1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pengertian Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk

mendapatkan kejelasan arah dan tujuhan suatu dinas/SKPD. Dalam rencana

tersebut dilakukan analis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah,

dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana

strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis

khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi ( meliputi

kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan

kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki

dampak terhadap masyarakat.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk

memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau

organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan

mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya.

Memperbaiki sebuah tataan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang

berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan kekuasaan,

membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik,

positif dan berkelanjutan . Tuntutan dan kebutuihan untuk perubahan

dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan

panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses

rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas,

serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai

target yang telah ditetepkan secara efektif dan efisien.

Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan lebih

spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap

terhadap perubahan lingkungan.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program

SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungnya

yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap SKPD harus selalu

melalukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar

tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD.

2

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu

strategis akan dipecahakan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik

yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberi

tanggung jawab, jadwal, jadwal dan suber-sumber daya. Strategis merupakan

komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai – nilai, filosofi dan

prioritas.

2. Funsi Rentra

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai

pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;

b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.

3. Proses Penyusunan Renstra

a. Tahap Persiapan

Pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD dan menyusun agenda

kerja tim penyusunan Rentra. Tim penyusunan Renstra SKPD bertugas

menyelenggarakan forum SKPD, merumuskan rancangan Renstra SKPD

dan menyusun rancangan penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD

dengan Keputusan kepala SKPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas

perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing SKPD dan

diketuai oleh oleh orang yang bertanggungn jawab atas perencanaan di

SKPD yang bersangkutan.

b. Tahap Perumusan / Penyusunan

Pengolahan data dan informasi

Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Kantor

Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul.

c. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri

1) Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi

potensi dan permasalahan pelayanan SKPD

2) Analisis pengelolaan pendanaan SKPD untuk mengidentifikasikan

potnsi dan permasalahan khusus pda spek pendanaan pelayanan

SKPD

d. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi , mencakup :

1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu

pelaksanaan Renstra K/L

3

2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas

3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu

pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.

4) Program prioritas SKPD Propinsi dan target kinerja serta lokasi

program prioritas.

e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup:

1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang

2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

f. Perumusan Isu- isu Strategis

g. Perumusan visi dan misi

h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD

i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD

j. Tahap Verifikasi

k. Tahap Penetapan

4. Keterlibatan Rentra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul dengan

dokumen-dokumen Perencanaan lainnya

a. Keterlibatan Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul dengan

RPJM Daerah Kabupaten Bantul. Renstra Kantor Kesbangpollinmas

Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen

perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :

1) Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul sebagai

dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah.

2) Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul memuat visi, misi

arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang

kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu

tertentu yang disusun oleh SKPD yang berkoordinasi dengan

BAPPEDA.

b. Keterlibatan Renstra Kantor Kesbangollinmas Kabupaten Bantul dengan

Renja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul. Renstra Kantor

Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan

penyusunan Renja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul yang

disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan

kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran.

4

c. PEDOMAN DIJABARKAN

d. e. DIPERHATIKAN

f. PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN g. PENYUSUNAN

h. 20 TAHUN 1 TAHUN RAPBD

PEDOMAN 5 tahun DIACU

20 tahun

5 TAHUN 1 TAHUN

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008

4. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL RKP

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

RKP

DAERAH

RENSTRA

SKPD

RENJA

SKPD

5

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan

Rencana Pembangunan Daerah,

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul,

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana

pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2011-2025

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-

2015

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Bantul.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul

adalah ;

a. Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran kantor dalam melaksanakan

prioritas – prioritas pembangunan di bidang kesatuan bangsa;

b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder)

dalam perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa;

c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan

bidang kesatuan bangsa.

2. Tujuan

a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan

Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul

b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorentasi pada

masa depan

c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima

D. Sistematika Penulisan

Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

disusun menurut Sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESBANGPOLLINMAS

KABUPATEN BANTUL

A. Peran Kantor dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

B. Sumber Daya Kantor dalam Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi

C. Pencapaian Kinerja

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN

BANTUL

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011 – 2015

C. Telaahan Visi Misi Bakesbanglinmas Prop. DIY

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Strategis

E. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR

KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan dan Sasaran

D. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

SASARAN, DAN PENDANAAN

BAB VI INDIKATOR KINRJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KANTOR KESBANGPOLLINMAS

A. Peran Kantor dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul merupakan unsur penunjang

Pemerintah Daerah, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi

dan Misi Kantor Kesbangpollinmas dalam rangka membantu Kepala Daerah

untuk menyusun Kebijakan di Kesatuan Bangsa.

