b i i h r 347.07 hiri - perpustakaan mahkamah agung

> ■o 2 m u HIMPUNAN

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

10 >O E o r

/1AHKAMAH AGUNG RIB I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I H

PERKARA NIAGA

R 347.07 Hiri

Ml

M A H K A M A H AGU N G RID IR E K T O R A T JE N D E R A L BADAN PER A D IL A N UM UM

JA K A R TA

HIMPUNANPUTUSAN PENGADILAN NIAGA

jyj j j j k

Pe rpu s t ak aan Mahkam ah Agung - R>

PERKARA NIAGA 2006

M A H K A M A H AGU N G RID IR EK TO R A T JEN D E R A L BADAN PERA D ILA N U M U M

JAKARTA

Tanggal ; No. IndukNo. Kias B&H/Hadiah :

/ £ . - i f - o 9

.....R. 2>R7. 6~7

Kata Pengantar

Buku Himpunan Putusan Niaga yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, selain terdiri dari putusan-putusan niaga yang diseleksi berdasarkan popularitas dan menariknya suatu perkara, juga didasarkan pada putusan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Maksud dan tujuan diterbitkannya buku Himpunan Putusan Niaga oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI, adalah:

1. Meskipun hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu (non binding of presedence), tetapi hakim dapat menggunakan berbagai putusan yang terdapat dalam buku ini sebagai perbandingan dalam memeriksa dan memutuskan perkara niaga sejenis;

2. Dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk memantau berbagai perkara niaga, yang ternyata dapat diterima oleh masyarakat tanpa harus melakukan upaya kasasi ke Mahakamah Agung RI.;

3. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami berbagai permasalahan hukum niaga praktis, melalui pertimbangan dan putusan yang ditetapkan hakim terhadap perkara niaga yang dihadapinya;

4. Melalui keberadaan buku ini, para praktisi dan akademisi dapat melalukan kajian hukum yang bersifat eksaminatif, yang sekaligus sebagai sarana kritisi terhadap kekurangan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara niaga.

Dalam proses penerbitan buku Himpunan Putusan Niaga tidak terlepas dari kemungkinan adanya kelemahan dan kekurangan.

i

Untuk itu diharapkan masukan-masukkan yang bersifat kritis dari berbagai pihak, sehingga buku Himpunan Putusan Niaga pada edisi berikutnya dapat semakin baik dan berkualitas.

Jakarta, Juni 2006

MAHKAMAH AGUNG RI

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

u

DAFTAR ISI

NO PERMASALAHAN PENGADILAN HAL

1. Perjanjian perdamaian dibuat oleh pemohon (PKPU) agar ditatati

PENGADILAN NIAGA JAKARTA

3

2. Termohon mempunyai lebih dari satu Kreditur hingga sulit membayar hutang


31

3. Secara Hukum pihak Termohon I, II, III dan IV berkewajiban membayar secara tanggung renteng kepada Pemohon


61

4. Termohon PT Bali Perkasa Sukses disamping punya hutang kepada Pemohon juga mempunyai hutang ke BPPN

PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

131

5. Permohonan Pemailitan terhadap Perusahaan Asing yang menjalankan usahanya di Indonesia


177

6. Penolakan pemailitan Perusahaan oleh Pengadilan karena tidak terpenuhinya Unsur-unsur pemailitan


211

m

NO PERMASALAHAN PENGADILAN HAL

7. Tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya PT Djon Rio dipailitkan Mitra Usahanya.


237

8. Penolakan mayoritas anggota Sindikat Bank tidak menghadapi Pailit atas Debitur (Anggota Sindikasi) Memailitkan Debitur).


251

9. Berdasarkan perjanjian Artis dengan Agency Pihak Ketiga ( PT Telkomsel) agar tidak dapat dipailitkan.


291

10. Utang terbukti tetapi Kreditur lain tidak terbukti Pemailitan Perusahaan Asuransi Ditolak


329

IV

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA

PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH PEMOHON ( PKPU) AGAR DITAATI

HUKUM NIAGA

1

PEMOHON PT. BERNAS MADU SARI AGAR TETAP BEROPERASI

• Pemohon PT Bernas Nadu Sari ( BMS ) mengajukanpermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang( PKPU ) terhadap PT. Bank CIC Internasional,berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon masih punya kemungkinan untuk membayar, sebab perusahaan hingga sekarang masih beroperasi;

- Bahwa sekarang Pemohon masih mempekerjakan karyawan sebanyak 385 orang karyawan;

- Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan menunjuk pada pasal 217 ( 6 ) dan Pasal 214 ( 2 ) Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998, mohon kepada majelis hakim agar berkenan m engabulkan permohonan Pemohon, yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang PKPU PT. Bemas Madu Sari.

• Termohon PT. Bank CIC Internasional mengajukanjawabannya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon meragukan PT. Bemas Madu Sari, sebab aset yang dimiliki hanya Rp. 210 Milyar rupiah, sedangkan beban hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 500 Milyar rupiah lebih dan kewajiban pembayaran LC itu sudah jatuh tempo satu tahun lalu.

• Pertimbangan dan putusan pengadilan antara lain :

- Bahwa perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemhon penundaan kewajiban pembayaran hutang

3

PT. Bemas Madu Sari dan para krediturnya pada tanggal 15 Agustus dianggap sah dan mengikat;

M enghukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan para krediturnya untuk mentaati peijanjian perdamaian yang sudah dibuat besama;

Menyatakan imbalan jasa pengurus ditetapkan kemudian sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI No. M. 09-HT.05.10 tahun 1998.

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA NO : 03/ PKPU/ 2002/ PN. NIAGA.JKT.PST.jo NO: 11/ PAILIT/ 2002/ PN. NIAGA. JKTPST

DALAM PERKARA

Antara

Pemohon:

PT. Bernas Madu Sari ( BMS), berkantor di Gedung Plaza Centris, Lantai 12 Jin. HR. Rasuna Said Kav. B5 Jakarta Selatan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Isnoewarso Rasjid dan Melvin Korompis, masing-masing bertindak selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama, dalam perkara ini bertindak untuk atas nama PT. Bemas Madu Sari ( BMS ) dan kuasa hukumnya Amalia Santoso, SH., dan Mansur, SH serta Suradi, SH Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Pengacara A. Santoso & Associates, yang beralamat di Jin. Proklamai 77A, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2002.

4

Melawan

Termohon:

PT. Bank CIC Internasional, yang beralamat di Sentral Senayan 1 Office Tower Jin. Asia Afrika No. 8 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Anthony C. Kartawiria dan Hamidi, SE, masing-masing sebagai Direktur dan kuasa hukumnya Soeprapto, SH. Lukas Budiono, SH. CN, LLM, Ian Kahriansyah, SH, Ronald Sirait, SH dan Shinta Handayani, SH serta Hening Chandra W, SH, Advokat dan konsultan hukum dari Kantor Soeprapto, Lukas Budiono & Partners, yang berkantor di Menara Kebon Sirih ( d/h Gedung Bimantara) Lantai 10 suite 1001, Jin. Kbon Sirih Kav. 17- 19 Jakarta 10340 yang berdasarkan surat kuasa khusus No. 036/ CIC/D/VI/002 tanggal 25 Juni 2002.

5

DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Juni2002 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga JakartaPusat pada tanggal 24 Juni 2002 dibawah Nomor : 03/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2002 PT. Bank CIC Internasional, Tbk., melalui Kuasa Hukumnya SOEPRAPTO, LUKAS BUDIONO & Partners telah mendaftarkan Permohonan PAILIT terhadap BMS dan terdaftar dengan Nomor 11/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST.:

2. Bahwa Pemohon PKPU telah menerima surat pemberitahuan panggilan sidang perkara kepailitan No. 1 l/Pailit/2002/PN.Niaga/ JKT.PST tertanggal 7 Juni 2002 untuk sidang pada tanggal 17 Juni 2002 di Pengadilan negeri Jakarta Pusat;

3. Bahwa jumlah permohonan kepailitan yang diajukan Pemohon adalah sebesar US$ 1.975.651.01 (belum diverifikasi);

4. Bahwa Pemohon PKPU adalah suatu perusahaan PMDN yang bergerak di bidang refinery gula yaitu pengumpulan bahan mentah berupa raw sugar (gula mentah) dan proses dipabrik refinery gula dan kemudian hasil produknya dijual di pasar dalam negeri;

5. Bahwa dilihat dari NILAI Pemohon PKPU sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 (Bukti P - 1) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo Utomo & Co, dan Laporan Keuangan Perusahaan (internal) yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 (Bukti P - 2) sebagai berikut:

• Total asset yang dimiliki BMS per 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp. 210.854.766.765 (dua ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

6

• Total kewajiban BMS per 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp. 525.772.369.966,- (lima ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

6. Bahwa walaupun berdasarkan Laporan Keuangan tersebut di atas, posisi keuangan Pemohon PKPU menunjukkan angka yang kurang meyakinkan namun apabila kita membandingkan dengan proses operasional pabrik sebagaimana diuraikan dibawah ini, maka sebetulnya Pemohon PKPU masih memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditur:

A. Berdasarkan data opersional pabrik Pemohon PKPU pada umumnya:

Kapasitas Normal dari pabrik Pemohon PKPU adalah 150.000 (seratus lima puluh ribu ton pertahun (Bukti P - 3) berupa raw sugar dengan taksiran harga pasar p. 3.000.000/ton (Bukti P - 4).

Berdasarkan jumlah tonage tersebut di atas dalam prosesnya akan dapat diperoleh refined sugar sejumlah 95% =142.500 ton, (Bukti P - 5).

Berdasarkan standar operasional pabrik hasil penjualan dari 142.500 refined sugar dengan harga Rp. 3.000.000,- (taksiran kasar harga pasar per ton) = Rp. 427.500.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan standar operasional pabrik biaya proses pertahun adalah Jumlah tonage refined sugar X harga per ton = 142.500 ton X Rp. 458.790 (Bukti P - 6 ) = Rp. 65.377.575.000,-

Berdasarkan standar operasional pabrik, biaya pembelian raw sugar adalah Jumlah tonage dikalikan harga per ton

7

Harga taksiran kasar raw sugar per ton = US$.185,50 (Bukti P -7) Misalnya kurs 1 Dollar = Rp. 8.600,- maka Biaya pem belian 142.500 ton refined sugar adalah = Rp. 227.330.250.000,-Biaya proses pertahun + pembelian raw sugar =R p.65.337.575.000,- + Rp. 227.330.350.000,- = Rp.292.707.825.000, -Berdasarkan standar operasional pabrik, hasil penjualan refined sugar pertahun (NET)Rp. 427.500.000.000,- (minus) Rp. 292.707.825.00,- =Rp. 134.792.175.000,-Dan dalam 10 tahun penghasilan penjualan (NET) Pemohon PKPU adalah 10 x Rp. 134.792.175.000,- = Rp.1.347.921.750.00, -

B. H utang jangka pendek dan panjang menurut laporan keuangan Rp. 135.171.020.740,- + Rp. 390.055.349.226,- = Rp. 528,348.271.245,-

Dengan jumlah dana sebesar prediksi Rp. 1.347.921.750.000,- maka setiap tahun bisa dialokasikan sebesar Rp. 2.551.199.319,- dibulatkan Rp. 2.551.200.000,-

Diperkirakan Rp. 551.000.000,- dipakai untuk biaya-biaya lain dalam proses pembuatan Refined Sugar maka dengan suatu rencana restrukturisasi selama 10 tahun diharapkan Pemohon PKPU dapat membayar seluruh hutang-hutangnya. Maka dari itu Pemohon PKPU memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada para kreditur, jika dikabulkan untuk PKPU.

Bahwa pada saat ini Pemohon PKPU sedang dalam tahap Negoisasi Proposal Restrukturisasi Awal dengan Pemohon dimana Termohon telah mengadakan pembicaraan informal pada tanggal 20 Juni 2002 di Restoran Sdr. Willy Edy Assistant Vice President Pemohon ;

Begitu juga Termohon telah melakukan pembicaraan Informal dengan Bank Negara Indonesia (Persero) sebagai Kreditur Utama yang diadakan tanggal 20 Juni 2002 di Kantor Pusat B N I;

8. Bahwa disamping PT. Bank CIC Internasional Tbk., dan Bank Negara Indonesia (Persero) tbk., Pemohon PKPU masih mempunyai kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana diperinci dalam Pertelaan yang merupakan Lampiran dari Permohonan ini sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 93 Peraturan Kepailitan (Bukti P - 9 );

9. Bahwa Pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur, karena perusahaan masih dalam keadaan beroperasi apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya, berdasarkan butir 6 di atas ;

10. Bahwa saat ini Pemohon PKPU memperkerjakan karyawan sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang (vide Bukti P - 9) karyawan, bila perusahaan dinyatakan pailit tidak menutup kemungkinan terjadinya gejolak sosial yang tidak diinginkan. Karena itu solusi PKPU akan lebih bermanfaat bagi para kreditur ;

11. Bahwa sehubungan dengan Rencana Proposal Restrukrisasi sebagaimana telah diuraikan dalam butir 7 (tujuh) di atas, maka Pemohon PKPU dan para Kreditur memerlukan waktu untuk dapat membahas lebih lanjut Proposal Restrukturisasi Awal yang telah diajukan BMS kepada para krediturnya pada tanggal 20 Juni 2002 tersebut dan butir 6 (enam) di atas, sedangkan Rencana Perdamaian sebagaimana disyaratkan Pasal 213 ayat (2) Peraturan Kepailitan akan segera disusulkan ;

12. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan menunjuk pasal 217 96) da Pasal 214 (2) dari Undang-undang Kepailitan No. 4, 1998, mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat agar berkenan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon ; Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua

9

Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU PT. Bernas Madu utang (PKPU);

2. Menetapkan Pemohon dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

3. Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus PKPU PT. Bernas Madu Sari (PT. BMS) Sdri. Hj. Tutik Sri Suharti, SH.

Apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir Isnoewarso Rasjid dan Melvin Korompis, masing- masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama, dari dan oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bernas Madu Sari (BMS) dan kuasanya Amalia Santoso, Sh., Nuryantto, Sh., dan Mansur, SH., serta Suradi, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2002, dan Termohon hadir Anthony C. Kartawiria Dan Hamidi, SE., dan kuasa hukumnya Soeprapto, SH., Lukas Budiono, SH. CN. LL.M., IAN Kahriansyah, SH., Ronald Sirait, SH., dan Shinta Handayani, SH., serta Hening Chandra W. SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 036/CIC/D/SJ/ VI/2002 tanggal 25 Juni 2002, sedangkan untuk Kreditur lain tidak ada yang hadir;

M enimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

M enimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

10

- Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU, karena tidak sesuai sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 93 Peraturan Kepailitan ;

- Meragukan kemampuan PT. BMS, karena aset PT. BMS hanya senilai Rp. 210 Milyar, sedangkan kewajiban PT BMS sebesar Rp. 500 milyar lebih, adapun kewajiban untuk pembayaran LC sudah jatuh tempo 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Sudah memberikan teguran baik lisan maupun tertulis, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Pemohon PKPU ;

- Meragukan kemampuan PT. BMS untuk membayar sebagaimana seharusnya baik kewajiban pokok ditambah bunganya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti P -1 : Laporan Keuangan 1999/1998 ;

2. Bukti P - 2 : Laporan Keuangan 2001/2000 ;

3. Bukti P - 3 : Proposal Pendirian Pabrik ;

4. Bukti P - 4 : Faktur Penjualan #01 - 01 0 0057 C BMS

5. Bukti P - 5 : Proses Refinasi;

6. Bukti P - 6 : Biaya Proses Refinasi ;

7. Bukti P - 7 : Commercial Invoice No. 016-A/2001 ;

8. Bukti P - 8 : Pertelaan Kreditur;

9. Bukti P - 9 : Daftar Karyawan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun ;

11

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa di depan persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara tersebut dianggap telah termasuk dalam putusan in i;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon adalah agar kepada Pemohon diberi waktu yang cukup mengupayakan pembayaran utang- utang kepada Para Kreditur Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan PKPU diajukan sebagai counter permohonan kepailitan, maka permohonan tersebut diperiksa pada saat yang bersamaan dengan permohonan kepailitan, oleh karena itu pula sesuai dengan ketentuan Pasal 217 ayat (6) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Stbl. 1906 Nomor 348 jo. Stbl. 1905 Nomor 217, maka permohonan PKPU tersebut harus diputuskan lebih dahulu dan dengan demikian permohonan kepailitan Nomor : 11/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 3 Juni 2002 ditangguhkan ;

Menimbang, bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah ditanda tangani oleh Pemohon yang berwenang mewakili PT. BERNAS MADU SARI, sesuai dengan surat permohonan dan kuasa hukumnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta telah melampirkan Neraca dari PT. Bernas Madu Sari (Bukti P - 1, P - 2, dan P - 8) yang memuat daftar aktiva dan pasiva serta daftar Para Kreditur dari PT. BERNAS MADU SARI, oleh karea itu pula permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi ketentuan Pasal 213 ayat (1) U.U. Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Stbl. 1906 Nomor 348 jo. Stbl. 1905 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor ITahun 1998 jo. Stbl. 1906 Nomor 348 j o. Stbl. 1905 Nomor 217 ;

12

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU telah memenuhi persyaratan hukum maka berdasarkan Pasal 214 ayat (2) U.U. Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Stbl. 1906 Nomor : 348 jo. Stbl. 1905 Nomor : 217, Pengadilan harus segera mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) untuk waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPUS diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena PKPU harus dikabulkan maka perlu ditunjuk dan diangkat Hakim Pengawas dan Pengurus ;

Menimbang, bahwa mengenai penunjukan dan pengangkatan Hakim Pengawas, maka akan dipilih dari antara Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU di dalam permohonannya telah memohon agar Sdri. Hj. Tutik Sri Suharti, SH., ditunjuk sebagai Pengurus yang akan mengurusi harta Debitur secara bersama-sama dan sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menentukan adanya benturan kepentingan, maka permohonan Pemohon PKPU tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segera setelah ditetapkan PKPUS, Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil Debitur dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk datang menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45, terhitung sejak PKPUS ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditentukan kemudian setelah pengurus nyata-nyata melaksanakan tugas-tugasnya, dan besarnya akan ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.09.HT.05.10 Tahun 1998, tertanggal 22 September 1998 tentang Pedoman Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus ;

13

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon PKPU;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Staatsblad 1906 Nomor : 348 jo. Staatsblad 1905 Nomor : 217, khususnya Pasal 213 ayat (2) ; 214 ayat (2); 217 ayat (6), 217 F, ayat (1) dan (2) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara in i ;

MEMUTUSKAN:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPUS) dari PT. BERNAS MADU SARI (BMS (Pemohon) untuk sementara, yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

- Menunjuk Sdri. Putu Supadmi, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;

- Mengangkat Sdri. Hj. Tutik Sri Suharti, SH., beralamat Jalan Garuda No. 71B, Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Pengurus ;

- Menetapkan Sidang Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 15 AGUSTUS 2002 JamlO.OO WIB di Gedung Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat;

- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditur untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

- Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditentukan kemudian setelah Pengurus melaksanakan tugas-tugasnya ;

- Menghukum Pemohon untuk membayara biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

14

PUTUSANNOM OR: /PKPU/2002/PN.NIAGA JKT.PST.Jo NOM OR: 11/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST

DALAM PERKARA

Antara

Pemohon PKPU :

PT. Bernas Madu Sari (BMS), berkantor di Gedung Plaza Centris, Lantai 12 Jin. H.R. Rasuna Said Kav. B5 Jakarta Selatan.

Dalam Hal ini diwakili oleh Isnoewarso Rasjid dan Melvin Korompis, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dan atas nama PT Bemas Madu Sari (BMS).

Dengan kuasa hukumnya Amalia Santoso, SH, Nuryanto, SH dan Mansur SH, advocat/konsultan Hukum, alamat jalan Proklamasi 77a, Jakarta Pusat.

Terhadap

Pemohon PK PU :

PT Bank CIC Internasional, alamat Sentral Senayan 1 Office Tower, Jalan Asia Afrika no. 8 Jakarta.

Diwakili oleh: Anthony C. Kartawiria dan Hamidi, SE, bertindak sebagai Direktur.

Dengan kuasa hukumnya :

Suprapto, SH, Lukas Budiono, SH, CN LLM, Ian Kahariansyah, SH dan rekan, Konsultan Hukum, alamat Menara Kebon Sirih lantai 10, Suite 1001, Kebon Sirih kav. 17-19 Jakarta 10340.

15

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 24 Juni 2002 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2002 dibawah nomor : 03/ PKPU/2002/PN.Niaga.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2002 PT. Bank CIC Internasional, Tbk., melalui Kuasa Hukumnya SOEPRAPTO, LUKAS BUDIONO & Partners telah mendaftarkan Permohonoan PAILIT terhadap BMS dan terdaftar dengan Nomor ll/PA IL IT /2002/ PN.NIAGA.JKT.PST. ;

2. Bahwa Pemohon PKPU telah menerima surat pemberitahuan panggilan sidang perkara kepailitan No. 1 l/Pailit/2002/PN.Niaga/ JKT.PST tertanggal 7 Juni 2002 untuk sidang pada tanggal 17 Juni 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3. Bahwa jumlah permohonan kepailitan yang diajukan Pemohon adalah sebesar US$ 1.975.651.01 (belum diverifikasi);

4. Bahwa Pemohon PKPU adalah suatu perusahaan PMDN yang bergerak di bidang refinery gula yaitu pengumpulan bahan mentah berupa raw sugar (gula mentah) dan diproses dopabrik refinery gula dan kemudian hasil produknya dijual di pasar dalam negeri;

5. Bahwa dilihat dari NILAI PERMOHONAN PKPU sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 (Bukti P - 1) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo Utomo & Co, dan Laporan Keuangan Perusahaan (internal) yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 (Bukti P - 2) sebagai berikut:

• Total asset yang dimiliki BMS per 31 Desember 2001 adalah

16

sebesar Rp. 210.854.766.765 (dua ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

• Total kewajiban BMS per 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp. 525.772.369.966,- (lima ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

6. Bahwa walaupun berdasarkan Laporan Keuangan tersebut di atas, posisi Keuangan Pemohon PKPU menunjukkan angka yang kurang meyakinkan namun apabila kita membandingkan dengan proses operasional pabrik sebagaimana diuraikan di bawah ini maka sebetulnya Pemohon PKPU masih memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditur;

A. Berdasarkan data operasional, pabrik Pemohon PKPU pada umumnya :

Kapasitas Normal dari pabrik Pemohon PKPU ADALAH 150.000 (seratus lima puluh ribu) ton pertahun (Bukti P - 3) berupa raw sugar dengan taksiran harga pasar Rp. 3.000.000/Ton (Bukti P - 4)

Dari jum lah tonage tersebut di atas dalam prosesnya akan dapat diperoleh refined sugar sejumlah Rp. 95% = 142.500 ton (Bukti P - 5).

Berdasarkan standar opersional pabrik hasil dari 142.500 refined sugar dengan harga Rp. 3.000.000,- (taksiran kasar harga pasar per ton) = Rp. 427.500.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan standar operasional pabrik biaya proses pertahun adalah Jumlah tonage refined sugar X harga per ton = 142.500 ton X Rp. 428.790 (Bukti P - 6) = Rp. 65.377.575.000,-

17

Berdasarkan standar operasional pabrik, biaya pembelian raw sugar adalah Jumlah tonage dikalikan harga per ton.

Harga taksiran kasar raw sugar per ton = US$. 185,50 (Bukti P - 7)

Misalnya kurs 1 Dollar = Rp. 8.600,- maka

Biaya pem belian 142.500 ton refined sugar adalah = Rp. 227.330.250.000,-

Biayaproses pertahun + pembelian raw sugar = Rp. 65.377.575.000,- + Rp. 222.330.250.000,- = Rp. 292.707.825.000,-

Berdasarkan standar operasional pabrik, hasil penjualan refined sugar pertahun (NET) Rp. 427.500.000.000,-(minus) Rp. 292.707.825.000 = Rp. 134.792.175.000,-

Dan dalam 10 tahun penghasilan penjualan (NET) Pemohon PKPU) adlah 10xRp. 134.792.175.000,- = Rp. 1.347.921.750.000,-

B. Hutang jangka pendek dan panjang menurut lapoan keuangan

Rp. 135.171.020.740,-+Rp. 390.055.349.226,-=Rp. 528.348.271.245,-

Dengan jumlah dana sebesar predeksi Rp. 1.347.921.750.000,- maka setiap tahun bisa dialokasikan sebesar Rp. 2.551.199.319,- dibulatkan Rp. 2.551.200.000,-

Diperkirakan Rp. 551.000.000,- dipakai untuk biaya-biaya lain dalam proses pembuatan Refined Sugar, maka dengan suatu rencana restrukturisasi selama 10 tahun diharapkan Pemohon PKPU dapat membayar seluruh hutang-hutangnya. Maka dari itu Pemohon PKPU memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan hutang- hutangnya kepada para kreditur, jika dikabulkan untuk PKPU

7. Bahwa pada saat ini Pemohon PKPU sedang dalam tahap NEGOISASI Proposal Restrukturisasi Awal dengan Pemohon

18

dimana dengan Pemohon dimana Termohon telah mengadakan pembicaran informal pada tanggal 20 Juni 2002 di Restoran Milinia, Jakarta antara Sdr. Hudiyanto Direktur Keuangan Termohon dan Sdr. Willy Edy Assistant Vice President Pemohon ;

Begitu juga Termohon telah melakukan pembicaraan Informal dengan Bank Negara Indonesia (Persero) sebagai Kreditur Utama yang diadakan tanggal 20 Juni 2002 di Kantor Pusat B N I;

8. Bahwa disamping PT. Bank CIC Internasional, Tbk., dan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Pemohon PKPU masih mempunyai kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana diperinci dalam Pertelaan yang merupakan Lampiran dari Permohonan ini sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 93 Peraturan Kepailitan (Bukti P - 9) ;

9. Bahwa Pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada para Kreditur, karena perusahaan masih dalam keadaan beroperasi apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya, berdasarkan butir 6 di atas ;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon PKPU memperkerjakan karyawan sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang (vide Bukti P - 9) karyawan, bila perusahaan dinyatakan pailit tidak menutup kemungkinan terjadinya gejolak sosial yang tidak diinginkan, karena itu solusi PKPU akan lebih bermanfaat bagi para kreditur ;

11. Bahwa sehubungan dengan rencana Proposal Restruksurisasi sebagaimana telah diuraikan dalam butir 7 (tujuh) di atas, maka Pemohon PKPU dan para kreditur memerlukan waktu untuk dapat membahas lebih lanjut Proposal Restrukturisasi Awal yang telah diajukan BMS kepada para krediturnya pada tanggal 20 Juni 2002 tersebut dan 6 (enam) di atas, sedangkan Rencana Perdamaian sebagaimana diisyaratkan Pasal 213 ayat (2) Peraturan Kepailitan akan segera disusulkan ;

12. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan menunjuk Pasal 217 (6) dan Pasal 21 (2) dari Undang-undang Kepailitan No. 4, 1998,

19

mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat agar berkenan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU PT. Bernas Madu Sari (PT. BMS) Sdri. Hj. Tutik Sri Suharti, SH.

2. Menetapkan Pemohon dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

3. Menunjuk Hakim Pengawas dan Penguras PKPU PT. Bernas Madu Sari (PT. BMS) Sdri. Hj. Tutik Sri Suharti, SH.

Apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk Pemohon hadir Isnoewarso Rasjid dan Melvin Korompis, masing- masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama, dari dan oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bernas Madu Sari (BMS) dan kuasa hukumnya Amalia Santoso, SH., Nuryanto, SH., dan Mansur, SH., serta Suradi, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2002, dan Termohon hadir Anthony C. Kartawiria dan Hamidi, SE., dan kuasa hukumnya Soeprapto, SH., Lukas Budiono, SH. CN. LL.M., IAN Kahariansyah, SH., Ronald Sirait, SH., dan Shinta Handayani, SH., serta Hening Chandra W, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 036/CIC/D/ SK/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002, serta dihadiri pula oleh Para Kreditur lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 05 Juli 2002, No. 03/PKPU/ 2002/PN.NIAGA.JKT.PST., jo No. 11/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT/

20

PST.,telah mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Sementara, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPUS) dari PT. Bemas Madu Sari (BMS (Pemohon)) untuk sementara, yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

- Menunjuk Sdri. Putu Supadmi, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;

- Mengangkat Sdri. Hj. Tutik Sri Suharti, SH., beralamat di Jalan Garuda No. 718, Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Pengurus ;

- Menetapkan Sidang Majelis Hakim pada hari: KAMIS, tanggal 15 AGUSTUS 2002 Jam 10.00 WIB di Gedung Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat;

- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditur untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

- Menetapkan biaya pengurus dan imbalan jasa Pengurus akan di tentukan kemudian setelah Pengurus melaksanakan tugas-tugasnya ;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ju ta );

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah diserahkan RencanaPerdamaian tertanggal 6 Agustus 2002, dengan alasan-alasan sebagaiberikut:

a. Bahwa kondisi pabrik sampai saat ini masih sangat layak untuk melakukan aktifitasnya dengan kapasitas produksi 500 ton per hari dan melalui program peningkatan kapasitas produksi pada kuartal ke-1 (satu) tahun 2003 diharapkan telah mampu menghasilkan gula rafinasi sebanyak 700 ton per hari;

21

b. Bahwa kebutuhan akan gula rafinasi oleh industri makanan dan minuman dalam negeri yang mencapai 900.000 ton per tahun sementara produksi dalam negeri hanya 150.000 ton per tahun (PT. BMS saat ini baru satu-satunya produsen gula rafinasi di Indonesia) merupakan peluang bisnis yang sangat cerah dan membuat gula rafinasi hasil produksi PT. BMS akan terserap habis oleh pasar. Dengan demikian sangat memungkinkan bagi PT. BMS untuk tetap mempertahankan kondisi pabrik terus beroperasi dan pada akhirnya akan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para kreditur;

c. Bahwa dengan tetap mempertahankan operasional pabrik berarti menghindarkan diri dari adanya pengangguran massal atas 400 orang karyawan (atau lebih dari 1000 jiwa termasuk keluarganya) yang menggantungkan hidup dari PT. BMS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus pada sidang tanggal 15 Agustus 2002, Pemohon telah mengajukan Rencana Perdamaian tertanggal 06 Agustus 2002, dan atas Rencana Perdamaian tersebut, telah diadakan lima kali rapat kreditur, terakhir tanggal 15 Agustus 2002 yaitu rapat kreditur tentang pemungutan suara (voting);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2002, Majelis Hakim telah menerima surat/laporan d a ri:

1. Hakim Pengawas berikut lampirannya: Berita Acara Rapat Kreditur tanggal 15 Agustus 2002, pada pokoknya mengatakan bahwa Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat diterima oleh 9 Kreditur dari 11 Kreditur, dimana ada 2 Kreditur yang tidak setuju;

2. Pengurus berikut 8 (delapan) lampirannya, pada pokoknya mengatakan Rencana Perdamaian diterima oleh mayoritas Kreditur dan mohon untuk disah ;

22

3. Debitur/Pemohon, pada pokoknya memohon agar perdamaian disahkan, juga telah didengar keterangan lisan ;

4. 9 (sembilan) kreditur dari 11 (sebelas) Kreditur yaitu : PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), PT. SAUBAHTERA SAMUDRA, PT. FORINDOPRIMA PERKASA, PT. MULTI SURINDO, CV. PUNDI PUTRA PRATAMA, PT. TJOKRO PUTRA PERSADA, PT. UPAYA MANDIRI SEJAHTERA, PT. SIMONGAN PALSTIK FACTORY, CARGIL INTERNASIONAL SA pada pokoknya menerima Pengesahan Rencana Perdamaian ;

5. 2 (dua) Kreditur dari 11 (sebelas) Kreditur yaitu : PT. BANK CICI INTERNASIONAL, Tbk., PT. ALINDOJAYA SEMBADA pada pokoknya menolak Pengesahan Rencana Perdamaian ;

M enimbang, bahwa dipersidangkan PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk., dan PT. ALINDOJAYA SEMBADA mengajukan keberatan yang pada pokoknya: telah menjadi perselisihan tentang jumlah tagihan dari Kreditur yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatkan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangkan dan dicatatan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian dari putusan in i;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada hakekatnya adalah agar kepadanya dapat diberikan PKPU dengan maksud untuk mengajikan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau bagian utang-utangnya kepada Para Kreditur ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Debitur telah mengajukan Rencana Perdamaian, dan atas Rencana Perdamaian tersebut, telah diadakan voting oleh Pengurus yang dipimpin oleh Hakim Pengawas sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing ;

23

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengurus, dan Hakim Pengawas tertanggal 15 Agustus 2002, dari hasil voting tersebut, yang dihitung berdasarkan Pasal 265 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan (UUK), Pengurus dan Hakim Pengawasm sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berpendapat bahwa mayoritas Kreditur menyetujui atau menerima Rencana Perdamaian ;

Menimbang, bahwa hasil voting tersebut adalah sebagai berikut:

- Kreditur yang hadir 11 dengan jumlah tagihan Rp. 259.465.941.270,- (dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) (=100 % );

- Kreditur yang menerima / setuju Rencana Perdamaian 9, dengan jumlah tagihan Rp. 236.383.118.857,- (dua ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) (=91,10%);

- Kreditur yang tidak menerima / tidak setuju Rencana Perdamaian 2, dengan jumlah tagihan Rp. 23.082.822.700,- (dua puluh tiga milyar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiha) (=8,90 % );

Menimbang, bahwa karena mayoritas Kreditur menerima Rencana Perdamaian, maka Rencana Perdamaian berubah menjadi Perjanjian Perdamaian ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian yang diterima oleh Mayoritas Kreditur tersebut dan telah ditandatangani oleh Kreditur yang menerima, Debitur dan diketahui/disaksikan oleh Hakim Pengawas dan Pengurus, adalah Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Agustus 2002 ;

Menimbang, bahwa karena Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima oleh mayoritas Kreditur, maka menurut Pasal

24

269 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998, Perjanjian Perdamaian tersebut;

M enimbang, bahwa akan tetapi sebelum M ajelis Hakim memberikan putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian, perlu dipertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan seperti yang dikemukakan oleh Kreditur yang menolak pengesahan, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 269 ayat (2) huruf a sampai dengan d Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa Pasal 269 ayat (2j Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998, mengatakan : (2) Pengadilan hanya dapat menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian, apabila:

a. Harta debitur, termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

b. Pelaksanaan Perdamaian tidak cukup terjamin ;

c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan Debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal in i;

d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak dibayar.

Menimbang, bahwa Kreditur PT. B ANK CIC INTERNASIONAL, Tbk., PT. ALINDOJAYA SEMBADA dalam persidangan mengajukan keberatan tentang rencana perdamaian dengan alasan telah terjadi perselisihan tentang jumlah tagihan dari Kreditur yang bersangkutan oleh karena itu, alasan keberatan PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk., dan PR. ALINDOJAYA SEMBADA tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 269 (2) Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tersebut

25

oleh karena itu juga keberatan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk., dan PT. ALINDOJAYA SEMBADA harus ditolak, maka tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan pengesahan perjanjian perdamaian tertanggal 15 Agustus 2002 ;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus, karena belum ada pengajuan perhitungan dari Pengurus dan Hakim Pengawas, maka akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara, sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan : Pasal 265, 269 dan 273 UU No. 4 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan perkara in i;

MEMUTUSKAN:

- Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Agustus 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. BERNAS MADU SARI (BMS) dan para Krediturnya adalah sah dan mengikat;

- M enghukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan para krediturnya untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;

- Menyatakan imbalan Jasa pengums ditetapkan kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.:M.09-HT.05.10 Tahun 1998 ;

- Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar n ih il;

26

No. 03/PK PU/2002/PN.N iaga.Jkt.Pst. jo No. ll/P a iIit/2 0 0 2 /PN.Niaga.Jkt.Pst.

Catatan :

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga untuk mengabulkan permohonan kewajiban penundaan pembayaran utang sementara (PKPUS) dari pemohon sudah tepat dan benar serta cukup sempurna yaitu mendasarkan pada ketentuan pasal 217 ayat (6), 213 ayat (1) dan 214 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998.

2. Hanya saja dalam putusan tersebut terdapat kesalahan ketik pada pasal 217 F ayat (1) dan (2), sebab yang benar adalah pasal 217 E ayat (1) dan (2) yang mengatur perihal pengangkatan pengurus yang harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan.

3. Dalam putusan terlihat bahwa pemohon PKPU belum melampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 212, sesuai dengan ketentuan pasal 213 ayat (2) Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998.

Hal ini dapat dibenarkan karena berdasarkan ketentuan pasal 249 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998, rencana perdamaian dapat dimajukan pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu.

(Parwoto Wigjosumarto, SH.)

27


PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PEMOHON DITOLAK

M i U kPe r pus t a kaa n

Mahkamah Agung - R i

HUKUM NIAGA

29

A i I i M

nimAaiguqi'j*!§fluSA dfirnejIrinM

TERMOHON MEMPUNYAI LEBIH DARI SATU KREDITUR HINGGA SULIT MEMBAYAR HUTANG

• Permohonan Setianto Nataliputra sebagai Pemohon terhadap Termohon PT. Intellegence Multimedia Solutions berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tgl 28 Mei 2002 antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan perjanjian pinjaman uang sebanyak Rp. 506.047,422; yang belum termasuk bunga;

- Bahwa atas pinjaman tersebut Pemohon sudah berkali- kali melakukan penagihan, baik tertulis maupun secara lisan, dan Termohon memberikan jawabannya Tgl 31 Januari 2003 yang menyatakan tidak mampu membayar utang, hal mana Termohon seharusnya sudah membayar paling lambat Tgl 30 Juli 2002;

- Bahwa disamping mempunyai hutang kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada 6 (enam) kreditur.

• Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut, p ihak Termohon mengajukan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sebab yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan salah alamat serta Pemohon tidak punya hak untuk menagih dan Termohon juga tidak punya hutang yang sudah jatuh tempo.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam perjanjian itu dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang juga punya saham di Termohon, oleh karenanya perjanjian tersebut berlaku bagi kedua belah pihak;

31

- Untuk itu Termohon menolak menyatakan pailit yang diajukan Pemohon.

• Pertimbangan hukum dan putusan

- Bahwa atas dasar Perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang telah menentukan Tgl 28 Mei 2002 harus dibayar, namun hingga batas waktu Tgl 30 Juli 2002 belum juga dibayar, maka karenanya harus di konversi dan Termohon dinyatakan cidra janji;

- Bahwa oleh karena Termohon bukan dalam pengertian debitur pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan, maka Permohonan Pemohon harus ditolak dan dibebankan membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA NO : 08/PAILIT/2003/PN.NIAGA/JKT.PST

DALAM PERKARA

Antara

Pemohon:

Setianto Nataliputra, pengusaha yang beralamat di Pulau Pelangi 1/30 RT 004/009, Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yosef Sri Sasongko, SH dan Umar Hanafi, SH. selaku pengacara dari kantor Hukum Soesilo Ariwibowo & Rekan yang beralamat di Komplek Fatmawati Mas 1/11 Jin. R.S. Fatmawati Raya No. 20 Jakarta Selatan, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2003

32

Melawan

Termohon:

PT. Intellengence Multimedia Solutions, yang beralamat di Hotel Sahid Jaya, Jaakarta, Jin. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta.

33

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2003 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2003 dibawah Nomor : 08/ Pailit/2003/PN. NIAGA.JKT.PST, mengajukan permohonan sebagai berikut;

TERMOHON M EM ILIKI “HUTANG” YANG TIDAK DIBAYAR

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2002, Pemohon dan Termohon telah melakukan ikatan hukum berdasarkan Perjanjian Pinjaman (“Perjanjian”), dimana Pemohon bersedia memberikan pinjaman uang kepada Termohon setinggi-tingginya hingga sebesar USD 200,000,- (dua ratuss ribu Dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 24% (dua puluh empat persen) per tahun, sebagaimana diatur dalam Perjanjian tersebut (bukti P-l).

2. Bahwa Pemohon telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan dan atau mengirimkan uang kepada Termohon dan Termohon telah pula menerima uang pinjaman dari Pemohon tersebut, sebagaimana pengiriman sebagai berikut:

2.1. Bilyet Giro Bank Bali Cabang Teluk Gong - Jakarta, Nomor : AA155841, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang telah diterima dan dicairkan oleh Termohon pada tanggal 24 April 2002 (Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4);

2.2. Bilyet Giro Bank Bali Capem Teluk Gong - Jakarta, Nomor : AA155842, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang telah diterima dan dicairkan oleh Termohon pada tanggal 20 mei 2002 (bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7);

2.3. Bilyet Giro Bank Bali, Nomor: AA155843 Cabang Teluk Gong - Jakarta, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang telah diterima/dicairkan oleh Termohon pada tanggal 31 mei 2002 (Bukti P-8 dan Bukti P-9);

34

Sehingga total hutang Termohon kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian di atas adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa selain pinjaman di atas, Termohon telah pula menambah pinjamannya kepada Pemohon sebesar Rp. 56.047.422,- (lima puluh enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah diterima Termohon pada tanggal 31 Agustus 2002 (bukti P-10);

3.2. Biaya tiket dan biaya-biaya perjalanan untuk Mr. Choi dan Mr. Park Karyawan Termohon dari Korea Selatan, sebesar Rp. 11. 047.422,- (sebelas juta empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pemohon pada tanggal 13 September 2002 (bukti P - ll dan Bukti P-12).

4. Bahwa dengan demikian terbukti, Termohon telah memiliki hutang pokok belum termasuk bunga yang tidak dibayar kepada Pemohon dengan total keseluruhan hutang sebesar Rp. 506.047.422,- (lima ratus enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

5. Bahwa atas hutang Termohon kepada Pemohon tersebut, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah berkali-kali menegur Termohon baik secara lisan maupun tertulis yang pada intinya untuk segera melakukan pembayaran hutang kepada Pemohon, sebagaimana surat Pemohon dan Kuasa Pemohon, sebagai berikut:

5.1. Surat Peringatan Kedua mengenai pinjaman yang belum diselesaikan, tertanggal 15 Oktober 2002 dan surat telah diterima Termohon pada tanggal 16 oktober 2002 (Bukti P- 13);

35

5:2. Surat Peringatan Ketiga mengenai pinjaman yang belum diselesaikan, tertanggal 31 Oktober 2002 dan surat telah diterima Termohon pada tanggal 15 Nopember 2002 (Bukti P- 14);

5.3. Surat Nomor : 135/PT. IMS/KHSA & R/XI/02, tertanggal 28 N opem ber 2002, perihal ; Panggilan/Pem beritahuan Pembayaran Pinjaman Termohon kepada Pemohon, dan surat telah diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Nopember 2002 (Bukti P-15);

5.4. Surat Nomor : 136/PT.IMS/KHSA & R/XI/02, tertanggal 7 Desember 2002, perihal : Somasi dan Undangan Pertemuan untuk Segera Melakukan Pembayaran Atas Pinjaman Termohon kepada Pemohon, dan surat telah diterima oleh Termohon kepada Pemohon, dan surat telah diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2002 (Bukti P-16);

5.5. Surat Nomor: 003/PT.IMS PXIMS/KHSA & R/I/03, tertanggal 6 Januari 2003, perihal : Jawaban Atas Surat Termohon tertanggal 30-12-2002 (perihal Bukti P-19) dan Somasi Terakhir, surat diterima oleh Termohon pada tanggal 6 Januari 2003 (Bukti P-17);

6. Bahwa atas teguran Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui hutang kepada Pemohon, namun tidak memberikan jawaban positif atas kewajiban pelunasan pembayaran hutang sebagaimana surat Termohon kepada Pemohon, sebagai berikut:

6.1. Surat Jawaban, tertanggal 29 Nopember 2002, yang telah diterima Pemohon pada tanggal 3 Desember 2002 (Bukti P- 18);

6.2. Surat Usulan, tertanggal 30 Desember 2002, yang telah diterima Pemohon pada tanggal 2 Januari 2003 (Bukti P-19);

36

6.3. Surat ketidakmampuan membayar hutang, tertanggal 20 Januari 2003, yang telah diterima Pemohon pada tanggal 21 Januari 2003 (bukti P-20);

6.4. Surat jawaban dari Termohon, tertanggal 31 Januari 2003, yang menegaskan surat dari Termohon sebelum nya, yaitu ketidakmampuan membayar hutangnya kepada Pemohon (Bukti P-21);

Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditambah lagi pengakuan Termohon sendiri, terbukti bahwa Termohon memiliki hutang kepada Pemohon.

UTANG TERSEBUT SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

7. Bahwa berdasarkan butir 2 Perjanjian, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran hutang termasuk bunga dimaksud kepada Pemohon, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juli 2002. Dan jika pembayaran ini tidak dilakukan, maka pinjaman tersebut akan langsung dikonversi menjadi saham selambat-lambatnya satu minggu setelah tanggal 30 Juli 2002 atau selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus 2002 (periksa Bukti P-1, butir 4).Akan tetapi, hingga permohonan ini diajukan, Termohon belum melakukan pembayaran hutang dan belum/tidak juga melakukan konversi saham dan melakukan perubahan anggaran dasarnya, sehingga karenanya terbukti bahwa hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

TERMOHON MEMILIKI LEBIH DARI SATU KREDITUR

8. Bahwa selain kewajiban hutang yang wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon, ternyata Termohon juga memiliki hutang kepada pihak lain, yaitu ;

37

8.1. PT. Centrin Online Tbk., berkedudukan di Jakarta, beralamat Gedung Menara Jamsostek, lantai 4, Jalan Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

8.2. PT. Sahid Jaya Hotel Jakarta, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

8.3. PT. Speed Net, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang R epublik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin kav. 3, Jakarta, sebesar USD 30.000 (tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

8.4. Roonets CO., LTD., beralamat di Hyundai Tower 3rd Floor, Sinchun Dong, Sangpa Gu, 130 735, Seoul, Korea Selatan, sebesar USD 30.000 (tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

8.5. PT. Astra Sedaya Finance, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, beralamat di Jl. R.S. Fatmawati Raya No. 9 Jakarta Selatan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

8.6. Ir. Machnizam Machnin, beralamat di Jalan Bona Indah Blok A No. 5, Jakarta Selatan, sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

9. Bahwa dengan demikian telah terbukti, bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur, dan ternyata tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohonan Pemohon ini telah mempunyai dasar dan alasan hukum seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998.

