bab 1 fa driyorejo fixs.doc

BAB 1 PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG1.2. PENGERTIAN DASAR

1.2.1. PENGERTIAN UMUM1.2.2. KEDUDUKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN1.4. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1.4.1. MAKSUD1.4.2. TUJUAN1.4.3. SASARAN1.4.4. MANFAAT

1.5. RUANG LINGKUP PERENCANAAN1.5.1. RUANG LINGKUP WILAYAH 1.5.2. RUANG LINGKUP JANGKA WAKTU PERENCANAAN1.5.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN1.5.4. RUANG LINGKUP MATERI

1.6. PENDEKATAN PENYUSUNAN1.6.1. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN 1.6.2. AZAS PENYUSUNAN 1.6.3. PENDEKATAN PERENCANAAN1.6.4. METODE PERENCANAAN

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

1.1. LATAR BELAKANGDalam kurun waktu tertentu, suatu kawasan yang memiliki potensi akan mengalami pertumbuhan

dan perkembangan baik secara lambat (evolutif) ataupun cepat (revolutif). Pertumbuhan dan

perkembangan itu dapat muncul dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan yang ada, namun

dapat juga direncanakan sesuai dengan keinginan yang dikehendaki (pemerintah, swasta/investor

atau masyarakat). Pertumbuhan dan perkembangan suatu kawasan ditandai dengan meluasnya

kawasan-kawasan terbangun yang merupakan dampak dari meningkatnya kebutuhan ruang.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berdasarkan struktur

keruangan masuk dalam pengembangan “Gerbangkertosusila Plus”. Dalam perkembangannya

kabupaten ini mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan industri

yang sebagian berlokasi di Kabupaten Gresik. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan

perkembangan penggunaan lahan ikutan dari kegiatan industri yang berkembang seperti

permukiman, perdagangan, pergudangan yang cenderung terkonsentrasi disepanjang jalan arteri

primer maupun untuk mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan yang mungkin terjadi di

beberapa kecamatan yang menjadi simpul pertumbuhan di Kabupaten Gresik salah satunya adalah

Kecamatan Driyorejo, maka Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai upaya

pengendalian dalam bentuk Rencana Tata Ruang, diantaranya adalah Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik maupun Rencana Umum Tata Ruang Kota untuk masing-

masing Ibukota Kecamatan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten menjadi pedoman untuk

penyusunan rencana rinci tata ruang di kabupaten. Kemudian bila dilihat dari hirarki perencanaan,

Rencana Rinci Tata Ruang berada di bawah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Sedangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan bagian dari Rencana Rinci Tata

Ruang yang menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Mengingat Kabupaten Gresik memiliki pertumbuhan yang pesat tidak menutup kemungkinan

pertumbuhan tersebut akan diikuti juga oleh kecamatan-kecamatan yang berada di dalamnya

terutama kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi lebih maupun memiliki letak dan posisi

R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R ) 1 - 1KECAMATAN DRIYOREJO

strategis, terutama yang berbatasan dengan kota Surabaya dan dilewati oleh jaringan jalan arteri

seperti Kecamatan Driyorejo. Selain itu, Kecamatan Driyorejo merupakan kecamatan yang pernah

ditetapkan sebagai salah satu pengembangan Kota Baru di Jawa Timur pada Tahun 1984. Dengan

kondisi tersebut, Kecamatan Driyorejo sebenarnya mempunyai prospek yang cukup baik untuk

berkembang menjadi sebuah kota mandiri.

Untuk dapat mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat kegiatan ekonomi dan

sosial budaya, maka Kecamatan Driyorejo tersebut perlu dikelola secara optimal melalui penataan

ruang.

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu pertimbangan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten

Gresik adalah dengan melakukan PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

KECAMATAN DRIYOREJO, mengingat kecamatan ini merupakan salah satu simpul pertumbuhan

untuk Kota Gresik khususnya di sektor industri.