B. Sumberdaya Kantor dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

2. Sumber Daya Manusia

Tabel

SDM Penyelenggara Urusan KESBANG DAN POLITIK

Jenis Pendidikan Jml Gol Jml Jabatan

struktural

SD SMP SMA D1/D3 S1 S2 S

3

I II III IV II III IV

1 3 14 - 7 2 27 2 6 1

8

1 27 O 1 4

3. Sumberdaya Sarana Prasarana

No. Nama Barang Jumlah Keterangan

1. 2. 3. 4. 5.

Gedung Mobil Sepeda Motor Komputer (PC) Laptop

1 Unit 1 Unit 5 Unit 6 Unit 3 Unit

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul adalah

melaksanakan penyusuanan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Adapun uraian tugas Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul tertuang

dalam Peraturan Bupati bantul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul,

sebagai berikut :

A. Kepala Kantor

Mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

8

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Tata Usaha

Selain itu Sub bag Tata Usaha mempunyai tugas ;

a. Menyusun rencana kegiatan

b. Menyiapkan bahan kerja

c. Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusanhukum, administrasi

kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan

prasarana, humas dan protocol, kearsipan, kepustakaan, surat

menyurat, serta monitoring dan pelaporan,

d. Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peaturan

perundang-undangan

e. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai

f. Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan kebutuhan

dinas.

g. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan

rumah tangga.

h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan

barang sesuai peraturan perundang-undangan.

i. Melaksanakan administrasi,inventarisasi, dan laporan

pertanggunggung jawaban pengelololoaan asset;

j. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah;

k. Memeliharta kendaraan dinas ;

l. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf;

m. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

n. Melaksanakan administrasi penerimaan,penyetoran dan pelaporan

pajak sesuai keteutuan peraturan per undang-undangan yang berlaku

o. Melaksanakan invetarisasi ferifikasi dan pelaporan pelaksanaan

anggaran dan bimbingan tehnis pelaksanaan anggaran kepada

pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan;

p. Menyusun laporan pertanggung jawaban laporan pengelolaan

keuangan sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku;

q. Mengkoordinasikan penyusunan renstra SKPD dan Renja SKPD;

r. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;

s. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pencapaian standar

pelayanan minimal (SPM) bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

t. Menyusun dan mengelola data base;

u. mengembangkan sistim informasi ;

v. Mengkoordinasikan penyusunan bahan laopran penyelenggaran

Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan keteraangan pertanggung

9

jawaban(LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Inastansi Pemerintah dan

Daerah (LAKIP),dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKL):

w. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan menghenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

x. Menginvetarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

y. Melaksanaklan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya;

z. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;

C. Seksi Hubungan Antar Lembaga :

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan ;

b. Menyiapakan bahan kerja;

c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga

legeslatif, instansi/gari9ng lembaga terkait dalam rangka vasilitasi

pengembangan sistim poltik;

d. Merencakan Progrqam Pengembangan Hubungan denga Organisasi

non Pemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan organisasi

profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta Partai politik;

e. Melaksanakan pendataan dan identifikasi keberadaan, jumlah dan

kegiatan orgasisasi non pemerintah meliputi organisasi

kemasyarakatan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat

serta Partai politik ;

f. Melaksanakan koordisai, konsultasi dan bekerjasama dengan

organisasi non pemerintah dan partai politik serta lembaga

infrastruktur poiltik dalam rangka fasilitasi pengembangan sistim politik

dan penyelenggaran Pemilu;

g. Melaksanakan perencanaan program dalam rangka fasilitasi

penyenggaraan Pemilu;

h. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu;

i. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan

penyelenggaraan Pemilu berkoordinasi dengan lembaga

penyelenggaraa Pemilu;

j. Membearikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuai dengan bidang tugasnya;

k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

10

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya;

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksaaan tugas;

