : (1) berapa

banyak keputusan yang akan dibuat dalam

suatu prosedur; (2) berapa banyak langkah

dan sublangkah yang diperlukan dalam

suatu prosedur. Format terbaik SOP adalah

yang dapat memberikan wadah serta dapat

menstransmisikan informasi yang dibutuhkan

secara tepat dan memfasilitasi implementasi

SOP secara konsisten.

Berikut penjelasan dari format SOP:

1. Langkah sederhana (Simple Steps). Format

ini dapat digunakan jika prosedur yang akan

disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan

memerlukan sedikit keputusan. Format SOP ini

dapat digunakan dalam situasi dimana hanya

ada beberapa orang yang akan melaksanakan

prosedur yang telah disusun dan biasanya

merupakan prosedur rutin. Dalam simple steps

ini kegiatan yang akan dilaksanakan cenderung

sederhana dengan proses yang pendek.

2. Tahapan berurutan (Hierarchical Steps). Format ini merupakan pengembangan dari

simple steps. Digunakan jika prosedur yang

disusun panjang, lebih dari 10 langkah dan



membutuhkan informasi lebih detail, akan

tetapi hanya memerlukan sedikit pengambilan

keputusan. Dalam hierarchical langkah-langkah

yang telah diidentifikasi dijabarkan kedalam

sub-sub langkah secara terperinci.

3. Grafik(Graphic). Jika prosedur yang disusun

menghendaki kegiatan yang panjang dan

spesifik, maka format ini dapat dipakai. Dalam

format ini proses yang panjang tersebut

dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih

pendek yang hanya berisi beberapa langkah.

Hal ini memudahkan bagi pegawai dalam

melaksanakan prosedur. Format ini juga bisa

digunakan jika dalam menggambarkan prosedur

diperlukan adanya suatu foto atau diagram.

4. Diagram Alir (Flowcharts). Flowcharts

merupakan format yang biasa digunakan jika

dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan

keputusan yang banyak (kompleks) dan

membutuhkan jawaban "ya" atau "tidak" yang

akan mempengaruhi sub langkah berikutnya.

Format ini juga menyediakan mekanisme yang

mudah untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para

pegawai melalui serangkaian langkah-langkah

sebagaihasil dari keputusan yang telah diambil.

LANGKAH-LANGKAH UMUM DALAM MENYUSUN SOP

1. Persiapan. Pada tahap ini dilakukan

pembentukan tim dan sosialisasi tentang

rencana pembentukan SOP. Selain itu pada

tahap ini perlu pula diidentifikasi kapasitas tim

yang akan menyusun SOP. Jika diperlukan

dapat dilakukan peningkatan kapasitas atau

pelatihan terlebih dahulu tentang bagaimana

menyusun SOP dengan baik.

2. IndentifikasikebutuhanSOP. Pada tahap

ini tim penyusun perlu melakukan identifikasi

tentang SOP apa saja yang dibutuhkan.

Identifikasi ini dapat dilakukan dengan melihat

bussines process dari keterbukaan informasi

maupun juga dengan menggali masukan

dari stakeholders di internal badan publik.

Pelaksanaan keterbukaan informasi umumnya

membutuhkan SOP seperti di bawah ini:

a. Penyusunan daftar informasi publik.

b. Pendokumentasian dan penyimpanan

informasi publik.

c. Pengumuman dan pelayanan permohonan

informasi publik.

d. Pengelolaan keberatan layanan informasi

publik.

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

keterbukaan informasi publik.

3. Penyusunan SOP. Pada tahap ini bisa

dilakukan dengan beberapa kegiatan mulai

dari pengumpulan informasi yang dibutuhkan,

penulisan (drafting), dan pengesahan.




SARKERNomor SOPTanggal PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP:

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. 2. ....Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:1. 2. ....

1. 2. ....

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. 2. ....

No. AktivitasPelaksana Baku Tembak

KeteranganPelaksanaan 1

Pelaksanaan 2

Pelaksanaan 3

Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1.2.....

Berikut contoh format SOP secara umum:

Keterangan:

• Dasar hukum diisi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang akan dibuat SOP nya.

• Keterkaitan diisi dengan keterkaitan kegiatan atau prosedur ini dengan prosedur lainnya.

• Peringatan diisi dengan kemungkinan masalah yang terjadi ketika prosedur ini dilaksanakan (jika ada) ataupun tidak

dilaksanakan. Sebaiknya juga diisi dengan bagaimana mengatasi masalah yang muncul tersebut.

• Kualifikasi pelaksana diisi dengan kualifikasi pegawai atau petugas yang melaksanakan prosedur

• Pencatatan dan pendataan memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan

dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan, Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang

akan diisi oleh setiap pegawai yang terlibat dalam proses, (Misalnya formulir yang menunjukkan perjalanan sebuah

proses pengolahan dokumen pelayanan perijinan.



II.5. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek

penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.

Pelayanan informasi dapat diselenggarakan dengan

baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana

yang memadai, khususnya pada tahap awal adalah

sarana dan prasarana pada Meja Informasi.

Meja informasi adalah tempat pelayanan informasi

publik serta berbagai sarana atau fasilitas

penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang

bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.

Beberapa fasilitas yang umumnya diperlukan dalam

meja informasi adalah:

1. Meja dan kursi layanan

2. Formulir layanan informasi

3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

4. Komputer, Printer, dan Scanner

5. Telepon dan Faximile

6. Papan pengumuman dan Website

7. Database

Ad.1. Meja dan Kursi layanan

• Meja dan kursi layanan ini diperuntukkan baik

bagi petugas maupun bagi pemohon informasi

selama layanan informasi diberikan. Bagi

pemohon informasi, meja dan kursi dapat

mengoptimalkan sarana ruang tunggu di kantor

PPID.

• Pada perangkat meja yang dijadikan Meja

Informasi diberikan keterangan/tulisan :

M E J A I N F O R M A S I• Untuk mempermudah pemohon menemukan

letak Meja Informasi di lokasi kantor PPID perlu

diberikan petunjuk arah yang memberitahukan

dimana letak Meja Informasi.

Ad.2. Formulir Layanan Informasi

Formulir layanan adalah formulir-formulir yang

merupakan perangkat layanan berdasarkan

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI

SLIP). Formulir-formulir tersebut adalah:

1. Register Permohonan Informasi. Format

Register tersedia pada Lampiran 4 didalam

PERKI No 1/2010 tentang SLIP

2. Formulir Permohonan Informasi. Format formulir

ini tersedia pada Lampiran 3 di dalam PERKI No

1/2010 tentang SLIP

3. Tanda Terima Permohonan Informasi. Tanda

terima ini dapat menggunakan copy dari formulir

permohonan informasi atau dapat dibuat sendiri

secara sederhana dengan mencantumkan

tanggal permohonan diterima/dinyatakan

lengkap dan waktu bagi pemohon untuk

mengkonfonfirmasi hasil permohonan.

4. Surat Pemberitahuan Tertulis. Format ini telah

tersedia pada Lampiran 5 di dalam PERKI No

1/2010 tentang SLIP.

5. Surat Perpanjangan Layanan. Format ini dapat

dibuat dengan menggunakan format tersendiri.

6. Surat Keputusan PPID tentang Penolakan

Permohonan Informasi. Format ini tersedia pada




Lampiran 6 di dalam PERKI No 1/2010 tentang

SLIP.

7. Register Permohonan Keberatan. Format ini

tersedia pada Lampiran 8 di dalam PERKI No

1/2010 tentang SLIP.

8. Formulir Keberatan. Format ini tersedia pada

Lampiran 7 di dalam PERKI No 1/2010 tentang

SLIP.

9. Tanda Terima Pengajuan Keberatan. Tanda

terima ini dapat menggunakan copy dari formulir

keberatan atau dapat dibuat sendiri secara

sederhana dengan mencantumkan tanggal

permohonan diterima/dinyatakan lengkap dan

waktu bagi pemohon untuk mengkonfirmasi hasil

permohonan.

Ad. 3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik adalah

penjelasan tertulis kepada publik seputar pelayanan

informasi yang terdiri dari:

1. Dasar Hukum;

2. Pemohon Informasi Publik;

3. Cakupan pemerintah daerah;

4. Tata Cara Permohonan Informasi Publik;

5. Tata Cara Pelayanan Informasi Publik;

6. Tata Cara Mengajukan Keberatan;

7. Tata Cara Pengelolaan keberatan; dan

8. Saran dan Masukan;

Ad.4. Komputer, Printer, dan Scanner

Perangkat komputer, printer, alat copy, dan scanner

diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat

layanan terlebih lagi dengan penerapan aplikasi

layanan. Aplikasi layanan akan mencetak secara

otomatis berbagai form-form yang diperlukan oleh

petugas. Selain itu, keberadaan komputer juga

dapat dihubungkan dengan database terkait dengan

informasi/dokumen yang telah dicantumkan dalam

Daftar Informasi Publik. Untuk kebutuhan print, copy,

dan scan bisa diupayakan dengan printer yang

memiliki kelengkapan untuk ketiga fungsi tersebut.

Ad. 5. Telepon dan Faximile

Telepon dan faximile diperlukan sebagai media

komunikasi dalam proses layanan. Oleh karena itu

diharapkan setiap pemerintah daerah menyediakan

saluran ini untuk kebutuhan pelayanan informasi.

Nomor telepon dan faximile perlu dicantumkan

dalam Maklumat Pelayanan Informasi Publik dan

disebarluaskan kepada publik agar mengetahui

kemana mereka melakukan permohonan informasi.

Ad.6. Papan pengumuman dan Website

Papan pengumuman dan website merupakan

media wajib yang digunakan dalam pengumuman

informasi yang wajib diumumkan secara berkala.

Oleh karena itu, setiap kantor pemerintah daerah

harus menyediakan papan pengumuman untuk

mengumumkan informasi-informasi tertentu yang

disajikan dengan menyesuaikan kapasitas papan

pengumuman. Pemerintah daerah yang telah

memiliki website perlu segera mengunggah jenis

informasi yang wajib diumumkan dan disediakan

secara berkala ke dalam website-nya.



Ad.7. Database

Database merupakan salah satu perangkat

penting dalam pelayanan informasi. Melalui

keberadaan database yang optimal diharapkan

dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan

informasi publik sesuai dengan standar operasional

prosedur. Oleh karena itu kedepan perlu dipikirkkan

agar setiap pemerintah daerah memiliki database

untuk menyimpan informasi/dokumen yang telah

dicantumkan dalam Daftar Informasi Publik.

Database ini harus dikelola oleh PPID dan PPID

Pembantu dengan dibantu oleh petugas teknologi

informatika.

II.6. TAHAPAN PEMBENTUKAN PPID

Setelah segala prasyarat dasar maupun

faktor pendukung diuraikan di atas, termasuk

bagaimana PPID serta beberapa opsi struktur

organisasi, maka untuk dapat mengoperasionalkan

diperlukan langkah-langkah untuk membentuk

PPID berdasarkan berbagai prasyarat dan faktor

pendukung tersebut di atas. Langkah-langkah

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Undang-Undang KIP beserta regulasi

yang mendukungnya kepada Badan Publik

(Satker/SKPD). Sosialisasi ini merupakan

landasan kegiatan operasional awal, karena

disinilah dikenalkan berbagai hal tentang

keterbukaan informasi publik. Pemerintah

Daerah perlu melakukan kegiatan sosialisasi

dengan tujuan dapat memberi gambaran kepada

Badan Publik/Satker/SKPD mengenai:

i. Paradigma serta prinsip keterbukaan

informasi publik

ii. Lembaga atau institusi yang terlibat di dalam

kegiatan keterbukaan informasi publik, serta

peran masing-masing.

iii. Peran Pemerintah (Daerah) dalam

keterbukaan informasi publik, dimana secara

spesifik menjelaskan peran dan fungsi PPID

iv. Kategori Informasi publik dan prosedur

pengecualian informasi

v. Mekanisme umum pelayanan informasi

publik

vi. Penyelesaian sengketa informasi

vii. Sanksi terhadap tidak terpenuhinya hak

publik atas informasi.

Materi sosialisasi dapat diambilkan dari Undang-

Undang KIP atau berbagai bahan yang dapat

diunduh dari website Komisi Informasi Pusat

ataupun Kementrian Informasi dan Komunikasi.

Di dalam pelaksanaan sosialisasi perlu

dipastikan bahwa SKPD/Satker yang hadir

adalah pejabat tertinggi atau wakilnya, dan

bukan staf biasa.

b. Pembentukan Tim Persiapan. Pemerintah

Daerah selanjutnya dapat membentuk tim

persiapan. Tim ini dibentuk untuk membahas

struktur organisasi, SOP dan menyusun kriteria




informasi. Tim ini paling tidak terdiri dari Bagian

Hukum, Humas/Kominfo dan semua Bagian di

bawah SEKDA). Output yang diharapkan dapat

dihasilkan oleh tim ini adalah:

i. Rancangan SK Pembentukan PPID.

Adapun materi mengenai regulasi ini telah

dijelaskan di dalam bagian terdahulu yang

menjelaskan mengenai prasyarat dasar

maupun factor pendukung mengenai

regulasi.

ii. Rancangan kategori dan kriteria informasi.

Adapun materi mengenai rancangan ini

dapat dapat diamati berdasarkan bagian di

dalam Undang-Undang KIP dan Perki No

1/2010

iii. Rancangan SOP Pelayanan Informasi

Publik. Adapun materi mengenai rancangan

ini dapat diambil dari Undang-Undang KIP

dan Perki No 1/2010.

c. Pembahasan kriteria informasi. Tim persiapan

merumuskan rancangan kriteria informasi.

Selanjutnya, tim persiapan mengundang seluruh

Staker/SKPD untuk membahas rancangan

kriteria informasi publik untuk disepakati dengan

seluruh satker. Keluaran dari pertemuan

pembahasan ini adalah disepakatinya kriteria

informasi publik menjadi alat untuk menentukan

kriteria informasi yang dikecualikan dan yang

tidak. Kriteria ini selanjutnya digunakan sebagai

panduan untuk menyusun daftar informasi publik

di masing-masing SKPD/Satker.

d. Tim persiapan melalui Bagian Hukum

menyampaikan Rancangan SK Pembentukan

PPID diajukan kepada Pimpinan Daerah untuk

mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan.

e. Tim persiapan melalui Bagian Hukum

menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah mengenai SOP Pelayanan Informasi

Publik oleh PPID kepada Pimpinan Daerah

untuk ditetapkan.

f. Setelah rancangan SK Pembentukan PPID

ditetapkan melalui Pimpinan Daerah, maka

tim persiapan melakukan sosialisasi SK

Pembentukan PPID kepada seluruh Satker/

SKPD. Sosialisasi dapat dilakukan melalui

berbagai opsi, yakni: (i) mengundang seluruh

SKPD/Satker untuk diberi penjelasan; (ii)

mempublikasikan melalui media internal; (iii)

mendistribusikan salinan SK kepada seluruh

Satker/SKPD dengan meminta semua pimpinan

Satker mensosialisasikan SK kepada stafnya;

(iv) mengunggah SK ke seluruh situs yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Opsi yang

disampaikan di sini dapat dilakukan secara

bersamaan antar satu opsi dengan opsi yang

lain.

g. Setelah rancangan Peraturan Kepala Daerah

mengenai SOP Pelayanan Informasi Publik

ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka tim

persiapan melakukan sosialisasi kepada

seluruh Satker. Metode sosialisasi sama dengan

saat melakukan sosialisasi SK Pembentukan

PPID kepada Satker, hanya saja untuk SOP ini

diperlukan sesi khusus untuk memastikan SOP

dipahami dan dapat dijalankan oleh masing-



masing Satker. PPID Utama atau tim persiapan

dapat menyiapkan paket peningkatan kapasitas

bagi petugas-petugas yang nanti ditetapkan di

masing-masing Satker/SKPD untuk menjalankan

peran-peran tersebut.

h. Pembentukan struktur organisasi PPID

pada masing-masing SKPD. Kepala SKPD

membentuk tim pelaksana pelayanan informasi

publik. Tim ini dikoordinasikan oleh PPID

pelaksana atau PPID pembantu yang ada di

SKPD terkait. Jumlah tim dan struktur internal

dibentuk tergantung pada rentang dan struktur

yang ada di dalam SKPD masing-masing.

Pembentukan ini harus memastikan masing-

masing staf yang ditetapkan memahami peran

dan fungsi mereka di dalam pengelolaan

informasi di dalam SKPD masing-masing.

