14

BAB II

PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

A. Pengertian Perceraian

1. Perceraian dalam Hukum Islam

Secara bahasa talak atau perceraian dalam hukum Islam menurut

Zainuddin al-Malibari berasal dari kata hallul qaid yakni “melepaskan

ikatan” sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan nikah

dengan lafadz yang akan disebut kemudian.1 Sedangkan dalam

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofik dalam

bukunya Hukum Perkawinan Islam adalah Ikrar suami dihadapan sidang

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan.2

Pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi

Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya untuk menggapai

tujuan tersebut dalam hukum perkawinan islam menganut prinsip

mempersukar terjadinya perceraian. 3

Sedangkan talak sebagaimana yang dikemukakan oleh

Soemiyati adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan

1 Zainudin al-Malibari, Fathul Mu’in, Alih Bahasa, Moch Muhtar, Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2005, hal. 1346. 2 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal.

276. 3 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,

Yogyakarta: Teras, 2011. Hal 83.

15

oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh

dengan sendirinya karena meninggalnya salah seorang dari suami atau

isteri.4 Sedangkan talak menurut Haifa Ahmad Jawwad dalam bukunya,

Otentitas Hak-hak Perempuan, Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender,

adalah pemutusan akad perkawinan oleh keputusan suami yang biasanya

dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa disertai pengungkapan alasan

apa-apa.5

2. Perceraian dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan adalah menghindari

terjadinya perceraian. Adapun perceraian sebagaimana ditegaskan oleh

Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-

undang Perkawinan, mengartikan secara umum yaitu segala bentuk

perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim,

maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya

salah satu dari pihak suami atau isteri.6

Selanjutnya untuk ketentuan tentang putusnya perkawinan diatur

dalam dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah yaitu:

(a) Karena kematian salah satu pihak,

4 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta:

Liberty, 1999. Hal. 103. 5 Haifa A. Jawwad. Otentitas Hak-hak Perempuan, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru,

2002. Hal 251-252. 6 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta:

Liberty, 1999, hal. 103.

16

(b) Karena perceraian dan

(c) Atas keputusan pengadilan.7

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun

1989 juga dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka

sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan keduanya, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai

berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak”.8

Menurut ketentuan Pasal tersebut ditegaskan bahwa peceraian

hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan. Dengan demikian

perceraian yang dilakukan tidak dimuka sidang pengadilan dianggap

tidak sah atau belum pernah terjadi ikrar talak (perceraian), karena

perceraian yang dilakukan tidak dimuka sidang pengadilan diangap tidak

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perceraian tersebut akan

berdampak negative pada keduanya apalagi pada pihak isteri bila

suaminya tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh isteri

setelah perceraian terjadi.

Untuk ketentuan pemberian nafkah oleh suami setelah

perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun

7 Wasm, dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh

dan Hukum Positif, Yogyakarta: Liberty, 2003, hal. 154. 8 Noto Susanto, Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia,

Yogyakarta: Gajah Mada, 1963, hal. 27.

17

1974 Pasal 41 huruf (c) termasuk pemeliharaan, perawatan serta

pendidikan bagi anak-anaknya, selanjutnya dalam undang-undang

perkawinan juga ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus

ada alasan yang kuat untuk menjadi dasar terjadinya perceraian.

Sementara ketentuan yang ada seperti diatur alam Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, sebagaimana dikutip

oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam

“Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami

isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.9

Dengan adanya penegasan Pasal di atas apabila suami-isteri

sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama-sama dalam satu

ikatan perkawinan dengan damai dan rukun, karena menurut Ahmad

Rofik perceraian merupakan alternatife terakhir (pintu darurat) yang

boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat

dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambunganya.10

B. Dasar Hukum Talak

Adapun dasar dasar hukum adanya talak atau perceraian adalah firman

Allah dalam surat At-Talaq ayat 1.11

أيهاٱلنبي إذاطلقتمي ٱلن ساءفطل قوهن لعدتهن وٱتقواٱلل وأحصواٱلعدة مكر

9 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII press, 2000, hal.94 10 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal.

269. 11 Yayasan Penerjemah DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Madinah

Munawwarah,, tt. Hal. 9

18

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu dapat menghadapi

iddahnya (yang wajar) dan hitungan waktu iddah itu serta bertawakalah

kepada Allah tuhanmu”.

Selanjutnya firman Allah dalm suarat Al-Baqarah ayat 227.12

قوإن إفعزمواٱلطل نٱلل ٢٢٢عليم سميع

Artinya: “Dan jika mereka ber ’azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Adapun dasar hukum talak yang lain adalah dari hadits Nabi

sebagaimana hadits yang dikutip oleh Ahmad Rofik.13

اهاوداودوانماجهوالحاكم(رو)الطالقالحاللالىهللاااغضمصهللاارسولقال

Artinya: Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah

talak (perceraian). (Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakim, dari

Ibnu Umar).

C. Hukum Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang jelek

dan sebisa mungkin untuk dihindari. Adapun untuk hukum perceraian dilihat

dari sisi kemaslahatan dan kemudharatannya Sulaiman Rasyid dalam bukunya

Fiqh Islam membagi hukum percerian menjadi empat bagian yaitu: Wajib,

makruh, sunat dan haram.14

12 Ibid,Surat Al-Baqarah, ayat 227. Hal. 675. 13 Ahmad Rofik, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 268.

14 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986, hal. 402.

19

1. Wajib .

Hukum melaksanakan perceraian menjadi wajib apabila atas

putusan hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan

antara suami isteri dan sudah diadakan upaya perdamaian oleh dua orang

hakim, selanjutnya kedua hakim sudah memandang perlu umtuk

mengadakan perceraian yang bersifat ba’in sughra’.15

2. Haram.

Adapun hukum talak menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan

tanpa adanya alasan yang jelas.16 Karena tidak ada kemaslahatan yang akan

dicapai dari perbuatan tersebut.