38

PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

10. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon serta untuk mencegah agar Termohon tidak melakukan tindakan atas kekayaannya yang dapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua hutang Termohon berdasarkan bukti-bukti di atas, maka mohon dalam menjatuhkan putusan permohonan pailit ini, Bapak Ketua Pengadilan negeri Jakarta Pusat, Cq. Pengadilan Niaga atau Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengangkat dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dan Kurator yang terdaftar di Pengadilan Niaga pasda Pengadilan Negeri Jakarta pusat, yang independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik kepada Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 13 ayat (1) dan (3) UU Nomor : 4 Tahun 1998.

11. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini dan sesuai pasal 180 Reglemen Indonesia yang diperbaharui dan pasal 6 ayat (5) UU Kepailitan, Pemohon mohon agar Bapak ketua pengadilaan Niaga pada pengadilaan Negeri Jaakarta Pusat yang terhormat berkenan menyatakan putusannya atas permohonan kepailitan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Termohon mengajukan suatu upaya hukum terhadap putusan ini (uitvoerbaar bij vorraad).

12. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan pernyataan pailit ini didasarkan dan disebabkan karena tidak ditepatinya kewajiban pembayaran hutang Termohon kepada Pemohon, maka sudah selayaknya bila biaya perkara dibebankan kepada Termohon;

Oleh karena permohonan ini telah mengajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998, yaitu : Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang...”, maka sangatlah beralasan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Majelis Hakim Niaga

39

untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Termohon dalam keadaan pailit.

Berdasakan uraian-uraian dan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pada tempatnya bila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Niaga yang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon (PT. Inteligence Multimedia Solutions) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjukkan dan mengangkat kurator dalam kepailitan ini yang terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat sebagai Kurator dalam kepailitan;

4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir masing-masing, Pemohon hadir Kuasanya yaitu Yosef Sri Sasongko,SH dan Um ar Hanafi, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2003, sedangkan Termohon hadir kuasanya yaitu Ade Supandi, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2003, sedangkan kreditur yang lain hadir yaitu : Priyanto, SH.MH selaku National Litigation officer dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK.Pailit/NL/PRY/K.FTM/ IV/03 tanggal 04 April 2003 dan Ir. M achizam Macchim selaku Pribadi ;

40

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada tanggal 10 April 2003 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. UMUM

Bahwa Termohon menolak semua pernyataan yang diajukan oleh Pemohon dalam butir-butir permohonan tanpa te rkecuali dikarenakan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon Tidak Berdasarkan Hukum dan Salah Alamat, mengingat bahwa Pemohon tidak mempunyai hak untuk menagih yang dapat dibuktikan secara sederhana dan Termohon tidak mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sementara Kreditur lain yang dinyatakan Pemohon tidak dapat dibuktikan, serta persyaratan Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Tidak Terpenuhi.

II. Tentang LOAN AGREEMENT, 28 May 2002 (Vide Bukti P -1)

1. Bahwa secara jelas dan nyata, dalam perjanjian tersebut di atas antara Pemohon dengan Lee Byung Tae, kapsitas/kedudukan dari Lee Byung Tae adalah sebagai PRIBADI yang bekerja sebagai President Director dan juga mempunyai saham pada Termohon (mohon dilihat secara seksama pada baris ke 2 dan 3 pada bukti P-l), dan sama sekali BUKAN dalam kapasitas/ kedudukan untuk dan atas nama atau mewakili Termohon;

(Bukti T-1,2,3)

2. Bahwa mengingat perjanjian tersebut dibuat antara Pemohon dengan pribadi Lee Byung Tae, maka oleh karenanya dalam perjanjian tersebut TIDAK dibubuhi Stempel Termohon,

41

sementara apabila Termohon membuat surat atau perjanjian dengan pihak lain SELALU dibubuhi Stempel.

(Bukti T-4, 5 dan mohon dilihat Bukti T-26,27,29,30)

3. Bahwa perjanjian tersebut di atas yang dibuat antara Pemohon dengan pribadi Lee Byung Tae, adalah sebagai Undang-Undang yang berlaku bagi kedua belah pihak tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata) dan tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga (Pasal 1340 KUH Perdata)

4. Bahwa mengingat kata-kata dari perjanjian tersebut di atas sudah jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran (pasal 1342 KUH Perdata), sementara secara jelas-jelas Pemohon telah membuat tafsiran sendiri untuk dijadikan sebagai dasar-dasar hukum permohonan pernyataan pailit Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon (PT. Intelligence Multimedia Solutions) TIDAK PERNAH membuat dan/menanda tangani LOAN AGREEMENT, 28 May 2002 (vide Bukti P-1), dan oleh karenanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon terhadap Termohon adalah salah alamat karena tidak berdasarkan hukum;

Bukti T-6,7

III. Antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan hukum sehigga Pemohon tidak dapat berkapasitas sebagai Kreditur terhadap Termohon.

1. Bahwa setoran dan/pengiriman uang Pemohon (vide Bukti P-2 s/d 10) adalah sebagai tindak lanjut dari perjanjian (vide Bukti P-l), yang dibuat antara Pemohon dengan pribadi Lee Byung Tae (bukan dengan Termohon), yang apabila sampai dengan

42

tanggal 30 Juli 2002, Lee Byung Tae (pihak Pertama) tidak mampu mengembalikannya, akan langsung dikonversikan menjadi saham dan diperhitungkan dari saham milik pribadi Lee Byung Tae.

2. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk biaya tiket dan perjalanan untuk Mr. Choi dan Mr. Park (Vide Bukti P-11), adalah sama sekali TANPA adanya persetujuan sebelumnya dari Termohon, maka oleh karenanya Termohon tidak dapat dikenakan beban untuk bertanggung jawab dan membayar biaya tersebut (vide Bukti P-11), serta mengenai hal ini mohon bukti-bukti dari Pemohon.

3. Bahwa secara jelas setoran dan/pengiriman uang oleh Pemohon (vide Bukti P-2 s/d 9) adalah terbukti merupakan pinjaman pribadi Lee Byung Tae dan sama sekali bukan pinjaman Termohon.

4. Bahwa kemudian Pemohon ikut bergabung dengan Termohon (PT. Intelligence Multimedia Solution) sejak bulan April 2002 dan sampai dengan saat ini belum ada secara resmi surat pengunduran diri Pemohon kepada Termohon.

Bukti T-8 s/d 12

IV. Termohon tidak mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapatditagih.

1. Bahwa sesuai dengan fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana, hubungan antara pihak Termohon dengan pihak kreditur-kreditur lain sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik dan sama sekali tidak mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu :

Dengan PT. Centrin Online Tbk (Bukti T-13 s/d 18)

43

Dengan PT. Sahid Jaya Hotel Jakarta (Bukti T-19)

Dengan PT. Speed Net (Bukti T-20 s/d 27)

Dengan PT. Astra Sedaya Finance (Bukti T-28 s/d 35)

Dan karenanya Termohon juga minta terhadap masalah kreditur- kreditur tersebut di atas dibebankan pembuktian secara hukum pada Pemohon dipersidangan.

2. Bahwa mengenai kreditur Iain (Roonets CO.,LTD), yang oleh Pemohon dinyatakan bahwa adanya kewajiban hutang yang wajib dibayar oleh Termohon adalah tidak benar, maka oleh karenanya dengan ini Termohon juga minta terhadap masalah kreditur lain (Roonets CO.,LTD) dibebankan pembuktian secara hukum pada Pemohon di persidangan.

3. Bahwa sesuai dengan fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana, bahwa kreditur lain (Ir. Machnizam Machnin) adalah “Karyawan” yang bekerja pada Termohon (PT. Intelligence Multimedia Solutions) sejak bulan Februari 2002 sampai dengan bulan Agustus 2002, adapun kapasitas dari Ir. Machnizam Machin sebagai salah satu Kreditur adalah tidak berdasar dan terlalu dipaksakan, oleh karenanya dibebankan pembuktian secara hukum pada Pemohon di persidangan.

V. Kreditur lain yang diajukan Pemohon Tidak Terbukti.

1. Bahwa Pemohon mengajukan PT. Centrin Online Tbk, PT. Sahid Jaya Hotel Jakarta, PT. Speed Net, Roonets Co., LTD., PT. Astra Sedaya Finance dan Ir. Machizam Machin, sebagai kreditur “tanpa” dapat membuktikan bahwa benar Termohon masih memiliki hutang kreditur-kreditur tersebut, dan sesuai dengan hukum pembuktian, maka Pemohon diwajibkan untuk dapat membuktikan tagihan kreditur-kreditur tersebut ada

44

dengan cara menghadirkan kreditur-kreditur tersebut serta menunjukkan bukti-bukti tagihan kepada Termohon.

2. Bahwa dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikannya, maka adalah sangat wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim mengesampingkaan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sehubungan kreditur-kreditur lain, mengingat Pasal 1902 KUH Perdata; Siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan. Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa secara sederhana persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 di persidangan.

VI. Persyaratan dalam Pasal 1 Ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 3 Tidak Terpenuhi.

l'. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 3 UU Kepailitan, Pemohon tidak dapat membuktikan secara sederhana bahwa Termohon memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon yang telah mengajukan permohonan pailit ini;

2. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dari Termohon yang telah terbukti atau dalil-dalil, Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam persidangan (termasuk kapasitas Pemohon sebagai kreditur yang sah ataupun menagih Pemohon yang harus terbukti secara sederhana terhadap Termohon), maka adalah wajar dan sangat beralasan aapabila Pengadilan Niaga menyatakan bahwa persyaratan dalam pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 3 tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan (Staatblad Tahun 1905 Nomor 217 jo. Staatblad Tahun 1906 Nomor 348), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan

45

Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan yang menjadi Undang-Undang dengan UU No. 4 tahun 1998, selanjutnya Termohon mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara K epailitan No. 08/Pailit/2003/ PN.NIAGA.JKT.PST., berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak atau menyatakan tidak menerima permohonan pernyataan pailit Pemohon seluruhnya tanpa terkecuali.

2. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materi yang cukup dan masing-masing diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Perjanjian Pinjaman tertanggal 28 Mei 2002,yang dibuat oleh dan antara Pemohon dengan Termohon;.......................................

2. Bukti P-2 s/d P-10 : Lihat Daftar Alat Bukti Dan Keterangannyatertanggal 28 Maret 2003;...........................

3. Bukti P-11 dan P-12 : Lihat Daftar Alat Bukti dan keterangannyatertanggal 28 Maret 2003;...........................

4. Bukti P-18 s/d P-21 : Lihat Daftar Alat Bukti Dan Keterangannyatertanggal 28 Maret 2003;...........................

5. Bukti P-22 : Kartu Tanda Penduduk atas namaMachnizam Machnin;...................................

6. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Ir. Machizam Machnin,tertanggal 14 April 2003;.............................

7. Bukti P-24 Bukti Gaji Ir. Machnizam Machnin dari bulan Februari 2002, Maret 2002, April

46

2002, Mei 2002, Juni 2002, Juli 2002, dan September 2002;..... ......................................

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Termohon mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materi secukupnya dan masing-masing diberi tanda ; ................ .

1. Bukti T-l : Akta tanggal 17 Mei 2000, Nomor: 12 tentang AktaPendirian perseroan terbatas PT. Aromaladdin Indonesia, yang dibuat di hadapan Ny. Tati Nurwati, SH Notaris di Jakarta;..............................................

2. Bukti T-2 : Akta tanggal 22 Juni 2001, Nomor: 3, Tentang AktaPerubahan PT. Intelligence Multimedia Solutions, yang dibuat di hadapan Ny Zaenab, SH Notaris & PPAT di Depok;.... .......-...........................................

3. Bukti T-3 : Akta tanggal 11 Maret 2002, Nomor : 3, TentangAkta Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat di hadapan Drs. Zarkasyi Nurdin, SH notaris & PPAT di Jakarta Selatan;.........................................

4. Bukti T-4 : Surat Termohon tertanggal 30 Agustus 2002, yangditujukan kepada pihak Hotel Borobudur Jakarta;

5. Bukti T-5 : Surat Termohon tertanggal 21 Oktober 2002, yangditujukan kepada pihak Hotel Sahid Jaya Jakarta;

6. Bukti T-6 : Loan Agreement, yang dibuat antara Pemohondengan Lee Byung Tae, tertanggal 28 Mei 2002;

7. Bukti T-7 : Terjemahan dari Loan Agreement, yang dibuatantara Termohon dengan Lee Byung Tae, tertanggal 28 Mei 2002, yang dibuat oleh Drs. Hendra Tanu Atmadja, SH., MH., MIP., LLM., English and M andarin A uthorized & Sworn T ranslator (governor’s Decrees No. 1190/82 No. 675/89);

47

8. Bukti T-8 : Email yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 6 Mei2002, yang ditujukan kepada Lucas Jh. Shim;

Email yang dibuat Oleh Pemohon, tertanggal 3 Mei 20Q2, yang ditujukan kepada Erricho;

9. Bukti T-9 : Email yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 26 Juli2002, yang ditujukan kepada Yulistiana Hans;

10. Bukti T-10 : Email yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 28Agustus 2002, yang ditujukan kepada Yulis;

11. Bukti T-11 : Email yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 9 September 2002, yang ditujukan kepada BTL;

12. Bukti T-12 : Email yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 19September 2002, yang ditujukan kepada Yulis;

13. Bukti T-13 Bukti Setoran, tertanggal 3-1-2003 sebesar Rp.17.050.000, - sebagai bukti pembayaran atas tagihan rekening internet billing statement dari PT. centrin Online Tbk untuk tanggal tagihan 8 Desember 2002 dan 10 Desember 2002;

14. Bukti T-14 : Bukti Setoran, tertanggal 29-1-2003 sebesar Rp.8.525.000, - sebagai bukti pembayaran atas tagihan rekening intenet billing statement dari PT. Centrin Online Tbk untuk tanggal tagihan 8 Desember 2003 (berdasarkan No. Pelanggan 10109177);

15. Bukti T-15 : Bukti Setoran, tertanggal 27-2-2003 sebesar Rp.8.525.000, - sebagai bukti pembayaran atas tagihan rekening internet billing statement dari PT. Centrin Online Tbk untuk tanggal tagihan 10 Januari 2003 (berdasarkan No. Pelanggan 10109177);

16. Bukti T-16 : Bukti Setoran, tertanggal274-2-2003 sebesar Rp.8.525.000, - sebagai bukti pembayaran atas tagihan

48

rekening internet billing statement dari PT. Centrin Online Tbk untuk tanggal tagihan 8 Februari 2003 (berdasarkan No. Pelanggan 10109177);

17. BuktiT-17A : Bukti Setoran, tertanggal 10-3-2003 sebesar Rp.8.525.000, - sebagai bukti pembayaran atas tagihan rekening internet billing statement dari PT. Centrin Online Tbk untuk tanggal tagihan 10 Februari 2003 (berdasarkan No. Pelanggan 10109177);

18. Bukti T-17B : Bukti Setoran, tertanggall2-4-2003 sebesar Rp.8.525.000, - sebagai bukti pembayaran atas tagihan rekening internet billing statement dari PT. Centrin Online Tbk untuk tanggal tagihan bulan Maret 2003, dengan No. 4234066/22252 (berdasarkan No. Pelanggan 10109177);

19. BuktiT-17C : Bukti Setoran, tertanggal 12-4-2003 sebesar Rp.8.525.000, - sebagai bukti pembayaran atas tagihan rekening internet billing statement dari PT. Centrin Online Tbk untuk tanggal tagihan bulan Maret 2003, dengan No. 4234067/22253 (berdasarkan No. Pelanggan 10109177);

20. Bukti T-18 : Surat Pemberitahuan dari Hotel Sahid Jaya Jakarta,yang ditujukan kepada Termohon, dengan No. 155/ P-IV/nie03, tertanggal 9 April 2003, yang berisi bahwa Termohon tidak memiliki hutang kepada pihak Hotel sahid Jaya Jakarta, terhitung tanggal 9 April 2003;

21. Bukti T-19 Tanda Terima Sementara, yang dibuat oleh PihakPT. Speed Net, tertanggal 18-10-2002, tentang telah diterimanya uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan Cek No. BAL 002705 senilai Rp. 50.000.000,- sebagai pembayaran pelunasan sebagian dari hutang;

49

22. Bukti T-20 : Kwitansi, yang dibuat oleh Pihak PT. Speed Net,tertanggal 21 Januari 2003, tentang telah diterimanya uang sebesar US.$ 3.000 sebagai pembayaran untuk periode bulan Januari 2003;

23. Bukti T-21 : Kwitansi, yang dibuat oleh Pihak PT. Speed Net,tertanggal 17 Februari 2003, tentang telah diterimanya uang sebesar US.$ 3.000 sebagai pembayaran untuk periode bulan Februari 2003;

24. Bukti T-22 : Kwitansi, yang dibuat oleh Pihak PT. Speed Net,tertanggal 17 Maret 2003, tentang telah diterimanya uang sebesar US.$ 3.000 sebagai pembayaran untuk periode bulan Maret 2003;

25. Bukti T-23 : Surat Pernyataan bersama antara PT. Astra International TBK dengan Termohon (No. Perjanjian :01.100.103.00.012246.98) tertanggal 26 November 2001), tentang pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang SX 1.8 1 Ton MB/2001, Warna Kuning Metalik No. Rangka : MHF11KF70 - 10034821, No. Mesin : &K - 0456992;

26. Bukti T-24 : Perjanjian pembiayaan antara PT. Astra SedayaFinance dengan Termohon (juncto No. Perjanjian : 01.100.103.00.012246.8) tertanggal 26 Novenber 2001, tentang pembayaran oleh PT. Astra Sedaya Finance, atas pembelian 1 (satu) unti mobil Toyota Kijang SX 1.8 1 Ton MB/2001, Warna Kuning Metalik, No. Rangka: MHFllKf70-10034821, No. Mesin : 7K-0456992;

27. Bukti T-25 : Kwitansi, tertanggal 05-09-2002, yang dikeluarkanoleh PT. Astra Sedaya Finance, sebagai bukti pem bayaran/pelunasan dari Termohon (No. Perjanjian: 01.100.103.00.012246.8) tertanggal 26

50

28. Bukti T-26

29. Bukti T-27

30. Bukti T-28

31. Bukti T-29

November 2001 atas 1 (satu) unti mobil Toyota Kijang SX 1.8 1 Ton MB/2001, Warna Kuning Metalik, No. Rangka : MHF11KF70-10034821, No. Mesin : 7K-0456992;

Surat Pernyataan Bersama antara PT. Astra International Tbk dengan Termohon (No. Perjanjian :01.100.103.00. 012247.6) tertanggal 26 November 2001 atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang SX1.8 1 Ton MB/2001, Wama Kuning Metalik, No. Rangka: MHF11KF70-10034821, No. M esin: 7K- 04569925;

perjanjian pembiayaan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Termohon (juncto tertanggal 26 November 2001, tentang pembayaran oleh PT. Astra Sedaya Finance, atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang SX 1.8 1 Ton MB/2001, Warna Kuning M etalik, No. R angka : MHF11KF70-10034878, No. Mesin: 7K-0458295;

Bukti Setoran, tertanggal 06-02-2003 dari Termohon sebesar Rp. 3.877.500, sebagai bukti pembayaran atas cicilan mobil Toyota Kijang SX1.8 1 Ton MB/2001, warna Kuning Metalik, No. Rangka : MHF11KF70-10034878, No. Mesin : 7K-0458295 (juncto No. Perjan jian01.100.103.00. 012247.6) tertanggal 26 November 2001 yang ke-15 (dari 36x cicilan, yang dimulai tanggal 5 Desember 2001);

Bukti Setoran, tertanggal 06-02-2003 dari Termohon sebesar Rp. 3.870.000, sebagai bukti pembayaran atas cicilan mobil Toyota Kijang SX1.8 1 Ton MB/2001, Wama Kuning Metalik, No. Rangka : MHF11KF70-10034878, No. Mesin :

51

7K-0458295 (juncto No. Perjanjian01.100.103.00. 012247.6) tertanggal 26 November 2001 yang ke-16 (dari 36x cicilan, yang dimulai tanggal 5 Desember 2001);

32. Bukti T-30 : Bukti Setoran, tertanggal 06-02-2003 dariTermohon sebesar Rp. 3.908.500, sebagai bukti pembayaran atas cicilan mobil Toyota Kijang SX1.8 1 Ton MB/2001, warna Kuning metalik, No. Rangka : MHF11KF70-10034878, No. Mesin : 7K-0458295 (juncto No. Perjanjian01.100.103.00. 012247.6) tertanggal 26 November 2001 yang ke-17 (dari 36x cicilan, yang dimulai tanggal 5 Desember 2001);

33. Bukti T-31 : Details of Salary (Juli 2002) atas nama Ir.Machnizam Machnin;

34. Bukti T-32 : Email yang dibuat oleh Ir. Machnizan Machnin,tertanggal 29 Juli 2002, yang ditujukan kepada Yulistianan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2002, antara Pemohon dengan Termohon telah mengadakan perjanjian pinjaman, dimana Pemohon

52

bersedia memberikan pinjaman uang kepada Termohon sebesar USD 200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan bunga 24% per-tahun, dan Pemohon telah melaksanakan isi dari Perjanjian tersebut di atas, dengan jumlah total Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, selain itu Termohon juga telah menambah pinjamannya kepada Pemohon sebesar Rp. 56.047.422,- (lima puluh enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), jadi jumlah total hutang Termohon kepada Pemohon adalah Rp. 506.047.422,- ( lima ratus enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa, walaupun Pemohon telah menegur Termohon untuk membayar utangnya tersebut, tetapi sampai permohonan ini diajukan ternyata Termohon belum juga membayar utangnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya, pada pokoknyatelah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, di dalam Loan Agreement/Perjanjian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, kedudukan dari Lee Byung Tae adalah sebagai pribadi yang bekerja sebagai President Director dan juga mempunyai saham pada Termohon, dan bukan dalam kedudukan untuk dan atas nama atau mewakili Termohon, jadi perjanjian tersebut adalah dibuat antara Pemohon dengan pribadi Lee Byung Tae;

- Bahwa, berdasarkan kata-kata dari perjanjian tersebut di atas maka tidaklah diperkenankan untuk membuat penafsiran dari kata-kata dalam perjanjian tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Pemohon dan kemudian menjadikan dasar untuk permohonan Pailit;

Bahwa, dalam perjanjian antara Pemohon dengan pribadi Lee Byung Tae tersebut, dikatakan bila sampai dengan tanggal 30 Juli 2002 tidak dikembalikan, akan langsung dikonversikan menjadi saham dan diperhitungkan dari saham milik pribadi LKee Byung Tae;

53

Bahwa, biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemohon untuk biaya tiket dan perjalanan adalah sama sekali tanpa adanya persetujuan dari Termohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka persyaratan pasal 1 ayaat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P-l sampai dengan P-24, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda T-i sampai dengan T-32;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan debitur pailit haruslah dipenuhi ketentuan Pasal 1 ayatl Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, yang pada pokonya menyatakan “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pailit unsur-unsur dari Pasal 1 ayat 1 UU kepailitan yang harus dibuktikan adalah :

Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;

Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempodan dapat ditagih;

M enim bang, bahwa selanjutnya M ajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti dari Pemohon yang bertanda P-l jo surat bukti Termohon yang bertanda T-7, adalah Loan Agreement atau perjanjian Pinjaman antara Pemohon dengan Termohon, yang mana pada pokoknya Pemohon telah bersedia memberikan pinjaman uang kepada

54

Termohon setinggi-tingginya US$ 200,000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat), dan telah diterima oleh Termohon sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) (vide surat bukti yang bertanda P-2 sampai dengan P-9);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal/butir 2 dari Loan Agreement tersebut di atas pada pokonya menyatakan, jika sampai dengan tanggal 30 Juli 2002 Termohon/pihak pertama tidak dapat mengembalikan jumlah pokok pinjaman yang telah diterima beserta bunganya, maka pinjaman tersebut akan dikonversi menjadi saham;

Bahwa, ternyata menurut dalil Pemohon sampai saat ini Termohon belum melaksanakan pembayaran kewajibannya tersebut di atas, dan hutang pokok Termohon kepada Pemohon sampai saat ini adalah Rp. 506.047.422,-;

Menimbang, bahwa tanggal 30 Juli 2002 (vide butir 2 Loan Agreement tertanggal 28 mei 2002) adalah batas waktu terakhir bagi Termohon untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya, maka pinjaman tersebut akan langsung dikonversi menjadi saham, in casu karena ternyata Termohon telah tidak dapat mengembalikan pinjamannya tersebut di atas pada tanggal 30 Juli 2002, maka pinjaman tersebut sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak yang telah menandatangani perjanjian tersebut, maka pinjaman tersebut harus dikonversi menjadi saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tanggal 30 Juli 2002 bukanlah tanggal jatuh tempo bagi Termohon untuk melunasi utangnya, tetapi terhitung tanggal tersebut utang Termohon harus dikonversi menjadi saham, dan oleh karena mana maka yang dapat dituntut oleh Pemohon adalah agar Termohon melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara para pihak tersebut di dalam perjanjian antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas (vide Pasal 1338 KUHPdt), karena Termohon telah cidera janji;

55

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon in casu bukanlah termasuk di dalam pengertian Debitur sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998, dan oleh karena persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan tersebut, maka surat- surat bukti dan eksistensi pada kreditur lainnya selain yang telah dipertimbangkan di atas dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan Pailit ditolak, maka ongkos perkara dibebankan kepada Pemohon;

M emperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

56

No. 08/Pailit/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Catatan A khir:

1. Pengadilan Niaga dalam pertim bangan hukumnya telah mempertimbangkan persyaratan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998 yaitu :

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.

2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang.

3. Utang debitur telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal / butir 2 dari Law agreement (bukti P-l), Pengadilan berpendapat bahwa termohon pailit bukanlah debitur dari pemohon pailit, karena tanggal 30 Juli 2002 sebagaimana tersebut dalam bukti P-l tersebut, tidak dapat diartikan sebagai tanggal jatuh waktu bagi termohon pailit sebagai debitur untuk melunasi utangnya kepada pemohon pailit selaku kreditur, karena apabila hal ini terjadi maka pinjaman tersebut dikonversi menjadi saham.

2. Pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998, memang sudah tepat yaitu syarat pernyataan pailit yang dimajukan pemohon pailit tidak terbukti.

Tetapi bila ditinjau isi perjanjian Law agreement (bukti P-l), bahwa apabila pada tanggal 30 Juli 2002, termohon pailit tidak melunasi hutangnya kepada pemohon pailit, maka hutangnya akan dikonversi menjadi saham, dapatlah disimpulkan bahwa termohon pailit cidera janji / wanprestasi. Karena itu tidak dapat diartikan sebagai pengertian hutang seperti ditentukan oleh pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 j o Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998.

Parwoto Wignjosumarto, SH.)

57


PUTUSAN MAJELIS HAKIM:MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON PAILIT TERHADAP TERMOHON CV. WIRA MUSTIKA INDAH DAN TERMOHON II TANSR1BENUA1

M i l i k Pe rpu s t ak aan

Mahkamah Agung - Ri

HUKUM NIAGA

59

, - / ■ ; • ■■ '

' ■' W ' ■ -'v v --Y'-OW. -

>ii« i M ‘ lio lu izu qia4!

i -u.-A duioujIdfiM

-■ " r ;/i - ;

SECARA HUKUM PIHAK TERMOHON I, II, III DAN IV BERKEWAJIBAN MEMBAYAR SECARA TANGGUNG-

RENTENG KEPADA PEMOHON

• Pemohon Samsung Corporation mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon I CV. Wira Mustika Indah, Termohon II Tansri Benuai, Termohon III Soesanto Leo, Termohon IV Yulia Lupolo, berdasarkan alasan-alasan antara lain :

- Bahwa pada Tanggal 13 Januari 1998 Pemohon telah menandatangani Perjanjian hutang dengan Termohon I, II, dimana Termohon I merupakan sekutu dari Termohon II, UI dan IV sebesar US$ 20.221,526;

- Bahwa pada bulan Oktober 2001 Pemohon menegur Termohon I dan II agar melunasi pinjaman pokok sebesar US$ 13,378, 615 yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Oleh karenanya hutang Termohon I, II, III dan IV sudah jatuh tempo dan dapat ditagih maka mohon kepada PN. Niaga untuk menjatuhkan putusan, bahwa Termohon- Termohon tersebut telah jatuh pailit dengan segala akibat hukumnya.

• Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, pihak Termohon I, II, IV dan II mengajukan jawabannya masing- masing yang antara lain :

- Agar majelis hakim menerima eksepsi Termohon pailit I, Termohon III dan Termohon IV dan m enolak permohonan pailit dari Pemohon, sebab para Termohon tidak pernah mengetahui adanya hubungan hukum/ prestasi dan transaksi dagang antara Cv. Wira Mustika

61

Indah dengan Pemohon pailit, serta tidak ada salah satu dalilpun yang menyebutkan adanya dua/lebih kreditur para termohon pailit yang telah jatuh tempo;

- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon PT.Samsung Corporation.

• Pertimbangan Hukum dan Putusan :

- Bahwa Termohon I, II, dan para sekutunya Termohon III dan IV telah tidak pernah lagi membayar dan melunasi hutang-hutangnya kepada Pemohon, walau sudah beberapa kali ditagih;

- Menyatakan Termohon CV. Wira M ustika Indah, Termohon II Tansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan berada dalam keadaan pailit;

Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon I, II, III dan IV secara tanggung renteng;

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA NO. 01/PAILIT/2003/PN. NIAGA. JKT.PST

DALAM PERKARA

Antara

Pemohon:

62

Samsung Coorporation, yang beralamat di 310,2- Ka, Taepyung- po, Chung-ku, Seoul, Korea, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5

September 2002 antara lain :Amir Samsudin, SH, MH;Subani, SH, MHAji Sekarmaji, SH, LLMEdinas Sikumbang, SHMasing-masing pengacara dari Kantor Pengacara Amir Samsudin & Partners yang beralamat di Menara Sudirman, Lantai 9 Jin. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta

Melawan

Termohon:

1. CV. Wira Mustika IndahBeralamat di Jin. Cideng Timur.No. 1 A Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya antara lain : Menanti Panjaitan, SH Benemay, SH, MHKeduanya Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Wira Yustitia Law Office, yang beralamat di Jin. Cideng Timur No. 1-A Jakarta Pusat, yang berdasrkan surat kuasa khusus Tgl 23 Januari 2003;

2. Tansri BenuiBeralamat di Jin. AM. Sangaji No. 2-C Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya antara lain : Agung Sri Purnomo, SH Mudarwan Yusuf, SHKeduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Law Office Agung Sri Purnomo & Partner Advokat & Legal Consultan, yang beralamat di Wisma Sejahtera 4th Floor, Suite 409 Jin. Jend S. Parman Kav. 75 Slipi Jakarta 11410, berdasarkan surat kuasa khusus No. 05/G-Pn-Jp/01-AP/03 Tgl 27 Januari 2003;

63

3. Soesanto LeoBeralamat di Jin Wuluh Blok IV No. 14 RT/RW009/06 Kota Bambu, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh : Menanti Panjaitan, SH Benemay, SH, MHKeduanya Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Wira Yustitia Law Office, beralamat di Jin. Cideng Timur No. 1-A Jakarta Pusat, yang berdasarkan surat kuasa khusus Tgl 23 Januari 2003.

4. Yulia Lupolo IntanBeralamat di Jin. Wuluh, Blok IV, RT 009, RW 006 Kota Bambu, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: Menanti Panjaitan, SH Benemay, SH, MHKeduanya Pengacara dan Penasehat Hukum Pada Kantor Pengacara Wira Yustitia Law Office, yang beralamat di Jin. Cideng Timur No. 1-A Jakarta Pusat, yang berdasarkan surat kuasa khusus Tgl 23 Januari 2003

64

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat perkaranya tertanggal 16 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya tersebut, perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah Register Perkara :0 1/PAILIT/2003/PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 17 Januari 2003 mengemukakan permohonannya yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Korea dan berkedudukan di Korea (Bukti P-la, P- lb dan P-2a, P- 2b);

2. Bahw a pada tanggal 13 Januari 1998, Pemohon telah .i. menandatangani suatu perjanjian dengan Termohon I, Termohon II

(Sdr. Tansri Benui atau juga bernama Sdr, Tan Beng Hoei) dan PT. Wira Griya Mustika atau disingkat PT. Wira (Bukti P-31 dan P-3b);

3. Bahwa di dalam perjanjian tersebut (vide Bukti P-3a dan P-3b) dinyatakan bahwa Termohon I, Termohon II dan PT. Wira, secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak Wira” (vide Bukti P - 3b halaman pertama bagian atas);

4. Bahwa pada halaman pertama dari perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Januari 1998 tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa Pemohon telah memberikan kredit jumlah uang yang cukup besar dalam US Dollar kepada CV. Wira/Termohon I (vide Bukti P-3a dan P-3b pada halaman pertama bahagian tengah)-,

5. Bahwa jumlah hutang Termohon I (yang secara yuridis juga merupakan hutang para sekutu-sekutunya, yakni Termohon II, Termohon III dan Termohon IV) kepada Pemohon tersebut sampai dengan tanggal 13 Januari 1998 sebesar US$ 20,221,526.00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam

65

dollar Amerika Serikat). Jumlah ini secara tegas diakui oleh Termohon I dan Termohon II di dalam Agreement For Settlement of Debt (Perjanjian Penyelesaian Utang) tanggal 6 April 1998 yang dilegalisir oleh Trismorini Asmawel, SH.CN., notaris pengganti di Jakrta (Bukti P-4a halaman 2 bagian bawah dan P-4b halaman 3 bagian atas) -,

6. Bahwa oleh karena Termohon III dan Termohon IV adalah para sekutu (partners) di dalam CV. Wira Mustika Indah/Termohon I (Bukti P-5 dan P-6), maka secara yuridis, hutang Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon tersebut di atas juga merupakan hutang Termohon III dan Termohon IV.

Dengan kata lain,m enurut hukum, Termohon I,Termohon II,Termohon III, Termohon IV, secara tanggung renteng berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut kepada pemohon. Adapun dasar hukumnya adalah p asa l 1282 KUH perdata juncto pasal 18 KUH Dagang.Bunyi pasal 18 KUH perdata, selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas. Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal dimana suatu perikatan, karena kekuatan suatu penetapan undang-undang, dianggap tanggung-renteng.

Bunyi pasal 18 KUH Dagang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Dalam persekutuan firma, adalah tiap-tiap sekutu tanggung menanggung bertanggung jawab untuk sepenuhnya atas segala perikatan dari persekutuan

7. Bahwa untuk mengembalikan pinjaman Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV kepada Pemohon, PT Wira Griya Mustika yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Termohon II (vide Bukti P-4b pada halaman 2 bagian bawah), telah membuat

66

perjanjian-perjanjian notariil sebagai berikut:

a) Akta Notariil No. 6 tanggal 3 April 1998 tentang “Kuasa Untuk Menjual” dibuat di hadapan Trismorini Asmawel, SH. CN., notaris pengganti di Jakarta (Bukti P-7) ;

Di dalam akta No. 6 tanggal 3 April 1998 tersebut, PT. Wira Griya Mustika memberi kuasa kepada PT. Samsung Development untuk menjual 29 bidang tanah milik PT Wira Griya Mustika, Perlu ditegaskan di sini bahwa mayoritas- saham- saham PT. Samsung Development dimiliki oleh Pemohon (279 saham) dan 1 (satu) saham dimiliki oleh Sdr. Hee Won Kim. Hal ini dapat dilihat dalam akta Notariil No. 17 tanggal 9 Maret 2001 tentang “Risalah Rapat PT Samsung Development” yang dibuat di hadapan nataris Elliza Asmawel, SH. (Bukti P-8 halaman 5 dan 6);

b) Akta Notariil No. 7 tanggal 3 April 1998 tentang “Kuasa Pengurusan”, dibuat di hadapan Trismorini Asmawel, SH.CN, notaris untuk pengurusan sertifikat 29 bidang tanah tersebut di atas;

c) . Akta Natariil No. 8 tanggal3 April 1998 tentang “Pernyataan”dibuat di hadapan Trimosrini Asmawel, SH,CN., notaris pengganti di Jakarta (Bukti P-10),

Di dalam akta notariil No. 8 tanggal 3 April 1998 tersebut, secara jelas dan tegas, dinyatakan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- PT. Wira Griya Mustika telah memberikan kuasa untuk menjual, memindahkan dan/atau melepaskan hak atas tanah (29 bidang tanah tersebut di atas) kepada PT Samsung Development ;

Kuasa yang diberikan di dalam akta notariil No. 8 tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir dengan

67

alasan-alasan terjadinya salah satu kejadian yang disebut dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau oleh suatu sebab lain;

8. Bahwa berdasarkan akta-akta notariil sebagaimana disebut pada butir 7 (tujuh) di atas, kemudian dibuatlah Akta Jual Beli No. 25/Ciracas/ 2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPAT Martina Warmansyah, SH. (Bukti P-11) yakni jual beli tanah dengan sertifikat HGB No. 80/Ciracas (Bukti P-12) antara PT. Wira Mustika selaku Penjual dan PT Samsung Development selaku Pembeli;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 5 dari Agreement For Settlement of Debt/ Perjanjian penyelesaian hutang (vide bukti P-4a dari P-4b) harga bidang-bidang tanah tersebut (29 bidang tanah) adalah Rp. 51.403.950.000,- (lima puluh satu milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), belum termasuk biaya pengurusan sertifikat HGB. Untuk lebih jelasnya, Pemohon mengutip ketentuan Pasal 5 tersebut:

“Untuk maksud dari akta ini, pihak-pihak telah sepakat bahwa harga jual dari tanah-tanah yang akan dialihkan kepada Pihak Pertama, atau anak perusahaannya, atau pihak mana pun ditunjuk oleh Pihak Pertama, adalah bernilai RP. 51.403.950.000,- (lima puluh satu milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), belum termasuk biaya pengurusan sertifikat HGB, jika termasuk biaya-biaya, maka harga jual harus lebih tinggi dari angka tersebut di atas. Kedua belah pihak setuju bahwa jumlah setara dalam mata uang US$ akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak.

10. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2000, nilai US$ terhadap rupiah adalah US$ 1 = Rp. 7.512,- (Bukti P-13). Dengan demikian, harga jual 29 bidang tanah (yang sekarang ini telah dibuatkan sertifikat dengan sertifikat HGB No. 80/Ciracas) adalah :

68

Rp. 51.403.950.000,-: 7.512,-= 6.842.911 atau = US$6,842,911.00 (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sebelas dollar Amerika Serikat);

11. Bahwa berdasarkan perhitungan pada butir 10 (sepuluh) tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat terjadinya transaksi jual-beli tanah HGB No. 80/Ciracas, yakni pada tanggal 27 Maret 2000 (vide Bukti P - ll), “hutang pokok” Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV kepada Pemohon adalah :

US$ 20,221,526.00 dikurangi US$ 6,842,911.00 = US$ 13,378,615.00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima belas dollar Amerika Serikat);

12. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2001, Pemohon mulai menegor atau memperingatkan Termohon I dan Termohon II untuk melunasi pinjaman tersebut kepada Pemohon, dengan surat-surat peringatan (tegoran) sebagai berikut:

a) Surat No. 1203/AS/01 tanggal 1 Oktober 2001 dari kuasa hukum Pemohon, ditujukan kepada Termohon I/CV. Wira Mustika Indah (Bukti P-14);

b) Surat No. 1205/AS/01 tanggal 1 Oktober 2001 dari kuasa hukum Pemohon, ditujukan kepada Termohon II/sdr. Tansri Benui (Bukti P-15);

13. Bahwa Termohon II, melalui kuasa hukumnya dengan suratnya No. 040/WYLO/S/X/01 tanggal 8 Oktober 2001 telah menanggapi surat peringatan /tegoran dari kuasa hukum Pemohon (Bukti P -16). Surat Termohon II No. 040/WYLO/S/01 tersebut, memberikan atau mengungkapkan fakta-fakta yang jika dilihat dari hukum pembuktian, mempunyai nilai yuridis, yakni:

a) Termohon II tidak menyangkal adanya fakta bahwa Termohon I (CV Wira Mustika Indah) dan Termohon II (perlu ditegaskan

69

bahwa harta kekayaan CV dan sekutu-sekutu dalam CV secara yuridis merupakan harta yang tidak terpisahkan) pada per 13 Januari 1998 mempunyai hutang kepada Pemohon sebesar US$ 20,221,526 dikurangi dengan nilai atau harga jual bidang tanah yang kemudian disertifikatkan menjadi sertifikat HGB No. 80/ Ciracas ;

bj Meskipun Termohon II menyangkal keabsahan pihak yang mewakili Samsung Corporation dalam Agreement For Settlement of Debt/Perjanjian Penyelesaian Hutang (Vide bukti P- 4a dan P-4b) dan yang mewakili Samsung Corporation dalam perjanjian tanggal 13 Januari 1998 (Vide Bukti P-3a dan 3b), penyangkalan yang demikian itu, secara yuridis tidak mengakibatkan hapusnya hutang Termohon I, Termohon II dan sekutu-sekutu lainnya (Termohon III dan Termohon IV) kepada Pemohon, karena hutangnya sendiri tidak disangkal;

c) Secara yuridis penyangkalan terhadap keabsahan pihak yang menandatangani/ mewakili dalam suatu perjanjian, semestinya berasal atau datang dari pihak yang diwakili, yang dalam kasus ini, semestinya berasal atau datang dari Samsung Corporation (Pemohon) dan bukan dari Termohon II;

14. Bahwa Termohon I. melalui kuasa hukumnya, dengan suratnya No. 041/WYLO/S/X/01 tanggal 8 Oktober 2001 telah menanggapi surat peringatan/tegoran dari kuasa hukum Pemohon (Bukti P-17). Dalam suratnya tersebut, Sdr. Soesanto Leo (Termohon III) dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV Wira Mustika Indah (Termohon I) menyatakan tidak mengetahui adanya Agreement For Settlement tanggal 6 April 1998 dan Agreement 13 januari 1998 tersebut di atas. Pernyataan Termohon I (CV Wira Mustika Indah yang diwakili Direkturnya) yang demikian itu tidak perlu dipertimbangkan, karena sekutu Termohon I yakni Termohon II (Sdr. Tansri Benui) telah mengakuinya dan pengakuan ini berlaku sebagai pengakuan sekutu- sekutu lainnya (Termohon II, Termohon III dan Termohon IV);

70

15. B ahwa sehubungan dengan surat peringatan (tegoran) tersebut, untuk kedua kalinya, Pemohon melalui kuasa hukumnya, mengirim surat kepada Termohon I dan Termohon I I :

a) Surat No. 1265/AS/01 tanggal 11 Oktober 2001 (Bukti P-18);b) Surat No. 1266/AS/01 tanggal 11 Oktober 2001 (Bukti P -19)’

16. Bahwa kemudian, Termohon I dan Termohon II, melalui kuasa hukumnya, telah memberikan jawabannya dengan surat-suratnya sebagai berikut:

a) Surat No. 047/WYLO/S/XI/01 tanggal 2 Nopember 2001 (Bukti P-20);

b) Surat No. 048AVYLO/S/XI/01 tanggal 2 Nopember 2001 (Bukti P-21);

17. Bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara yuridis hutang pokok (principal) Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV kepada Pemohon sebesar VS$ 13,378,615 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima belas dollar Amerika Serikat) “telah jatuh tempo”, dengan ketentuan bahwa mengenai bunga dan denda belum diperhitungkan;

18. Bahwa ternyata ada beberapa pihak-pihak yang juga merupakan kreditur dari Termohon I dan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV (Tennohon 11, Termohon 11 dan Termohon IV adalah para sekutu dalam Termohon I yang harta kekayaannya secara hukum tidak terpisahkan dengan Termohon 1) dan hal ini dapat dilihat di dalam Pengumuman Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dimuat didalam surat kabar Media Indonesia, tanggal 31 Mei 2002 pada bagian yang memuat tentang “Daftar Debitur Korporasi yang belum Direstrukturisasi" (Bukti P-22);

19. Bahwa oleh karena hutang Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah jatuh tempo dan krediturnya lebih dari 1 (satu), Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan

71

Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV “pailit” dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa untuk menyelenggarakan pemgurusan harta pailit, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk kurator di bawah in i:

- Sdr. Yan Apul, SHd/a. Kantor Advokat & Konsultan hukum “Yan Apul & Rekan”, Menara Thamrin, Lantai 21, Suite 2102,Jl. M.H. Thamrin, Kav. 3,Jakarta 10250

21. Bahwa oleh karena Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah dinyatakan jatuh pailit, maka untuk mengawasi pelaksanaan pembagian harta pailit kepada para kreditur, Pemohon mengajukan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat hakim pengawas;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini mohon kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

1. M enerim a dan mengabulkan permohonan Pem ohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV, pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk nama kurator dibawah ini untuk melakukan pengurusan terhadap harta pailit:

72

- Sdr. YanApul, SHd/a. Kantor Advokat & Konsultan Hukum “YanApul & Rekan”, Menara Thamrin, Lantai 21, Suite 2102 Jl. M.H. Thamrin, Kav 3,Jakarta 10250

4. Menunjuk dan mengangkat hakim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pembagian harta-harta pailit tersebut;

5. Menyatakan biaya permohonan kepailitan ini dibebankan kepada Termohon I, Termohon II, termohon III dan Termohon IV;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan secara patut menurut hukum, maka pada hari sidang pertama telah ditetapkan tanggal 24 januari 2003 Pemohon hadir dipersidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Subani, SH.MH., Aji Sekarmaji, SH.LLM.M. dan Edinas Sikumbang, SH, masing-masing selaku pengacara dari Kantor Pengacara Amir Syamsuddin & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yanggal 6 Januari 2003 dengan No. Register 0007/PA/03, dan hadir pula Termohon I, II, II dan IV yang diwakili oleh kuasa hukumnya SH, Menanti Panjaitan, SH., Benemay, SH, MH, Para Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Pengacara Wira Yustitia Law Office, akan tetapi surat kuasa belum siap ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 29 Januari 2003 Pemohon hadir dipersidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan hadir pula Termohon I, III, IV yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya SH, Menanti Panjaitan, SH., Benemay, SH,MH, Para Pengacara, pada Kantor Wira Yustitia Law Office beralamat di Jalan Cideng Timur 1-A,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2003. Untuk Termohon II datang kuasa hukumnya Agung Sri Pumomo, SH dan Mudrawan Yusuf, SH, Advokat dan Pengacara yang berdomisili hukum di kantor Agung Sri Pumomo & Partner beralamat di Wisma Sejahtera 4 th Floor. Suite 409 Jalan Jenderal S. Parman Kav. 75 Slipi, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/G-Pn-Jp/0! -AP/03 tanggal 27

