tinjauan hukum islam tentang peranan advokat terhadap klien dalam penyelesaian kasus perceraian

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERANAN

PAGE 26


ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM

PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN

(Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)

SKRIPSIOleh :

Mukhamad Toyeb

Nim : 20037913011

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-KHOZINY

BUDURAN SIDOARJO

2007


ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM

PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN

(Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)

SKRIPSIDiajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Ujian Akhir

Program Sarjana Strata Satu Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Dalam Ilmu Hukum Islam Pada

STAI AL-KHOZINY BUDURAN SIDOARJO

Oleh :

Mukhamad Toyeb

Nim : 20037913011

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-KHOZINY

BUDURAN SIDOARJO

2007

MOTTO

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.

Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah,

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

NOTA KONSULTASI

Sidoarjo, 27 Agustus 2007

Lampiran:ExpKepada Yth.

Hal:Naskah SkripsiBapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Al- Khoziny

di-

Sidoarjo

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Nama:Mukhamad Toyeb

NIM:20037913011

NIMKO:2003.4.79.0003.00192

Judul Skripsi:Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Advokat Terhadap Klien Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)

Dapat diajukan sebagai salah satu syarat menempuh ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyyah STAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo.

Harapan kami semoga Skripsi ini dapat diterima dan segera diadakan munaqosah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Drs. H. Masyhadi, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh:Mukhamad Toyeb

Judul Skripsi:Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Advokat Terhadap Klien Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)

Skripsi ini telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan ke depan sidang Dewan Penguji Skripsi jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khoziny Buduran Sidoarjo.

Disetujui pada tanggal :

Sidoarjo, 27 Agustus 2007Pembimbing,


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mukhamad Toyeb ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo pada hari : Sabtu, tangal 01 September 2007, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Mushoddaq MD, M.PdI


Penguji, Angg. Penguji,

Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Ridwan Nasir, MA Drs. Syaifuddin MR, M.PdI Drs. H. Masyhadi, M.Ag

Sidoarjo, 01 September 2007

Mengesahkan,

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Khoziny

Ketua,

Drs. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.Ag

PERSEMBAHAN

Karya ini

Aku persembahkan kepada :

Ayah dan Ibunda tercinta

Yang telah mendidikku dan mendo'akan aku selalu

Kepada guru-guruku yang mulia

Yang telah memberi ilmu dan bimbingan kepadaku

Serta adik-adikku tersayang

Teman-temanku yang tergabung dalam IJO LUMUT yang tak henti-hentinya mendukungku, serta Sahabat-Sahabatku (Arek Syariah) yang telah menemani dan

Memberi motivasi tersendiri dalam penyelesaian Skripsi ini.

Tuk seseorang yang kelak mendampingiku dalam kesedihan dan kebahagiaan.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari studi lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Advokat Terhadap Klien Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian" secara tidak lansung skripsi ini telah menjawab bebapa pertanyaan tentang penyelesaian perkara perdata pada khususnya kasus perceraian Pengadilan Agama.

Sejak berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan atau persengketaan yang berkaitan dengan perkawinan (perceraian) dianggap sah jika diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama, apalagi setelah berlakunya Undang-Undang tentang Peradilan Agama segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara perdata dan bagi yang beragama Islam harus di selesaikan di Pengadilan Agama.

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara pribadi atau menggunakan jasa pihak formil (Advokat) yang akan mendampingi atau menjalankan kuasa Klien, serta melakukan upaya hukum yang lain sesuai dengan bunyi telaah surat kuasa khusus yang memuat wewenang advokat dalam pembelaannya.

Hasil penelitian berupa data-data yang dihimpun melalui interview lansung pada nara sumber yang berkompeten dan dokumentasi dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk menjamin dan menjaga keakurasian penelitian. Penyampaian hasil penelitian dengan menggunakan metode Analisis Deskriftif-Deduktif yang bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang maksud penelitian ini.

Harapan penulis semoga Sarjana syari'ah dapat mendampingi penyelesaian kasus pada Peradilan Agama, bukan saja Sarjana syariah lebih berkompeten tetapi untuk menjaga eksistensi hukum alangkah baiknya pembela atau kuasa hukum perkara perdata di Peradilan Agama mengetahui benar hukum Islam sebab selama ini tidak ada peraturan tertulis melarang pembela non muslim untuk melakukan praktek di Pengadilan Agama. Akhir kata semoga skripsi ini bermafaat dan membawa perubahan yang berarti. Amin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayahNya, sehingga penyusunan Skripsi ini berjalan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang terang- benerang.

Skipsi ini memang jauh dari kesempurnaan dan hanya Dia yang pantas memilikinya, tetapi tidak sedikitpun mengurangi rasa syukur kepadaNya atas hidayahNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana.

Kewajiban lain dalam penyusunan karya ini adalah menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu dan terlibat lansung dan tak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, yang sulit dipercaya telah menghilangkan beban penulis dalam meyelesaikan skipsi ini. Untuk orangtuaku yang selalu mendidikku dan mendukungku, dan untuk seseorang yang selalu kukenang dan yang telah membangkitkan semangat dan inspirasiku

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. KH. Asep Saifuddin Chalim M.Ag selaku Ketua STAI Al-Khoziny

2. Bapak Drs. H. Masyhadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah yang sekaligus telah berkenan menjadi pembimbing kami.

3. Para Dosen STAI Al-Khoziny yang selama ini memberikan Bimbingan dan Ilmu pengetahuan yang amat tak terbatas.

4. Ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H. selaku Dosen dan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan kemuliaan hatinya menerima kunjungan dan membimbing kami.

Bergetar jemari ini ketika menorehkan coretan-coretan pada lembaran-lembaran penentu masa depan, meskipun pertemuan singkat tetapi kenangannya yang selalu melekat, perjumpaan yang menyenangkan adalah sangat dinantikan sedangkan akhir yang menyedihkan takkan pernah diharapkan.

Semoga keterbatasan perjumpaan bukan merupakan akhir dari segalanya. Akhirnya, do'a dan harapan kita sandarkan kepadaNya dan rahmatNya untuk kita semua. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

Sampul Luar.i

Sampul Dalamii

Halaman Motto..iii

Halaman Nota Konsultasi..iv

Halaman Persetujuan v

Halaman Pengesahan..vi

Halaman Persembahan.vii

Abstrakviii

Kata Pengantar ..ix

Daftar Isi..xi

BAB I :PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan Penelitian6

D. Kegunaan Penelitian6

E. Kajian Pustaka7

F. Definisi Operasional8

G. Metode Penelitian9

H. Sistematika Pembahasan.14

BAB II:LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian.16

2. Bentuk-bentuk Perceraian.18

3. Upaya-upaya Dalam Penyelesaian Perceraian.26

B. Advokat

1. Pengertian Advokat.30

2. Dasar Hukum Advokat.35

3. Jenis-jenis Advokat.37

4. Hak dan Kewajiban Advokat.40

5. Fungsi dan Peranan Advokat.41

BAB III:TEMUAN STUDI

A. Peradilan Agama

1. Prosedur Mengajukan Perkara.47

2. Prosedur Penerimaan Perkara .48

3. Prosedur Pemeriksaan Perkara .50

B. Pengadilan Agama Sidoarjo.54

C. Perceraian dengan Dampingan Advokat .58

BAB IV:ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Peranan Advokat Terhadap Klien Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian.65

B. Tinjauan Hukum Islam atau Hukum Peradilan Agama Tentang Advokat Dalam Kasus Perceraian .70

BAB V:PENUTUP

A. Kesimpulan.75

B. Saran.76

Daftar Pustaka :

Lampiran :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia. Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang telah diatur oleh syari'at.

Undang-Undang perkawinan di Indonesia sudah jelas menegaskan, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan adalah suatu kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal. Pandangan hukum Islam juga tegas menyatakan, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat, karena perkawinan merupakan upaya seseorang untuk menyalurkan naluri biologis dan naluri psikologis, serta mendapatkan keturunan. Meskipun pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang kekal, namun dalam kehidupan rumah tangga tidak bisa menghindari permasalahan, sebab menyatukan atau menyamakan dua individu yang berbeda paham dan latar belakang amat sangatlah sulit, serta kurangnya pemahaman terhadap pasangan sebagai pemicu atau faktor penyebab terjadinya perceraian.