1.2. PENGERTIAN DASAR

1.2.1. PENGERTIAN UMUMPengertian-pengertian dasar yang dipergunakan dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kecamatan Driyorejo, berpedoman pada pasal 1 (satu) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, dimana yang dimaksud dengan:

a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang

di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mkhluk lain hidup,

melakaukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

b. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang

c. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara

hierarkis memiliki hubungan fungsional

d. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya

e. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang

f. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola

ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang

g. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai

dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta

pembiayannya

h. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

i. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang

j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis veserta segenap unsur terkait yang

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional

k. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan

pada tingkat wilayah

l. Sistem Internal Perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan

pelayanan pada tingkat internal perkotaan

m. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya

n. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan

o. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan

sumber daya buatan

p. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk

pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

q. Kawasan Perkotaan adalah wlayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian degan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

r. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja ditanam

1.2.2. KEDUDUKAN RDTRSesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 6 Ayat 2,

bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang

wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Mengingat rencana tata

ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari

pembangunan nasional, setiap tingkatan tata ruang mempunyai hubungan keterkaitan satu sama

lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya. Secara garis

besar hierarki tata ruang sebagaimana uraian berikut maupun Tabel 1.1.


a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional adalah strategi dan arahan kebijaksanaan

pemanfaatan ruang Wilayah Negara yang menjadi pedoman pemanfaatan ruang dalam

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, dalam rangka mewujudkan

keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangnan perkembangan antarwilayah provinsi dan

keserasian antarsektor. RTRW Nasional disusun pada tingkat ketelitian peta skala 1 :

1.000.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun dan ditinjau kembali 1 (satu)

kali dalam 5 tahun.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan pedoman untuk pemanfaatan

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, serta strategi dan arahan

kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dalam mewujudkan keterpaduan,

keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota serta keserasian

antarsektor. RTRW Provinsi disusun pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 250.000 dengan

jangka waktu perencanaan selama 20 tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 tahun.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang wilayah

administrasi kabupaten yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kabupaten

dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1 : 100.000 dengan kurun waktu perencanaan

selama 20 tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 tahun.

d. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan aplikasi rencana tata ruang, maka Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang yang lebih rinci,

yaitu:

1. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan adalah rencana tata ruang yang menggambarkan

rencana zoning/blok peruntukan lahan, struktur tata ruang kawasan, sistem prasarana dan

sarana kawasan serta persyaratan teknik pengembangan kawasan dan program

pengembangan kawasan. Tingkat kedalaman rencana detail tata ruang kawasan adalah :

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan dengan luas sampai 500 ha,

menggunakan peta skala 1 : 2.000.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan dengan luas > 500 – 5.000 ha,


Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan dengan luas > 5.000 – 20.000 ha,


Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan dengan luas > 20.000 ha, menggunakan

peta skala 1 : 25.000.

Sedangkan jangka waktu berlakunya RDTR kawasan adalah 20 (dua puluh) tahun.

2. Rencana Teknik Ruang Kawasan berisikan rumusan tentang rencana tapak pemanfaatan

ruang kawasan; pra rencana teknik jaringan utilitas yang berisikan arahan letak dan

penampang air bersih, air hujan, air limbah, gas, listrik, telepon dan sampah; pra rencana

teknik jaringan jalan berisikan arahan letak dan penampang jaringan jalan; pra rencana

teknik bangunan gedung berisikan arahan letak, penampang dan arsitektur lingkungan

bangunan dan gedung; pra rencana teknik bukan bangunan gedung.

Tabel 1.1.

MUATAN DAN KEGUNAAN RENCANA TATA RUANG

No Rencana Muatan Kegunaan

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

1. Arahan penanganan kawasan lindung

2. Arahan pemanfaatan kawasan budidaya

3. Arahan jaringan prasarana nasional

4. Arahan sistem perkotaan5. Arahan lokasi kawasan

andalan/tertentu

1. Acuan untuk penyusunan program sektor pusat

2. Acuan perumusan kebijakan penataan ruang nasional

3. Acuan penyusunan rencana tata ruang wilayah

4. Acuan penyusunan rencana tata ruang sektor

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

1. Arahan penanganan kawasan lindung (Provinsi)

2. Arahan pemanfaatan kawasan budidaya (Provinsi)

3. Arahan jaringan prasarana nasional (Provinsi)

4. Arahan sistem perkotaan (Provinsi)

5. Arahan lokasi kawasan andalan/tertentu (Provinsi)

1. Acuan untuk penyusunan program sektor di Provinsi

2. Acuan perumusan kebijakan penataan ruang Provinsi

3. Acuan penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi

4. Acuan penyusunan rencana tata ruang sektor Provinsi

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK)