3. Makruh.

Yaitu hukum asal dari talak itu sendiri.

4. Sunat

Adapun hukum talak bisa menjadi sunnat apabila suami tidak

sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibanya (nafkahnya) atau

perempuan tidak mampu kehormatan dirinya.17

15 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal.

133 16 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jil. VIII, Cet. I, Bandung: Al-Ma’arif, 1987, hal. 11 17 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986, hal. 402.

20

D. Macam-Macam Perceraian

1. Perspektif Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam atau putusnya hubungan

perkawinan selanjutnya disebutkan sebagai talak, perceraian atau putusnya

perkawinann dalam hukum Islam terjadi karena: Kematian, Talak, (ta’lik

talak) fasakh, khuluk dan syiqaq.18

1. Putusnya Perkawinan Karena Kematian

Putusnya perkawinan karena adanya sebab kematiann salah satu

dari suami atau isteri, maka pihak lain bisa dan berhak mewarisi atas

harta peninggalan yang meninggal, karena adanya kesepakatan yang

umum dikalangan ulama tentang kausalitas sebab-sebab kewarisan yakni

karena adanya hubungan perkawinan,19 Bagi pihak isteri yang dengan

meninggalnya suami tidak dibolehkan segera melangsungkan perkawinan

yang baru dengan laki-laki yang lain karena harus menanggung masa

iddah. Berbeda dengan pihak suami yang bisa secara dapat langsung

melangsungkan perkawinan yang baru karena tidak adanya jangka waktu

tunggu bagi seorang suami yag ditinggal mati oleh isterinya. Adapun

ketentuan iddahnya adalah sebagaimana ditetapkan oleh firman Allah

dalam Surat Al-Baqarah ayat 234.

18 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum

Adat dan Agama, Ct. Kedua, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 166. 19 Sukris Sarmadi, Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, Raja

Grafindo Jakarta: Persada, 1997, hal.166.

21

يتوفونوٱلذين جاويذرونمنك أنفسهننيترصأزو رعةأ

افإذاروعشراهأش فيفعلنفيماعليكمفالجناحجلهنلغن أنفسهن

ماوٱللعروف مٱل ٢٣٢خبيرتعملون

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan

dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah

habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan

mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah

mengetahui apa yang kamu perbuat”.20

2. Putusnya Perkawinan Karena Talak

Talak adalah suatu perbuatan yag dilakukan oleh suami berupa

menolak berlanngsunya perkawinan, adapun talak adalah cara yang

lazim digunakan untuk menghentikan perkawinan, sedangkan perceraian

yang dimaksud disini adalah perceraian dengan mengucapkan ikrar talak

yang langsung jatuh (munjas) yaitu ikrar talak yang diucapkan dan jatuh

tanpa adanya sarat apapun, juga tidak disandarkan pada waktu yang akan

datang maupun adanya penangguhan jatuhya talak.

Sedangkan ikrar talak yang di gantungkan dengan syarat atau

waktu yang akan datang (muallaq) adalah talak langsung tetapi

digantungkan dengan sesuatu yang menjadi syarat jatuhnya talak, atau

digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi dimasa yang

akan datang. Sedangkan talak yang disandarkan pada waktu yang akan

20 Yayasan penterjemah DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 57.

22

datang (mudhaf) yaitu ucapan talak yang dikaitkan denggan waktu,

bahwa apabila waktu yang dimaksud itu tiba maka jatuh talaknya.

Sementara itu penyampaian talak dilhat dari sighatnnya dibagi

menjadi dua macam yaitu:

1. Talak Sharih

Makna sharih adalah tegas, yaitu kalimat yang terang tidak

ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan

perkawinan, seperti ucapan “engkau tertalak atau saya ceraikan engkau.21

2. Talak Kinayah

Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu

sehingga boleh dan dapat diartikan perceraian nikah atau yang lain,

contoh “pulanglah engkau kerumah orang tuamu” kata kinayah dalam hal

ini bermakna ganda yaitu talak dan selain talak, adapun yang menjadi

perbedaan adalah niatnya.22

Talak dapat jatuh dengan berbagai macam cara penyampaianya

yang bisa menunjukan berakhirnya hubungan perkawinan yaitu dengan

kata-kata atau dengan mengirim surat kepada isterinya atau dengan

isyarat bagi orang yang bisu atau dengan mengirim seorang utusan:

21 Ibrahim Muhamad, Fikih Wanita, Alih Bahasa Anshori Umar, Semarang: Assyifa, tt.

Hal. 398. 22 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam: Perbandingan Fiqh dan

Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 95

23

a. Talak dilakukan dengan ucapan (ikrar talak)

Talak yang dilakukan dengan ucapan yang sharih (tegas atau

dapat difahami maknanya sebagaimana yang dikatakan Hamdana

dalam bukunya Risalah Nikah bahwa lafadz atau kata-kata cerai yang

sharih, ada tiga yaitu: talak, firaq (pisah) dan sara’ah (lepas).23

b. Talak disampaikan denganmengirim utusan

Apabila talak dapat jatuh dengan sharih dan kinayah dan

dapat pula jatuhnya dengan tulisan dan isyarat maka talakjuga dapat

jatuh dengan mengirim utusan yang dikirim suaminya untuk

menyampaikan kepada isterinya yang jauh bahwa ia telak ditalak oleh

suaminya.

c. Talak dengan menggunakan isyarat

Bagi orang yang bisu isyarat adalah alat untuk membuat

orang lain memahami keinginannya, karenanya isyarat disamakan

dengan ucapan dalam hal menjatuhkan talak, akan tetapi sebagian

ulama mensyaratkan orang bisu tersebut tidak dapat membaca dan

menulis, karena apabila dapat membaca dan menulis, maka talaknya

tidak cukup hanya dengan isyarat, karena tulisan lebih jelas

menunjukan maksud, kecuali karena terpaksa atau memang tidak

dapat menulis.24

d. Talak disampaikan melalui tulisan

23 Hamdan, Risalah, Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 212. 24 Sayyis Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung: Al Ma’arif, 1987, Jil. VIII, hal. 33.