Perceraian dapat terjadi jika memang suatu kerukunan (keharmonisan) di dalam suatu perkawinan tidak dapat dicapai dan tidak memungkinkan untuk disatukan kembali, apabila masalah ini berlarut-larut yang terjadi adalah kemudharatan yang sangat besar. Atas dasar ketidak harmonisan dan sering terjadi konflik dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Masalah perceraian merupakan masalah yang serius dan harus diselesaikan dengan serius pula. di Indonesia perceraian diatur dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan, bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak," demikian pula Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjelaskan "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Tujuan penyelesaian di depan sidang Pengadilan Agama adalah jika memungkinkan untuk rujuk kembali hendaklah dilakukan dengan cara yang baik begitu pula sebaliknya, sebagaimana Firman Allah QS. At-Talaq ayat 2 menjelaskan :

. ( :)Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (At-Talaq :2)

Jika menbicarakan tentang persidangan sebagian orang akan berfikir harus menjalani prosedur yang sangat rumit, apalagi dalam persidangan menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan dikelilingi Penegak Hukum pasti sangat menakutkan. Pendapat tersebut salah jika diterapkan dalam Pengadilan manapun, sebab perceraian adalah masalah perdata khusus dan penyelesaian perkara dapat didampingi oleh kuasa hukum atau Advokat.

Kebanyakan masyarakat beranggapan bantuan hukum atau dampingan Advokat hanya dalam kasus tertentu serta pengguna dampingannya hanya kalangan tertentu pula, hal demikian adalah salah besar "Advokat merupakan profesi yang mandiri, bebas, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum" yang bisa memberikan bantuannya kepada siapa saja yang membutuhkan dalam penyelesaian perkara di muka Pengadilan, karena Advokat dapat mendampingi Klien di seluruh Pengadilan di Indonesia baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama. Negara telah mengatur tentang hak dan kewajiban dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum, diantaranya negara menjamin kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equal before the law), persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan (equal protection on the law), dan hak perlakuan yang sama dibawah hukum (equal treatment under the law).

Karena tidak semua orang mengerti atau mengetahui hukum, maka dalam hal demikian kadang-kadang seseorang memerlukan bantuan dari orang lain yang mengerti hukum untuk memberikan nasehat-nasehat, bantuan hukum, atau menjalankan kuasanya dalam penyelesaian hak yang menjadi obyek sengketa, baik dilakukan di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Demikian juga dengan seseorang yang tertuduh dalam melakukan kejahatan dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya dengan bantuan orang lain yang mengetahui hukum sebagai penasehat atau pembelanya.

Peranan Advokat terhadap Klien dalam persidangan merupakan bantuan yang secara tidak langsung membantu kelancaran dalam proses persidangan, tugas Hakim akan lebih efisien jika kelengkapan bukti sebagai syarat perkara telah di laksanakan, dalam hal ini Advokat adalah subyek yang tepat dalam masalah tersebut. Advokat dalam setiap penelusuran fakta-fakta dan data-data yang dipresentasikan pada persidangan bisa dipertangung jawabkan, sebab Advokat dalam pembelaannya selalu memprioritaskan Klien dan menjunjung tinggi peraturan Undang-Undang yang mengatur profesinya. Ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan profesi Advokat adalah QS. Al-Hujarat ayat 9 yang didalamnya memuat tata cara penyelesaian persengketaan dengan adil :

. ( :)Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu telah berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujarat : 9)

Berdasarkan pemaparan di atas, judul penelitian yang paling sesuai adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Advokat Terhadap Klien Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian" (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan rumusan masalah, sehingga penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana peranan Advokat terhadap Klien dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo ?

2. bagaimana tinjauan hukum Islam atau hukum acara Peradilan Agama tentang Advokat dalam kasus perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Advokat terhadap Klien dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam atau hukum acara Peradilan Agama tentang Advokat dalam kasus perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan, dan pemahaman penulis terhadap penelitian tentang Advokat dalam pembelaan terhadap Klien pada kasus perceraian, serta sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan wawasan berfikir. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah hasanah keilmuan dalam rangka pengembangan wawasan intelektual pada kepustakaan STAI Al-Khoziny tentang peranan Advokat di Pengadilan Agama.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum, sebagai masukan bagi para Pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan Undang-Undang perkawinan di Pengadilan Agama, serta sebagai informasi dalam pengembangan rancangan penelitian lebih lanjut pada suatu karya keilmuan lain yang lebih sempurna.

E. Kajian Pustaka

Penelitian awal yang ada kaitanya dengan masalah Advokat memang sudah ada yang membahasnya, diantaranya skripsi yang ditulis oleh Munawir dengan judul "Peran Lembaga Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989" (skripsi tahun 1998). Pembahasan skripsi tersebut hanya mencakup tentang kebutuhan dan keberadaan lembaga bantuan hukum setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradialan Agama, khususnya mengenai pasal yang menjelaskan tentang kewenangan seseorang mewakilkan perkara kepada kuasa hukum.

Dalam pengamatan kami tentang kepustakaan yang ada di lembaga ini, tidak ada lagi skripsi yang memuat suatu bantuan hukum khususnya Advokat dalam kasus perceraian dalam kurun waktu yang cukup lama. Atas temuan fakta tersebut kami membuat skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Advokat Terhadap Klien Dalam penyelesaian Kasus Perceraian."

Adapun penelitian yang kami lakukan yaitu mencari fakta-fakta tentang peranan Advokat dalam kasus perceraian sesuai Undang-Undang No. 18 tahun 2003 dan Undang-Undang perkawinan, serta Undang-Undang tentang Peradilan Agama sebagai skripsi yang diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat ujian akhir program Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu hukum Islam pada STAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah dalam memahami judul skripsi " Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Advokat Terhadap Klien Dalam penyelesaian Kasus Perceraian." (studi di Pengadilan Agama Sidoarjo) perlu dikemukakan beberapa penjelasan istilah teknis yang terkait dengan permasalahan, yaitu :

1. Hukum Islam:Peraturan yang berdasarkan syara' dan berlaku untuk umat Islam di Indonesia yang telah nyata-nyata diresapi dan tidak ada keraguan untuk menerima dalil bahwa hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum tanpa memerlukan bantuan atau perantaraan (penafsiran) dari hukum lain.

2. Advokat:

Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

3. Klien

: Orang, badan hukum, atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advoat.

4. perceraian

:Putusnya perkawinan yang disebabkan karena ikrar talak suami atau berdasarkan gugatan perceraian dari pihak isteri.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian merupakan suatu keharusan, karena suatu penelitian tanpa menggunakan metode akan mengalami kesulitan untuk diredaksikan dan susunan penulisan penelitian tanpa metode akan mengakibatkan tidak terarahnya suatu pembahasan dan mengalami kesulitan dalam proses kodifikasi hasil penelitian.

Suatu hasil penelitian dikatakan ilmiah bila menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku dalam ilmu pengetahuan. Metode penelitian merupakan sarana dalam suatu penyelidikan penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dari hasil penelitian tersebut. Metode penelitian ini berguna untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan penelitian atau penyelidikan. Manfaat dari penyelidikan ilmiah adalah untuk mencari kebenaran ilmiah. Dalam memperoleh data atau informasi tentang penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Secara garis besar penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi untuk mengefektifkan dalam penelurusuran penelitian penulis menggunakan pendekatan masalah secara sosiologis yaitu : pendekatan yang berdasarkan gejala sosial. Pendekatan masakah ini merupakan metode untuk menemukan realita dalam kehidupan masyarakat secara spesifik dan realis. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam mengelolah dan mentelaah peraturan dan Undang-Undang dengan memperhatikan bagaimana penerapan hukum dalam prakteknya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data yang dapat diperoleh berupa kata-kata, tindakan, dan data-data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Adapun sumber data terdiri dari dua macam, yaitu :

a. Data Primer, yaitu : Data yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan yang merupakan hasil wawancara dengan Advokat, Kepala Pengadilan Agama Sidoarjo beserta Pegawai, mempelajari berkas-berkas Pengadilan Agama, dokumen-dokumen resmi, dan berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder, yaitu : Literatur yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam hukum khususnya Advokat yang berasal dari buku-buku, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum perkawinan yang bersumber dari Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran pengolahan data serta memperoleh data yang akurat, adapun cara pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara (interview), yaitu : Mengadakan komunikasi dengan jalan tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara bersifat langsung apabila data yang dikumpulkan lansung diperoleh dari individu yang bersangkutan, sedangkan wawancara tidak langsung jika wawancara dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh keterangan mengenai orang lain.

Pada umumnya para pihak hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.

b. Dokumenter : pengamatan secara langsung yang berupa tulisan-tulisan yang sudah didokumentasikan di kantor Pengadilan Agama Sidoarjo. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi penelitian meneliti benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peratuan-peraturan, notulen catatan harian dan sebagainya.

