40  

BAB 3

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bagian ini akan memaparkan perkembangan KPT Jatinangor yang

meliputi kebijaksanaan pembangunan KPT Jatinangor, sejarah perkembangan

kampus, dan perkembangan kampus dan sivitas akademika; serta perkembangan

Kecamatan Jatinangor sendiri yang meliputi karakteristik kependudukan dan guna

lahan.

3.1 Perkembangan KPT Jatinangor

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai kebijaksanaan pembangunan

KPT Jatinangor, sejarah perkembangan kampus, perkembangan kampus dan

mahasiswanya.

3.1.1 Kebijaksanaan Pembangunan KPT Jatinangor

Penetapan Jatinangor sebagai Kawasan Pendidikan Tinggi merupakan

kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dalam usaha

untuk memenuhi kebutuhan lahan pendidikan tinggi yang ada di Kota Bandung.

Keterbatasan lahan di Kota Bandung telah mendorong dicarinya lahan kosong di

luar Kota Bandung yang dapat digunakan untuk pembangunan kampus perguruan

tinggi.

Pada tahun 1981, Kota Bandung merupakan kota yang berpenduduk

1.507.166 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 1980 adalah

17.206 jiwa/km2. Pada saat itu, Kota Bandung mempunyai lima fungsi utama

yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan lokal dan regional,

perindustrian, pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pariwisata dan

kebudayaan. Kelima fungsi ini mempengaruhi perkembangan Kota Bandung dan

kegiatan yang ada di dalamnya.

Pada tahun 1982/1983, di Kota Bandung telah terdapat 40 perguruan

tinggi baik Akademi, Institut, Universitas, maupun Sekolah Tinggi. Jumlah sivitas

akademika (mahasiswa, dosen, dan pegawai administrasi) meningkat dari tahun

41 

ke tahun. Peningkatan jumlah sivitas akademika tersebut dan adanya keterbatasan

lahan di Kota Bandung menyebabkan Pemerintah Daerah mengambil keputusan

untuk memindahkan sebagian aktivitas pendidikan tinggi yang ada di Kota

Bandung ke wilayah Jatinangor.

Jatinangor ditetapkan sebagai kawasan pendidikan sesuai dengan

kebijaksanaan relokasi beberapa perguruan tinggi dari Bandung yang dimulai

sejak tahun 1982, yang meliputi empat kampus yaitu Sekolah Tinggi

Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Universitas Padjajaran (UNPAD),

Universitas Winaya Mukti (UNWIM), dan Institut Manajemen Koperasi

Indonesia (IKOPIN). Kebijaksanaan tersebut didasari oleh:

- Adanya kebijaksanaan dalam konteks pengembangan Wilayah Bandung

Metropolitan Area tahun 1996 yang ingin mengurangi beban fungsi

Pendidikan Tinggi Kota Bandung

- Adanya ketersediaan lahan bekas perkebunan karet yang tidak produktif lagi

yang dapat dimanfaatkan sebagai kompleks perguruan tinggi, yang terletak

sekitar 23 km ke arah timur dari Kota Bandung

Penetapan Kawasan Jatinangor sebagai suatu Kawasan Pendidikan Tinggi

bukan merupakan hasil penetapan lokasi yang paling menguntungkan, tetapi

hanya atas dasar karena adanya lahan kosong yang tidak produktif lagi. Jadi, tidak

ada potensi khusus yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan lokasi

tersebut (Fakta dan Analisis RUTR KPT Jatinangor Tahun 2000-2010).

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 593/SK.83-PKL/89, wilayah

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor seluas 564 ha terdiri dari 10 desa dengan 2

desa sebelah barat masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Bandung,

yaitu Desa Cileunyi Wetan dan Cileunyi Kulon, dan 8 desa berada pada wilayah

administrasi Kabupaten Sumedang, yaitu Desa Cilayung, Cileles, Hegarmanah,

Jatiroke, Cikeruh, Sayang, Cibeusi, dan Cipacing.

Kedudukan dan orientasi KPT Jatinangor terhadap kota-kota lain adalah

sebagai berikut:

- Arah Utara : berbatasan langsung dengan kawasan hijau pada kaki Gunung

Manglayang dengan jarak 4,2 Km.