D. Seksi Wawasan Kebangsaan, Politik Demokratisasi dan Hak Asasi

Manusia

Seksi Wawasan Kebangsaan, Politik, Demokratisasi dan Hak Asasi

Manusia mempunysi tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan;

b. Menyiapkan bahan kerja;

c. Mengumpulkan dan mengolah data peanyusunan kegiatan di bidang

Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Politik dan Pembauran

Bangsa serta kajaian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan

Politik, Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan dan Budaya;

d. Memfasilitasi peningkatan Kwalitas Wawasan Kebangsaan, Politik

dan Pembauran Bangsa serta kajian strategis dalam upaya

pemantapan Ketahanan Politik Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan dan

Budaya;

e. Menyiapkan bahan fasilitas untuk meningkatkan pembauran antar

golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek

kehidupan bermasyarakat;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas proses pewarganegaraan

(naturalisasi);

g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instasi terkait di

bidang wawasan kebangsaan , politik dan pembauran bangsa

sertakajian strategis dalam upaya pemantapan ketahan politik,

ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya;

h. Melaksanakan penanganan aktualisasi bidang politik ekonomi sosial

dan budaya;

i. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

pengamalan dan pengamanan Pancasila;

j. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan dan

kegiatan peningkatan kwalitas demokratisasi dan perlindungan ,

pengembangan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia ;

k. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan

demokratisasi dan perlindungan, pengembangan, penegaan dan

penghormatan hak asasi manusia bagi segenap lapisan masyarakat;

11

l. Menyiapkan bahan fasilitasi untuk meningkatkan kwalitas demokrasi

dan perlindungan,penngembangan penegakan dan penghormatan

hak asasi manusia;

m. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kegiatan;

demokrasi dan perlindungan,pengembangan, penegakan

Penghormatan hak asasi manusia

n. Mengkoordinasikan program dan demokrasi dan perlindungan,

pengembangan, penegakan penghormatan hak asasi manusia

dengan instasi terkait;

o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas serta

program demokrasi dan perlindungan,pengembangan, penegakan

Penghormatan hak asasi manusia;

p. Menginventarisasi,mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalaan sesuai bidang tugasnya;

q. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada atasan sesuai

bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksaaan tugas; dan

s. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan trugas.

E. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan ;

b. Menyiapkan bahan kerja;

c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan anggota linmas;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan

masyarakat;

e. Melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang perlindungan

masyarakat;

f. Melaksakan koordinasi dengan instasi terkait dalan pendidikan dan

pelatihan di bidang perlindungan masyarakat;

g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya

penvegahan segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dan

ketentraman umum.

h. Menginvetarisasi/mengidentifikasi dan menyhiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuia bidang tugasnya;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai

dengan bidang tugasnya;

12

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

C. Pencapaian Kinerja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan

wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya

seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD disusun dengan format seperti dalam

Tabel 1.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pengembangan pelayanan di bidang kesatuan bangsa, politik dan

perlindungan masyarakat mempunyai tantangan dan peluang yang berbeda

dengan pembangunan di sektor fisik. Masih ada anggapan yang mengatakan

bahwa pembangunan di bidang ini tidak begitu penting -yang tentu saja

berpengaruh pada alokasi anggaran- karena hasil pembangunan bidang ini tidak

langsung kelihatan seperti pada pembangunan sektor fisik, misalnya

pembangunan jembatan.

Sebenarnya bidang kesatuan kesatuan bangsa dan politik adalah bidang

yang sangat strategis. Stabilitas sosial politik adalah salah modal dasar dalam

suksesnya pelaksanaan pembangunan. Tanpa stabilitas sosial politik, mustahil

pembangunan dapat dilaksanakan. Di sinilah peran strategis Kantor

Kesbangpolinmas yang seharusnya dioptimalkan dengan program dan kegiatan

yang mendukungnya.

Dengan pandangan seperti itu, program kegiatan bidang kesatuan bangsa

poltik dan perlindungan masyarakat selama ini belum begitu banyak

tereksplorasi. Apalagi sebelum ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD), ketika kebencanaan masih diurusi oleh Kantor Kesbangpolinmas,

sebagian besar anggaran terserap untuk kegiatan penanggulangan bencana.

Sekarang, dengan sudah adanya BPBD, ada kesempatan untuk

mengembangkan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan

perlindungan masyarakat, sehingga peran Kantor Kesbangpolinma akan lebih

startegis lagi dalam pembangunan di Kabupaten Bantul.