24

Talak yang disampaikan melalui tulisan (surat) dapat

dianggap jatuh talaknya meskipun suami yang menjatuhkan talaknya

dapat berbicara dan dapat mengucapkan ikrar talak denag syarat

tulisanya jelas, dapat dibaca dan dalam lembaran kertas dan tertentu

(ditujukan kepada isterinya).

Sedangkan talak dilihat dari segi cara menjatuhkanya terbagi menjadi

dua yaitu:

a. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dilaksanakan sesuai dengann

ketentuan hukum Islam atau bersandar pada Al-Qur’an dan As-sunnah dan

talak yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi

kemudian dibiarkan sampai habis masa idahnya.25

b. Talak Bid’i

Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan

pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaaan suci tapi

sudah dicampuri dalam waktu suci tersebut.26

c. Talak Laa Sunni Wala Bid’i

Yaitu talak yang tidak termasuk dalam kategori sunni dan tidak

pula dalam kategori bid’i sementara yang masuk kategori ini adalah:

1. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid

(menopause)

2. Talak yang dijatuhkan terhdap isteri yang sedang hamil.

25 Ibid, hal. 96 26 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, hal.38.

25

Sementara talak dilihat dari sisi bilangan talak yang dijatuhkan atau

dari segi pengaruhya serta cara terjadinya talak ddari keadaan isteri yang

ditalak, kita bisa melihat adanya dua macam talak yaitu:

1. Talak Raj’i

Talak raj’i adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk

kepada bekas isterinya selama dalam masa idah, atau berkurangya hak

talak yang dimiliki oleh seorang suami atau isterinya.27

2. Talak Ba’in

Talak ba’in adalah talak ketiga yang dijatuhkan suami kepada

isterinya dan suami tidak memiliki hak untuk kembali kepada.28

3. Talak Tebus atau Khulu’

Khulu’ secara berarti perpisahan isteri dengan imbalan harta dari

asal kata khalt’ust tsaub yang berarti melepas pakaian, karena isteri adalah

pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari isteri,29 sebagaimana

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat, 187.

هن وأنتملكملباس لهن لباس

Artinya: “Mereka itu (isteri-isterimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu

pun pakaian bagi mereka”.30

27 Bahder Johan dan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, Bandung: Mandar Maju,

1997, hal. 31. 28 29 Ibrahim Muhammmad, Fiqh Muslimah, cet. III, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, hal.

329. 30 Yayasan Penterjemah DEPAG R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal, 157.

26

Talak tebus atau khulu’ yaitu talak yang diucapkan oleh suami

dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami,31 dan talak tebus ini

boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun haid karena biasanya talak tebus

ini terjadi dari kehendak dan kemauan si isteri.32

4. Talak dengan sumpah ila’

Ila’ adalah suatu bentuk perceraian sebagai suatu akibat dari

sumpah suami yang menyatakan bahwa ia (suami) tidak akan menggauli

isterinya,33 baik dibatasi dengann ucapan, selamanya atau dibatasi dengan

tenggang waktu empat bulan atau lebih.

Beberapa contoh dari sumpah ila’ adalah sebagai berikut:

a. Demi Allah, saya tidak akan mengumpuli isteriku

b. Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri isteriku selama

lima tahun.

c. Demi Allah saya tidak akan mendekati isteriku selamanya.

Akibat dari sumpah ila’ tersebut sebagaimana dijelaskan Sulaiman

Rasjid bahwa apabila seoarang suami bersumpah dengan menggunakan ila’

hendaklah ditunggu hingga masa sampai empat bulan kalau dia kembali baik

kepada isterinya sebelum sampai empat bulan maka suami diwajibkan

membayar denda sumpah (kafarat).34 Akan tetapi kalau sampai empat bulan

suami tidak kembali baik dengan isterinya, maka hakim berhak menyuruhnya

memilih diantara dua perkara: membayar kafarat sumpah serta kembali baik

31 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, hal. 409. 32 Ibid, hal, 409. 33 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. III , Jakarta: Rieneka Cipta, 2005, hal.

140. 34 Sulaiman Rajid, Fiqh islam, Bandung: Sinar baru Algensindo, 1994, hal. 410.

27

kepada isterinya atau menalak isterinya, kalau suami tidak mau menjalankan

salah satu dari dua perkara tersebut maka hakim berhak menceraikan dengan

paksa.35

Adapun dasar hukum dari pengaturan perceraian atau talak dengan

‘illa dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Bqarah, ayat, 226.

فإن أرعة ترص ن سائهم من يؤلون ل لذين ءوفإن أشهر حيم ٱلل فا ر ٢٢٢غفور

Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-illa kepada istreinya diberi

tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada

isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang”.36

Adapun ketentuan bagi suami yang melakukan illa’ terhadap

isterinya telah ditentukan batas waktunya empat bulan karena dengan

tenggang waktu itu akan terihat hikmah yang terkandung didalamnya baik

bagi suami ataupun isteri.

Untuk ketentuan kafarat akibat dari sumpah ila’ diantaranya

dijelaskan oleh Soemiyati dalam bukunya hukum Perkawinan Islam dan

Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Menjamin makan 10 orang miskin, atau

b. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin,atau

c. Memerdekakan seorang budak, atau

35 Ibid, hal. 411. 36 Yayasan Penterjemah, DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, al-Baqarah, ayat

226, hal. 55.