4. Analisis Data

Sebagai tahapan terakhir dalam penulisan ini adalah analisis data dengan dengan cara menganalisa, mentelaah, menyeleksi data primer dan sekunder atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian. Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Metode analisis data pada hakikatnya memberikan pedoman kepada seorang peneliti tentang cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian sebenarnya dengan upaya-upaya deskripsi, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi riil yang sedang terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dengan melihat keterkaitan antara variabel-variabel yang ada, penelitian ini tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.

Deskriptif berarti menjabarkan, mengambarkan kajian tentang pemberian bantuan hukum oleh Advokat di lingkungan Pengadilan Agama, dasar-dasar hukum dari Advokat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan analisis adalah kelanjutan dari metode deskriptif yang menganalisis fungsi maupun peranan Advokat dalam penyelesaian kasus perceraian dengan melihat data-data yang berhasil dikumpulkan, serta menganalisis hasil dari penelitian.

Sedangkan pola penyampaian penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu : membahas sesuatu yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, sebab penelitian ini termasuk generalisasi dari umum ke khusus dengan menganisis temuan studi atau fakta yang terjadi sehingga memudahkan dalam pemahaman penyampaian kesimpulan atau pokok pikiran dari penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi, dari sistematika ini diharapkan pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan. Skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang memuat beberapa sub bab yang secara sistematis memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan fikiran penulis dan untuk memberikan gambaran mengenai isi laporan penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi konsep dasar perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian, bentuk-bentuk perceraian, upaya penyelesaian perceraian, pengertian Advokat, dasar hukum yang berkaitan dengan Advokat, macam-macam advokasi, hak dan kewajiban Advokat, serta fungsi dan peranan Advokat.

BAB III TEMUAN STUDI

Dalam bab ini mencakup sejarah Peradilan Agama, lembaga Pengadilan Agama Sidoarjo, tata laksana perceraian di Pengadilan Agama, perceraian dengan menggunakan dampingan Advokat.

BAB IV ANALISIS

Bab ini difokuskan pada proses analisis terhadap peranan Advokat terhadap Klien dalam penyelesaian kasus perceraian, serta analisis terhadap tinjauan hukum Islam atau hukum acara Peradilan Agama tentang Advokat dalam kasus perceraian.

BAB V KESIMPULAN

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari penulisan skripsi, dan ditambah dengan saran-saran yang secara khusus berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORIA. Perceraian

1. Pengertian PerceraianKata perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti putus, pisah, atau pencar. Perceraian menurut Undang-Undang perkawinan adalah" Putusnya perkawinan yang disebabkan karena ikrar talak suami atau berdasarkan gugatan perceraian dari pihak isteri."

Walaupun suami telah mengucapkan kata talak berkali-kali, tetapi perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar ketidak harmonisan rumah tangga dan selalu terjadi pertengkaran, serta tidak bisa diupayakan perdamaian pada kedua belah pihak.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya harus mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi permohonan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Perceraian harus berdasarkan alasan-alasan yang sesuai dengan syari'at atau ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Adapun alasan-alasan perceraian yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam adalah :

a. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

f. Antara suami-isteri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Secara global putusnya perkawinan jika dikaitkan dengan hukum Islam adalah suatu sebab atau tindakan dari suami atau isteri yang meyebabkan rusak atau putus suatu perkawinan, menurut hukum Islam perceraian terjadi jika disebabkan oleh :

Talak

Taklik talak

KhulukIla'

Syiqaq Zhihar

Fasakh Li'an

Kematian

2. Bentuk-Bentuk PerceraianPerkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perceraian juga dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang perkawinan putusnya perkawinan terbagi atas dua macam bentuk yang berdasarkan atas subyek yang melakukan permohon perceraian, apabila yang melakukan suami maka permohonan disebut dengan permohonan talak (cerai talak) dan permohonan gugatan (cerai gugat) jika yang melaporkan dari pihak isteri.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri yang bertujuan untuk melepaskan ikatan perkawinan sebagai hubungan suami-isteri yang diucapkan suami secara sadar, sukarela (sengaja) tanpa adanya kemarahan, baik dilakukan dengan kata yang jelas (sharih) maupun disampaikan melalui kata-kata sindiran (kinayah).

Meskipun talak adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah, namun tata cara pelaksanaan talak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam QS surat At-Thalaaq ayat 1 menegaskan :

. ( :)

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaknya kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru. (At-Thalaaq:1)

Dalam kandungan ayat tersebut meskipun suami telah menjatuhkan talak tetapi suami masih berhak untuk rujuk kembali, diantaranya macam-macam talak berdasarkan penjatuhannya sebagai berikut :

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i ialah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk kembali isterinya dalam keadaan iddah walaupun tanpa adanya kehendak dan persetujuan isterinya.

2) Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang terjadi kali kedua maupun kali ketiga, meskipun dapat rujuk kembali tetapi harus ada persyaratannya berupa akad nikah baru (tajdidun nikah) seperti halnya talak yang terjadi belum bercampurnya suami-isteri (qoblad dukhul). Talak ba'in sendiri dibagi dua macam, yaitu :

Talak bain sughra: "yaitu terlepasnya suatu ikatan perkawinan dan yang sudah ditalak menjadi asing bagi yang mentalaknya"suami tidak berhak merujuk walaupun masih dalam masa iddah, jika ingin kembali pada isteri harus ada pernikahan yang baru disertai dengan mas kawin dan harus ada persetujuan dari mantan isteri.

Talak ba'in kubra: meskipun pada dasarnya sama dengan talak ba'in sughra tetapi harus ada persyaratan lain yang menghalalkan yaitu: suami tidak halal mengawini mantan isterinya sebelum mantan isteri tersebut dinikahi orang lain dan sudah saling merasakan madu (bercampur) pasanganya tanpa adanya maksud untuk menghalalkan suami pertama (tahlil). Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 230 berbunyi :

. ( :)

Artinya : Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah: 230)

Penjatuhan talak hendaknya mengetahui keadan fisik isteri apakah dia dalam keadaan suci atau haid, ulama' fiqih menggolongkan penjatuhan talak berdasarkan keadaan fisik isteri yaitu:

3) Talak Sunni

Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan syari'at (hukumnya halal) dan dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau isteri dalam keadaan hamil. Tujuan talak sunni adalah untuk mengetahui dan menentukan masa iddah bagi isteri, apabila isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri yang menjadi permasalahan ialah apakah dia hamil atau tidak setelah percampuran itu, karena masa iddah suci dengan hamil berbeda.

4) Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak mengikuti ketentuan syari'at (hukumnya haram) karena dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, Isteri dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri, dan mentalak dengan tiga talak sekaligus dalam satu tempat atau mentalak isteri selama-lamanya.

Meskipun hukum talak bid'i adalah haram tetapi kebayakan ulama' berpendapat talak bid'i tetap jatuh, berdasarkan hadits sahih yang telah diriwayatkan Ibnu Umar:

. : . : . ( )

Ibnu Umar menceraikan isterinya sedang ia dalam keadaan haid. Rasulullah Saw. Bersabda " suruhlah ia, hendaknya ia merujuk isterinya hingga ia suci, kemudian ia haid, kemudian suci. Kemudian jika ia suka, ia boleh tetap mempertahankannya, dan jika ia suka, ia boleh menceraikannya sebelum menggaulinya itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan isteri" (HR. Bukhary dan Muslim)

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang didasarkan adanya gugatan yang diajukan oleh isteri kepada Pengadilan agar perkawinannya menjadi putus atau rusak. Hukum Islam memberikan jalan kepada isteri yang menghendaki putusnya perkawinan dengan berbagai alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dan syari'at, diantaranya:

1) Khuluk

khuluk juga disebut dengan "talak tebus" atau talak yang diberikan suami atas dasar permintaan dari isteri dengan berupa pembayaran tebusan ganti rugi (iwadh) atas dirinya, mas kawin, atau mengembalikan hadiah perkawinan kepada suami agar suami berkenan untuk menceraikannya, tetapi isteri harus menyatakan alasan-alasan permohonan khuluk dengan jelas dan dapat dibenarkan syari'at. Dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 229 menyatakan :

. ( : )Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagimu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepad mereka, kecuali keduanya hawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. itulah hukum-huum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 229)