73

Januari 2003, sedangkan untuk Kreditur lain pada tanggal 30 Januari 2003 hadir kuasanya Dien Kuswardhini, SH, Pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) beralamat di Wisma Bank Danamon, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46 Jakarta, akan tetapi surat kuasa belum siap dan surat kuasa tersebut diserahkan pada persidangan berikutnya pada tanggal 4 Pebruari 2003 yaitu dengan Surat Kuasa Khusus No. SRKA.-29/BPPN/0103 tanggal 13 Januari 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit dari Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV didalam surat Jawaban, masing-masing untuk Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III tertanggal 17 Januari 2002 dan tanggal 21 Januari 2002 serta Tergugat IV tertanggal 16 Januari 2002, yang selain mengajukan jawaban penyangkalan juga telah mengajukan Eksepsinya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit dari Pemohon, Termohon I, Termohon III dan Termohon IV telah mengajukan tangapannya, begitu pula dengan Termohon II telah mengajukan tanggapannya yang masing-masing tertanggal 29 Januari 2003, sebagai berikut:

1. TANGGAPAN DARI TERMOHON PAILIT I.

DALAM EKSEPSI:

1. Permohonan Pailit salah Menentukan Pihak (Error In Persona)

Bahwa Termohon Pailit I menolak dan membantah dengan tegas Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, karena Permohonan Pailit tersebut salah dalam menentukan pihak-

74

pihak yang berperkara, dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Permohonan Pailit 17 Januari 2003 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, adalah cacat hukum karena Pemohon Pailit telah salah dalam menarik dan menentukan pihak, sebagai pihak Termohon Pailit dalam perkara a quo. Sebab berdasarkan fakta dan keadaan hukum, bahwa Termohon pailit tidak memiliki hubungan hukum/perikatan dan transaksi dagang apapun dengan Pemohon Pailit, Termohon Pailit I,sebagai suatu Perseroan Komanditer yang mempunyai struktur dan kepengurusan (Direksi), tidak pernah mengetahui dan/atau tidak pernah memberikan Kuasa kepada Tn. TANSRI BENUI, untuk melakukan hubungan hukum/ perikatan untuk menandatangani perjanjian-perjanjian, ataupun untuk melakukan transaksi dagang apapun dengan Pemohon Pailit;

1.2. Bahwa CV. WIRA MUSTIKA INDAH, in cassu Termohon Pailit I, yang Anggaran Dasarnya didirikan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 7 Juni 1976, dibuat dihadapan Ny. S.S. ABDOEL SJOEKOER, SH, Notaris/PPAT di Jakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register No.:2442, tanggal 9 Juni 1976, (Bukti T.l), yang dirobah dengan perobahan pada tanggal 22 Juli 1994 dengan Akta No. 109, yang dibuat dihadapan J.E. MAOGIMON, SH, Notaris/PPAT di Jakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah Register No.: 701/1994, (Bukti T.2), tanggal 28 Juli 1994, dengan posisi sebagai berikut:

- Tn.Soesanto Leo, sebagai Direktur;- Ny. Yulia Lupolo Intan, selaku Pesero Komanditer/

Pasif;

75

- Tn. Tansri Benui, selaku Pesero K om anditer/ Pasif;

1.3. Bahwa dengan posisi seperti tersebut di atas Tn. Tansri Benui, sebagai Pesero Pasif tidak berwenang untuk melakukan transaksi dan tindakan hukum apapun untuk mengatasnamakan dirinya sebagai wakil dari CV. WIRA MUSTIKA INDAH tersebut di atas. Bahkan pada tanggal 03 Pebruari 1998, Tn. Tansri Benui, telah mengundurkan diri dari kedudukan sebagai Pesero Komanditer/pasif dari CV. WIRA MUSTIKA INDAH, sebagaimana ternyata dari naskah Pengeluaran Persero Dan Perobahan Serta Penetapan kembali Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. WIRA MUSTIKA INDAH (Bukti T.3);

1.4. Bahwa Termohon Pailit I seperti terbukti dalam beberapa kali hubungan surat m enyurat dengan Pemohon Pailit,seperti Surat No. 041/WYLO/S/01, tanggal 8 Oktober 2001 dan Surat No.: 048/WYLO/S/XI/01, tanggal 2 Nopember 2001, (Bukti T.4 dan T.5), telah menegaskan dengan jelas, bahwa Termohon pailit I tidak pernah mengetahui perihaladanya hubungan hukum/perikatan berupa penandatanganan Surat Perjanjian, surat Pengakuan Hutang antara CV. WIRA MUSTIKA INDAH dengan pihak Pemohon Pailit;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa Termohon Pailit I in cassu CV. WIRA MUSTIKA INDAH, tidak pernah melakukan hubungan hukum/prestasi dan transaksi dagang apapun dengan pihak Pemohon Pailit. Dengan demikian Pemohon Pailit dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit I adalah cacat hukum karena salah dalam menentukan pihak ;

76

2. Permohonan Pailit Kabur (Obscuur Libel)

2.1. Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit kabur dan tidak jelas, oleh karena Pemohon Pailit mencampuradukkan tanggung jawab hukum Perseroan Komanditer (CV) dengan tanggung jawab hukum pribadi- pribadi pesero pasif pada CV dan tidak menjelaskan secara rinci tentang tanggungjawab masing-masing Termohon pailit;

2.2. Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan pemohon pailit tidak menyebutkan secara jelas kreditur lain dari Pemohon Pailit, sedangkan Permohonan Pailit dapat diajukan apabila ada 2 (dua) atau lebih kreditur, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1, ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan, yang menyebabkan Permohonan Pailit dari Pemohon pailit menjadi kabur;

2.3. Bahwa permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit tidak menguraikan secara jelas, perihal jatuh tempo hutang yang didalilkan Pemohon pailit terhadap Termohon pailit I, yang menyebabkan Permohonan Pailit tersebut menjadi kabur;

3. Permohonan Pailit Tidak Dapat Dikabulkan Secara Sederhana

Bahwa Perm ohonan Pailit dari Pemonon Pailit tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 tahun 1998tentang Kepailitan. Dimana pasal 6 ayat (3) tersebut mensyaratkan tentang adanya pembuktian secara sederhana, dalam arti bahwa perkara a quo tidak sederhana, sebab masalah tidaknya hutang pihak Termohon pailit kepada Pemohon Pailit, masih disengketakan di Pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 262/Pdt,G/2002/PN.JKT.TIM., (Bukti T.6 dan T.7),

77

dimana kedua perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pem ohon Pailit tidaklah sederhana Pembuktiannya. Bahwa oleh karena pembuktiannya tidak sederhana membuktikan pula bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara a quo bukan kewenangan Penagdilan Niaga, melainkan kewenangan Pengadilan N egeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Pailit I memohon kepada pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebelum memeriksa Pokok Perkara terhadap perkara a quo, berkenan untuk menerima Eksepsi pailit dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pailit dari permohonan pailit;

2. Menyatakan Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pailit ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa Termohon Pailit menolak dengan tegas keseluruhan dalil- dalil dari Pemohon Pailit, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon Pailit I;

3. Bahwa sebagaimana Termohon Pailit I dalilkan dalam Eksepsi, dimana Termohon Pailit I tidak pernah mengetahui adanya hubungan hukum/prestasi dan transaksi dagang antara CV. WIRA MUSTIKA INDAH in cassu Termohon Pailit I dengan Pemohon Pailit, namun membaca dan mencermati dalil-dalil Pemohon Pailit, Permohonan Pailit tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

78

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yaitu:

- Adanya Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur ;

- Tidak membayar sedikitnya saru hutang;

- Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

4. Bahwa secara jelas dan keseluruhan dalil-dalil Pemohon Pailit dari Pemohon Pailit, tidak satu dalilpun yang menguraikan adanya dua atau lebih Kreditur para Termohon Pailit yang telah jatuh tempo, dengan demikian mnembuktikan secara jelas, bahwa Permohonan Pailit dari Pemohon pailit tidak berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Pailit yang demikian haruslah ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa demikian juga tentang hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tempo, dalam Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit tidak satu dalilpun yang menjelaskan dan meguraikan tentang kapan hutang dari para Termohon Pailit tersebut jauth tempo dan berapa jumlah hutang yang sebenarnya, yang ditetapkan secara bersama- sama antara Kreditur dengan Debitur, bukan jumlah hutang yang ditetapkan secara sepihak oleh Pemohon Pailit. Dengan demikian Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak dan dikesam pingkan karena alasan-alasan untukm engajukan Permohonan Pailit sebagaimana disyaratkan Pasal 1 (1) Undang- undang No. 4 Tahun 1998 tidak dipenuhi;

TANGGAPAN DARI TERMOHON PAILIT III.

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Termohon pailit III menolak dan membantah dengan tegasPermohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dengan alasanEksepsi sebagai berikut:

79

1. Permohonan Pailit Salah menentukan Pihak (Error In Persona).

Alasan dan Keberatan Pertama :

Bahwa Termohon Pailit III, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur CV. WIRA MUSTIKA INDAH, yang mempunyai Anggaran Dasar (AD) dengan Akta No. 6 tanggal 7 Juni 1976, dibuat dihadapan Ny. S.S. Adoel Sjoekoer, SH, Notaris/PPAT di Jakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register N o.: 2442, tanggal 7 Juni 1976, yang dirobah dengan perobahan pada tanggal 22 Juli 1994 dengan Akta No. 109, yang dibuat dihadapan J.E. MAOGIMON, SH. Notaris/PPAT di Jakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register No.: 701/1994, tanggal 28 Juli 1994, dengan posisi sebagai berikut:

1. Tn. Soesanto Leo sebagai Direktur ;

2. Ny. Yulia Lupolo Intan, selaku Pesero Komanditer/pasif,(Vide Bukti T. i dan T.2);

3. Tn. Tansri Benui, selaku Pesero Komanditer/pasif (Vide Bukti T.l dan T.2).

Bahwa Termohon pailit III tidak pernah mengetahui adanya hubungan hukum/perikatan dan transaksi dagang antara CV. WIRA MUSTIKA INDAH Pemohon Pailit, apalagi melakukan hubungan hukum/perikatan dan transaksi dagang dengan Pemohon Pailit, hal ini telah beberapa kali Termohon Pailit DI tegaskan kepada Pemohon pailit;

Alasan dan keberatan Kedua.

Bahwa penegasan Termohon Pailit III, perihal tidak pernah mengetahui dan melakukan hubungan hukum/prestasi dan transaksi dagang dengan Pemohon Pailit, secara jelas dan dapat dibuktikan melalui surat menyurat antara Termohon pailit III dengan Pemohonan Pailit seperti ternyata dari Surat No. : 041/WYLO/S/

80

XI/2001, tanggal 2 Nopember 2001, (Vide Bukti T.4 dan T.5), yang menjelaskan bahwa Termohon Pailit III tidak pernah mengetahui- perihal adanya hubungan hukum/prestasi dantransaksi dagang berupa penandatanganan Surat Perjanjian, Surat Pengakuan Hutang antara CV. Wira Mustika Indah dengan pihak Pemohon Pailit;

Alasan dan Keberatan Ketiga.

Bahwa dengan tidak pernahnya Termohon Pailit III megetahui dan melakukan hubungan hukum/prestasi dan transaksi dagang dengan Pemohon Pailit, sehingga tidak beralasan dan hams dikesampingkan dalil Pemohon Pailit yang menempatkan Termohon pailit III sebagai pihak dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa Pemohon Pailit telah salah dan keliru dalam menentukan pihak sebagai pihak Termohon Pailit dalam perkara a quo.Dengan demikian Permohonan Pailit dari Pemohon pailit kepada Termohon Pailit III adalah cacat hukum karena salah menentukan pihak;

2. Permohonan Pailit Kabur (Obscuur Libul).

2.1. Bahwa Permohonan Pailit mencampuradukan tanggung jawab hukum Perseroan Komanditer (CV) dan tidak menjelaskan secara rinci tentang tanggung jawab masing-masing Termohon Pailit;

2.2. Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit tidak menyebutkan secara jelas kreditur lain selain dari Pemohon Pailit, sedangkan Permohonan Pailit dapat diajukan apabila ada 2 (dua) atau lebih Kreditur, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1, ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang menyebabkan Permohonan pailit dari pemohon Pailit menjadi kabur;

81

2.3. Bahwa Permohonan pailit yang diajukan Pemohon pailit tidak menguraikan secara jelas, perihal jatuh tempo hutang yang didalilkan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit I, yang menyebabkan Permohonan pailit tersebut menjadi kabur;

Permohonan pailit tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana.

Bahwa Permohonan pailit dari pemohon pailit tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Dimana Pasal 6 ayat (3) tersebut mensyaratkan tentang adanya pembuktian secara sederhana dalam arti bahwa perkara a quo tidak sederhana, sebab masalah ada tidaknya hutang para pihak Termohon Pailit kepada pemohon pailit, masih disengketakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 290/Pdt.G/2001/PN.JKT.SEL., dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara No. 262/Pdt.G/2002/ PN.JKT.TIM., dimana kedua perkara tersebut saat ini masih sedang berjalan, dalam arti bahwa kedua perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidaklah sederhana Pembuktiannya. Bahwa oleh karena pembuktiannya tidak sederhana membuktikan pula bahwa Permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit dalam perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Pailit I memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebelum memeriksa Pokok Perkara terhadap perkara a quo, berkenan untuk meminta Eksepsi Termohon Pailit dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pailit dari pemohon Pailit;

2. Menyatakan Permohonan pailit dari pemohon pailit tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan pailit ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. B ah wa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara ini;

2. Bahwa Termohon Pailit menolak dengan tegas keseluruhan dalil- dalil dari Pemohon pailit, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon Pailit III;

3. Bahwa sebagaimana Termohon Pailit III dalilkan dalam eksepsi, dimana Termohon pailit III tidak pernah mengetahui adanya hubungan hukum/prestasi dan transaksi dagang antara CV. WIRA MUSTIKA INDAH in cassu Termohon pailit I dengan pemohon pailit, namun membaca dan mencerminkan dalil-dalil Pemohon Pailit, Permohonan pailit tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yaitu :

- Adanya Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur;

- Tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo;

- Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

4. Bahwa secara jelas dalam keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pailit dari pemohon pailit, tidak satu dalilpun yang menguraikan adanya dua atau lebih Kreditur para Termohon Pailit yang jatuh tempo, dengan demikian membuktikan secara jelas, bahwa Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit tidak berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Pailit yang demikian haruslah ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

83

TANGGAPAN DARI TERMOHON PAILIT IV.

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Termohon Pailit IV menolak dan membantah dengan tegas Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pailit Salah Menentukan Pihak (Error in Persona).

Alasan dan Keberatan Pertama :

Bahwa Termohon IV, baik selaku pribadi maupun selaku Pesero Pasif CV WIRA MUSTIKA INDAH, yang mempunyai Anggaran dasar (AD) dengan Akta No. 6 tanggal 7 Juni 1976, dibuat dihadapan Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, SH, Notaris PPAT di Jakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register No.: 2442, tanggal 9 Juni 1976, yang dirobah dengan perobahan pada tanggal 22 Juli 1994 dengan Akta No. 109, yang dibuat dihadapan J.E. Maogimon,SH.Notaris/PPAT di Jakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No.: 701/1994, tanggal 28 Juli 1994, dengan posisi sebagai berikut:

1. Tn. Soesanto Leo, sebagai Direktur;

2. Ny. Yulia Lupolo Intan, selaku Pesero Komanditer/Pasif;

3. Tn. Tansri Benui, selaku Pesero Komanditer/Pasif ,(Vide Bukti T.l dan T. 2)

Bahwa Termohon pailit IV dalam posisi dan kedudukan sebagai Pesero Komanditer/Pasif CV. MUSTIKA INDAH tersebut, tidak pemah mengetahui adanya hubungan hukum/prestasi dan transaksi dagang dan tindakan hukum apapun dengan Pemohon ;

84

Alasan Keberatan K edua:

Bahwa dengan tidak pernah mengetahui adanya hubungan hukum/ prestasi dan transaksi dagang antara CV. WIRA MUSTIKA INDAH dengan Pemohon pailit, sehingga tidak beralasan dan harus dikesampingkan dalil Pemohon pailit yang menetapkan Termohon pailit IV sebagai pihak dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa pemohon pailit telah salah dan keliru dalam menentukan pihak sebagai pihak Termohon Pailit dalam perkara a quo. Dengan demikian Permohonan pailit dari pemohon Pailit kepada Termohon pailit IV adalah cacat hukum, oleh karenanya Permohonan Pailit dari pemohon pailit tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Permohonan pailit Kabur (Obscuur libel).

2.1. Bahwa Permohonan pailit yang diajukan Pemohon pailit kabur dan tidak jelas, oleh karena Pemohon pailit mencampuradukan tanggung jawab hukum Perseroan Komanditer (CV) dengan tanggung jawab hukum pribadi-pribadi pesero pasif pada CV dan tidak menjelaskan secara rinci tanggung jawab masing- masing Termohon pailit;

2.2. Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit tidak menyebutkan secara jelas kreditur lain selain dari Pemohon pailit, sedangkan pemohon pailit dapat diajukan apabila ada 2 (dua) atau lebih kreditur, sebagaimana disy aratkan dalam Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang menyebabkan Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit menjadi kabur ;

2.3. Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon pailit tidak menguraikan secara jelas, perihal jatuh tempo hutang yang didalilkan Pemohon Pailit terhadap Termohon pailit I, yang menyebabkan Permohonan Pailit tersebut menjadi kabur;

85

3. Permohonan Pailit Tidak D apat Dibuktikan Secara Sederhana.

Bahwa Permohonan pailit dari Pemohon pailit tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dimana pasal 6 ayat (3) tersebut mensyaratkan tentang adanya pembuktian secara sederhana, dalam arti bahwa perkara a quo tidak sederhana, sebab masalah ada tidaknya hutang pihak Termohon pailit kepada Pemohon Pailit, masih disengketakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 290/Pdt.G/2001/PN.JKT.SEL., dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara No. 262/Pdt.G /2002/ PN.JKT.TIM., dimana perkara tersebut saat ini masih sedang berjalan, dalam arti bahwa kedua perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit tidaklah Sederhana Pembuktiannya. Dengan demikian Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit tidaklah sederhana Pembuktiannya. Bahwa oleh karena pembuktiannya tidak sederhana membuktikan pula bahwa Permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon pailit IV memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebelum memeriksa Pokok Perkara terhadap perkara a quo, berkenan untuk menerima Eksepsi Termohon pailit dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pailit dari pemohon pailit;

2. Menyatakan Permohonan pailit dari pemohon pailit tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan pailit in i;

86

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara in i ;

2. Bahwa Termohon Pailit menolak dengan tegas keseluruhan dalil- dalil dari Pemohon pailit, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon Pailit IV;

3. Bahwa sebagaimana Termohon Pailit IV dalilkan dalam eksepsi, dimana Termohon pailit IV tidak pernah mengetahui adanya hubungan hukum/prestasi dan transaksi dagang antara CV. WIRA MUSTIKA INDAH in cassu Termohon Pailit I dengan Pemohon Pailit, namun membaca dan mencermati dalil-dalil Pemohon Pailit, Permohonan Pailit tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yaitu :

- Adanya Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur;

- Tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo;

- Hutang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih.

4. Bahwa secara jelas dalam keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pailit dari pemohon pailit, tidak satu dalilpun yang menguraikan adanya dua atau lebih Kreditur para Termohon Pailit yang jatuh tempo, dengan demikian membuktikan secara jelas, bahwa Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit tidak berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Pailit yang demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa demikian juga tentang hutang yang telah jar empo dan dapat ditagih tempo, dalam Permohonan Pailit dari Pemohon pailit tidak satu dalil pun yang menjelaskan dan menguraikan tentang kapan hutang dari para Termohon pailit tersebut jatuh tempo. Dengan demikian Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak dan

87

dikesam pingkan karena alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan Pailit sebagaimana disyaratkan Pasal 1 (1) Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 tidak dipenuhi;

M aka, berdasarkan alasan-alasan penolakan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini para termohon Pailit memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan kepailitan ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Termohon Pailit I. termohon pailit III dan Termohon Pailit IV;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit:2. Menghukum Pemohon pailit untuk membayar biaya perkara;

TANGGAPAN TERMOHON II.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam permohonan kepailitan a quo tidak diuraikan secara jelas mengenai nilai hutang, tanggal jatuh tempo maupun Kreditnya sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor: i Tahun 1998 yang teiah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998. Debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya utang;

2. Satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

3. Adanya 2 Kreditur atau lebih.

88

2. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan pailit dalam butir 18 yang menyatakan bahwa Termohon II juga mempunyai hutang sebagaimana dalam pengumuman Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dimuat dalam surat kabar Media Indonesia tanggal 31 Mei 2002 pada bagian yang memuat tentang daftar debitur Korporasi yang belum direstruksisasi, dan Termohon II tidak pernah terhutang sebagaimana dalam pengumuman Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut. Dengan demikian syarat adanya dua Kreditur atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 mengenai Kepailitan tidak terpenuhi;

3. Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon adalah kabar (Obscuur Libel) karena dalam permohonan tersebut kedudukan antara Termohon II maupun Termohon I, termohon III maupun Termohon IV tidak diuraikan secara jelas dan rinci baik mengenai tanggung jawabnya maupun jumlah utang dari masing-masing Termohon. Tetapi dapam permohonan tersebut Pemohon telah mencampur adukkan tanggung jawab antara pribadi-pribadi dengan Komanditer’

4. Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan;

Karena hutang yang dimaksud oleh Pemohon pailit sampai saat ini masih disengketakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata No. 262/PDT.G/2002/PN.JKT.TIM, tertanggal 25 Oktober 2002 dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Perdata No. 290/PDT.G/2001/PN.JAK.SEL. yang sekarang masih dalam proses berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian permohonan pailit dari pemohon tersebut haruslah ditolak;

89

Dengan tidak sederhananya perkara a quo Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, termohon II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebelum memeriksa pokok perkara terhadap perkara a quo memberi putusan terlebih dahulu terhadap eksepsi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pailit dari Pemohon

2. Atau menyatakan permohonan pailit tidak dapat diterima;

3. Pengadilan Niaga Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERK A R A :

1. Bahwa semua apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap bagian dari pokok perkara;

2. Termohon menolak semua dalil-dalil yang dimuat oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon;

3. Bahwa permohonan Pemohon kabur (Obscuur Libel) karena berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998. Debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya utang;

2. Satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

3. Adanya 2 Kreditur atau lebih;

90

A.d.1.2 Adanya utang dan atau dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Utang sebagaimana didalilkan oleh pemohon tersebut bukanlah utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, karena tidak bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang;

Bahwa Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1998 tidak memberikan pengertian tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan kepailitan;Bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) tersebut hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan utang dalam pasal ini adalah utang pokok atau bunganya;

Bahwa dengan adanya kata “utang pokok atau bunganya” menimbulkan suatu pemikiran bahwa yang dimaksud “utang” dalam pasal 1 ayat (1) tersebut adalah utang yang bersumber dari pinjam meminjam “utang pokok dan bunga” hanyalah timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang, bahwa akan tetapi dalam penjelasan Pasal 1 tersebut disebutkan bahwa “utang atau bunganya” yang berarti dapat berupa utang, sehingga dapat disrtikan lain, atau bunganya yang memeng tidak bisa ditafsirkan lain kecuali buanga uang;

Bahwa selain itu pengertian utang dalam Pasal 1 tidak bisa ditafsirkan lain/berbeda dengan penafsiran utang dalam pasal-pasl lain dalam undang-undang yang sama in cassu Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998, karena selain cara penafsiran yang demikian yang demikian tidak lazim, juga akan menyulitkan penerapan/ pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri;

Bahwa dalam Surat Perjanjian tanggal 13 Januari 2003 antara Pemohon dan Termohon tidak ada satu klausul pun yang mengatur mengenai pembayaran dari Termohon kepada Pemohon, yang dijadikan dasar

91

permohonan Pailit tersebut. Maka tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak terpenuhi dan karenanya permohonan pailit harus ditolak;

Ad.3 Adanya 2 Kreditur atau lebih.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan :

18. Bahwa ternyata ada beberapa pihak-pihak yang juga merupakan kreditur dari Termohon I dan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah para sekutu dalam Termohon I yang harta kekayaannya secara hukum tidak terpisahkan dengan Termohon 1) dan hal ini dapat dilihat di dalam Pengumuman Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dimuat di dalam surat kabar Media Indonesia, tanggal 31 Mei 2002 pada bagian yang memuat tentang “D aftar D ebitur K orporasi yang Belum Direstrukturisasi” (Bukti P-22);

Bahwa Termohon II selaku Direktur CV. WIRA MUSTIKA INDAH, yang anggaran dasar (AD) dengan Akta No. 6 tanggal 7 Juni 1976, dibuat dihadapan Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, SH. Notaris/PPAT di Jakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register No. 2442, tanggal 9 Juni 1976 yang dirubah dengan perubahan terakhir pada tanggal 22 Juli 1994 dengan Akta No. 109, yang dibuat dihadapan J.E. Maogimon, SH. Notaris/PPAT di Jakarta, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register No. 701/1994, tanggal 28 Juli 1994;

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang sebenarnya, perseroan Komanditer (CV) yang melakukan hubungan hukum dan transaksi dagang dengan Pemohon dan CV. WIRA MUSTIKA INDAH, yang anggaran dasarnya dibuat dengan No. 6, tanggal 3 Desember 1986 dihadapan Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, SH., Notaris/PPAT di Jakarta

92

“Pengeluaran Dan Pemasukan Persero Serta Perubahan dan Penetapan Kembali Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. WIRA MUSTIKA INDAH berkedudukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1995”. Dimana struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut:

- Tn. Tansri Benui, selaku Direktur;Ny. Ng Po Jok, selaku Pesero Pasif.

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti P3 pihak yang mengadakan hubungan hukum (dagang) hanya Pemohon dan Termohon saja;

Bahwa oleh karena Pemohon hanya menjadi Kreditur terhadap Termohon II saja, sedangkan dalam permohonan tidak ternyata adanya Kreditur lain selain Pemohon, maka Termohon II hanya memiliki 1 (satu) Kreditur in cassu Pemohon menjadi Kreditur dari Termohon II, maka syarat adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan pailit dari Pemohon harus ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Termohon II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini;

- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diaj ukan oleh Pemohon yaitu PT. SAMSUNG CORPORATION;

93

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kreditur lain tidak mengajukan tanggapannya atas permohonan pemohon oleh karena Kreditur lain baru hadir pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah melampirkan surat-surat bukti yang telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti-bukti mana diberi tanda P-l sampai dengan P-22, yaitu:

1. Bukti P -la : Fotocopy Berupa Notarial Certificate, Articles ofIncorporation Samsung Corporation, (sesuai dengan asli);

2. Bukti P -lb : terjemahan dari Bukti P- la di atas .(asli);

3. Bukti P-2a : Fotocopy Notarial Certificate, Registered No.2001-3543.

4. Bukti -2b

5. Bukti P-3a

6. Bukti P-3b

7. Bukti P-4a

8. Bukti P-4a

Daehan Law and Notary Office. Company Register. (sesuai asli);

Terjemahan Bukti P-2a di atas, (asli);

Fotocopy Agreement dates as of Januari 13,1998. (sesuai asli);

Fotocopy Terjemahan bukti P-3a di atas dan/atau Perjanjian tertanggal 13 januari 1998 atau Para Termohon dengan Pemohon .(sesuai asli);

Fotocopy Agreement For Settlement of Debt, date : 6 ^ April 1998. (sesuai asli);

94

: Terjemahan Bukti P-4a di atas dan/atau PerjanjianPenyelesaian Utang tertanggal 6 April 1998 antara

9. Bukti P-5

10. Bukti P-6

11. Bukti P-7

12. Bukti P-8

13. Bukti P-9

14. Bukti P-10

Pemohon dan Para Termohon yang ditanda tangani dihadapan Notaris Pengganti di Jakarta Trismorini Asmawel, SH, CN. (asli);

Fotocopy Akte Nomor 109 tanggal 22 Juli 1994 tentang Pemasukan, Pengeluaran Perseroan, Perubahan dan Penetapan Kembali Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Cv. Wira Mustika Indah yang dibuat dihadapan Joenoes Endeng Maogimon, SH, Notaris di Jakarta, (sesuai copy);

Fotocopy Surat No. 858/07773/VIII/2002 tanggal 20-8-02 dari Kepala Sudin Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat, Hal: Salinan Data Perusahaan, (sesuai asli);

Fotocopy Akte No. 6 tanggal 3 April 1998 tentang Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Trismorini Asmawel, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, Notaris Pengganti dari Haji Asmawel Amin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, (sesuai copy);

Fotocopy Akta Risalah Rapat PT. Samsung Development No. 17 tanggal 9 maret 2001 yang dibuat dihadapan Elliza Asmawel, Sarjana Hakim, Notaris di Jakarta, (sesuai asli);

Foto copy Kuasa Pengurusan No. 7 tanggal 3 April 1998 yang dibuat dihadapan Trismorini Asmawel, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, N otaris Pengganti di Jakarta (sesuai asli);

Fotocopy AKte Pernyataan No. 8 tanggal 3 April 1998 yang dibuat dihadapan Trismorini Asmawel, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, N otaris Pengganti dari Haji Asmawel Amin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, (sesuai asli);

95

15. Bukti P-11 : Fotocopy Akte Jual Beli No. 25/Ciracas/200 tanggal 27 Maret 2000 yang dibuat dihadapan Martina Warmansyah, Sarjana Hukum/PPAT. (sesuai asli);

16. Bukti P-12 : Fotocopy Sertifikat HGB No. 80 Desa Ciracas, atas nama PT. Samsung Development yang dikeluarkan K epala K antor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, (sesuai asli);

17. Bukti P-13 : Fotocopy Surat dari Bank Indonesia No.4/28/ DPD/DR tanggal 5 Agustus 2002 kepada Amir Syamsuddin & Partners, (sesuai asli) ;

18. Bukti P-14 : Fotocopy Surat dari Kantor Amir Syamsuddin & Partners No. 1203/AS/01 tanggal 1 Oktober 2001 kepada CV. Wira Mustika Indah, hal: Peringatan, (sesuai asli);

19. Bukti P-15 : Fotocopy Surat dari Kantor Amir Syamsuddin & Partners No. 1203/AS/01 tanggal 1 Oktober 2001 kepada Sdr. Tansri Benui (Sdr. Tan), hal : Peringatan (sesuai asli);

20. Bukti P-16 : Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Sdr. Tansri Benui No. 040AVYLO/S/X/01 tanggal 8 Oktober 2001 kepada Amir Syamsuddin & Partners, H al: Tanggapan atas surat kuasa No. 1205/AS/01. (sesuai asli);

21. Bukti P-17 : Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum CV. Wira Mustika Indah No. 041/WYLO/S/X/01 tanggal 8 Oktober 2001 kepada Amir Syamsuddin & Partners, h a l: Tanggapan atas surat No. 1205/AS/01. (sesuai asli);

96

22. Bukti P-18

23. Bukti P-19

24. Bukti P-20

25. Bukti P-21

26. Bukti P-22

Fotocopy Surat dari Kantor Amir Syamsuddin & Partnet, tanggal 11 Oktober 2001 kepada Kuasa Hukum CV. Wira Mustika Indah No. 1265/AS/01 tanggal 11 Oktober 2001, (sesuai asli);

Fotocopy Surat dari Kantor Amir Syamsuddin & Partners, No. 1266/AS/01, tanggal 11 Oktober 2001 kepada Kuasa Hukum Sdr. Tansri Benui, hal Tanggapan terhadap surat Rekan 040/WYLO/S/ X/01 tanggal 8 Oktober 2001. (sesuai asli);

Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Sdr. Tansri Benui No. 047/W YLO/S/X/01 tanggal 02 Nopember kepada Amir Syamsyddin & Partner, Hal: Tanggapan atas surat No. 1266/AS/01 tanggal 11 Oktober 2001. (sesuai asli);

Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum CV. Wira Mustika Indah No. 048/WYLO/S/X/01 tanggal02 Nopember kepada Amir Syamsuddin & Partners, h a l: Tanggapan atas surat No. 1265/AS/01 tanggal 11 Oktober 2001. (sesuai asli);

Fotocopy Surat Kabar Harian Media Indonesia No. 7886 Tahun XXXIII terbitan hari Jum’at, 31 Mei 2002. (sesuai asli);

Menimbang, bahwa Termohon I, III, IV juga untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang di beri tanda T-l sampai dengan T-10, yaitu;

1. Bukti T-l Fotocopy Anggaran dasar CV. WIRA MUSTIKAINDAH dengan Akta No. 6, tanggal 7 Juni 1976, yang dibuat dihadapan Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, SH, Notaris/PPAT di Jakarta, (sesuai asli);

97

2. Bukti T-2

3. Bukti T-3

4. Bukti T-4

5. Bukti T-5

6. Bukti T-6

7. Bukti T-7

8. Bukti T-8

: Fotocopy Perobahan Anggaran Dasar CV. WIRA MUSTIKA INDAH dengan Akta No. 109. tanggal 2 Juni 1994, dihadapan J.E. Mogimon, SH, Notaris/PPAT di Jakarta (sesuai asli);

: Fotocopy Naskah Pengeluaran Pesero Pesero DanPerobahan Serta Penetapan Kembali Anggaran dasar Perseroan K om anditer CV. WIRA MUSTIKA INDAH, pada tanggal 03 Pebruari 1998. (sesuai asli);

: Fotocopy Surat No. 041AVYLO/S/X/01,. tanggal 8 Oktober 2001, yaitu Surat dari Kuasa Hukum Termohon Pailit I. (sesuai asli);

: Fotocopy suratNo.:048/WYLO/S/XI/01, tanggal 2 Nopember 2001, yaitu Surat dari Kuasa Hukum Termohon pailit.(sesuai asli);

: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara No. 290/Pdt.G/2001/ PN.JKT Sel., antara Pemohon pailit dengan Para Termohon Pailit, (sesuai asli);

: Fotocopy Surat Bantahan terhadap pengumumankoran Media Indonesia tanggal 10 Juni 2002 (Bisnis Indonesia), (sesuai asli);

: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan, dalam Perkara No.: 272/Pdt.G/2002/ PN.JKT.SEL., antara CV. WIRA MUSTIKA INDAH, in cassu Termohon Pailit I dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam putusannya tertanggal 19 Desember 2002, Menghukum Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk membayar ganti rugi

98

9. Bukti T-9 :

kepada Termohon Pailit I sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). (sesuai asli);

Fotocopy Perkara No.: 388/Pdt.G /2002/ PN.JKT.SEL., antara CV. WIRA MUSTIKA INDAH, in cassu Termohon Pailit I dengan BPPN, yang Ex. PT. Bank Danamon Tbk. (sesuai asli);

10. Bukti T-10 : Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No.: 849/Pdt./1999/PT.DKI„ tanggal 16 Mei 2000, dalam perkara antara : PT. W IRA MUSTIKA INDAH melawan PRIMA EXPRESSBANK, (sesuai asli);

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon II, untuk mendukung akan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, juga telah mengajukan bukti- buktinya berupa surat-surat yang diberi tanda T.II-la sampai dengan T. 11, yaitu, sebagai berikut:

1. Bukti T.II-la : Fotocopy Gugatan perkara perdata Nomor : 343/

2. Bukti T.II. lb :

Pdt.G/2002/PNJAKSEL tanggal 4 Juli 2002 antara Tansri Benui melawan BPPN, (sesuai asli);

Fotocopy Gugatan perkara perdata N om or.: 552/ Pdt.G/2002/PN.JAKSEL tanggal 3 Oktober 2002 antara Tansri Benui Cs melawan BPPN, (sesuai asli);

3. Bukti T.II. lc : Fotocopy Gugatan perkara perdata Nomor : 32/ Pdt.G/2002/PN.JAKSEL tanggal 23 O ktober 2003, antara Tansri Benui Cs melawan BPPN, (sesuai asli);

4. Bukti T.II,2a : Fotocopy Gugatan perkara perdata Nomor : 262/ Pdt.G/2002/PN.JAKSEL tanggal 25 Oktober

99

5. Bukti T.II.2b :

2002 antara PT. Wira Griya Mustika melawan PT. Samsung Development (sesuai asli);

Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 290/Pdt.G/2001/PN. JAKSEL, antara PT. Wira Griya Mustika melawan Seng Min Yi, SH. dan PT. Samsung Development, (sesuai asli);

6. Bukti T.II.3a : Fotocopy Agreement dated of Januari 13, 1998. (sesuai asli);

7. Bukti T.II.3b : Fotocopy Agreement dated of Januari 13, 1998. (sesuai asli);

8. Bukti T.II 4a : Terjemahan bukti TII-3a dan bukti II-3b. (asli);

9. Bukti T.II5a : Fotocopy Surat dari Kantor Amir Syamsuddin & Partners No. 1203/AS/01 tanggal 1 Oktober 2001 kepada sdr. Tansri Benui. (sesuai asli);

10. Bukti T.II.5b : Fotocopy Surat Dari Kuasa Hukum Sdr. Tansri Benui No.: 040AVYLO/S/X/01 tanggal 8 Oktober 2001 kepada Amir Syamsuddin dan Partners, (sesuai asli);

11. Bukti T.II.6a : Fotocopy Surat dari Kantor Amir Syamsuddin & Partners No. 1266/AS/01 tanggal 12 Oktober 2001 kepada Kuasa Hukum Sdr. Tansri Benui. (sesuai asli);

12. Bukti T.II6b : Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Sdr. Tansri Benui No.: 047/WYLO/S/X/01 tanggal 2 November 2001 kepada Amir Syamsuddin & Partners, (sesuai asli);

13. Bukti T.II.7 : Fotocopy Akta Pendirian A nggaran Dasar CV.Wira M ustika Indah No. 6, tanggal 3

100

14. Bukti T.II.8 :

Desember 1986 yang direkturnya Tn. Tansri Benui. (sesuai asli);

Fotocopy Surat Pengeluaran dan Pemasukan Pesero serta Perobahan dan Penetapan Kembali Angaran Dasar Peseroan Komanditer CV. Wira Mustika Indah berkedudukan di Jakarta tertanggal 12 mei 1995.K om anditer CV. W ira M ustika Indah berkedudukan di Jakarta tertanggal 12 Mei 1995. (sesuai asli);

15. Bukti T.II.9 Fotocopy Surat Keterangan No. 006/Ket/N/L/2003 dari Notaris Ny. Anisah Abubakar, SH. tertanggal 27 januari 2003. (sesuai asli);

16. Bukti T.II. 10 : Fotocopy Export Sales Contrac Date, (sesuai asli);

17. BuktiT.II.il : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No. 849/Pdt/1999/PT.DKI., tanggal 16 Mei 2000, dalam perkara antara : PT. WIRA MUSTIKA INDAH melawan PRIMA EXPRESS BANK, (sesuai asli);

Menimbang, bahwa Kreditur lain, untuk mendukung akan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, juga telah mengajukan bukti-buktinya berupa surat-surat yang diberi tanda KL. 1 sampai dengan KL. 15, sebagai berikut:

1. Bukti KL-1 Fotocopy Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No. 90 tanggal 22 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH., Notaris di Jakarta (sesuai asli);

101

2. Bukti KL-2

3. Bukti KL-3

4. Bukti KL-4

5. Bukti KL-5

6. Bukti KL-6

7. Bukti KL-7

8. Bukti KL-8

9. Bukti Kl-9

Fotocopy Akta Perubahan II No. 128 tanggal 18 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Noataris di Jakarta, (sesuai asli);

Fotocopy Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Berhutang No. 197 tanggal 15 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim SH., Notaris di Jakarta, (sesuai asli);

Fotocopy Akta Pengakuan Hutang No. 198 tanggal 15 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, SH., Notaris di Jakarta, (sesuai asli);

Fotocopy Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Berhutang No. 201 tanggal 25 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, SH., Notaris di Jakarta, (sesuai asli);

Fotocopy Akta Pengakuan Hutang No. 202 Tanggal 15 N opem ber 1993 yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, SH., Notaris diJakarta. (sesuai asli);

Fotocopy Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Berhutang No. 3 tanggal IJuni 1994 yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, SH., Notaris di Jakarta.(sesuai asli);

Fotocopy Akta Pengakuan Hutang No. 4 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, SH., Notaris di Jakarta, (sesuai asli);

Fotocopy Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan berhutang (perpanjangan dan penambahan) No. 57 tanggal.6 September 1994 yang dibuat

102

10. Bukti KL-10 :

dihadapan Drs. Hanifa Halim, SH., Notaris di Jakarta, (sesuai asli);

Fotocopy Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. BDI/GP/PPWK/095/1196 tanggl 15 Nopember 1996 yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, (sesuai asli);

11. Bukti KL-11 : Fotocopy Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Letter of Credit (Usance L/C) No. BDI/GP/ PPWK/095A/1196 tanggal 15 Nopember 1996 yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, (sesuai asli);

12. Bukti KL-12 : Fotocopy Akta Perjanjian No. 4 tanggal 7 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta (sesuai asli);

13. Bukti KL-13 : Fotocopy Akta Perjanjian Waktu Kredit No. BDI/ GP/PPWK/129/1197 tanggal 14 November 1997 yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, (sesuai asli);

14. Bukti KL-14 : Fotocopy Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. BDI/GP/PPWK/130/1197 tanggal 14 November 1997 yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup (sesuai asli);

15. Bukti KL-15 : Fotocopy Akta Perubahan No. 017/SB/PK/V/96 tanggal 11 April 1997 yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, (sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap termasuk dalam putusan ini;

103

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

M enimbang, bahwa Permohonan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2003 yang oleh karena telah memenuhi persyaratan administratif maka Permohonan tersebut telah mendapatkan Nomor Register : 01/Pailit/2003.P.N. Niaga,Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya utang Debitur sebesar USD 13,378,615 (tiga belas juta tiga rstus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima belas dolar Amerika serikat) yang timbul sebagai akibat dari ditanda tanganinya Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon I, termohon II pada tanggal 13 januari 1998 dan Perjanjian Penyelesaian Utang tanggai 6 April 1998 dimana dengan dibelinya sejumlah steel wire rods dan/ atau cooks dari Pemohon oleh Termohon I, dan Termohon II maka berarti Termohon I, termohon II telah berutang pada Pemohon sejak tanggal 13 Jaunari 1998 sejumlah USD 20,221,526.00 (Dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat);

2. Bahwa utang sebesar USD 20,221,526.00 (Dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat) sebagaimana tersebut di atas telah diakui oleh Termohon I dan Termohon II dalam Agreement For Setllement of Debt (Perjanjian Penyelesaian Utang) yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak tanggal 6 april 1998 dihadapan Trismorini Asmawel, SH,CN, Notaris Pengganti di Jakarta;

104

3. Bahwa untuk mengembalikan utang sebagaimana tersebut pada No.1 Dan No. 2 di atas maka PT Wira Griya Mustika yang saham mayoritasnya dimiliki oleh termohon II telah membuat dan menanda tangani;

- Akta Notariil No. 6 tanggal 3 April 1998 tentang Kuasa Untuk Menjual dihadapan Trismorini Asmawel, SH,CN, Notaris Pengganti di Jakarta yang memberi Kuasa pada PT Samsung Development untuk menjual 29 (dua puluh sembilan) bidang tanah milik PT. Wira Griya Mustika;

- Akta Notaril No. 7 tanggal 3 April 1998 tentang Kuasa Pengurusan dihadapan Trismorini Asmawel, SH, CN, Notaris Pengganti di Jakarta mengenai pemberian Kuasa untuk pengurusan sertifikat 29 (dua puluh sembilan) bidang tanah milik PT. Wira Griya Mustika;

- Akta Notariil No. 8 tanggal 3 April 1998 tentang Pernyataan bahwa PT. Wira Griya Mustika telah memberikan Kuasa pada PT Samsung Development untuk menjual, memindahkan dan/ atau melepaskan hak atas 29 (dua puluh sembilan) bidang tanah milik PT. Wira Griya Mustika, Kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan dibuat serta di tanda tangani dihadapan Trismorini

. Asmawel,SH,CN, Notaris Pengganti di Jakarta;

4. Bahwa berdasar Akta-Akta Notariil sebagaimana tersebut pada No. 3 di atas maka telah dibuat Akta Jual Beli No. 25/Ciracas/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPAT M artina Warmansyah, SH dimana PT Samsung Development telah membeli tanah dengan sertifikat HGB No. 80/Ciracas (yang merupakan sertifikat bagi 29 bidang tanah sebagaimana telah disebut pada No.2 dan No.3 di atas) dari PT Wira Griya Mustika dengan nilai Rp. 51.403.950.000,- (lima puluh satu milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jika dinilai dengan nilai

. kurs Dollar Amerika Serikat tanggal 27 Maret 2000 itu (USD l =Rp.