1. Arahan penanganan kawasan lindung (kabupaten/kota)

2. Arahan pemanfaatan kawasan budidaya (kabupaten/kota)

3. Arahan jaringan prasarana nasional (kabupaten/kota)

4. Arahan sistem perkotaan (kabupaten/kota)

5. Arahan lokasi kawasan andalan/tertentu (kabupaten/kota)

1. Acuan untuk penyusunan program sektor di kabupaten/ kota

2. Acuan perumusan kebijakan penataan ruang kabupaten

3. Acuan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

4. Acuan penyusunan rencana tata ruang sektor kabupaten/kota

4. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan(RDTRK, RTRK)

1. Penetapan lokasi kawasan permukiman

2. Arahan blok peruntukan di dalam kawasan

3. Penetapan lokasi jaringan prasarana

4. Penetapan pusat-pusat pelayanan

5. Arahan bentuk bangunan (kepadatan, ketinggian)

1. Instrumen untuk pengendalian perkembangan kawasan

2. Acuan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

3. Acuan penyusunan program dan Manajemen kawasan

Gambar 1.1.


PENJABARAN RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG RTRW

ke dalam RENCANA YANG LEBIH RINCI

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Driyorejo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan


3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati


8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Sungai.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta

Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 No. 143).

17. Keputusan Presiden Republik Indonesua Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah

Bagi Pembangunan Kawasan Industri.

18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pembinaan

Kawasan Kumuh yang berada di atas Tanah Negara.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di

Seluruh Indonesia.

20. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai,

Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang di Daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta

Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.


Batas Pantai

Permukiman

Telaga / Pengisi Air

Industri Polutan

Fasilitas Umum

Perdagangan dan Jasa

Makam

Jalur Hijau / RTH

Tambak

Hutan Bakau

Industri non Polutan (INP)

Housing Area

Sungai

Rel KA

Jalan Lingkungan

Jalan Lokal Sekunder

Jalan Kolektor Sekunder

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Batas Desa

Jalan Lokal Primer

Jalan Arteri Primer

Jalan Tol

Jalan Kolektor Primer

Kantor Desa

Kantor Kecamatan Lama

Normalisasi Saluran

Campuran(Perdagangan dan Jasa & Fasilitas Umum)

Rencana Pengembangan Kantor KecamatanC1

C1

KAB. LAMONGAN

KEC. DUDUKSAMPEYAN

KEC. KEBOMAS

KEC. GRESIK

KEC. MANYAR

KEC. BUNGAH

KEC. GLAGAH

DESA PENGANDEN

DESA SUKOMULYO

DESA PONGANGAN

DESA BANJARSARI

DESA TEBALO

DESA SUCI

DESA YOSOWILANGUN

DESA ROOMO

DESA BETOYOKAUMAN

DESA TANGGULREJO

DESA SUMBERREJO

DESA BETOYOGUCI

DESA BETOYOKAUMAN DESA BANYUWANGI

DESA LERAN

DESA MOROBAKUNG

DESA PEJANGGANAN

DESA NGAMPEL

DESA SEMBAYAT DESA KARANGREJO

DESA GUMENO

DESA MANYAREJO

DESAMANYAR SIDORUKUN

DESA MANYARSIDOMUKTI

DESA MANYARSIDORUKUN

DESA MANYAREJO

DESA MANYAREJO

PELABUHAN JETTY

INDUSTRIKIMIA

ANEKA INDUSTRI

GUDANGINDUSTRI KECIL

INDUSTRIKIMIA

INDUSTRILOGAM

INDUSTRILOGAM

GUDANG

ANEKA INDUSTRI

INDUSTRI KECIL

ANEKA INDUSTRI

ANEKA INDUSTRIANEKA

INDUSTRI

ANEKA INDUSTRI

ANEKA INDUSTRI

T

T

Terminal

RTRWP JAWA TIMUR RTRWK GRESIK

RDTR

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kota.

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian Ijin

Mendirikan Bangunan Bagi Perusahaan yang Berlokasi di Dalam Kawasan Industri.

25. Keputusan Menteri Kimpraswil, Nomor 327/KPTS/M/2002, Lampiran III tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Lampiran IV tentang Pedoman

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

di Wilayah Perkotaan.

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pengendalian

secara Proporsional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan.

28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi

di Jawa Timur;

29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 2005-2020;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2004 – 2014.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 156 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2006 – 2010.

32. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-1594 Tanggal 5

Juni 1996 tentang Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Tanah Kering.

33. Surat Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 6047/MK/10/1994

Tanggal 27 Oktober 1994 tentang Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Industri.