13

BAB. III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL

A. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Lebih jelas identifikasi permasalahan di Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten

Bantul sesuai tugas dan fungsi dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia;

2. Masih adanya pandangan di kalangan pengambil kebijakan bahwa bidang

kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat tidak begitu penting dalam

proses pembangunan di Kabupaten Bantul;

3. Belum adanya aplikasi data base LSM, ormas dan parpol;

4. Belum adanya aplikasi data base anggota linmas;

5. Kedudukan /status anggota linmas belum ada payung hukum yang jelas;

6. Masih kurangnya partisipasi unsur masyarakat dalam pelaksanaan program dan

kegiatan di Kantor Kesbangpolinmas.

B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011 – 2015

1. Visi Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun2011 -2015

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu “ Bantul

projotamansari Sejahtera , Demokrtis, dan Agamis”. Visi ini dirasakan masih

tetap relevan untuk 5 tahun mendatang. Oleh karena itu di dalam RPJMD

Kabupaten Bantul tahjun 2011-2015, Visi pembangunan Kabupaten Bantul masih

tetap sama yaitu ‘ Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan

Agamis”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang

ingin diwujudkan di masa yang akan dating adalah Bantul yang produktif,

professional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan

demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam

maupun sumberdaya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu

memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai

profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing – masing,

Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan

kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

Ijo Royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang ditelantarkan

sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan

14

tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada

masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih

dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung

tumbuh berkembangnya sector industry yang kuat di masa mendatang.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib

kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan

ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya

stabilitas daerah.

Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin

kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat

serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan – kegiatan manusia yang

menghuninya sehingga menumbuhkan peasaan kerasan, asri tidak mewah tatapi

lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada

kreatifitas manusiawi.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul

telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa

kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan ,

lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih,

aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta

terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demokratis dalm arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda

pendapat, dan menerfima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah

menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa

tanggung jawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai

oleh nilai – nilai religiusitas dan budi pekerti yangluhur. Pentingnya aspek agama

tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi

harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua

agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.

2. MIsi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2011-2015 adalah

sebagai berikut:

MISI I : Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah menuju tata kelola

pemerintahan yang empatik.

MISI 2 : Meningkatnya kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul

yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian

Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu

15

pengetahuan dan teknologi.

MISI 3 : meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis

pengembangan ekonomi local, dan pemberdayaan masyarakat

yang responsive gender.

MISI 4 : Meningkatnya kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan

memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis

strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang

ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu yang pendek dari tujuan, Dalam sasaran dirancang pula indikstor

sasaran.

2.1. Tujuan Misi 1: Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat.

Yaitu : Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan sasaran :

a. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.

2.2. Tujuan Misi 2 : Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat.

Dengan sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan

beragama.

3. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ke tiga : Bidang Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

3.1. Strategi :

1. Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga Negara

2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih

3.2. Kebijakan :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat

3.3. Program :

1. Pengembangan wawasan kebangsaan;

2. Pendidikan Politik Masyarakat;

3. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat);

4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

keamanan.

4. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ke dua: Bidang Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

16

4.1. Strategi :

1. Meningkatkan nilai-nilai religius dan berahlak mulia

4.2. Kebijakan :

1 . ……………..

4.3. Program :

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

2. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

C. Telaahan Renstra

1. Visi Misi Bakesbangpolinmas Propinsi DIY

VISI

Penguatan kapasitas dan profesionalisme untuk mewujudkan masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinamis, demokratis, aman dan sejahtera.

MISI

1. Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam upaya

pelaksanaan peran sebagai fasilitator, regulator dan pelayanan publik di

bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat dan

penanggulangan bencana;

2. Menguatkan hubungan yang sinergis antara pemerintah, pelaku politik dan

organisasi kemasyarakat;

3. Mengembangkan potensi linmas dan hak-hak sipil;

4. Meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat dalam;

menghadapi dan menanggulangi bencana alam, non alam dan sosial.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dalam ruang wilayah Kabupaten Bantul, perkembangan dan pertumbuhan

Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan

tanah dan sebagainya;

2. Jumlah dan perkembangan penduduk;

3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia

4. Kelengkapan fasilitas, utilitas dan sarana infrastruktur.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Analisis SWOT

Upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa

memerlukan energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh

stake holder, baik pemerintah maupun masyarakat.

17

Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak-

pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu

kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang

aman, tenteram dan damai.