105

7.512,-) adalah setara dengan USD 6,842,911.00 (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sebelas Dollar Amerika), sehingga sisa utang para Termohon (Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV) adalah USD 20,221,526.00 (Dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat)- USD 6,842,911.00 (enamjuta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sebelas Dollar Amerika ) = USD 13,378,615 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima belas dollar Amerika Serikat);

5. Bahwa menurut Pasal 1282 KUHPdt jo Pasal 18 KUHD dengan ditanda tanganinya perjanjian sebagaimana tersebut pada No. 1 dan No. 2 di atas maka secara yuridis Termohon IIP maupun Termohon IV selaku sekutu dari Termohon I terikat pula pada perjanjian- perjanjian tersebut;

6. Bahwa terhadap sisa utang sebesarUSD 13,378,615 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima belas dolar Amerika Serikat) sebagaimana telah diuraikan dalam No. 1 dan No. 4 di atas tidak pernah lagi dilunasi oleh Termohon I dan Termohon II walaupun Pemohon telah melakukan 2 (dua) kali peringatan secara tertulis tanggal 1 Oktober 2001 melalui surat No. 1203/AS/01 dan Surat No.l205/AS/01, tanggal 11 Oktober 2001 melalui Surat No. 1265/AS/01 dan surat No. 1266/AS/01 akan tetapi hingga Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Termohon I, Termohon II beserta para sekutunya yaitu Termohon III dan Termohon IV tidak pernah mau melunasinya pada Pemohon dan disamping itu pula para Termohon tersebut juga mempunyai utang pada Kreditur Lain yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehingga adalah beralasan secara sah menurut badan hukum bagi^Pemohon untuk mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar Termohon I, Termohon II beserta sekutunya yaitu Termohon III dan Termohon IV dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

106

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy surat-surat yang telah dimaterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti mana bertanda P-1 .a, P-1 .b,P-2.a,P-2.b,P- 3.a yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-3.A, P-3.b yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-4.A, P-4.a yang pada dasarnya bersamaam dengan bukti TII-3.B, P-4.B yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-4.B, P-6, P-8 s/d P-14, P-15 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-5.A, P-16 yang pada dasarnya bersamaan dengan TII-5.B, P-17 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T.4, P -18, P -19 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-6.A, P-20 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-6, P-21 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-5 dan P-22 sedangkan untuk bukti P-5 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-2, P-7 walaupun telah dimaterai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini Pemohon telah menghadirkan Kreditur Lain pada tahap pembuktian pada tanggal 30 Januari 2003 dimana Kreditur Lain ini melalui Kuasa Hukumnya yaitu Sdri. Dien Kuswardhini, SH. berdasar Surat Kuasa Khusus No. SRKA-29/BPPN/0103 telah pula mengajukan bukti berupa Photo copy surat-surat yang telah dimaterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti mana bertanda KL. 1 sampai dengan KL. 15;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut maka Debitur/ Termohon I, Termohon III dan Termohon IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2003 dengan Nomor Surat: 018/WYLO/TP/I/03 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

107

1. Permohonan Pailit salah menentukan pihak/EVror in Persona,karena;

- Termohon I selaku suatu Perseroan Komanditer tidak pemah mengetahui dan/atau tidak pemah memberikan Kuasa pada Termohon II selaku Pesero Komanditer/Pasif untuk melakukan hubungan hukum/perikatan dalam menanda tangani perjanjian- perjanjian ataupun melakukan transaksi dagang apapun juga dengan Pemohon, apalagi sejak tanggal 3 Pebruari 1998 telah m engundurkan diri dari kedudukannya selaku Pesero Komanditer/Pasif dari Termohon I, karenanya Termohon I tidak memiliki hubungan hukum/perikatan dengan Pemohon Pailit;

2. Permohonan Pailit kabur/Obscuur Libel, karena:

- Pemohon telah mencampur adukkan antara tanggung jawab hukum perseroan komanditer (CV) dengan tanggung jawab hukum pribadi pesero pasifnya;

- Pemohon tidak menyebutkan secara jelas tentang adanya Kreditur Lain dalam Permohonannya ini sedangkan hal tersebut dipersyaratkan oleh Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ;

- Pemohon tidak menyebutkan secara jelas tentang adanya Jatuh Tempo dalam Permohonannya ini sedangkan hal tersebut dipersyaratkan oleh Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

3. Permohonan Pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena :

- adanya sengketa tentang berutang atau tidaknya para Termohon Pailit pada Pemohon Pailit masih berada dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.

DALAM EKSEPSI

108

Perkara 290/Pdt.G/2001/PN. JKT. SEL dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah No.Perkara 262/Pdt.G/2002/PN. JKT. TIM sehingga dapat dikatakan bahwa pembuktiannya tidak sederhana, karenanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

DALAM POKOK PERKARA

- Karena Termohon I selaku suatu Perseroan Komanditer tidak pernah mengetahui dan/atau tidak pernah memberikan Kuasa pada Termohon II selaku Pesero Komanditer/Pasif untuk melakukan hubungan hukum/perikatan dalam menanda tangani perjanjian- perjanjian ataupun melakukan transaksi dagang apapun juga dengan Pemohon maka berarti Permohonan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan Yaitu :

adanya Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur;- Tidak membayar sedikitnya satu utang;- hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Tanggapannya ini Termohon I, Termohon III dan Termohon IV telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa photo copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti mana tertanda T-l s/d T-3, T-4 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-17, T-5 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-12, T-6 s/d T-9 serta T-10 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-11;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut maka Debitur/ Termohon II, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2003 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

109

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai nilai utang, tanggal jatuh tempo maupun krediturnya sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Perpu No. i Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

2. Bahwa Termohon II menolak dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam butir 18 Permohonannya karena Termohon II tidak pernah berhutang sebagaimana dimaksud dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/ Kreditur Lain pada surat kabar harian MEDIA INDONESIA tanggal 31 Mei 2002 hingga karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ;

3. Bahwa dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya ini Pemohon telah mencampur adukan antara tanggung jawab pribadi dengan Komanditer;

4. Dengan adanya sengketa tentang berutang atau tidaknya para Termohon Pailit pada Pemohon Pailit masih berada dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. Perkara 290/Pdt.G/2001/PN.JKT.SELdan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah No. Perkara 262/Pdt.G/2002/ PN.JKT.TIM maka Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena pembuktiannya tidak sederhana;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon tidakmenguraikan secara jelas mengenai nilai utang, tanggal jatuh tempomaupun krediturnya sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Perpu

110

No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya ini termohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy surat-surat yang telah dimaterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti mana bertanda TII-l.A, TII-l.B, TII-l.C, TII-2.A, TII-2.B, TII-3.A yang pada dasarnya bersamaan dengan P-3.a, TII-3.B yanga pada dasarnya bersamaan dengan P-4.b, TII-4.A yang pada dasarnya bersamaan dengan P-3.b dan P-4.b, TH-5.Ayang pada dasamya bersamaan dengan bukti P-19, TII-6.B yang pada dasamya bersamaan dengan P-20, TII-7 s/d TII-10, TII-11 yang pada dasamya bersamaan dengan T-10;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 KUHPdt kekuatan pembuktian dengan sutu tulisan terletak pada akta aslinya . Bila akta aslinya ada, maka salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan dan kutipan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi selanjutnya Pasal 1888 KUHPdt tersebut diatas dapat dikendalikan berdasarkan ketentuan Pasal 1889 KUHPdt dan Pasal 1890 KUHPdt yang merupakan dasar hukum pula bagi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/Pdt/1074 tanggal 1 April 1976 yang menegaskan ;ebih lanjut bahwa photo copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila photo copy tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana photo copy tersebut sesuai dengan aslinya dan merupakan dasar hukum dari yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa meskipun surat bukti tersebut hanya photo copy tetapi hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk;

111

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka terhadap bukti P-5 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-2, P-7 walaupun telah dimaterai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan adalah sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini karena diperkuat dengan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat, apalagi terbukti bahwa bukti P-5 ternyata pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan para Debitur/Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang menyatakan karena adanya sengketa tentang berutang atau tidaknya para Termohon Pailit pada Pemohon Pailit masih berada dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. Perkara 290/Pdt.G/2001/PN.JKT.SEL dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah No. Perkara 262/Pdt.G/2002/ PN.JKT.TIM sehingga dapat dikatakan bahwa pembuktiannya tidak sederhana, karenanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri merupakan suatu Eksepsi yang berkaitan dengan masalah kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis maka mengenai masalah kewenangan ini telah diatur dalam Bab Ke tiga tentang Pengadilan Niaga yaitu pada Pasal 280 ayat ( i) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dimana Pasal 280 ayat (I) tersebut menyatakan bahwa “Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam

112

Bab ke satu dan Bab ke dua diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di Lingkungan Peradilan Umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan dari Pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan ini maka semua Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan setelah berlakunya Undang- Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan selanjutnya dinyatakan bahwa “sekedar tuntutan- tuntutan hukum yang sedang bergantung selama pernyataan pailit bertujuan memperoleh pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit maka perkaranya harus ditangguhkan setelah pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perkara itu hanyalah akan diteruskan apabila pencocokan piutang yang bersangkutan dibantah. Dalam hal yang demikian ini, maka siapa yang melakukan pembantahan itu, menjadi pihak dalam perkara tersebut sebagai pengganti si pailit.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Tanggapan poin ke-3 dari Termohon I, termohon III dan Termohon IV yang pada dasarnya bersamaan dengan Tanggapan point ke-4 dari Termohon II sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan azaz hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis, ketentuan Pasal 280 ayat (1) jo Pasal 28 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adanya sengketa tentang berutang atau tidaknya para Termohon Pailit pada Pemohon Pailit masih berada dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. Perkara 290/Pdt.G/2001/PN.JKT.SEL (vide bukti T-6 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-2.b) dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah No. Perkara 262/Pdt.G/2002/PN.JKT.TIM (vide bukti

113

T-7 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-2.a) sebagaimana didalilkan dalam tanggapan ini walaupun disertai pula dengan bukti T- 8, T-9, T-10 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-11, TII- l.a, TII-l.b, TII-l.c tidaklah menghilangkan atau mengesampingkan kewenangan dari Pengadilan Niaga, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, untuk mengadili, memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini (vide Pasal 280 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana telah diuraikan di atas pemeriksaan terhadap perkara yang masih berada dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. Perkara 290/Pdt.G/2001/ PN.JKT.SEL (vide bukti T-6 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-2.b) dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah No. Perkara 262/ Pdt.G/2002/PN. JKT.TIM (vide bukti T-7 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-2.a) maupun perkara perkara lain yang ada kaitannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti T- 10) yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-11) juga harus ditangguhkan setelah pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perkara itu hanyalah akan diteruskan apabila pencocokan piutang yang bersangkutan dibantah. Dalam hal yang demikian ini, maka siapa yang melakukan pembantahan itu, menjadi pihak dalam perkara tersebut sebagai penggantinya di Pailit:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum yang disertai dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka adalah sah menutur hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga yang diajukan oleh para Debitur/Termohon I, termohon II, termohon III maupun Termohon IV karena tidak berdasar menurut hukum;

114

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi selanjutnya Eksepsi yang diajukan oleh para Debitur/ Termohon I, Termohon II, Termohon III maupun Termohon IV maka dengan mendasarkan dari Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isi selanjutnya dari Eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara oleh karenanya adalah sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya bersama dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan dibawah in i ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dinyatakan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas Permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau krediturnya;

Menimbang, bahwa cara untuk membuktikan apakah suatu Permohonan Pernyataan Pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perpu No. 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tantang Kepailitan dimana suatu Permohonan Pernyataan Pailit harus di kabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara untuk membuktikan apakah suatu Permohonan Pernyataan Pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat

115

(3) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut yaitu dengan cara sederhana dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, yaitu dengan memakai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR yang dapat diberlakukan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 jo Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam perkara ini menurut Pasal 284 ayat (T) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dikatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sehingga dengan demikian sudah sharusnya para Debitur/Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil Tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3.a yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-3.A, yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-4.A, bukti P-4.a yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-3.B, P-4.b yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-4.A, P- 5 s/d P-12, T-l s/d T-5, TII-7 s/d T1I-10 maka dengari memperhatikan ketentuan Pasal 1282 KUHPdt jis Pasal 1642 KUHPdt jis Pasal 1811 KUHPdt Jis Pasal 18 KUHD terbukti bahwa adalah benar menurut hukum bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah Debitur sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan tidak terdapat adanya Error in Persona maupun Obscuur Libel dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini walaupun Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV dalam Tanggapannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka (Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV) tidak

116

mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Pailit dan tidak pula terikat atas tindakan yang telah dilakukan antara satu dengan lainnya hingga karenanya menyatakan pula bahwa telah terjadi Error in Persona maupun Obscuur Libel dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini karena selain atas Tanggapan dari Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan juga berdasarkan Pasal 18 KUHD yang menunjuk pula pada ketentuan Pasal 1282 KUHpdt, Pasal 1642 KUHPdt dan Pasal 1811 KUHPdt dan berlaku baik bagi firma maupun Perseroan Komanditer dimana Pasal 18 KUHD tersebut menyatakan bahwa “Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertangung jawab secara renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya khususnya bagi termohon II yaitu sdr Tansri Benui yang walaupun menurut Tanggapan T-l poin 1.3 telah mengundurkan diri pada tanggal 3 Pebruari 1998 akan^tetapi dengan memperhatikan isi dari bukti T-3 pada poin 8 yang merupakan bukti yang diajukan baik oleh TI, T ill dan TIV dan adanya pengakuan y Termohon II dalam Tanggapan terulisnya tanggal 29 Januari 2003 poin Ad. 1.3 halaman 4 (“...Bahwa oleh karena Pemohon hanya menjadi Kreditur terhadap Termohon II saja, sedangkan dalam permohonantidak ternyata...... dst’’) maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal163 HIR jo Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam perkara Permohonan Pjemyataan Pailit ini berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan juga berdasarkan Pasal 18 KUHD yang menunjuk pula pada ketentuan Pasal 1282 KUHPdt, Pasall642 KUHPdt dan Pasal 1811 KUHPdt dan berlaku baik bagi firma maupun Perseroan Komanditer dimana Pasal 18 KUHD tersebut menyatakan bahwa “dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng

117

untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya’’ merupakan bukti yang kuat bahwa Termohon II tetap merupakan Debitur dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-l.a, P-I.b, P-2.a, P-2b, P- 3.a yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-3.A, P-3.b yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-4.A, bukti P-4.a yang pada dasarnya bersamaan denganbukti TII-3.B, P-4.b yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-4.A, P-5 sampai daengan P-12, T-J sampai dengan T-5, TII-7 sampai dengan TII-10, P-14, P-15 yang pada dasarnya bersamaan dengan TII-5.A, P-16 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-5.B, P-17 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-4, P- 18, P-19 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-6.A, P-20 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-6.B, P-21 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-5 dan bukti P-22 terbukti bahwa adalah benar menurut bahwa Pemohon yang mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit ini adalah Kreditur sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan tidak terdapat adanya Error in Persona maupun Obscuur dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini walaupun Termohon I, Termohon II, Termohon III dan termohon IV dalam Tanggapannya tertanggal 29 Januari 2003 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka (Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Pailit dan tidak pula terikat atas tindakan yang telah dilakukan antara satu dengan lainnya hingga karenanya menyatakan pula bahwa telah terjadi Error in Persona maupun Obscuur Libel dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini karena selain atas Tanggapan dari Termohon Permohonan Pernyataan Pailit ini karena atas Tanggapan dari TermohonI, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam perkara Permohonan Pailit ini berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi

118

UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan juga berdasarkan Pasal 18 KUHD yang menunjuk pula pada ketentuan Pasal 1282 KUHPdt, Pasal KUHPdt 1811 KUHpdt dan berlaku baik bagi firma maupun Perseroan Komanditer dimana Pasal 18 KUHD tersebut menyatakan bahwa “dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung jawab renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya”',

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya termasuk pertimbangan hukum Majelis Hakim atas Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dalam hal ini bukti P-22, KL-1 sampai dengan KL_15 merupakan bukti yang cukup sah menurut hukum bahwa selain memenuhi unsur adanya Debitur maupun Kreditur, maka Permohonan Pernyataan Pailit ini telah pula memenuhi unsur adanya satu kreditur lagi, yang dalam praktek di Pengadilan Niaga disebut sebagai Kreditur Lain, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku pihak yang mewakili bank-bank dimana para Debitur (Termohon I, Termohon II, Termohon III dan termohon IV) berutang, yaitu :

1. PT. Bank Prima Ekspress;

2. PT. Lippo Bank Tbk;

3. PT. Bank Tiara Asia;

4. PT. Bank Umum Nasional;

5. PT. Bank Dharmala;

6. PT. Bank Central Dagang;

7. PT. Bank Umum Servitia;

8. PT. Bank Bali;

119

9.

10. PT. Bank Surya;

11. PT. Executive International Bank;

12. PT. Bank Sembada Artanugroho;

13. PT. Bank Danahutama;

14. PT. Bank Delta;

15. PT. Bank Danamon;

16. PT Supreme Bank/Bank Metropolitan.

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pernyataan Pailit ini juga telah memenuhi adanya unsur utang sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan hukum sebelumnya yang diambil berdasarkan adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta adanya bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dihubungkan pula dengan isi Pasal 1 ayat (I) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan terlihat bahwa terdapat adanya suatu hubungan hukum antara Pemohon (Kreditur) dengan Termohon I. Termohon II, Termohon III dan Termohon IV (para Debitur), yaitu hubungan hukum perikatan atau suatu ikatan dalam bidang hukum harta benda (Vermogens Recht) antara 2 (dua) orang/pihak atau lebih dimana orang/ pihak yang satu berhak atas sesuatu (dalam hal ini adalah Kreditur) sedangkan orang/pihak yang lain (dalam hal ini adalah Debitur) wajib melaksanakannya, obyeknya tertentu dan subyeknyapun tertentu pula dimana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu (dalam hal ini adalah Debitur) tidak melaksanakan kewajiban tadi akan menimbulkan apa yang disebut dengan utang, yakni kewajiban yang dinyatakan atau dapat

PT. Sahid Gajah Perkasa Bank;

120

dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, baik secara langsung maupun kontinjen/tidak langsung yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur. Bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3.a yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-3.A, P-3.b yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-4.A, P-4.a yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-3.B, P-4.b yang pada dasarnya bersamaan dengana bukti TII-5.A, P-16 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-5.B, P-17 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-4, P-18, P_19 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-g.A, P-20 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti TII-6.B, P-21 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-5 dan dengan mengambil alih pula pertimbangan hukum sebelumnya terbukti adalah benar menutur hukum bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV selaku para Debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pada mereka secara tanggung renteng sebesar USD 13,378,615 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima belas dolar Amerika Serikat ) yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II pada tanggal 13januari 1998 dan Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 6 April 1998 dimana dengan dibelinya sejumlah steel wire rods dan/atau cooks dari Pemohon oleh Termohon I, dan Termohon II maka berarti Termohon I, Termohon II telah berutang pada Pemohon sejak tanggal 13 Januari 1998 sejumlah USD 20,221,526.00 ( Dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat) dimana utang sebesar USD 20,221,526.00 (Dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat) sebagaimana tersebut di atas telah diakui oleh Termohon I dan Termohon II dalam Agreement For Setllemen of Debt (Perjanjian Penyelesaian Utang) yang

121

dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak tanggal 6 April 1998 dihadapan Trismorini Asmawel, SH, CN, Notaris Pengganti di Jakarta ;

- Akta Notariil No. 6 tanggal 3 April 1998 tentang Kuasa Untuk M en ju a l dihadapan Trismorini Asmawel, SH, CN, Notaris Pengganti di Jakarta yang memberi Kuasa pada PT. Samsung Development untuk menjual 29 (dua puluh sembilan) bidang tanah milik PT. Wira Griya Mustika;

Akta Notariil No. 7 tanggal 3 April 1998 tentang Kuasa Pengurusan dihadapan Trismorini Asmawel, SH, CN, Notaris Pengganti di Jakarta mengenai pemberian Kuasa untuk pengurusan sertifikat 29 (dua puluh sembilan) bidang tanah milik PT. Wira Griya Mustika ;

- Akta Notariil No. 8 tanggal 3 April 1998 tentang Pernyataan bahwa PT. Wira Griya Mustika telah memberikan Kuasa pada PT Samsung Development untuk menjual, memindahkan dan/atau melepaaskan hak atas 29 (Dua puluh sembilan) bidang tanah milik PT Wira Griya Mustika, Kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan dibuat serta ditanda tangani dihadapan Trism orini Asmawel,SH,CN Notaris Pengganti di Jakarta;

Bahwa berdasar Akta-akta Notariil sebagaimana tersebut di atas maka telah dibuat Akta Jual Beli No. 25/Ciracas/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Martina Warmansyah, SH dimana PT Samsung Development telah membeli tanah dengan sertifikat HGB No. 80/Ciracas (yang merupakan sertifikat bagi 29 (Dua puluh sembilan) bidang tanah sebagaimana telah disebut pada No.2 dan No. 3 di atas) dari PT Wira Griya Mustika dengan nilai Rp. 51.403.950.000,- (lima puluh satu milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jika dinilai dengan nilai kurs Dollar Amerika Serikat tanggal 27 Maret 2000 itu (USD l=Rp.7.512,-) adalah setara dengan USD 6,842,911.00 (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sebelas Dollar Amerika), sehingga sisa utang para Termohon (TermohonI, Termohon II, Termohon III dan termohon IV) adalah USD

122

20,221,526.00 (Dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat)-USD 6,842,911.00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat) -USD 13,378,615 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima belas dolar Amerika Serikat);

Bahwa menurut Pasal 18 KUHD yang menunjuk pula pada Pasal 1282 KUHPdt,1642 KUHPdt dan pasal 1811 KUHPdt maka dengan ditanda tanganinya perjanjian sebagaimana tersebut pada No. 1 dan No.2 di atas maka secara yuridis Termohon III maupun Termohon IV selaku dari sekutu dari Termohon I terikat pula pada perjanjian-peijanjian tersebut;

Bahwa terhadap sisa utang sebesar USD 13,378,615 ( tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima belas dolar Amerika Serikat) sebagaimana telah diuraikan dalam No. 1 dan No. 4 di atas tidak pernah lagi dilunasi oleh Termohon I dan Termohon II walaupun Pemohon telah melakukan 2 (dua) kali peringatan secara tertulis tanggal 1 Oktober 2001 melalui Surat No. 1203/AS/01 dan Surat No. 1205/AS/ 01, tanggal 11 Oktober 2001 melalui Surat No. 1265/AS/01 dan Surat No. 1266/AS/01;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik dari pihak Pemohon Pernyataan Pailit maupun dari Pihak para Termohon Pernyataan Pailit yaitu Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termhohon IV sebagaimana telah dipakai sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terbukti bahwa cara untuk m em buktikan apakah suatu Permohonan Pernyataan Pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana tersebut di atas adalah telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tagun 1998 tentang Kepailitan dimana suatu Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi;

123

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum- pertimbangan hukum sebelumnya maka Permohonan Pernyataan Pailit ini telah memenuhi unsur Pasal 1 ayat (1) Perpu No. ITahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, hingga karenanya adalah sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Debitur, yaitu Termohon I CV Wira Mustika Indah, Termohon II Tansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan berada dalam keadaan Pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena para Debitur, yaitu Termohon I CV Wira Mustika Indah, Termohon II Yansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan dinyatakan berada dalam keadaan Pailit sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka berdasarkan Pasal 90 Perpu No. 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan seluruh harta kekayaan para Debitur, yaitu Termohon I CV Wira Mustika Indah, Termohon II Tansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan berada dalam sitaan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Debitur, yaitu Termohon I CV Wira Mustika Indah, Termohon II Tansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan dinyatakan berada dalam keadaan Pailit sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka berdasarkan Pasal 22 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan para Debitur, yaitu termohon I CV Wira Mustika Indah, Termohon II Tansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan tidak lagi berhak atas hartanya yang sejak putusan ini diucapkan menjadi budel atau harta pailit;

M enim bang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) a dan ayat (1) b Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan perlu ditunjuk seorang Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta seorang Kurator;

124

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Kurator yang namanya tercantum dalam Permohonan Pernyataan Pailit yaitu Sdr. Yan Apul, SH dengan alamat Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Yan Apul & Rekan “ beralamat di Menara Thamrin, Lantai 21, Suite 2102, Jalan MH. Thamrin, Kav 3, Jakarta 10250 ternyata tidak mempunyai benturan kepentingan, baik dengan pihak Pemohon (Kreditur) maupun dengan Termohon I CV. Wira Mustika Indah, Termohon II Tansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan (para Debitur); karenanya adalah beralasan secara sah menurut hukum lagi bagi Majelis Hakim untuk menunjuk sdr. Yan Apul, SH dengan alamat Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Yan Apul & Rekan” beralamat di Menara Thamrin, Lantai 21, Suite 2102, Jalan MH Thamrin, Kav 3, Jakarta 10250 selaku Kurator dari Termohon I CV Wira Mustika Indah, Termohon II Tansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan (para Debitur);

Menimbang, bahwa mengenai imbalan Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.09-HT.Q5.10-Th.l998 tanggal 22 September 1998 setelah Kurator bersangkutan menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pernyataan Pailit ini dikabulkan maka sebagai kosekuensinya yuridis serta berdasarkan pada azas keadilan dan kepatutan maka Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV selaku pihak yang dinyatakan berada dalam keadaan pailit/pihak yang dikalahkan harus membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR, Pasal 18 KUHD yang menunjuk Pasal 1282 KUHPdt, Pasal 1642 KUHPdt jis Pasal 1811 KUHPdtjis Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt jis Pasal 1 ayat (1) jis Pasal 2 jis Pasal 6 ayat (3) jis Pasal 13 ayat (1) a dan ayat (1) jis

125

Pasal 22 jis Pasal 28 jis Pasal 90 jis Pasal 280 ayat (1) Pasal 284 ayat (1)Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4Tahun 1998 tentang Kepailitan dan ketentuan-ketentuan lain yangbersangkutan;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Termohon I CV Wira Mustika Indah, Termohon II Tansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan (para Debitur);

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan Termohon I CV Wira Mustika Indah, Termohon II Tansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan berada dalam keadaan Pailit;

- Menunjuk ERWIN MANGATASU MALAU, SH, MH. selaku Hakim Pengawas;

- Mengangkat Sdr. YAN APUL SH dengan alamat Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Yan Apul & Rekan” beralamat di Menara Thamrin, Lantai 21, Suite 2102, Jalan MH Thamrin, Kav 3, Jakarta 10250 selaku Kurator;

- Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan kepailitan akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.09-HT.05.10-Th. 1998 tanggal 22 September 1998 setelah Kurator yang bersangkutan selesai menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit;

126

Membebankan Termohon I CV Wira Mustika Indah, Termohon II Tansri Benui, Termohon III Soesanto Leo dan Termohon IV Yulia Lupolo Intan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

127

No. 0 l/Pailit/2003/PN.NiagaJkt.Pst.

Catatan A khir:

1. Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada ketentuan pasal 18 KUHD yang menentukan bahwa dalam perseroan firma, tiap-tiap pesero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya.

Subjek hukum dalam perkara ini adalah badan hukum yang berbentuk firma, dimana perseronya terdiri dari pesero aktif yang sekaligus sebagai pengurus perseroan firma, dan pesero pasif (komanditer) sebagai pesero yang menyetorkan sejumlah modal tertentu kepada perseroan firma. Tanggung jawab pesero memang secara tanggung renteng tetapi perlu dipertimbangkan bahwa pesero aktiflah yang bertanggungjawab penuh / seluruhnya atas segala perikatan perseroan, sedang pesero komanditer hanyalah bertanggungjawab sebesar modal yang telah disetorkan kepada perseroan firma. Karena itu pesero komanditer dapat dinilai sebagai pesero yang bertanggungjawab atas perikatan perseroan, kecuali sepanjang modal yang telah disetorkan kepada perseroan yang tidak meliputi harta pribadinya. Sehingga karenanya ia tidak tepat apabila ditarik sebagai subjek hukum termohon pailit.

2. Pengadilan Niaga telah memperluas batasan pengertian “ utang “ yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Perpu. Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu meliputi kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat (1) yang mengartikan utang yang tidak dibayar adalah hutang pokok atau bunganya.

Perluasan arti hutang ini diadopsi dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang.


128


PUTUSAN MAJELIS HAKIM :- MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON

Mi l i k Perpustakaan

Mahkamah Agung - RI

HUKUM NIAGA

129

TERMOHON PT. BALI PERKASA SUKSES DISAMPING PUNYA HUTANG KEPADA PEMOHON JUGA

MEMPUNYAI HUTANG KE BPPN

• Pemohon PT. Astria Raya Bank (DLK), PT. BankAndromeda (TLBA) dan PT. Bank Dwipa Semestamengajukan pemailitan terhadap PT. Bali Perkasa Sukses(PT. BPS) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon sebesar US$ 1.199.512,37 Dolar Amerika, dimana berdasarkan pasal 13 Butir 13, 2.17 Perjanjian Restrukturisasi Hutang yang dibuat di Notaris dengan No. 11 Tanggal 11 Mei 2002, Termohon harus melunasi hutang-hutangnya kepada Pemohon paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya tugas Tim Likuidasi;

- Bahwa disamping punya hutang kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada BPPN sebesar US$ 9.265,769,21 hal ini terbukti bahwa Termohon mempunyai dua Kreditur dan tidak membayar minimal satu hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon agar PT. Bali Perkasa Sukses dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

• Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, pihakTermohon mengajukan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon, sebab Pemohon bukan kreditur, tidak punya hak untuk menagih, Termohon tidak mempunyai hutang yang sudah jatuh

131

tempo dan dapat ditagih, hal ini berdasarkan Pasal 7.2, 8.1 Drave A, B dan periode pembayaran bunga perjanjian Restrukturisasi, yaitu suku bunga dihitung sejak tanggai Perjanjian dan pembayaran bunga pertama dilakukan tanggal 30 Juni 2005, serta bulan dimulai tahun 2005 s/d 2012;

- Untuk itu mohon permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

® Pertimbangan Hukum dan Putusan :

- Berdasarkan Pasal 6,7 Perjanjian Restrukturisasi Hutang No. 11 Tanggal 7 Mei 2002, ditentukan, bahwa Termohon baru diwajibkan untuk membayar hutang pokok dan bunganya terhitung sejak tanggai 30 Juni 2005 dan berakhir tanggal 7 Mei 2012, maka untuk itu menolak permohonan Para Pemohon;

Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- lima juta rupiah).

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO : 03/PAILIT/2003/PN. NIAGA, JKT. PST

DALAM PERKARA

Pemohon:Antara

1. Pemohon I, Tim Likuidasi PT. Astria Raya BankYang beralamat di Jin. Panglima Polim Raya No. 105-106 H & I Jakarta Selatan;

2. Pemohon II, Tim Likuidasi PT. Bank AndromedaYang beralamat di Wisma Barito Pacifik Lantai 4 Jin. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410;

132

3. Pemohon III, Tim Likuidasi PT. Bank Dwipa Semesta

Yang beralamat di Prince Center Building, Jin. Jend. Sudirman Kav. 3-4 Jakarta 10220;Dalam perkara ini, masing-masing diwakili oleh kuasanya : Media Warman, SH.Septarius Kahar, SH.Irwanul Fitri, SH.Yuherman Richard, SH.Semuanya adalah Advokat dan Pengacara pada kantor Media Warman & Partnest, yang beralamat di Jin. Biak No. 7 Lantai 3 Roxy, Jakarta Pusat yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2003.

Melawan

Termohon :

PT, Bali Perkasa SuksesBeralamat di Jin. P. Diponegoro No. 66 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Pengacara dan konsultan Hukum pada Firma Hukum BT. Partnership yang diwakili oleh :1. Rahmat Bastian, SH.2. Kurniadi Sulistyono, SH.3. Asean Marsini, SH., LLM.4. Heryatmita, SH.Kesemuanya beralamat di BRI Tower II Lantai 14 Jin. Jend. Sudirman No. 45 Jakarta dengan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2003.

133

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannyatertanggal 17 Februari 2003 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNiaga Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2003 No. 03/PAILIT/2003 PN.Niaga. JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I adalah TIM LIKUIDASI dari PT. ASTKIA KARYA BANK (DL), suatu Badan Hukum Bank yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 1 November 1997, Nomor 527/KMK.017/1997, telah dicabut izin usahanya, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ASTRIA RAYA BANK (DL) No. 106, tertanggal 18 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Maria Andiani Kidarsa, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-l), telah dibentuk Tim Likuidasi dan terakhir susunan Tim Likuidasi diubah dengan Surat Bank Indonesia Nomor : 31/I655/UPPB/ADP, tertanggal 19 Maret 1999 (Bukti P-2);

2. Bahwa Pemohon II adalah TIM LIKUIDASI dari PT. BANK ANDROMEDA (DL), suatu Badan Hukum Bank yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal I November 1997, Nomor : 528/KMK. 107/1997, telah dicabut izin usahanya dan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK ANDROMEDA (DL) No. 24, tertanggal 17 November 1997, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-3), dan Susunan Tim Likuidasi yang disetujui Bank Indonesia yaitu dengan Surat Bank Indonesia tertanggal 17 November 1997 Nomor : 30/1866/UPB2/ADB2. (Bukti P-4);

3. Bahwa Pemohon III adalah TIM LIKUIDASI dari PT. BANK DWIPA SEMESTA (DL), suatu Badan Hukum Bank yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 1 November 1997, Nomor : 538/KMK.017/1997, telah

134

dicabut izin usahanya dan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT, BANK DWIPA SEMESTA (DL) No. 7, tanggal 3 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Marina Soewama, SH. CN. Pengganti Refizal, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-5), dan berkaitan dengan Surat Bank Indonesia Nomor : 30/308/ UPB3/ADB3/Rahasia tertanggal 2 Desember 1997 (Bukti P-6);

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi hutang yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedowo, SH. Notaris di Jakarta, di bawah akta nomor 11 tertanggal 7 Mei 2002, Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon dengan perincian sebagai berikut (Bukti P-7);

4.1. Kepada Pemohon I

- Tranche IB US $ 134,826.68

- Tranche 2B US $ 83,234,63

Jumlah hutang kepada Pemohon I US $ 218,061.31

4.2. Kepada Pemohon II

- Tranche IB US $ 472,001.68

- Tranche 2B US $ 291,338.07

Jumlah hutang kepada Pemohon II US $ 763,389.75

4.3. Kepada Pemohon III

- Tranche IB US $ 134,826.68

- Tranche 2B US $ 83,234,63

Jumlah hutang kepada Pemohon III US $218,061.31

Jumlah Total hutang Kepada Para Pemohon US $ 1,199,512.37

Terhitung Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Belas Point Tiga Puluh Dollar Amerika

135

5. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Restrukturisasi hutang yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta di bawah akta nomor 11 tertanggal 7 Mei 2002 tersebut di atas antara TERMOHON dengan PARA PEMOHON, telah dibuat:

5.1. Akta Penetapan Obligasi Konvensi No. 12, tanggal 7 Mei 2002, dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-8);

5.2. Akta Pengakuan hutang No. 13, tanggal 17 Mei 2002, dibuat di hadapan Lily Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-9);

5.3. Akta Pengakuan hutang No. 14, tanggal 7 Mei 2002, dibuat di hadapan Lily Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P10);

5.4. Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 20 tanggal 7 Mei 2002, dibuat di hadapan Lily Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P -ll);

6. Bahwa keseluruhan dari akta-akta pada poin 5.1 sampai dengan poin 5.4 tersebut di atas, adalah berasal dan merupakan kelanjutan d ari:

6.1. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 81, tanggal 18 Mei 1993, yang dibuat di hadapan Mudofir, Hadi, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-12);

6.2. Akta Addendum atas Perjanjian Kredit Investasi No. 4, tanggal 11 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH. pengganti Mudofir Hadi, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-13);

TENTANG UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPATDITAGIH.

7. Bahw a berdasarkan pasal 13 Bukti 13,2.17. Perjanjian Restrukturisasi hutang yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo,

136

SH. Notaris di Jakarta di bawah akta nomor 11 tertanggal 7 Mei 2002 tersebut, Termohon harus melunasi hutangnya kepada Para Pemohon paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Tim Likuidasi;

Untuk lebih jelasnya kami kutip ketentuan Pasal 13 butir 13.2.17. tersebut, yang menyebutkan :

“13.2.17. hutang Porsi BDL harus dilunasi antara lain dengan cara refinance oleh debitur selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tugas Tim Likuidasi dari masing-masing kreditur BDL, dan bagi kreditur baru pengganti BDL wajib mengikuti syarat dan kondisi yang ditentukan dalam perjanjian ini”.

8. Bahwa Pasal 12 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Likuidasi Bank dengan tegas menyatakan :“Pelaksanaan Likuidasi Bank wajib dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak dibentuknya Tim Likuidasi” .

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tersebut di atas masa Likuidasi PT. Astria Raya Bank (DL) telah berakhir pada tanggal 18 Desember 2002, karena Tim Likuidasi terbentuk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ASTRIA RAYA BANK (DL) No. 106, tertanggal 18 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, SH. Notaris di Jakarta;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tersebut di atas, masa Likuidasi PT. BANK ANDROMEDA (DL) telah berakhir pada tanggal 17 November 2002, karena Tim Likuidasi terbentuk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK AN-

137

DROMEDA (DL) No. 24, tertanggal 27 November 1997, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH. Notaris di Jakarta;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tersebut di atas, maka likuidasi PT. BANK DWIPA SEMESTA (DL) telah berakhir pada tanggal 3 Desember 2002, karena Tim Likuidasi terbentuk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK DWIPA SEMESTA (Dalam Likuidasi) No. 7, tertanggal 3 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Marina Seowama, SH. CN. Pengganti Refizal, SH. Notaris di Jakarta;

12. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian pada point 7 (tujuh) sampai dengan point 11 (sebelas) tersebut di atas, maka jelas terbukti secara umum berdasarkan P asa l 13 b u tir 13.2.17. Perjanjian Restrukturisasi hutang yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta di bawah akta nomor 11 tertanggal 7 Mei 2002, hutang Termohon kepada Para Pemohon telah ja tuh tempo dan dapat ditagih;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasa Hukum telah mensomasi Termohon untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P-14 dan Bukti P-15);

14. Bahwa Pemohon II melalui Surat No. 053/TLBA/2002 tertanggal 23 Oktober 2002 perihal : Kewajiban Saudara pada Bank-Bank Likuidasi, juga telah memperingatkan Termohon melalui peringatan tertulis untuk melaksanakan kewajiban kepada Pemohon II, tetapi Termohon juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon II (Bukti P-16);

15. Bahwa oleh karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian Aquo, maka Pemohon I melalui surat No. 012/TL-Astria/I/03 tertanggal

138

31 Januari 2003 telah membatalkan Perjanjian Restrukturisasi hutang yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta di bawah akta nomor 11 tertanggal 7 Mei 2002 tersebut (Bukti P- 17);

16. Bahwa oleh karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian Aquo, maka Pemohon II melalui surat No. 009/TLBA/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihal Pemutusan Perjanjian Resrukturisasi, telah membatalkan Perjanjian Restrukturisasi hutang yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta di bawah akta nomor 11 tertanggal 7 Mei 2002 tersebut (Bukti P-18);

17. Bahwa oleh karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian Aquo, maka Pemohon III melalui surat No. 03/TL/BD/I/03 tertanggal 31 Januari 2003 perihal Pemutusan Perjanjian Restrukturisasi, telah membatalkan Perjanjian Restrukturisasi hutang yang dibuat di hadapan Lily H arjati Soedewo, SH. N otaris di Jakarta di bawah akta nomor 11 tertanggal 17 Mei 2002 tersebut (Bukti P-19);

18. Bahwa dengan dibatalkannya Perjanjian Restrukturisasi hutang oleh Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 butir 18.1 dan butir 18.2 perjanjian aquo, berakhir hukum sejak saat pembatalan perjanjian UTANG TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON TELAH JATUH TEMPO PAN DAPAT DITAGIH;

Untuk lebih jelasnya kami kutip ketentuan Pasal 18 PerjanjianRestrukturisasi hutang tersebut, yang menyatakan :

“Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud Pasal 17.1. atau Pasal 17.2. di atas, maka Para Kreditur atas keputusannya sendiri berhak :

18.1.1 Untuk menetapkan setiap dan seluruh jumlah hutang

139

D ebitur yang masih terhutang pada P ara K reditur secara seketika dan sekaligus lunas berikut bunganya.

18.1.2. Untuk menuntut Debitur dan/atau setiap pihak yang m em punyai- k ew ajib an k ep ad a P a ra K re d itu r berdasarkan perjanjian ini dan/atau setiap dan seluruh p e r ja n jia n yang d ib u a t d an d ita n d a ta n g a n i berdasarkan perjanjian ini, untuk seketika membayar jum lah hutang yang m asih te rhu tang d an belum dibayar lunas, tetapi tidak terbatas pada setiap dan seluruh ongkos/biaya/honorarium yang dikeluarkan/ dibayarkan oleh Para K reditur di dalam menjalankan hak-haknya”.

MENGENAL ADANYA KEWAJIBAN Termohon TERHADAP KREDITUR LAIN.

19. Bahwa di samping hutang kepada Para Pemohon yang merupakan 3 (tiga) Kreditur Termohon, ternyata Termohon mempunyai kew ajiban terhadap K reditur lain, yaitu kepada BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, hutang mana adalah sebesar : US$ 9,265,759.21 (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan point dua puluh satu Dollar Amerika).

20. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian pada point 5 (lima) sampai dengan point 19 (sembilan belas) tersebut di atas maka telah terbukti menurut hukum :

“Bahwa Termohon mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditur dan tidak membayar minimal 1 (satu) hutang yang telah ja tu h tem po dan dapat d itag ih sehingga m em enuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan karenanya Termohon dapat dinyatakan pailit” .

140

Untuk lebih jelasnya kami kutip isi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998, sebagai berikut:

“(1). Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit sesuai dengan putusan yang berwenang sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2...”

“(3). Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi... dst...”.

21. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, untuk mengangkat Kurator Nuzul Arifin, SH dari Kantor Hukum “NUZUL & REKAN” yang beralamat di Gedung Senatama, Lantai 2/217, Jl. Kwitang Raya No. 6 Jakarta Pusat, sebagai Kurator untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mejelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenaan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit PARA Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Termohon (PT. BALI PERKASA SUKSES) dalam keadaan pailit.

3. Menetapkan Kurator Nuzul Arifin, SH dari Kantor Hukum “NUZUL & REKAN” yang beralamat di Gedung Senatama, Lt. 2/ 217. Jl. Kwitang Raya No. 6, Jakarta Pusat, sebagai Kurator Termohon.

141

4. Menghukum Termohon membayar seluruh hutangnya kepada Para Pemohon, dengan total sampai dengan tanggal 31 Januari 2003 sebesar:

Atas Tagihan Pemohon I

Atas Tagihan Pemohon II

Atas Tagihan Pemohon III

Jumlah

USS 218.061.31

US $ 763.389.75

US$ 218,601.31

US $ 1,199,512.37

Terbilang Satu Ju ta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Belas Point Tiga Puluh I\ijuh Dollar Amerika.

Dan bunganya beserta denda suku bunga akan tetap berjalan sampai dibayarkan lunas oleh Termohon.

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum

Atau bilamana Pengadilan Niaga berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (Ex. Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir kuasanya : 1, Media Warman, SH. 2. Septarius Kahar, SH. 3. Irwanul Fitri, SH. Dan 4. Yuherman Richard, SH. Untuk Termohon hadir kuasanya : Rahmat Bastian, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2003;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tanggapannya / jawaban dengan suratnya tertanggal 4 Maret 2003, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Umum

Termohon menolak semua pernyataan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam butir-butir permohonan tanpa terkecuali dikarenakan Para Pemohon tidak berkapasitas sebagai Kreditur, Para Pemohon tidak mempunyai hak untuk menagih yang dapat dibuktikan secara sederhana, Termohon tidak mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Kreditur lain yang dinyatakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan, serta persyaratan dalam Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi.

B. Surat Kuasa Para Pemohon Tidak Sah.

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pernyataan palit dengan memberikan surat khusus kepada Media Warman & Partners, masing-masing tertanggal:

1. 3 Februari 2003 No. 10/SK-MH/II/03 yang diberikan oleh Pemohon I;

2. 3 Februari 2003 No. 12/SK-MH/II/03 yang diberikan oleh Pemohon II; dan

3. 3 Februari 2003 No. ll/SK-MH/II/03 yang diberikan oleh Pemohon III.

(selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “Surat Kuasa Para Pemohon”).

2. Bahwa Surat Kuasa Para Pemohon tersebut telah memberikan kuasa secara KHUSUS untuk dan atas nama serta mewakili, masing-masing Pemohon I, Pemohon II, atau Pemohon III untuk:

“Mewakili Pemberi Kuasa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Bali Perkasa Sukses, berkedudukan di Jakarta kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehubungan dengan

143

Perjanjian Restrukturisasi hutang No. 11 tanggal 7 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta, serta perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian itu”.

3. Namun nampaknya Para Pemohon (Pemberi Kuasa) ataupun Kuasa Para Pemohon lalai, lupa atau tidak menyadari bahwa Perjanjian Restrukturisasi hutang No. 11 tanggal 7 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta, serta perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian itu, telah DIPUTUSKAN atau DIBATALKAN oleh Para Pemohon sendiri SEBELUM TANGGAL MASING-MASING SURAT KUASA diberikan yaitu pada tanggal 31 Januari 2003 sesuai dengan surat- surat yang ditandatangani oleh Para Pemohon sendiri (vide Bukti P-17, P-18 dan P-19 Para Pemohon).

4. Dengan demikian Surat Kuasa yang sifatnya KHUSUS mendasarkan perbuatan Penerima Kuasa pada Perjanjian Restrukturisasi hutang No. 11 tanggal 7 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta, serta perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian itu, menjadi tidak sah karena dikeluarkan setelah tanggal 31 Januari 2003. Semestinya Para Pemohon lebih jeli dalam menandatangani Surat Kuasa.

C. Para Pemohon Tidak Berkapasitas Sebagai Kreditur.

1. Para Pemohon BPPN selalu dirujuk sebagai Para Kreditur dan sebaliknya pengertian Para Kreditur dalam Perjanjian Restrukturisasi selalu merujuk pada Para Pemohon dan BPPN terutama dalam pasal kapasitas para pihak (Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (vide halaman 7 Bukti T-l), yang isi selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“...untuk selanjutnya PT. ASTRIA RAYA BANK (dalam likuidasi), PT. BANK ANDROMEDA (dalam likuidasi), dan PT. BANK

144

DWIPA SEMESTA (dalam likuidasi) tersebut secara bersama-sama disebut BDL)”;

“...untuk selanjutnya BPPN dan BDL secara bersama-sama disebut Para Kreditur”;

2. Termohon telah secara tegas mengakui dan menegaskan tersebut telah diterima oleh Para Kreditur bahwa berdasarkan Pasal 4.1, Termohon sesungguhnya terhutang kepada Para Kreditur dan bukan semata-mata kepada BDL (vide halaman 46 Butir T -l) ;

3. Dalam Perjanjian Restrukturisasi, BDL dan BPPN adalah satu kesatuan kreditur yang tidak terpisahkan dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri ataupun masing-masing karena itulah seluruh hak maupun kapasitas yang ada selalu merujuk kepada Para Kreditur yaitu :

3.1. Hak mem utuskan Perjanjian R estrukturisasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Termohon yang dilakukan 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, dalam hal terjadinya satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji Termohon (vide Pasal 17.1 halaman 104, Bukti T-l);

3.2. Hak memutuskan Perjanjian R estrukturisasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Termohon yang dilakukan 7 (tujuh) hari sebelumnya, apabila menurut perhitungan Para Kreditur Peristiwa Cidera Janji Termohon dimaksud terus berlanjut untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat peringatan, dan apabila menurut Para Kreditur, Termohon tidak atau belum memenuhi kewajibannya, atau tidak mampu untuk memperbaiki atau memulihkan Peristiwa Cidera Janji tersebut (vide Pasal 17.2, halaman 105, Bukti T-l); termasuk

3.3. Hak untuk menetapkan setiap dan seluruh Jumlah hutang Termohon yang masih terhutang kepada Para Kreditur secara

145

seketika dan sekaligus lunas berikut bunga dan denda (vide Pasal18.1, halaman 106, Bukti T-l), berikut hak untuk menuntut (i) Debitur dan/atau (ii) setiap pihak yang mempunyai kewajiban kepada Para K reditur berdasarkan (ii. 1) Perjanjian Restmkturisasi dan/atau (ii.b) setiap dan selumh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi; untuk seketika membayar Jumlah hutang yang masih terhutang dan belum dibayar lunas.