42  

- Arah Barat : berjarak 23 Km dari Km 0 Bandung ke arah timur Kota

Bandung.

- Arah Timur : berjarak 22 Km dari Kota Sumedang dan 5,5 Km dari Kota

Tanjungsari.

- Arah Selatan : berbatasan langsung dengan Kota Rancaekek di sebelah

selatan dengan jarak 2,6 Km dari pusat kota Rancaekek.

Lokasi dari empat universitas yang tergabung di dalam Kawasan Pendidikan

Tinggi (KPT) dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut.

IPDN

IKOPIN

UNWIM

UNPAD

RW 5

RW 7

RW 4

RW 3

RW 2

RW 1

RW 8

RW 9RW 16

RW 10

RW 12

RW 11

RW 13

RW 14

RW 6

RW 15

RW 17

RW 1

RW 2

RW 5

RW 6

RW 7

RW 2

RW 10 RW 8

RW 9

RW 12

RW 4 RW 5

RW 6

RW 1

RW 3

RW 11

RW 10

RW 9

RW 8RW 7

RW 5

RW 6

RW 1

RW 4

RW 2 RW 3

BRIMOB

RW 1

RW 2

RW 7

RW 6

RW 5

RW 3

RW 4

RW 11

RW 10

RW 12

RW 9

RW 8

RW 2

RW 3

RW 13

RW 4

RW 5

RW 6

RW 1

RW 7

RW 8

RW 9

RW 11

RW 10

RW 12

RW 7

RW 5

RW 6

RW 8

RW 4

RW 3

RW 2

RW 1

GI PLN

RW 2

RW 1

RW 4

RW 3

RW 7

RW 6

RW 5

PERHUTANI

RW 5

RW 4

RW 3

RW 2

RW 1

PERHUTANI

RW 4

RW 1

RW 5

RW 6

RW 7

RW 2

RW 3

RW 8

RW 9

RW 4

RW 3

RW 1

RW 2

RW 7

RW 5

RW 6

RW 8

RW 9

RW 10

RW 9

RW 4

RW 3

RW 11

RW 12

RW 10

(KLS 2)

RW 13

RW 8

Desa Cibeusi

Desa Cipacing

Desa Sayang

Desa

Cikeruh

Desa Hegarmanah

Desa Jatiroke

Desa Cisempur

Desa Mekargalih Desa

Cintamulya

Desa

Jatimukti

Desa Cileles

Desa Cilayung

Batas Desa

Batas Kecamatan

Jalan Arteri

0 0,5 1 2 Km1,5

GAMBAR 3.1

PETA KAWASAN

PERGURUAN TINGGI

Sumber: Bappeda Kab. Sumedang

U

TB

S

Program Studi Perencanaan Wilayah dan KotaSekolah Arsitektur, Perencanaan, dan

Pengembangan KebijakanInstitut Teknologi Bandung

2007

KECAMATAN JATINANGOR

PL 40Z1

TUGAS AKHIR

Legenda

Jalan Tol

Kawasan Perguruan Tinggi

44  

3.1.2 Sejarah Perkembangan Kampus

1. Universitas Padjajaran (UNPAD)

Universitas Padjajaran mulai mengembangkan fasilitas pendidikannya di

Jatinangor sejak tahun 1982. Pada tahun 1987 Fakultas Pertanian dan

Peternakan memulai aktivitas kegiatannya di Jatinangor, kemudian dilanjutkan

dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada tahun 1993 dan

secara bertahap fakultas lainnya mulai memindahkan aktivitasnya ke

Jatinangor.

Selain Fakultas Hukum dan Ekonomi UNPAD yang tetap melaksanakan

kegiatan perkuliahan di kampus yang terletak di Jalan Dipati Ukur Bandung,

fakultas dan jurusan UNPAD yang berlokasi di kampus Jatinangor adalah:

- Fakultas Kedokteran: Program Studi Pendidikan Dokter (Sarjana dan

Profesi) dan Program Studi Ilmu Keperawatan

- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

- Fakultas Pertanian: Jurusan Agronomi, Ilmu Tanah, Jurusan Sosial

Ekonomi Pertanian, Teknologi Pertanian, Jurusan Hama dan Penyakit

Tumbuhan, dan Jurusan Perikanan.