Kepala SKPD perlu mempertimbangkan

peningkatan kapasitas dari tim pelaksana agar

dapat menjalankan peran dan fungsinya secara

optimal.

i. Pengadaan sarana dan prasarana. Hal yang

perlu dilakukan adalah merumuskan kebutuhan

sarana dan prasarana seperti apa yang hendak

digunakan. Ada baiknya SKPD/Satker menyusun

kebutuhan berdasarkan rencana jangka

panjang yang berbentuk semacam rencana

induk pengelolaan informasi publik, sehingga

tergambar jelas di dalam rencana berapa

kebutuhan komputer (serta ditempatkan dimana

masing-masing serta apakah diperlukan server),

lemari penyimpanan (storage cabinets), meja

informasi (front desk), bagaimana sistem apa

yang hendak digunakan untuk mempermudah

proses pengelolaan informasi (penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan) dan berbagai

formulir yang dibutuhkan yang sebagian besar

dapat dilihat di dalam lampiran Perki no 1 tahun

20120.

Rencana tersebut dapat diajukan kedalam

usulan SKPD untuk Tahun Anggaran berjalan

melalui Perubahan APBD ataupun usulan

rancangan APBD tahun berikutnya.SKPD

masing-masing perlu memberikan alasan

mengapa saat ini dibutuhkan peralatan

tersebut. Usulan disampaikan melalui proses

pembahasan perubahan APBD tahun berjalan

ataupun rancangan APBD tahun berikutnya.

j. Sosialisasi kepada publik. Publik perlu

mengetahui keberadaan PPID dan perannya,

terutama apa yang menjadi hak publik di dalam

mengakses informasi. Hal ini merupakan

langkah penting setelah semua proses di atas

dilakukan. Di dalam melakukan sosialisasi

kepada publik adalah penting menyampaikan

pokok-pokok materi yang hendak disosialisasi.

Hendaknya dihindari penyampaian SK,

Peraturan ataupun Undang-Undang semata,

namun perlu diberi penjelasan spesifik,

terutama yang terkait dengan apa yang perlu

diketahui oleh publik. Selain materi yang

hendak disosialisasi, juga penting media yang

digunakan untuk melakukan sosialisasi.




BAHAN PRESENTASI

Henri Subagiyo

SESI II MELAKSANAKAN KETERBUKAAN

INFORMASI

Sub Pokok Bahasan

• PRASYARATUMUMPELAKSANAANKETERBUKAANINFORMASI

• STRUKTURDANPEJABATPENGELOLAINFORMASIDANDOKUMENTASI (PPID) - PENGEMBANGAN STRUKTUR - KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

• PENGEMBANGANSTANDAROPERSIONALPROSEDUR



• Tuliskan kebutuhan apa saja yang menjadi prasyarat dalam melaksanakan pelayanan informasi dan apa hambatan/tantangannya serta bagaimana solusinya menurut anda

• Berikan jawaban kepada fasilitator anda untuk ditempelkan sesuai dengan kerangka

• Lihat slide selanjutnya dan identifikasi jawaban dengan slide• Diskusikan

DISKUSI KELOMPOK

PRASYARAT UMUM DALAM IMPLEMENTASI UU KIP

Kebutuhan Hambatan/tantangan Solusi

1. Political will

pimpinan

2. PeraturanPelaksana

• Sistempenilaiankinerja

• Sistem Monev& pelaporan

• Penganggaranyg memadahi

• Strategipendanaanlainnya

• Kemitraan • Saranasoftware & hardware

• Maintenance

• Kualitas & kuantitasSDM

• Kulturbirokrasi(awareness)

• Regenerasi

• PPID • Penanggung-

jawabKeberatan(Atasan PPID)

• Koordinasiantar unit

• Koordinasiantar BadanPublik

• Peraturan KomisiInformasi

• PeraturanPemerintah

• SOP internal (PERDA/PERGUB/KEPGUB

• Daftar InformasiPublik

Partisipatif8. Dukungan

Publik

KesadaranPublik Permintaan

InformasiPemanfaata

n Informasi




PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA LINGKUP TANGGUNGJAWAB PPID (Ps. 6-8 PERKI)

Membentuk Kelembagaan PPID

• PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID (PERKI 1/2010)

• Mengkoordinasikan: - penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik;- penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah

penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.



RENTANG FUNGSI KELEMBAGAAN

LINGKUP TUGAS PPID (Ps. 6-8 PERKI)1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap

unit/satuan kerja yang meliputi:• informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;• informasi yang wajib tersedia setiap saat;• informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

3. Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

INFLOW OUTFLOW

Penyediaan & Pelayanan: Pelayanan melalui

Pengumuman Pelayanan melalui

permohonan informasi

Pengumpulan, penyimpanan,

pendokumentasian darisetiap unit

ATASAN PPID

Penanggungjawab: supervisimerespon keberatan




• Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.

• Dalam hal pengumuman, mengkoordinasikan:- pengumuman Informasi Publik melalui media yang

secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan

- penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

• Dalam hal pelayanan permohonan:- mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan

petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;

- melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

- menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

- menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan

- mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

• mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.



Kewenangan PPID (Permendagri 35/2010)

KOMPETENSI PPID• Membidangi informasi publik Ps. 12 PP 61/2010• Memiliki kemampuan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi

(penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi ) Ps. 13 PP 61/2010

• Melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi Ps. 7 Permendagri 35/2010

• Dapat didukung oleh pejabat fungsional Ps. 8 Permendagri 35/2010; Ps. 15 PP 61/2010; dan Ps. 13 UU KIP

• Mampu mengambil keputusan (selonitas yang memadahi)

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan

5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.




• Mempersiapkan tim perumus,• Mengidentifikasi tupoksi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab

PPID dan eselonitas,• Mengidentifikasi hubungan kerja dengan satker lainnya, misalnya untuk

menentukan PPID Pembantu,• Membuat mekanisme kerja antara PPID, PPID pembantu, dan atasan

PPID,• Merumuskan Meja Informasi dan menentukan petugas meja informasi,• Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

• Setelah mengetahui presentasi di atas, buatlah: - Usulan tahapan aktifitas dalam membentuk struktur

PPID - Bagan/struktur PPID, PPID Pembantu, dan Meja

Informasi bagi Pemerintah Daerah • Presentasikan dan diskusikan bersama

Tahapan Pembentukan PPID

Diskusi Kelompok



Simulasi (Bahan Diskusi) Alternatif I

KOMPETENSI PPID

Bupati/WalikotaWakil Bupati/Walikota

SETDA

BADAN

KEPALA

KEPALA

DINAS

KANTOR

KEPALARUMAH SAKIT

DIREKTUR

KEPALA

BAPPEDA

SET-DPR

DPRD

SEKDA

MEJA INFORMASI

(utama)

MEJA INFORMASI

SEKWAN

MEJA INFORMASIJika lokasi kantor terpisah sebaiknya ada Meja Informasi

PPID (Pembantu/Pelaksana)





Atasan PPID

PPID (Utama)

PPID (Utama)

Bupati/WalikotaWakil Bupati/Walikota

SETDA

BADAN

KEPALA

KEPALA

DINAS

KANTOR

KEPALA

RUMAH SAKIT

DIREKTUR

KEPALA

BAPPEDA

SET-DPR

DPRD

SEKDA

MEJA INFORMASI

MEJA INFORMASI

SEKWAN

MEJA INFORMASI

Atasan PPID

PPID (Utama)

AsistenPPID

MEJA INFORMASI

Kepala Bagian

Atasan PPID

PPID Kepala Bagian

MEJA INFORMASI

Atasan PPID

PPID

Kepala Bagian PPID

Atasan PPIDKepala Bagian PPID

Atasan PPID

Kepala Bagian PPID MEJA

INFORMASIMEJA

INFORMASI

Atasan PPID

Kapala BagianPPID

FungsiKoordinasi/sinkronisasi

Simulasi (Bahan Diskusi)Alternatif II




Simulasi (Bahan Diskusi) Alternatif III



Bupati

Atasan PPID Utama


Dinas Kesehatan

PPID Pembantu

Dinas Pendidikan

PPID Pembantu


UPT. Perizinan

PPID Pembantu


Sekda

PPID Utama






Simulasi (Bahan Diskusi) Alternatif IV



Bupati

Atasan PPID UtamaSekda

PPID Utama




Dinas Kesehatan

PPID Pembantu

Dinas Pendidikan

PPID Pembantu


UPT. Perizinan

PPID Pembantu






Petugas Informasi



MEMBUAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANDAT

• Badan Publik wajib membuat Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

• Materi minimum dalam SOP (Ps. 38 PERKI 1/2010)

TUJUAN

• Kepastian prosedur, jangka waktu, dan administrasi bagi petugas/pegawai

• Indikator mengukur kinerja • Pembagian tugas dan

tanggungjawab • Pertanggungjawaban




a. Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;b. Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat tungsional dan/atau

petugas Informasi apabila diperlukan; c. Kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal

terdapat lebih dari satu PPID; d. Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang

bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;

e. Standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan

f. Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik.

Materi Minimum dalam SOP

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP

Persiapan Penilaian Kebutuhan Pengembangan Integrasi dalam

ManajemenMonitoring dan

Evaluasi

• Membentuk Tim dan kelengkapannya

• Melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota tim

• Memberitahukan kepada seluruh unit tentang kegiatan penyusunan SOP

• Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan

• Melakukan penilaian kebutuhan

• Membuat sebuah daftar mengenai SOP yang akan dikembangkan

• Membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP

• Pengumpulan Informasi dan

Identifikasi Alternatif

• Analisis dan Pemilihan Alternatif

• Penulisan SOP• Pengujian dan

Reviu SOP• Pengesahan SOP

• Perencanaan penerapan

• Pemberitahuan • Distribusi dan

aksibilitas• Pelatihan

pemahaman

• Monitoring• Evaluasi

Gambar 2 Tahapan Penyusunan SOP



Kaidah Umum Pembuatan SOP

JENIS DAN FORMAT SOP

1. Judul: jelas dan menggambarkan aspek kegiatan2. Tujuan : detail dan jelas sehingga pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan.3. Lingkup SOP : proses kegiatan apa saja, diterangkan dengan jelas dan lengkap.4. Tanggungjawab dan wewenang (pelaksana dan fungsi organisasi)5. Keterangan tentang kegiatan, tergantung pada kebutuhan organisasi, yang menerangkan

proses dengan bagan atau yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya harus dapat menjelaskan dan menentukan apa yang akan dilaksanakan, oleh siapa, bagian atau unit mana, mengapa, kapan dimana dan bagaimana. Pada keterangan juga harus menginformasikan kendali proses dan kendali aktifitas yang telah ditentukan. Selain itu juga menentukan dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan kegiatan terkait dan menentukan skema.

6. Rekaman/catatan yang berkaitan dengan aktifitas harus ditentukan dengan pasti. Metode untuk menyimpan arsip dan semua pelaporan harus dinyatakan dengan jelas.

JENIS

• SOP TEKNIS

• SOP ADMINISTRATIF

FORMAT

• Langkah sederhana (simple steps)

• Tahapan berurutan (hierarchical steps)

• Grafik (Graphic) • Diagram alir (flowchart )



Contoh

Diskusi kelompok

SARKERNomor SOPTanggal PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP:

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. 2. ....Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:1. 2. ....

1. 2. ....

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. 2. ....

No. AktivitasPelaksana Baku Tembak

KeteranganPelaksanaan 1 Pelaksanaan 2 Pelaksanaan 3

Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1.2.....

• Fasilitator menunjukkan contoh SOP. • Aktifitas Peserta:

- Mengidentifikasi business process yang memerlukan SOP.

- Membuat contoh SOP, misalnya: SOP Pelayanan Informasi.

• Presentasikan dan diskusikan.




Henri Subagiyo081585741001021-7262740

[email protected]



33Kategorisasi Informasi Publik



Kategorisasi Informasi Publik

UU KIP maupun peraturan pelaksananya mengatur

tentang kategorisasi informasi. Jika dikaji lebih

dalam peraturan tersebut, ada dua alasan penting

mengapa perlu kategorisasi informasi. Pertama,

alasan manajemen bahwa dengan kategorisasi akan

mempermudah bagi badan publik untuk melakukan

pengelolaan dan pelayanan informasi. Kedua,

alasan pemenuhan akses bagi publik bahwa dengan

kategorisasi akan lebih menjamin akses publik

terhadap informasi, misalnya informasi tertentu

yang termasuk wajib diumumkan berkala atau serta

merta, maka masyarakat harus dipastikan dapat

memperoleh informasi tanpa harus melakukan

permohonan informasi terlebih dahulu.

Dikenal ada 5 kategorisasi informasi, yaitu:

1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala;

2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara

serta merta;

3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

4. Informasi Publik lain yang disediakan atas dasar

permintaan dan

5. Informasi Publik yang dikecualikan

Kelima kategori informasi diatas diatur dalam UU

KIP dan dirinci dalam Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

BAB III

........masyarakat

harus dipastikan dapat memperoleh informasi tanpa harus melakukan

permohonan informasi terlebih

dahulu.

III.1. PENTINGNYA KATEGORISASI INFORMASI PUBLIK



Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor

61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

III.2. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara

berkala berdasarkan rincian dari Peraturan Komisi

Informasi No. 1 tahun 2010 sekurang-kurangnya

terdiri atas:

a. informasi tentang profil Badan Publik yang

meliputi:

1. informasi tentang kedudukan atau domisili

beserta alamat lengkap, ruang lingkup

kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan

fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit

di bawahnya; dan

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap

satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau

kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup

Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri

atas:

1. nama program dan kegiatan;

2. penanggungjawab, pelaksana program

dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau

alamat yang dapat dihubungi;

3. target dan/atau capaian program dan

kegiatan;

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. anggaran program dan kegiatan yang

meliputi sumber dan jumlah;

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas

Badan Publik;

7. informasi khusus lainnya yang berkaitan

langsung dengan hak-hak masyarakat;

8. informasi tentang penerimaan calon

pegawai dan/atau pejabat Badan Publik

Negara; dan

9. informasi tentang penerimaan calon

peserta didik pada Badan Publik yang

menyelenggarakan kegiatan pendidikan

untuk umum;

c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam

lingkup Badan Publik berupa narasi tentang

realisasi kegiatan yang telah maupun sedang

dijalankan beserta capaiannya;

d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-

kurangnya terdiri atas:

1. rencana dan laporan realisasi anggaran;

2. neraca;

3. laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan yang disusun sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku; dan

4. daftar aset dan investasi;

e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang

sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang

diterima;

BAB III - Kategorisasi Informasi Publik



2. waktu yang diperlukandalam memenuhi

setiap permohonan Informasi Publik;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang

dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

dan permohonan Informasi Publik yang

ditolak; dan

4. alasan penolakan permohonan Informasi

Publik;

f. informasi tentang peraturan, keputusan,

dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau

berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh

Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri

atas:

1. daftar rancangan dan tahap pembentukan

Peraturan Perundang-undangan,

Keputusan, dan/atau Kebijakan yang

sedang dalam proses pembuatan;

2. daftar Peraturan Perundang-undangan,

Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah

disahkan atau ditetapkan;

g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh

Informasi Publik, serta tata cara pengajuan

keberatan serta proses penyelesaian sengketa

Informasi Publik berikut pihak-pihak yang

bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

h. informasi tentang tata cara pengaduan

penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran

yang dilakukan baik oleh pejabat Badan

Publik maupun pihak yang mendapatkan izin

atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang

bersangkutan;

i. informasi tentang pengumuman pengadaan

barang dan jasa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan terkait; dan

j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan

prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap

kantor Badan Publik.

Berapa jangka waktu penyediaan dan pengumuman Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala?• sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali

Bagaimana cara menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala?• melalui situs resmi, papan pengumuman atau cara lain yang mudah diakses;

• menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa lain yang mudah dipahami

penduduk setempat; dan

• memudahkan masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi

(disable).



III.3. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara

serta merta adalah suatu informasi yang dapat

mengancam hajat hidup orang banyak dan

ketertiban umum antara lain:

a. informasi tentang bencana alam seperti

kekeringan, kebakaran hutan karena faktor

alam, hama penyakit tanaman, epidemik,

wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa

atau benda-benda angkasa;

b. informasi tentang keadaan bencana non-alam

seperti kegagalan industri atau teknologi,

dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran

lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik

sosial antar kelompok atau antar komunitas

masyarakat dan teror;

d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah

yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi

menular;

e. informasi tentang racun pada bahan makanan

yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau

f. informasi tentang rencana gangguan terhadap

utilitas publik.

Mengapa perlu ada informasi publik yang harus serta-merta diumumkan?• Informasi yang harus serta-merta diumumkan adalah informasi yang berkaitan dengan keadaan

bahaya yang dapat mengancam hidup. Informasi ini harus diumumkan tanpa penundaan agar

masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat sehingga dapat meminimalisir akibat/dampak

buruk yang ditimbulkan.