2) Fasakh

Fasakh dapat dijadilan alasan dalam melakukan gugatan cerai, sebab Fasakh merupakan permohonan atau pengaduan isteri kepada Hakim Agama untuk membatalkan atau memutuskan perkawinannya telah rusak dikarenakan suami mempunyai cela atau suami tidak memberikan nafkah, dan lain-lainnya kepadanya. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mengambil keputusan fasakh tanpa melakukan pemeriksaan dan pertimbangan jika fakta-fakta menunjukkan adanya tindakan suami yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut, misalnya : suami telah meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

b.3) Taklik Talak

Selain khuluk dan fasakh isteri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama dengan alasan taklik talak. Taklik berarti menggantungkan, pengertian taklik talak adalah sighat talak yang digantungkan untuk kepentingan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan terjadi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Di Indonesia pembacaan taklik talak dilakukan setelah akad nikah berlangsung, lafadz taklik talak sesuai dengan isi buku Akta Nikah dari Departemen Agama dan berlaku jika suami:

Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut

Tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya

Menyakiti badan atau tindakan kekerasan terhadap isteri

Membiarkan atau tidak memperdulikan isteri selama enam bulan lamanya

Jika hal demikian benar-benar dilakukan oleh suami, maka isteri berhak mengadukan pada Pengadilan Agama untuk membatalkan pernikahan mereka dengan penyertaan pembayaran iwadh kepada suami. Antara taklik talak dengan khuluk memang terdapat kesamaan dalam jatuhnya talak yaitu dengan menyertakan iwadh, tetapi taklik talak berupa perjanjian yang diucapkan seorang suami dengan sukarela yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang isteri. Sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 128:

. ( :)

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walapun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa: 128)

Selain taklik talak tindakan suami yang serupa dengan isi sighat taklik talak yaitu Ila', yang berisikan sumpah suami untuk tidak mencampuri isteri dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, jika hal demikian terjadi terus-menerus sangat merugikan bagi isteri karena tidak adanya kepastian antara talak dan tidak ditalak.

3. Upaya-Upaya Dalam Penyelesaian PerceraianPerselisihan dalam rumah tangga perlu diadakan suatu upaya perdamaian yang bertujuan untuk menyelamatkan perkawinan tersebut, atau jika terjadi perceraian hendaklah diselesaikan dengan cara yang ma'ruf (baik). Dalam QS. At-Thalaaq ayat 2 menerangkan :

. ( :)Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (At-Thalaaq: 2)

Melihat kandungan surat At-Talaq ayat 2 dapat diambil kesimpulan tentang adanya kemungkinan untuk rujuk atau melakukan perceraian dengan cara yang sesuai dengan syariat dan Undang-Undang, adapun upaya-upaya dalam penyelesaian perceraian sebagai berikut :

a. Rujuk

Upaya rujuk dalam talak terbagi atas tiga macam berdasarkan jatuhnya talak, diantaranya :

Rujuk Talak Raj'i

Para ahli fiqih telah berpendapat bahwa suami mempunyai hak untuk merujuk isterinya selama masih dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri. Rujuk talak raj'i hanya melalui ucapan rujuk kepada isteri sudah dianggap sah atau melalui percampuran, tetapi menurut Imam Syafi'i rujuk belum dianggap sah tanpa adanya maksud yang tegas-tegas diucapkan. Dalam pelaksanaan rujuk Ulama' masih silang pendapat tentang keberadaan saksi sebagai syarat sah nikah dalam rujuk karena adanya perbedaan qiyas dan nash tentang arti "persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu (At-Talaq : 2)" tetapi melalui qiyas Ulama' menghadirkan saksi merupakan sunnah.

Rujuk Talak Ba'in SughraRujuk dalam talak ba'in sughra harus dilakukan dengan pembaruan nikah (tajdidun nikah) dan persyaratannya sama seperti pernikahan yang baru yaitu adanya mahar, wali, dan persetujuan isteri. Jumhur Fuqaha berpendapat perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Rujuk Talak Ba'in Kubra Talak bain kubra secara otomatis sudah tidak ada kewenangan suami untuk rujuk terhadap isterinya, tetapi suami dapat menikah kembali dengan mantan isteri jika isteri sudah dinikahi dan bercampur dengan suami yang baru dan ditalaknya tanpa didasari maksud tahlil, sebagaimana dijelaskan dalam HR Abu Dawud dan Imam Nasai:

. . : .( ) "Sesungguhnya Rifa'ah mentalak tiga isterinya, Tamimah binti Wahib pada masa Rasulullah Saw, maka Tamimah kawin dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Kemudian Abdurrahman berpaling darinya tanpa menggaulinya, lalu ia pun menceritakannya. Maka Rifa'ah suami yang pertama bermaksud hendak mengawininya, maka Rasulullah melarang kehendak Rifa'ah untuk mengawininya dengan bersabda " Tamimah tidak halal bagimu hingga ia merasakan madu"

jika melihat maksud dari hadits, pernikahan mantan isteri dengan suami yang kedua apabila didasari dengan maksud untuk menghalalkan isteri untuk dinikahi kembali oleh suami pertama hukumnya haram, hal ini sama dengan nikah tahlil, karena dalam hadits Rasulullah menjelaskan bahwa pernikahan isteri yang kedua suami bukan hanya mengawini tetapi suami yang kedua harus merasakan madu (mencampuri) seperti apa yang dirasakan oleh suami yang pertama. Dalam suatu riwayat lain Rasulullah melarang nikah tahlil :

"Allah melaknat perkawinan orang yang menghlalkan dan orang yang dihalalkan untuknya"

b. Hakam

Perkawinan jika selalu terjadi perselisihan (syiqaq) sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dengan jalan mengutus perwakilan dari masing-masing pihak sebagai juru damai (hakam) yang bertujuan untuk mencari penyebab perselisihan atau permasalahan. Firman Allah dalam QS. An-Nisa menjelaskan:

. ( :)

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (An-Nisa: 35)

Advokat dan Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama dapat diposisikan sebagai hakam, dalam persidangan Advokat mendampingi Kiennya sedangkan Majelis Hakim khususnya persidangan pertama berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, memberikan nasehat, bahkan menginstruksikan kepada keduanya untuk mendelegasikan perwakilan keluarga dari masing-masing pihak untuk berupaya merukunkan rumah tangga mereka.

B. Advokat

Advokat merupakan bagian dari subyek bantuan hukum yang secara universal merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Adalah sangat berbahaya jika menyimpulkan bahwa aturan-aturan hukum sekarang sudah sempurna dan cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu (dalam bidang hukum) karena harus ada pengkajian secara terus-menerus agar supaya aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.

1. Pengertian Advokat

Advokat berasal dari bahasa belanda: Advocate yang berarti bantuan hukum atau pembela perkara. Menurut Soedarsono dalam kamus hukumnya mengatakan "Advokat atau Pengacara adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam Pengadilan,"

Undang- undang tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat bukan hanya orang yang ahli hukum tetapi orang yang berprofesi memberikan jasa hukum berupa konsultasi, bantuan hukum, mendampingi, membela, menerima kuasa, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien, baik berada di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan Undang-Undang.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, Advokat mempunyai dua klasifikasi yaitu Advokat dan Procureur. Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar persidangan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, sedangkan Procureur adalah seorang sarjanah hukum yang mata pencahariannya ialah mengajukan dan membela perkara di muka Pengadilan.

Menurut Clarence J Dias yang dimaksud dengan advokasi ialah :

Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada halayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan, hanya karena suatu sebab. Dalam pemikiran Dias pelayanan hukum akan mencakup pelbagai macam kegiatan yang meliputi :

pemberian bantuan hukum

pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar suatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini tidak diimplementasikan tetap dihormati.

Usaha-usaha agar kebijaksanaan-kebijaksaan hukum (legal policies) yang menyangkut kepentingan masyarakat yang tidak mampu dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di Pengadilan dan pada aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian.

Usaha-usaha untuk mempermudah pertumbuhan dan perkembangan hak-hak dalam bidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas.

Pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Pemikiran kaum intelektualis Barat tidak jauh dari definisi juru damai (Hakam) pada umumnya, Advokat dapat diposisikan sebagai juru damai dalam penegakan hukum yang bertindak mengupayakan perdamaian, pembelaan, memberi nasehat-nasehat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Relevansi antara pemikiran intelektualis barat dengan nash-nash Al-Qur'an terletak pada :

Surat Al-Hujuraat ayat : 9 dan 10:

. ( :-)Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu telah berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujuraat: 9)

QS. An-Nisa, ayat 58, 105, dan 135

. ( :)Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu meyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa: 58)

. ( :)Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (An-Nsa: 105) . ( :)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa: 135)

Selain nash-nash dari Al-Qur'an, peristiwa pada zaman kholifaah Umar r.a dapat dijadilkan dasar hukum tentang keberadaan Advokat, yaitu : ketika sahabat Umar r.a didatangi seorang perempuan hamil dan dia bersumpah sampai tiga kali, bahwa dia hamil karena telah berbuat zina, sahabat Umar r.a menjatuhkan hukuman rajam. Sahabat Ali r.a mengiterupsi putusan tersebut dan mengusulkan untuk mengadakan penelitian tentang kebenaran fakta tersebut, usulan sahabat Ali diterima dan para sahabat mulai membuktikan pengakuannya dan ternyata dia berzina karena terpaksa untuk mempertahankan hidup, bahkan perempuan tersebut dibebaskan dari hukuman had, dalam peristiwa ini sahabat Ali r.a bertindak sebagai pembela dan pemberi bantuan hukum terhadap kaum yang lemah.