4. Seluruh hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan oleh Para Kreditur yang terdiri atas BDL dan BPPN sesuai ketentuan dimana pengertian P ara K red itu r adalah BPPN dan BDL secara bersama-sama (vide halaman 7 Bukti 71). Tidak pernah diatur ataupun disepakati oleh para pihak bahwa hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh BPPN atau BDL secara sendiri-sendiri. Demikian pula halnya dalam Perjanjian Oblikasi Konversi, setiap dan seluruh hak-hak kreditur selalu diberikan kepada Para Kreditur yang terdiri atas BDL dan BPPN sesuai ketentuan dimana pengertian P a ra K red itu r adalah BPPN dan BDL secara bersama-sama (vide halaman 8 Bukti T-2).

5. Dengan demikian dapat disimpulkan secara mudah dan jelas bahwa Para Pemohon kekurangan pihak yakni BPPN untuk dapat menyatakan diri mereka sebagai Para Kreditur yang sah sehingga berhak mengajukan permohonan.

D. Pemohon Tidak Memiliki Kapasitas Sah U ntuk M elakukan Penagihan Dengan Sah Sehingga hutang Belum Ja tuh Tempo dan Dapat Ditagih.

1. Bahwa Termohon dinyatakan lalai dan ditagih pertama kali melalui Surat yang dikirimkan oleh Pemohon II pada tanggal 23 Oktober 2002 No. 053/TLBA/2002 (vide Bukti P-16 Para Pemohon) yang isinya menyatakan Termohon melakukan wanprestasi atas dasar keterlambatan pembayaran kupon bunga

146

obligasi konversi untuk tanggal pembayaran bunga 30 September 2002 dengan merujuk pasal 12.2 Perjanjian Obligasi Konversi sebagai dasarnya. Surat ini dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk selanjutnya berturut-turut mengirimkan :

1.1. Surat No. 02/MW-SOM/I/03 tanggal 6 Januari 2003 perihal Somasi (vide Bukti P-14 Para Pemohon);

1.2. Surat No. 011/MW-SOM/I/03 tanggal 6 Januari 2003 perihal Somasi ke II (vide Bukti P-15 Para Pemohon);

1.3. Surat No. 012/TL-Astria/I/03 tanggal 31 Januari 2003 perihal Pemutusan Perjanjian Restrukturisasi hutang (vide Bukti P-17 Para Pemohon);

1.4. Surat No. 009/TLBA/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihal Pemutusan Perjanjian Restrukturisasi (vide Bukti P-18 Para Pemohon); dan

1.5. Surat No. 03/TL/.BD/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihal Pemutusan Perjanjian Restrukturisasi (vide Bukti P -19 Para Pemohon).

Dengan demikian apabila surat yang menyatakan Termohon pertama kali lalai atau wanprestasi adalah tidak sah maka seluruh surat-surat yang berhubungan, menguntungkan atau mendasarkan hak Para Pemohon kepada surat pernyataan lalai tersebut menjadi tidak sah atau setidak-tidaknya belum memiliki legitimasi untuk dikeluarkan.

2. Bahwa dalam surat Pemohon II tanggal 23 Oktober 2002 No. 053/TLBA/2002 tersebut, Pemohon II telah mencampur adukkan pembayaran kupon bunga tanggal 30 September 2002 kepada Pemohon II saja, dengan pembayaran kupon bunga untuk tanggal yang sama kepada Para Pemohon yang lalu kemudian justru dijadikan dasar penagihan atas pembayaran

147

hutang pokok dan bunga berdasarkan Perjanjian Obligasi Konvensi, padahal Pemohon II tidak memiliki wewenang untuk melakukan penagihan hutang pokok dan bunga karena :

2.1. Menurut Pasal 20.1.1. Perjanjian Obligasi Konversi {vide halaman 117, Bukti T-2), Termohon baru dapat dikatakan wanprestasi atau cidera janji apabila terdapat kegagalan/ kelalaian melakukan pembayaran tepat pada waktunya atau hutang atau kewajiban pembayaran lain kepada Para KREDITUR berdasarkan Perjanjian Obligasi Konversi. Selanjutnya berdasarkan definisi pada halaman 8 Perjanjian Obligasi Konversi yang dimaksud Para KREDITUR adalah BPPN dan BDL (Para Pemohon) secara bersama- sama sehingga jelas Pemohon II sama sekali tidak berwenang.

2.2. Pemohon II dalam surat tersebut menyatakan mewakili Pemohon I dan Pemohon III serta menembuskan surat tersebut kepada BPPN, padahal tidak ada satu pasalpun dalam Perjanjian Obligasi Konversi yang memberikan wewenang atau hak bagi Pemohon II untuk melakukan tindakan tersebut mewakili ataupun atas nama Pemohon I dan Pemohon III karena Pemohon II bukan agen ataupun kuasa dari Pemohon I dan Pemohon III maupun dari Para KREDITUR. Pemohon I dan Pemohon III tidak pernah mengirimkan surat tentang kelalaian tersebut sehingga Pemohon I dan Pemohon III masih belum berhak untuk menagih ataupun memutuskan Perjanjian Restrukturisasi (vide Bukti P-17 dan Bukti P-19 yang dilakukan Para Pemohon).

2.3. Pemohon II telah melakukan w anprestasi dengan mewajibkan Termohon membayar kupon bunga tanggal 20 September 2002, kepada Pemohon II sendiri, padahal Pasal 12.1. Perjanjian Obligasi Konversi (vide halaman 85,

Bukti T-2) justru mewajibkan Termohon untuk membayar hanya kepada Para KREDITUR, dan Termohon dengan itikad baik telah menjelaskan hal tersebut dalam surat tertanggal 30 Oktober 2002 (vide Bukti T-3).

2.4. Pemohon II dalam paragraf kedua surat yang sama telah mencampurkan alasan wanprestasi, semula karena pembayaran kupon bunga kemudian menjadi karena terhutangnya hutang porsi BDL mengingat, menurut Pemohon II, masa tugas Tim Likuidasi masing-masing BDL yang akan segera berakhir per November 2002 dan lagi-lagi Pemohon II mengatas namakan Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama. Padahal tindakan ini bertentangan dengan perjanjian yang ada, baik Perjanjian Restrukturisasi maupun Perjanjian Obligasi Konversi;

Pasal 12.2.17 dari Perjanjian Restrukturisasi.

“hutang porsi BDL harus dilunasi antara lain dengan cara refinance oleh Debitur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tugas Tim Likuidasi dari masing- masing kreditur BDL, dan bagi kreditur baru pengganti BDL wajib mengikuti syarat dan kondisi yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

Pasal 17.2.17 dari Perjanjian Obligasi Konversi

“hutang porsi BDL harus dilunasi antara lain dengan cara refinance oleh Debitur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tugas Tim Likuidasi dari masing- masing kreditur BDL, dan bagi kreditur baru pengganti BDL wajib mengikuti syarat dan kondisi yang ditentukan dalam Perjanjian ini.”

2.5. Hal ini karena tugas Tim Likuidasi dari masing-masing kreditur BDL masih BELUM BERAKHIR sesuai hukum

149

yang berlaku di Indonesia dan bukti-bukti yang diajukan Termohon untuk memperkuat kenyataan hukum yang sebenarnya pada butir berikut. Lagi pula Termohon tidak pernah menerima Surat Kuasa dari Pemohon I dan Pemohon III yang mewakilkan tindakan hukumnya kepada Pemohon II.

2.6. Kemudian Pemohon II telah menjawab surat Termohon tanggal 30 Oktober 2002 tersebut dengan surat tertanggal 12 November 2002 No. 059/TLBA/2002 (vide Bukti T-4) namun surat Pemohon II ini telah melanggar ketentuan pasal 25 Perjanjian Obligasi Konversi yang menyatakan bahwa semua pemberitahuan kepada Termohon dianggap dibuat secara sah jika dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada PT. Bali Perkasa Sukses, Jalan Raden Saleh Nomor 48 Jakarta 1033 Up.: tuan Heru Subroto. Sedangkan surat tersebut ditujukan kepada PT. Bali Perkasasukses, Jalan Diponegoro No. 66 Jakarta 10320 Up.: Lioe Freddy.

Bahwa Pasal 13.2.17 dari Perjanjian Restrukturisasi dan Pasal 17.2.17 dari Perjanjian Obligasi Konversi menyatakan tanggal jatuh tempo adalah 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tugas Tim Likuidasi dari masing-masing kreditur BDL dan cara pelunasan adalah dengan refinance atau pembiayaan kembali oleh kreditur selain BDL karena hal-hal berikut:

3.1. Pasal 10.1 Perjanjian Obligasi K onversi, dimana dinyatakan Obligasi Konversi seri I pertama kali akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2005.

3.2. Pasal 5.1. Perjanjian Restrukturisasi, dimana dinyatakasn sebagian hutang Pokok BDL telah direstrukturisasi dengan cara penjualan kembali dengan masa tenggang pembayaran angsuran pokok (grace period) selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Restrukturisasi sehingga berarti

baru akan pertama kali jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2005.

3.3. Sehingga pengertian seluruh pasal-pasal tersebut adalah apabila sebelum tanggal 30 Juni 2005, tugas Tim Likuidasi dinyatakan secara hukum berakhir dengan mengacu pada Peraturan Perbankan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Penggugat harus mencarikan kreditur lain untuk mengambil-alih hutang Porsi BDL dengan cara refinancing.

3.4. Tugas Tim Likuidasi masing-masing BDL BELUM BERAKHIR pada saat didaftarkannya gugatan ini karena secara hukum :

3.4.1. Sudah menjadi fakta umum (factum noir) bahwa Tim Likuidasi 16 BDL (termasuk Tim Likuidasi Para Tergugat) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 juncto Surat Keputusan (SK) D ir BI No. 32/53/KEP/DIR telah diperpanjang 180 hari masa pelaksanaan tugasnya sejak November - Desember 2002 lalu (vide Bukti T-5) yang menyatakan : Menurut penjelasan tertulis Deputi Gubernur BI Anwar Nasution, pada rapat tertutup dengan Subperbankan Komisi IX DPS, Selasa (25/2) menyebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 juncto Surat Keputusan (SK) Dir BI No. 32/53/ KEP/DIR, Maka pelaksanaan tugas Tim Likudasi BI (Tim Likudasi 16 BDL) diperpanjang 180 hari sejak November-Desember 2002 lalu.”

3.4.2. Pernyataan tentang perpanjangan masa tugas ini juga dinyatakan dalam Penjelasan D ew an Gubernur Bank Indonesia pada Rapat K erja

151

dengan Komisi IX DPR RI tanggal 20 November 2002 (vide halaman b Bukti T-6) yang menyatakan :

“Mengingat 16 BDL yang dicabut izin usahanya pada tanggal 1 November 1997, pembentukan TL oleh RUPS dilakukan pada bulan November- Desember 1997, maka sesuai ketentuan tersebut di atas masa kerja TL BDL akan berakhir sekitar bulan November-Desember 2002 atau sekitar bulan M ei-Juni 2003 apabila dilaksanakan lelang setelah akhir likuidasi.”

Dengan demikian dikarenakan Para Pemohon telah menyatakan mewakili Tim Likuidasi yang masing-masing sah bertugas memilih ja lu r kepailitan ini yang intinya bertujuan untuk menjual harta-kekayaan yang menjadi budel pailit milik Termohon dengan cara lelang, maka dapat dipastikan masa tugas Tim Likuidasi Para Pemohon sebenarnya telah diperpanjang sesuai bukt-bukti di atas.

3.4.3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Tim Likuidasi suatu badan hukum Perseroan Terbatas wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mengangkatnya agar dapat diterima segala laporan tentang likuidasi yang telah dilakukan sebelum masa tugasnya secara hukum efektif berakhir (vide T-6). Dikarenakan badan hukum Para Tergugat adalah Perseroan Terbatas maka hingga dikeluarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang telah menerima pertanggungjawaban

Tim Likuidasi dan menyatakan likuidasi sahberakhir m aka:

3.4.3.1. Untuk Tergugat I, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Astria Raya Bank (DL) No. 106 tanggal 18 Desember 1997, dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, SH. Notaris di Jakarta yang mengangkat Tim Likuidasi Tergugat I MASIH EFEKTIF BERLAKU.

3.4.3.2. Untuk Tergugat II, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Andromeda (DL) No. 24 tanggal 17 November 1997, dibuat di hadapan Mudafir Hadi, SH. Notaris di Jakarta yang mengangkat Tim Likuidasi Tergugat II MASIH EFEK TIF BERLAKU.

3.4.3.3. Untuk tergugat II, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Dwipa Semesta (DL) No. 7 tanggal 3 Desember 1997, dibuat di hadapan Maria Soewarma, SH. CN., pengganti Refizal, SH. Notaris di Jakarta yang mengangkat Tim Likuidasi Tergugat III MASIH EFEKTIF BERLAKU.

4. Pada dasarnya secara logika hukum, seluruh surat-surat yang dikirimkan oleh Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III setelah bulan Desember 2002 termasuk surat kuasa yang diberikan kepada pihak ketiga atau kuasa hukum, atau surat-surat yang mengatasnamakan Tim Likuidasi Para

153

Tergugat (vide Bukti P-14 sampai P-19 Para Pemohon) adalah batal demi hukum apabila benar (quod non) Tim Likuidasi telah berakhir masa tugasnya pada bulan November-Desember 2002 dan tidak pernah diperpanjang masa tugasnya oleh Bank Indonesia. Konsekuensi hukumnya adalah Para Pemohon belum sah memiliki hak tagih terhadap Termohon.

4. Dengan demikian terbukti Para Pemohon tidak memiliki kapasitas sah untuk melakukan penagihan yang mana adalah salah satu syarat agar hutang Termohon menjadi secara sederhana telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Termohon tidak mempunyai hutang yang telah ja tuh tempo dandapat ditagih.

1. Bahwa sesuai fakta yang dibuktikan secara sederhana. Termohon baru saja menandatangani Perjanjian Restrukturisasi hutang dengan Para Kreditur yang terdiri atas 4 (empat) kreditur. Sedangkan Para Pemohon hanyalah 3 (tiga) diantara 4 (empat) anggota Para Kreditur yang telah sepakat dalam suatu perjanjian yang dibuat dalam Akta Notaris No. 11 tanggal 7 Mei 2002 yang dibuat oleh Ny. Lily Harjati Soedewo, SH., Notaris di Jakarta yang diangkat secara sah berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Tanggal 1 Oktober 1998 No. C-228.HT.03.02- HTH. 1998 (selanjurnya disebut “Perjanjian Restrukturisasi”).

2. Sesuai fakta yang dibuktikan secara sederhana, apabila hanya 3 (tiga) diantara 4 (empat) anggota Para Kreditur yang melakukan tindakan hukum, maka 3 (tiga) anggota Para Kreditur tersebut tidak berhak dan tidak sah untuk menyatakan diri memiliki kapasitas sebagai Para Kreditur dan memiliki hak untuk m enagih TANPA mendapat persetujuan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai kreditur yang memiliki porsi tagihan 10 (sepuluh) kali lebih besar dari jumlah yang

dinyatakan secara sepihak oleh 3 (tiga) diantara 4 (empat) anggota Para Kreditur tersebut.

3. Dengan demikian tidak sah apabila tindakan hukum hanya dilakukan oleh 3 (tiga) anggota Para Kreditur saja, karena definisi Para Kreditur berdasarkan referensi butir penjelasan pada halaman 7 Perjanjian Restrukturisasi:

“Untuk selanjutnya BPPN dan BDL (yang terdiri atas 3 (tiga) Bank Dalam Likuidasi tersebut) secara bersama-sama disebut Para Kreditur” .

4. Oleh karena itu, tidak sah pula tindakan 3 (tiga) BDL tersebut yang secara kasat mata bertentangan dengan pasal-pasal 16.1. L, jo. 17.1. jo. 18.1. jo. 18.2. Perjanjian Restrukturisasi, karena di dalam pasal tersebut hanya Para KREDITUR YANG MEMILIKI HAK-HAK yang diberikan dalam Perjanjian Restrukturisasi.

5. Dengan demikian, masih berjalannya Restrukturisasi hutang dengan seluruh 4 (empat) anggota Para Kreditur tidak dapat dikesampingkan hanya dengan tindakan hukum yang tidak sah dari 3 (tiga) anggota Para Kreditur, yang keabsahannya masih memerlukan pembuktian dalam sidang perdata biasa.

6. Bahwa dikarenakan Restrukturisasi hutang masih berjalan maka sesuai kesepakatan Para Pihak (Termohon, Para Pemohon dan BPPN) mengenai tata-cara restrukturisasi sesuai Perjanjian Restrukturisasi Termohon tidak mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih saat Para Pemohon mendaftarkan permohonan pernyataan pailitnya pada tanggal 19 Februari 2003;

6.1. Berdasarkan Pasal 5.1. Perjanjian Restrukturisasi, hutang Bunga kepada Para Kreditur telah dibayar tunai sebelum tanggal penandatangan Perjanjian Restrukturisasi tersebut,

155

yaitu sebelum tanggal 7 Mei 2002 (vide Pasal 5.1. halaman 46 Bukti T-l).

6.2. Berdasarkan Pasal 5.1. Perjanjian Restrukturisasi, hutang Pokok telah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tranche yang terdiri atas :

6.2.1. Tranche 1, yang terdiri dari (a) Tranche 1 A yang merupakan restrukturisasi sebagian hutang Pokok BPPN dan (b) Tranche IB yang merupakan restrukturisasi sebagian hutang pokok pertama telah diberikan masa tenggang tidak melakukan pembayaran dahulu (grace period) selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 7 Mei 2002 berdasarkan Pasal6.1. Perjanjian Restrukturisasi (vide halaman 49, Bukti T-l) yang mana harus dilakukan bersama- sama dengan pem bayaran angsuran bunga kapitalisasi pertama, yaitu pada tanggal 30 Juni 2005 (vide halaman 50, Butir T-l), dan

6.2.2. Tranche 2, yang terdiri dari Tranche 2A merupakan restrukturisasi sebagian hutang Pokok BPPN dan Tranche 2B merupakan restrukturisasi sebagian hutang Pokok BDL, dengan cara menerbitkan O bligasi Konversi yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri, yaitu Perjanjian Obligasi Konversi tersebut di atas (bukti T-2).

6.3. Berdasarkan Pasal 7.2. (Ketentuan Bunga) Perjanjian Restrukturisasi, Para Pihak telah sepakat bahwa :

“Perhitungan suku bunga akan dihitung sejak tanggal Perjanjian ini, dan pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2005.” Dengan demikian tidak ada kewajiban pembayaran bunga yang jatuh tempo dan dapat ditagih hingga tanggal 30 Juni 2005.

6.4. Hal ini ditegaskan pula pada Pasal 8.1. (Periode Pembayaran Bunga) Perjanjian Restrukturisasi, dimana Para Pihak telah sepakat bahwa :

“Terhadap Tranche lAdan Tranche IB, Debitur diwajibkan membayar bunga kepada Para Kreditur setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) dimulai pada tahun dua ribu lima (2005) sampai tahun dua ribu dua belas (2012).”

Dengan demikian jelas bahwa kewajiban pembayaran bunga pertama baru timbul pada tahun 2005.

6.5. Bahwa Para Pihak telah sepakat mengenai tata-cara pembayaran/pelunasan sesuai Tanggal Jatuh Tempo dan Tanggal Pem bayaran sesuai ketentuan Perjanjian Restrukturisasi bahwa :

6.5.1. Berdasarkan ketentuan pasal 1.1.26 Perjanjian Restrukturisasi (vide halaman 40 Bukti T-l), Tanggal Jatuh Tempo berarti suatu tanggal dimana Termohon hanya wajib untuk membayar/melunasi kewajiban Tranche 1 A, Trance IB, Tranche 2Adan Tranche 2B yang masih tertunggak. Dengan demikian berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi, kewajiban Penggugat baru akan jatuh tempo apabila Penggugat memiliki kewajiban untuk melunasi Tranche IA, Tranche IB, Tranche 2A dan Trance 2B sekaligus.

6.5.2. Berdasarkan ketentuan pasal 1.1.27 Perjanjian Restrukturisasi (vide halaman 40 Bukti T -l), Tanggal Pembayaran berarti suatu tanggal dimana D ebitur wajib untuk m em bayar/m elunasi kewajiban pokok dan bunga dari Tranche 1A dan Tranche IB yang jatuh pada setiap tanggal-tanggal tiga puluh satu Maret (31-3), tiga puluh Juni (30-

157

6), tiga puluh September (30-9), dan tiga puluh satu Desember (31-12) setiap tahunnya, atau sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 7 Perjanjian Restrukturisasi. Dengan demikian berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi, Penggugat baru wajib melakukan pembayaran pada tanggal- tanggal dimana kewajiban pokok dan Bunga Tranche IA dan Tranche IB harus dilunasi pada tanggal-tanggal tersebut di atas setiap tahunnya.

6.6. Sehingga dengan demikian, hutang Termohon hanya wajib untuk dibayar kepada Para Kreditur dan bukan kepada Para Pemohon belaka namun kewajiban kepada Para Kreditur tersebut pada saat pendaftaran permohonan pernyataan pailit ini tanggal 19 Februari 2003 Belum Timbul Serta Belum Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih. Para pemohon dengan itikad tidak baik telah nyata-nyata melakukan wanprestasi dengan mengirimkan surat-surat tersebut di atas yang tidak dapat dipertanggungjaw abkan kebenarannya secara hukum yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan secara lebih awal, dipercepat dan eksklusif tanpa mengindahkan isi dari Perjanjian Restrukturisasi itu sendiri. Padahal baik hutang pokok maupun bunga Termohon kepada Para Kreditur baru akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2005 sesuai isi dari Perjanjian Restrukturisasi.

6.7. Bahwa tidak dapat dibenarkan secara hukum dan sepihak, tindakan Para Pemohon yang mencoba memutuskan Perjanjian Restrukturisasi hanya untuk tujuan yang mengindahkan ketentuan-ketentuan di dalamnya yang berlaku sebagai undang-undang bagi Para Kreditur (termasuk Para Pemohon) dan Termohon. Atas tindakan sewenang-wenang tersebut. Termohon telah mendaftarkan

gugatan perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta ganti kerugian atas wanprestasi Para Pemohon.

6.8. Bahwa sesuai prinsip exceptio non adimpleti contractus yang telah menjadi yurisprudensi dalam perkeara-perkara kepailitan, hak menagih Para Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana apabila Para Pemohon mendapatkannya melalui cara-cara yang melawan hukum atau berdasarkan suatu wanprestasi terhadap kesepakatan dalam perjanjian hutang (Perjanjian Restrukturisasi dan Perjanjian Obligasi Konversi dalam perkara a quo).

F. Kreditur lain yang diajukan Para Pemohon tidak terbukti

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan BPPN sebagai Kreditur lain tanpa dapat membuktikan bahwa benar Termohon masih memiliki hutang kepada BPPN dan sesuai hukum pembuktian maka Para Pemohon wajib membuktikan tagihan Kreditur lain tersebut ada dengan cara menghadirkan BPPN ke persidangan dan menunjukkan bukti-bukti tagihan terhadap Termohon.

2. Dalam hal Para Pemohon tidak dapat membuktikannya, maka wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim mengesampingkan dalil-dalil Para Pemohon sehubungan Kreditur Lain karena berdasarkan pasal 1902 KUHPer, barang siapa mendalilkan wajib membuktikan. Dengan demikian Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara sederhana persyaratan untuk dinyatakan pailit sesuai pasal 1 ayat 1 di persidangan.

G. Persyaratan dalam Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 3 tidakterpenuhi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 3 UU Kepailitan, Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara

159

sederhana bahwa Termohon memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon yang telah mengajukan permohonan pailit ini.

2. Bahwa sesuai fakta-fakta dari Termohon yang telah terbukti atau dalil-dalil Para Pemohon yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam persidangan (termasuk kapasitas Para Pemohon sebagai kreditur yang sah ataupun hak menagih Para Pemohon yang harus terbukti secara sederhana) maka wajar dan beralasan apabila Pengadilan Niaga menyatakan bahwa persyaratan daslam Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 3 tidak terpenuhi atau sekurang-kurangnya hingga didapatkan putusan pengadilan perdata yang dapat membuktikan dalil-dalil Para Pemohon selengkapnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 Juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 4 Tahun 1998, selanjutnya Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam perkara kepailitan No. 03/Pailit/2003/PN.Niaga/ Jkt.Pst. untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak atau menyatakan tidak menerima permohonan pernyataan pailit Para Pemohon seluruhnya tanpa terkecuali.

2. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan tanggapan atas tanggapan Termohon dengan surat tanggapannya tertanggal 10 Maret 2003;

160

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya mengajukan pula tanggapan atas tanggapan Pemohon dengan surat tanggapannya tertanggal 12 Maret 2003;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copy tanpa asli dan masing- masing dibubuhi materai cukup dan diberi tanda bukti oleh Pemohon yaitu :

1. P-l : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasapara Pemegang Saham PT. ASTRIA RAYA BANK (DL) No. 106 tanggal 18 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, SH. Notaris di Jakarta (Sesuai dengan Ali).

2. P-2 : Surat Bank Indonesia Nomor: 31/1655/UPPB/AdP,tertanggal 19 Maret 1999 (Sesuai dengan Asli).

3. P-3 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT. BANK ANDROMEDA (DL) No. 24, tertanggal 17 November 1997, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH. Notaris di Jakarta (Sesuai dengan Asli).

4. P-4 : Surat Bank Indonesia tertanggal 17 November 1997Nomor: 30/1866/UPB2)AdB2 (Sesuai dengan Asli).

5. P-5 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT. BANK DWIPA SEMESTA (Dalam Likuidasi) No. 7 tanggal 3 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Marina Soewama, SH. CN. Pengganti Refizal, SH. Notaris di Jakarta (Sesuai dengan Asli).

6. P-6 : Surat Bank Indonesia Nomor : 30/308/UPB3/AdB3/Rahasia tertanggal 2 Desember 1999 (Sesuai dengan Asli).

161

7. P-7 : Perjanjian Restrukturisasi hutang yang dibuat di hadapanLily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta di bawah akta nomor 11 tanggal 7 Mei 2002 (Sesuai dengan Asli).

8. P-8 : Akta Penerbitan Obligasi Konversi No. 12 tanggal 7 Mei2002, dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di jakarta (Sesuai dengan Asli).

9. P-9 : Akta Pengakuan hutang No. 13 tanggal 7 Mei 2002, dibuatdi hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (Sesuai dengan Asli).

10. P -10: Akta Pengakuan hutang No. 14 tanggal 7 Mei 2002, dibuatdi hadapan Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (Sesuai dengan Asli).

11. P -ll: Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 20 tanggal 7 Mei2002, dibuat di hadapan Lily Hardjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (Sesuai dengan Asli).

12. P-12: Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 81, tanggal 18 Mei1993, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH. Notaris di Jakarta (Sesuai dengan Asli).

13. P-13: Akta Addendum atas Perjanjian Kredit Investasi No. 4,tanggal 11 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan Isyana Wisniwardhani Sadjarmo, SH. pengganti Mudofir Hadi, SH. Notaris di Jakarta (Sesuai dengan Asli).

14. P -14: Surat No. 02/MW-SOM/I/03 tanggal 6 Januari 2003 perihalSomasi (Sesuai dengan Asli).

15. P-15: Surat No. 011/MW-SOM/I/03 tanggal 6 Januari 2003perihal Somasi ke II (Sesuai dengan Asli).

16. P -16: Surat No 053/TLBA/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal: Kewajiban Saudara pada Bank-Bank Likuidasi (Sesuai dengan Asli).

162

17. P-17: Surat No. 012/TL-Astria/I/03 tanggal 31 Januari 2003perihal Pemutusan Perjanjian Restrukturisasi (Sesuai dengan Asli).

18. P-18: Surat No. 009/TLBA/I/2003 tanggal 31 Januari 2003perihal Pemutusan Perjanjian Restrukturisasi (Sesuai dengan Asli).

19. P -19: Surat No. 03/TL/BD/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihalPemutusan Perjanjian Restrukturisasi (Foto Copy tanpa Asli).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tanggapannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : foto copy yang dicocokkan dengan aslinya maupun foto copy tanpa asli dan masing- masing dibubuhi materai cukup dan diberi tanda bukti oleh Termohon yaitu :

1. Bukti T-l : Akta Perjanjian Restrukturisasi hutang No. 12,tertanggal 7 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

2. Bukti T-2: Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Konversi No. 12,tertanggal 7 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

3. Bukti T-3 : Surat dari Termohon tertanggal 30 Oktober 2002kepada Pemohon II (fotocopy dari fotocopy).

4. Bukti T-4 : Surat dari Pemohon II No. 059/TLBA/2002 tertanggal12 November 2002, perihal: Kewajiban Saudara pada Bank-Bank Dalam Likuidasi (fotocopy dari fotocopy).

5. Bukti T-5 : Koran Kompas tanggal 26 Februari 2003 halaman 13tentang Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999

163

6. Bukti T-6 :

7. Bukti T-7 :

Lam piran A.

B.

C.

D.

E.

juncto Surat Keputusan (SK) Dir BI No. 32/t3/Kep/ Dir tentang Pengakuan Bank Indonesia atas Perpanjangan Pelaksanaan Tugas Tim Likuidasi (Tim Likuidasi 16 BDL) (sesuai dengan asli).

Penjelasan Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI tertanggal 20 November 2002, terutama penjelasan pada halaman 4 (sesuai dengan asli).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terutama pasal 118 (sesuai dengan asli).

: Akta Pernyataan Keputusan Rapat TermohonNo. 16 tertanggal 8 September 2000, yang dibuat di hadapan Ny. Agnes Angelika, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

: Akta Perbaikan No. 4, tertanggal 2 Februari 2001atas Akta No. 16, tertanggal 8 September 2000, yang dibuat di hadapan Ny. Agnes Angelika, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia No. C-00793 HT.01.04.TH.2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli).

: Akta Pernyataan Keputusan Segenap PemegangSaham Diluar Rapat Termohon No. 3, tertanggal 7 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

: Akta Jual Beli Saham No. 4, tertanggal 7 Mei 2002,

164

F.

G.

H.

I.

J.

K.

8. Bukti T-8 :

yang dibuat di hadapan Ny. Lily Haijati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

Akta Jual Beli Saham No. 5, tertanggal 7 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

: Akta Jual Beli Saham No. 6, tertanggal 7 Mei2002, yang dibuat di hadapan Ny. Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

: Akta Penyimpanan (Depot) No. 7, tertanggal 7Mei 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

: Akta Penyimpangan (Depot) No. 8, tertanggal7 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

: Akta Berita Acara Rapat Termohon No. 9,tertanggal 7 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

Akta Berita Acara Rapat Termohon No. 10. tertanggal 7 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Lily Harjati Soedewo, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli).

Salinan Gugaran Perdata No. 85/2003 PN.Jkt.Pst.(sesuai dengan salinan).

165

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti telah berlaku di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara dan untuk mempersingkat putusan, maka Berita Acara tersebut dianggap pula termasuk dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon telah mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para Pemohon dan kreditur lain dan hingga kini belum dibayar oleh Termohon meskipun para Pemohon telah menegur Termohon untuk membayarnya, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Termohon dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyangkal dalil permohonan para Pemohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa para Pemohon kepada para Kuasa Hukumnya tertanggal 3 Februari 2003 dalam perkara a quo seharusnya dinyatakan tidak sah karena para Pemohon memberikan kuasa tersebut setelah masa keija para Pemohon selaku Tim Likuidasi telah berakhir pada bulan November 2002 dan Desember 2002, sebagaimana telah didalilkan oleh para Pemohon, padahal masa kerja para Pemohon selaku Tim Likuidasi Bank dalam likuidasi (BDL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1999 juncto Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 32/53/Kep/Dir telah diperpanjang selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak bulan November 2002 dan Desember 2002;

2. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai kreditur

166

Termohon tanpa mengikutsertakan pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebab yang disebut sebagai kreditur Termohon adalah para Pemohon bersama-sama dengan BPPN dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan menurut Perjanjian Restrukturisasi dan Perjanjian Penerbitan Obligasi Konversi yang disepakati oleh para Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Termohon mengakui secara tegas hutang-hutang Termohon kepada para Kreditur tersebut, akan tetapi hutang-hutang tersebut belum ja tuh tempo dan dapat ditagih, sebab P erjan jian Restrukturisasi masih tetap berlaku secara sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P1 s/d P19 sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan di atas;

M enim bang, bahwa Termohon untuk m eneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-l s/d T- 8 sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan pula di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar surat kuasa yang diberikan oleh para Pemohon kepada para Kuasa Hukumnya tidak sah;

2. Apakah benar para Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Kreditur Termohon;

3. Apakah benar hutang Termohon kepada para Kreditur telah jatuh tempo dan dapat ditagih (is due and payable);

Menimbang, bahwa apakah benar pemberian kuasa yang dilakukan oleh para Pemohon kepada para Kuasa Hukumnya tidak sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1999 telah ditetapkan masa kerja para Pemohon selaku Tim Likuidator Bank Dalam Likuidasi

167

(BDL) hanya berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diangkat, maka dengan demikian masa kerja para Pemohon telah berakhir pada bulan November 2002 dan Desember 2002;

Menimbang, bahwa meskipun masa kerja para Pemohon selaku Tim Likuidator Bank Dalam Likuidasi (BDL) hanya dibatasi selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1999, akan tetapi Termohon telah membenarkan dalam dalilnya bahwa masa kerja para Pemohon selaku Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi telah diperpanjang selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak November 2002 dan Desember 2002, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1999 juncto Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia (BI) Nomor : 23/53/Kep/Dir, sebagaimana disebutkan juga dalam surat bukti T-5 dan T-6 yang diajukan oleh Termohon, maka jelaslah bahwa dengan adanya perpanjangan masa kerja para Pemohon selaku Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi (BDL) tersebut telah memberi hak dan kewenangan kepada Tim Likuidator tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka pemberesan harta kekayaan (asset) Bank Dalam Likuidasi (in.casu PT. Astria Raya Bank, PT. Bank Andromeda; PT. Bank Dwipa Semesta); dan dengan demikian dalam rangka pemberesan asset Bank Dalam Likuidasi dalam perkara a quo para Pemohon berhak melakukan tindakan-tindakan hukum termasuk memberi kuasa kepada orang lain yang mempunyai kapasitas untuk itu termasuk kepada Kuasa Hukumnya dalam rangka pemberesan asset tersebut; oleh karena itu pula pemberian kuasa oleh para Pemohon kepada para Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/ SK-MW/n/03; Nomor : 1 l/SK-MW/II/03 dan Nomor : 12/SK-MW/II/ 03, masing-masing tertanggal 03 Februari 2003 dalam perkara a quo adalah cukup beralasan dan sah menurut hukum; dan dengan demikian keberatan Termohon tentang Surat Kuasa Khusus para Pemohon kepada para Kuasa Hukumnya dalam perka a quo harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

168

Menimbang, bahwa apakah benar para Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Kreditur;

Menimbang, bahwa Termohon telah mendalilkan bahwa sesuai Perjanjian Restrukturisasi dan Perjanjian Penerbitan Obligasi Konversi telah ditetapkan bahwa Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) adalah para kreditur Termohon secara bersama-sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga dengan tidak diikutsertakannya BPPN dalam perkara a quo menjadikan para Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai kreditur Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perjanjian Restrukturisasi hutang Nomor : 11, tanggal 7 Mei 2002 (bukti P-7 yang sama dengan bukti T 1) telah disebutkan para pihak-pihak dalam perjanjian adalah Para Pemohon dan BPPN secara bersama-sama sebagai para kreditur dan Termohon selaku Debitur; dan penyebutan tersebut adalah penegasan posisi para pihak dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 2.1. Perjanjian Restrukturisasi hutang (bukti P7; T1 dan pasal 2.1. Perjanjian Penerbitan Obligasi Konversi (bukti P8; T2) telah menentukan bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut (Para Pemohon dan BPPN serta Termohon) baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri dapat membuat persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang wajib untuk dipenuhi oleh Termohon; oleh karena itu para Pemohon dan BPPN, baik secara bersama-sasma maupun sendiri-sendiri dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan kewajiba-kewajiban Termohon kepada para Pemohon dan BPPN; oleh karena itu pula tindakan para Termohon dalam perkara a quo tanpa mengikutsertakan BPPN selaku pihak Pemohon dalam perkara a quo adalah tetap dalam kapasitasnya selaku Kreditur dari Termohon selaku Debitur; dan dengan demikian dalil Termohon yang mendalilkan bahwa Para Pemohon tidak dalam kapasitasnya selaku Kreditur dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak beralasan dan harus pula ditolak, mengingat juga Termohon telah secara tegas mengakui hutang-hutangnya kepada para Pemohon dan BPPN;

169

Menimbang, bahwa apakah benar hutang-hutang Termohon kepada para Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1999 tersebut maka sesuai Perjanjian Restrukturisasi hutang Nomor: 11 tanggal 7 Mei 2002 tersebut hutang-hutang Termohon kepada para Pemohon dan BPPN harus dilunasi dengan cara Refinance paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kerja para Pemohon selaku Tim Likuidator Bank Dalam Likuidasi dalam perkara a quo berakhir; dan oleh karena Termohon telah lalu memenuhi kewajibannya kepada para Pemohon, maka para Pemohon telah membatalkan Perjanjian Restrukturisasi hutang Nomor : 11, tanggal 7 Mei 2002 tersebut, dan dengan adanya pem batalan Perjanjian Restrukturisasi tersebut maka Termohon wajib untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya secara sekaligus;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dan mengakui telah mempunyai hutang kepada para Pemohon dan BPPN, akan tetapi hutang-hutang tersebut belum jatuh tempo sebab sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1999 juncto Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia (BI) Nomor : 32/53/Kep/Dir ternyata masa kerja para Pemohon selaku Tim Lukuidator Bank Dalam Likuidasi telah diperpanjang selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak November 2002 dan Desember 2002; oleh karena itu Termohon belum mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya kepada para Pemohon dan BPPN sebab sesuai Perjanjian Restrukturisasi hutang kewajiban Termohon untuk membayar hutang-hutangnya baru akan dimulai pada tanggal 30-6-2005 dan berakhir tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab yang telah diajukan oleh para Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor L 25 Tahun 1999 tersebut telah diundangkan setelah para Pemohon ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Likuidator Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam perkara a quo dan Perjanjian Restrukturusasi hutang Nomor : 11, tanggal 7 Mei

170

2002 (bukti P7;T1) telah dibuat setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 1999 tersebut; dan itu berarti bahwa Para Pemohon telah mengetahui bahwa masa kerja para Pemohon selaku Tim likuidator Bank Dalam Likuidasi hanyalah 5 (lima) tahun sejak diangkat dan dapat diperpanjang oleh Bank Indonesia untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari; dan ternyata dalam posisi demikian Para Pemohon dan Termohon telah menyepakati Perjanjian Restrukturisasi hutang Nomor: 11, tanggal 7 Mei 2002 (bukti P7, T 1) dan Perjanjian Penerbitan Obilgasi Konversi Nomor; 12, tanggal 7 Mei 2002 (bukti P8, T2) sebagai penyelesaian (settlemen) hutang-hutang Termohon kepada para Pemohon dan BPPN;Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Restruktursasi hutang Nomor : 11, tanggal 7 Meo 2002 (bukti P7, T l) tersebut dibuat dalam masa kerja para pemohon selaku Tim Likuidator Bank Dalam Likuidasi dalam Perkara a quo, maka Perjanjian Restrukturisasi Nomor : 11, tanggal 7 Mei 2002 tersebut adalah sah dan mengikat para pemohon dan BPPN serta Termohon;

Menimbang, pasal 17.1 Perjanjian Restrukturisasi Nomor : 11, tanggal 7 Mei 2002 (bukti P7, T l) tersebut telah menentukan bahwa dalam hal Termohon melakukan cidera janji, (wanprestasi), maka para pemohon atas pertimbangannya sendiri dapat memutuskan Perjanjian Restrukturisasi Nomor : 11, tanggal 7 Mei 2002 tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 16.2 Perjanjian Retrukturisasi Nomor 11, tanggal 7 Mei 2002 (bukti P7, T l) tersebut telah menentukan bahwa untuk membuktikan adanya cidera janji (wanprestasi) cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu Termohon memenuhi kewajibannya kepada para Pemohon dan BPPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 Perjanjian Restruskturisasi hutang Nomor : 11, tanggal 7 Mei 2002 (bukti P7, T l) tersebut di peroleh fakta bahwa Termohon baru akan diwajibkan untuk membayar hutang pokok dan bunga (maturedy date) terhitung sejak tanggal 30 Juni 2005 dan akan berakhir pada tanggal 7 Mei 2012;

171

Menimbang, bahwa pembatasan masa kerja para Pemohon sebagai Tim Likuidator Bank Dalam Likuidasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 1999 ternyata tidak termasuk sebagai suatu clausula yang disepakati dalam Perjanjian Restrukturisasi tersebut, oleh karena itu tuntutan para Pemohon agar Termohon melunasi hutang-hutangnya kepada para Pemohon sebagaimana juga telah dibatasi selama 5 (lima) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1999 tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Perjanjian Restrukturisas hutang Nomor : 11, tanggal 7 Mei 2002 tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah RI dan telah disepakati sebagai bentuk penyelesaian (settlement) hutang piutang antara Bank Dalam Likuidasi yang diwakili oleh para Pemohon selaku Tim Likuidator, BPPN dan Termohon; dan dengan demikian percepatan (accelaration) jatuh tempo hutang-hutang Termohon kepada para Pemohon dan BPPN dengan alasan Termohon telah lalai memenuhi kewajibanya kepada para Pemohon 1 (satu) bulan sebelum masa kerja para Pemohon berakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1999 tersebut dan juga pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Restrukturisasi hutang Nomor 11, tanggal 7 Mei 2002 (bukti P17, P18, P19) tersebut tidak dapat dibenarkan; dan dengan demikian juga hutang-hutang Termohon kepada para Pemohon dan BPPN harus dinyatakan belum jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang Termohon kepada Para Pemohon dan BPPN belum jatuh tempo dan dapat ditagih, maka unsur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1998 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tidak terpenuhi, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan dan harus pula ditolak; dan dengan demikian juga surat-surat bukti lain yang diajukan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

172

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon harus ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, khususnya pasal 1 ayat 1;

M EN GA D ILI:

Menolak permohonannya para Pemohon;

Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000.00,- (lima juta rupiah);

173


Catatan A khir:

1. Dalam perkara ini pemohon pernyataan pailit terdiri 3 subjek hukum sebagai kreditur yaitu: Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank (BDL), Tim Likuidasi PT. Bank Andromedia (TLBA) dan Tim Likuidasi PT. Bank Dwipa Semesta (dalam Likuidasi).

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, ditentukan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit.

Atas dasar ketentuan pasal 1 ayat (1) tersebut, untuk mempermudah proses pembuktian, semestinya cukup salah satu dari ketiga kreditur tersebut sebagai pemohon pernyataan pailit, sedang dua kreditur lainnya bertindak sebagai dua atau lebih kreditur tanpa melibatkan BPPN sebagai kreditur.

2. Pengadilan Niaga dalam pertim bangan hukum nya tidak mempertimbangkan persyaratan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 da pasal 6 ayat (3) tentang pembuktian secara sederhana. Pengadilan hanya mempertimbangkan dan menganalisa materi perkara tanpa pertimbangan acara lebih dahulu.

Pemohon mendalilkan telah membatalkan perjanjian rekstrukturisasi No. 11, tanggal 7 Mei 2002 (bukti P7, T-l) sedang termohon pailit membantahnya. Sehingga timbulah sengketa sah dan tidaknya pembatalan perjanjian itu, sekaligus berakibat adanya sengketa jatuh waktu dan dapat ditagihnya utang.

174

Sengketa ini proses pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, kerena itu berarti bukan kewenangan Pengadilan Niaga. Karena proses pembuktiannya tidak sederhana maka proses perkaranya melalui gugatan (kontensius) yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.


175


PUTUSAN MAJELIS HAKIM :PENGADILAN NIAGA DI INDONESIA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

M i l i kPe rp u s t a k aa n

Mahkamah Agung - {

HUKUM NIAGA

177

A i I i U.

n f; *; >}«1« u q * 1 ‘j *i gfiugA rlfimejirisM

PERMOHONAN PEMAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASING YANG MENJALANKAN USAHANYA DI INDONESIA

• Pemohon Nyoman Soerabratha SH dan Ir. M arcus Pramono S. mengajukan pemailitian terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co (Australia) Ltd, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Pailit tidak memenuhi kewajiban untuk membayarkan keuntungan tetap setiap tahun dalam jangka waktu 10 tahun kepada para Pemohon Pailit, m eskipun para Pemohon Pailit telah berusaha menagihnya sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

- Bahwa disamping mempunyai utang kepada Para Pemohon Pailit, ternyata Termohon Pailit ju g a mempunyai utang kepada Kreditur lain.

• M ajelis Hakim Pengadilan Niaga menetapkan bahwa permohonan para Pemohon Pailit dalam perkara ini tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga di Indonesia atau dengan perkataan lain, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini (pasal 2 ayat (4) PERPU No. I tahun 1998 Jo UU No. 4 tahun 1998).

179

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 30/PAILIT/2002/PN. NIAGA/JKT.PST.

DALAM PERKARA

antara

Pemohon:

1. Nyoman Soerabratha, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Damai Raya Blok C No. 15 Rt. 005/05, Petukangan Indah, Jakarta Selatan.

2. Ir. M arcus Pramono S, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan H. Nawi Raya No. 58 Rt. 010/002, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Yuhelson, SH.2. Dewi Susianti, SH.3. Pandji Heraspati, SH, MH.

Pengacara pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Bramm & Associates, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Gading Kirana Timur Blok A 13 No. 29 Kelapa Gading, Jakarta 14240.

terhadap

Termohon:

The Ostrich Meas & Marketing Co (Australia) Ltd, beralamat di Ground Floor I, Altona Street Westperth, Western Australia 6005.