Apa yang harus dipersiapkan badan publik agar dapat memberikan informasi serta-merta?1. Sistem tanggap darurat informasi

2. Standar pengumuman informasi, yang setidaknya mencakup:

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan

Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut;

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;

d. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;

e. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

f. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;




g. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang

dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

III.4. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat

yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-

kurangnya memuat:

1. nomor;

2. ringkasan isi informasi;

3. pejabat atau unit/satuan kerja yang

menguasai informasi;

4. penanggungjawab pembuatan atau

penerbitan informasi;

5. waktu dan tempat pembuatan informasi;

6. bentuk informasi yang tersedia; dan

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi

arsip.

b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau

atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-

kurangnya terdiri atas:

1. dokumen pendukung seperti naskah

akademis, kajian atau pertimbangan yang

mendasari terbitnya peraturan, keputusan

atau kebijakan tersebut;

2. masukan-masukan dari berbagai pihak

atas peraturan, keputusan atau kebijakan

tersebut;

3. risalah rapat dari proses pembentukan

peraturan, keputusan atau kebijakan

tersebut;

4. rancangan peraturan, keputusan atau

kebijakan tersebut;

5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau

kebijakan tersebut; dan

6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan

yang telah diterbitkan.

c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan

dan diumumkan secara berkala sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 PERKI No. 1/2010;

d. informasi tentang organisasi, administrasi,

kepegawaian, dan keuangan, antara lain:

1. pedoman pengelolaan organisasi,

administrasi, personil dan keuangan;

2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang

meliputi nama, sejarah karir atau posisi,

sejarah pendidikan, penghargaan dan

sanksi berat yang pernah diterima;

3. anggaran Badan Publik secara umum

maupun anggaran secara khusus



unit pelaksana teknis serta laporan

keuangannya; dan

4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh

Badan Publik.

e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga

berikut dokumen pendukungnya;

f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan

Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya;

g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan

dan/atau dikeluarkan berikut dokumen

pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang

diberikan;

h. data perbendaharaan atau inventaris;

i. rencana strategis dan rencana kerja Badan

Publik;

j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;

k. informasi mengenai kegiatan pelayanan

Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan

prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki

beserta kondisinya, sumber daya manusia yang

menangani layanan Informasi Publik beserta

kualifikasinya, anggaran layanan Informasi

Publik serta laporan penggunaannya;

l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran

yang ditemukan dalam pengawasan internal

serta laporan penindakannya;

m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran

yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan

penindakannya;

n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan

terbuka bagi masyarakat berdasarkan

mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian

sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 UU KIP;

p. informasi tentang standar pengumuman

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 PERKI No. 1 bagi penerima izin dan/atau

penerima perjanjian kerja;

q. informasi dan kebijakan yang disampaikan

pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka

untuk umum.

Apakah yang dimaksud dengan informasi harus “tersedia setiap saat”?1. Informasi harus dapat diberikan oleh Badan Publik ketika ada permohonan informasi, dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (10 hari kerja dan

dapat diperpanjang 7 hari kerja)




2. Informasi diberikan atas dasar permohonan.

3. Badan publik dapat proaktif mengumumkan apabila mampu.

Apakah Daftar Informasi Publik?1. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang

seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk

informasi yang dikecualikan.

2. Badan Publik juga dapat membuat daftar informasi publik yang dikecualikan.

Mengapa Daftar Informasi Publik penting?1. Memudahkan petugas informasi ketika mencari dan melayani permohonan Informasi Publik.

2. Memudahkan masyarakat saat mencari dan meminta informasi.

III.5. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA

Informasi yang dikecualikan terdiri dari:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat menghambat proses penegakan hukum,

yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan

penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor,

saksi, dan/atau korban yang mengetahui

adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan

rencana-rencana yang berhubungan dengan

pencegahan dan penanganan segala bentuk

kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan

penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/

atau

5. membahayakan keamanan peralatan,

sarana, dan/atau prasarana penegak

hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan

diberikan kepada Pemohon Informasi

Publikdapat mengganggu kepentingan

perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan

perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan




dapat membahayakan pertahanan dan

keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi,

taktik dan teknik yang berkaitan dengan

penyelenggaraan sistem pertahanan

dan keamanan negara, meliputi tahap

perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran

atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman

dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi,

intelijen, operasi, teknik dan taktik yang

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem

pertahanan dan keamanan negara yang

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan

dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau

dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam

penyelenggaraan sistem pertahanan

dan keamanan negara serta rencana

pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan

keadaan pangkalan dan/atau instalasi

militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan

pertahanan negara lain terbatas pada

segala tindakan dan/atau indikasi negara

tersebut yang dapat membahayakan

kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan/atau data terkait kerjasama

militer dengan negara lain yang disepakati

dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia

atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan


dapat mengungkapkan kekayaan alam

Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan

diberikan kepada Pemohon Informasi

Publik,dapat merugikan ketahanan ekonomi

nasional:

1. rencana awal pembelian dan penjualan

mata uang nasional atau asing, saham dan

aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar,

suku bunga, dan model operasi institusi

keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank,

pinjaman pemerintah, perubahan pajak,tarif,

atau pendapatan negara/daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian

tanah atau properti;

5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan,

asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

dan/atau

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses

pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik,

dapat merugikan kepentingan hubungan luar

negeri :

1. posisi, daya tawar dan strategi yang

akan dan telah diambil oleh negara

dalam hubungannya dengan negosiasi

internasional;




2. korespondensi diplomatik antarnegara;

3. sistem komunikasi dan persandian yang

dipergunakan dalam menjalankan hubungan

internasional; dan/atau

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur

strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat

mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat

pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat

seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan


dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan

kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan

rekening bank seseorang;

4. hasil evaluasi sehubungan dengan

kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi

kemampuan seseorang; dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang

yang berkaitan dengan kegiatan satuan

pendidikan formal dan satuan pendidikan

nonformal.

i. memorandum atau surat-surat antar Badan

Publik atau intra Badan Publik, yang menurut

sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan

Komisi Informasi atau pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan

berdasarkan Undang-Undang.

TIPS MENETAPKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1. Carilah argumentasi/alasan bahaya atau kerugian apa yang timbul jika informasi yang terkait

dibuka kepada publik, sesuaikan dengan Pasal 17-18 UU KIP.

2. Jika yang digunakan adalah UU Sektoral:

– Carilah ayat dan pasal yang secara tegas merahasiakan informasi atau dokumen tersebut;

– pastikan bahwa dengan menutup informasi yang terkait maka tujuan dari UU tersebut

dapat tercapai atau sebaliknya.

3. Pikirkan apakah ada kepentingan lain yang lebih besar yang dapat diselamatkan dengan

membuka/menutup informasi.

4. Buatlah analisa/penjelasan tertulis tentang argumen anda sebagaimana poin sebelumnya.

5. Berapa lama informasi tersebut akan dirahasiakan (masa retensi) Lihat Pasal 3 – 11 PP

61/2010.



TEKNIK PENGECUALIAN INFORMASI

Bagaimana cara mengecualikan informasi?1. Pengecualian Informasi Publik dilakukan dengan melakukan dua uji/pertimbangan, yaitu:

a. Uji tentang konsekuensi (bahaya) yang timbul apabila suatu informasi diberikan;b. Uji kepentingan publik; setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa

menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

2. Dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi (bahaya) perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Uji konsekuensi bahaya harus berdasarkan Pasal 17 UU KIP.b. Apabila mengacu pada peraturan lain, maka harus menyebutkan ketentuan yang diacu

secara jelas dan tegas. c. Alasan pengecualian Informasi Publik harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan

dalam surat keputusan PPID atas penolakan permohonan Informasi Publik.3. Uji kepentingan publik dilakukan setelah PPID melakukan uji konsekuensi (bahaya) namun

PPID tidak yakin apakah harus membuka atau menutup informasi tersebut.

Apakah yang dikecualikan dokumennya atau materi Informasi Publiknya? Yang dikecualikan adalah materi informasinya, bukan dokumennya. Namun, jika suatu

dokumen berisi informasi yang seluruhnya dikecualikan, maka dokumen tersebut dapat dikecualikan untuk diakses oleh publik.

Bagaimana jika suatu dokumen berisi sebagian informasi yang dikecualikan?1. Jika suatu dokumen mengandung sebagian materi informasi yang dikecualikan, maka

materi informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan atau dikaburkan (misal nama orang diganti dengan huruf A, B, C sehingga melindungi rahasia pribadi, dll).

2. Informasi lain yang ada di dokumen yang tidak termasuk pengecualian dapat tetap diberikan.3. PPID harus mencantumkan alasan penghitaman atau pengaburan secara jelas dan tegas.

Contoh penghitaman nama: Berdasarkan hasil pemeriksaan laboraturium, xxxx dinyatakan telah mengidap penyakit HIV/

AIDS.

Contoh pengaburan nama: Berdasarkan hasil pemeriksaan laboraturium, PASIEN (tanpa nama) dinyatakan telah

mengidap penyakit HIV/AIDS.




Pengecualian informasi tidak permanen. Suatu

informasi yang termasuk dalam kategori informasi

yang dikecualikan (rahasia) pada satu waktu

tertentu, di waktu lain harus dapat dibuka. Hal ini

merupakan konsekuensi asas yang dianut oleh

UU KIP, bahwa pengecualian informasi harus

didasarkan pada uji konsekuensi (bahaya) dan uji

kepentingan publik. Artinya, apabila unsur bahaya

akibat dibukanya suatu informasi sudah tidak ada,

informasi tersebut harus dapat dibuka. Oleh karena

itulah, UU KIP mengatur secara tegas bahwa

informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen.

Mandat UU KIP ini ditindaklanjuti oleh PP No. 61

Tahun 2010 yang mengatur tentang masa retensi

atas informasi yang dikecualikan, sebagaimana

terlibat pada tabel berikut:

Informasi yang dikecualikan Masa retensi

Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum.

Maksimal 30 tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk

Informasi yang apabila dibuka mengganggu perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang apabila dibuka membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Selama jangka waktu yang dibutuhkan.

Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam milik negara.


Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.


Informasi yang apabila dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.


Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat seseorang.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganatau dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.

Selama jangka waktu yang dibutuhkanatau dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

Memorandum atau surat antar atau intra Badan Publik yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Henri Subagiyo

SESI III KATEGORISASI INFORMASI

Sub Pokok Bahasan

• INFORMASIYANGWAJIBDIUMUMKANDANDISEDIAKANSECARA BERKALA

• INFORMASIYANGWAJIBDIUMUMKANSECARASERTAMERTA

• INFORMASIYANGWAJIBDISEDIAKANSETIAPSAAT• INFORMASIYANGDIKECUALIKANDANTEKNIS

PENGECUALIAN INFORMASI

BAHAN PRESENTASI



KATEGORISASI INFORMASI PUBLIK

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Ps. 9 UU KIP)

• Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dlm jangka waktu tertentu (setidak-tidaknya setiap 6 bulan sekali)

• Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yg mudah dijangkau & bahasa yang mudah dipahami. Memperhatikan kelompok difable.

• Mencakup: - informasi berkaitan dengan Badan Publik;- informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;- informasi ttg laporan keuangan; - informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

• Diatur lebih lanjut dalam Ps. 11 PERKI 1/2010

Berkala Serta merta Tersedia setiap saat

Rahasia Berdasar Permohonan

• Diumumkan dan disediakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali;

• Dapat diminta untuk diperoleh/ diminta untuk diumumkan sesuai dengan Per-UU-an;

• Disampaikan melalui media website dan papan pengumuman;

• Rincian ada pada Pasal 11 PERKI 1/2010

• Diumumkan tanpa penundaan (menyangkut hajat hidup dan keselamatan);

• Sanksi pidana Pasal 52 UU KIP atau kemungkinan gugatan perdata secara langsung;

• Disampaikan melalui media yang memungkinkan;


• Diberikan berdasarkan permintaan;

• Informasi bersifat lengkap;

• Disampaikan melalui media yang memungkinkan;

• Dapat disengketakan apabila tidak diberikan;


• Bersifat ketat, terbatas, dan tidak permanen;

• Berdasar uji konsekuensi dan kepentingan publik

• Penghitaman/ pengaburan

• Dapat disengketakan

• Rincian pada Pasal 14-18 PERKI 1/2010 dan Pasal 17 – 20 UU KIP

• Informasi yang belum dikategorikan dalam kategori berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan rahasia;

• Dapat diminta • Dapat

disengketakan • Yang tidak

dinyatakan secara tegas dalam kategori sebelumnya



Informasi yang Harus Diumumkan Secara Serta Merta (Ps. 10 UU KIP)

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Ps. 11-16 UU KIP)

1. Wajib diumumkan tanpa penundaan 2. Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak

dan ketertiban umum3. Informasi aktif 4. Misal: Informasi tentang keadaan darurat, bencana,

keselamatan kerja, dst.5. Diatur lebih lanjut dalam Ps. 12 PERKI 1/2010

• Informasipasif(denganpermintaan)• Rutindisediakanbadanpublik• Mecakup:

- Daftar informasi dalam penguasaan badan publik;- Keputusan badan publik dan pertimbangannya;- Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya;- Rencana proyek dan anggaran tahunannya;- Perjanjian badan publik dengan pihak lain - Informasi dalam pertemuan yg bersifat terbuka;- Prosedur kerja yang berkaitan dg layanan publik;- Laporan layanan akses informasi- Informasi lain yang dinyatakan terbuka berdasar Putusan Sengketa

Informasi• DiaturlebihlanjutdalamPs.13PERKI1/2010



Informasi yg dikecualikan (Ps. 17-20 UU KIP)

• Bersifatketat,terbatasdantidakmutlak:(Ps.2Ayat2UUKIP)• metodevalid,obyektifberdasarkepentinganpublik• Adabatasanyangdikecualikan(obyekinformasi&jangkawaktu)• Dapatdibukauntukkepentinganyanglebihbesar• Metodeuji:(Ps.2Ayat4UUKIP)• Ujikonsekuensibahaya(Consequential harm test )• Ujikepentinganpublik(Balancing public interest test)

• Mencakupinformasiyangapabiladibukadapatmerugikan:(Ps.17UUKIP)• Penegakanhukum• HAKI&persainganusahasehat• Pertahanan&keamanan• Kekayaanalam• Ketahananekonominasional• Kepentinganhubunganluarnegeri• Informasipribadi,wasiat• Memoatausuratintradanantarbadanpublikygmenurutsifatdikecualikan• TidakbolehdiungkapberdasarUU

• DiaturlebihlanjutdalamPs.14-18PERKI1/2010(ujikoneskuensidankepentinganpublik;tatacarapenghitaman/pengaburan; tata cara pengecualian)

• DiaturlebihlanjutdalamPs.3-11PP61/2010(pengklasifikasianinformasirahasia,masaretensi)

DAFTAR INFORMASI PUBLIKPENGERTIAN

Catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. (Ps. 1 Angka 7)

TUJUAN

• Mempermudah mendeteksi informasi yang dikuasai

• Mempermudah menemukan keberadaan informasi

• Memberikan informasi bagi publik tentang informasi apa saja yang dimiliki oleh badan publik dan keberadaannya



Informasi yang Harus Diumumkan Secara Serta Merta (Ps. 10 UU KIP)

NO RINGKASAN ISI INFORMASI PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUSASI INFORMASI

PENANGGUNG JAWAB

PEMBUATAN ATAU

PENERBITAN INFORMASI

WAKTU & TEMPAT

PEMBUATAN INFORMASI

BENTUK INFORMASI

(SOFT & HARD COPY)

MASA RETENSI ARSIP

INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

1

2

3

4

5

INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SERTA MERTA

1

2

NO RINGKASAN ISI INFORMASI

PEJABAT/UNIT/

SATKER YANG

MENGUSASI INFORMASI

PENANGGUNG JAWAB

PEMBUATAN ATAU

PENERBITAN INFORMASI

WAKTU & TEMPAT

PEMBUATAN INFORMASI

BENTUK INFORMASI

(SOFT & HARD COPY)

MASA RETENSI

ARSIP

INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

1

2

3

4

5



DISKUSI KELOMPOK

PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

Presentasikan di depan kelas dan mari diskusikan bersama.

Lihat format Daftar Informasi Publik.

Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok ( 1 Kelompok 5 Orang).

Buatlah Daftar Informasi Publik masing-masing kategori 5 informasi publik. Tuliskan dalam kertas plano.




Bagaimana menentukan informasi yang dikecualikan?

1. Carilah argumentasi/alasan bahaya atau kerugian apa yang timbul jika informasi yang terkait dibuka kepada publik, sesuaikan dengan Pasal 17-18 UU KIP.

2. Jika yang digunakan adalah UU Sektoral: • Carilah ayat dan pasal yang secara tegas merahasiakan informasi atau dokumen

tersebut; • Pastikan bahwa dengan menutup informasi yang terkait maka tujuan dari UU

tersebut dapat tercapai atau sebaliknya.3. Pikirkan apakah ada kepentingan lain yang lebih besar yang dapat diselamatkan

dengan membuka/menutup informasi.4. Buatlah analisa/penjelasan tertulis tentang argumen anda sebaimana poin sebelumnya.5. Berapa lama informasi tersebut akan dirahasiakan (masa retensi) Lihat Ps. 3 – 11 PP

61/2010.