1.4. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN

MANFAAT

1.4.1. MAKSUDMaksud Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo adalah diperolehnya suatu

perencanaan tata ruang yang terpadu, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan serta

berdaya guna sesuai dengan fungsi dan manfaatnya

Untuk mencapai itu semua, maka ketepatan prediksi dari perencanaan kedepan yang didasarkan

atas data pertumbuhan serta kecenderungan perkembangan menjadi hal yang utama. Pengaturan

pemanfaatan dari rencana tersebut harus tertuang dalam berbagai regulasi dan konsistensi dalam

pengetrapannya.

1.4.2. TUJUAN1. Memberikan arahan lokasi bagi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dalam

rangka mendukung tercapainya fungsi kawasan yang optimal.

Dari tujuan tersebut jelas menunjukan bahwa RDTR ini sebagai alat pengendali dalam

pembangunan fisik yang memerlukan ruang/tanah sebagai pengembangannya. Untuk bisa

menjadi pengendali maka RDTR harus mempunyai kekuatan hukum dan legitimasi yang kuat

tidak hanya pada aparat penegak hukum tetapi juga masyarakat dalam arti luas. Permohonan

pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan RDTR sudah seharusnya ditolak, disamping juga

rencana-rencana sektoral dari pemerintah harus mengacu pada rencana ini. Penegakan

hukum dengan sanksi sangat diperlukan demi menjaga wibawa dari rencana itu sendiri. Pada

akhirnya bila memang rencana ini diimplementasikan dengan konsekuen maka tujuan untuk

mencapai fungsi kawasan yang optimal bukan suatu yang mustahil.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah sebagai pengaruh dari

perkembangan kawasan.

Ada korelasi langsung antara RTR ini dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu

ketika kawasan itu mempunyai kepastian hukum terhadap fungsi kawasan maka akan menjadi

menarik bagi investasi oleh masyarakat. Misalnya pengembangan kawasan perumahan atau

industri sangat menantikan adanya kemantapan dalam alokasi ruangnya. Hal lainnya yang

memiliki hubungan dengan peningkatan ekonomi yaitu ketika suatu kawasan semakin tertata

maka tingkat kesehatan dan kualitas lingkungan akan membaik juga. Dengan kualitas

lingkungan yang baik maka kondisi sosial juga akan tertata yang pada akhirnya aspek ekonomi

masyarakat juga membaik.

3. Memudahkan dalam pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan dengan

penataan kawasan sesuai dengan zona kegiatan (peruntukan lahan) yang dikembangkan.

Sebagaimana diketahui bahwa yang terpenting dari suatu rencana adalah bagaimana dalam

pemanfaatannya dan bagaimana pengendalian pemanfaatan tersebut. Sesungguhnya suatu

perencanaan ruang telah memperhitungkan keseimbangan lingkungan, oleh karenanya bila

suatu rencana dapat dikontrol pemanfaatannya dengan baik maka dampak-dampak lingkungan

yang tidak menguntungkan tentunya terlimitasi.


1.4.3. SASARAN1. Terciptanya kawasan yang memenuhi syarat tata ruang dan tata lingkungan serta terpadu

dengan kawasan lainnya.

Kawasan yang memenuhi syarat tata ruang adalah kawasan yang direncanakan dengan

pendekatan teknis planologis berdasar pada kaidah-kaidah perencanaan yang ada. Disamping

itu juga berpedoman pada standar-standar lingkungan yang ideal yang dikeluarkan oleh

pemerintah.

2. Meningkatkan daya tarik kawasan sebagai upaya pengembangan kawasan melalui penataan

ruang serta penyediaan sarana dan prasarana kawasan yang memadai, sehingga diharapkan

investasi di kawaan tersebut juga akan meningkat.

Untuk memperoleh kawasan yang memiliki daya tarik maka sarana dan prasarana lingkungan

juga harus tersedia, disamping itu aspek gangguan lingkungan juga mesti diperhatikan.

Disinilah kunci ketertarikan dari investor ataupun masyarakat untuk berinvestasi di kawasan

tersebut.

3. Terciptanya suatu pengembangan kawasan yang dapat meningkatkan pendapatan.

Dengan tingginya investasi di kawasan tersebut otomatis akan meningkatkan pendapatan

pemerintah daerah tersebut.

4. Meningkatkan peran serta semua lapisan masyarakat dalam kegiatan pengembangan

kawasan dan pengelolaan lingkungan

Peran serta masyarakat tetap diperlukan sebagaimana amanat yang diminta pemerintah dan

ini telah diatur dalam regulasi tersendiri tentang tata cara keterlibatan masyarakat.