180

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon melalui surat tertanggal 02 Oktober 2002, terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Oktober 2002 dalam register perkara Nomor : 30/Pailit/2002/ PN.Niaga/Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksud di atas didasarkan atas alasan sebagai berikut:

A. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PARA PEMOHON PAILIT

1. Bahwa Termohon Pailit adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Australia, bergerak dalam bidang peternakan Burung Unta yang dikenal dengan nama “O s tr ic h Termohon Pailit menjalankan kegiatan usahanya dengan mempromosikan dan memasarkan kegiatan usahanya di kawasan Asia, termasuk di Indonesia, sebagaimana diiklankan oleh Termohon Pailit pada Harian Kompas tertanggal 6 Juli 1999 (Bukti P-l)\

2. Bahwa dalam kegiatan usahanya tersebut, Termohon Pailit telah menawarkan suatu usaha kerjasama kepada masyarakat, termasuk kepada Para Pemohon Pailit yaitu usaha kerjasama pembagian keuntungan atas peternakan Burung Unta (Ostrich) yang dipelihara dan dikembangbiakkan oleh Termohon Pailit di darah Pinjarra, Perth, Australia Barat (selanjutnya disebut dengan “Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta”)-,

3. Bahwa bentuk penawaran yang dipromosikan oleh Termohon Pailit dalam Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta tersebut, adalah brupa jaminan penuh atas keuntungan tetap yang akan diperoleh setiap tahun dalam jangka waktu 10 tahun, dengan

181

pilihan yang dijanjikan dalam Brosur Penawaran sebagai berikut (Bukti P-2)\

- Paket M ature Breeder, terdiri dari sepasang Mature Breeder, yaitu Burung Unta yang berusia lebih dari 4 tahun. Harga per paket adalah sebesar AUD 42.000 (empat puluh dua ribu Dollar Australia). Adapun pendapatan rata-rata per tahun Iebihkurang sebesar 57,20% dengan garansi total pendapatan selama 10 tahun sebesar AUD 240.240 (dua ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh Dollar Australia)',

- Paket Young Breeder, terdiri dari sepasang Young Breeder, yaitu Burung Unta yang berusia antara 30 bulan sampai 4 tahun. Harga per paket AUD 28.000 (dua puluh delapan ribu Dollar Australia). Adapun pendapatan rata-rata per tahun lebih kurang sebesar 53,20% dengan garansi total pendapatan selama 10 tahun sebesr AUD 148.960 (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Australia)',

- Paket Juvenile, terdiri dari sepasang Juvenile yaitu Burung Unta yang berusia antara 13 sampai 24 bulan. Harga per paket AUD 18.000 (delapan belas ribu Dollar Australia). Adapun pendapatan rata-rata per tahun lebih kurang sebesar 51,10% dengan garansi total pendapatan selama 10 tahun sebesar AUD 91.980 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh Dollar Australia)',

4. Bahwa berdasarkan promosi serta jaminan yang ditawarkan oleh Termohon Pailit, maka Para Pemohon Pailit bersedia melakukan Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta tersebut dengan Termohon Pailit, sebagaimana terbukti dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit atas pembelian Paket Juveniles Ostrich, berdasarkan Agreement For The Sale of Ostriches Ref: ECH/JVL/9501/

182

01697 OM-99-G-0102 tertanggal 12 Juli 1999 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama 1”), berikut bukti/kwitansi pembayaran No. JK 133 tertanggal 30 Juli 1999, sebesar AUD 18.000. (Bukti P-3A dan Bukti P-3B)\

- Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Pailit II dengan Termohon Pailit atas pembelian Paket Mature Breeders, berdasarkan Agreement For The Sale of Ostriches Ref: ECH/ JVL/9501/01697 OM-99-G-0197 tertanggal 9 Juli 1999, (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama II”), berikut bukti/ kwitansi pembayaran No. JK 107 tertanggal 15 Juli 1999, sebesr AUD 42.000 (Bukti P-4A dan Bukti P-4B),

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama I dan Perjanjian Kerjasama II tersebut di atas, maka demi hukum Termohon Pailit berkewajiban untuk membayarkan keuntungan tetap setiap tahun dalam jangka waktu 10 tahun kepada Para Pemohon Pailit, berdasarkan jadwal sebagai berikut:

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama I, Pemohon Pailit I berhak memperoleh keuntungan tetap dari Termohon Pailit setiap tahun, berdasarkan jadwal pembayaran sebagai berikut (vide Bukti P-3A).

183

Paket Juveniles Ostrich:

Tahun JumlahPembayaran Jatuh Tempo

1 - -

2 1.800 26 Juli 20013 3.060 26 Juli 20024 6.480 26 Juli 20035 9.720 26 Juli 20046 11.160 26 Juli 20057 12.960 26 Juli 20068 14.400 26 Juli 20079 16.200 26 Juli 200810 16.200 26 Juli 2009

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama II, Pemohon Pailit II berhak memperoleh keuntungan tetap dari Termohon Pailit setiap tahun, berdasarkan jadwal pembayaran sebagai berikut (vide Bukti P- 4A)

Paket Mature Breeders:

Tahun JumlahPembayaran Jatuh Tempo

1 2.940 9 Juli 20002 5.040 9 Juli 20013 7.560 9 Juli 20024 14.700 9 Juli 20035 21.000 9 Juli 20046 29.400 9 Juli 20057 33.600 9 Juli 20068 37.800 9 Juli 20079 42.000 9 Juli 200810 46.200 9 Juli 2009

6. Bahwa akan tetapi pada saat kewajiban Termohon Pailit kepada ParaPemohon Pailit jatuh tempo yaitu :

6.1) Kepada Pemohon Pailit!

- Tanggal 26 Juli 2001, Termohon Pailit wajib membayarkeuntungan tahun kedua kepada Pemohon Pailit I, sebesar AUD 1.800 (seribu delapan ratus Dollar Australia)',* C ata tan : Tahun pertam a Pemohon Pailit tidak berhak m emperoleh keuntungan;

- Tanggal 26 Juli 2002, Termohon Pailit wajib membayarkeuntungan tahun ketiga kepada Pemohon Pailit I, sebesar AUD 3.060 (tiga ribu enam puluh Dollar Australia)',

6.2) Kepada Pemohon Pailit II

- Tanggal 9 Juli 2000, Termohon Pailit wajib membayar keuntungan tahun pertama kepada Pemohon Pailit II, sebesar 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh Dollar Australia);

- Tanggal 9 Juli 2001, Termohon Pailit wajib membayar keuntungan tahun pertama kepada Pemohon Pailit II, sebesar AUD 5.040 (lima ribu empat puluh Dollar Australia);

- Tanggal 9 Juli 2002, Termohon Pailit wajib membayar keuntungan tahun ketiga kepada Pemohon Pailit II, sebesar AUD 7.560 (tujuh ribu lima ratus enam puluh Dollar Australia);

Akan tetapi Termohon Pailit tidak bersedia membayar semua kewajibannya tersebut kepada Para Pemohon Pailit, meskipun Para Pemohon Pailit telah berusaha menagihnya, bahkan Termohon Pailit berusaha untuk menghindar dari kewajibannya tersebut;

185

7. Bahwa berhubung karena kewajiban Termohon Pailit tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi Termohon Pailit tetap tidak bersedia membayarkan kewajibannya dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, sehingga menyebabkan semua kewajiban Termohon Pailit baik hutang pokok, bunga dan lain-lainnya menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan (due and payable). Kewajiban Termohon Pailit tersebut merupakan hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan harus dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit. Adapun rincian jumlah hutang Termohon Pailit kepada Para Pemohon Palit adalah sebagai berikut

7.1) Utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I adalah sebesar AUD 24.993 (dua puluh empat ribu sembulan ratus sembilan puluh tiga Dollar Australia) yang terdiri dari:

Utang Pokok sebesar AUD 18.000.- Pembayaran keuntungan tahun kedua sebesar AUD 1.800.- Pembayaran keuntungan tahun ketiga sebesar AUD 3.060.- Bunga atas Utang Pokok dan Pembayaran keuntungan

sebesar AUD 2.133.

7.2) hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II adalah sebesar AUD 65.083,20 (enam puluh lima ribu delapan puluh tiga Dollar Australia koma 20 sen) yang terdiri d a ri:- Utang Pokok sebesar AUD 42.000.- Pembayaran keuntungan tahun Pertama sebesar AUD

2,940.- Pembayaran keuntungan tahun kedua sebesar AUD 5.040.- Pembayaran keuntungan tahun ketiga sebesar AUD 7.560.- Bunga atas hutang Pokok dan Pembayaran keuntungan

sebesar AUD 7.543,20.

8. Bahwa atas hhutang Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo tersebut, maka Para Pemohon Pailit telah mengingatkan berulangkali dengan memberikan teguran (somasi)

186

kepada Termohon Pailit agar segera melunasi hhutangnya tersebut kepada Para Pemohon Pailit, sebagaimana terbukti d a r i:

8.1) Somasi Pertama, dari Para Pemohon Pailit berdasarkan surat No. 35/B&A-LO/IX/02 yang dikirimkan kepada Termohon Pailit untuk alamat di Australia dan surat No. 36/B&A-LO/IX/ 02 untuk alamat di Indonesia, masing-masing tertanggal 9 September 2002 (Bukti P-5A dan P-6B);

8.2) Somasi Kedua, dari Para Pemohon Pailitaberdasarkan surat No. 37/B&A-LO/IX/02 yang dikirimkan kepada Termohon Pailit untuk alamat di Australia dan surat No. 38/B&A-LO/IX/02 untuk alamat di Indonesia, masing-masing tertanggal 13 September 2002 (Bukti P-6A dan P-6B);

9. Bahwa meskipun sudah ditegur dan diingatkan baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi Termohon Pailit tidak membayar hutangnya tersebut, bahkan sampai diajukannya Permohonan Pailit ini kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Termohon Pailit belum juga membayar semua hutangnya tersebut kepada Para Pemohon Pailit, sehingga dikhawatirkan Termohon Pailit tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh hutangnya tersebut kepada Para Pemohon Pailit dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka tentunya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Pemohon Pailit, sehingga wajarlah kiranya Termohon Pailit dinyatakan PAILIT.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti secara jelas dan terang bahwa Termohon Pailit mempunyai hutang Yang Telah Ja tuh Tempo kepada Para Pemohon Pailit, sehingga walaupun Termohon Pailit tidak bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi Termohon Pailit dapat dinyatakan pailit karena telah menjalankan usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 2

187

ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

“(4) Dalam hal dibitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.”

Bahwa “Pengadilan” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 tersebut adalah Pengadilan Niaga sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang selanjutnya diatur dalam BAB KETIGA Undang-Undang ini”.

Selain dari pada itu, perlu juga kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Korporasi (Hukum Perseroan) yang berlaku di Australia yaitu CORPORATION ACT 2002, ditentukan bahwa Negara Australia mengakui dan dapat melakukan eksekusi atas Putusan Kepailitan dari Pengadilan Negara lain, sepanjang ada Perjanjian Bilateral antara negara Australia dengan negara lain tersebut, di mana antara Negara Australia dengan Negara Republik Indonesia telah ada Perjanjian Bilateral tersebut, sebagaimana terbukti dalam AUSTRALIAN TREATY SERIES 1993 No. 19 {Bukti P-7 A dan P-7B);

Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Hukum Kepailitan di Indonesia yang diatur daslam UU No. 4 Tahun 1998, Termohon Pailit dapat dinyatakan pailit, dan putusan pailit tersebut diakui dan dapat dieksekusi di Negara Australia berdasarkan CORPORATION ACT 2001 dan AUSTRALIAN TREATY SERIES 1993 NO. 19.

188

B. T E R M O H O N P A IL IT JU G A M EM PUNYAI H U TA N G KEPADA KREDITUR LAIN

10. Bahwa disamping mempunyai hutang kepada Para Pemohon Pailit, ternyata Termohon Pailit juga mempunyai hhutang kepada kreditur lain berupa kewajiban Termohon Pailit untuk membayarkan keuntungan atas Perjanjian Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta, yaitu kepada :

10.1) Agus Dharmadi, bertempat tinggal di Jl, Wiradama R- 18, Jatiwaringin, Jakarta Timur sebesar AUD 75.040 (tujuh puluh lima ribu empat puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.2) David Seieiman, bertempat tinggal di Jl. Kemang Melati 2,BlokLNo. 16, Kemang Pratama 2, Bekasi, sebesar AUD 37.520 (tiga puluh rujuh ribu lima ratus dua puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.3) Djubaedah Rahmat, bertempat tinggal di Jl. Java Mandala V/E-18, Pancoran, Jakarta Selatan, sebesar AUD 57.540 {lima puluh rujuh ribu lima ratus empat puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.4) Edi Suhadi, bertempat tinggal di Jl. Griya 11, Bumi Pasanggrahan Mas, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebesar AUD 22.860 (dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.5) Enny Setiastuti, bertempat tinggal di Jl. Karang Asem Raya C 8 No. 12, Jakarta Selatan, sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.6) Gunawan, bertempat tinggal di Jl. Pluit Mas IL/B Mp. 4b, Jakarta Utara, sebesar AUD 57.540 (lima puluh tujuh ribu

189

lima ratus empat puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.7) Lisda Surjadi, bertempat tinggal di Jl. Pulomas Utara II A/7, Jakarta Timur, sebesar AUD 57.540 (lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.8) Oktadyaz Amran, bertempat tinggal di Jl. Puspa XII Blok H No. 4 Bekasi, Jawa Barat, sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.9) Sutana Sugiarto, bertempat tinggal di Jl. Azalea X, Blok A7 No. 5, Taman Kedoya Barat, Jakarta Barat, sebesar AUD 57.540 (lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.10) T. Arie Widawati, bertempat tinggal di Jl. Raya Pasar Minggu No. 29, Pancoran, Jakarta Selatan, sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

Perlu kami sampaikan bahwa kesepuluh kreditur tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara LUCAS, SH & PARTNER, yang beralamat di Wisma Metropolitan I Lt. 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29- 31 Jakarta.

Bahwa dengan demikian terbukti secara sederhana atau sumir bahwa Termohon Pailit mempunyai dua Kreditur atau lebih dan terdapat satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pemohon Pailit telah mempunyai dasar dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan;

Maka

190

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon Pailit memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai beriku t:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

2. M enyatakan Termohon Pailit (THE OSTRICH MEAT & MARKETING Co. (Australia Ltd.), berkedudukan di Australia, beralamat Ground Floor, 1 Altona Street West Perth, Western Australia 6005 dan menjalankan usahanya di Negara Republik Indonesia dengan alamat Wisma Tugu Wahid Hasyim, lantai 7, Jalan KH. Wahid Yasim No. 100-102 Jakarta, Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kepailitan Termohon Pailit;

4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Tommy S. Siregar, SH., LL.M, beralamat di Plaza Bapindo Citibank Tower, lantai 20, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta, selaku KURATOR dalam kapasitas Termohon Pailit atau selaku Pengurus jika masuk dalam PKPU;

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ExAeque Et Bond).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemohon hadir kuasanya bernama Yuhelson, SH, Dewi Susianti, SH dan Pandji Heraspati, SH.MH. berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2002, sedangkan Termohon Pailit tidak hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut menurut hukum dan

191

tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah hadir kreditur-kreditur lain dalam persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah menurut hukum berdasar Surat Kuasa Khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari kreditur-kreditur lain menyampaikan tanggapan atas permohonan Para Pemohon Pailit yang isinya sebagai berikut;I. Bahwa Para Kreditur dengan ini menyatakan sependapat

dengan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit.

II. Bahwa Para K reditur dengan ini m enyatakan bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Kreditur dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0144, tanggal 11 Mei 1999 untuk pembelian paket atas satu pasang “young breeder ostriches” senilai AUD 28.000 (Bukti K-1A) berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran No. JK67 tertanggal 12 Mei 1999 (Bukti K-1B) dan Agreement For The Sale, Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0151, tanggal 27 Mei 1999 (Bukti K-1C), untuk pembelian paket atas satu pasang “young breeder ostriches” senilai AUD 28.000 berikut dengan bukti/ kwitansi pembayaran No. JK84 tertanggal 4 Juni 1999 (Bukti K-ID), keduanya dibuat oleh dan antara Termohon dengan Agus Darmadi terbukti bahwa Termohon mempunyai hhutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Agus Darmadi dengan total hutang sebesar AUD 75.040 (tujuh puluh lima

192

empat puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref. ECH\JVLA9501\01697 OM-99-G-0144, tanggal 11 Mei 1999, sebagai berikut:

- hutang Pokok sebesar AUD 28.000..

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 1.820 (telah jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2000).

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2001).

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 4.480 (telah jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2002).

b. Berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\95Q 1\01697 OM-99-G-0151, tanggal 27 Mei 1999, sebagai berikut:

- hutang Pokok sebesar AUD 28.000.

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 1.820 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2000)

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2001)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 4.480 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2002)

2. Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref : ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0189, tanggal 8 Juli 1999 (Bukti K-2A) untuk pembelian paket atas satu pasang “young breeder ostriches: senilai AUD 28.000, yang dibuat oleh dan antara Termohon dengan David Soleiman berikut dengan bukti/ kwitansi pembayaran No. JK110 tertanggal 27 Juli 1999 (Bukti

193

K-2B) terbukti bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada DAVID SOLEIMAN dengan total hutang sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Dollar Australia^ dengan perincian sebagai berikut:

- hutang Pokok sebesar AUD 28.000

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 1.820 (telah jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2000)

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2001)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 4.480 (telah jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2002)

Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECHVJ VL\9501\01697 OM-99-G-0229, tanggal 30 Juli 1999 (Bukti K-3A) untuk pembelian paket atas satu pasang “mature breeder ostriches: senilai AUD 42.000, yang dibuat dengan bukti/kwitansi pembayaran No. JK 150 tertanggal 3 September 1999 (Bukti K-3B) terbukti bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada D jubaedah Rahm at dengan total hutang sebesar AUD 57.540 (lima puluh ribu lima ratus empat puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar AUD 42.000

- Angsuran tahun peitama sebesar AUD 2.940 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2000)

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 5.040 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2001)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 7.560 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2002)

4. Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVLA9501\0 1697 OM-98-G-0117, tanggal 15 Februari 1999 (Bukti K-4A), untuk pembelian paket atas satu pasang “juveniles” senilai AUD 18.000, yang dibuat oleh dan antara Termohon dengan EDI SUHADI berikut dengan bukti/ kwitansi pembayaran No. JK59 tertanggal 22 April 1999 (Bukti K-4B) terbukti bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada EDI SUHADI dengan total hutang sebesar AUD 22.860 (dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh Dollar Australia dengan perincian sebagai berikut:

Hutang Pokok sebesar AUD 18.000

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 1.800 (telah jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2001)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 3.060 (telah jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2002)

5. Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0148, tanggal 18 Mei 1999 (Bukti K-5A), untuk pembelian paket atas satu pasang “young breeder ostriches” senilai AUD 28.000, yang dibuat oleh dan antara Termohon dengan Enny Setiastuty berikut dengan bukti/ kwitansi pembayaran No. JK82 tertanggal 27 Mei 1999 (Bukti K-5B) terbukti bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Enny Setiastuty dengan total hutang sebesar AUS 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:



195

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2001)

Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 4.480 (telah jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2002).

6. Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501X01697 OM-99-G-0141, tanggal 30 April 1999 (Bukti K-6A), untuk pembelian paket atas satu pasang “mature breeder Ostriches” senilai AUD 42.000, yang dibuat oleh dan antara Termohon dengan Gunawan berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran No. JK77 tertanggal 4 Juni 1999 (Bukti K-6B) terbukti bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Gunawan dengan total hutang sebesar AUD 57.540 (lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Dollar Australia) dengan perincian sebagai berikut:



Angsuran tahun kedua sebesar AUD 5.040 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2001)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 7.560 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2002)

7. Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0188, tanggal 8 Juli 1999 (Bukti K-7A), untuk pembelian paket atas satu pasang “mature breeder ostriches: senilai AUD 42.000, yang dibuat oleh dan antara Termohon dengan Lisda Surjadi berikut dengan bukti/ kwitansi pembayaran No. JK106 tertanggal 17 Juli 1999 (Bukti K-7B) terbukti bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Lisda Surjadi

196

dengan total hutang sebesar AUD 57.540 (lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:



Angsuran tahun kedua sebesar AUD 5.040 (telah jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2001)

Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 7.560 (telah jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2002)

8. Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0192, tanggal 12 Juli 1999 (Bukti K-8A), untuk pembelian paket atas satu pasang “young breeder ostriches” senilai AUD 28.000, yang dibuat oleh dan antara Termohon dengan Oktadyaz Amran berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran tertanggal 14 Desember 1999 (Bukti K-8B) bukti bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Oktadyas Amran dengan total hutang sebesar AUD 33.040 (tiga puluh tiga ribu empat puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:


- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 28.000

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 1.820 (telah jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2000)

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2001)

9. Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501X01697 OM-99-G-0179, tanggal 6 Juli 1999

197

(Bukti K-9A), untuk pembelian paket atas satu pasang “mature breeder ostriches” senilai 42.000 yang dibuat oleh dan antara Termohon dengan Sutana Sugiarto dengan total hutang sebesar AUD 57.540 (lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:



- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 5.040 (telah jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2001)

10. Bahwa berdasarkan Agreement Fot The Sale Of Ostriches Ref : ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0213, tanggal 14 Juli 1999 (Bukti K-10A), untuk pembelian paket atas satu pasang “young breeder ostriches: senilai AUD 28.000 yang dibuat oleh dan antara Termohon dengan T. ARIE WIDAWATI berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran No. JK 143 tertanggal 3 September 1999 (Bukti K-10B) terbukti bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada T. Arie Widawati dengan total hutang sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

- hutang Pokok sebesar AUD 28.000

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 1.820 (telah jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2000)

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2001)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 4.480 (telah jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2002)

198

III. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka secara sederhana atau sumir telah terbukti bahwa Para Kreditur merupakan kreditur dari Termohon dan dengan demikian pula terbukti bahwa Termohon mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

IV. Bahwa oleh karena telah terpenuhinya syarat-syarat formal dan subtansial untuk dapat dinyatakan pailit diri Termohon berdasarkan ketentuan pasal I ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka sangat layak dan berdasarkan hukum apabila Termohon dinyatakan PAILIT.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan ini PARA KREDITUR memohon dengan hormat kepada K etua Pengadilan Niaga Jakartas Pusat atau Majelis Hakim yang manangani perkara aquo agar berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon (THE OSTRICH MEAT & MARKETING Co. (Australia Ltd.), berkedudukan di Australia, beralamat Ground Floor, I Altona Street West Perth, Western Australia 6005 dan menjalankan usahanya di Negara Republik Indonesia dengan alamat Wisma Tugu Wahid Hasyim, lantai 7, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kepailitan Termohon;

4. Menunjuk dan mengangkat KURATOR dalam kepailitan Termohon;

5. Mengukum Termohon untuk membayar biaya perkara. ;:

199

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pailit mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Iklan pada Harian Umum Kompas tertanggal 6 Juli 1999; (Bukti P-l);

2. Brosur Termohon Pailit, yang diedarkan kepada masyarakat dalam angka menjalankan usahanya di Indonesia (Bukti P-2);

3. Perjanjian Kerjasama antara Termohon Pailit dengan Pemohon PailitI, Ref : ECH/JVL/950I/O1697 OM-99-G-0191 tertanggal 12 Juli 1999; (Bukti P-3A);

4. Bukti kwitansi/Penerimaan pembayaran dari Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, No. JK 133 tertanggal 30 Juli 1999, sebesar AUD 18.000; (Bukti P-3B)

5. Perjanjian Kerjasama antara Termohon Pailit dengan Pemohon PailitII, Ref : ECH/JVL/9501/01697 OM-99-G-0197 tertanggal 9 Juli 1999; (Bukti P-4A)

6. Bukti kwitansi/penerimaan pembayaran dari Pemohon Pailit II kepada Termohon Pailit, No. JK 107 tertanggal 15 Juli 1999, sebesar AUD 42.000; (Bukti P-4B)

7. Surat Teguran Para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit (Somasi) No. 35/B&A-LO/IX/02 tanggal 9 September 2002, untuk alamat Termohon Pailit di Australia; (Bukti P-5A)

8. Bukti Pengiriman Teguran dari Para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit (Somasi), No. 35/B&A-LO/IX/02 tanggal 9 September 2002, untuk alamat Termohon Pailit di Australia; (Bukti P-5B)

200

9. Surat Teguran dari Para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit (Somasi) No. 36/B&A-LO/IX/02 tanggal 9 September 2002, untuk alamat Termohon Pailit di Indonesia; (Bukti P-5C)

10. Bukti Pengiriman Teguran dari Para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit (Somasi), No. 367B&A-LO/IX/02 tanggal 9 September 2002, untuk alamat Termohon Pailit di Indonesia; (Bukti P-5D)

11. Surat Teguran II dari Para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit (Somasi) No. 37/B&A-LO/IX/02 tanggal 13 September 2002, untuk alamat Termohon Pailit di Australia; (Bukti P-6A)

12. Bukti Pengiriman Teguran dari Para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit (Somasi) II, No. 37/B&A-LO/IX/02 tanggal 13 September 2002, untuk alamat Termohon Pailit di Australia; (Bukti P-6B)

13. Surat Teguran II dari Para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit (Somasi) No. 38/B&A-LO/IX/02 tanggal 13 September 2002, untuk alamat Termohon Pailit di Indonesia; (Bukti P-6C)

14. Bukti Pengiriman Teguran dari Para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit (Somasi) II, No. 38/B&A-LO/IX/02 tanggal 13 September 2002 untuk alamat Termohon PAILIT di Indonesia; (Bukti P-6D)

15. Ketentuan mengenai hukum korporasi di Australia (Corporation Act 2001) Divisi 9 yang mengatur mengenai pengakuan terhadap putusan Pengadilan Negara lain oleh Pengadilan Australia; (Bukti P-7A)

16. Perjanjian Bilateral antara Australia dan Republik Indonesia, tanggal 29 Juli 1993 (Australian Treaty Series 1993 No. 19?; (Bukti P-7B)

201

Menimbang, bahwa Kreditur-kreditur lain mengajukan surat-surat bukti dengan tanda:

Bukti K-1A : Asli Agreement Fot The Sale Of Ostriches Ref :

Bukti K-1B :

ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0144, tanggal 11 Mei 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JE67 tertanggal 12 Mei 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-1C : Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref : ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0151, tanggal 27 Mei 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-1D : Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK84 tertanggal 4 Juni 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-2A : Asli Agreement Fot The Sale Of Ostriches Ref : ECH\JVL\9501X01697 OM-99-G-0189, tanggal 8 Juli 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-2B : Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK110 tertanggal 27 Juli 1999, telah dinazegellen.

Bukti K3A : Asli Agreement Fot The Sale Of Ostriches Ref : ECHXJVLX9501X01697 OM-99-G-0229, tanggal 30 Juli 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-3B : Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK150 tertanggal 3 September 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-4A : Asli Agreement Fot The Sale Of Ostriches Ref :1 ECHXJVLX9501X01697 OM-99-G-0117, tanggal 15 Februari 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-4B : Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK59 tertanggal 22 April 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-5A : Asli Agreement Fot The Sale Of ostriches Ref : ECHXJVLX9501X01697 OM-99-G-0148, tanggal 18

202

Bukti K-5B :

Bukti K-6A :

Bukti K-6B :

Bukti K-7A :

Bukti K-7B :

Bukti K-8A :

Bukti K-8B :

Bukti K-9A :

Bukti K-9B :

Bukti K-10A:

Bukti K-10B :

Mei 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No. Jk82 tertanggal 27 Mei 1999, telah dinazegellen.

Asli Agreement Fot The Sale Of Ostriches Ref : ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0141, tanggal 30 april 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK77 tertanggal 4 Juni 1999, telah dinazegellen.

Asli Agreement Fot The Sale Of Ostriches Ref : ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0188, tanggal 8 Juli 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK 196 tertanggal 15 Juli 1999, telah dinazegellen.

Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref : ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0192, tanggal 12 Juli 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran tertanggal 14 Desember 1999, telah dinazegellen.

Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref : ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0179, tanggal 6 Juli 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK102 tertanggal 12 Juli 1999, telah dinazegellen.

Asli Agreement Fot The Sale Of Ostriches Ref : ECH\JVLA950 1\01697 OM-99-G-0213, tanggal 14 Juli 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK143 tertanggal 3 September 1999, telah dinazegellen.

203

Menimbang, surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang hadir dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini selanjutnya ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon Pailit adalah agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon Pailit adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Australia, beralamat di Ground Floor, 1 Altona Street West Perth, Western Australia 6005 yang bergerak dalam bidang pemeliharaan dan pengembangbiakan burung Unta (Ostrich) bertempat di daerah Pinjarra, Perth, Australia Barat;

Bahwa, didalilkan juga oleh Para Pemohon Pailit bahwa kegiatan usasha Termohon Pailit sebagaimana dimaksud di atas oleh Termohon Pailit dipromosikan di kawasan Asia termasuk di Indonesia. Khusus untuk di Indonesia dipromosikan dan dipasarkan melalui Iklah di Harian Kompas tertanggal 6 Juli 1999 (Bukti P-l); Namun demikian dalam surat permohonannya Para Pemohon Pailit juga menyatakan bahwa Termohon Pailit menjalankan kegiatan usahanya di Negara Republik Indonesia dengan alamat di Wisma Tugu Wahid Hasykm No. 100-102 Jakarta;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut menurut hukum dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disertai suatu alasan yang sah

204

menurut hukum, karenanya perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Termohon Pailit adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Australia dan bidang usahanya yang berupa pem eliharaan dan pengembangbiakan Burung Unta juga dilakukan di Australia, sedangkan untuk keperluan menjalankan usahanya di Indonesia Termohon menyatakasn memiliki alamat di Wisma Tugu Wahid Hasyim, lantai 7, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta, maka atas dasar fakta tersebut majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu tentang kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara ini;

Bahwa, pertimbangan di atas dipandang perlu karen adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa : “Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankasn profesi atau usahanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon Pailit, tempat kedudukan debitur (Termohon Pailit) adalah di Australia (diluar

205

wilayah Hukum Republik Indonesia); K egiatan usaha d eb itu r (Termohon Pailit) yang bergerak dalam bidang peternakan Burung Unta dengan nama “Ostrich” (Pemeliharaan dan Pengembangbiakan Burung Unta) juga dilaksanakan diluar wilayah Hukum Republik Indonesia, tepatnya di daerah Pinjarra, Perth, Australia Barat;

Menimbang, bahwa fakta di atas setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERPU Nomor : 1 Tahun 1998 Jo. Undang- Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Majelis berpendapat bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini tidak berada pada Pengadilan Niaga di Indonesia, karena tempat kedudukan Debitur (Termohon Pailit) tidak berada dalam Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan adanya dalil Para Pemohon Pailit yang mengatakan bahwa Termohon Pailit juga menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dengan alamat di Wisma Tugu Wahid Hasyim, lantai 7, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta, maka atas dasar dalil ini dipandang perlu untuk mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa, dalam surat perm ohonannya Para Pemohon Pailit menyebutkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Pailit di Indonesia dengan alamat di atas adalah kegiatan mempromosikan dan memasarkan kegiatan usaha Termohon yang ada di daerah Pinjara, Perth, A ustralia Barat yang bergerak dalam bidang pemeliharaan dan pengembangbiakan burung unta (“Ostrich”);

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon Pailit mendalilkan Termohon Pailit menjalankan kegiatan usahanya di Negara Republik Indonesia dengan alamat sebagaimana disebutkan di atas, maka tentang kebenaran adanya kegiatan usaha Termohon di Indonesia dan kedudukan kantornya sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon Pailit harus dibuktikan lebih dulu oleh Para Pemohon Pailit;

206

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil Termohon Pailit melalui alamatnya yang ada di Jakarta, juga menyampaikan panggilan langsung melalui alamatnya yang ada di Australia dan melalui Pengumuman di Koran Harian Bisnis Indonesia tanggal 25 Oktober 2002, akan tetapi Termohon Pailit tidak datang menghadap dalam sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasar relas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terbukti Termohon Pailit tidak memilik kantor pada alamat sebagaimana disebut oleh Para Pemohon Pailit dalam surat permohonannya; Atau pada alamat dimaksud terbukti tidak diketemukan ada Termohon Pailit melakukan kegiatan usaha sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk membuktikan kebenaran dalilnya yang mengatakan bahwa Termohon Pailit melakukan kegiatan usasha Ostrich di Indonesia, Para Pemohon Pailit harus dapat membuktikannya, paling tidak dengan cara mengajukan bukti bahwa Termohon Pailit memiliki ijin usaha Ostrich di Indonesia dari pejabat yang berwenang di Indonesia; Tapi ternyata bukti dimaksud tidak diajukan dalam persidangan oleh Para Pemohon Pailit, karenanya secara hukum harus dinyatakan Termohon Pailit tidak memiliki kegiatan usaha di Indonesia;

Menimbang, bahwa Daftar Bukti yang terlampir dalam surat permohonan Para Pemohon Pailit menyebutkan bahwa Surat Bukti P-l adalah iklan pada Harian Umum Kompas tanggal 6 Juli 1999 dan Surat Bukti P-2 adalah Brosur Termohon Pailit yang diedarkan kepada masyarakat; Kedua surat bukti ini telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, pada kedua surat bukti dimaksud di atas tertera tulisan yang berbunyi: Agen Tunggal di Indonesia “PT. Garanti Ostricom Jayatama: Wisma Tugu Wahid Hasyim, Lantai 7 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 100- 102 Jakarta 10340;

207

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar surat bukti P -1 dan P-2 terbukti yang beralamat di Wisma Tugu Wahid Hasyim, Lantai 7 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta 10340 adalah “PT. Garanti Ostricom Jayatama: (Agen Tunggal di Indonesia);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam persidangan tidak terbukti PT dimaksud di atas mempunyai hubungan dengan Termohon Pailit yang berkedudukan di Australia; lagi pula dalam persidangan juga tidak terbukti apakah PT tersebut di atas benar-benar ada di Indonesia dan tidak juga terbukti dalam persidangan apakah keberadaannya telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang ketiga hal di atas tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Para Pemohon Pailit, lagi pula dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan Termohon Pailit tidak terbukti mempunyai kegiatan usaha di Indonesia karena tidak terbukti mempunyai ijin usaha dari Pejabat yang berwenang, maka Wisma Tugu Wahid Hasyim, Lantai 7 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 100-1002 Jakarta 10340 sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon Pailit sebagai alamat Kantor Termohon Pailit di Indonesia harus dinyatakan tidak terbukti sebagai alamat kantor Termohon Pailit di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasar perimbangan di atas dan setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERPU Nomor 1 tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, Majelis berpendapat, permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga di Indonesia atau dengan perkataan lain, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena itu permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

208

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan Para Pemohon Pailit yang meminta agar ditunjuk Hakim Pengawas dan diangkat Kurator sebagaimana tersebut dalam petitum pada angka 3 dan 4 menjadi tidak relevan lagi sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Niaga telah menyatakan permohonan Para Pemohon Pailit tidak dapat diterima maka menurut hukum biaya (ongkos) perkara harus dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon Pailit secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas ketentuan dalam Faillisements- Verordening sebagaimana diatur dalam Staatsblaad Tahun 1905 Nomor 217 Jo. Staatsblaad Tahun 1906 Nomor 348 yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, khususnya ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat(4), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Pailit tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pemohon Pailit secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

209

No.30/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Catatan A khir:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena menyangkut kewenangan mengadili (yurisdiksi) pengadilan sesuai dengan tempat kedudukan termohon pailit.

2. Pasal 284 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap pengadilan Niaga.

Masalah kewenangan mengadili diatur dalam pasal 118 HIR, akan tetapi karena Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 mengatur secara khusus tentang kewenangan mengadili, maka Pengadilan Niaga sudah tepat apabila menggunakan hukum acara dalam perkara kepailitan sesuai dengan asas hukum : lex specialis derogat lex generali.

3. Pasal 2 ayat (4) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, menyebutkan “ menjalankan profesi atau usahanya “ dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi dalam penjelasannya hanya dinyatakan “ cukup jelas “. Karena itu bisa menjadi sengketa dan beda interpretasi, apa itu batasan profesi dan usaha. Tanpa batasan ini bisa berakibat tidak ada kepastian hukum.


210


PUTUSAN MAJELIS HAKIM :MENOLAK PERMOHONAN PAILIT DARI PEMOHON POLAR COMPLETIONS ENGINEERING INC. KARENA TIDAK TERBUKTI SECARA HUKUM

M i l i ks* ' P e r p u s t a k aa n

Mahkamah Agung -

HUKUM NIAGA

; A i '•

A i i i M

> r • uuui:/. (l»;m u>lriuM

■ H

PENOLAKAN PEMILITAN PERUSAHAAN OLEH PENGADILAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA

UNSUR-UNSUR PEMAILITAN

• Pemohon Polar Completions Engineering Inc. mengajukanpermohonan pemailitan terhadap PT. Kayra Witawasana,dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menunjuk Termohon sebagai agen tunggalnya, berdasarkan Letter of Appointment of Authorized And Sole Agency (Surat penunjukkan sebagai Agen Tunggal) tanggal 23 Maret 2000 yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2001.

- Bahwa setelah berakhirnya masa penunjukkan sebagai agen tunggal tersebut, akan dilakukan negosiasi berkenaan dengan kelanjutan hubungan tersebut dalam bentuk perjanjian secara formal.

- Selama diskusi tersebut berlangsung, Pemohon terus memenuhi permintaan Termohon dalam mensuplai produk-produk Pemohon yang dipasarkan oleh Termohon Pemohon mengeluarkan/menerbitkan Invoice kepada Termohon, Invoice tersebut harus dipenuhi dan dibayarkan oleh Termohon dalam waktu tertentu sejak dikeluarkannnya Invoice tersebut.

- Termohon tidak membayar Invoice Pemohon walaupun telah berulang kali ditagih dan hal tersebut merupakan bukti tidak dibayarnya utang-utang Termohon tersebut.

- Bahwa disamping utang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan hams dibayar, Termohon juga mempunyai utang kepada kreditur lainnya.

213

• Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya Kreditur lain, yang terbukti hanyalah adanya 1 kreditur saja yaitu Pemohon (pasal 1 ayat (l)PERPUNo. 1 tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998)

• Majelis Hakim menolak permohonan pailit dari Pemohon, karena tidak terbukti secara hukum.

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT N0.33/PAILIT/2002/PN. NIAGA/JKT.PST.

DALAM PERKARA

antara

Pemohon:

Completion Engineering Inc, Berkedudukan di 4800-27 th Street, S.E. Calgary, Albarta, T2B 3M4, Canada.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Hafzan Taher, SH.2. Nira Sari Nazarudin, SH.MH.

Advocat dan Pengacara pada Kantor Hukum Soemadipradja & Taher, Beralamat di Wisma GKBI suite 905, Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta Pusat

Terhadap

Termohon :

PT. Karya Hitawasana, berkantor di Jalan Ungaran No. 22 Jakarta Selatan.

214

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2002, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga dalam register No. 33/Pailit/2002/ PN. Niaga. Jkt.Pst., mengajukan permohonan sebagai berikut:

A. Tentang Hubungan Pemohon dan Termohon

1. Bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Prop. Alberta, Canada dan bergerak dibidang manufakturing dan penjualan produk-produk serta persediaan untuk penyelesaian sumur yang digunakan dalam kegiatan produksi minyak bumi dan gas alam;

2. Bahwa dalam memasarkan produknya di Indonesia, Pemohon telah menunjuk Termohon sebagai agen tunggalnya berdasar Letter of Appointment of Authorized and Sole Agency (Surat Penunjukan sebagai Agen Tunggal) tanggal 23 Maret 2000, yang berlaku selama 1 (satu) tahun, karenanya berakhir pada tanggal 23 Maret 2001 (bukti P-l);

3. Bahwa setelah berakhirnya masa penunjukkan sebagai agen tunggal dsb. Pemohon dan Termohon melalui perusahaan afiliasinya di Indonesia telah melakukan perundingan berkenaan dengan kelanjutan hubungan tersebut dengan bentuk serta struktur hubungan yang akan dituangkan dalam perjanjian yang lebih formal;

B. Tentang hutang Termohon kepada Pemohon

4. Selama diskusi tersebut masih berlangsung, maka Pemohon terus memenuhi permintaan Termohon dalam mensuplai produk-produk Pemohon yang dipasarkan oleh Termohon, dan sebagaimana biasanya atas setiap permintaan/pemesanan, Pemohon mengeluarkan Penawaran Harga International (quo-

215

tation). Atas quotation yang diterima Termohon tersebut, Termohon kemudian menerbitkan Pemesanan Pembelian (Purchase Order). Selanjutnya atas barang-barang yang telah sesuai dengan purchase order tsb. Pem ohon m engeluarkan/ menerbitkan Invoice kepada Termohon. Invoice tersebut harus dipenuhi dan dibayar oleh Termohon dalam waktu tertentu sejak dikeluarkan Invoice terkait;

5. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon telah berhutang dan tidak membayar Invoice Pemohon sebagai berikut: (bukti P- 2(i) s/d (xii) ) Atas seluruhnya berjumlah US$ 668,372.50. Seluruh hutang-hutang Tersebut telah jatuh tempo dan harus dibayar secara sekaligus dan seketika oleh Termohon;

N o . Q uatation P u rch ese

Order

In v o ice Tanggal Jum lah

T en ggan g

W aktu

(>) X Q -21089 0 5 1/K H W /PCE

/V m /01 (R .l)

X I-2 1089-0 19-11-

2001

U S $ 2 4 4 ,794 .50 45 hari

(ii) X Q -21157 0059/K H W /P C

E/X I/01

X I-2 1 I7 5 -0 14-02-

200 2

U S $ 6 ,7 3 1 .0 0 45 hari

(iii) X Q -22053 0069/K H W /P C

E /X I/2002

X I-22053-0 0 4 -0 3 -

200 2

U S $ 3 ,3 8 7 .8 5 30 hari

(iv) X Q -21288 0065/K H W /P CE/II/02

X I-2 1288-0 2 2 -0 4 -

200 2

U S $ 3 1 ,4 3 5 .1 5 30 hari

(v) X Q -22047 0055-A /K H W /P

CE/III/02X I-22047-0 2 8 -0 3 -

200 2

U S $ 7 5 0 .9 0 3 0 hari

(vi) X Q -22079 0072/K H W /P C

E/III/02

X I-22079-0 19-04-

200 2

U S $ 2 ,1 9 5 .0 0 30 hari

(vii) X Q -21289 0 0 7 1/K HW /PG

E/III/02

X I-2 1289 2 2 -0 4 -

2002

U S $ 1 0 ,2 4 9 .3 0 3 0 hari

(v iii) X Q -2 2 1 0 6 0075/K H W /P CE /IV /2002

X I-2 2 106-0 30 -0 4 -

200 2

U S $ 5 ,1 2 5 6 5 30 hari

(ix) X Q -21202 0067/K H W /P C

E/III/02

X I-2 1202-0 03 -0 5 -

200 2

U S $ 2 9 6 ,6 9 5 .0 0 30 hari

216

N o . Q uatation P u rch ese

O rder

In v o ice Tanggal Jum lah Tenggpnc

W aktu

(x) X Q -2 2 0 9 2 0076/K H W /P C

E /V /0 2X I-2 2 0 9 2 -0 15-05-

20 0 2

U S $ 4 1 ,9 6 5 .15 3 0 hari

(xi) X Q -2 2 0 6 4 0082/K H W /P C

E /V I/02

X I-2 2 0 6 4 -0 30 -0 7 -

200 2

U S $ 4 ,2 3 0 .7 0 3 0 hari

(xii) X Q -2 2 1 4 6 078/K H W /P C

E /V /0 2

X I-2 2 146-0 13-08-

2 0 0 2

U S $ 2 0 ,8 1 2 .3 0 3 0 hari

6. Bahwa Pemohon telah berulang kali menagih, menegur dan memperingati Termohon agar memenuhi kewajibannya tersebut, namun tidak diindahkan oleh Termohon dan hal tersebut merupakan bukti tidak dibayarnya hutang-hutang Termohon tersebut;

C. Tentang Hutang Termohon kepada Kreditur lainnya

7. Bahwa disamping hutang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan harus dibayar secara sekaligus dan seketika oleh Termohon tersebut, Termohon juga mempunyai hutang kepada kreditur lainnya, yaitu kepada : PT. Precission Drilling Services (Indonesia) beralamat di Graha Elnusa Building, Lantai 4, Jl.TB. Simatupang Kav. IB, Jakarta 12560;

8. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti di atas terbukti unsur-unsur Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan telah terpenuhi ;

Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sbb;

1. M enerim a dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon PT. Karya Hitawasana berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

217

3. Mengangkat seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

4. Mengangkat Sdr. Syarif Bastaman dari Kantor Bastaman & Partners, beralamat di Surya Building Lt.7 JL. MH. Thamrin Kav. 9 Jakarta 10350 sebagai Kurator;

5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak hadir masing-masing, Pemohon hadir kuasanya Nira Sari Nazarudin, SH.,L.LM. dan Ahmad Djosan, SH. Sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya Merah Darwin, SH. Dkk. Penasehat Hukum pada kantor Hutabarat, Halim & Rekan, berkantor di Wisma 46-Kota BNI, lantai 34, Ruang 3401-3042 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2002, sedangkan Kreditur lain PT. Precission Drilling Services (Indonesia) diwakili oleh Agus Djuarta, karyawannya, berkantor di GrahaElnusa Building, Lantai 4, JL. TB. Simatupang Kav. IB Jakarta 12560, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan mengajukan perbaikan permohonan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 12 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan tanggapannya secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2002, yang pada pokoknya mengajukan penolakan sebagai berikut;

I. Bahwa PT. Precision merupakan kreditur “gadungan’ dan merupakan Pemohon itu sendiri, karena :

a. PT. Precision adalah perusahaan afiliasi dari Pemohon, baik kepem ilikan saham maupun kepengurusan dari kedua perusahaan ini adalah pihak yang sama;

218

b. A ntara Pemohon dan PT. Precision terdapat kesatuan pengendalian kepengurusan yaitu Mr. Dale Edwin Tremblay dan Mr. Michael J.McNulty keduanya menjabat sebagai pengurus dan pengambil keputusan kedua perusahaan tersebut;

c. Upaya pengalihan tagihan oleh Pemohon kepada PT. Precision hanyalah merupakan rakayasa agar terdapat dua kreditur dari Termohon;

II. PT. Precision dan Pemohon merupakan pihak yang tidak beritikat baik, karena :

a. Pengalihan tagihan baru diberitahukan dengan surat tanggal 23 Oktober 2002 kepada Termohon pada tanggal 4 Nopember 2002, bersamaan dengan hari pendaftaran permohonan kepailitan dan hal tersebut telah Termohon mintakan klarifikasi m elalui kuasa hukumnya kepada Pem ohon dan PT. Precision,dengan surat No: 1694/KHW-2020/XI/02/RMW-CL tertanggal 7 Nopember 2002;

b. Merekayasa agar syarat: mempunyai dua atau lebih kreditur (vide pasal 1 ayat l Undang-Undang Kepailitan) terpenuhi;

III. Pengalihan piutang tidak berdasarkan peristiwa perdata/obligatoir (obligatoire overeenkomst) yang sah, karena berdasarkan pasal 584 KUH Perdata, apabila suatu pengalihan hak tanpa levering, maka penerima hak tersebut belum mempunyai hak kepemilikan yang sah atas barang tersebut, sebaliknya apabila suatu levering tidak dibuat berdasarkan peristiwa perdata yang sah, maka transaksi pengalihan hak milik tersebut dengan sendirinya juga tidak sah dan batal demi hukum;

IV. Pengalihan piutang tidak memenuhi pasal 613 KUH Perdata, karena berdasar pasal tersebut diisyaratkan bahwa transaksi pengalihan piutang (cessie) harus dilaksanakan secara tertulis yang harus ditanda tangani oleh cedent dan cessionaris dalam suatu perjanjian yang

219

dibuat untuk itu dengan syarat:

a. Pengalihan tagihan tersebut diberitahukan secara resmi kepada debitur;

b. Cessie tersebut diakui atau disetujui secara tertulis oleh debitur;

Bahwa, debitur (Termohon) tidak pemah diberitahu secara resmi melalui juru sita dan Termohon tidak pernah menyetujui atau mengakui pengalihan piutang tersebut, bahkan secara tegas menolak keabsahannya;

V. Pemohon bukan merupakan kreditur Termohon, karena hubungan hukum antara kedua hubungan keagenan dengan prinsipalnya (vide bukti Letter of Appointment of Authorized and Sole Agency yang ditanda tangani Pemohon di Canada tanggal 23 Maret 2000;

Bahwa, struktur hukum, hubungan keagenan berbeda dengan distribusi, karena agen adalah pihak yang berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sedangkan distributor adalah pihak yang melakukan penjualan barang untuk tujuan sebagai mana telah ditentukan dalam perjanjian antara distributor dengan prinsipal di dalam suatu wilayah, untuk atas namanya sendiri dan atas tanggung jawab sendiri;

Bahwa, agen sama sekali tidak melaksanakan pembelian (dalam arti jual beli lepas) dari prinsipal, melainkan hanya mendistribusikan dan pendapatan yang diterima agen adalah komisi hasil penjualan kepada konsumen (end-user), sehingga agen tidak berhutang kepada prinsipal melainkan konsumenlah yang berhutang;

Bahwa, oleh karena Termohon adalah agen tunggal dari Pemohon, berdasarkan pengertian keagenan di atas, Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon ;

VI. Pemohon dan Termohon telah mempunyai perjanjian bahwa tidak ada jatuh tempo untuk melakukan pembayaran, karena pembayaran

220

dari custom er atau end-user kepada Termohon sepenuhnya tergantung dari kemampuan dan kredibilitas pelanggaran atau customer, sehingga Termohon tidak dapat memastikan kapan sipelanggan atau customer akan membayar, hal mana resiko ini merupakan hal diluar tanggung jawab Termohon;

Bahwa, pembayaran Termohon kepada Pemohon (hal ini juga tidak mengenal jangka waktu yang pasti), karena dalam hubungan keagenan terjadi proses pendebitan dan pengkreditan secara terus menerus antara prinsipal dengan agen dengan memperhitungkan kewajiban pembayaran komisi oleh Pemohon kepada Termohon;

VII. Tidak adanya peringatan atau somasi terlebih dahulu dari Pemohon, padahal berdasar Hukum Perdata Indonesia, somasi adalah mutlak dipenuhi kreditur untuk memberi peringatan secara tertulis agar dalam jangka waktu tertentu debitur wajib melakukan pembayaran kepada krediturnya, sehingga apabila kreditur belum mengirimkan somasi kepada debitur, maka demi hukum kewajiban pembayaran yang diklaim oleh kreditur harus dianggap belum dapat ditagih;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, kreditur lain (PT. Precision Drilling Services -Indonesia) memberikan tanggapan tertanggal 14 Nopember 2002 beserta lampiran-lampiran yang pada pokoknya mmbenarkan dalil permohonan Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditempeli materai yang cukup dan masing-masing diberi tanda sebagai berikut:

221

P- i : Letter of Appointment and Sole Agency (Surat Penunjukansebagai Agen Tunggal) tertanggal 23 Maret 2000.