2. Dasar Hukum Advokat

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Avokat dan Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, keberadan Advokat telah diakui di Indonesia dan dilindungi oleh peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang lain yang dijadikan dasar hukum (Burgerlijk Wetboek) dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya yakni:

Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesien (Stb. 1847 No. 23jo. Stb 1848 No. 57).

Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambetenaren dat der Advocaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 No. 8).

Bevorgdheid department hoofd in bugerlijke zaken van land (Stb. 1910 No. 446 jo. Stb 1922 No. 523).

Vertegenwoorddiging van de land in rechten (K.B.S 1922 No. 522).

Staatsblad 1927 No. 496 tentang pengaturan mengenai perwakilan para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Umum.

Het Herzeine Indonesisch reglement (HIR) pada pasal 123 atau Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) pada pasal 127.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman yang dirubah dengan Undang-Undang No. 35 pada pasal 35 dan pasal 38.

Undang-Undang No. 8 tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana pasal 54-62, dan pasal 69-74.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI .

Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 54 mengenai pengawasan atas pekerjaan Penasehat Hukum dan Notaris.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Setelah ditetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagian Undang-Undang yang menjadi pedoman dasar Advokat dinyatakan tidak berlaku, sesuai dengan bunyi pasal 35 :

"Pada saat ini Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesien (Stb. 1847 No. 23jo. Stb 1848 No. 57).

Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambetenaren dat der Advocaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 No. 8).

Bevorgdheid department hoofd in bugerlijke zaken van land (Stb. 1910 No. 446 jo. Stb 1922 No. 523).

Vertegenwoorddiging van de land in rechten (K.B.S 1922 No. 522).

Dinyatakan tidak berlaku lagi"

Meskipun kekuasaan Kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh luar, dalam prakteknya masih memerlukan Advokat yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Profesi tersebut merupakan salah satu unsur penegak hukum yang mengabdi pada bangsa dan negara untuk memberikan bantuan dan pelayanan hukum demi terwujudnya kepastian hukum, terselenggaranya suatu Peradilan yang jujur, adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Jenis-jenis Advokat

Advokat atau Penasehat hukum yang berpraktek pada Pengadilan sangat komplek sesuai dengan institusi dan lembaga Peradilan, diantaranya :

1) Advokat

Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman. Berdasarkan SK tersebut Advokat telah ditetapkan tempat kedudukannya atau domisilinya pada suatu kota tertentu yang pada dasarnya dapat beracara pada semua badan Peradilan, termasuk Peradilan Agama di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

2) Pengacara Praktek

Pengangkatan pengacara praktek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi. Pengacara praktek ditetapkan tempat kedudukannya atau domisilinya pada suatu kota tertentu di dalam wilayah Pengadilan Umum dan dapat beracara pada semua lingkungan badan Peradilan termasuk Pengadilan Agama diseluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama.

3) Dosen dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum

Dosen yang bersangkutan berpraktek pada Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Umum dimana LBH tersebut terdaftar, dalam rangka membimbing mahasiswa hukumnya yang berpraktek hukum. Jika berpraktek hukum diluar yurisdiksi Pengadilan Umum tetapi masih berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi tempat domisilinya harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Tujuan berdirinya LBH yaitu memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan bagi yang tidak mampu membayar Advokat atau penasehat hukum, atau dalam berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Meskipun bertujuan untuk pembelajaran mahasiswa (case study) tetapi delegasi LBH harus bergelar sarjana hukum dan telah mendapat persetujuan khusus dari Pengadilan Tinggi demi kelancaran persidangan.

4) Perwira Hukum

Daerah praktek Perwira hukum meliputi seluruh wilayah tempat kedudukan dari kesatuan Perwira hukum tersebut atas izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Umum dan sudah terdaftar pada Pengadilan Umum dan Pengadilan Tinggi setempat.

Pembelaan perkara oleh seorang Perwira hukum hanya terbatas pada wilayah kesatuannya dan pihak yang didampingi terbatas atas status kepegawaian dan keluarga, serta membela perkara yang bersifat insidentil.

5) Kuasa Insidentil

Kuasa insidentil adalah kuasa yang diminta oleh seseorang yang berperkara untuk memberikan bantuan atau nasehat hukum selama perkara berjalan. Kuasa insidentil tidak harus sarjanah hukum dan tidak pula berprofesi memberikan jasa hukum, hanya cukup mendapatkan izin dari Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama tetapi harus melaporkan izin tersebut secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi.

6) Jaksa

Jaksa hanya mewakili Instansi Pemerintah. Perwakilan Jaksa bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata dan perkara tata usaha negara sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 1991 tentang kejaksaaan RI.

4. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat pada prinsipnya mempunyai kedudukan sama dimata hukum dengan profesi Hakim dan Polisi, yaitu penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas profesinya, Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Bab IV antara lain:

Pasal 14:Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15:Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16:Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan.

Pasal 18:(1) Advokad dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

(2) Adavokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/ atau masyarakat.

Pasal 19:(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya kerena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20:(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi Pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

5. Fungsi dan Peranan Advokat

Advokat mempunyai fungsi dan peranan penting dalam penegakkan hukum baik secara kelembagaan maupun secara personal dalam membela para pencari keadilan dan pengabdiannya kepada masyarakat, Advokat mempunyai pelbagai fungsi dan peranan, diantaranya:

1. Pelayanan Publik

Kesenjangan ekonomi dalam mesyarakat dapat menciptakan stratifikasi dalam kehidupan tetapi dalam pencarian keadilan hal tersebut tidak berlaku. Masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan Advokat secara cuma-cuma yang telah diatur oleh Undang-Undang profesinya.

2. Edukasi Sosial

Bicara mengenai edukasi sosial sudah pasti membicarakan tentang kultur sosial, tidak semua masyarakat mengerti akan hal itu. Advokat secara kelembagaan merencanakan dengan matang dan sistematis serta metode yang praktis memberikan penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak dan kewajibannya menurut hukum, sehingga hal demikian sekaligus menunbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

3. Perbaikan Tertib Hukum

Tertib hukum biasanya berhubungan dengan sosial politik yang mana peranan Advokat tidak hanya terbatas pada perbaikan dalam bidang Peradilan pada umumnya dan profesi pada khususnya, akan tetapi melakukan pekerjaan sosial selaku partisipasi dalam masyarakat dengan bentuk kontrol dan saran-kritik pada tindakan Pemerintah dalam penanganan masyarakat.

4. Pembaruan Hukum

Berdasarkan pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, Advokat pasti menemukan peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, bahkan bertentangan dengan aplikasi didalamnya. Berdasarkan fakta tersebut Advokat atau lembaganya dapat memprakarsai perubahan Undang-Undang (law reform) ke arah pembaruan hukum untuk memenuhi kebutuhan yang baru dalam masa pembangunan.

5. Practical Training

Fungsi dan peranan ini tidak kalah pentingnya dengan yang lain, Advokat melalui institusi (lembaga) mengadakan kerjasama yang bertujuan untuk mengembangkan dunia pendidikan hukum dengan jalan mengadakan pelatihan atau pengkaderan dalam profesi Advokat. Secara otomatis lembaga berfungsi sebagai pembuka lapangan kerja (labor market).

Peranan Advokat dalam Peradilan yaitu membela Klien dalam perkara pidana atau perdata. Pada perkara pidana Advokat berperan sebagai pembela atau Penasehat hukum dari terpidana, dalam perkara perdata Advokat sebagai penerima kuasa atau memberikan dampingan kepada pihak-pihak. Undang-Undang menyatakan seseorang tertuduh harus diberlakukan asas praduga tak bersalah, sebab jika seseorang masih tertuduh dan belum ada keputusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus dianggap tidak bersalah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dalam Bab VII menerangkan, bahwa pembelaan Advokat ditegaskan dalam beberapa pasal yang berisikan tentang hak dalam memperoleh bantuan hukum atau dampingan Advokat sejak penangkapan sampai persidangan untuk membantu dalam penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Fungsi lain dari Advokat dalam persidangan adalah penjaga keseimbangan, dalam perkara perdata Advokat berperan dan bertindak menyeimbangkan dakwaan Jaksa sebelum Hakim menjatuhkan vonis, artinya : Advokat harus membela terdakwa dari tuduhan yang berlebihan dari Jaksa atau Penuntut Umum. Peranan Advokat terletak pada penilaiannya terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan fakta yang disampaikan Jaksa, walaupun terdakwa bersalah akan tetapi setidak-tidaknya ada faktor yang menjadi alasan perbuatannya itu, sehingga memungkinkan keringanan hukuman atau paling tidak hukuman seimbang dengan kesalahan yang telah diperbuat.