28

d. Dapat diganti dengan puasa selama tiga hari berturut-turut.37

5. Dzihar

Yang dimaksud dengan dzihar yaitu seorang laki-laki

menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga isterinya itu menjadi

haram untuknya dan bila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak

diteruskanya dengan talak, maka ia wajib membayar kafarat dan haram

bercampur dengan isterinya sebelum membayar kafarat itu.38

Adapun orang yang bisa melakukan dzihar adalah seorang suami

yang sudah baligh, sehat akalnya, dan muslim sedangkan perempuan yang

ditalak dengan cara dzihar adalah yang sudah menikah dan masih sah

menjadi isterinya.

6. Putusnya Perkawinan Karena fasakh

Pengerian fasakh secara bahasa berarti mencabut atau membatalkan

yang didalamnya mengandung pengertian bahwa falsafah ini

memperlihatkan kewenangan qadli (hakim Pengadilan Agama) untuk

membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak isteri.39 Jadi fasakh

adalah perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan dari pihak isteri.

Dengan kata lain fasakh merupakan peluang atau jalan yang bisa ditempuh

37 Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta:

Liberty, 1999, hal. 118. 38 Sulaiman Rajid, Fiqh islam, Bandung: Sinar baru Algensindo, 1994, hal. 412. 39 Sudarsono, Hukum Kelurga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 63

29

oleh isteri untuk memperoleh perceraian dengan suamuniya dari segi

hukum, sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat, 35.40

ن ينهما شقاق خفتم وإن يريدا إن أهلها وحكمامن هلهأ فٱعثواحكمام

حا ٱ يوف ق إصل لل ٱ إن ينهما ٣٣عليماخبيرا كان لل

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,

maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam

dari seorang perempuan. Jika kedua orang hakam tersebut bermaksud

mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal”.

Seluruh ulama sepakat bahwa ikatan perkawinan dapat diputuskan

dengan fasakh, tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan-alasan yang

bisa dipergunakan untuk minta fasakh.

Pada garis besarnya ada enam hal yang dapat dijadikan alasan oleh

seorang isteri untuk minta fasakh yaitu:

a. Suami sakit gila

b. Suami menderita penyakit menular yang tidak bisa diharapkan

kesembuhanya.

c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuannya untuk berhubungan

kelamin.

d. Suami miskin atau jatuh miskisehingga tidak mampu untuk memenuhi

memberikan kewajiban nafkah terhadap isterinya.

40Ibid,hal. 908.

30

e. Isteri merasa tertipu baik mengenai nasab, atau keturunan suami,

kekayaan atau kedudukan suami

f. Suami mafqud atau hilang tanpa adanya keterangan yang jelas dalam

jangka waktu yang lama minimal empat tahun.41

7. Putusnya perkawinan dengan sumpah li’an

Putusnya perkawinan dengan sumpah li’an dapat terjadi karena

adanya tuduhan dari suami kepada isterinya melakukan perbuatan zina atau

suami mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari

isterinya,42 adapun li’an berarti sumpah atau mengutuk karena seseorang

yang melakukan perceraian dengan cara li’an pada sumpahnya yang kelima

dia bersedia meminta kutukan Allah apabila ternyata sumpahnya adalah

dusta, sesuai dengan firman Allah Surat An-Nur, ayat, 6-7 yaitu43:

جهم يرمون وٱلذين شهداء لهم يكن ولم أزو دةفش أنفسهم إل أرع أحدهم ه

ت د شه دقين ۥلمن إنه ٱللمسة٢ٱلص لعنت أن وٱلخ ذينا من كان إن عليه ٱلل لك

٢

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal

mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri maka

persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,

sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah

41 Ahmad Azhar Baasyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, hal. 86. 42 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996. Hal. 154 43 Yayasan Penterjemah DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat An-Nuur ayat,

6-7, hal. 54.

31

yang kelima: Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang

yang berdusta”.

Sebagai akibat dari sumpah li’an ini maka:

a. Suami bebas dari hukuman dera juga bebas dari hukuman menuduh zina.

b. Dilakukannya hukuman zina terhadap isterinya.

c. Suami isteri bercerai selama-lamanya.

d. Isteri menjadi haram selamanya terhadap suami

e. Anak yang lahir bukan anak suami dan dinasabkan kepada ibunya.44

Perceraian dengan cara li’an sedangkan suami tidak punya saksi

atasnya kecuali dirinya sendiri, adapun pembuktian dalam kasus zina adalah

pengakuan, bukti-bukti atau keterangan yang kuat dan persaksian, akan

tetapi pihak isteri bisa memberikan sangahan atau enolakan dengan

kesedianya melakukan sumpah li’an pula isteri terlepas dari hukuman zina,

karena sumpah li’an dari pihak isteri adalah menyatakan persaksian kepada

Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya termasuk orang yang berdusta,

dan sumpah yang kelima adalah bersedia menerima murka Allah apabila

suaminya termasuk orang yang benar dengan tuduhanya.

8. Putusnya Perkawinan Karena Nusyuz

9. Putusnya Perkawinan Karena Syiqaq

Syiqaq adalah tahap perselisihan atau pertengkaran berkepanjangan

antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, baik karena adanya

44 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara,1996, hal. 412.

32

nusyuz diantara keduanya atau karena sebab lain yang bisa menyebabkan

terjadinya pertengkaran, Syiqaq dapat terjadi disebabkan oleh kedua pihak

suami atau isteri atau salah satu dari keduanya, dalam hal syiqaq yang

benar-benar sudah tidak dapat diatasi sehinga menurut pertimbangan para

hakim yang mengurusnya perlu diadakan perceraian, karena dengan

perceraian diangap lebih menjamin kemaslahatan keduanya setelah

perceraian.