Dalam kerangka pemikiran seperti itu, maka perlu disusun analisis

kekuatan, kelemahan, ancaman, maupun peluang (SWOT) dalam

menjalankan strategi tersebut, yaitu sebagai berikut :

18

2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisa SWOT di atas, Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten

Bantul menetapkan isu-isu strategis, sebagai berikut :

a. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam

suksesnya pembangunan;

b. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan

kesatuan;

c. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang

ideologi bangsa harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan

kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.

d. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol.

e. Terwujudnya peran serta seluruh stake holder dalam mendukung

terciptanya situasi yang kondusif.

19

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

KANTOR KESBANGPOLINMAS

A. VISI.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Visi Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul adalah :

Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Partisipasif, Harmonis,

Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan.

B. MISI.

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi. Misi Kantor Kesbangpolinmas adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokratis, harmonis, berkeadilan

dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dengan berdasar

pada moral dan HAM dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan dengan meningkatkan

kewaspadaan masyarakat terhadap segala hal yang mengancam keutuhan NKRI

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5

tahun mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisa strategis.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program kegiatan dalam

ranggka merelaisasikan misi. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata

dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih

pendek.

C.1. TUJUAN MISI 1

a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan berkembangnya partisipasi

aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi pemilukada;

2. Meningkatnya partisipasi pemilu legislatif;

3. Meningkatnya partisipasi pemilu presiden.

b. Meningkatnya kesadaran seluruh masyarakat dalam penegakan moral di

Kabupaten Bantul.

Dengan sasaran :

1. Peningkatan kedisiplinan pelajar

c. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan

20

Dengan sasaran :

1. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama;

C.2. TUJUAN MISI 2

Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini terhadap bencana,,

baik bencana alam maupun bencana sosial.

Dengan sasaran :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.

D. STRATEGI, ARAH, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapaii tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan

misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan pula kebijakan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Program

adalah instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk

memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan indikator

kinerja. Strategi, arah, kebijakan, program dan indicator dalam pembangunan,

dijabarkan sesuai misi.

Adapun prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

D.1. Misi Pertama :

“Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokratis, harmonis, berkeadilan

dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dengan berdasar

pada moral dan HAM dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Strategi :

1. Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga Negara;

2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih;

3. Meningkatkan peran dan fungsi agama dalam pembangunan;

4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moral dan HAM ;

5. Meningkatkan peran dan fungsi LSM/ormas/parpol dalam pembangunan.

Kebijakan :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat;

2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh semua agama;

3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol.

Program :

1. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;

2. Pendidikan Politik Masyarakat;

3. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

21

Indikator Kinerja :

Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah pelajar yang tertangkap razia orang 50 45 45 40 40

Angka partisipasi pemilukada persen 80%

Angka partisipasi pemilu legislatif persen 80%

Angka partisipasi pemilu presiden persen 80%

Frekuensi konflik umat beragama kali 3 2 2 2 2

D.2. Misi Kedua : “Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan dengan

meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap segala hal

yang mengancam keutuhan NKRI

Strategi :

1. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat

2. Memberdayakan linmas

3. Meningkatkan wawasan kebangsaan

Kebijakan :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat

2. Meningkatkan kualitas SDM linmas

3. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaa

Program :

1. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaa

2. Pengembangsan Wawasan Kebangsaan

3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Indikator Kinerja :

Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Frekuensi konflik sosial orang 2 2 2 3 3

22

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

Penyajian bagian ini ditampilkan dalam table 5.

23

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANN DAN SASARAN

RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Kesbangpolinmas

Kabupaten Bantul yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul dalam lima tahun mendatang. Sebagai

komitmen untuk mendukung untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

Indikator tersebut ditampilkan dalam table 6.

24

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor

Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 disusun sebagai acuan dan

pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Kantor

Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul.

Penyusunan renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004,

merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5

(lima) tahun ke depan.

Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun Renja Kantor yang

setiap tahun diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena

adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Harapan

kami dengan adanya renstra ini upaya-upaya yang dilakukan Kantor Kesbangpolinmas

dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan

perlindungan masyarakat akan semakin terarah dan meningkat. Sebagai pendukung

dalam mencapai visi “Bantul Projotamansari, Sejahtera Demokratis dan Agamis.

Bantul, Pebruari 2012

Kepala

Ir. Ag SUMASRIYANA,M.Si

Pembina TK I/IVb

NIP. 196012241986031011