P-2 (i) : - Price Quotation No. QX-21089 revisi tanggal 9 Mei2001, revisi 3 dan revisi 4 tanggal 10 Juli 2001.

- Purchase Order No. 051/KHW /PCE/VIII/01 tanggal 31 Agustus 2001 yang diperbaiki tanggal 23 September 2001, dan,

Invoice No. XI-21089-0 tanggal 19 November 2001 dengan jumlah tagihan sebesar US & 244,794.50.

P-2 (ii) : - Price Quotation No. XQ-21157 (revisi 2) tanggal 20November 2001.

- Purchase Order No. 059/KHW/PCE/XI/01 tanggal 20 Nopember 2001 dan

- Invoice No. XI-211557-0 tanggal 14 Februari 2002 dengan jumlah tagihan sebesar US$ 6,731.00.

P-2 (iii) : - Price Quotation No. XQ-22053 tanggal 19 Februariyang telah direvisi tanggal 20 Februari 2002;

- Purchase Order No. 069/KHW/PCE/II/2002 tanggal 18 Februari 2002;

- Invoice No. XI-22053-0 tanggal 4 Maret 2002 dengan nilai tagihan sbesar US$ 3,387.85.

P-2 (iv) : - Price Quotation No. XQ-21288 27 Desember 2001yang diperbaiki tanggal 6 Februari 2002;

- Purchase Order No. 065/KHW/PCE/II/02 tanggal 25 Februari 2002;

- Invoice No. XI-21188-0 tanggal 22 Maret 2002 dengan nilai tagihan sebesar US$31,435.15

222

P-2 (v) :

P-2 (vi) :

P-2 (vii):

P-2 (viii):

P-2 (ix) :

Price Quotation No. XQ-22047 perbaikan 1 dan perbaikan 2 tanggal 25 Februari 2002;

Purchase Order No.055-A/KHW/PCE/IIIA)2 tanggal 5 Maret 2002;

Invoice No. XI-22047-0 tanggal 28 M aret 2002 dengan nilai tagihan sebesar US$750.90

Price Quotation No. XQ-22079 tanggal 5 Maret 2002 yang telah di perbaiki

Purchase Order No. 072-A7KHW/PCE/III/02 tanggal 25 Maret 2002;

Invoice No. XI-22079-0 tanggal 19 Maret 2002 dengan nilai tagihan sebesar US$ 195.00

Price Quotation No. XQ-21289 tanggal 27 Desember 2001 yang diperbaiki tanggal 14 Februari 2002;

Purchase Order No. 07 l/KHW/PCE/III/02 tanggal 18 Maret 2002;

Invoice No. XI-21289-0 tanggal 22 April 2002 dengan nilai tagihan sebesar US$10,249.30

Price Quatation No.XQ-22106 tanggal 4 April 2002;

Purchase Order No.075/KHW/PCE/IV/2002 tanggal 19 April 2002;

Invoice No.XI-22106-0 tanggal 30 April 2002 dengan nilai tagihan sebesar US$5,125.65

Price Quotation No. XQ-21202 revisi 1 tanggal 9 Oktober 2001, revisi 2 tanggal 28 Desember 2001 dan revisi 3 tanggal 3 Januari 2002;

223

- Purchase Order No.067/KHW/PCE/III/02 tanggal 20 Februari 2002;

- Invoice No.XI-21202-0 tanggal 3 Mei 2002 dengan nilai tagihan sebesar US$ 296,695.00

P-2 (x) : - Price Quotation No. XQ-22092 tanggal 13 Maret2002;

- Purchase Oeder No. 076/KHW/PCE/V/02 tanggal 14 Mei 2002;

Invoice No. XI-22092-0 tanggal 15 Mei 2002 dengan nilai tagihan sebesar US$41,965.15.

P-2 (xi) : - Price Quotation No. XQ-22064 tanggal 22 Februari2002;

- Purchase Order No. 082/KHW/PCE/VI/02 tanggal 14 Juni 2002;

Invoice No. XI-22064-0 tanggal 30 Juli 2002 dengan nilai tagihan sebesar US$4,230.70

P-2(xii) : - Price Quotation No.078/KHW/PCE/V/02 tanggal 9Mei 2002;

- Invoice No. XI-22146-0 tanggal 13 Agustus 2002 dengan nilai tagihan sebesar US$20,812.30.

Bahwa bukti foto copy di atas telah diperiksa ternyata hanya berupa foto copy tidak ada surat aslinya;

M enimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Termohon mengajukan bukti berupa foto copy surat surat yang ditempeli materai secukupnya Dan masing-masing di beri tanda :

T - 1 : Surat tertanggal 23 Oktober 2002 yang ditanda tangani olehPemohon dan PT. PRECISION DRILLING SERVICES (PT. Precision);

224

T - 2

T - 3

T - 4

T - 5

T - 6

T - 7

T - 8

T - 9

T - 10

T - 11

T - 12

Invoice No. Xi-22009-0 tertanggal 18 Januari 2002 dengan nilai sebesar US$9,583.25

Surat Gugatan nomor perkara No. 522/Pdt.G/2002/ PNJkt.Sel tertanggal 17 September 2002;

E-mail dan Faksimili tentang ringkasan penelitian badan hukum (Corporate searches summary) dikeluarkan Osier, Hoskin & Harcourt pada tanggal 12 September 2002, halaman 2;

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT, Northland Energy Services Indonesia No. 42 tanggal 27 Agustus 2001 dibuat dihadapan Titi Indrasari, Notaris di Jakarta;

E-mail dan Faksimili dari Osier, Hoskin & Harcourt tanpa tanggal, halaman 3;

E-mail dan Faksimili tentang ringkasan penelitian badan hukum (corporate sarches summery) dikeluarkan Osier, Hoskin & Harcourt pada tanggal 12 September 2001, halaman 1;

E-mail tanggal 24 Juni 2002, dari PT. Precision drilling perihal RFQ untuk Daouble Grip retrievable Packer;

E-mail tanggal 11 Desember 2001, dari PT. Precision, perihal perjanjian distributor

Surat tanggal 23 Juli 2002, dari PT. Precision, kepada Bp. Michael Steven;

Surat tanggal 19 September 2002, dari PT. Precision, kepada PT. Karya Hitawasana;

Surat Kuasa Termohon Tgl 6 Nopember 2002, No. Ref.: 1683/KHW-0202/XI/02/MPH-CL;

225

T - 14 :

T - 15 :

T - 16 :

T - 17 :

T - 18 :

T - 19 :

T - 20a. :

T - 20b :

T - 20c :

T - 21 :

T - 13 : Surat Pemberitahuan panggilan sidang perkara permohonan pailit No. 33/Pailit/2002/PN.NIAGA JKT.PST., tertanggal 05 Nov 2002;

Surat kuasa Termohon tgl 7 N opem ber 2002, No.ReF.: 1694/KHW-0202/XI/02/RMW-CL;

AmplopSurat tgl 23 Oktober 2001, berupa amplop kertas minyak warna coklat;

Letter of Appointment of Authorized and Sole Agency di tanda tangani Pemohon di Kanada pada tanggal 23 Maret 2000;

Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2002, yang dikeluarkan oleh Pemohon 2 (dua) tahun sejak dimulainya hubungan keagenan tunggal kepada PT. Expan Nusantara.

Surat Pernyataan tertanggal 9 Januari 2001, yang dikeluarkan Pemohon kepada Pertamina Drilling Services Dir. Hulu.

Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 2002, yang dikeluarkan Pemohon kepada Pertamina DOH NAD-Sumbangut.

Surat Keterangan Pendaftaran Nomor.: 1453/BUP-3/1/02 tertanggal 8 Januari 2002 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Surat Tanda Pendaftaran Sebagai agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor: 1454/STP-LN/BUP-3/1/ 2002; tertanggal 8 Januari 2002, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Lampiran Surat Tanda Pendaftaran Nomor 1454/STP-LN/ BUP-3/I/2002 tertanggal 8 Januari 2002 ;

E-mail dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 19 September 2002;

226

T - 2 2

T -23 :

T -24 :

T -25 :

T -26 :

T - 27 :

T - 28a :

T - 28b :

T -29 :

T - 30a :

T - 30b :

E-mail Pemohon kepada Termohon tertanggal 14 Februari 2001, perihal balasan RFQ No. Q-040678-0000-0000- 0052;

E-mail Pemohon kepada Termohon tertanggal 12 Oktober2001, perihal Balasan :Fw: Komplain Keterlambatan Pengiriman dari Caltex;

E-mail Pemohon kepada Termohon tertanggal 15 Januari2002, perihal balasan : Letter of Recommendation;

E-mail Pemohon kepada Termohon tertanggal 30 Januari 2002, perihal Balasan:22020-Kondour Liners;

Invoice No. X I-21064-0 yang diterbitkan oleh Polar Completions Engineering Inc. (Pemohon) tertanggal 18 Juni 2001;

Invoice No. INT0411 yang diterbitkan oleh Polar Completions Engineering Inc. (Pemohon) tertanggal 17 Mei 2001;

Surat Perintah Pembayaran dari PT Karya Hitawasana (Termohon) kepada Bank Central Asia Cabang Utama Wisma GKBI tertanggal 4 Januari 2002;

Invoice No. XI-21044-2 tertanggal 9 Oktober 2001 yang diterbitkan oleh Polar Completions Engineering Inc. (Pemohon);

Invoice No. 22009-0 tertanggal 31 Januari 2002 yang diterbitkan oleh Polar Completions Engineering Inc. (Pemohon);

Surat perintah Pembayaran dari PT Karya Hitawasana (Termohon) kepada Bank Central Asia Cabang Utama

E-mail Pemohon kepada Termohon tertanggal 22 Desember2000;

227

T - 31 :

T -32a :

T -32b ;

T -33a :

T -33b :

T -34 :

T -35 :

T-36

T -37 :

GKBI tertanggal 2 September 2002 dan Letter of Authorization dari Bank Central Asia tertanggal 3 September 2002;

Invoice No. XI-21242-0 tertanggal 6 Desember 2001 yang diterbitkan oleh Polar Completions Inc. (Pemohon) (vide: Bukti P-3b);

Invoice No. XI-21137-0 tertanggal 30 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Polar Completions Inc. (Pemohon)(vide: Bukti P-5b juncto P-5a);

Surat Perintah Pembayaran dari PT. Karya Hitawasana (Termohon) kepada Bank Central Asia Cabang Utama Wisma GKBI tertanggal 25 Juli 2002 dan Letter of Authorization dari Bank Central Asia tertanggal 25 Juli 2002;

Invoice No. XI-21176-0 tertanggal 26 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh Polar Completions Engineering Inc. (Pemohon);

Surat Perintah Pembayaran dari PT. Karya Hitawasana (Termohon) kepada Bank Central Asia Cabang Utama Wisma GKBI tertanggal 31 Mei 2002;

Invoice No. XI-21053-1 tertanggal 24 September 2001 yang diterbitkan oleh Polar Completions Engineering Inc. (Pemohon);

Invoice No. XI-21070-0 tertanggal 26 Oktober 2001 yang diterbitkan oleh Polar Completions Engineering Inc. (Pemohon)

Invoice No. XI-21148-0 tertanggal 28 September 2001 yang diterbitkan oleh Polar Completions Engineering Inc. (Pemohon);

E-mail dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 5 Agustus 2002, perihal Receipt of Payment;

228

T -38

T -39

T -40

T - 41

T -42

T -43

T -44

T -45

T -46

T -47

E-mail dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 4 Juni 2002 perihal RE:Pembayaran;

Syarat-syarat Penjualan (Condotional of Sale) dari Quotation No. XQ-22106 tertanggal 4 April 2002;

Faksimili dari PT. Karya Hitawasana (Termohon) kepada UNOCAI INDONESIA COMPANY UNOCAL) tertanggal 21 Oktober 2002;

Invoice No. KHW/JKT/2002/0078 tertanggal 12 September 2002, yang dikeluarkan PT. Karya Hitawasana (Termohon) kepada UNOCAL;

Surat No. 06.01.03/219 dari UNOCAL kepada PT. Karya Hitawasana (Termohon) tertanggal 8 Oktober 2002 perihal faktur No. KHW/JKT/2002/0078;

Surat No. 073/SRT-TAC-BSP/JKT/III/2002 tertanggal 6 Maret 2002 dari PT. Putra Kencana Basilam Petrogas (BASILAM ) sebagai end-user kepada PT. K arya Hitawasana (Termohon) perihal pembayaran invoice;

Surat No. 073/SRT-TAC-BSP/JKT/VI/2002 tertanggal 12 Juni 2002 dari PT. PUTRA KENCANA BASILAM PETROGAS sebagai end-user kepada PT. K arya Hitawasana, perihal pembayaran invoice;

Surat No. 116/SRT-TAC-BSP/JKT/X2002 tertanggal 1 O ktober 2002 dari BASILAM kepada PT. K arya Hitawasana, perihal Outstanding Invoice Re: JBMO- 107115 &JDM-110002;

Bukti pembayaran Termohon kepada Pemohon atas tagihan BASILAM tertanggal 4 Februari 2002;

E-mail Pemohon kepada Termohon tertanggal 12 September 2002 perihal RE:Pembayaran 22009-1;

229

T - 48 : Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Karya HitawasanaNo. 144 tertanggal 27 Agustus 1999, dibuat oleh Ny. Ratna Komala Komar, SH, Notaris;

Bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah diperiksa ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti bertanda T-5, 9, 12, 14, 44, 45, 46 dan 48 hanya berupa foto copynya saja;

Menimbang, bahwa kreditur lain (PT. Precisions Drilling Services) juga telah mengajukan bukti foto copy surat perjanjian Jual Beli Piutang antara POLAR dan PT. PRECISION, tanggal 23 Oktober 2002, yang mana bukti tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak mohon putusan;

TENTANG HUKUM1NYA

Menimbang bahwa maksud dan inti permohonan pemohon adalah mohon agar Termohon dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa mempailitkan debitur harus memenuhi syarat debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (vide pasal layat 1 PERPUNo. 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 4Tahun 1998);

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon berupa kewajiban membayar invoice yang keseluruhannya berjumlah US$ 668,372.50 yang telah jatuh tempo dan belum dibayar Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dan dalam tanggapannya pada penolakan kelima mendalilkan bahwa

230

Pemohon bukan merupakan kreditur dari Termohon (vide hal. 31 tanggapan termohon);

Menimbang bahwa Pengadilan menilai bahwa berdasar bukti bertanda P-l Termohon merupakan Agen Tunggal yang memasarkan produk Pemohon, dan berdasar bukti bertanda P-2(i) s/d P-2 (xii) Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar US$ 668,372.50 kepada Pemohon yang mana timbul dari Purchase Order dan invoicenya;

Menimbang bahwa walaupun berdasar bukti P -l Termohon merupakan Agen Tunggal dari Pemohon akan tetapi apabila Termohon tidak memenuhi kew ajibannya kepada Pemohon maka sesuai Jurisprudens! MARI, kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maka kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai hutang, sehingga kedudukan Termohon sebagai Agen Tunggal incasu menjadi Debitur danPemohon menjadi Kreditur;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya halaman 2 memerinci kewajiban Termohon dalam daftar tabel yang didukung bukti P-2 (i) s/d (xii) invoice tanggal 19 September 2001 s/d 13 Agustus 2002, sedangkan bantahan Termohon dalam daftar tabel (tanggapan Termohon halaman 44) mencantumkan invoice tanggal 18 Juni 2001 s/ d 12 Oktober 2001, sehingga tidak relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa agen harus tetap bertanggung jawab kepada prinsipal atas pembayaran pelanggan atau customer, karena agen mendapatkan keuntungan berupa komisi dari prinsipalnya, sehingga tanggung jawab tersebut merupakan hutang yang harus dipenuhi oleh agen incasu Termohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan hukum di atas maka terbutki Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon, sedang jum lah pasti berapa hutang Termohon kepada Pemohon dalam permohonan kepailitan tidaklah merupakan hal yang prinsip, sebab dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang kepailitan hanya diisyaratkan adanya hutang tanpa menyebut batasan jumlah hutang tertentu;

231

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon mempunyai 2 (dua) kreditur atau lebih;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai 2 kreditur, yaitu selain Pemohon juga ada kreditur lain, PT. Precision Drilling Services (Indonesia), yang beralamat di Graha Elnusa Building, Lantai 4, JL. TB. Simatupang Kav. IB jakarta 12560, dan dalam persidangan Kreditur lain tersebut membenarkan dalil Pemohon yang secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama dari segi kepemilikan saham dan kepengurusan kedua perusahaan tersebut (vide tanggapan Termohon halaman 5);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) versi hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya halaman 2 butir 3 mendalilkan “Bahwa setelah berakhirnya masa penunjukkan sebagai agen tunggal tersebut, Pemohon dan Termohon melalui perusahaan afiliasinya di Indonesia telah melakukan perundingan....dst;

Menimbang bahwa sesuai bukti Termohon bertanda T-10 berupa surat PT. Precision yang ditujukan kepada pihak ketiga (Kresna Securities) tanggal 23 Juli 2002, yang di tanda tangani oleh Wakil Predisen & Manager Umum PT. Precision dan bukti T-11 berupa surat PT. Precision kepada PT. Karya Hitawasana (Termohon) tanggal 19 September 2002, yan di tanda tangani oleh Direktur Operasi Daerah Asia Pasifik, ternyata dari kedua bukti tersebut menunjuk rancangan perjanjian baru keagamaan yang dipergunakan oleh PT. Karya Hitawasana dan Polar Completions Engineering Inc. serta Perjanjian Perwakilan antara Polar dan PT. Karya Hitawasana.

Bahwa dari bukti T-10 dan T -ll tersebut membuktikan adanya hubungan antara PT. Precision dengan Polar (Pemohon) dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda T-5 (Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. N orthland Energy Services Indonesia) ternyata PT. Northland Energy Services Indonesia mengubah

232

nama perseroan menjadi PT. Precision Drilling Services (Indonesia)- vide halaman 3 bukti tsb;

Menimbang bahwa dalam bukti T-5 tersebut menunjuk Tuan Michael Joseph McNulty sebagai Komisaris PT. Precision Drilling Services (Indonesia)- vide bukti T-5 halaman 5 dan 9, yang ternyata Tuan Michael Joseph McNulty tersebut juga sebagai Direktur Polar Completions Engineering Inc. yang menanda tangani sebagai Pemberi Kuasa dari Pemohon (vide Surat Kuasa Pemohon tanggal 17 Oktober 2002);

Menimbang, bahwa penilaian bukti-bukti Termohon tersebut terlihat terafiliasi antara Pemohon (Polar) dengan Kreditur lain (PT. Precision), belum lagi dari masalah hubungan kepemilikan saham, hasil penelitian badan hukum oleh Osier. Hoskin & Harcourt LLP tertanggal 12 September 2002 (vide bukti T-4) yang menyebutkan Precision mempunyai 100 % saham biasa POLAR;

Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Pengadilan juga menilai bahwa pemberitahuan pengalihan piutang tidak diberitahu secara resmi/sah kepada Termohon sebagai debiturnya, hak mana baik Pemohon (Polar) sebagai kreditur lama maupun Kreditur Lain (PT. Pre- cision) sebagai kreditur baru dalam persidangan tidak berhasil membuktikan bahwa pemberitahuan aquo telah dilakukan secara resmi/ sah dan kapan diberitahukan;

Menimbang bahwa berdasar bukti T-3 berupa gugatan perdata antara Termohon (sebagai Penggugat) melawan Pemohon (sebagai Tergugati) dan PT. Precision Drilling Servise (sebagai Tergugat III) register perkara No. 522/Pdt.G/2002/PN.JAK-SEL tertanggal 17 September 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membuktikan bahwa setelah gugatan aquo didaftarkan barulah terjadi pengalihan piutang Pemohon (POLAR) kepada PT. Precision pada tanggal 23 Oktober 2002, dan pengalihan piutang aquo terjadi setelah Pemohon berencana m engajukan permohonan pailit terhadap PT. Karya Hitawasana, karena Surat Kuasa Khusus kepasa kuasanya dibuat dan ditanda tangani tanggal 17 Oktober 2002, sehingga menjadi bukti persangkutan bahwa pengalihan piutang

233

aquo bertujuan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan pailit terhadap termohon agar memiliki 2 (dua) kreditur, dan hal tersebut membuktikan itikad tidak baik Pemohon;

Menimbang bahwa berdasar penilaian dan pertimbangan hukum di atas maka pengalihan piutang dari Pemohon kepada PT. Precision Drilling Services (Indonesia) adalah cacat hukum dan menjadikan pengalihan piutang tersebut mempunyai hak tagihan (piutang) dan bukan merupakan kreditur lain dari Termohon;

Menimbang bahwa baik dalam surat permohonannya maupun selama persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain, sehingga dalam permohonan ini yang terbukti hanyalah adanya 1 (satu) kreditur saja yaitu Pemohon, karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 yat (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998, yaitu syarat adanya dua atau lebih kreditur, maka permohonan Pemohon tidak beralasan dan berdasar hukum karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan Pemohon berada pada pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan para pihak selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Pengadilan menilai bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M EN GA D ILI:

1. Menolak permohonan pailit dari Pemohon

2. Membebani Pemohon untuk membayar beaya permohonan inisebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

234


Catatan A khir:

1. Pengadilan Niaga berpendapat bahwa hubungan hukum antara perusahaan induk (prinsipal) dengan perusahaan agen, dapat dinilai sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi yang pada pokoknya menyatakan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dikwalifisir sebagai hutang sebagimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

2. Untuk membuktikan adanya kewajiban / prestasi perusahaan agen sebagai termohon pailit kepada perusahaan induk sebagai pemohon pailit, sebenarnya tidak sederhana, sebab perjanjian antara keduanya bukanlah perjanjian hutang piutang berupa uang, tetapi berupa jasa. Sehingga karenanya Pengadilan Niaga tidak dapat menerapkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998.

3. Kenyataan diatas terbukti dari pertimbangan Pengadilan Niaga yang menilai bahwa peralihan tagihan piutang dari Pemohon kepada PT. Precision Drilling Services adalah cacat hukum berdasarkan bukti persangkaan, sehingga Pengadilan menyimpulkan Pemohon tidak mempunyai kreditur lain, sebagai salah satu syarat dari pernyataan pailit yaitu dua atau lebih kreditur.


235


MENGABULKAN:PEMOHONAN PT. SWADHARMA SURYA FINANCE

HUKUM NIAGA

237

f ">AiV i W A ' JI;

TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN UTANGNYA PT. DJON RIO DIPAILITKAN MITRA USAHANYA

® Pemohon PT. Sw adharm a Surya Finance, mengajukan permohonan pemailitan terhadap PT. Djon Rio, dengan alasan sebagai berikut:

- Adanya hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa perjanjian anjak hutang antara Pemohon dan Termohon sudah jatuh tempo, namun Termohon tidak melunasi/tidak membayar kepada Pemohon sesuai kesepakatan yang ada dalam perjanjian anjak piutangnya, walaupun Pemohon telah menegur, baik lisan maupun tertulis kepada Termohon.

- Adanya kreditur lain. Bahwa disamping Termohon mempunyai utang kepada Pemohon, juga mempunyai utang serupa kepada pihak lain.

- Tennohon mempunyai 2 (dua) kreditur lain dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

• Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) PERPU NO. I Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang- undang dengan UU NO 4 Tahun 1998, Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 ayat (1) UU NO. 4 Tahun 1998.

239

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 34/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST

DALAM PERKARA

antara

Pemohon : PT. Swadharma Surya Finance, Beralamat di WismaKyoi Prince Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav 3-4, Jakarta 10220.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Suharti, SH2. Rusdah Syarif, SH.

Advocat dan Pengacara berkantor digedung Oil Centre It. 3 Jaalan MH. Thamrin NO. 55 Jakarta Pusat.

Terhadap

Termohon:

PT. Djon Rio, beralamat di Jalan Mangga No. 27, Tanjung Priok dan/atau Jalan Sunter Paradise Tahap II Blok A.Kav. 56 Jakarta Utara.

240

DUDUK PERK A RA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan Pailitnya yang didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal: 20 Nopember 2002, dengan Register Nomor : 34/ PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST, mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

I . Adanya Hutang Yang Jatuh Tempo dan Dapat ditagih ;

1.1. Bahwa Pemohon adalah perusahaan yang bergerak dan merupakan lembaga pembiayaan dengan kegiatan usaha pembiayaan secara sewa guna usaha, anjak piutang pembiayaan komsumen dan kartu kredit, satu dan lainnya sesuai dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. SWADARMA SURYA FINANCE No. 89 dan No. 90 tanggal 12 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Sumardilah oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara R.I No. 85 Tahun 1999, Tambahan BNRI tanggal 26 Maret 1999 No. 25 dan Tanda daftar Perusahaan yang berlaku hingga tanggal 19 Desember 2004 (bukti P -1);

1.2. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terjadi dengan ditanda tanganinya Perjanjian Anjak Piutang (Perjanjian Factoring) No. SSF/Fac/93/DC/26 pada tanggal 5 September 1995 dengan jangkaa waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjajian ditanda tangani (Bukti P-2);

1.3. Bahwa Perjanjian Anjak Piutang tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 5 September 1996, namun Termohon tidak melunasi/ tidak membayar kepada Pemohon sesuai kesepakatan yang ada dalam Perjanjian Anjak Piutang (vide bukti P-2) walaupun Pemohon telah menegur, baik lisan maupun tertulis kepada Termohon, antara lain dengan surat tanggal 29 Agustus 2000 dan 29 September 2000 (bukti P-3 dan P-4);

241

1.4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 10 Perjanjian Anjak Piutang (vide Bukti P-2), Termohon wajib dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu permil) perhari dari setiap (seluruh) kewajiban yang belum dipenuhi, yang dihitung sejak tanggal harus dipenuhinya kewajiban tersebut oleh Termohon;

1.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jumlah utang Termohon kepada pemohon sampai pada bulan Juni 2002 adalah sebesar Rp. 31.692.307.313,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah), sesuai dengan daftar tunggakan yang harus dibayar PT. Djon Rio per-Juni 2002 (bukti P-3);

2. Adanya kreditur Lain ;

Bahwa disamping Termohon mempunyai utang kepada pemohon, juga mempunyai utang serupa yang berasal dari Perjanjian Anjak Piutang kepada:

- PT. BNI MULTI FINANCE, beralamat di Arthaloka Building Lantai 13 Suite 1.30-1304, Jl. Jend. Sudirman No. 2 Jakarta 10220 (bukti P-6);

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti menurut hukum bahwa Termohon mempunyai 2 (dua) kreditur lain dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, satu dan lainnya sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan karenanya berdasarkan pasal 6 ayat 3 dari Undang-Undang Kepailitan adalah patut dan adil jika Termohon dinyatakan Paailit;

Maka berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim Niaga sependapat dengan kami dan berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

242

- Menyatakan Termohon, PT. DJON RIO Pailit dengan segala akibat hukumnya;

- Mengangkat Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

- Menunj uk Tafrizal Hasan Gewang, S .H. sebagai Kurator dan apabila Termohon mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan permohonan tersebut dikabulkan, maka menunjukkan Tafrizal Hasan Gewang, S.H., sebagai Pengurus;

- Menetapkan imbalan jasa Kurator dan/atau Pengurus;

- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya : Suharti, S.H. dan Rusdah Syaarif, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 21 Oktober 2 0 0 2 , Kreditur lain PT. BNI Multi Finance datang menghadap kuasanya : Avinda Martianto dan Iman Budiarto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal: 4 Desember 2002, sedangkan Termohon Pailit tidak datang menghadap di sidang, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sebagai terlihat dalam surat panggilan masing-masing tertanggal : 21 Nopember 2002, Nomor : W7.Dc.Ht/7086/XI/2002/04 dan tanggal 3 Desember 2002, Nomor : W7.Dc.Ht/7446/XI/2002/04;

Menimbang, bahwa sidang pertama dimulai dengan membacakan surat perm ohonan Pailit oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah

243

disesuaikan dengan aslinya dan telah memenuhi biaya materai secukupnya, yaitu berupa:

1. (a). Akta Nomor 89 tanggal 12 Desember 1997 tentang PernyataanPutusan Rapat (bukti P-la);

(b) . Akta Nomor 90 tanggal 12 Desember 1997, tentang PernyataanPutusan Rapat (bukti P-1 b);

(c) Tanda Daftar perusahaan (bukti P-lc);

2. Perjanjian Anjak Piutang (Perjanjian Factoring) No. SSF/fac/95/IX/ 26 pada tanggal 5 September 1996 (bukti P-2);

3. Surat Teguran dari Pemohon tertanggal 29 Agustus 2000 (bukti P-3);

4. Surat Teguran dari Pemohon tertanggal 29 September 2000 (bukti P-4);

5. Jumlah hutang Termohon kepada Pemohon per-juni 2002 (bukti P-5);

6. Surat dari PT. BNI Multi Finance (bukti P-6);

7. Surat tertanggal 7 Maret 2002 dari Notaris Pengganti Ny. Retno Edi Riyantiningsih, S.H., beserta lampirannya (bukti P-7);

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-3 dan P-4, tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kreditur lainnya, PT. BNI MULTIFINANCE untuk memperkuat kedudukannya sebagai kreditur lainnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Perjanjian Anjak Piutang (perjanjian Factoring) Nomor : 19 (bukti KL-1);

244

2. Penjaminan (borgstelling) Nomor : 21 (bukti KL-2);

3. Penjaminan (borgstelling) Nomor : 20 9bukti KL-3);

4. Kuasa memasang Hipotik Nomor : 22 (bukti KL-4);

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukkan apa-apa lagi dan pada akhirnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan substansi dari permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah formalitas dari permohonan maupun prosedur persidangan telah dipenuhi?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (undang-Undang kepailitan), permohonan pernyataan Pailit harus diajukan oleh seorang Penasihat Hukum yang memiliki izin praktek dan berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a, Pengadilan wajib memanggil Debitur dalam hal permohonan peryataan pailit diajukan oleh Kreditur atau Kejaksaan;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan pernyataan Pailit ini telah diajukan oleh para Advokat/Pengacara yaitu : Suharti, S.H., Rusdah Syarif, S.H., yang memiliki izin praktek yang sah (terlampir), berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2002;

245

Bahwa, berdasarkan surat Panggilan tertanggal 21 November 2002 Nomor: W.7.Dc.Ht/7086/XI/2002/04, dan tertanggal 3 Desember 2002 No. W.7.Dc.Ht/7446/XI/2002/04 terhadap Termohon telah dilakukan pemanggilan yang telah memenuhi ketentuan pasal 390 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka formalitas dari permohonan maupun prosedur persidangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang yang besarnya sampai bulan Juni 2002 adalah sebesar Rp. 31.692.307.313,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh dua tiga ratus juta ribu tiga ratus tiga belas rupiah) vide bukti P-5;

Menimbang, baahwa untuk dapat dinyatakan Pailit, Debitur (Termohon) haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998 yang berbunyi: “Debitur yangmempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditur” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan Pailit adalah :

1. Debitur mempunyai utang;

2. Kreditur dua tau lebih;

3. Salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa apakah unsur-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Termohon sehingga ia dapat dinyatakan Pailit, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

246

Ad.l. Debitur mempunyai utang;

Menimbang, bahwa bukti P-l Pemohon sebagai perusahaan yang bergerak dan merupakan lembaga pembiayaan dengan salah satu kegiatan usahanya anjak piutang telah mengadakan Perjanjian Anjak Piutang dengan termohon pada tanggal 5 September 1995 No. SSF/Fac/95/IX/ 26 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani (vide bukti P-2);

Bahwa, berdasarkan bukti P-5 jumlah hutang Termohon sampai pada bulan Juni 2002 adalah sebesar Rp. 31.692.307.313,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur “Debitur mempunyai hutang” telah terpenuhi;

Ad.2. Kreditur Dua atau Lebih;

Menimbang, bahwa surat bukti KL-1, pada tanggal 8 April 1996 PT. BNI Multi Finance dan Termohon telah mengadakan Perjanjian Anjak Piutang dimuka Notaris Harun Kamil dengan Akta No. 19 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian tersebut. Hal ini diperkuat dengan kehadiran : Avinda Martianto dan Iman Budiarto dari PT. BNI Multi Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur adanya dua kreditur telah terpenuhi;

Ad.3 Salah satu hutang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, Perjanjian Anjak piutang antara Pemohon dan Termohon tersebut telah jatuh waktu pada tanggal 5 September 1996, namun Termohon tidak membayar kepada Pemohon walaupun Pemohon telah menegur baik lisan maupun tulisan (vide bukti P-3 dan P-4);

247

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur ‘salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih “inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka semua unsur dalam pasal 1 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Undang-Undang Kepailitan) telah lengkap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 93) UUK ini permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dapat dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, baahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan sehingga harus dikabulkan dan karenanya Termohon harus dinyatakan dalam keadaan pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan Pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya telah memohon agar sdr. Tafrizal Hasan Gewang, S.H., ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya benturan kepentingan antara Pemohon dan Termohon oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang imbalan jasa bagi Kurator sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 D. Undang-Undang kepailitan ini, maka demi kepastian imbalan jasa akan diperhitungkan kemudian setelah Kurator menyelesaikan/menjalankan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka menurut hukum biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

248

Mengingat, akan pasal 1 ayat (1), pasal 6 ayat (3) PERPU No. 1Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang denganUndang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta pasal-pasal dan peraturanperundang-undangan lainnya yang berhubungan;

M EN GA D ILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon : PT. SWADHARMAA SURYA FINANCE;

2. Menyatakan bahwa Termohon PT. DJON RIO, Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengangkat Sdr. Pramodana K. Kusumah Atmadja, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta pusat sebagai Hakim Pengawas;

4. Mengangkat Sdr. Tafrizal Hasan Gewang, S.H., beralamat di Salemba Mas Blok U Jl. Salemba Raya No. 34-36 Jakarta, sebagai Kurator;

5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugasnya;

6. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

249

No. 34/Pailit/2002/PN.NiagaJkt.Pst.

Catatan A khir:

1. Pengadilan Niaga, dalam melaksanakan tata cara pemeriksaan perkara telah benar dan tepat yaitu sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang mendasarkan pada hukum materiil, terlebih dahulu mempertimbangkan tata cara pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam 'hukum acara. Atas dasar ini bila Pengadilan menemukan bahwa syarat-syarat prosedural / formalitas pengajuan perkara permohonan tidak dipenuhi oleh pemohon, maka Pengadilan dapat memutus perkara dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard). Sehingga pengadilan tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara atau substansinya.

2. Pengadilan kurang tepat penyebutan persyaratan pernyataan pailit sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

Lebih tepat kiranya apabila syarat-syarat pernyataan pailit disesuaikan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) tersebut yaitu :

1. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.

2. debitur tidak membayar sedikitnya satu utang.

3. utang debitur telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3. Penyebutan kata “ dapat “ juga tidak tepat, sebab pasal 1 ayat (1) menyebutkan dinyatakan pailit.

4. pertimbangan hukum dalam pokok perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara (pasal 163 jo 164 HIR).

Parwoto Wignjosumarto, SH.

250


MENGABULKAN: PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

^ M i | i k--^Perpustcikaa»

Mahkamah A aur -

HUKUM NIAGA

251

A i ! i ! /; v•: iM-.yq-ia1!

n';; mn >i rin\f.

PENOLAKAN MAYORITAS ANGGOTA SINDIKASI Bank TIDAK MENGHALANGI PAILIT ATAS DEBITUR

(ANGGOTA SINDIKASI MEMAILITKAN DEBITUR)

• Bank IFI, salah satu dari 20 anggota Sindikasi Bank yang memberikan Fasilitas Kredit kepada PT. Citra M atram an S a tria M arga P e rsad a (PT. CM SM P), mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT. CMSMP, dengan alasan :

- Term ohon/D ebitur PT. CM SM P tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon sebesar Rp 8.435.809.861;

- Selain memiliki utang kepada Pemohon, Termohon juga memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada Kreditur lain, yaitu 19 anggota Sindikasi Bank lainnya;

• Tanggapan Termohon PT. CMSMP yang menyatakan bahwa Pemohon Bank IFI telah melakukan wanprestasi dengan cara tidak memenuhi jumlah pencairan kridit sebagaimana mestinya, tidak menghalangi bukti bahwa Termohon memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

• Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)yang mewakili 15 anggota Sindikasi Bank lainnya, menyatakan tidak menginginkan Termohon PT. CMSMP dinyatakan pailit dengan alasan agar tahapan penyelesaian Jakarta Outer Ring Road (JORR) tidak terganggu. Tetapi pernyataan tertulis tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak mempailitkan Termohon.

• Berdasarkan fakta dan dalil yaang terbukti secara hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan Termohon PT. CMSMP dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya.

253

PUTUSAN PENGADILAN Niaga JAKARTA PUSAT N0.12/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT-PST.,

TANGGAL 11 APRIL 2001

DAALAM PERKARA

Antara

Pemohon/Kreditur:

PT. Bank IFI : Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :- Pardamean Aritonang, SH

Berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pengacara/konsultan Hukum pada Kantor Hukum D-O-M & ASSOCIATES; Beralamat di Jalan Soka Lestari II Blok J-2 Jakarta 12440.

Kreditur L ain:

1. PT. Bank Danamon

2. PT. Bank Internasional Indonesia

3. PT. Bank Niaga

4. PT. Bank BDNI

5. PT. Lippo

6. PT. Bank Duta

7. PT. Bank Tamara

8. PT. Bank Jaya

254

9. PT. Bank Pelita

10. PT. Bank BUN

11. PT. Bank Asia Pasific

12. PT. Bank PSP

13. PT. Bank Papan Sejahtera

14. PT. Bank Dagang dan Industri

15. PT. Bank Rama

16. PT. Bank Panin

17. PT. Bank Prima Ekspres

18. PT. BankBHS

19. PT. Bank Media

Dalam hal ini diwakili oleh BPPN cq. Imam Mustafa, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SRKA-219/BPPN/031 tanggal 23 Maret 2001, dan Edwin Hidayat Abdullah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SRKA-235/BPPN/D-AMU/0301 tanggal 29 Maret 2001.

terhadap

Termohon :

PT. Citra Matraman Satria Persada; Dahulu beralamat di Bumi Daya (Bank Mandiri) Plaza Lantai 28, Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta, sekarang beralamat di Kantor Proyek Jalan Tol JORR-W2, Jalan Deplu Raya Bintaro Jakarta Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Amir Syamsuddin, SH.

2. Subani, SH.

255

3. Aji Sekarmaji, SH. LLM

4. Mohamad Diantero, SH. LLM.

5. Marisa Iskadar, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pengacara pada Kantor Amir Syamsuddin & Patners; Beralamat di Sentra Mulia 6 th Floor Suite 603, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Jaakarta 12940; selanjutnya dicabut dan digantikan oleh Ari Ahmad Effendi, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.CMSP.BB.02/IY/2001.

DUDUK PERKARA

Pemohon, melalui surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 16 Maret 2001 dalam Register No. 12/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst, mengajukan permohonan pailit berdasarkan alasan-alassan berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1996 Termohon telah sepakat menanda tangani Akta Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 70 dan pada tanggal 22 November 1996 telah sepakat juga menanda tangani Akta Perubahan Atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 146 yang kedua Akta tersebut dihadapan SP Henny Singgih, SH. Notaris di Jakarta, Pemohon bersama-sama dengan :

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

Bank Danamon;

Bank Internasional Indonesia;

Bank Niaga;

BDNI;

Bank Panin;

Bank Lippo;

Bank Duta;

256

7.