Adapun perceraian akan lebih bisa menyelamatkan suami isteri dari

penderitaan-penderitaan batin yang akan diderita apabila keduanya tetap

bersaa. Jadi syiqaq adalah menjadi alasan perceraian yang dilakukan dan

atas adanya putusan hakim.

2. Perspektif Undang-undang

Macam-macam perceraian atau putusnya perkawinan menurut

undang-undang perkawinan bisa terjadi sebab kematian, perceraian dan atas

keputusan pengadilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 huruf

a, b dan c Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974.

Adapun penjelasan sebab-sebab perceraian adalah sebagai berikut:

1. Kematian

Putusnya perkawinan sebab kematian dari salah satu suami atau isteri,

maka pihak lain bisa dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan yang

ditingalkan sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 undang-undang perkawinan.

Walaupun dengan kematian salah satu dari suami atau isteri perceraian

33

secara langsung terjadi dan tidak dimugkikan hubungan mereka disambung

lagi namun bagi pihak isteri tidak bisa segera melangsungkan perkawinan

yang baru dengan laki-laki lain, karena bagi isteri berlaku masa tunggu.

Sebagaimana ketentuan pasal tersebut diatas Hilman Hadikusuma

menjelaskan dalam bukunya Hukum Perkawinan Di Indonesia, bahwa

akibat hukum dari harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,

yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.45

Adapun bagi isteri yang cerai karena kematian suaminya

ditentukan jangka waktu masa tunggu selama 130 hari hal ini sesuai dengan

penjelasan pasal 39 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

yang berbunyi “Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu

ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh hari).46

Ketentuan masa iddah di atas sebagaimana disebutkan dalam firman

Allah surat al-Baqarah ayat 234.

وٱلذين يتوفون منكم ويذرون جا أزو يترصن أنفسهنأ رعة

أشهروعشر ا

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya

(ber´iddah) empat bulan sepuluh hari”.47

45 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum

Agama dan Adat, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 189. 46 Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Arloka, 2002, hal. 55 47 Yayasan penterjemah DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 57.

34

Selain menjalankan ‘iddah menurut Zainudin al-Malibari isteri yang

ditinggal mati juga mempunyai kewajiban untuk berbela sungkawa. Dengan

kata lain, disamping beriddah sang isteripun harus berbela sungkawa selama

itu, tanpa memandang apapun keadaan dirinya, (yakni baik dia sebagai isteri

yang dalam talak raj’i ataupun belum baligh atau keadaan lainya).48

2. Perceraian

Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan yang dimaksudkan di

atas adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami atau isteri yang

diajukan dan dilakukan atas adanya izin setelah melalui proses persidangan

dan disaksikan oleh pihak pengadilan, apabila terdapat alasan-alasan

perceraian yang dimaksudkan.

Adapaun mengenai prosedur dan tata cara perceraian diatur dalam

Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 bahwa putusnya

perkawinan dengan jalan perceraian dapat terjadi dengan dua cara dan

pengajuan yaitu: perceraian yang diajukan oleh pihak suami ataupun pihak

isteri ataupun kuasa hukum dari suami atau isteri tersebut dan selanjutnya

perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut dengan cerai talak dan

yang diajukan oleh pihak isteri disebut cerai gugat.

E. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Undang-undang

48 Zainudin al-Malibari, Fathul Muin, Alih Bahasa Mochtar Anwar, Bandung: Sinar

Baru Algensindo, 2005, hal. 1410.

35

Pada prinsipnya asas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah

menghindari untuk terjadinya perceraian atau pemutusan hubungan

perkawinan. Ahmad Rofik menegaskan dalm bukunya Hukum Islam Di

Indonesia, bahwa untuk melakukan perceraian harus dengan adanya alasan-

alasan tertentu serta dilakukan dimuka sidang pengadilan.49 Hal ini sejalan

dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974

mengharuskan ikrar talak dilakukan dimuka sidang pengadilan. Adapun alasan

yang di maksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan

Pemerintah No.9 Thun 1975.

Adapun alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam PP No.9 Tahun

1975 tersebut adalah:

1. Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut

tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan lain yang sah.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau yang lebih

berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan

tidak dapat menjalankan pekerjaanya sebagai suami atau iseri.

5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.50

49 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal.

268 50 Ibid,hal. 87.

36

F. Tata Cara Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974

Putusnya perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974,

pasal 38 huruf (b), dapat terjadi dengan perceraian setelah suami mendapat izin

untuk menceraikan isterinya dengan mengucapkan ikrar talaknya dimuka

sidang Pengadilan Agama, Maka pada saat itulah terjadi perceraian

sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun

1974.

Adapun tata cara perceraian menurut Undang-undang Perkawinan

tahun 1974, dibedakan menjadi dua bagian yaitu perceraian yang terjadi atas

kehendak pihak suami yang kemudian disebut cerai talak dan yang kedua

perceraian atas kehendak pihak isteri atau yang kemudian disebut cerai gugat.

Cerai talak dan cerai gugat tersebut hanya dapat dilakukan dimuka sidang

pengadilan sesuai dengan peraturan pemerintah yang surat permohonanya

harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi

daerah hukum tergu atau isteri atau kuagat, sebgagaimana dimaksudkan dalam

Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Untuk bunyi Pasal

tersebut adalah sebagai berikut:

37

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

tergugat”.51

Adapun pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 PP No.9

Tahun 1975 mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang wilayah

hukumnya seperti dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989

Yaitu:

1. Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada

pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat

kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

2. Apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri maka permohonan

diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal

pemohon.

3. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri permohonan

diajukan kepada pengadilan yang meliputi tempat perkawinan mereka

dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Selanjutnya tata cara pengajuan permohonan perceraian juga

prosesperceraian itu sendiri. Adapun tata cara prosedurnya sebagaimana diatur

dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

atas Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang

menyatakan bahwa formulasi gugatan permohonan dalam perkara cerai talak

51 Sastro Atmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hal

123.

38

dan cerai gugat dan berpedoman pada pasal 67 tahun 1989, bahwa ketentuan-

ketentuan termuat adalah:52

a. Identitas para pihak, yaitu: Nama, umur, dan tempat kediaman pemohonan,

yaitu suami dan termohon yaitu isteri.

b. Alasan-alasanyang menjadi dasarcerai talak atau sering disebut dengan

istilah posita gugat.

Adapun formulasi dari proses perceraian diatas adalah formulasi dari

cerai gugat yang bersifat murni. Disini di ingatkan mengenai alasan perceraian

yang disebutkan diatasadalah alasan alternatif, yaitu pemohon pemohon dapat

meminta salah satu dari alasan-alasan cerai sesuai dengan fakta yang ada.

1. Pemanggilan pihak-pihak

Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai talak dilakukan

menurut ketentuan Pasal 26, 27, 28 dan 29 peraturan pemerintah No.9 tahun

1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun

1974.

Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan

perceraian baik permohonan dan termohon atau kuasa hukumnya, mereka

dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

b. Bagi Pengadilan Negeri pangilan dilakukan oleh juru sita, bagi

Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh

hakim ketua Pengadilan Agama, yaitu juru sita penganti.

52 Soedarho Soimin, Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata, Jakarta:

Sinar Grafika, 2001,hal. 29.

39

c. Pangilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang

bersangkutan tidak dapat menjumpainya pemanggilan disampaikan

kepada lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

d. Panggilan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dan disampaikan

secara patut dan sudah diterima baik oleh suami atau isteriatau kuasa

hukum mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka.

e. Panggilan kepada tergugat dilakukan dengan salinan surat gugatan.

Selanjutnya apabila kediaman termohon tidak jelas atau tidak

diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, panggilan

dilakukan dengan cara:

a. Menempelkan surat permohonanatau surat panggilan pada papan

pengumuman di Pengadilan Agama.

b. Mengumumkan melalui surat kabar atau media masa cara tersebut

dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara

pengumuman pertama dan kedua.

c. Tenggang waktu antara panggilan akhir tersebut diatas dengan persidangan

ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

d. Dalam hal sudah dilakukan panggilan tersebut tergugat dan kuasanya tidak

hadir, permohonan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila

gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

e. Apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri, panggilan disampaikan

melalui KBRI setempat dengan cara sebagai berikut:

40

1. Panggilan tersebut dikirim lewat DEPLU RI di Jakarta yang akan ke

KBRI yang dituju.

2. Sidang pemeriksaan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan

terhitung sejak dimasukanya perkara di kepaniteraan Pengadilan

Agama.

3. Apabila termohon telah dipanggil, namun tetap tidak hadir di

persidangan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek dengan

berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1974.53

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan cerai talak pada umumnya diatur dalam BAB IV

bagian kedua paragraf kedua Undang-undang No.7 Tahun 1989, hampir

sama dengan yang diatur dalam BAB V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun

1975. Adapun tahapanya sebagai berikut:

a). Pemeriksaan oleh Majlis Hakim

Menurut ketentuan pasal 68 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun

1989 berbunyi “Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh

majlis hakim”.54

Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa hakimlah yang berhak

melakukan pemeriksaan. Hakim yang melakukan pemeriksaan diatur

dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 50 yang menjelaskan

53 M. Fauzan, Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta:

kencana, 2005, hal 144. 54 Undang-Undang Peradilan Agama (U.U No.7Th. 1989), hal.28.

41

bahwa sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, kecuali

apabila, kecuali undang-undang menentukan lain.55

b.) Pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum

Yang dimaksud sidang tertutup untuk umum adalah bahwa

selain daripada yang berkepentingan langsung atau yang diijinkan oleh

hakim harus meningalkan ruang sidang.56

3. Tenggang waktu pemeriksaan dari pendaftaran

Tanggang waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan

diatur dalam pasal 68 (1) Undang-undang Peradilan Agama agar dilakukan

persidangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal

pendaftaran, hal ini bertujuan untuk memenuhi asas perdilan sederhana,

cepat dan biaya ringan.

Ketentuan waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal pendaftaran itu berlaku untuk keadaan normal.

Dalam keadaan tidak normal berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan, yaitu apabila termohon tidak

diketahui tempat kediamanya di Indonesia. Pasal 27 Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

b) Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, yaitu apabila termohon bertempat

kediaman di luar negeri sebagaimana dalam pasal 29 (3) Peraturan

Pemerintah No. 9 Thun 1975.57

55 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. 56 Roihan A. Rosyid, HukumAcara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

1998, hal.96. 57 Muchsin, Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif, hal. 110.

42

4. Hakim mendamaikan para pihak

Sebelum dimulai persidangan biasanya hakim berupaya menasehati

para pihak agar memikirkan kembali perkawinan mereka. Bila dipandang

perlu hakim dapat meminta bantuan lembaga penasehat perkawinan,

semacam Badan Penasihat dan Penyelesaian Perkawinan (BP. 4).58 Kalau

masih bisa diteruskan perkawinannya, maka hakim memberi kesempatan

kepada pemohon untuk mencabut kembali surat permohonannya. Apabila

pemohon tida jadi bercerai dan terjadi perdamaian maka hakim membuat

“penetapan” yang isinya mengabulkan permohonan untuk mencabut

kembali perkaranya menyatakan perkara dicabut dan diberi Register Induk

Perkara yang bersangkutan, serta menyertakan bahwa kedua belah pihak

(suami-isteri) masih terikat dalam perkawinan serta tidak bisa mengajukan

perceraia baru dengan alasan yang sama.59 Upaya ini dilakukan dalam

setiap awal persidangan sampai putusan dijatuhkan. Dalam sidang

perdamaian, suami isteri harus datang secara pribadi tidak boleh diwakilkan

kepada kuasa hukum sperti yang dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang

No. 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan kehakiman.