- FISIP: Jurusan Ilmu Administrasi, Ilmu Hubungan Internasional,

Kesejahteraan Sosial, Ilmu Pemerintahan, dan Antropologi Sosial.

- Fakultas Sastra: Sastra Indonesia, Sastra Daerah, Sejarah, Sastra Inggris,

Sastra Perancis, Sastra Jepang, Sastra Rusia, Sastra Jerman, dan Sastra

Arab.

- Fakultas Psikologi: Program Studi dan Profesi Psikologi.

- Fakultas Peternakan: Program Studi Produksi Ternak, Program Kelas

Khusus Fakultas Peternakan.

- Fakultas Ilmu Komunikasi: Program Studi Ilmu Komunikasi (Jurusan

Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, dan Manajemen Komunikasi),

Program Studi Ilmu Kepustakaan (Jurusan Perpustakaan).

- Fakultas Kedokteran Gigi: Program Sarjana Kedokteran Gigi dan

Keprofesian Dokter Gigi.

45 

2. Universitas Winaya Mukti (UNWIM)

Dengan tujuan mencerdaskan kebutuhan bangsa dan untuk mengisi kebutuhan

ahli di bidangnya, sejak tahun 1965 Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah

mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, yakni:

- Akademi Pertanian Tanjungsari (APT) pada tanggal 14 Juli 1965.

- Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU) pada tanggal 18 Oktober

1965.

- Akademi Ilmu Kehutanan (AIK) pada tanggal 14 Oktober 1966.

- Akademi Industri dan Niaga (AIN) pada tanggal 15 Februari 1967.

Universitas Winaya Mukti (UNWIM) didirikan pada tahun 1990 oleh Yayasan

Pendidikan Tinggi Winaya Mukti, kemudian pada tanggal 25 Maret 1991

UNWIM mendapatkan pengukuhan dari Mendikbud berdasarkan SK No.

014/a/0/1991. UNWIM merupakan gabungan dari beberapa akademi dan

sekolah tinggi yang didirikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat yaitu

Sekolah Tinggi Pertanian Tanjungsari (STPT) menjadi Fakultas Pertanian,

Sekolah Tinggi Teknik Pekerjaan Umum (STTPU) yang kemudian melebur

menjadi Fakultas Teknik, Akademi Ilmu Kehutanan (AIK) menjadi Fakultas

Kehutanan, serta Akademi Industri dan Niaga (AIN) yang menjadi Fakultas

Ekonomi.

3. Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) yang terletak di Jalan

Raya Bandung Sumedang KM 20,5 Jatinangor adalah kelanjutan dan

perubahan bentuk dari Akademi Koperasi (AKOP) “12 Juli” Bandung yang

telah berdiri sejak tahun 1964. IKOPIN didirikan pada tanggal 7 Mei 1982 dan

memperoleh status terdaftar dengan SK Mendikbud RI No. 0133/O/1984, saat

ini dikelola oleh Yayasan Pendidikan Koperasi.

IKOPIN menyelenggarakan pendidikan jenjang D3 dan S1 dengan

fakultas dan jurusan sebagai berikut:

- Fakultas Manajemen Keuangan: Jurusan Manajemen Perbankan,

Manajemen Keuangan, dan Manajemen Perbelanjaan.

46  

- Fakultas Manajemen Sumber Daya Manusia: Jurusan Manajemen Sumber

Daya Manusia dan Manajemen Penyuluhan.

- Fakultas Manajemen Produksi dan Pemasaran: Manajemen Produksi dan

Manajemen Pemasaran.

4. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) didirikan berdasarkan

Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 1992. Departemen Dalam Negeri

(Depdagri) mempersiapkan kader inti pemerintahan di lingkungan Depdagri

melalui IPDN, yang sebelumnya sempat bernama Akademi Pemerintahan

Dalam Negeri (APDN) dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri

(STPDN).