PRINSIP METODE TEKNIK

• Ketat, • terbatas • tidak mutlak

• Consequential harm test

• Balancing public interest test

Penghitaman/ pengaburan



TATA CARA PENGHITAMAN/ PENGABURAN INFORMASI

Pada dasarnya metode pengaburan informasi dilakukan melalui 2 cara sesuai dengan media penyampaian :

• ApabilaMediaPenyampaianadalahmediacetak- MENGHITAMKAN INFORMASI (DENGAN SPIDOL/PENGHAPUS

TINTA) - untuk informasi yang sumbernya berupa dokumen tercetak/hard copy.

• ApabilaMediaPenyampaianadalahelektronik(viainternet)- MENGGANTI/MEMPERPENDEK INFORMASI – untuk informasi

yang sumbernya adalah softcopy (dokumen ditampilkan pada situs/website)

Simulasi

• Sebutkan 3 informasi/dokumen yang menurut anda adalah rahasia dan jelaskan alasannya.

• Diskusikan dengan melihat peraturan yang ada.




Henri Subagiyo081585741001021-7262740

[email protected]



44Standar dan Mekanisme Pelayanan Informasi



Standar dan Mekanisme Pelayanan Informasi

Salah satu aspek penting dalam keterbukaan

informasi adalah layanan informasi. Melalui layanan

informasi memungkinkan setiap orang terpenuhi

hak-nya atas informasi sebagaimana dijamin dalam

UU KIP. Oleh karena itu, UU KIP mengatur secara

khusus bagaimana mekanisme pelayanan informasi

yang diatur lebih lanjut dalam PERKI 1/2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik.

Layanan informasi merupakan “hilir’ dari proses

pengelolaan informasi. Baik UU KIP maupun

peraturan pelaksananya tidak mengatur secara

khusus tentang SOP pengelolaan informasi publik.

Hal ini dikarenakan SOP sangat tergantung pada

bentuk dan besarnya Badan Publik serta bidang

kegiatan dan mekanisme kerja yang (sudah) ada di

Badan Publik yang bersangkutan. Oleh sebab itu,

kewenangan untuk mengaturnya diserahkan kepada

masing-masing Badan Publik.

SOP layanan informasi publik berkaitan dengan

cara/prosedur Badan Publik dalam melayani

permohonan informasi secara efektif dan efisien

(out-flow). Oleh karena itu, titik berat dalam

mengembangkan SOP layanan informasi publik

adalah pola hubungan yang efektif dan efisien

antara penyedia informasi dengan pemohon

BAB IV

Salah satu aspek penting

dalam keterbukaan informasi

adalah layanan informasi.

IV.1. LAYANAN INFORMASI SEBAGAI BAGIAN DARI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK



informasi. Sedangkan SOP pengelolaan informasi

publik berkaitan dengan cara/prosedur Badan Publik

dalam mengelola informasi di dalam Badan publik itu

sendiri, untuk mendukung pelayanan informasi. Oleh

karena itu, titik berat dalam mengembangkan SOP

pengelolaan informasi publik adalah efektifitas arus

informasi di dalam Badan Publik (pola hubungan

yang efektif antara unit penyedia informasi di dalam

Badan Publik) serta kualitas informasi dihasilkan

atau disediakan.

Alur pengelolaan informasi

PPID Utama

Petugas Meja Informasi

Dinas Kesehatan

Pusat Data Dinas


UPT. Perizinan

Pusat Data UPT


Dinas Pendidikan

Pusat Data Dinas


Pusat Data

Pemohon

Pemohon

Keterangan:

• Masing-masing unit kerja melakukan pengelolaan informasi yang terpusat pada Pusat Data Unit Kerja (Dinas/UPT)• Pusat Data Unit Kerja menyampaikan secara proaktif kepada Pusat Data yang berada di bawah pengelolaan

PPID Utama. • Petugas Pusat Data di bawah PPID utama juga dapat secara proaktif mengumpulkan informasi dari Pusat Data di

masing-masing unit kerja.• Pengelola Pusat Data dapat merangkap sebagai petugas informasi.

BAB IV - Standar dan Mekanisme Pelayanan Informasi



Bagan di atas menunjukkan tahapan pengelolaan

informasi yang meliputi kegiatan: (1) Pengumpulan

informasi; (2) Pengkategorian informasi; (3)

Pendokumentasian informasi; (4) Pelayanan

informasi. Berikut ini penjelasan dari masing-masing

tahapan tersebut.

1. Pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi

dilakukan oleh masing-masing unit kerja.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pengumpulan informasi, antara lain:

a. Informasi yang dikumpulkan adalah

informasi yang telah, sedang dan akan

dikerjakan oleh masing-masing unit kerja,

yang relevan dengan tugas pokok dan

fungsinya

b. Informasi yang dikumpulkan dapat

bersumber dari pejabat di unit yang

bersangkutan, arsip, maupun sumber lain

yang terpercaya (reliable)

2. Pengkategorian informasi. Pengkategorian

informasi adalah memilah dan mengelompokan

informasi yang dapat dibuka dan informasi tidak

dapat dibuka karena sifatnya yang rahasia

(informasi yang dikecualikan). Informasi yang

dapat dibuka dikategorikan ke dalam kelompok

informasi yang wajib diumumkan secara berkala,

informasi yang wajib tersedia sedtiap saat,

dan informasi yang wajib diumumkan secara

serta-merta. Sedangkan untuk informasi yang

dikecualikan, pengaktegorian dilakukan setelah

melalui uji konsekuensi bahaya.

Kewenangan untuk mengkategorikan informasi

tergantung pada pola pembagian kewenangan

yang dipilih oleh Badan Publik (dalam hal ini

Pemda) yang bersangkutan (Lihat Bagian

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi pada Bab II). Apabila PPID Utama

tidak mendelegasikan pada unit kerja, maka

kewenangan pengkategorian berada pada PPID

Utama (Pola 1). Namun, apabila PPID Utama

mendelegasikan kewenangan tersebut kepada

masing-masing unit kerja (PPID Pembantu/

Pelaksana), maka kewenangan pengkategorian

ada pada PPID Pembantu yang berada di

masing-masing unit kerja (Pola 2).

3. Pendokumentasian informasi.

Pendokumentasian informasi meliputi kegiatan:

a. Penyusunan daftar informasi publik. Daftar

informasi publik berisi antara lain:

i. Nomor

ii. Perihal/ringkasan isi informasi

iii. Pejabat/Unit kerja yang menguasai

iv. Penanggung jawab pembuatan

informasi

v. Waktu dan tempat pembuatan informasi

vi. Format informasi yang tersedia

vii. Kategori informasi (diumumkan berkala,

tersedia setiap saat, serta-merta)

viii. Masa retensi, klasifikasi kerahasiaan

(jika ada), dan pejabat yang memiliki

kewenangan akses terhadap informasi

yang dikecualikan

b. Verifikasi informasi. Informasi yang telah

dikumpulkan dan diringkas, diverifikasi

keberadaannya dan diklasifikasi sesuai

dengan jenis kegiatannya

c. Otentifikasi informasi.Untuk menjamin

keaslian informasi (dokumen), otentifikasi



dilakukan dengan membuat surat

pernyataan kebenaran informasi yang

ditandatangani oleh pejabat kepala unit

kerja.

d. Pemberian kode informasi. Tiap unit kerja

membuat sistem pengkodean informasi

(code of information system) untuk

memudahkan pencarian informasi yang

dibutuhkan. PPID utama dapat membuat

sistem pengkodean yang seragam bagi

tiap-tiap unit kerja untuk memudahkan

pengelolaan data di Pusat Data Kabupaten/

Kota.

e. Penataan dan penyimpanan informasi.

Penataan dan penyimpanan hendaknya

dilakukan secara sistematis terhadap

dokumen soft copy maupun hard copy.

Apabila memungkinkan, setiap unit kerja

memiliki satu komputer yang difungsikan

sebagai pusat penyimpanan informasi.

f. Pemutakhiran (up-date) informasi. Petugas

PPID (Utama dan Pembantu) melalui

petugas yang ditetapkan diharapkan selalu

melakukan pemutakhiran informasi secara

regular.

Agar tahapan kegiatan pengelolaan informasi di atas

dapat dilaksanakan dengan baik, maka dibutuhkan

beberapa komponen pendukung, antara lain:

1. Sistem pengelolaan informasi dan dokumen

terintegrasi antar unit.

2. Sarana pra-sarana, antara lain:

• Daftar informasi publik yang dikelola

• Panduan pengklasifikasian informasi

• Seperangkat komputer yang dilengkapi

dengan sistem-sistem jaringan yang

terhubung dengan LAN. Apabila

memungkinkan, setiap unit pengelola

informasi direkomendasikan untuk memiliki

perangkat komputer. Apabila tidak, maka

komputer dapat ditempatkan di unit

pengelola informasi terpusat di institusi yang

bersangkutan

• Lemari/ruang penyimpanan dokumen

yang tidak berbentuk soft copy. Dokumen-

dokumen tersebut hendaknya diberi kode

penomoran dan disusun sedemikian rupa

agar mudah ditemukan oleh petugas

informasi

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang memiliki kemampuan pengelolaan

informasi merupakan komponen kunci dalam

pelayanan informasi. Untuk itu, ada beberapa

kompetensi dasar yang sebaiknya dimiliki oleh

SDM pengelola informasi (PPID), antara lain:

• Pengetahuan dan pemahaman yang

baik tentang nilai-nilai dasar UU KIP dan

peraturan perundang-undangan yang terkait

• Kompetensi manajerial, utamanya untuk

mengkoordinasikan pengelolaan dan

pelayanan informasi

• Kompetensi fungsional, utamanya untuk

pengelolaan dan informasi secara teknis

seperti mengklasifikasikan informasi,

mengelola database, pemahaman IT, dll.

Layanan informasi terkait erat juga dengan

kategorisasi informasi. Dari sudut pandang layanan

informasi, pada dasarnya kategori informasi dapat

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1) Informasi Proaktif;

dan 2) Informasi Pasif. Informasi proaktif adalah

informasi yang secara proaktif – tanpa harus diminta




– yaitu: a) informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala; dan 2) Informasi yang

wajib diumumkan secara sera merta. Informasi

pasif adalah informasi yang untuk mendapatkannya

mensyaratkan adanya permohonan informasi, yaitu:

1) Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan

2) Informasi lainnya berdasarkan permohonan.

Untuk informasi lainnya berdasarkan permohonan

adalah informasi yang tidak tercantum dalam

kategori informasi namun tetap dapat diminta karena

berdasarkan UU KIP layaan informasi tidak dibatasi

hanya pada kategori yang secara tegas diatur dalam

kategori yang ada.

Berdasarkan kategorisasi di atas, maka layanan

informasi bagi informasi yang dalam kategori

proaktif harus diberikan melalui pengumuman

yang memungkinkan masyarakat dapat dengan

mudah mengakses dan mendapatkan informasi

tanpa harus meminta terlebih dahulu. Sedangkan

untuk informasi yang dalam kategori pasif diberikan

setelah ada permohonan melalui saluran media

tertentu (internet, kotak surat, pos dsbnya) atau

meja informasi yang digunakan sebagai saluran

permohonan informasi oleh badan publik.

Layanan informasi melalui pengumuman tidak

banyak diatur secara teknis dalam UU KIP. UU KIP

mengatur bahwa penyebarluasan informasi harus

dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau dan

bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat (Ps.

9 Ayat (4) dan Ps. 10 Ayat (2)). Bagaimana cara-

cara yang mudah dijangkau masyarakat tersebut

diserahkan kepada PPID (Ps. 9 Ayat (5)). Ketentuan

lebih lanjut tentang ha ini diatur oleh Komisi

Informasi.

Berdasarkan PERKI 1/2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik, badan publik Negara

wajib mengumumkan informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala setidak-

tidaknya melalui media website atau situs resmi dan

papan pengumuman. Namun demikian penggunaan

media tidak terbatas hanya kepada jenis media

tersebut, PPID harus juga memastikan agar

informasi tersebut dapat dijangkau secara mudah

oleh masyarakat. PPID harus mempertimbangkan

kemudahan akses publik kepada jenis media yang

ada, artinya PPID harus juga mempertimbangkan

jenis media-media lainnya yang mungkin dapat

digunakan sesuai dengan karakteristik masyarakat

dalam penggunaan media, misalnya radio lokal,

radio komunitas, TV lokal, dan sebagainya. Dalam

IV.2. LAYANAN INFORMASI MELALUI PENGUMUMAN INFORMASI



PERKI 1/2010 juga mengatur bahwa badan publik

dimungkinkan untuk menggunakan bahasa lokal

setempat dalam penyebarluasan informasi untuk

memudahkan masyarakat dalam memahami

informasi yang disebarluaskan.

PERKI 1/2010 tidak mengatur secara teknis untuk

penyebarluasan informasi yang wajib diumumkan

serta merta. PERKI hanya mengatur bahwa

informasi yang wajib diumukan secara serta

merta tidak boleh ditunda dan harus diumumkan

dengan menggunakan media yang tepat dan

mudah dipahami. Hal ini dapat dimengerti karena

informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

umumnya menyangkut dengan early warning atau

kondisi darurat sehingga sangat tergantung dengan

perkembangan teknologi informasi maupun kondisi

masyarakat setempat, misalnya untuk daerah

tertentu penggunaan kentongan atau sirine ataupun

pengeras suara di masjid misalnya dianggap lebih

efektif dalam menyebarluaskan informasi darurat.

Dengan demikian PPID memiliki keleluasaan untuk

memilih media yang efektif dalam penyebarluasan

informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

Layanan informasi berdasarkan permohonan

informasi dilakukan oleh petugas meja informasi.

Beberapa perangkat yang minimal harus disediakan

dalam pelayanan informasi ini antara lain:

1. Meja informasi. Meja informasi sebaiknya

ditempatkan di dalam ruangan yang mudah

diakses oleh publik, terbuka dan memberi kesan

nyaman bagi orang untuk datang meminta

informasi.

2. Daftar informasi. Daftar informasi harus mudah

dipahami oleh publik, termasuk istilah-istilah di

dalamnya.

3. Formulir-formulir layanan:

a. Formulir permohonan & tanda terima. Lihat

Lampiran III PERKI 1/2010

b. Register permohonan. Lihat Lampiran IV

PERKI 1/2010

c. Surat pemberitahuan. Lihat Lampiran V

PERKI 1/2010

d. Surat penolakan (informasi rahasia). Lihat

Lampiran VI PERKI 1/2010

e. Surat perpanjangan layanan (jika

diperpanjang). Format dapat dibuat sendiri

yang menjelaskan tentang berapa lama

perpanjangan pelayanan dan alasannya.

4. Maklumat Pelayanan Informasi. Maklumat

pelayanan berisi tentang seluruh informasi

IV.3. LAYANAN INFORMASI MELALUI PERMOHONAN INFORMASI




mengenai pelayanan yang memuat dasar

hukum, standar pelayanan, tata cara

mengajukan keberatan, dan nama pejabat atau

petugas yang bertanggungjawab serta nomor

kontak yang dapat dihubungi oleh pemohon.

5. Petugas informasi. Hendaknya pada saat sudah

diumumkan waktu layanan informasi, maka

selalu tersedia petugas yang berada di meja

informasi yang siap melayani publik yang datang

meminta informasi. Ketiadaan petugas pada

waktu layanan yang sudah ditetapkan akan

membuat publik kecewa dan memiliki dampak

kurang baik pada citra pelayanan.

A. ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Agar layanan informasi dapat dilaksanakan dengan

baik, badan publik perlu memahami alur pelayanan

informasi sesuai dengan standar layanan yang

berlaku berdasarkan peraturan.Berikut inistandard

an mekanisme pelayanan informasi tersebut:

Maks. 10 hari kerja+

Perpanjangan 7 hari kerja

PPIDPermohonan

Mencatat:• Nama • Alamat • Subyek • Format • Cara penyampaian yang diminta

Saat menerima permintaan (langsung/elektronik)Saat pengiriman informasi (surat)

• Info ada dibawah penguasaan. • Memberitahu keberadaan info yang diminta jika di BP lain dan tidak

dibawah penguasaannya.• Menerima/menolak permintaan.• Jika diterima (sebagian/seluruhnya) dicantumkan info yang diminta. • Penghitaman dokumen yang mengandung info dikecualikan.• Alat penyampaian dan format info.• Biaya dan cara pembayaran.• Pemberitahuan perpanjangan waktu dan alasannya jika tidak dapat

dilakukan dalam 20 hari.