Pada perkara perdata kedudukan Advokat sebagai wakil atau penerima kuasa dari Klien. Landasan hukum Advokat dalam perkara perdata adalah pasal 123 HIR ayat (1) yang berbunyi: bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa yang teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu hadir sendiri.

Pemeriksaan perkara perdata tidak mutlak harus para pihak (in person) menghadiri persidangan, dengan memberikan surat kuasa khusus, Advokat dapat mewakili kepentingan pihak pemberi kuasa sekalipun dalam sidang perdamaian, tetapi dalam sidang perdamaian perceraian menurut pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menegaskan "pihak-pihak harus datang menghadiri secara pribadi, kecuali bertempat tinggal di luar negeri. Akan tetapi dalam perdamaian penggugat yang bertempat tinggal di luar negeri harus hadir secara pribadi," karena masalah perceraian melibatkan nilai kemanusiaan dan pribadi, oleh karena itu untuk mencapai pendekatan pribadi secara langsung sedemikian rupa pentingnya untuk menemukan kesepakatan bersama. Wajar suami-isteri harus hadir secara pribadi.

BAB IIITEMUAN STUDI

A. Peradilan Agama

Membahas tentang Pengadilan Agama tidak terlepas dari Hukum Acara Perdata sebab Pengadilan Agama adalah tempat penyelesaian perkara perdata tertentu bagi yang beragama Islam dan diatur dalam Undang-Undang. Hukum Acara Perdata merupakan peraturan yang mengatur tata cara perkara perdata di depan persidangan dengan perantaraan Hakim demi mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.

Menurut pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan "hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini."

Sumber-sumber Hukum Acara Perdata antara lain :

1. HIR/R.Bg sesuai Surat Edaran Jawatan Peradilan Agama nomor B/1/608 tanggal 2 April 1962

2. Stbld. 1937 No. 116 jo. Stbld 1937 No. 610

3. Stbld. 1937 No. 638 jo. Stbld 1937 No. 639

4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957

5. Undang-Undang No.14 Tahun 1970

6. Undang-Undang No.14 Tahun 1985

7. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

8. Peraturan Mahkamah Agung RI

9. SEMA RI

10. Peraturan Menteri Agama

11. Keputusan Menteri Agama

12. Kitab-kitab fiqih Islam dan peraturan yang tidak tertulis lainnya.

1. Prosedur Mengajukan Perkara Perdata

Permohonan perkara pada Pengadilan Agama terbagi atas dua macam, yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan ialah tuntutan hak yang mengandung sengketa dimana terdapat sekurang kurangnya dua pihak (kontentius), sedangkan permohonan ialah tuntutan yang tidak mengandung sengketa (voluntair), namun dalam Pengadilan Agama permohonan didasarkan atas sengketa sehingga di dalamnya terdapat pihak Pemohon dan Termohon. Tata cara pengajuan permohonan perkara perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Cara Lisan

Seorang pemohon yang kurang mengerti masalah hukum, pengajuan permohonan dapat dilakukan dengan menyampaikan langsung permohonan dan alasan-alasannya secara lisan kepada Pengadilan pada sub kepaniteraan, dan Panitera mencatat segala sesuatu yang diungkapkan pemohon untuk dijadikan surat permohonan/gugatan.

b. Cara Tulisan

Cara tulisan lazimnya dilakukan oleh seseorang yang sudah mengetahui prosedur atau permohonan dengan dampingan kuasa hukum. Adapun isi surat permohonan harus berisikan:

Identitas:Identitas harus memuat masing-masing pihak baik Pemohon/ Termohon atau Penggugat/Tergugat yang berisi : nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal.

Posita:Penjelasan tentang kedaan dan penjelasan tentang peristiwa dan alasan-alasan yang berdasarkan hukum.

Petitum:Berisi apa yang menjadi tuntutan dari Pemohon atau Penggugat yang harus diputuskan Hakim.

2. Prosedur Penerimaan Perkara

Mekanisme penerimaan berkas perkara pada sub kepaniteraan dalam Pengadilan Agama lebih dikenal dengan sebutan meja penerimaan berkas yang terdiri dari tiga meja, yaitu:

a. Meja Pertama

Tugas meja pertama adalah menerima permohonan/gugatan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, peninjauan kembali, penjelasan perkara dan penaksiran biaya perkara. Dalam tugasnya meja satu dibantu kasir yang bertugas menerima biaya panjar perkara atas Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari meja pertama.

b. Meja Kedua

Meja kedua merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya, yang bertugas menerima permohonan/gugatan dari pelapor dengan memberi No. register perkara, menerima tindasan pertama SKUM, serta mempersiapkan berkas untuk keperluan Majelis Hakim.

c. Meja Ketiga

Meja ketiga menerima memori atau kontramemori banding, kasasi dan jawaban/tanggapan, peninjauan kembali, menyusun berkas, menyerahkan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan, menyerahkan salinan putusan/penetapan Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung kepada pihak yang berkepentingan.

Berkas yang sudah teregistrasi diserakahan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) sekurang-kurangnya tiga orang Hakim dibantu dengan seorang Panitera Pengganti dan yang menjadi Ketua Majelis adalah Hakim yang paling senior. Setelah Penetapan Majelis Hakim, Majelis yang bersangkutan dapat menentukan penetapan hari sidang selambat-lambatnya dua minggu setelah berkas diterima dari Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama.

Untuk keperluan pemeriksaan persidangan Pengadilan melakukan pemanggilan pihak-pihak sesuai dengan penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh Jurusita

Jauh dekat lokasi para pihak dengan Pengadilan sesuai ketentuan tentang radius oleh keputusan Menteri Agama No. 162 Tahun 1988 dan lamanya dalam tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan hari persidangan paling sedikit tiga hari kerja.

Relas panggilan menyebutkan pihak Termohon/Tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis, dan Pemohon/Penggugat dapat membawa surat-surat dan saksi-saksi pada waktu persidangan.

Surat panggilan (exploit) harus diserahkan lansung kepada pribadi orang yang dipanggil di tempat tinggalnya dan jika tidak bertemu diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Jika alamat pihak tidak diketahui, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat tersebut pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui mas media (cetak atau elektronik)

Jika pihak telah meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya maka dipakai ketentuan seperti diatas.

3. Prosedur Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan dengan mendamaikan pihak-pihak, mendengarkan jawaban pihak-pihak, memeriksa alat-alat bukti, kesimpulan, serta mengambil keputusan/penetapan. Pada umumnya perkara perdata mempunyai mekanisme persidangan, sebagai berikut:

a. Persidangan Pertama

Setelah sidang dinyatakan terbuka untuk umum (kecuali sidang kesusilaan, perceraian dengan ruang sidang tertentu), Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, Majelis memulai persidangan pertama dengan berusaha mengadakan perdamaian pada para pihak sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR/pasal 155 R.Bg. Apabila usaha perdamaian tidak berhasil Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan.

Pada persidangan pertama apabila tidak memungkinkan hadirnya para pihak Pengadilan dapat mengambil keputusan secara sah dan patut, jika Pengugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan Majelis Hakim dapat menggugurkan gugatan tersebut, atau jika Tergugat atau kuasanya yang tidak hadir, maka Majelis Hakim memutuskan penundaan persidangan atau memutus persidangan dengan putusan verstek.

b. Persidangan Kedua

Pada persidangan ini merupakan giliran Tergugat atau kuasanya untuk memberikan tanggapan terhadap surat gugatan dengan menyampaikan eksepsinya (tangkisan) atas gugatan Penggugat. Jawaban Tergugat dapat juga disebut dengan jawaban dalam konvensi sehingga dalam persidangan Tergugat dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi gugatan).

c. Persidangan Ketiga

Persidangan ketiga merupakan memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk memberikan jawaban kembali (balasan) atas jawaban Penggugat atau kuasanya yang lazim disebut dengan istilah Replik. Secara etimologis Replik berasal dari kata Re artinya kembali dan kata Pliek berarti menjawab.

d. Persidangan Keempat

Berdasarkan jawaban balasan (Replik) dari Penggugat, maka Tergugat dapat menjawab dari jawaban tersebut untuk kedua kalinya, hal ini dinamakan dengan istilah Duplik (jawaban kedua).

e. Persidangan Kelima

Persidangan kelima merupakan persidangan pembuktian, berdasarkan pembutian secara konvensional diberikan kepada Penggugat terlebih dahulu mengajukan alat-alat bukti, serta memberikan kesempatan Tergugat untuk memberikan pertanyaan dan penyangkalan terhadap alat-alat bukti Penggugat.

f. Persidangan Keenam

Setelah Penggugat dengan alat-alat buktinya, Tergugat mengajukan pembuktiannya dan memberikan kesempatan pada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan dan penyangkalan terhadap bukti yang disampaikan Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

g. Persidangan Ketujuh

Para pihak (Penggugat dan Tergugat) diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan berupa kesimpulan atau conklusie selama persidangan berlangsung.

h. Persidangan Kedelapan

Persidangan ini merupakan tahapan terakhir dalam pemeriksaan perkara perdata. Majelis Hakim memberikan putusan atau penetapan terhadap perkara, jika masing-masing pihak tidak terima dengan putusan tersebut dapat mengajukan permintaan banding dalam jangka waktu empat belas hari setelah pembacaan putusan.