Pada tahun 2005, pemerintah melalui Depdagri memutuskan untuk

melebur STPDN dan IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) menjadi Institut

Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN (Keppres No. 87 Tahun 2004 Tentang

Penggabungan STPDN dan IIP). Namun, sebagai akibat berbagai kasus yang

dialami oleh IPDN sejak tahun 2003, pada tahun 2007 Mendagri melarang

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengirimkan siswanya

ke IPDN (Surat Edaran Mendagri No. 892.22/803/SJ). IPDN dinyatakan tidak

diperbolehkan menerima mahasiswa baru sampai dengan dilakukannya

pembenahan internal yang dibutuhkan.

Berbagai kasus yang dialami oleh IPDN sejak tahun 2003 juga

menyebabkan sejak tahun tersebut seluruh mahasiswa IPDN diharuskan untuk

tinggal di barak. Sebelumnya, mahasiswa tingkat akhir IPDN masih

diperbolehkan untuk tinggal di luar barak.

47 

3.2 Perkembangan Kampus dan Mahasiswanya

Luas perguruan tinggi yang ada di KPT Jatinangor dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut.

TABEL III.1

LUAS PERGURUAN TINGGI DI JATINANGOR

No Perguruan Tinggi Luas (Ha)

1 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) 280 2 Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) 28 3 Universitas Winaya Mukti (UNWIM) 51 4 Universitas Padjajaran (UNPAD) 175

TOTAL 534 Sumber : Laporan Analisis Revisi RUTR Kecamatan Jatinangor Tahun 2003

Sementara perkembangan jumlah mahasiswa di Kawasan Pendidikan Tinggi

Jatinangor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

TABEL III.2

PERKEMBANGAN JUMLAH MAHASISWA DI JATINANGOR

TAHUN 1982 – 2006

TAHUN IKOPIN UNPAD STPDN UNWIM TOTAL

1982 355 0 0 0 355 1983 712 0 0 0 712 1984 1.895 0 0 0 1.895 1985 2.445 0 0 0 2.445 1986 2.978 0 0 0 2.978 1987 3.231 5.795 0 0 9.026 1988 3.523 5.137 0 0 8.660 1989 3.893 6.095 487 0 10.475 1990 4.242 5.482 977 0 10.701 1991 4.493 6.304 1.910 7.229 19.936 1992 4.553 9.541 2.717 5.880 22.691 1993 4.984 9.649 3.135 7.492 25.260 1994 5.042 10.474 3.261 8.888 27.665 1995 5.164 14.389 2.998 7.176 29.727 1996 5.343 15.813 2.817 7.504 31.477

48  

TAHUN IKOPIN UNPAD STPDN UNWIM TOTAL

1997 5.500 17.250 2.800 7.116 32.666 1998 3.181 25.553 2.480 7.274 38.488 1999 3.464 24.612 2.489 7.765 38.330 2000 3.084 27.163 2.853 7.265 40.365 2001 2.488 28.349 3.026 5.208 39.071 2002 1.412 27.427 3.571 3.431 35.841 2003 1.522 28.148 3.917 3.901 37.566 2004 1.073 -* -* 2.915 32.414 2005 1.396 -* -* 2.077 31.798 2006 862 28.466 -* -* 29.328

Ket : *) Tidak ada data Sumber : - RUTR KPT Jatinangor 2000-2012 - Kopertis Wilayah IV Jawa Barat - Biro Akademik Masing-Masing Universitas

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah total mahasiswa yang ada di

Jatinangor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan

tersebut sebagian besar disumbangkan oleh mahasiswa UNPAD, seiring dengan

pemindahan fakultas yang dilakukan universitas tersebut secara bertahap. Grafik

perkembangan mahasiswa setiap kampus dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai

berikut.

49 

GAMBAR 3.2

GRAFIK PERKEMBANGAN MAHASISWA SETIAP KAMPUS

Sumber: Tabel III.2

Dari Gambar 3.2 tersebut dapat dilihat bahwa UNWIM justru mengalami

penurunan jumlah mahasiswa setelah tahun 2000. Pada tahun 2000, jumlah

mahasiswa UNWIM adalah 7.265 atau sekitar 18 % dari jumlah keseluruhan

mahasiswa KPT. Pada tahun 2003, jumlah mahasiswa UNWIM tersebut

mengalami penurunan 46,3% dari tahun 2000 menjadi 3.901 orang, atau sekitar

10,38% dari jumlah keseluruhan mahasiswa KPT.