1.4.4. MANFAATManfaat Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang adalah :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan advis planning

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan investasi baik

rumah/perumahan, industri dan lainnya umumnya ditanyakan tentang rencana peruntukan

lahannya sebelum sampai pada perijinan. Disinilah fungsi RDTR sebagai pedoman dan arahan

perencanaan untuk pembangunan baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh

pemerintah itu sendiri.

2. Sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam pengaturan bangunan.

Bangunan perkotaan pada dasarnya memerlukan pengaturan. Pengaturan ini dimaksudkan

untuk memberikan kenyamanan dan keserasian lingkungan itu sendiri. Pengaturan bangunan

ini biasanya menjadi lampiran dalam peraturan tentang ijin bangunan yang dikeluarkan

pemerintah daerah. Umumnya dikenal dengan Building Codes.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan.

Sebagai suatu perencanaan yang berjenjang maka RDTRK ini masih perlu ditindak lanjuti

dengan perencanaan yang lebih rinci yang biasanya disebut dengan RTRK dengan skala

1:1000. Dimana dengan RTRK ini perpetakan penggunaan lahan akan nampak jelas.

4. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Program Pembangunan.

Dalam penyusunan RPJM maupun RPJP Daerah spatial planning akan dipakai sebagai

konsideran hukum dan referensi agar program pembangunan terpadu. karena pada dasarnya

baik RPJM maupun RDTRK adalah rencana jangka panjang daerah hanya pada aspek yang

dibahas saja yang overlapping.

1.5. RUANG LINGKUP PERENCANAAN

1.5.1RUANG LINGKUP WILAYAH Lingkup wilayah perencanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo

mencakup seluruh wilayah Kecamatan Driyorejo yang terdiri dari 16 desa dengan seluas 5.129,72

ha.

1.5.2. RUANG LINGKUP JANGKA WAKTU

PERENCANAANSebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan luas

5.000 – 20.000 ha, menggunakan peta skala 1 : 10.000. Sedangkan jangka waktu perencanaan

adalah 20 tahun.

1.5.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN1. KEGIATAN PERSIAPAN, adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan

administrasi maupun teknis. Termasuk dalam kegiatan ini adalah proses pelelangan,

penetapan konsultan pelaksana pekerjaan serta koordinasi dan sinkronisasi persiapan

pelaksanaan pekerjaan.


2. KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENDAHULUAN, adalah kegiatan yang merupakan

tahapan awal yang harus dilakukan konsultan sebagai persiapan, sebelum pelaksanaan

survey dan pengumpulan data dilakukan. Dengan laporan pendahuluan ini diharapkan dapat

diketahui secara jelas konsep/kerangka dasar kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan Driyorejo, mulai tahap input, proses sampai output yang dihasilkan serta

rekomendasi dan tahapan pelaksanaannya

3. KEGIATAN SURVEY, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi

yang terkait dengan wilayah perencanaan baik data yang didapat dari instansi yang terkait

khususnya data-data sekunder serta data yang didapat dari hasil survey lapangan adalah data-

data primer yang didapat dari lapangan

4. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA, adalah kegiatan yang dilakukan setelah

hasil survey dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan tabulasi dan menyusun

data dan informasi yang didapat dari hasil survey. Data yang ditabulasikan dan disusun

diantaranya adalah :

a. Data kebijaksanaan pembangunan wilayah (RPJMD, kebijaksanaan sektor, RTRWP,

RTRWK dan data lainnya)

b. Peta Dasar dan Tematik (peta dasar dan batas administrasi, peta dan data penggunaan

lahan, hidrologi, topografi, morfologi, geologi/sumberdaya mineral, jenis tanah, kawasan

rawan bencana alam)

c. Data kependudukan/demografi (jumlah penduduk, kepadatan, pertumbuhan, lapangan

pekerjaan, agama, pendidikan dll)

d. Data karakteristik ekonomi

e. Data sosial kemasyarakatan (struktur dan kualitas sumberdaya manusia, fasilitas sosial,

norma dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan)

f. Data Sumber Daya Buatan (jumlah dan sebaran sarana/fasilitas ekonomi, fasilitas sosial,

fasilitas umum, sarana dan prasarana transportasi, pengamatan lalu lintas, data bangunan

yang mencakup KDB, KLB, GSB dan peruntukan bangunan, prasarana pengairan, sumber

air baku, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih serta jaringan drainase)