Persidangan dalam kasus perceraian lebih mudah dan cepat dibandingkan perkara perdata lainnya, kasus perceraian tidak memerlukan novum (bukti baru) sebagai pertimbangan hukum dalam putusan atau penetapan hukum, cukup dengan laporan-laporan yang disampaikan dalam permohonan perkara atau laporan yang didasari dengan ketidak harmonisan dalam rumah tangga atau selalu terjadi perselisihan secara terus-menerus sudah dapat dijadikan alasan dalam putusan Pengadilan, sebab Peradilan Agama menganut asas "Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Mekanisme sidang Peradilan Agama tidak berbeda jauh dengan mekanisme sidang perdata pada Peradilan lainnya, meskipun pada umumnya sidang pertama dilakukan untuk upaya perdamaian tetapi jika tidak ada kesepakatan damai Pengadilan berhak melakukan pemeriksaan (tahapan kedua), khusus perkara perceraian sidang pertama benar-benar difokuskan pada upaya perdamaian dengan cara Pengadilan Agama memberikan instruksi kepada masing-masing pihak untuk mempertimbangkan kembali keinginan untuk bercerai dengan jalan bermusyawarah antar keluarga. Jika hal demikian tidak dapat dilaksanakan, maka Pengadilan Agama dapat memulai pemeriksaan persidangan, tetapi hal ini jarang terjadi kebanyakan Pengadilan memutuskan penundaan persidangan, sebab Pengadilan Agama menginginkan perdamaian (rujuk) terhadap para pihak.

B. Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo menganut pada peraturan tentang Pengadilan Agama di pulau Jawa dan Madura yang dimuat dalam Stbld No. 152 tahun 1882 dan Stbld No. 116 dan No. 610 tahun 1937 yang bersumber dari hukum Belanda. Setelah Indonesia merdeka pemerintah merubah peraturan tentang Pengadilan Agama dan menyamakan kedudukannya dengan Pengadilan Umum.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1951 berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sidoarjo diadakan dan wilayah yurisdiksinya disatukan dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo diadakan kembali berdasarkan penetapan Menteri Agama No. 1952 tanggal 15 Februari.

Pengadilan Agama Sidoarjo berkatagori kelas IB (berdasarkan jumlah perkara yang diterima) terletak di Jl. Hasanuddin No. 90 Sidoarjo telp. (031) 8921012. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai no. 2 tanggal 23 Februari 1998, surat ukur No. 632/1988 luas tanah 1.012 m2 dan mengalami renovasi tanggal 31 Desember 2005 sesuai dengan DIPA No. 0014.0/005-01.0/2006

Dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 1 tahun 1989 berbunyi Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Kabupaten maka dalam hal ini Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai wilayah yurisdiksi yang terbagi atas enam belas kecamatan meliputi :

Kecamatan Waru

Kecamatan Gedangan

Kecamatan Taman

Kecamatan Sukodono

Kecamatan Balong Bendo

Kecamatan Sedati

Kecamatan Tarik

Kecamatan Buduran

Kecamatan Krian

Kecamatan Sidoarjo

Kecamatan Prambon

Kecamatan Candi

Kecamatan Krembung

Kecamatan Tanggulangin

Kecamatan Tulangan

Kecamatan Porong

Kecamatan Wonoayu

Kecamatan Jabon

Menurut Undang-Undang Peradilan Agama setiap organisasi Pengadilan mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pimpinan pada Pengadilan selain berfungsi struktural juga bersifat fungsional oleh kerena itu Pimpinan dalam Lembaga Peradilan menggunakan istilah Ketua bukan Kepala, sebab Pimpinan dalam Lembaga Peradilan harus seorang Hakim dan paling senior dalam Lembaga itu, dan dalam persidangan selalu diposisikan sebagai Ketua Majelis, sedangkan Kepala hanya berfungsi koordinasi struktural dalam organisasi.

Salah satu perbedaan antara Lembaga Peradilan dengan Lembaga atau Instansi dalam Pemerintah adalah terdapat Panitera dan Sekeretaris. Dalam Lembaga Pemerintah hanya terdapat Sekeretaris yang bertugas melakukan segala kegiatan administratif yang berhubungan dengan Lembaga tersebut, sedangkan dalam Lembaga Peradilan terdapat Panitera yang kedudukannya sama dengan Sekretaris. Tugas Sekretaris dalam Lembaga Peradilan berkaitan dengan organisasi atau fasilitas kelembagaan.

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang diangkat dan diperhentikan lansung oleh Menteri Agama, dalam Undang-Undang lain menyebutkan Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan yang bertugas Panitera bertugas sebagai pelaksana administrasi perkara mencatat dan melakukan tindakan yang berhubungan dengan hukum dan Pengadilan.

Gambar struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Keterangan:

__________ : Garis Struktural/Komando

_ _ _ _ _ _ _ : Garis Fungsional/Koordinasi

Perkara yang diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo kebanyakan masalah perkawinan (perceraian), baik berupa permohonan talak maupun gugatan cerai yang sebagian besar dengan alasan tidak adanya suatu keharmonisan (berselisih), atau dalam pemenuhan kewajiban (ekonomi).

Tabel faktor-faktor terjadinya perceraian Bulan Januari-Mei 2007

Faktor-faktor PenyebabBulanno

PerselisihanPenganiayaanKewajibanMoral

95774-Januari1

913548Februari2

58-5012Maret3

66-6922April4

77-7918Mei5

40-5113Juni6

4251037773Jumlah

C. Perceraian dengan Dampingan Advokat

Permohonan perceraian yang dilakukan dengan bantuan atau dampingan Advokat tidak lansung ke Pengadilan Agama dengan Advokat, melainkan pihak Pemohon menyampaikan keinginan, alasan-alasan, serta tuntutannya pada Advokat dengan memberikan surat kuasa khusus atas kuasanya terhadap kasus perceraian. Adapun persyaratan surat kuasa sebagai berikut:

1. Identitas para pihak (Pemberi kuasa dengan Penerima kuasa)

2. Nama forum atau Pengadilan tempat beracara

3. Memuat hak subtitusi

4. Masalah yang dikuasakan

5. Pentelaah isi kuasa yang diberikan

6. Tanggal surat kuasa

7. Tanda tangan para pihak (Pemberi kuasa dengan Penerima kuasa) dan bermaterai.

Contoh surat kuasa

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Adi Laksono

Pekerjaan: Pegawai Negri

Alamat

: Jl. KHR. Moh Abbas No. 435 Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo

Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicillie) dikantor kuasanya tersebut di bawah ini memberi kuasa dengan hak perlimpahan (subtitutie), kepada :

H. Saekan, S.H., M.H.

Mukhamad Toyeb, S.HI.

Marsono, S.HI.

Nahwan Mas'udi, S.HI.

Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada law firm "Saekan & associates" beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 3 Waru Sidoarjo, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ;

KHUSUS

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi, mewakili, serta membela hak dan atau kepentingannya sebagai :.. Pemohon; Dalam mengajukan gugatan perdata tentang putusnya perkawinan karena perceraian terhadap Carolina sebagai : ..Termohon; pada Pengadilan Agama Sidoarjo terdaftar perkara No. /Pdt.G/2007/PA.Sda.