5. Pembuktian

Karena yang harus dibuktikan adalah peristiwa hukum bukan

hukumnya, maka menurut Sodikno Mertokusumo yang dinamakan

pembuktian berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya

58Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal.131 59Muchsin, Hukum Islam dalam pespektif dan Prospektif, Surabaya: Al-Ikhlas, hal. 16.

43

peristiwa-peristiwa tertentu,. hal ini dikarenakan hakimlah yang harus

mengkonstatir peristiwa, mengkwalisirnya, dan kemudian mengkonstitutir.60

Pembuktian dalam perkara perceraian dilakukan dengan cara

melihat alasan-alasan yang digunakan, baik pemohon dan termohon diberi

kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti yang berupa saksi,

alat bukti surat maupun alat bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang

yang antara lain adalah sebagai berikut: akta nikah, surat-surat lain,

pengakuan, dan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya perkawinan

kemudian terjadinya perselisihan suami isteri.61 Adapaun tujuan dari

pembuktian itu sendiri adalah untuk untuk menetapkan hubungan hukum

antara kedua belah yang sedang berperkara.62

6. Musyawarah Majlis Hakim

Setelah tahap pembuktian dianggap cukup/selesai, hakim

memerintahkan kepada semua pihak yang ada dalam sidang untuk

meninggalkan ruang sidang, adapun karena jabatanya Majelis Hakim wajib

bermusyawarah atas perkara tersebut dan mencukupkan alasan-alasan

hukum yang tidak boleh kedua belah pihak dikemukakan.63

Musyawarah Majelis Hakim merupakan tahap dimana Majelis

Hakim bermusyawarah untuk menyelesaikan pokok perkara yang nantinya

60 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009,

hal. 138. 61 Sulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta:

Kencana, 2005, hal. 119. 62 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009,

hal. 140. 63 M. Faozan, Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta:

Kencana, 2005, hal. 57.

44

akan diputuskan. Untuk bahan pertimbangan hakim dalam rangka

mengabulkan atau tidaknya permohonan perceraian Majelis Hakim

diperintahkan untuk menyimpulkan fakta-fakta yang telah terungkap di

persidangan yang hasilnya:

a. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan

b. Telah cukup alasan perceraian.64

7. Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan

berdasarkan adanya dua pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan

tergugat.65 Selain itu putusan ini juga dikenal sebagai produk peradilan yang

sesungguhnya (yurisdictio contentiosa)

Karena ini merupakan perkara cerai talak yang termasuk

permohonan, maka putusan dari pengadilan adalah penetapan, yang amar

putusanya berisi tentang dikabulkanya permohonan gugatan cerai talak.

Apabila termohon tidak puas atas putusan pengadilan dapat melakukan

upaya hukum dengan mangajukan banding kepada Pengadilan Tinggi

Agama, sebelum keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan

selanjutnya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

64 Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradila Agama, Bandung: Alumni, 1996,

hal. 60-61. 65 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo

Persada,2000, hal. 255.

45

Adapun untuk prosedur upaya banding dijelaskan oleh Idris

Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam,66 sebagai berikut:

a. 14 hari putusan diucapkan apabila pada waktu putusan pihak pemohon

banding hadir sendiri di persidangan atau 30 hari setelah keputusan

diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama.

b. Membayar biaya perkara banding

c. Pembanding atau kuasanya menyerahkan memori banding ke Pengadilan

Agama untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama.

Jadi upaya banding dilakukan setelah 14 hari seperti ketentuan

diatas, upaya banding tidak dapat diterima setelah melebihi 14 hari karena

penetapan putusan Pengadilan atas cerai talak sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

8. Sidang Pengucapan Ikrar Talak

Tata cara pengucapan ikrar talak diatur dalam Pasal 70, 71 dan 72

Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 yaitu:

a. Menentukan hari sidang pengucapan ikrar talak

Setelah penetapan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,

pengadilan menentukan hari untuk melakukan sidang untuk menyaksikan

ikrar talak.

b. Dihadiri pemohon dan termohon

Adapun tentang kehadiran pemohon dan termohon sebagaimana

diatur dalam Pasal 70 ayat 3 undang-undang No. 7 Tahun 1989 .

66 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal.207.

46

“Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap,

pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan

memanggil suami isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang

tersebut”.67

Dengan demikian berarti kedua belah pihak diharapkan untuk hadir

dalam persidangan. Namun apabila suami atau isteri tidak bisa hadir mereka

dapat mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Apabila isteri tidak hadir atau

tidak mewakilkan kuasa hukumnya maka pengadilan dapat melanjutkan

persidangan tanpa hadirnya isteri. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 70 ayat 5

Undang-Undang No.7 Tahun 1989, adapun bunyi pasal tersebut adalah:

“Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi

tidak datang menghadap sendiriatau tidak mengirim wakilnya, maka suami

atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau

wakilnya.”68

Dalam sidang ini hakim berfungsi sebagai saksi dalam pengucapan

ikrar talak dan membuat penetapan penyaksian ikrar talak. Dari keterangan

diatas dapat disimpulkan bahwa sidang pengucapan ikrar talak merupakan

eksekusi dari penetapan cerai talak.