Setelah itu dilakukan tahap analisa yang intinya berisikan penilaian terhadap berbagai keadaan

yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, pendekatan dan metode teknik analisa

perencanaan tata ruang

5. KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA, adalah kegiatan yang intinya berisikan

tentang konsep pengembagan kecamatan pada masa yang akan datang yang berisikan

rencana pemanfaatan ruang, rencana struktur ruang, rencana pengembangan transportasi,

utilitas serta sistem pengendalian

6. KEGIATAN DISKUSI DAN SEMINAR, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendiskusikan

setiap hasil laporan yang dilakukan oleh konsultan mulai dari laporan pendahuluan, laporan

fakta dan analisa serta laporan rancangan rencana (draft rencana). Diskusi ini dilakukan untuk

mendapatkan masukan dari tim teknis yang telah ditunjuk yang terdiri dari dinas/instansi

terkait. Sedangkan seminar dilakukan setelah rancangan rencana (draft rencana) yang telah

didiskusikan dengan tim teknis selanjutnya dilakukan seminar dengan mengundang dari

dinas/instansi terkait, tim teknis, masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk

mendapatkan masukan.

7. KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, adalah kegiatan penyempurnaan terhadap draft

rencana yang telah mendapat masukan dari hasil diskusi dan seminar

8. KEGIATAN PENYUSUNAN ALBUM PETA, adalah kegiatan penyusunan album peta yang

berisikan peta-peta kondisi eksisting dan rencana.

1.5.4. RUANG LINGKUP MATERILingkup materi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo, yaitu :

1. Tujuan pengembangan kawasan fungsional;

2. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, meliputi:

a. Struktur pemanfaatan ruang, yang meliputi distribusi penduduk, struktur pelayanan kegiatan

kawasan perkotaan, sistem jaringan pergerakan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem

jaringan energi, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan;

b. Pola pemanfaatan ruang, yang meliputi pengembangan kawasan fungsional (kawasan

permukiman, perdagangan, jasa, pemerintahan, pariwisata, perindustrian) dalam blok-blok

peruntukan.

3. Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional perkotaan meliputi:

a. Arahan kepadatan bangunan (net density/KDB) untuk setiap blok peruntukan;

b. Arahan ketinggian bangunan (maximum height/KLB) untuk setiap blok peruntukan;

c. Arahan garis sempadan bangunan untuk setiap blok peruntukan;

d. Rencana penanganan lingkungan blok peruntukan;

e. Rencana penanganan jaringan prasarana dan sarana.

4. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional perkotaan.

Dari lingkup materi yang tercantum didalam KAK tersebut diatas nampak bahwa materi tersebut

sudah memenuhi unsur-unsur keteknikan yang diminta dalam RDTRK. Jadi setiap kawasan

akan didefinisikan fungsi dan peruntukannya. Kemudian adalah bagaimana struktur dari ruang

kotanya yang meliputi distribusi penduduk, sistim jaringan infrastrukturnya serta pola

pemanfaatan ruangnya.


Selanjutnya akan juga diatur pedoman pelaksanaan pembangunan atau building codes sebagai

alat pengendali perijinan dan pengaturan. Disamping itu juga diatur pedoman pengendaliannya.

1.6. PENDEKATAN PENYUSUNANSebelum membahas mengenai metode dan pendekatan yang dipergunakan dalam Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu tentang

prinsip dasar penyusunan maupun azas-azas penataan ruang. Dengan memahami prinsip dan

azas penataan ruang diharapkan akan lebih mudah untuk menentukan metode dan pendekatan

yang dipergunaan dalam penyusunan ini.

1.6.1. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo, sebagai pedoman

pemanfaatan dan pengendalian ruang, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan.

Prinsip dasar penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Konsisten : dalam arti tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

2. Operasional : dalam arti memenuhi tuntutan kebutuhan pengembangan dan memperhatikan

kemampuan implementasi serta lingkup kewenangan Pemerintah Daerah di

dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

3. Mudah : dalam arti materinya mudah dipahami dan tidak rumit, sehingga tidak

mengundang intrepretasi yang keliru dalam rangka pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota

4. Utuh : dalam arti mencakup semua komponen dari materi penting yang perlu

direkomendasikan dalam suatu Rencana tata Ruang Kawasan Terpadu,

sehingga dapat mendorong berlangsungnya kegiatan pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas

5. Flexible : dalam arti tidak rigit, sehingga memberikan peluang untuk mengembangkan

visi dan kreatifitas dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

guna mengoptimalkan peluang investasi dan peran serta swasta dam

masyarakat

6. Keberpihakan: dalam arti memasukkan secara spesifik muatan-muatan kebijakan, rencana

dan program-program pengembangan bagi golongan ekonomi lemah dan juga

hak ulayat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial

ekonomi.