Pemberitahuan tertulis&

Pemberitahuan informasi

Memberi:• Tanda bukti

penerimaan permintaan

• Nomor pendaftaran

Keterangan :

Setelah Petugas PPID menerima permohonan informasi dari pemohon, maka:

1. Petugas PPID wajib mencatat dalam register permohonan informasi, sekurang-kurangnya:a. Nama dan alamat Pemohon b. Subyek atau materi informasi yang diminta Pemohon c. Format dan cara penyampaian informasi yang diminta Pemohon

2. Petugas PPID wajib mencatat permohonan dalam formulir permohonan dan register jika Pemohon tidak mengajukan permohonan secara tertulis.



3. Petugas PPID wajib memberikan tanda bukti termasuk nomor pendaftaran (tanda bukti dapat berupa copy dari formulir permohonan informasi) a. Jika permohonan langsung atau melalui surat elektronik, maka tanda bukti diberikan pada saat menerima

permohonan informasib. Jika permohonan disampaikan melalui surat, maka tanda bukti dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman

informasi4. Paling lambat 10 hari kerja, Petugas PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon, berisi:

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidakb. Badan Publik yang menguasai informasi tersebut jika informasi tidak di bawah penguasaannya sedangkan PPID

tahu di mana informasi tersebut beradac. Alasan peneriman atau penolakan berdasarkan pasal 17 UU KIPd. Format dan alat penyampai informasi yang akan diberikane. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasif. Penjelasan atas penghitaman atau pengaburan informasi apabila adag. Penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan

5. Jika dalam 10 PPID belum dapat memenuhi permohonan informasi, PPID dapat memperpanjang hingga 7 hari kerja, dengan catatan PPID harus menyampaikan perpanjangan waktu kepada pemohon.

6. PPID wajib memberitahukan alasan perpanjangan secara tertulis kepada Pemohon. PPID dapat saja memberitahukan perpanjangan waktu secara lisan terlebih dahulu yang kemudian surat perpanjangan waktu tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberian informasi atau surat penolakan jika akhirnya permohonan tersebut ditolak dengan alasan termasuk informasi yang dikecualikan.

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang dapat dikenakan untuk mendapatkan informasi hanyalah:

a. Biaya penyalinan informasi

b. Biaya pengiriman informasi

c. Biaya pengurusan izin untuk memberikan informasi publik yang mengandung informasi

tentang pihak ketiga.

2. Badan publik harus menetapkan standar biaya perolehan informasi berdasarkan pertimbangan

standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.

3. Badan publik harus mengumumkan besaran biaya dan tata cara pembayaran perolehan

informasi.

• Pembayaran dapat dilakukan dengan:

a. Pembayaran langsung

b. Pembayaran melalui rekening resmi Badan Publik




B. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Pemerintah Daerah harus memastikan layanan

informasi yang diberikan oleh PPID berjalan dengan

baik. Oleh karenanya PPID perlu memahami

bagaimana tata cara permohonan informasi

diajukan. Hal ini juga diperlukan agar PPID dapat

membantu masyarakat yang belum memahami

tentang tata cara pengajuan permohonan informasi.

Berikut ini tata cara pengajuan permohonan

informasi tersebut:

1. Permohonan dapat disampaikan langsung

(datang ke Badan Publik) atau tidak langsung

(melalui email, telepon, media lain)

2. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan

secara tertulis maupun tidak tertulis.

3. Jika permohonan diajukan secara tertulis,

pemohon:

a) mengisi formulir permohonan; dan

b) membayar biaya salinan dan/atau

pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

4. Jika permohonan diajukan secara tidak tertulis,

PPID memastikan permohonan Informasi Publik

tercatat dalam formulir permohonan.

5. Formulir dimaksud paling tidak berisi:

a) nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan

nomor setelah permohonan Informasi Publik

di registrasi;

b) nama;

c) alamat;

d) pekerjaan;

e) nomor telepon/e-mail;

f) rincian informasi yang dibutuhkan;

g) tujuan penggunaan informasi;

h) cara memperoleh informasi; dan

i) cara mendapatkan salinan informasi.



Contoh Formulir Permohonan Informasi

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDOJl. ……, SITUBONDO

Telp. ……. / Faks. ………..

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASINomor Pendaftaran: …

NamaAlamatPekerjaanNomor Telepon/Email

::::

Andi SuncokoJl. Pahlawan No. 1, SitubondoMahasiswa081…… / [email protected]

Rincian Informasi yang Dibutuhkan:1. Data tentang jumlah dana bantuan operasional sekolah dari Pemerintah Pusat;2. Data tentang alokasi anggaran belanja dana pendidikan yang berasal dari APBD3. Data jumlah siswa sekolah di Kabupaten Situbondo;4. Data tentang jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah;

Tujuan Penggunaan Informasi:Sebagai bahan penelitian.

Cara Memperoleh Informasi: Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi: Mengambil Langsung Kurir Pos Faksimili E-mail

Situbondo, 15 November 2011

Pejabat PengelolaInformasi danDokumentasi

(Lamidi)

Pemohon Informasi

(Andi Suncoko)




C. TATA CARA PELAYANAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

Berikut ini beberapa kegiatan yang perlu dilakukan

oleh PPID dalam memberikan layanan atas

permohonan informasi:

1. memastikan pemohon Informasi Publik mengisi

formulir permohonan;

2. melakukan registrasi permohonan Informasi

Publik dalam buku register permohonan;

3. memberikan tanda bukti terima berupa nomor

pendaftaran kepada pemohon:

• jika permohonan diajukan langsung atau

melalui email, PPID memberikan nomor

pendaftaran sebagai tanda bukti kepada

pemohon pada saat permohonan diterima,

• jika diajukan melalui surat atau faksimili

atau cara lain yang tidak memungkinkan

bagi Badan Publik untuk memberikan nomor

pendaftaran secara langsung, PPID wajib

memastikan nomor pendaftaran dikirimkan

kepada Pemohon Informasi Publik

bersamaan dengan pengiriman Informasi

Publik;

4. menyimpan salinan formulir permohonan yang

telah terdaftar sebagai tanda bukti permohonan

Informasi Publik;

5. memberikan pemberitahuan tertulis selambat-

lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak

diterimanya permohonan kepada Pemohon.

• Jika Informasi Publik yang dimohon

diberikan baik sebagian atau seluruhnya

pada saat permohonan dilakukan, PPID

wajib memberikan pemberitahuan tertulis

pada saat yang bersamaan dengan

pemberian Informasi Publik;

• Jika Informasi Publik yang dimohon adalah

Informasi Publik yang dikecualikan, PPID

dapat menolak permohonan dan wajib

menginformasikan bahwa Pemohon dapat

mengajukan keberatan dan tata cara

keberatan atas penolakan permohonan

tersebut, serta tata cara mengajukan

keberatan.



Contoh formulir penolakan permohonan informasi

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDOJl. ……, SITUBONDO

Telp. ……. / Faks. ………..

KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASINo. Pendaftaran:…………………….……….*

NamaAlamat

PekerjaanNomor Telp/Email

Rincian Informasi yang dibutuhkan

::

::

:

………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………..........................……………………………….............................… (tambahkan kertas bila perlu)

PPID memutuskan bahwa Informasi Publik yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan

: ]]

Pasal 17 huruf ……… Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).**

Pasal …………… Undang-Undang ………….………...…….***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:…………………………………………………………………………………………………………………........................…………………………………………………………………………………………………………………........................…………………………………………………………………………………………………………………........................

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

……………………, …………………………… ****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(……………………………………………..)

Keterangan:* Diisi oleh Petugas Meja Informasi berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi.** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP.*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).**** Diisi oleh Petugas Meja Informasi dengan memperhatikan batas jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.




Selain kegiatan pelayanan diatas, PPID juga perlu

memperhatikan hal-hal berikut ini:

• Informasi yang wajib diumumkan. Pastikan

bahwa informasi tersebut masuk dalam

kategori “informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala” dan “informasi yang

wajib diumumkan serta-merta” sesuai dengan

PERKI No. 1 Tahun 2010 (lihat lampiran)

• Media yang digunakan. Pada prinsipnya media

jenis apapun dapat digunakan oleh PPID.

Namun PPID perlu memilih berbagai jenis

media yang dapat menjangkau masyarakat

secara efektif. Media yang digunakan sekurang-

kurangnya adalah papan pengumuman. Apabila

mampu, sebaiknya menggunakan situs web

resmi, media cetak, radio komunitas, koran

lokal, dll.

• Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam

pengumuman adalah Bahasa Indonesia

yang baik dan benar, mudah dipahami oleh

masyarakat umum. Bagi daerah-daerah yang

penggunaan bahasa setempatnya dominan,

perlu dipertimbangkan juga untuk menggunakan

bahasa setempat tersebut.

• Sarana dan prasarana. Badan publik perlu

menyediakan meja pelayanan dan sistem

dokumentasi yang efektif.

• Pengakses dengan keterbatasan. PPID perlu

mengusahakan agar informasi sedapat mungkin

dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki

keterbatasan (difable).

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Pasal 21 UU KIPMekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan

biaya ringan.

UU KIP menjamin bahwa setiap orang dapat memperoleh informasi publik dengan cara:

1. Melihat dan mengetahui informasi publik

2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum

3. Mendapatkan salinan informasi publik

JENIS INFORMASI

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta

Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Informasi lain yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan

CARA PEROLEHAN

• Tanpapermohonan• Badanpublikproaktifmemberikan

Mengajukan permohonan informasi



TIPS MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

Pastikan Anda mengisi dengan benar formulir permohonan informasi yang disediakan oleh

badan publik;

Apabila permohonan tidak menggunakan formulir permohonan informasi, tetapi dengan

surat, pastikan surat memuat hal-hal yang harus ada dalam formulir permohonan informasi

sebagaimana diatur dalam PERKI No. 1/2010 (tersebut di atas);

Pastikan menulis dengan benar, jelas, dan rinci informasi yang Anda minta, sehingga

memudahkan PPID untuk mencari dan menyediakannya;

Pastikan surat Anda ditujukan kepada PPID;

Pastikan Anda menerima tanda bukti penerimaan dari PPID;

Jika surat permohonan dikirimkan melalui pos, pastikan memiliki surat tanda bukti tercatat yang

menerangkan bahwa surat Anda telah diterima oleh PPID (Badan Publik);

Pastikan Anda mencatat tanggal diterimanya surat permohonan oleh PPID (Badan Publik)

untuk memudahkan menghitung jangka waktu 10 hari kerja bagi badan publik dalam

menanggapi permohonan kita;

Jika PPID memberikan tanggapan atas permohonan informasi Anda, maka ada dua

kemungkinan bentuk tanggapan:

1. Surat pemberitahuan yang berisi menerima permohonan anda (baik seluruhnya atau

sebagian);

2. Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan apabila informasi yang anda

mohon dianggap sebagai informasi yang dikecualikan;

Jika PPID (Badan Publik) memberikan pemberitahuan tertulis untuk memperpanjang waktu

penyediaan dan pemberian informasi, maka 7 hari kerja terhitung sejak diberikannya surat

pemberitahuan tersebut, PPID harus menyediakan dan memberikan informasi yang Anda

minta;

Jika informasi tidak juga diberikan dalam masa tersebut, Anda dapat mengajukan keberatan

kepada atasan PPID.




BAHAN PRESENTASI

Henri Subagiyo

SESI IV STANDAR DAN MEKANISME

PELAYANAN INFORMASI

Sub Pokok Bahasan

STANDAR DAN MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. PELAYANAN MELALUI PENGUMUMAN 2. PELAYANAN MELALUI PERMOHONAN INFORMASI



MEKANISME LAYANAN INFORMASI

SIFAT LAYANAN INFORMASI

Layanan Informasi

Proaktif (Diumumkan)

Informasi yang Diumumkan dan

Disediakan Berkala

Informasi Yang Diumumkan Serta

Merta

Pasif (Berdasar

Permintaan)

Informasi Yang Tersedia Setiap

Saat

Informasi Lainnya Berdasar

Permohonan

PenolakanInformasi Rahasia/

Dikecualikan




LAYANAN MELALUI PENGUMUMAN (PROAKTIF)

DISKUSI KELOMPOK

1. Bukalah situs instansi anda.2. Temukan 5 informasi yang wajib diumumkan dalam

situs pemerintah daerah anda.3. Temukan 5 informasi yang wajib diumumkan yang

TIDAK terdapat di situs pemerintah daerah anda.4. Diskusikan jawaban anda.

• Muatan informasi: Pasal 11 PERKI 1/2010• Media: Papan pengumuman, situs resmi, dan

media lainnya;• Bahasa: Bahasa Indonesia & bahasa lokal

(dimungkinkan) • Mempertimbangkan kelompok difable



LAYANAN BERDASARKAN PERMINTAAN (PASIF)

• SemuaInformasidapatdiminta/dimohon,kecuali Informasi rahasia;

• Informasiyangbelumdidokumentasikantetap harus direspon dengan

• memberitahukankapaninformasitersebutsiap diberikan atau diminta kembali;

• Prinsiplayanan:cepatdantepatwaktu,biaya ringan, dan sederhana sesuai dengan standar.

TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

Permohonan PPID

Mencatat:• Nama• Alamat• Subyek• Format • Cara

penyampaianyang diminta

Memberi: • Tanda bukti

penerimaanpermintaan

• No pendaftaran

Saat menerima permintaan (langsung/elektronik)Saat pengiriman informasi (surat)

Pemberitahuan tertulis&

Pemberian informasi

• Info ada dibawah penguasaan• Memberitahu keberadaan info yang diminta

jika di BP lain dan tidak dibawah penguasaannya• Menerima/menolak permintaan• Jika diterima (sebagian/seluruhnya) dicantumkan

info yang diminta• Penghitaman dokumen yg mengandung info dikecualikan• Alat penyampaian dan format info• Biaya dan cara pembayaran• Pemberitahuan perpanjangan waktu dan alasannya jika

tidak dapat dilakukan dalam 10 hari

Maks. 10 hari kerja+

perpanjangan 7 hari kerja




BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

STANDAR MINIMAL SARANA PRASARANA PELAYANAN

• PELAYANANBERBASISPENGUMUMAN:- Informasi yang diumumkan (berkala dan informasi tertentu yang menurut PPID

perlu diumumkan) - Mediapengumuaman:website,papanpengumuman,medialainnya(leaflet,dst)• PELAYANANBERBASISPERMOHONAN: - Daftar Informasi Publik - Formulir permohonan & tanda terima - Buku register - Surat pemberitahuan - Surat penolakan (informasi rahasia) - Surat perpanjangan layanan (jika diperpanjang) • MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI • MEJAINFORMASIDANPETUGAS

PEMBIAYAAN YANG DAPAT DIKENAKAN:• Biaya penyalinan • Biaya pengiriman

Sesuai dengan standar biaya yang berlaku umum

Biaya riil (actual cost)

Format ada pada Lampiran PERKI 1/2010



MEJA INFORMASI

• TempatpelayananInformasiPublikdan keberatan

• AdaPetugasMejaInformasi

• Tersediasaranaataufasilitaspelayanan

• UntukmempermudahperolehanInformasi Publik di Badan Publik

SIMULASI KELOMPOK • Bagikan undian peran kepada peserta • Setiap peran dapat dilakukan lebih dari 1 orang dengan peran sebagai berikut: - Pemohon Informasi - Petugas Meja Informasi - PPID - Unit/Satker (identifikasi bersama dengan peserta berdasar skenario), misalnya: • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Setelah terpilih pemeran, bagikan skenario permainan yang terdiri dari: - Narasi permasalahan (studi kasus) - Peran setiap pemeran (Peran masing-masing pemeran tidak boleh diketahui oleh

peserta lainnya) • Mintalah peserta lainnya (yang tidak melakukan permainan) untuk mengamati dan

mencatat apakah petugas telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar• Mulailah permainan sesuai dengan sekenario permainan dalam waktu sebagaimana dalam

skenario




REFLEKSI

• Mintalahkomentarpemohonapakahpetugastelahmemberikan layanan sesuai dengan standar.

• Setelahituberikesempatankepadapesertalainnyauntuk mengomentari apakah pemohon maupun petugas telah sesuai dengan sekenario dan standar layanan.


Henri Subagiyo081585741001021-7262740

[email protected]



55Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

BAB V

Penyelesaian sengketa memiliki peran yang sangat penting baik untuk

melindungi hak masyarakat atas

informasi........

Salah satu prinsip penting dalam keterbukaan

informasi adalah adanya penyelesaian sengketa

informasi yang murah, sederhana, dan independen.

Penyelesaian sengketa memiliki peran yang sangat

penting baik untuk melindungi hak masyarakat atas

informasi maupun untuk meningkatkan kualitas

layanan informasi.

Melalui penyelesaian sengketa, masyarakat dapat

menjaga pelanggaran atas hak-haknya terkait

dengan layanan informasi yang mungkin terjadi

karena lemahnya kinerja layanan informasi. Bagi

badan publik, penyelesaian sengketa informasi juga

dapat berperan untuk mendapatkan feed back atas

layanan informasi yang sudah diberikannya untuk

kemudian dapat diperbaiki.