67 Undang-Undang Peradilan Agama (U.U No. 7 Tahun 1989), hal. 29. 68 Ibid, hal. 29.

47

G. Akibat-Akibat yang Ditimbulkan Karena Perceraian Menurut Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seoarang suami-

isteri, yang sudah berang tentu akan mengakibatkan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban bagi kedua belah pihak.69 Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan batin antara seorang laki-laki

dan perempuan sebagai suami isteri yang keduanya bertujuan untuk

membentuk sebuah keluarga dalam sebuah rumah tangga yang kekal abadi.70

Perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ternyata putusnya perkawinan atau terjadi

perceraian akibat meninggalnya salah satu pihak, atau karena sebab perceraian

dan putus atas putusan pengadilan dapat menimbulkan persoalan baru,

persoalan yang ada tidak hanya sampai pada berpisahnya suami isteri tapi

membawa konsekuensi hukum tersendiri.

Untuk ketentuan lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan dari

putusnya perkawinan atau perceraian terutama dalam hal putusnya perkawinan

karena sebab perceraian tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1

Tahun 1974 Pasal 41 huruf( a).

Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

69 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta:

Liberty, 2007, hal. 87. 70 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2002,

hal.

48

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya, semata-mata atas kepentingan anak bilamana ada perselisihan

mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan kepuitusan”.71

Melihat ketentuan dari isi pasal di atas jelas hanya bersifat global.

Adapun pengaturan pelaksanaaan selanjutnya tercantum dalam Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai tata pelaksanaan dari Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mana lebih membahas spesifik tentang

ketentuan-ketentuan yang ditimbulkan sebagai akibat hukum dari putusnya

perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada prinsipnya

benar-benar mempersulit terjadinya perceraian, apabila telah diperoleh

keturunan dalam perkawinan, ketentuan mengenai pembiayaan penghidupan

anak termasuk pendidikan anak adalah tetap menjadi tanggung jawab kedua

orang tuanya. Adapun tanggung jawab orang tua sebagaiman ketentuan dalam

Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 ditegaskan oleh Ahnad

Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam.72karena

bagaimanapun putusnya hubungan perkawinan dapat menimbulkan dampak

negatif bagi suami isteri itu sendiri, akan tetapi dampak yang paling buruk dari

putusnya perkawinan yang terjadi karena perceraian adalah perkembangan

mental anak-anaknya, yang karenanya pihak pengadilan baru mengabulkan

permohonan Ikrar talak kalau memang sudah cukup alasan untuk terjadinya

perceraian.

71 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arloka, hal 18. 72 Ahnad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Pres, 2000, hal. 112

49

H. Rukun dan Syarat Sahnya Talak

Mengingat karena talak merupakan salah satu macam tindakan

hukum, maka tidak dibenarkan apabila tidak terpenuhinya syarat dan rukun

yang dijadikanya sah dalam pandagan hukum itu sendiri. Abdurrahman Al-

Jaziri sebagaimana dikutip oleh Djaman Nor menjelaskan bahwa talak bisa

jatuh dan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sahnya talak, yaitu: Ada

suami yang mentalak, isteri yang ditalak, sighat talak dan ada kemauan untuk

mentalak (al-qasdu).73

Sedangkan untuk syarat sahnya menjatuhkan talak74 adalah sebagai

berikut:

a. Yang berkaitan dengan suami

1. Berakal

2. Baligh

3. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)

b. Yang berkenaan dengan isteri

1.Isteri masih dalam perlindungan kekuatan suami

2. Isteri yang terikat debgan perkawinan yang sah dan belum

habis masa iddahnya dalam talak raj’i.

c. Yang berkenaan dengan sighat talak

73 Djaman Nor, Fiqh Munakahat, Dimas, Semarang, 1993, hal. 142-143. 74 Zakiyah Drajat, Ilmu Fiqh, jilid II, hal. 180-181.

50

Ucapan atau kata-kata dimaksudkan suami terhadap

isterinyauntuk menyatakan keinginanya menjatuhkan talak, baik

sharih (jelas) atau kinayah bukan karena keliru.

d. Yang berkenaan dengan persaksian dalam talak

Kesaksian seseorang dipandang sebagai suatu bentuk

pemberian kuasa dari seseorang yang mengalami suatu peristiwa

kepada seseorang yang turut menyaksikan peristiwa tersebut.

Jumhur ulama sependapat bahwa talak dapat jatuh tanpa adanya saksi

karena talak adalah hak mutlak suami, dengan alasan talak menjadi hak bagi

orang yang menikahinya karena itu dia pula yang berhak menentukan untuk

mentalak atau merujuk isterinya, suami tidak memerlukan persaksian untuk

menggunakan haknya.75 Sebagaimana firman Allah Surat Al-Baqarah, ayat,

231.

أ ٱلن ساء وإذاطلقتم معروف فأمسكوهن جلهن فبلغن

حوهن أوسر ومنل تعتدواضراراولتمسكوهنمعروف لكيفعل ذ فقدظلم

نفسه اء خذو تۥ ولتت اي وٱذكروانعمتٱلل هزوا عليكموماأنزلعليكمٱلل

بوٱلحكمةنٱلكت هيعظكمم اأنۦ وٱتقواٱلل وٱعلمو عليم كل ٱلل شيء ٢٣٢

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir

iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah

mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka

karena kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka

Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh mereka sudah berbuat dzalim

terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah

sebagai permainan. Dan ingatlah ni’mat Allah padamu dan apa yang telah

75 Djaman Nor, Fikih Munakahat, Semarang: Dhimas, 1993, hal. 165.

51

Allah turunkan padamu yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an) dan Al-Hikmah (as-

Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-

Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah

Maha mengetahui segala sesuatu”.76

76 Yayasan Penterjemah DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat Al-Baqarah,

ayat 231, hal. 56.