1.6.2. AZAS PENYUSUNAN Sesuai pasal 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, maka dalam Penyusunan Rencana Detail

Tata ruang Kecamatan Driyorejo, akan didasarkan pada azas-azas sebagai berikut :

1. Azas keterpaduan,

Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai

kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan

(pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat)

2. Azas keserasian, keseimbangan dan keselarasan,

Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur

ruang dan pola pemanfaatan ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan

lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara

kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan

3. Azas berkelanjutan,

Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan

generasi mendatang

4. Azas Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,

Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan

sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang

berkualitas

5. Azas Keterbukaan,

Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-

luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan

ruang

6. Azas Kebersamaan dan Kemitraan

Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan

7. Azas Perlindungan dan Kepentingan Umum,


Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengedepankan kepentingan

masyarakat

8. Azas Kepastian Hukum dan Keadilan,

Adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan

rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan

jaminan kepastian hukum

9. Azas Akuntabilitas,

Adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik

prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya

1.6.3. PENDEKATAN PERENCANAANPendekatan perencanaan yang akan dipergunakan dalam Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan Driyorejo, didasarkan pada kondisi Kecamatan Driyorejo umumnnya dengan

memperhatikan prinsip dasar dan azas-azas penyusunan yang dikemukakan sebelumnya.

Pendekatan perencanaan yang akan dipergunakan adalah:

1. Pendekatan Keterpaduan Perencanaan dari Bawah dan dari Atas (Top Down and Bottom

Planning)

Pendekatan ini dilakukan untuk memadukan perencanaan yang berasal dari aspirasi

masyarakat dengan perencanaan yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan pendekatan ini

diharapkan akan terjadi keterpaduan sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan.

2. Pendekatan Intersektoral Holistik

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memadukan perencanaan sektoral yang ada di Kecamatan

Driyorejo, sehingga rencana yang dihasilkan dapat mengakomodir seluruh rencana sektoral

yang ada dan dapat menjadi acuan bersama

3. Pendekatan Kesesuaian spatial antar wilayah

Pendekatan ini didasarkan pada kondisi Kecamatan Driyorejo dilihat dari aspek geografis dan

fisik. Dari kondisi fisik dan geografis selanjutnya dapat diketahui daerah limitasi dan faktor-

faktor pembatas perkembangan lainnya maupun wilayah-wilayah yang sesuai untuk

dikembangkan sebagai kawasan terbangun.

4. Pendekatan Lingkungan yang Berkelanjutan

Melalui pendekatan lingkungan yang berkelanjutan diharapkan setiap kegiatan penataan ruang

justru akan meningkatkan daya dukung wilayah. Untuk itu, penetapan kawasan-kawasan

fungsional dan intensitas kegiatannya dalam Penyusunan Rencana Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan Driyorejo harus memperhatikan dampak yang ditimbulkannya terhadap

ekosistem wilayah dan penduduk, agar selaras dengan azas dan tujuan pembangunan yang

berkelanjutan.

5. Pendekatan Masyarakat (community approach)

Tata nilai budaya yang positif perlu diakomodasikan untuk merangsang peran serta

masyarakat yang lebih besar, sedangkan tata nilai budaya baru yang masuk perlu diupayakan

agar tidak berbenturan dengan tata nilai budaya yang sudah ada sehingga tidak menghalangi

kinerja pengembangan wilayah.

Dengan tata nilai budaya yang ada diharapkan muncul peran serta dari masyarakat.

Sebagaimana dituangkan dalam UU. No. 26 tahun 2007 sebagai pedoman pelaksanaannya,

telah dikemukakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan proses

kegiatan penataan ruang, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan ruang hingga

pengendalian pemanfaatan ruang.

1.6.4. METODE PERENCANAANMetode perencanaan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan

Driyorejo didasarkan pada prinsip dan azas perencanaan serta pendekatan yang dikemukakan

sebelumnya. Secara garis besar metode perencanaan yang dipergunakan dalam Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo dapat dilihat Bagan 1.1.