IKOPIN juga mengalami penurunan jumlah mahasiswa setelah tahun

1997. Pada tahun 1997, jumlah mahasiswa IKOPIN adalah sebesar 5.500 orang

atau 16,84% dari jumlah keseluruhan mahasiswa KPT. Pada tahun 2000, jumlah

tersebut mengalami penurunan 43,93 % dari tahun 1997 menjadi 3.084 orang atau

sekitar 7,64% dari jumlah keseluruhan mahasiswa KPT. Pada tahun 2003, jumlah

mahasiswa IKOPIN mengalami penurunan lagi sebesar 48,12% dari tahun 2000

menjadi 1.600 orang, atau sekitar 4,26% dari jumlah keseluruhan mahasiswa

KPT.

50  

3.3 Perkembangan Kecamatan Jatinangor

Jatinangor merupakan kecamatan yang terletak paling barat dari

Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Perda Kabupaten Sumedang No. 51 Tahun

2000, secara administrasi Kecamatan Jatinangor terdiri dari 12 desa, yaitu Desa

Cilayung, Cileles, Hegarmanah, Jatiroke, Cikeruh, Sayang, Cibeusi, Cipacing,

Cintamulya, Jatimukti, Cisempur, dan Mekargalih.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Jatinangor merupakan bagian dari

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor. Oleh karena itu, dalam sistem

perwilayahan regional, Kecamatan Jatinangor memiliki kedudukan sebagai

berikut (Laporan Analisis Revisi RUTR Kecamatan Jatinangor 2003):

- Berdasarkan hierarki kota Struktur Tata Ruang Jawa Barat, Kawasan

Jatinangor diklasifikasikan sebagai kota menengah dengan hierarki II A, yaitu

dengan fungsi perumahan, pusat perdagangan dan jasa, koleksi dan distribusi

dengan skala pelayanan interregional, pendidikan, dan pariwisata.

- Dalam sistem perkotaan Bandung Raya, Jatinangor ditetapkan sebagai kota

dengan hierarki I A, yaitu kota yang dikembangkan sebagai pusat

pertumbuhan (counter magnet) di sekitar Bandung, dengan fungsi utama

sebagai pusat pendidikan tinggi.

- Berdasarkan konsep Bandung Metropolitan Area (BMA), Jatinangor

ditetapkan sebagai salah satu wilayah pengembangan dengan fungsi kawasan

pendidikan tinggi dan perumahan. Pertimbangan utama dalam menentukan

fungsi wilayah tersebut adalah keberadaan pendidikan tinggi di Jatinangor

yang diharapkan dapat dikembangkan sebagai pusat pengembangan kawasan

perkotaan di masa yang akan datang.

Selain berfungsi sebagai kawasan pendidikan, di Kecamatan Jatinangor

juga terdapat kegiatan industri sedang dan besar yang bergerak dalam bidang

tekstil dan garmen. Kegiatan industri ini sebagian besar terkonsentrasi di bagian

selatan dan berorientasi Jalan Raya Bandung – Garut, dengan lahan yang

digunakan sekitar 62 Ha. Namun, terdapat keterbatasan pengembangan kegiatan

industri di kecamatan ini karena adanya kebijaksanaan yang melarang

51 

pembangunan industri baru di dalam area radius 5 km dari Kawasan Pendidikan

Tinggi Jatinangor.

3.2.1 Karakteristik Kependudukan Kecamatan Jatinangor

Perkembangan jumlah penduduk Kecamatan Jatinangor pada kurun waktu

1977-1998 mencapai laju pertumbuhan sebesar 4,45 persen per tahun (Nurcahyo,

2004). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Jatinangor mengalami

pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan berada jauh di atas laju

pertumbuhan Kabupaten Sumedang yaitu 1,26 persen per tahun untuk kurun

waktu yang sama.