Berhubungan dengan hal itu, maka penerima surat ini diberikan hak dan wewenang untuk menyusun, menandatangani dan mengajukan surat-surat, permohonan-permohonan, gugatan/tuntutan, laporan/pengaduan yang ada hubungannya dengan perkara diatas, menghadap pada sidang Pengadilan Agama yang bersangkutan serta Instansi Sipil maupun Militer, mengadakan perdamaian, mengajukan/menolak alat bukti, pada akhirnya mengajukan kesimpulan, mohon putusan, turunan putusan dan pemeriksaan banding, kasasi, mengajukan memori, kontra memori banding/kasasi, menghadap kepaniteraan Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung RI yang bersangkutan, serta pendek kata menerima surat kuasa ini diberikan hak dan wewenang melakukan segala perbuatan hukum lain yang tidak tercantum dalam surat kuasa ini namun bersifat menguntungkan Pemberi kuasa dan diperkenankan oleh hukum yang berlaku.

Sidoarjo, 01 Mei 2007

Penerima kuasa,

Pemberi kuasa



Adi Laksono

Marsono, S.HI.


Tujuan surat kuasa khusus adalah untuk memudahkan Advokat dalam dampingannya dalam penyelesaian kasus perceraian dan memberi wewenangnya untuk melakukan permohonan/gugutan, menghadap persidangan, melakukan pembelaan, serta melakukan perbuatan hukum lain untuk kepentingan yang bersifat menguntungkan bagi pemberi kuasa. Jika surat kuasa khusus telah mencakup pula pemeriksaan perkara dalam tingkat banding atau kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah dalam pemeriksaan banding atau kasasi tanpa membuat surat kuasa khusus yang baru.

Surat kuasa khusus telah diatur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994, hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman pemahaman terhadap surat kuasa khusus, dalam perkara perdata harus dengan jelas antara pihak-pihak (Pemohon dan Termohon), sedangkan dalam perkara pidana harus jelas pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa.

Dalam surat permohonan/gugatan dengan dampingan Advokat tidak berbedah dengan permohonan secara tulisan pada umumnya hanya saja perbedaan terletak pada penyertaan lampiran surat kuasa khusus, sedangkan bunyi duduk perkara (posita) sesuai apa yang disampaikan oleh Klien selaku pihak Pemohon/Pengugat.

Pada masa persidangan Advokat berkedudukan sebagai pihak Formil dan pihak Klien sebagai pihak Meteriil (prinsipil) yang dianggap mewakili sepenuhnya bila pihak Materiil tidak hadir dalam persidangan, sesuai dengan bunyi surat kuasa khusus dan dianggap mendampingi jika bersama-sama hadir. Majelis berkuasa untuk bertanya lansung kepada pihak Materiil, demikian sebaliknya tanpa melalui Advokat sebab pihak Materiil dapat mengesampingkan pihak Formil. Hal ini berbeda jauh dengan Advokat dalam kasus pidana yang cenderung aktif dalam meneguhkan pembelaanya, sedangkan perkara perdata Advokat lebih pasif (hanya mendampingi). Kedudukan penasehat hukum (Advokat) ini sesuai dengan pasal 123 ayat (3) HIR/pasal 147 ayat (1) R.Bg yang menganut asas oral debat.

Contoh surat permohonan

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

di-

Sidoarjo

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :



Marsono, S.HI.


Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Law Firm "Saekan & associates" beralamat di Jl. Kol. Sugiono No.3 Waru Sidoarjo, selaku Penerima kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2007 untuk menyusun, menandatangani, dan mengajukan surat permohonan ini dari :

Adi Laksono bin Budi Laksono, umur 32 Tahun, agama Islam, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jl. KHR. Moh Abbas No. 435 Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, dan selanjutnya disebut .....Pemohon

Dengan ini mengajukan permohonan ikrar talak terhadap :

Carolina binti Heri Pamungkas, umur 27 Tahun, agama Islam, swasta, bertempat tinggal di Jl. Mbah Slamet No. 23 Kec. Buduran Kab Sidoarjo, dan selanjutnya desebut sebagai ...Termohon

Adapun permohonan ikrar talak ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Buduran Kab. Sidoarjo tanggal 15 april 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Buduran dengan Akta Nikah No. 1342/15/IV/2000.

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan tinggal bersama di perumahan Taman Gading Jl. Antartika No. 36. Buduran Sidoarjo

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang putra bernama Achmad Laksono Pamungkas, lahir pada tanggal 21 Mei 2002 tercatat dalam Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Sidoarjo No.384/2002 tanggal 25 mei 2002.

4. Bahwa, perkawinan yang semula tersebut harmonis berubah secara drastis, terjadi karena Termohon tidak patuh dan seenaknya terhadap suami (nuzyus) dan menuduh Pemohon selingkuh dan mencari kesenangan diluar rumah, padahal Pemohon mencari tambahan ilmu pengetahuan demi meningkatkan karir dengan kuliah sore sehingga pulang terlalu malam.

5. Bahwa, pertengkaran hebat terjadi setelah Termohon melaporkan kejadian kepada orang tua Pemohon dengan memutar balikkan fakta, sehingga Pemohon dan Termohon memilih untuk pisah ranjang.

6. Bahwa, pada tanggal 2 September 2005 Pemohon berusaha musyawarah melalui keluarga Termohon untuk berdamai dan melanjutkan perkawinan yang harmonis, tetapi ironisnya Termohon meninggalkan rumah dengan membawa putra mereka.

7. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan kembali, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan ikrar talak Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan memanggil kedua belah pihak, guna dilaksanakan pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya

2. Memberi izin Pemohon (Adi Laksono bin Budi Laksono) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Carolina binti Heri Pamungkas) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo

3. Menyatakan Pemohon sebagai wali ayah atas anak laki-laki bernama Achmad Laksono Pamungkas, lahir pada tanggal 21 Mei 2002

4. Membebankan semua biaya perkara sesuai dengan hukum

Subsidair

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 05 Mei 2007

Hormat kami,

Kuasa hukum Pemohon



Marsono, S.HI.


BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Peranan Advokat Terhadap Klien Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian

Perselisihan dalam perkawinan wajar terjadi sebab selalu ada perbedaan antara suami-isteri dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga, hal demikian membuktikan adanya keselarasan rasa saling memberi-menerima, rasa saling mengisi-berbagi. Undang-Undang perkawinan di Indonesia sudah jelas menegaskan, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal. Islam juga memandang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat, karena perkawinan merupakan upaya seseorang untuk menyalurkan naluri biologis, naluri psikologis, serta mendapatkan keturunan.

Perselisihan dalam rumah tangga secara terus-menerus akan membawa dampak terjadinya perceraian. Perceraian terjadi jika dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan, dan perceraian dianggap sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan para pihak.

Perceraian menurut hukum Islam terjadi karena beberapa perbuatan yang dilakukan suami yang menyebabkan batalnya perkawinan, atau tindakan isteri yang bertujuan untuk memutuskan perkawinan. Pada Pengadilan Agama perceraian terjadi atas permohonan cerai talak atau gugatan perceraian. Talak meskipun menurut agama sudah terjadi walaupun dengan nada sindiran (kinayah) tetapi menurut Undang-Undang perkawinan maupun Undang-Undang Peradilan Agama, ikrar talak dijatuhkan oleh suami kepada isteri yang bertujuan untuk melepaskan ikatan perkawinan sebagai hubungan suami-isteri harus diucapkan suami di hadapan Majelis Hakim.

Perkara cerai talak bersifat permohonan atau perkara voluntair tetapi dalam persidangan permohonan cerai talak diproses sebagai perkara kontentius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa serta untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencapai upaya hukum, sebab perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan dan alasan-alasan perceraian dapat dibenarkan Undang-Undang.

Meskipun Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi aplikasi dasar hukum masih bersamaan dengan hukum Barat, sebab Peradilan di Indonesia merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini membuktikan meskipun Peradilan Agama tempat pencari keadilan bagi orang Islam, tetapi masih membutuhkan elemen-elemen penting dari perundang-undangan lain.

Tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan memberikan perbedaan pemahaman dalam masalah hukum, sama halnya dengan penyelesaian kasus pada Pengadilan setiap orang berbeda dalam menyelesaikannya, bagi kalangan yang kurang mengerti hukum dapat menggunakan dampingan Advokat atau kuasa hukum, bisa juga karena faktor lain sehingga penyelesaiannya lebih efektif dengan bantuan kuasa atau Advokat.

Bantuan hukum tidak hanya dalam perkara pidana atau perkara perdata pada Peradilan Umum, sebab setiap orang yang berperkara pada Pengadilan belum ada keputusan Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dianggap tidak bersalah. Pengadilan Agama menyelesaikan masalah bagi yang beragama Islam pada perkara perdata tertentu meskipun demikian dalam penyeleseian perkara setiap orang berha

tinjauan hukum islam tentang peranan advokat terhadap klien dalam penyelesaian kasus perceraian

Documents