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo, secara garis besar

dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

Bab 1. PENDAHULUAN

Bab ini pada dasarnya bersikan tentang latar belakang penyusunan, maksud, tujuan,

sasaran serta manfaat penyusunan, dasar hukum yang melandasi penyusunan, lingkup

wilayah perencanaan, lingkup kegiatan, skala dan jangka waktu perencanaan.

Bab 2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PERWILAYAHAN DALAM TATA RUANG

Bab ini berisikan tentang gambaran kebijakan pembangunan maupun kebijakan tata ruang

yang berpengaruh terhadap wilayah perencanaan,

Bab 3. GAMBARAN UMUM WILAYAH


Bab ini berisikan gambaran umum Kecamatan Driyorejo baik ditinjau dari aspek

administrasi, aspek fisik, sosial, kependudukan, ekonomi maupun ketersediaan sarana

dan prasarana. Selain itu secara umum akan digambarkan permasalahan yang terjadi di

wilayah perencanaan

Bab 4. ANALISA WILAYAH PERENCANAAN

Bab ini berisikan tentang analisa wilayah perencanaan yang meliputi analisa kondisi fisik

dan kendala pengembangan, kecenderungan pengembangan, analisa kemampuan dan

kesesuaian lahan, analisa kecenderungan dan prediksi kependudukan, kebutuhan fasilitas

serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan di wilayah perencanaan

Bab 6. KONSEP PENGEMBANGAN

Bab ini berisikan konsep-konsep pengembangan yang akan diterapkan di wilayah

perencanaan disesuaikan dengan kondisi, potensi, karakteristik wilayah perencanaan.

R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R ) 1 - 1 0KECAMATAN DRIYOREJO

Bagan 1.1.

METODE PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)KECAMATAN DRIYOREJO TAHUN 2007-2027

R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R ) 1 - 1 1KECAMATAN DRIYOREJO

Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan

Rencana Blok Pemanfaatan Ruang

Rencana pengembangan sarana dan prasarana

Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang

DATA ANALISA SINTESA RENCANA

VISI DAN MISIPengembangan wil Kab. Gresik & Kec. Driyorejo

PERUNDANG2UU No 26/2007UU No 32/2004UU No 33/2004dll

KEBIJAKSANAAN/ PROGRAM SEKTORAL

RPJP/RPMDProgram Sektoral

KONDISI EKSISTING

Kondisi FisikPenggunaan LahanKondisi PermukimanKondisi Sosial EkonomiSarana dan

Prasarana WilayahPembiayaan

STUDIRTRWPRTRWStudi lain

Potensi dan Masalah

Kemampuan tumbuh dan berkembangnya Kecamatan Driyorejo

Kedudukan Driyorejo dalam Perimbangan Wilayah

Pengaruh kebijaksanaan sektoral dan regional

Mengantisipasi & mengakomodasi program2 pembangunan

Analisa fisik dan daya dukung kawasan

Analisis sosial kependudukan budaya

Analisis keb pengembangan sarana & prasarana

Analisis fungsi dan penataan bangunan

Analisa Struktur Ruang & Pemanfaatan Lahan

Analisis ekonomi dan sektor unggulan

DISKUSI LAPDA

STANDARD /

PEDOMAN

Kemampuan dan kesesuaian lahan, daya dukung lingkungan, potensi sumber daya lainnya.

Bentuk penguasaan & penggunaan lahan

Karakteristik dan ciri ekonomi, sektor unggulan, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi

Dampak yang mungkin timbul dari pengembangan kawasan

Kecenderungan perkembangan prasarana transportasi, keterkaitan fungsional dan ekonomi, akses lokasi2 kegiatan.

Sumber air baku pelayanan pengairanFungsi kondisi tingkat pelayanan air

bersih, limbah, drainase listrik, telepon, sampah

Penentuan fungsi kawasan sesuai dengan hasil superimpose serta penentuan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya

Prediksi, distribusi, struktur , pertumbuhan penduduk dan budaya

Konsep dan Strategi

Pengembangan

DISKUSI DRAFT

RENCANA & SEMINAR

Indikasi Program

Strategi Pengembangan

Kawasan

Efektifitas fungsi dan peranan kecamatan Driyorejo terhadap wilayah yang lebih luas

DISKUSI DRAFT FAKTA DAN

ANALISA

ANALISA MAKRO KAWASAN

ANALISA MIKRO KAWASAN

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

bab 1 fa driyorejo fixs.doc

Documents