Sementara perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan

Jatinangor untuk kurun waktu 2005 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

TABEL III.3

JUMLAH PENDUDUK PER DESA DI KECAMATAN JATINANGOR

TAHUN 2005 (JIWA)

No Desa Luas (Km2)

Jumlah Penduduk

(jiwa)

Kepadatan (jiwa/ Km2)

1 Cipacing 1,79 9.261 5.174 2 Sayang 2,32 5.617 2.421 3 Mekargalih 1,20 4.333 3.611 4 Cintamulya 1,34 5.518 4.118 5 Cisempur 1,60 3.998 2.499 6 Jatimukti 1,90 4.416 2.324 7 Jatiroke 2,09 4.258 2.037 8 Hegarmanah 3,31 7.516 2.271 9 Cikeruh 2,13 8.595 4.035

10 Cibeusi 1,84 6.336 3.443 11 Cileles 3,20 4.274 1.336 12 Cilayung 3,48 4.279 1.230

TOTAL 26,20 68.401 2.610 Sumber : Monografi Kecamatan Jatinangor 2005

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Desa Cipacing, Desa Cintamulya,

Desa Cikeruh, dan Desa Cibeusi merupakan desa-desa dengan jumlah penduduk

52  

yang paling padat di Kecamatan Jatinangor. Desa Cipacing dan Cintamulya

memiliki kepadatan penduduk yang tinggi karena aktivitas industri yang

dimilikinya, sementara Desa Cikeruh dan Cibeusi memiliki kepadatan penduduk

yang tinggi karena kedua desa tersebut merupakan pusat tempat tinggal

mahasiswa di Kecamatan Jatinangor.

3.2.2 Karakteristik Guna Lahan Kecamatan Jatinangor

Berikut ini dapat dilihat perkembangan guna lahan di Kecamatan

Jatinangor pada tahun 1981, 1991, dan 1999.

TABEL III.5

PERBANDINGAN PROPORSI PENGGUNAAN LAHAN DI

KECAMATAN JATINANGOR TAHUN 1981, 1991, DAN 1999

No Penggunaan Lahan 1981 1991 1999

Luas (Ha) %

Luas (Ha) %

Luas (Ha) %

1 Tanah Sawah/Lahan Basah 760,85 29,67 700,33 26,93 100,50 3,842 Lahan Kering 1075,25 41,04 767,66 29,36 130,00 4,963 Permukiman 257,81 9,84 390,38 14,90 1530,81 58,434 Perkantoran 21,22 0,18 3,41 0,13 7,76 0,305 Perkebunan dan Hutan 493,08 18,82 131,52 5,02 88,52 3,386 Perdagangan -* -* 14,93 0,57 2,41 0,097 Industri -* -* 34,06 1,30 63,52 2,428 Pendidikan Tinggi -* -* 550,45 21,01 528,00 20,159 Lainnya 11,79 0,45 27,25 1,04 168,48 6,4310 TOTAL 2620 100 2620 100 2620 100

Sumber : Kompilasi Data Revisi RUTR Kec Jatinangor 2003 Ket : -* = tidak ada klasifikasinya Sementara penggunaan lahan di Kecamatan Jatinangor pada tahun 2005 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut.

53 

TABEL III.6

PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN JATINANGOR TAHUN 2005 (HA)

No Penggunaan Luas (Ha) %

1 Sawah Irigasi Teknis 227 8,662 Sawah Irigasi Setengah Teknis 19 0,733 Sawah Tadah Hujan 62 2,374 Pekarangan 1212 46,265 Ladang 609 23,246 Perkebunan dan Hutan 279 10,659 Lain-lain 212 8,09

TOTAL 2620 100Sumber : Potensi Desa Kecamatan Cikeruh Tahun 2005 Ket : Tidak dapat dibandingkan dengan data pada Tabel III.5 karena perbedaan

sumber yang mengakibatkan perbedaan klasifikasi

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa guna lahan yang menurun secara

drastis adalah guna lahan tanah sawah/lahan basah, lahan kering, dan perkebunan.

Sementara guna lahan yang meningkat secara tajam adalah permukiman. Proporsi

guna lahan permukiman pada tahun 1999 mencapai kenaikan sebesar 493% jika

dibandingkan tahun 1981. Dapat disimpulkan bahwa sejak penetapan KPT, yaitu

kurun waktu setelah tahun 1980-1981, terjadi konversi guna lahan yang signifikan

dari guna lahan kawasan tak terbangun (yang meliputi tanah sawah/lahan basah,

lahan kering, dan perkebunan) menjadi guna lahan kawasan terbangun terutama

permukiman.