Penyelesaian sengketa juga merupakan bentuk

pelaksanaan akuntabilitas dalam layanan informasi.

Oleh karena itu, badan publik harus memiliki

cara pandang yang positif terhadap penyelesaian

sengketa dengan melihat penyelesaian sengketa

bukanlah “perlawanan” yang dilakukan oleh

masyarakat melainkan perwujudan dari upaya

masyarakat untuk memperoleh haknya yang harus

dikelola badan publik karena adanya kendala-

kendala dari kinerja layanan. Agar badan publik

V.1. MAKNA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



diakibatkan oleh tidak diumumkannya informasi

berkala, masyarakat tidak perlu mengajukan

permohonan informasi terlebih dahulu, sehingga

mereka dapat langsung mengajukan penyelesaian

sengketa.Sedangkan untuk informasi yang wajib

diumumkan secara serta merta, tidak diatur dalam

alasan di atas, sehingga memungkinkan masyarakat

langsung menempuh jalur keperdataan maupun

pidana jika memang ditemukan perbuatan melawan

hukum dan kerugian yang diakibatkan oleh tidak

disampaikannya informasi serta merta tersebut.

Oleh karena itu, meskipun informasi serta merta ini

kuantitasnya sedikit, namun dalam sistem layanan

informasi perlu mendapatkan perhatian yang serius.

V.3. TAHAPAN DAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Ada 3 tahapan dan lembaga yang ditunjuk oleh UU

KIP untuk menyelesaikan sengketa informasi, yaitu:

1) Penyelesaian sengketa internal (di dalam badan

publik, dengan mengajukan keberatan kepada

atasan PPID)

2) Apabila tidak puas dengan putusan PPID,

dapat mengajukan banding ke Komisi Informasi

(selama di Kabupaten/Kota atau Provinsi belum

terbentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota atau

memiliki cara pandang yang positif tersebut,

maka perlu adanya kesadaran yang memadai

yang terwujud dalam penyediaan sistem layanan

informasi yang memungkinkan sengketa tersebut

dikelola dengan baik.

V.2. ALASAN TERJADINYA SENGKETA INFORMASI

Sengketa informasi dapat terjadi karena beberapa

alasan, yaitu:

a) penolakan atas permohonan Informasi Publik;

b) tidak disediakannya informasi berkala;

c) tidak ditanggapinya permohonan Informasi

Publik;

d) permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak

sebagaimana yang diminta;

e) tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f) pengenaan biaya yang tidak wajar; atau

g) penyampaian Informasi Publik yang melebihi

waktu.

Jika dikaitkan dengan layanan informasi, alasan

terjadinya sengketa diatas mencakup tata cara

layanan informasi baik yang bersifat proaktif dimana

badan publik harus mengumumkan informasi

yang berkala maupun layanan yang bersifat pasif

dimana harus ada permohonan terlebih dahulu

dari masyarakat. Terhadap alasan sengketa yang

BAB V - Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Provinsi, maka sengketa diajukan ke Komisi

Informasi Pusat)

3) Apabila tidak puas dengan Putusan Komisi

Informasi, maka para pihak dapat mengajukan

gugatan banding ke Pengadilan.

a. TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL BADAN PUBLIK

Badan publik dimana masyarakat seharusnya

memperoleh informasi merupakan pintu terdepan

dalam penyelesaian sengketa informasi yang

dikenal dengan upaya keberatan. Sebelum

masyarakat menempuh penyelesaian sengketa

di Komisi Informasi maupun pengadilan, terlebih

dahulu masyarakat harus mengajukan keberatan

kepada badan publik apabila ditemukan alasan-

alasan sengketa.

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan

keberatan secara tertulis kepada atasan PPID

apabila:

1. Permintaan informasinya ditolak dengan alasan

informasi masuk dalam kategori pengecualian

Pasal 17 UU KIP.

2. Badan Publik tidak menyediakan informasi

berkala.

3. Badan Publik tidak menanggapi permintaan

informasi.

4. Badan publik menanggapi tetapi informasi yang

diberikan tidak sebagaimana yang diminta.

5. Badan publik member informasi tetapi hanya

sebagian dari yang diminta.

6. Badan publik mengenakan biaya yang tidak

wajar.

7. Badan publik menyampaikan informasi melebihi

waktu yang ditentukan Undang-undang.




BAGAN ALUR PENGELOLAAN KEBERATAN LAYANAN INFORMASI

Pemohon Keberatan

Pengisian Formulir Permohonan Keberatan atau pengiriman surat

keberatan

Permohonan lengkap (formulir/surat

dinyatakan lengkap)

Permohonan tidak lengkap (surat/

formulir)

Dilengkapi

Mengajukan permintaan

penyelesaian sengketa kepada Komisi

Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan

atasan PPID.

Selesai

Mak

s. 5

har

i ker

ja s

ejak

dik

elua

rkan

nya

kepu

tusa

n at

asan

PPI

D

Unit Pelayanan Informasi

Pemohon Puas

Pemohon Tidak Puas



Maksimal 25 hari kerja

PPID:

1. Meregister permohonan keberatan;

2. Memberikan tanda terima permohonan keberatan;

3. Memberitahukan nomor registrasi permohonan keberatan dalam hal diajukan melalui surat.

PPID:

Menyampaikan permohonan keberatan keatasan.

PPID:

• Mengirimkansurattanggapanataskeberatandan/atausesegeramungkinmemberitahukanterlebihdahulukepadapemohonkeberatanatastanggapanatasanterhadapkeberatanyangdiajukan.

• Dalamhalpermohonankeberatandiajukanmelaluisurat,tandaterimadikirimbersamadengansurattanggapan.

PPID:

• DalamhalkeberatandikabulkanseluruhatausebagianolehAtasanPPID,PPIDsegeramenjalankanperintahAtasansebagaimanadalamsurattanggapansesuaidenganketentuanpetunjukpelaksanadanpetunjukteknis.

• Mengirimkansurattanggapandan/atausesegeramungkinmemberitahukanterlebihdahuluhasiltanggapanAtasanPPID

• Dalamhalpermohonankeberatandiajukanmelaluisurat,tandaterimadikirimkanbersamadengansurattanggapan.

Atasan PPID:

Mengeluarkan surat tanggapan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.




1. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Badan

Publik;

2. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu Pemohon

Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir

keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan; dan

3. Keberatan diajukan kepada atasan PPID melalui PPID.

TUGAS PPID DALAM PENGELOLAAN KEBERATAN

• Menyediakan formulir keberatan

• Membantu pemohon yang mengajukan keberatan mengisi formulir keberatan

• Mencatat keberatan dalam buku register

• Memastikan surat keberatan sampai ke tangan atasan

• Melaksanakan putusan yang dibuat oleh Atasan PPID



Contoh formulir keberatan

TIPS MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDOJl. …………., SITUBONDO

Telp. ……………../ Faks. …………………..

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

INFORMASI PENGAJU KEBERATANNo.Registrasi Keberatan : (diisi petugas)No.Pendaftaran Permohonan Informasi : Tujuan Penggunaan Informasi : Sebagai bahan untuk menyusun skripsi.Identitas Pemohon Nama : Andi SuncokoAlamat : Jl. Pahlawan No. 1, SurabayaPekerjaan : WiraswastaNomor Telepon/Email : 0811……… / [email protected]

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN: permohonan informasi ditolak; informasi berkala tidak disediakan; permohonan informasi tidak ditanggapi; permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon; permohonan informasi tidak dipenuhi; biaya yang dikenakan tidak wajar; informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

KASUS POSISI:Pada tanggal 15 November 2011 saya mengajukan permohonan informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa TImur (KIP) dengan mengisi formulir permohonan. Namun demikian, 10 hari kerja sejak permohonan saya sampaikan, yaitu tepatnya 25 November 2011, KIP Jatim belum menanggapi permohonan tersebut.

Situbondo, 30 November 2011

Petugas Informasi

ttd

(Lamidi)

Pengaju Keberatan

ttd

(Andi Suncoko)




b. TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISI INFORMASI

Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa informasi publik

di Komisi Informasi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui

Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

1. Pemohon Informasi tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID (dalam proses penyelesaian sengketa

internal Badan Publik)

2. Pemohon Informasi tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID dalam

waktu 30 hari sejak keberatan diterima oleh atasan PPID

Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi merupakan proses banding terhadap

putusan PPID Badan Publik.

Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas cepat, biaya ringan,

dan sederhana (Pasal 2 PerKI No. 2 Tahun 2010)

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat dilakukan melalui dua prosedur,

mediasi dan ajudikasi.

MEDIASI DAN AJUDIKASI DI KOMISI INFORMASI

Apakah yang dimaksud dengan mediasi?Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak dengan bantuan

mediator Komisi Informasi. Dalam proses mediasi, mediator tidak memiliki wewenang untuk

memberi keputusan atas sengketa. Mediator hanya berperan sebagai penengah yang memfasilitasi

penyelesaian sengketa oleh para pihak; para pihaklah yang pada dasarnya menyelesaikan

sengketa dengan membuat kesepakatan secara sukarela.



Kapan prosedur mediasi ditempuh?Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Komisi Informasi dapat ditempuh apabila memenuhi

salah satu atau beberapa alasan berikut:

1. Badan Publik tidak mengumumkan informasi berkala;

2. Badan Publik tidak menanggapi permohonan informasi;

3. Badan Publik menanggapi permohonan informasi tetapi tidak sebagaimana yang dimohon;

4. Badan Publik tidak memenuhi permohonan informasi;

5. Badan Publik mengenakan biaya tidak wajar; dan/atau

6. Badan Publik menyampaikan informasi melebihi jangka waktu yang diharuskan.

Apakah yang dimaksud dengan ajudikasi?Ajudikasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh

Komisi Informasi.

Kapan prosedur ajudikasi ditempuh?Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi di Komisi Informasi dapat ditempuh apabila memenuhi

salah satu berikut:

1. Permohonan informasi ditolak karena alasan kerahasiaan (Pasal 17 UU KIP).

2. Pemohon informasi telah menempuh prosedur mediasi namun gagal, baik karena tidak

mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menarik diri dari proses mediasi.




Bag

an

Alu

r Pe

nyel

esai

an S

engk

eta

Info

rmas

i Pub

lik D

i Kom

isi I

nfor

mas

i

Reg

istr

asi o

leh

Pani

tera

Pem

ohon

m

enya

mpa

ikan

pe

rmoh

onan

Pem

berit

ahua

n un

tuk

mel

engk

api

Penc

atat

an

Pem

ohon

an

dala

m R

egis

ter

7 ha

ri

Bukt

i re

gist

rasi

7 ha

riK

etua

KI

Maj

elis

Pe

mer

iksa

an

Pend

ahul

uan

REG

ISTR

ASI

PEM

ERIK

SAAN

PEN

DAHU

LUAN

PEM

ERIK

SAAN

PER

KARA

Jang

ka w

aktu

14

hari

seja

k m

edia

si I

Putu

san

med

iasi

K

I

Jang

ka w

aktu

40

hari

seja

k si

dang

I

Aju

dika

si

Putu

san

Maj

elis

K

omis

ione

r

Med

iasi

LENG

KAP

BELU

M

LENG

KAP

Kew

enan

gan

KI

SEPA

KAT

TIDA

K SE

PAKA

T

• K

ewen

anga

n K

I w

ilaya

h/ ti

ngka

t tid

ak te

pat

• B

ukan

ke

wen

anga

n K

I•

Pem

ohon

an ti

dak

mem

iliki

hak



KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI

KOMISI INFORMASI KEWENANGAN

Komisi Informasi Pusat • Menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut

Badan Publik Pusat

• Menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut

Badan Publik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila

belum ada Komisi Informasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/

Kota di wilayah yang bersangkutan

• Menyelesaikan sengketa informasi Publik yang tidak dapat

diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi

Komisi Informasi Provinsi • Menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut

Badan Publik tingkat Provinsi

• Menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut

Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota apabila belum ada

Komisi Informasi tingkat Kabupaten/Kota di wilayah yang

bersangkutan

• Menyelesaikan sengketa informasi Publik yang tidak dapat

diselesaikan oleh Komisi Informasi Kabupaten/Kota

Komisi Informasi Kabupaten/Kota • Menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut

Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota

TENTANG KOMISI INFORMASI

Komisi Informasi terdiri dari:1. Komisi Informasi Pusat; berkedudukan di Ibu Kota Negara

2. Komisi Informasi Provinsi; berkedudukan di Ibu Kota Provinsi

3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota; berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. Komisi Informasi

Kabupaten/Kota dibentuk apabila dibutuhkan.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang memiliki dua fungsi utama:1. Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (dalam menjalankan UU KIP), yaitu:




a. Dalam hal pelayanan informasi

b. Dalam hal penyelesaian sengketa informasi

2. Menyelesaikan sengketa Informasi

Komisi Informasi Pusat menjalankan fungsi 1 (a dan b) dan 2

Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota menjalankan fungsi 1 a dan 2. Dalam menjalankan

fungsi 1a Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh membuat Petunjuk Pelaksana

atau Petunjuk Teknis yang bertentangan dengan yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat.

c. TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

Penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan merupakan kelanjutan proses dari penyelesaian

sengketa di Komisi Informasi. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan Komisi Informasi, maka ia

dapat mengajukan banding ke pengadilan. Syaratnya, pihak tersebut harus menyatakan secara tertulis bahwa

ia tidak menerima putusan Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan. Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan ini telah diatur dalam Mahkamah Agung RI

telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2011 tentang Tata-cara Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik:

a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain

Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik

selain Badan Publik Negara.

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik

Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Sengketa Informasi Publik & Kewenangan Pengadilan(Pasal 3 PerMA No. 02 Tahun 2011)



Bag

an

Alu

r Pe

nyel

esai

an S

engk

eta

Info

rmas

i Pub

lik D

i Pen

gadi

lan

SELE

SAI

Para

pih

ak

Mah

kam

ah

Agu

ng

KASA

SI

PUTU

SAN

Maj

elis

Hak

im

Putu

san

Dala

m S

idan

g Te

rbuk

a Ke

cual

i In

form

asi

Raha

sia

Ket

ua

Peng

adila

n

PENU

NJUK

AN

MAJ

ELIS

Peng

adila

n di

w

ilaya

h H

ukum

B

adan

Pub

lik

REG

ISTR

ASI

KIR

IM B

ERK

AS

Peng

adila

n di

w

ilaya

h Pe

moh

on

Info

rmas

i

Piha

k ya

ng ti

dak

men

erim

a pu

tusa

n

KEBE

RATA

N

KI y

ang

mem

utus

kan

seng

keta

Term

ohon

Minta salinan putusan 14 hari kerja

Kirim salinan putusan 14 hari kerja

Kirim salinan putusan 14 hari kerja

Pemberitahuan

BELU

M

LENG

KAP

TIDA

K TE

RIM

A




Keterbukaan informasi publik dan pelayanan

publik adalah dua aspek yang memiliki keterkaitan

erat.Pelayanan publik yang baik mensyaratkan

adanya keterbukaan informasi yang memadai agar

masyarakat mendapatkan layanan yang optimal.

Oleh karena itu, salah satu informasi publik yang

harus dibuka oleh badan publik adalah informasi

tentang penyelenggaraan layanan publik. Di sisi lain,

pelayanan informasi mensyaratkan pelaksanaan

prinsip-prinsip layanan publik yang baik pula. Oleh

karena itu, memperkuat fungsi layanan informasi

juga seharusnya dapat memperkuat fungsi layanan

publik, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan,

perizinan, dan sebagainya.

A. Peluang Optimalisasi Fungsi PPID

Penyelesaian sengketa informasi dapat dioptimalkan

untuk memperkuat pengelolaan pengaduan atau

keluhan terhadap layanan publik melalu optimalisasi

fungsi PPID. Beberapa alasan teknis yang

memungkinkan hal ini dilakukan adalah:

V.4. OPTIMALISASI FUNGSI PPID DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN ATAU KELUHAN ATAS PELAYANAN PUBLIK

1. PPID memiliki saluran atau media yang lebih beragam yang dapat menghubungkan dengan masyarakat secara luas. Dalam

berbagai regulasi yang ada, PPID seharusnya

memiliki akses yang memadai terhadap media

yang memungkinkan untuk menghubungkannya

dengan masyarakat. Hal ini merupakan salah

satu potensi penting yang memungkinkan

masyarakat dapat dengan mudah mengetahui

kemana pengaduan atau keluhan tersebut

disampaikan. Semakin banyak masyarakat

yang mengetahui saluran pengaduan atau

keluhan dengan media yang beragam, maka

semakin baik bagi pengelolaan pengaduan

layanan publik. Selain itu, optimalisasi fungsi

PPID untuk pengelolaan pengaduan akan

meningkatkan pula efisiensi penggunaan media

oleh pemerintah daerah.

2. Rentang koordinasi PPID di dalam SKPD/Unit Kerja. Rentang koordinasi yang dimiliki

oleh PPID cukup luas yakni mencakup seluruh

unit dalam suatu badan publik sehingga

memudahkan dalam mengkoordinasikan

pengelolaan pengaduan atau keluhan yang

muncul. PPID memiliki rentang koordinasi

yang mencakup seluruh unit atau SKPD

dalam suatu pemerintah daerah dalam rangka

mendukung layanan informasi, termasuk

unit atau SKPD yang melaksanakan layanan

publik. Hal ini akan memudahkan PPID dalam

meneruskan pengaduan atau keluhan yang

diterimanya kepada unit atau SKPD yang

terkait. Dari sisi kapasitas, masyarakat yang

melakukan pengaduan akan lebih terbantu

karena pengaduan yang ada dapat diorganisir



oleh PPID untuk kemudian disampaikan

atau diteruskan kepada satuan kerja yang

melaksanakan layanan publik untuk segera

mendapatkan penanganan.

3. Fungsi Atasan PPID dalam keterbukaan informasi selaras dengan Atasan Penyelenggara Pelayanan Publik dan dapat membawahi seluruh unit dalam suatu badan publik untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut. Melihat fungsi dan tanggungjawab PPID,

Atasan PPID haruslah orang yang memiliki

rentang koordinasi atau kendali terhadap

seluruh unit atau SKPD dalam suatu pemerintah

daerah, misalnya Sekda. Hal ini tentu memiliki

manfaat yang baik untuk memastikan agar

pengelolaan pengaduan atau keluhan dapat

ditangani dengan baik oleh unit atau SKPD

yang menyelenggarakan layanan publik karena

sekaligus sebagai bawahan dari Atasan PPID

tersebut.

B. Pengelolaan Pengaduan atau Keluhan Atas Pelayanan Publik dengan Mengoptimalkan Fungsi PPID

Pada dasarnya fungsi PPID adalah untuk

pengelolaan informasi, termasuk di dalamnya adalah

pelayanan informasi dan pengelolaan keberatan

atas pelayanan informasi yang diteruskan kepada

unit atau SKPD yang bersangkutan dan Atasan

PPID untuk mendapat respon atau tindak lanjut.

Namun seiring dengan optimalisasi peran kontrol

terhadap kualitas pelayanan publik, Pemerintah

Daerah maupun SKPD dapat saja menjalankan

fungsi kontrol melalui pengelolaan keluhan

masyarakat atas layanan publik baik di Pemerintah

Daerah atau SKPD yang dimaksud. Apabila

pemerintah daerah bermaksud mengoptimalkan

fungsi PPID sekaligus menjadi Unit Penanganan

Pengaduan Masyarakat, berikut ini pembagian tugas

dan tanggungjawab yang dapat dilakukan:

1. PPID dan Petugas Meja Informasi

bertangggungjawab atas pengelolaan

pengaduan yang masuk mulai dari registrasi,

klarifikasi dan investigasi, meneruskan

pengaduan kepada unit atau SKPD dan Atasan

PPID, hingga mendiseminasikan hasilnya

kepada pengadu;

2. Unit atau SKPD Pelaksana Layanan Publik

melakukan analisa dan rencana penanganan

yang hasilnya dilaporkan kepada PPID dan

Atasan PPID;

3. Atasan PPID melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan tindaklanjut serta menjalankan

fungsi pemberian penghargaan dan sanksi jika

diperlukan (reward and punishment).

C. Alur Proses Pencatatan dan Tindak Lanjut Penanganan Keluhan

1. Alur Informasi/Laporan

Setiap informasi/laporan yang masuk melalui

Meja Informasi PPID akan dicatat dan

didokumentasikan sesuai bagan alur berikut:




Bagan Alur Informasi Pengaduan Masyarakat

Penjelasan Bagan :

1. Pada prinsipnya informasi/laporan dapat masuk pada jenjang manapun melalui media yang telah disediakan dan atau diatur dalam SOP ini.

2. Informasi/laporan yang masuk pada level kabupaten/kota atau dibawahnya (SKPD/UPTD/Unit Layanan lainnya) akan dikonsolidasikan oleh PPID. a. Informasi/laporan yang diperoleh oleh Pihak penerima keluhan (meja informasi akan dilanjutkan kepada PPID

(yang juga difungsikan sebagai Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat).b. Informasi/laporan yang masuk melalui PPID Utama (level Kabupaten/Kota) akan didisposisikan kepada Kepala

SKPD terkait dan untuk selanjutnya diteruskan kepada PPID pelaksana/pembantu yang difungsikan sebagai Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada SKPD.

c. Informasi/laporan yang masuk dalam berita surat kabar akan langsung dikonsolidasikan oleh PPID Pembantu selaku Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada SKPD.

3. Temuan hasil supervisi, monitoring maupun audit akan didapat PPID selaku Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui tim monitoring dan evaluasi (ME) PPID

4. PPID Utama selaku Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat kabupaten/kota yang telah menerima pengaduan selanjutnya akan memfasilitasi proses tindak lanjut dan secara paralel melakukan pelaporan pada jenjang diatasnya sesuai dengan mekanisme pelaporan.

Gerai Informasi Media

Informasi: dapat berasal dari siapa saja dan bersumber dari apa/mana saja

Meja Informasi Kab/Kota

Meja Informasi SKPD

Meja Informasi Badan Publik lainnya

Informasi

Tindak lanjut

Info progresPelaporanAkses publik



2. Proses Pencatatan Informasi

Yang dimaksud proses pencatatan meliputi beberapa tahap berikut:

Bagan Proses Pencatatan Informasi

Sekolah, Manajemen, Publik, Monev, Audit

Pengaduan

Pencatatan

Klasifikasi

Update

Publikasi

Tidak dicatat

Data LengkapData Tidak Lengkap

a. Registrasi/Pencatatan; Seluruh informasi/

laporan yang memiliki kecukupan data bagi

upaya tindak-lanjut akan dimasukkan kedalam

data base yang khusus disediakan oleh PPID

karena perannya sebagai unit Pelayanan

dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Sementara informasi/laporan yang tidak memiliki

kecukupan data tidak akan dimasukkan dalam

database.

b. Untuk informasi berupa pertanyaan, memiliki

kecukupan data apabila memuat inti pertanyaan

dan menginformasikan identitas dan alamat

penanya. Informasi berupa usulan, memiliki

kecukupan data apabila memuat inti usulan

secara jelas. Sementara laporan pengaduan/masalah baik terkait dengan ketidak-taatan

peraturan maupun penyimpangan dana

dianggap memiliki kecukupan data apabila

memuat: 1. materi pengaduan/masalah secara jelas,

2. lokasi dimana masalah muncul dan

3. pelaku yang diduga melakukan

penyimpangan.

c. Klasifikasi; informasi/laporan selanjutnya

diklasifikasi sesuai dengan aturan main




(SOP) guna mempermudahkan proses

pendokumentasian dan tindaklanjut.

Adapun informasi/laporan yang masuk akan

diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pertanyaan; merupakan kebutuhan akan

informasi berkenaan dengan pelaksanaan

program pendidikan.

2. Saran, Usulan atau Masukkan adalah

bentuk apresiasi publik yang ditujukan bagi

perbaikan kinerja atau desain program

dimasa yang akan datang.

3. Ketidaktaatan Peraturan; yaitu kegiatan

terkait dengan pelaksanaan layanan namun

tidak sesuai dengan aturan main yang telah

ditetapkan. Ketidaktaatan peraturan dalam

klasifikasi ini tidak sampai pada tahap

merugikan keuangan program.

4. Penyalahgunaan Dana Proyek/Program; adalah penggunaan dana di luar ketentuan

program.

d. Pemutakhiran data dan progres status; adalah proses pencatatan progress terkini yang

dilakukan manakala terdapat perkembangan

atas proses dan hasil tindaklanjut laporan/

informasi.

e. Pengaturan arsip dan dokumen; Kegiatan

ini meliputi penyusunan berbagai bukti dan

informasi yang diperoleh terkait dengan suatu

kasus dalam suatu dokumen yang mudah

disimpan dan mudah dicari. Oleh sebab

itu pengarsipan dokumen informasi perlu

memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Setiap informasi Pelayanan dan

Penanganan Pengaduan Masyarakat

dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya:

Pertanyaan, Usulan, Ketidaktaatan

Peraturan dan Penyimpangan Dana

Program.

2. Setiap jenis klasifikasi selanjutnya disusun

berdasarkan kode informasi/laporan sesuai

kode yang ada dalam database.

3. Dokumen pendukung atas setiap laporan/

informasi selanjutnya disusun berdasarkan

kronologi, atau disusun berdasarkan tanggal

penerimaan informasi/dokumen.

3. Alur Tindak Lanjut

Setelah informasi/laporan dicatat dan diregistrasi,

maka tahap berikutnya adalah proses tindaklanjut.

Tahap ini merupakan tahap terpenting dalam

sistem Pelayanan dan Penanganan Pengaduan

Masyarakat, karena pada tahap inilah pengelola

program akan merespon apresiasi publik yang telah

disampaikan baik dalam bentuk pertanyaan, usulan

maupun pengaduan. Mekanisme tindaklanjut akan

melalui berbagai tahap sebagaimana tertuang pada

bagan dan penjelasan berikut:



Bagan Proses Tindaklanjut / Penanganan Pengaduan

Keterangan Bagan :

1. Pelayanan publik masih dilaksanakan oleh masing-masing unit atau SKPD sesuai dengan fungsinya; 2. Menambahkan tugas dan tanggungjawab PPID untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan

publik dengan alur atau tahapan kerja sesuai dengan pengelolaan keberatan layanan informasi sebagai berikut: a. Informasi masuk kepada PPID berupa: pertanyaan, usulan/masukan, dan pengaduan melalui berbagai media

yang telah disediakan misalnya: situs pemerintah daerah, SMS, telepon, faximili, email, dan sebagainya: i. terkait dengan pertanyaan, maka PPID dapat menjalankan tahapan kerja sesuai dengan alur pelayanan informasiii. terkait dengan usulan/masukan dan pengaduan PPID dapat menjalankan tahapan kerja sesuai dengan alur

penyelesaian sengketa internal atau pengelolaan keberatan atas layanan informasi b. PPID perlu mengklarifikasi atau memverifikasi seluruh informasi yang masuk untuk kemudian dicatat dalam register;c. PPID memberikan tanda terima kepada pemberi informasi d. PPID meneruskan informasi yang diperoleh kepada unit atau SKPD yang terkait dengan layanan publik dan

memberikan tembusan kepada Atasan PPID;e. Unit atau SKPD pelaksana layanan publik kemudian merumuskan rencana penanganan pengaduan yang hasilnya

dilaporkan kepada Atasan PPID untuk diputuskan dengan pemberitahuan kepada PPID;f. Atasan PPID mengambil keputusan yang disampaikan kepada unit atau SKPD pelaksana layanan publik untuk

dilaksanakan dan diberitahukan kepada PPID; g. Unit atau SKPD pelaksana layanan publik menjalankan keputusan Atasan PPID dan melaporkan hasilnya serta

memberitahukan kepada PPID; h. PPID memberitahukan kepada masyarakat yang mengadu tentang pelaksanaan keputusan dari Atasan PPID oleh

unit atau SKPD yang diadukan; i. PPID menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan kepada Atasan PPID.




Untuk memudahkan proses tindak lanjut diperlukan

pengklasifikasian keluhan yang masuk. PPID dapat

mengkategori informasi yang masuk menjadi 3 hal

yakni:

1. Apakah informasi yang disampaikan publik

berupa PERTANYAAN. Jika benar, maka

langkah tindak lanjut bagi informasi yang berupa

pertanyaan adalah sebagai berikut:

a. Untuk informasi yang berupa pertanyaan,

PPID dan atau PPID Pembantu dapat

segera memberikan jawaban dan status

informasi/laporan dinyatakan selesai.

b. Apabila pertanyaan tidak dapat dijawab

pada level bersangkutan, maka pertanyaan

tersebut akan dibawa ke jenjang yang

lebih tinggi untuk mendapatkan jawaban.

Demikian seterusnya hingga pengaduan

dinyatakan selesai.

c. PPID dan atau PPID Pembantu selanjutnya

mengupdate status informasi dan

melaporkannya sesuai dengan mekanisme

pelaporan.

2. Apakah informasi yang masuk dapat

dikategorikan sebagai USULAN. Jika benar,

maka Langkah tindak lanjut untuk setiap usulan

dan saran yang masuk adalah:

a. Informasi yang diterima PPID dan atau PPID

Pembantu terkait dengan usulan, masukan

dan saran untuk selanjutnya akan di

teruskan kepada pihak terkait untuk menjadi

input bagi perbaikan pelaksanaan program,

baik yang bersifat teknis maupun kebijakan.

b. PPID dan atau PPID Pembantu akan

membuat feed back atau umpan balik

kepada masyarakat pelapor bahwa

usulannya telah diteruskan kepada pihak

yang berwenang.

c. Update status informasi selanjutnya

dilaporkan sesuai dengan mekanisme

pelaporan.

3. Apakah informasi yang masuk dapat

dikategorikan sebagai bentuk keluhan

karena KETIDAKTAATAN PERATURAN dan PENYALAHGUNAAN DANA PROYEK/PROGRAM. Jika benar, maka langkah tindak

lanjut informasi dengan klasifikasi ini memiliki

langkah penanganan yang sama sebagai

berikut:

a. KlarifikasidanInvestigasi KLARIFIKASI adalah proses pencarian

informasi terkait dengan materi pengaduan

atau temuan masalah yang bertujuan untuk

memastikan dan atau membuktikan apakah

pengaduan atau temuan masalah tersebut

benar. Apabila hasil klarifikasi menunjukkan

bahwa pengaduan/temuan masalah tersebut

tidak benar, maka masalah dapat dinyatakan

selesai, dengan menginformasikan status

pengaduan melalui saluran informasi yang

ada. Apabila hasil klarifikasi menunjukkan

bahwa pengaduan/temuan masalah

tersebut benar maka langkah berikut adalah

melakukan investigasi jika data yang ada

belum mencukupi.



Tahap klarifikasi akan mengandalkan data

awal yang telah diperoleh dari pengaduan/

temuan masalah. Adapun informasi minimal

yang harus ada agar pengaduan dapat di

follow up apabila mencantumkan lokasi/

nama sekolah dan materi pengaduan.

INVESTIGASI adalah upaya sistematis

untuk mendapatkan informasi, yang lebih

dalam tentang suatu kejadian hingga

mendapatkan gambaran yang jelas tentang

substansi pengaduan/masalah. Sesuai

dengan target pelaksanaan investigasi

untuk mendapatkan data lengkap tentang

gambaran masalah, maka investigasi

dilakukan baik dengan melakukan kajian

lapangan maupun kajian dokumen. Adapun

data/informasi yang harus diperoleh dalam

proses investigasi adalah untuk menjawab

pertanyaan 5 W 1 H (What, Who, When,

Where, Why and How) sebagai berikut:

i. What; apa pokok persoalan yang terjadi

ii. Who; siapa pelaku masalah dan siapa

yang menjadi ‘korban’

iii. Why; mengapa hal tersebut terjadi, apa

latar belakang kejadian

iv. Where; dimana kasus terjadi

v. When; kapan kejadiannya

vi. How; Bagaimana kejadiannya

Untuk memperkuat hasil investigasi, maka

jawaban pertanyaan tersebut perlu didukung

dengan bukti-bukti. Adapun yang bisa

dijadikan alat bukti dalam hal ini antara lain:

i. Pengakuan

ii. Pernyataan

iii. Keterangan ahli/pihak yang

berkompeten

iv. Risalah pertemuan/berita acara

v. Kwitansi

vi. Buku rekening

Hasil dari perolehan 5 informasi diatas

selanjutnya akan dirunut menjadi skema/

kronologis masalah.

b. Analisis Masalah Analisis masalah dalam hal ini adalah

proses untuk merumuskan akar masalah,

kerugian yang diakibatkan dan dampak

yang ditimbulkan/mungkin timbul. Akar

masalah dimaksud adalah sebab musabab

terjadinya masalah yang akan digunakan

sebagai dasar bagi penyusunan langkah

penyelesaian. Dengan diketahui akar

masalah diharapkan upaya penyelesaian

yang dilakukan akan dapat menyelesaikan

masalah secara tuntas, dan bukan

penyelesaian yang berisifat sporadis.

Mengetahui tentang kerugian dan dampak

yang ditimbulkan oleh masalah akan

menjadi acuan target penyelesaan dan

basis bagi penyusunan langkah-langkah

penanganan.

Analisis stakeholder merupakan bagian

dari tahap analisis masalah yang lebih

difokuskan pada para pihak yang ada




disekitar permasalah. Hasil analisis

stakeholder berupa peta para pihak yang

dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya

yang akan membantu proses penyelesaian

masalah dan atau para pihak yang akan

menjadi faktor penghambat proses

penyelesaian masalah.

c. Rencana dan Tindak Penanganan Setelah diperoleh data yang cukup terkait

dengan pengaduan yang diterima, dan

analisis telah dilakukan, maka langkah

berikut adalah menyusun rencana tindakan.

Adapun rencana tindakan harus memuat

dan memperhatikan hal-hal berikut:

• Langkah-langkah yang akan dilakukan;

dalam menentukan langkah yang akan

diambil, Unit penanganan pengaduan

harus berpegang pada acuan

penyelesaian masalah yang terdapat

pada lampiran 1.

• Memuat para pihak yang akan

melaksanakan dan atau mendukung

langkah penanganan tersebut. Perlu

diingat bahwa Unit penanganan

pengaduan tidak akan bekerja sendiri.

Fungsi kerja Unit penaganan pengaduan

akan lebih banyak pada fungsi fasilitasi.

• Mencatumkan waktu dimana langkah –

langkah tersebut akan dilakukan.

Rencana tindakan ini akan ditambah atau

diperbaiki manakala dalam prosesnya tidak

dapat berjalan sesuai harapan, atau tidak

dapat mencapai target output. Oleh sebab

itu akan lebih baik jika rencana tindakan

harus dibuat dalam beberapa skenario (Plan

A dan Plan B).

Setelah rencana tindakan disusun maka

langkah berikutnya adalah melaksanakan

tahapan atau langkah penanganan dan

memastikan bahwa target waktu dan output

dapat tercapai. Apabila semua rencana

telah dilaksanakan, namun masalah/

pengaduan belum juga dapat diselesaikan,

maka Unit penanganan pengaduan dapat

meminta dukungan penanganan pada level

yang lebih tinggi. Kapan PPID selaku Unit

penanganan pengaduan dapat meminta

dukungan pada jenjang diatasnya akan

ditentukan berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi proses penanganan masalah.

d. Monitoring dan Evaluasi Pemantauan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan rencana tindakan dilakukan

untuk memastikan tercapainya target

output dan target waktu. Pemantauan

yang dimaksud dalam hal ini adalah

pemantauan oleh PPID selaku Unit

penanganan pengaduan terhadap para

pihak yang disepakati akan menyelesaikan

permasalahan tertentu.

Untuk mempermudah kerja pemantauan,

maka setiap minggu PPID selaku Unit

Pelayanan dan Penanganan Pengaduan

Masyarakat akan melihat daftar pengaduan/

masalah yang ada di kabupaten/kota

bersangkutan.



Berdasarkan hasil pemantauan atas

pelaksanaan tindakan inilah, PPID selaku

Unit penanganan pengaduan akan

melakukan evaluasi terhadap progres

penanganan pengaduan/masalah. Apabila

berdasarkan evaluasi tersebut diketahui

berbagai tindakan telah dilaksanakan

namun juga tidak berhasil menyelesaikan

masalah, maka PPID selaku Unit Pelayanan

dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

dapat meminta dukungan penanganan pada

level yang lebih tinggi, termasuk bila akan

meminta dukungan pihak eksternal.

Sementara itu, pemantauan yang bersifat

terbuka oleh masyarakat atas penanganan

pengaduan/masalah dapat dilakukan

dengan melihat update status yang

disampaikan melalui website. Jika terdapat

ketidakjelasan atau kebutuhan informasi

tambahan dapat langsung menghubungi

PPID selaku Unit Pelayanan dan

Penanganan Pengaduan Masyarakat pada

lokasi dimana pengaduan/masalah tersebut

berada.

e. Pengawasan Pengawasan adalah mekanisme kontrol

yang dibangun dalam sistem Pelayanan


berupa tindakan memantau, bertanya dan

meminta laporan atas progres tindak lanjut

informasi/laporan yang difasilitasi oleh PPID

selaku Unit Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat. Kewenangan

pengawasan dalam hal ini ada pada Atasan

PPID.

Atasan PPID harus mendapatkan laporan

tentang kemajuan proses penanganan

pengaduan dari PPID selaku Unit Pelayanan


setiap bulan, untuk selanjutnya akan

menjadi bahan laporan dan materi dalam

rapat koordinasi dinas.

f. Pemutakhiran Data, Status Penanganan & Pelaporan

PPID selaku Unit Pelayanan dan

Penanganan Pengaduan Masyarakat secara

kontinyu akan melakukan pemutakhiran

status tindak lanjut informasi/laporan.

Hasil pemutakhiran status tersebut, akan

menjadi bahan bagi penyusunan laporan.

Laporan PPID selaku Unit Pelayanan dan

Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri

dari:

• Laporan Bulanan; adalah laporan

tertulis tentang status tindak lanjut

informasi/laporan yang disampaikan

setiap bulan kepada Atasan PPID.

• Laporan Triwulanan; adalah

pemutakhiran status penanganan

seluruh informasi/laporan yang terjadi

di kabupaten/kota untuk disampaikan

ke pusat secara berjenjang dan akan

dikonsolidasikan oleh PPID selaku Unit

Pelayanan dan Penanganan Pengaduan

Masyarakat pusat. Data inilah yang akan

digunakan sebagai bahan dasar update

status di website.




g. Respon/Umpan Balik & Diseminasi Publik Umpan balik harus disampaikan kepada

pelapor terkait dengan progres tindak lanjut

laporan yang telah mereka kirimkan. Umpan

balik dalam hal ini dapat dilakukan secara

langsung perorangan maupun secara

umum.

Umpan balik perorangan dapat dilakukan

apabila alamat pelapor jelas, atau informasi

berasal dari disposisi pejabat berwenang

dan atau memperhatikan tingkat masalah

dan kemendesakan, sementara media yang

digunakan disesuaikan dengan media pada

saat pelaporan. Misal: pengaduan lewat

surat akan dibalas surat, atau email akan

direspon melalui email.

Sementara secara umum, umpan balik

kepada masyarakat luas akan dilakukan

melalui website program secara periodik.

Data yang akan ditampilkan di website

berupa rekapitulasi status informasi/laporan

dan grafik berdasarkan media time series.

D. Etika Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pelaksanaan pengelolaan keberatan informasi

maupun penanganan pengaduan masyarakat tidak

cukup hanya mendasarkan kepada peraturan yang

ada melainkan juga harus memperhatikan etika yang

secara umum dikenal. Beberapa etika pengelolaan

pengaduan masyarakat adalah:

1. Mudah Dihubungi. PPID dan atau Petugas

Meja Informasi harus mudah dihubungi,

untuk menjamin aksesibilitas pelapor, dan

memperlancar arus informasi dan diharapkan

akan membantu mempercepat tindak-lanjut.

2. Pendengar Yang Baik. PPID dan atau Petugas

Meja Informasi harus dapat menempatkan diri

sebagai pendengar yang baik, sikap seperti

empati, simpatik diperlukan ketika menerima

informasi. PPID atau Petugas Meja Informasi

tidak diperkenankan memotong laporan

sehingga menggangu kebebasan penyampaian

informasi, tapi wajib menanyakan/mengklarifikasi

informasi.

3. Mendengarkan Keterangan Semua Pihak Secara Adil (audi et alteram partem) dan

Netral. Dalam menggali informasi/data,

harus mendengar keterangan dari dua belah

pihak. Untuk menghindarkan kecenderungan

telah memiliki stigma atas informasi yang

bersangkutan, sehingga cenderung hanya

mendengarkan pihak yang menguatkan. Untuk

menjaga obyektivitasnya, PPID dan atau

Petugas Meja Informasi tidak boleh memihak,

harus bersikap netral terhadap kedua belah

pihak dan mengedepankan prinsip praduga tak

bersalah.

4. Bersikap Obyektif. PPID dan atau Petugas

Meja Informasi harus mendudukkan informasi

pada proposinya. Tidak boleh terlibat dalam

konflik kepentingan.

5. Menjaga Kerahasiaan. Sering kali terjadi

pelapor/informan/saksi mendapatkan intimidasi

dari terlapor dan para pendukungnya. Intimidasi

ini tidak saja berdampak pada pencabutan



pernyataan atau kesaksian namun tidak jarang

mengancam keselamatan/jiwa pelapor. Oleh

sebab itu menjadi penting identitas pelapor

ataupun informan DIRAHASIAKAN. Hal ini

sesuai dengan Pasal 17 UU KIP.

6. Responsif. Atasan PPID, PPID, Unit atau

SKPD Penyelenggara Layanan, dan Petugas

Meja Informasi harus menindaklanjuti seluruh

informasi/laporan yang memiliki kecukupan

data untuk ditindaklanjuti. Tidak diperkenankan

menunda-nunda, terlebih-lebih jika hal tersebut

memiliki dampak yang luas.

7. Tidak Menimbulkan Masalah Baru. Atasan

PPID, PPID, Unit atau SKPD Penyelenggara

Layanan, dan Petugas Meja Informasi dalam

memfasilitasi proses tindak-lanjut sejauh

mungkin menghindarkan munculnya masalah

baru.

8. Tidak Boleh Menerima Imbalan. Atasan

PPID, PPID, Unit atau SKPD Penyelenggara

Layanan, dan Petugas Meja Informasi tidak

diperbolehkan menerima imbalan dalam bentuk

apapun yang patut diduga akan menggangu

obyektifitas pelaksanaan tugasnya.

E. Sarana dan Prasarana

Untuk mengoptimalkan fungsi PPID dalam

pengelolaan pengaduan masyarakat, pemerintah

daerah tidak memerlukan penambahan sarana

prasarana yang signifikan daripada sarana

prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan

layanan informasi. Pemerintah daerah atau SKPD

terkait hanya memerlukan penambahan berapa

sarana yang sederhana terkait dengan pengelolaan

pengaduan, diantaranya:

1. Melengkapi fitur dari saluran media yang

digunakan untuk penyebarluasan informasi,

misalnya menambahkan fitur dari situs internet

yang khusus menerima pengaduan;

2. Formulir pengaduan apabila masyarakat

langsung mengadukan dengan mendatangi

Meja Informasi

3. Register pengaduan untuk mencatat atau

mengarsipkan pengaduan yang diterima PPID/

petugas meja informasi sekaligus mencatat

tidaklanjut yang telah dilaksanakan




Berikut contoh format formulir pengaduan

FORM PENGADUAN MASYARAKATDinas .................................................

Identitas Pemberi informasi/laporanNama : .........................................................................................................................................(L/P)Alamat :

Desa ..........................................................................................................................................Kecamatan ................................................................................................................................Kabupaten/kota ........................................................................................................................No Telp ......................................................................................................................................

Substansi Pertanyaan/Usulan/Pengaduan:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pihak yang dilaporkan .......................................................................................................................

Dugaan kerugian (jika ada) ..................................................................................................................

Lokasi Kejadian :Nama Sekolah ..........................................................................................................................Desa .........................................................................................................................................Kecamatan ...............................................................................................................................Kabupaten ................................................................................................................................

......................., ............... (tempat, tanggal)



FORM RENCANA TINDAK PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Kode Informasi/Laporan :

Lokasi Nama Sekolah:Desa/Kelurahan

Kecamatan:Kabupaten/kota

Tanggal Kejadian Permasalahan

Target Penyelesaian* (Lihat acuan permasalahan dinyatakan selesai; lampiran 1 SOP)

Target Waktu PIC Rencana Tindak Output/progres

(Rencana A)

(Rencana B)

Keterangan:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………………........

(dapat diisi berupa keterangan terkait dengan pelaksanaan rencana, termasuk kendala yang ditemui manakala

Plan A dan Plan B tidak menghasilkan target output)




BAHAN PRESENTASI

Henri Subagiyo

SESI V PENYELESAIAN SENGKETA

INFORMASI PUBLIK

ALASAN SENGKETA INFORMASI 1. Penolakan permohonan informasi

dengan alasan kerahasiaan 2. Tidak disediakan informasi berkala 3. Tidak ditanggapi permohonan informasi 4. Permohonan ditanggapi tidak

sebagaimana mestinya 5. Tidak dipenuhinya permohonan

informasi 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar 7. Pelayanan informasi melebihi waktu

yang diaturPs. 35 UU KIP



TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1. TAHAP KEBERATAN INTERNAL BADAN PUBLIK

F-1 F-2 F-3

14 hari

30 hariPengajuanKeberatan PPID

AtasanPPID

Menerima

Tidak menerima

Tanggapan/Keputusan

Pengajuanpermohonanpenyelesaian

sengketa keKomisiInformasi

Pelaksanaan Keputusan oleh

PPID30 hariSejak

ditemukanalasan

keberatan

•Formulir•Tanda terima•Register

MejaInfo




SARANA MINIMUM PENGELOLAAN KEBERATAN

SIMULASI• Bagikan undian peran kepada peserta • Setiap peran dapat dilakukan lebih dari 1 orang dengan peran sebagai berikut: - Pemohon keberatan - Petugas Meja Informasi - PPID - Unit/Satker, misalnya: • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Setelah terpilih pemeran, bagikan skenario permainan yang terdiri dari: - Narasi permasalahan (studi kasus) - Peran setiap pemeran (Peran masing-masing pemeran tidak boleh

diketahui oleh peserta lainnya) • Mintalah peserta lainnya (yang tidak melakukan permainan) untuk mengamati dan

mencatat apakah petugas telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar• Mulailah permainan sesuai dengan sekenario permainan dalam waktu sebagaimana dalam

skenario

1. KELENGKAPAN TEKNIS :• Formulir keberatan dan tanda terima• Buku register keberatan • Tanggapan atas keberatan (surat keputusan penanggungjawab)

2. MEJA INFORMASI DAN PETUGAS

Format ada

pada Lampiran

PERKI 1/2010



REFLEKSI

• Mintalahkomentarpemohonapakahpetugastelahmemberikan layanan sesuai dengan standar.

• Setelahituberikesempatankepadapesertalainnyauntuk mengomentari apakah pemohon maupun petugas telah sesuai dengan standar layanan.

PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISI INFORMASI




KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA KOMISI INFORMASI

ALASAN PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISI INFORMASI

• Tidakpuasatashasiltanggapankeberatanyangdiberikan oleh Penanggungjawab

• Masa:30harisejakditerimakeputusanpenanggungjawab

KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI

• Komisi Informasi Pusat di Ibukota Negara

• Komisi Informasi Provinsi di Ibukota Provinsi

• Komisi Informasi Kab/Kota di Ibukota Kab/Kota (jika diperlukan)

KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA

• Sengketa menyangkut Badan Publik Tingkat Pusat

• Sengketa menyangkut Badan Publik Tingkat Provinsi

• Sengketa menyangkut Badan tingkat Kab/kota



MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISI INFORMASI

PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

14 hari

100 hari

14 hari

14 hari Pengajuan

permohonan PSI ke Komisi Informasi

Komisi Informasi Mediasi Adjudikasi

Tidak terjadi kesepakatan

Sepakat

Putusan

Menerima

Tidak menerima

Gugatan ke Pengadilan

Putusan Komisi Informasi

(final & mengikat)Pelaksanaan

Putusan

Kedudukan Komisi Informasi:1. Komisi Informasi Pusat di Ibukota Negara2. Komisi Informasi Provinsi di Ibukota Provinsi3. Komisi Informasi Kab/Kota di Ibukota Kab/Kota (jika diperlukan)




PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

Gugatan ke Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha

Negara Putu

san Menerima Pelaksanaan

Putusan

Tidak menerima Kasasi

Pengadilan Negeri

Putu

san

Tidak menerima Kasasi

Menerima Pelaksanaan Putusan

Putusan Final &

Mengikat14 hari 14 hari

Badan PublikNegara

Badan PublikNon-Negara


Henri Subagiyo081585741001021-7262740

[email protected]



MATERI KEPUTUSAN ATASAN PPID ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

• Tanggalpembuatansurattanggapanataskeberatan;• Nomorsurattanggapanataskeberatan;• Tanggapan/jawabantertulisatasanPPIDatas

keberatan yang diajukan;• PerintahatasanPPIDyangbersangkutanapabila

keberatan dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;• Jangkawaktupelaksanaanperintah

PENGELOLAAN KEBERATAN OLEH PPID

• Mengumumkantatacarakeberatan,alamat,dannomorkontakPPID.• Menggunakansaranakomunikasiyangdianggapefektifdalammenerima

keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.• PPIDwajibmembantumengisikanformulirkeberatandanditandatangani

oleh pemohon informasi atau penerima kuasa yang mengajukan keberatan dalam hal permohonan diajukan secara lisan.

• PPIDwajibmemberikansalinanformulirkeberatansebagaitandaterimapengajuan keberatan.

• PPIDwajibmencatatpengajuankeberatandalambukuregister keberatan.

DAFTAR PUSTAKA



Anotasi UU Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta, 2010

Panduan Pelayanan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat RI, 2010

Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, World Bank, Jakarta,

2012

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman

Modal

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi

Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit

Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/21/M.Pan/11/2008 Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan

Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

DAFTAR PUSTAKA

implementasi undang-undang keterbukaan informasi untuk

Documents