8. Bank Tamara;

9. Bank Jaya;

10. Bank Pelita;

11. Bank Asia Pacific;

12. BUN;

13. Bank PSP;

14. Bank Papan;

15. Bank IFI;

16. Bank Dagang dan Industri;

17. Bank Prima Express;

18. Bank Rama;

19. Bank BHS;

20. Bank Media;

Bukti P-l, P-2, P-3

2. Bahwa dengan adanya jaminan pada vide bukti: P-l yang diberikan Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan pinjaman kepada Termohon dengan plafon sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) vide lampiran II bukti p-l;

3. Bahwa jumlah kredit yang telah ditarik atau diterima oleh Termohon daari Pemohon, yaitu :

2.1. Kredit investasi sejumlah Rp 1.664.468.384,-

2.2. IDC Rp 2.215.113.116,-

Jumlah seluruhnya Rp 3.879.581.500,-(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

257

4. Bahwa seluruh jumlah kewajiban Termohon kepada Pemohon pertanggal 16 maret 2001 sebesar Rp. 8.435.809.861,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), dengan perincian sebagaiberikut:

4.1. Tunggakan Pokok Pinjaman Rp 3.879.581.500,-

4.2. Tunggakan Bunga Rp 3.533..221.084,-

4.3. Denda Rp 1.022.007.277,-

Total Rp. 8.435.809.861,-

Bukti P-4

5. Bahwa jumlah kewajiban tersebut pada angka 4 tersebut di atas Termohon, masih harus membayar bunga sebesar 3% per bulan dari jumlah pembayaran kewajiban terhitung sejak Permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan dibayar lunas yang harus dibayar lunas seketika dan sekaligus kepada Pemohon;

6. Bahwa Termohon dinyatakan melakukan peristiwa cidera janji yang wajib dibayar Termohon pada tanggal yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi (vide bukti P -l) dan termohon telah diberikan Surat Tuntutan Pembayaran Ref, No : 2000.644/DIRCO-DPR, tanggal 12 Juni 2000 namun hingga saat ini tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada Pemohon oleh karenanya adalah tepat Pemohon mengajukan Permohonan Kepailitan terhadap Termohon; bukti P-5

7. Bahwa sesuai dengan pasal 19.14 Akta Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 70, Para Kreditur dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap Termohon (Debitur), maka Pemohon telah sesuai mengajukan Pailit terhadap Termohon menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 jis ayat 2,3,4 Undang-Undang Nomor : 4/prp/1998 tentang Kepailitan

258

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 Pemohon kepada Pengadilan Niaga agar berkenan untuk mengangkat seorang Kurator yaitu TH Gewang SH., berkantor di Central Salemba Mas Blok VI, Jalan Salemba Raya No. 34-36 Jakarta Pusat, sebagai Kurator Termohon dalam Kepailitan in i;

9. Bahwa sedangkan untuk Hakim Pengawas, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Niaga, untuk menunjuk dan mengangkatnya dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon;

10. Bahwa Permohonan Pailit ini diaajukan berdasarkan bukti-bukti yaang kuat, untuk itu sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, permohonan ini haruslah diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilaan Niaga Jakarta di PengadilanNegeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan memutuskan perkara inisebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Termohon PT. Citra Matraman Satria Marga Persada berkedudukan di Gedung Bank Bumi Daya (bank Mandiri) Lantai 28, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310 PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Termohon untuk membayar tunai kepada Pemohon sebesar Rp 8.435.809.861 secara seketika dan sekaligus;

4. Menghukum Termohon membayar bunga sebesar 3% per bulan dari Jumlah kewajiban pembayaran terhitung sejak permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta;

5. Menetapkan dan mengangkat, TH Gewang, SH. yang beralamat di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya No. 34- 36, Jakarta 10430 sebagai Kurator dalam perkara ini;

259

6. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dalil permohonannya Permohon (Kreditur) telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang telah dilegalisir dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim berupa:

1. Foto Copy salinan Akta Peijanjian Pinjaman Sindikasi No. 70 tanggal 12 Juni 1998 yang dibuat dihadapan SP Henny Singgih, SH Notaris di Jaakarta, diberi tanda P-1;

2. Foto Copy salinan Akta Perubahan Atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 146 tanggal 22 November 1996 yang dibuat dihadapan SP Henny Singgih, SH. Notaris di Jakarta diberi tanda P-2;(tidak dapat memperlihatkan salinan aslinya)

3. Asli Surat Total Kewajiban PT. Citra Matraman Satria MargaPersada per tanggal 16 Maret 2001 diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Presiden Direktur PT. Bank sdr Harry Rachmadi tanggal 16 Maret 2001 No. 16/DIR/DKM/III/2001 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tentang Total Kewajiban PT. Citra Matraman Satria Marga Persada per tanggal 16 Maret 2001, diberi tanda P-4;

5. Foto Copy surat dari Bank Internasional Indonesia selaku Agen Fasilitas dari Kreditur Sindikasi tanggal 12 Juni 2000 Ref. No.2000.644/DIRCO-DPI tentang Deklarasi terjadinya peristiwa cidera janji dan tuntutan pembayaran kepada PT. Citra Matraman Satria Marga Persada diberi tanda P-5;

260

6. Fax Surat Kesepakatan bersama Penunjukkan Agen Penggantitanggal 16 Oktober 1998 tentang penggantian Agen Fasilitas dariBank Danamon menjadi BII, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa telah dilakukan panggilan secara patut menurut hukum, maka pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu paada hari Rabu tanggal 28 Maret 2001 telah hadir Kuasa Hukum Pemohon (Kreditur) yaitu Pardamean Aritonang SH. dari Kantor Hukum D-O- M & Associates, Jalan Soka Lesatari II Blok J-2, Jakarta 12440 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2001, sedangkan dari Kreditur Lain telah hadir seseorang yang mengaku kuasa hukum dari PT. Bank Panin dan saudara Subani, SH., yang mengaku sebagai wakil dari Debitur, akan tetapi karena keduanya tidak dapat memperlihatkan Surat Kuasa Khusus maupun bukti-bukti lain yang dapat membuktikan bahwa masing-masing kuasa tersebut adalah memang benar kuasa yang sah menurut hukum bagi masing-masing pihak yang diwakilinya maka sidang ditunda hari Jum’at tanggal 30 Maret 2001 untuk acara melengkapi Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Debitur maaupun Kuasa Hukum dari Kreditur Lain beserta pengajuan AD-ART masing masing beserta tanggapan dari Kuasa Hukum Debitur;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang kedua, yaitu hari Jum’at tanggal 30 Maret 2001 telah hadir Kuasa hukum Pemohon (Kreditur) maupun Kuasa Hukum Debitur yaitu Saudara Subani, SH. dan Saudari Marisa Iskandar, SH. dari Kantor Amir Samsudin & Patner akan tetapi oleh karena, baik Kuasa Hukum Debitur maupun Kuasa Hukum pemohon sendiri belum melengkapinya dengan AD-ART masing masing, disamping itu pula Kuasa Hukum Debitur juga belum mengajukan Tanggapan dan Kuasa Hukum Kreditur Lain juga tidak hadir maka sidang ditunda hingga hari Senin tanggal 2 April 2001 dengan cara kelengkapan Surat Kuasa Hukum Khusus dari masing masing pihak berikut tanggapan dari Kuaasa Hukum Debitur dan Kuasa hukum Kreditur Lain serta pembuktian dari pihak Pemohon (Kreditur) disertai peringatan dari Majelis Hakim yang menyatakan jika pihak tiada

261

mematuhi ketentuan ketentuan acara yang telah disepakati bersama pada hari persidangan yang kedua ini maka pada hari persidangan yang selanjutnya yang bersangkutan secara hukum dianggap tidak mempergunakan haknya dan sidang akan dilanjutkan dengan cara sebagaimana seharusnya;

Menimbang bahwa pada yang selanjutnya yaitu pada hari Senin tanggal 2 April 2001 telah hadir Kuasa Hukum Kreditur Lain yang ternyata bukan lagi dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yaitu Saudara Imam Mustofa, SH. dan Saudara Edwin Hidayat Abdullah yang menurut keterangan yang bersangkutan merupakan wakil dari 15 (lima belas) bank ikut serta dalam pemberian Kredit Sindikasi bagi Debitur yang terdiri atas PT. Bank Danamon Indonesia, PT. Bank Internasional Terbuka (BII), PT. Bank Niaga, PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), PT. Bank Lippo, PT. Bank Duta, PT. Bank Tamara, PT. Jayabank Internasional, PT. Bank Pelita, PT. Bank Umum Nasional, PT. Bank Asia Pacific (Aspac), PT. Bank Putra Surya Perkasa (PSP), PT. Bank Papan Sejaahtera, PT. Bank Dagang dan Industri serta PT. Bank Rama akan tetapi oleh karena tidak dapat memperlihatkan Surat Kuasa maka yang bersangkutan tidak dapat ikut serta dalam proses persidangan hari itu serta disarankan Majelis untuk melengkapinya pada persidangan selanjutnya, sedangkan bagi pihak Pemohon (Kreditur) maupun pihak Debitur setelah masing-masing pihak menunjukkan kelengkapan Surat Kuasanya maka Kuasa Hukum Debitur telah mengajukan tanggapannya tertanggal 2 April 2001 No. 414/AS/ 01, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Pemohon (Kreditur) selaku salah satu bank peserta Sindikasi lebih dahulu melakukan dengan alasan bahwa pencairan dana dari Pemohon (Kreditur) mulai bulan Januari hingga Nopember 1997 baru direalisasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

262

yang disanggupi untuk selanjutnya terhenti sama sekali hingga saat ini;

B. Utang sebagaim ana didalilkan Pemohon (K reditur) dalam Permohonan ini belum jatuh tempo dengan alasan Pemohon (Kreditur) baru memberikan sebagian kecil dari jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian Kredit Sindikasi;

C. Jumlah utang sebagaimana didalilkan Pemohon (Kreditur) dalam Permohonan ini belum pasti dengan alasan, bahwa jumlah pinjaman seperti didalilkan Pemohon (Kreditur) tidak benar;

D. Permohonan pailit kurang pihak dengan alasan Pemohon (Kreditur) tidak mengikut sertakan PT. Jasa Marga sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian-perjanjian yang ada.

Dalam Pokok Perkara :

1. Akta No. 43 tanggal 15 April 1996 tentang Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH. di Jakarta, terutama Pasal 19.2, Pasal (.5.1.a, Pasal 19.5.1;

2. Akta No. 70 tanggal 12 Juni 1996 tentang Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH. di Jakarta, terutama Pasal 3.1.2, Pasal 3.1.2.7, Pasal 5.2, Pasal 15.2, Pasal 15.30, Pasal 16.2;

3. Akta No. 146 tanggal 22 November 1996 tentang Perubahan atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH., di Jakarta, terutama Pasal 2.1;

4. Akta No : 147 tanggal 22 November 1996 tentang Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol Yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH. di Jakarta, terutama Pasal 4.2.3;

263

Menimbang bahwa terhadap tanggapan yang diajukan oleh Debitur melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon (Kreditur) melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan sanggahannya secara lisan dimuka persidangan hari Selasa tanggal 3 April 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Pemohon (Kreditur) tidak benar telah wanprestasi lebih dahulu oleh karena Pemohon telah memberikan Kredit Investasi sebesar Rp. 1.664.468.384,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan TDC sebesar Rp. 2.215.113.116,- (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus tiga belas ribu seratus enam belas rupiah) yang setelah ditam bah dengan bunga dan denda maka keseluruhannya hingga kini berjumlah Rp 8.435.809.861,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa utang Debitur menjadi jatuh tempo seketika dengan dicabutnya ijin konsensi oleh pemerintah cq Jasa Marga melalui Keputusan KKSK No. KEP 22A/M.ekuin/05/2000 taanggal 11 Mei 2000 dan Debiturpun dinyatakan telah cidera janji;

- Bahwa jumlah utang adalah pasti sebagai dibuktikan dengan bukti- bukti tertulis yang diajukan Pemohon (Kreditur) dalam perkara ini;

- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) tidaklah kurang pihak oleh karena Jasa Marga sebagaimana dimaksudkan oleh Debitur dalam sanggahannya itu merupakan salah satu pemegang saham dalam perusahaan Debitur;

Menimbang bahwa terhadap sanggahan dari pihak Pemohon (Kreditur) sebagaimana tersebut di atas maka Debitur melalui Kuasa Hukumnya pada saat yang sama mengajukan pula tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Sebagian besar Kreditur yaang menjadi peserta Sindikasi telah berada dibawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan

264

Nasional), halmana memperkuat sanggahan awal Debitur yang menyatakan bahwa Kreditur telaah wanprestasi lebih dahulu dari pada Debitur;

- Bahwa Debitur tidak dapat menuntaskan proyek yang dibiayai dari K reditur Sindikasi ini sebagaimana mestinya dikarenakan pem erintah cq Jasa M arga tidak menyediakan lahan bagi terlaksananya proyek Debitur tersebut dan juga akibat adanya krisis ekonomi yang merupakan force majeur sehingga pada akhirnya ijin konsesi dicabut oleh pemerintah cq Jasa Marga melalui keputusan KKSK No. KEP.22A/M.EKUIN/05/2000 tanggal 11 Mei 2000 dan Debitur dinyatakan Cidera Janji/Wanprestasi;

Bahwa pihak Jasa M arga adalah pihak yang ikut dalam perjanjian Kuasa Penyelenggara;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil tanggapan maupun sanggahannya sebagaimana tersebut di atas maka Debitur melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis yang telah dilegalisir maupun telah pula dicocokkan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim berupa :

1. Foto Copy salinan Akta Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan No. 43 tanggal 15 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH. di Jakarta, diberi tanda T-l;

2. Foto Copy salinan Akta Perubahan atas Perjanjian K uasa Penyelenggaraan No. 80 tanggal 15 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH. di Jakarta, diberi tanda T-2;

3. Foto Copy salinan Akta Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 70 tanggal 12 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH. di Jakarta, diberi tanda T-3;

4. Foto Copy salinan Akta Perubahan atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 146 tanggal 22 November 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH. di Jakarta, diberi tanda T-4;

265

5. Foto Copy salinan Akta Perjanjian penyerahan Hasil Jalan Tol No. 147 tanggal 22 November 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SPHenny Singgih, SH. di Jakarta, diberi tanda T-5;

6. Foto Copy salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari PT. Citra Mataram Satria Marga Persada No 36 tanggal 12 April 1996 yang dibuat di hadapan Notaris SP Henny Singgih, SH di Jakarta, diberi tanda T-6;

7. Foto Copy Tambahan Berita Negara R.I. No. 80 tanggal 4 Oktober 1996 tentang Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7683 HT01.01 Tahun 1996 mengenai pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Mataram Satria Marga Persada, diberi tanda T-7;

8. Foto Copy fax Surat No. AA. TNI. 2089 tanggal 30 April 1997 dari PT. Jasa Marga (persero) pada Direktur Bina Jalan Kota Direktorat Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Jakarta perihal Pengadaan tanah proyek jalan tol JORR W2, diberi tanda T-8;

9. Foto Copy surat No. B.319/CFG/XI/97 tanggal 4 Nopember 1997 Bank Danamon pada PT. Citra Mataram Satria Marga Persada perihal Penarikan Pinjaman Investasi ke 7, diberi tanda T-9;

10. Foto Copy surat No. B.042/CFG/I/98 tanggal 20 Januari 1998 dari Bank Danamon pada PT. Citra Mataram Satria Marga Persada perihal penarikan Pinjaman Investasi ke 8; (Rp. 620 Milyar Fasilitas Pinjaman Sindikasi), diberi tanda T-10;

11. Foto Copy surat No. B303/CFG/VII/98 tanggal 6 Agustus 1998 dari Bank Danamon pada PT. Citra Mataram Satria Marga Persada perihal rencana penarikan pinjaman Investasi ke X tangal 18 Agustus 1998, diberi tanda T-H;

12. Foto Copy surat No. 2000. 64/DIRCO-DPI, tanggal 12 Juni 2000 dari Bank Internasional Indonesia selaku Agen Fasilitas pada PT. Citra Mataram Satria Marga Persada perihal Deklarasi terjadinya

266

peristiwa cidera janji dan tuntutan pembayaran kepada PT. Citra Mataram Satria Marga Persada, diberi tanda T-12;

13. Foto Copy surat No. D4. BK2-23 tanggal 13 Juni 2000 dari PT. Citra M ataram Satria M arga Persada kepada B ank Internasional Indonesia perihal Pemberitahuan peristiwa Cidera Janji, diberi tanda T-13;

14. Foto Copy Surat No. AA.F1K.02.820 tanggal 21 Juni 2000 dri PT. Jasa Marga (persero) PT. Citra Mataram Satria Marga Persadaperihal Pem beritahuan Pem utusan Perjanjian K uasa Penyelenggaraan, diberi tanda T-14 (tidak dapat memperlihatkan aslinya);

15. Foto Copy Surat Keterangan tentang Total Pinjaman Sindikasi Bank pada PT. Citra Mataram Satria Marga Persada per 29 April 1999, diberi tanda T-15; (tidak dapat memperlihatkan aslinya);

16. Foto Copy dari Fax Surat No. 168/BHS/TL/II/1998 tanggal 18 Februari 1998 dari Tim Likuidasi PT. BHS pada PT. Bank Danamon selaku Agen Fasilitas perihal penyelesaian Pinjaman yang diberikan PT. BHS pada PT. Citra Mataram Satria Marga Persada, diberi tanda T-16;

17. Copy dari fax Surat No. B/-84/CFG/II/98 tanggal 20 Januari 1998 dan PT. Bank Danamon pada PT. Citra Mataram Satria Marga Persada perihal Rp. 602 Milyar Fasilitas Pinjaman Sindikasi PT. Citra Mataram Satria Marga Persada, diberi tanda T-17;

18. Foto Copy dari fax tanggal 17 November 1997 dari PT. Bank Danamon pada PT. Citra Mataram Satria Marga Persada perihal PT. Citra Mataram Satria Marga Persada Rp. 602 Milyar Pinjaman Sindikasi Jangka Panjang penarikan ke VII (Pinjaman Investasi) tanggal 3 November 1997, diberi tanda T-18;

19. Foto Copy dari fax tanggal 19 Januari 1998 dari PT. Bank Danamon pada PT. Citra Mataram Satria Marga Persada perihal undangan

267

pertemuan PT. Citra Mataram Satria Marga Persada Rp. 602Milyar Pinjaman Sindikasi Jangka Panjang, diberi tanda T-19;

Menimbang bahwa guna memperkuat kedudukannya selaku pihak Kreditur Lain dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mewakili 15 (lima belas) bank peserta perjanjian Kredit Sindikasi (PT. Bank Danamon, PT. Bank Internasional Indonesia, PT. Bank Niaga, PT. Bank Dagang Nasional, PT. Bank Lippo, PT. Bank Duta, PT. Bank Tamara, PT. Jayabank Internasional, PT. Bank Pelita, PT. Bank Umum Nasional, PT. Bank Asia Pacific, PT. Bank Putra Surya Perkasa, PT. Bank Papan Sejahtera, PT. Bank Dagang dan Industri dan PT. Bank Rama berdasar Surat Kuasa Khusus No. SRK-219/BPPN/0301 tanggal 23 Maret 2001 dan Surat Kuasa Substitusi No. SRK 235/BPPN/LD-AMUJ0301 tanggal 29 Maret 2001, telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di muka Majelis Hakim berupa:

1. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang PT. Bank Danamon Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 15 April 1999 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 786/Leg/1999, tanggal 15 April 1999 diberi tanda KL-1;

2. Foto Copy Perjanjian Aset IT. Bank Internasional Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 28 Mei 1999 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 865/Leg/1999, diberi tanda KL-2;

3. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang PT. Bank Niaga Tbk. dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang di bawah tangal tanggal 27 September 1999 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 948/Leg/1999 tanggal 27 September 1999, diberi tanda KL-3;

268

4. Foto Copy Perjanjian Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) Atas Tagihan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 12 Maret 1999 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 759/Leg/1999 tanggal 12 Maret 1999, diberi tanda KL-4;

5. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Aset PT. Bank Lippo, Tbk., dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 28 1999 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 850/Leg/1999, diberi tanda KL-5;

6. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang PT. Bank Duta, Tbk dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 19 Nopember 1999 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 966/ Leg/1999, diberi tanda KL-6;

7. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang PT. Bank Tamara, Tbk dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 22 Juni 1999 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 890/Leg/1999 tanggal 22 Juni 1999, diberi tanda KL-7;

8. Foto Copy Addendum Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang PT. Bank Tamara, Tbk dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 22 Nopember 1999 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 970/Leg/12999, diberi tanda KL-8;

9. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang PT. Jayabank Internasional dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 19 Nopember 1999, dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 958/Leg/1999 tanggal 19 Nopember 1999, diberi tanda KL-9;

269

10. Foto Copy Perjanjian Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) Atas Piutang PT. Bank Pelita dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 12 Maret 1999 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 752/Leg/1999 tanggal 12 Maret 1999, diberi tanda KL- 10;

11. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang PT. Bank Asia Pacific dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 17 Januari 2000 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 1008/ Leg/2000 tanggal 17 Januari 2000, diberi tanda KL-11;

12. Foto Copy Perjanjian Jual Beli dan penyerahan Piutang PT. Bank Umum Nasional Tbk., dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. SP-67/BPPN/0600 yang dibuat di bawah tangan tanggal 3 Juni 2000 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Sulami Mustafa, SH di Jakarta dengan Surat No. 063/1/2000 tanggal 3 Juni 2000, diberi tanda KL-12;

13. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Piutang PT. Bank Putra Surya Perkasa dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 11 Pebruari 2000 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 1043/Leg/2000 tanggal 11 Pebruari 2000, diberi tandaKL-13;

14. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Atas Piutang PT. Bank Papan Sejahtera dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal'•11 Pebruari 2000" dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No. 1048/Leg/2000, diberi tanda KT-14;

15. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang PT. Bank Dagang dan Industri dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibuat di bawah tangan tanggal 4 Pebruari 2000 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan

270

Surat No. 1038/Leg/2000 tanggal 4 Pebruari 2000, diberi tanda KL- 15;

16. Foto Copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang PT. Bank Rama dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibuat di bawah tangan tanggal 19 Nopember 1999 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ny. Asmara Noer, SH di Jakarta dengan Surat No.963/Leg/ 1999, tanggal 19 Nopember 1999, diberi tanda KL-16;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak megajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 12 April 2001 kuasa hukum Debitur yang baru telah mengajukan permohonan PKPU berdasarkan suratnya tanggal 12 April 2001 akan tetapi oleh karena PKPU telah pernah ditawarkan Majelis Hakim pada kuasa hukum Debitur yang lama dan kuasa hukum tersebut dengan tegas menyatakan di muka sidang tanggal 2 April 2001 bahwa yang bersangkutan tidak akan mengajukan PKPU akan tetapi langsung tanggapan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan permohonan PKPU yang diajukan oleh kuasa hukum Debitur yang baru yaitu Saudara Ari Ahmad Effendi, SH, ternyata permohonan PKPU tersebut tidak memenuhi persyaratan permohonan PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 213 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 4Tahun 1998 tentang Kepailitan, lagi pula permohonan PKPU diajukan pada waktu putusan sehingga dinyatakan terlambat.

271

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya dan juga berdasarkan Pasal 130 HIR jis 31 RV jis 284 ayat 1 V,J. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka adalah beralasan secara sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan PKPU ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah :

1. Adanya utang PT. Citra Mataram Satria Marga Persada sebesar Rp. 8.435.809.861,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- TUnggakan Pokok Pinjaman Rp. 3.879.581.500,-(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Tunggakan bunga Rp. 3.533.221.084,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah).

Denda Rp. 1.023.007.277,- (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

2. Bahwa jumlah kewajiban Debitur sebagaimana tersebut pada sub 1 di atas masih bertambah pula dengan adanya kewajiban Debitur untuk membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah utang terhitung sejak permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan utang tersebut dibayar lunas seketika dan sekaligus pada Pemohon (Kreditur);

3. Bahwa utang PT. Citra Mataram Satria Marga Persada (Debitur) ada Pemohon (Kreditur) sebagaimana tersebut di atas itu timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Akta Perjanjian Sindikasi No. 70 pada tanggal 12 Juni 1996 antara PT. Citra Mataram Satria Marga Persada (Debitur) selaku penerima Kredit dengan 20 (dua

272

puluh) bank pemberi kredit yang tergabung dalam suatu sindikasi dimana Pemohon (Kreditur) adalah salah satu dari padanya) bank- bank tersebut adalah : v;

a. PT. Bank Danamon;

b. Bank Internasional Indonesia;

c . Bank Niaga;

d. PT. Bank Dagang Nasional Indonesia;

e. PT. Bank Panin;

f. PT. Bank Lippo;

g. PT. Bank Duta;

h. PT. Bank Tamara;

i. PT. Jayabank Internasional;

j. PT. Bank Pelita;

k. PT. Bank Asia Pacific;

l. PT. Bank Umum Nasional;

m. PT. Bank Putera Surya Perkasa;

n. PT. Bank Papan;

o. PT. Bank IF I (Pem ohon/K reditur dalam Perm ohonan Pernyataan Pailit);

p. PT. Bank Dagang dan Industri;

q. PT. Bank Prima Express;

r. PT. Bank Rama;

s. PT. Bank Harapan Sentosa;

t. PT. Bank Media;

273

4. Bahwa sebagai kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Sindikasi seperti tersebut di atas maka pada tanggal 22 Nopember 1996 PT. Citra Mataram Satria Marga Persada (Debitur) selaku penerima kredit bersama-sama dengan 20 (dua puluh) bank pemberi kredit sindikasi tersebut tadi telah pula menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Sindikasi No. 146 di hadapan Notaris yang sama dengan Notaris dimana Perjanjian Kredit Sindikasi ditandatangani di Jakarta, yaitu Notaris SP Henny Singgih, SH.

5. Bahwa dengan adanya jaminan sebagaimana tercantum dalam point15 perjanjian Sindikasi tersebut maka Pemohon (Kreditur) telah memberikan pinjaman kepada Debitur dengan plafond sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa jumlah kredit dari Pemohon (Kreditur) yang telah ditarik atau diterima oleh Debitur berjumlah Rp. 3.879.581.500,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kreditur Investasi sebesar = Rp. 1.664.468.384,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu riga ratus delapan puluh empat rupiah);

IDC sebesar = Rp. 2.215.113.116,- (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus tiga belas ribu seratus enam belas rupiah);

7. Bahwa ternyata Debitur tidak dapat melaksanakan/tidak mematuhi syarat-syarat atau kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian Kredit Sindikasi yang telah ditandatanganinya tersebut dan juga perjanjian-perjanjian lain dimana Debitur merupakan pihak di dalamnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal16 dari Perjanjian Kredit Sindikasi Debitur telah melakukan wanprestasi dan utangnya pada para Krediturnya (termasuk Pemohon) seketika menjadi jatuh tempo;

8. Bahwa oleh karena Debitur telah melakukan wanprestasi dan utangnya menjadi jatuh tempo maka PT. Bank Internasional

274

Indonesia selaku Agen Fasilitas Sindikasi Bank telah memberikan Surat Tuntutan Pembayaran Ref. No. : 2000.644/DIRCO-DPI tanggal 12 Juni 2000 pada Debitur, akan tetapi hingga saat Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan dan dipdriksa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Debitur tidak membayar utangnya pada Pemohon;

9. Bahwa oleh karena Debitur tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pada Pemohon (Kreditur), maka berdasarkan Pasal 19.14 Perjanjian Sindikasi tersebut di atas dan juga oleh karena 15 (lima belas) bank peserta Sindikasi yang kini telah berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) dan merupakan kreditur mayoritas tidak pernah mengikutsertakan Pemohon (Kreditur) dalam upaya penagihan utang pada Debitur maka adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon (kreditur) untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit ini ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan Debitur pailit dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang bahwa guna memperkuat dali-dalil Permohonannya tersebut maka Pemohon (Kreditur) telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisasi dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di muka Majelis Hakim dan diberi tanda P-l sampai dengan P-6\

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon (Kreditur) dalam Permohonannya sebagaimana tersebut di atas maka Debitur melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapannya tanggal 2 April 2001 dalam surat Tanggapannya No. 414/AS/01 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Pemohon (Kreditur) selaku salah satu bank peserta Sindikasi lebih dahulu melakukan Wanprestasi dengan alasan bahwa pencairan dana dari Pemohon (Kreditur) mulai bulan Januari hingga Nopember 1997

275

baru direalisasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah yang disanggupi untuk selanjutnya terhenti sama sekali hingga kini;

B. Utang sebagaim ana didalilkan Pemohon (K reditur) dalam Permohonannya ini belum jatuh tempo dengan alasan Pemohon (Kreditur) baru memberikan sebagian kecil dana dari jumlah yang telah disepakati sebelumnya dalam Perjanjian Kredit Sindikasi;

C. Jumlah utang sebagaimana didalilkan Pemohon (Kreditur) dalam Permohonannya ini belum pasti dengan alasan bahwa jumlah pinjaman seperti didalilkan Pemohon (Kreditur) tidak benar;

D. Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon (Kreditur) ini kurang pihak dengan alasan tidak mengikutsertakan PT. Jasa Marga sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian-perjanjian yang ada;

Dalam Pokok Perkara :

Dengan menunjuk pada alasan yang sama dengan alasan yang adadalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas maka Debitur mendasarkanpula tanggapannya pada:

1. Akta No. 43 tanggal 14 April 1996 tentang Perjanjian Kuasa Penyelenggara yang dibuat di hadapan Notaris SP H®nny Singgih, SH di Jakarta, terutama Poin 19.2, 9.5, dan 19.5.1.a;

2. Akta No. 70 tanggal 12 Juni 1996 tentang Perjanjian Kredit Sindikasi yang dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, SH di Jakarta, terutama Poin 3.1.2, 3.1.2.7, 5.2, 15, 15.2, 15.30, dan 16.2;

3. Akta No. 146 tanggal 22 Nopember 1996 tentang Perubahan atas Perjanjian Kredit Sindikasi yang dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, SH di Jakarta, terutama Poin 2.1;

4. Akta No. 147 tanggal 22 November 1996 tentang Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol yang dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, SH di Jakarta, terutama Poin 4.2.3;

276

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan yang dikemukakan oleh Debitur sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Terhadap Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini dikenal 2 (dua) macam eksepsi, yaitu :

a. Eksepsi terhadap kewenangan mutlak/absolut yang menyangkut kewenangan mengadili antar badan peradilan yang ada, sebagaimana dimaksud pasal 134 HIR, dengan memperhatikan jenis badan peradilan yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;

b. Eksepsi terhadap kewenangan relatif yang menyangkut kewenangan mengadili antar pengadilan yang setaraf tingkatannya, tergantung dari tempat tinggal Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 118 jo. Pasal 133 HIR.

M enimbang, bahwa dari uraian tentang jenis-jenis eksepsi sebagaimana tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa isi dari eksepsi hanyalah menyangkut tentang kewenangan mengadili dari badan peradilan/pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit ini dan isi dari Tanggapan yang diajukan Debitur dan berdasarkan uraian tentang jenis-jenis eksepsi yang ada sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti bahwa eksepsi yang diajukan oleh Debitur telah menyangkut pokok (materi) dari perkara, bukan masalah kewenangan mengadili dari pengaidlan dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menurut ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah bagian dari peradilan umum, atau setara dengan Pengadilan Negeri;

277

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 135 dan 136 HIR, maka eksepsi yang diajukan Debitur telah menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya; karenanya Majelis Hakim menurut pasal 136 HIR yo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Reg. N o.: 361 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975 Majelis Hakim tidak boleh memeriksa dan memutuskannya sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok (materi) perkara hingga karenanya dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya adalah beralasan secara sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Debitur;

2. Terhadap pokok perkara

Terhadap tanggapan A :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Debitur secara lisan di muka persidangan terakhir tanggal 6 April 2001 yang menyatakan bahwa benar utang Debitur pada Pemohon (Kreditur) adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3, namun hanya yang tercantum dalam kolom outstanding jenis fasilitas Investasi saja, Keterangan Kuasa Hukum Debitur di muka persidangan tanggal 5 April 2001 yang menyatakan bahwa debitur telah menerima sebagian kecil dari fasilitas kredit sindikasi dari Pemohon (Kreditur) yang diperkuat sendiri oleh Debitur dalam tanggapannya ini, bukti T-3 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P l, bukti T-4 yang pada dasarnya'bersamaan dengan bukti P-2, bukti T-12 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-5, bukti P-3 yang m erupakan bagian tak terpisah dengan bukti P-4 memperlihatkan adanya fakta hukum bahwa Pemohon (Kreditur) tidak melakukan wanprestasi lebih dahulu, hingga karenanya dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan mendasarkan diri pada pasal 163 HIR adalah beralasan secara sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tanggapan Debitur in i ;

278

Terhadap tanggapan B :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan lisan Kuasa Hukum Debitur di muka persidangan tanggal 2 April 2001, yang menyatakan bahwa Debitur telah menerima sebagian kecil dari fasilitas kredit yang disanggupi oleh bank-bank peserta Sindikasi, termasuk Pemohon akan tetapi Debitur tidak dapat menyelesaikan proyek yang dibiayai, dengan fasilitas Kredit Sindikasi ini oleh karena Pemerintah cq. Jasa Marga tidak menyediakan lahan bagi terlaksananya proyek ini, juga karena krisis ekonomi (alasan force majeur) hingga akhirnya ijin konsesi dicabut oleh Pemerintah cq. Jasa Marga berdasarkan Keputusan KKSK No. Kep.22.A/M.Ekuin/05/2000 tanggal 11 Mei 2000 dan Debitur dinyatakan cidera janji, Pernyataan Lisan maupun tertulis dari pihak Kreditur Lain yaitu 15 (lima belas) bank peserta Sindikasi yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam sidang terakhir tanggal 6 April 2001 point I hingga Point 8 yang pada dasarnya bersamaan dengan apa yang dinyatakan oleh Kuasa Hukum Debitur baik dalam tanggapan tertulisnya maupun dalam keterangan lisan sebagaimana tersebut di atas bukti T-4 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-2, bukti T-5, T-8, T-9, T-10, T-ll dan bukti T-12 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-5 dan dengan memperhatikan bukti T-3 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-l, terutama point 16.1.3 dan point 16.1.10.1, 16.1.10.5, 16.1.12, 16.1.13, 16.1.17, 16.1.18, 16.1, 19,16.1.1, 19.7 maka terbukti bahwa Debitur telah melakukan cidera janji dan akibat adanya dicera janji tersebut menurut point 16.2.1.i maka utang Debitur seketika menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya dan mendasarkan pula pada pasal 163 HIR maka adalah beralasan secara sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tanggapan Debitur ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan hukum sebelumnya dan mendasarkan pula pada pasal 163 HIR maka adalah

279

beralasan secara sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tanggapan Debitur ini;

Terhadap tanggapan C :

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan hukum maupun bukti-bukti yang mendasari pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya, bukti T-3 yang pada dasarnya bersamaan bukti P-l, bukti T-4 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 serta bukti P-6 membuktikan bahwa jumlah utang Debitur pada Pemohon (Kreditur) sudahlah pasti dan karenanya dapat ditagih sebagaimana dimakssud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan kalaupun debitur beranggapan utannya pada Pemohon (Kreditur) belum pasti dapat membuktikan lebih lanjut dalam proses verifikasi utang seperti dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 133 dan pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut seperti dimaksud oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, hingga karenanya dengan mengambil-alih pertimbangan hukum sebelumnya dan memperhatikan pula Pasal 163 HIR maka adalah beralasan secara sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tanggapan Debitur ini;

Terhadap tanggapan D :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-l, T-2, T-3 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-l, T-4 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-2, T-5, T-8, T-14 dan keterangan lisan maupun tertulis dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada sidang tanggal 6 April 2001 terbukti bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon (Kreditur) tidaklah kurang pihak, apalagi dengan hadirnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di muka persidangan yang mewakili 15 (lima belas) bank peserta Sindikasi berdasarkan Surat Kuasa yang sah yang mengajukan 16 (enam belas ) bukti tertulis yang telah dilegalisasi dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di muka

280

persidangan serta adanya pernyataan lisan maupun tertulis dari BPPN yang walaupun tidak menginginkan Debitur pailit namun pada pokoknya mengakui pula bahwa benar Debitur adalah Debitur dari 15 (lima belas) bank peserta sindikasi yang diwakilinya di muka persidangan ini, sedangkan pihak Jasa M arga sebagaimana didalilkan Debitur dalam tanggapannya bukanlah sebagai pihak penerima pinjaman kredit sebagaimana halnya Debitur akan tetapi hanya sebagai pihak lain yang mengikatkan diri dengan Debitur dalam perjanjian lain sebagaimana dimaksud dalam point 1 point 3.1.2.7 dari bukti T-3 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-1 dimana point ini telah dirubah oleh bukti T- 4 yang pada dasarnya bersama dengan bukti P-2 dalam point 2.2, dimana berdasarkan pasal 16 bukti P-2 dalam point 2.2, dimana berdasarkan pasal 16 bukti T-3 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti P-l perjanjian-perjanjian yang oleh debitur dengan pihak lain, termasuk dengan pihak Jasa Marga, adalah merupakan jaminan bagi diberikannya kredit oleh bank-bank peserta Sindikasi;

Hingga dengan mengambil-alih pertimbangan hukum sebelumnya dan dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 163 HIR maka adalah beralasan secara sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tangapan Debitur yang terakhir ini pula;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon (Kreditur) ini memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menjadi dasar diajukannya Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas tanggapan yang diajukan Debitur sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat selama pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit ini dihubungkan pula dengan isi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan terlihat adanya suatu hubungan hukum antara Pemohon (Kreditur) dengan Debitur, yaitu hubungan hukum perikatan atau suatu ikatan dalam bidang

281

hukum harta-benda (Vermogens Recht) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu (dalam hal ini adalah Kreditur) sedangkan pihak yang lain (dalam hal ini adalah Debitur) wajib melaksanakannya, obyeknya tertentu dan subyeknyapun tertentu pula dimana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya tadi akan menimbulkan apa yang disebut Utang yakni kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur, bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur:

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Bukti P-l yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-3;

- Bukti P-2 yang pada dasarnya bersamaan dan dengan bukti T-4;

- Bukti T-9, T-10, T-Il, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19;

- Fakta hukum yang terungkap selama Persidangan Perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini yang diperoleh dari tanggapan maupun sanggahan dari Pemohon (Kreditur), Kreditur Lain maupun dari Debitur sendiri baik secara lisan maupun tertulis;

Dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka terbukti bahwa benar Pemohon (Kreditur) adalah Kreditur dari PT. Citra Matraman Satria Marga Persada (Debitur) dari 20 (dua puluh) bank peserta sindikasi (Kreditur) dimana mereka terikat satu sama lain berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 70 tanggal 12 Juni 1996 yang diperbaharui dengan Perubahan Atas Perjanjian Sindikasi No. 146 tanggal 22 Nopember 1996, hingga dengan demikiarimenimbulkan kewajiban bagi Debitur untuk membayar utang yang timbul akibat perjanjian tersebut;

282

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Bukti P-l yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-3;

- Bukti P-2 yang pada dasarnya bersamaan dan dengan bukti T-4;

- Bukti P-3 dan bukti P-4

- Bukti T-6, T-7, T-9, T-10, T -ll, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, dan bukti T-19;

Fakta hukum yang terungkap selama Persidangan Perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini yang diperoleh dari tanggapan maupun sanggahan dari Pemohon (Kreditur), Kreditur Lain maupun dari Debitur sendiri baik secara lisan maupun tertulis;

Dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka terbukti bahwa benar Pemohon (Kreditur) adalah Kreditur dari PT. Citra Matraman Satria Marga Persada (Debitur);

Menimbang, bahwa walaupun terhadap bukti P-l maupun bukti P- 2 Pemohon (Kreditur) hanya dapat memperlihatkan foto copy dari salinan dan bukan asli dari salinan di muka persidangan, akan tetapi oleh karena ternyata bukti P -l tersebut ternyata bersamaan dengan bukti T-3 yang asli salinannya dapat diperlihatkan di muka persidangan oleh Debitur, begitu pula halnya dengn bukti P-2 yang ternyata juga bersamaan dengan bukti T-4 maka secara hukum bukti-bukti tersebut saling melengkapi dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-l yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-3 terutama point 17.6 jis point 19.14 yang merupakan perwujudan dari klausul Power of Removal, yaitu suatu klausul yang memberikan kekuasaan kepada para peserta Sindikasi untuk menarik kembali kuasa yang telah diberikannya pada agent bank (dalam

283

hal ini adalah PT. Bank Internasional Indonesia selaku facility agent berdasarkan bukti P-5 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-12 jis P-6jis T-12 dan T-13 tanpa persetujuan agen yang bersangkutan bukti T-13 point 13.3 terbukti secara sah bahwa Pemohon (Kreditur) dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit ini secara terpisah dari para bank peserta sindikasi lainnya. Apalagi ditambah dengan bukti lain yaitu adanya pernyataan secara lisan yang diajukan oleh kuasa Hukum Pemohon dimuka persidangan tanggal 6 April 2001 yang menyatakan bahwa alasan ini dari Pemohon (Kreditur) mengajukan Permohonan Pernyataan pailit ini adalah dikarenakan Pemohon (Kreditur) tidak pemah diajak turut serta oleh 15 (lima belas) bank peserta Sindikasi lainnya (sebagaimana tersebut di atas) yang telah berada dibawah Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) dalam upaya menagih utang pada Debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) dalam sidang tanggal 6 April 2001 secara lisan maupun tertulis (point 11) menyatakan bahwa Pemohon (Kreditur) telah pemah diikut sertakan dalam upaya penagihan utang pada Debitur akan tetapi oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti, apalagi dengan adanya sanggahan dari Pemohon (Kreditur) sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan Pasal 163 HR pernyataan tersebut tidaklah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -l yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-3, bukti P-2 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-4, adanya fakta hukum yang terungkap selama persidangan pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit ini yang diperoleh dari hasil tanggapan maupun sanggahan baik dari Pemohon (Kreditur), Debitur maupun Kreditur Lain serta adanya kehadiran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku Kreditur Lain yang mewakili 15 (lima belas) bank peserta Sindikasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SRKA-219/BPPN/0301 tanggal 23 Maret 2001 dan Surat Kuasa Substitusi No. SRKA-235/BPPN/0301 tanggal 29 Maret 2001 beserta 16 (enam belas) bukti tertulis bertanda KL-1 sampai dengan

284

KL-16 membuktikan secara sah menurut hukum bahwa terdapat Kreditur Lain dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan hukum bagi tanggapan Debitur sub D dan juga pertimbangan hukum bagi adanya Kreditur Lain di atas bukti T-l, T-2, T-5, T-6, T-8 serta bukti T-14 maka Kreditur Lain bukanlah Jasa Marga sebagaimana didalilkan oleh Debitur dalam tangapannya pada sub D akan tetapi adalah 15 (lima belas) bank peserta Sindikasi yang kini berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

Menimbang, bahwa walaupun Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku wakil dari 15 (lima belas) bank peserta Sindikasi dalam persidangan tanggal 6 April 2001 secara lisan maupun tertulis menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menginginkan Debitur dinyatakan pailit dengan alasan bahwa jika Debitur tidak pailit akan menjamin terlaksananya rencana dan tahapan penyelesaian proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) ruas W-2 sebagaimana dimaksud Keputusan KKSKNo. 02/K.KSK/02/2001 tanggal 15 Pebruari 2001 (vide point 8 dan point 9 surat keterangan BPPN atasa bukti yang diajukan tanggal 6 April 2001) akan tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 163 HIR jo. Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata maka M ajelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-l yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-3, bukti P-2 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-4, bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan T-15 terbukti secara sah bahwa benar Debitur mempunyai utang pada Pemohon (Kreditur);

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan hukum mengenai/tanggapan B dari Debitur maka utang Debitur pada Pemohon (Kreditur) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah pula jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan bukti P-2 yang pada dasarnya besamaan dengan bukti T-4, T-5, T-8, T-9, T-10, T -ll, T-12 yang pada

285

dasarnya bersamaan dengan bukti P-5 serta bukti P-1 yang pada dasarnya bersamaan dengan bukti T-3, terutama point 16.1.3,16.1.10.1,16.1.10.5, 16.1.12, 16.1.13, 16.1.17, 16.1.18, 16.1.19, 16.1.1., 19.7 dan 16.2.1.i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepalitian dan dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Debitur, yaitu PT. Citra M atram an Satria M arga Persada bersama dalam keadaan pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitur dinyatakan berada dalam keadaan pailit sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan seluruh harta kekayaan Debitur berada dalam sitaan umum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Debitur berada dalam keadaan pailit sebagaimana tertera dalam amar putusan ini maka Debitur tidak lagi berhak berbuat bebas atas hartanya yang sejak putusan ini diucapkan menjadi budel atau harta pailit sebagaimana diatur Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 13 ayat 1 a dan 1 b Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan perlu ditunjuk seorang Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta seorang Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Kurator yang namanya tercantum dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini, yaitu Saudara Tafrizal Hasan (T.H) Gewang SH, ternyata tidak mempunyai benturan kepentingan baik pihak Pemohon (Kreditur) maupun dengan pihak Debitur serta bersifat independen sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan; karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk

286

menunjuk Saudara Tafrizal hasan (T.H) Gewang, SH yang beralamat di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U Jalan Salemba Raya No. 34 Jakarta 10430 sebagai Kurator dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya selaku Kurator bagi Debitur dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini;

M enimbang, bahwa mengenai biaya perkara Permohonan Pernyataan Pailit berdasarkan azaz Keadilan dibebankan pada Debitur selaku pihak yang dinyatakan berada dalam keadaan pailit yang besarnya tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 118 j i s Pasal 133 jis Pasal 134 jis Pasal 135 jis Pasal 136 jis Pasal 163 HIR jis Pasal 18666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jis Paal 1 ayat 1 jis Pasal 13 ayat 1 a dan 1 b jis Pasal 13 ayat 3 jis Pasal 23 jis Pasal 90 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jis No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jis Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Reg. No. 36110' Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975 jis Keputusan KKSK No. Kep.22A/ M.Keu/05/2000 tanggal 11 Mei 2000 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Isi Putusan:

- Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) yaitu PT. Bank IFI;

Menyatakan Citra Matraman Satria Marga Persada (Debitur) berada dalam keadaan pailit;

- Menunjuk Saudara Mahdi Soroinda Nasution, SH, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Pusat selaku Hakim Pengawas;

287

- Mengangkat Saudara Tafrizal Hasan (T.H) Gewang, SH, dari Kantor Tafrizal H asan Gewang, yang beralamat di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jl. Salemba Raya No. 34-36, Jakarta 10430 sebagai Kurator;

- Menetapkan bahwa imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;

- Membebankan biaya perkara pada Debitur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

288

No. 12/Pailit/2001/PN.NiagaJkt.Pst.

Catatan A khir:

1. Pengadilan Niaga telah menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh kuasa termohon pailit dengan alasan kuasa termohon pailit pada sidang kesempatan pertama sudah menyatakan tidak akan mengajukan PKPU, sedang kuasa termohon pailit kedua mengajukan PKPU pada saat putusan akan diucapkan.

Penolakan permohonan PKPU tersebut telah tepat dan benar, sebab sesuai dengan ketentuan pasal 217 ayat (6) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU di periksa pada saat bersamaan maka permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu. Karena termohon pailit pada kesempatan pertama telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan PKPU, sedang permohonan PKPU oleh kuasa termohon pailit berikutnya dimajukan setelah acara pembuktian selesai, maka sudah tepat apabila Pengadilan menolak permohonan PKPU nya.

2. Pengadilan Niaga telah mempertimbangkan persyaratan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sehingga permohonan pailit dinyatakan pailit.

3. Walaupun ada agen fasilitas dalam perjanjian kredit sindikasi, masing-masing kreditur peserta kredit sindikasi tetap berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit apalagi kuasanya telah ditarik kembali.


289


- MENOLAK PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

HUKUM NIAGA

291

v - \\; : - • :t { ae ;’ a - n ; v- -n v a ;

ADA»'A f/'JiT.JH

BERDASARKAN PERJANJIAN ARTIS DENGAN AGENCY PIHAK KETIGA (PT. TELKOMSEL)

TIDAK DAPAT DIPAILITKAN

• Pemohon Julia Tresnasary Yahya, mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon PT. Telkomsel dengan alasan-alasan berikut:

Pemohon mengadakan kontrak dengan PT. Inter Admark, untuk kepentingan Termohon dalam rangka memproduk “Kartu Hallo” (Sim Card) Telkomsel wilayah Surabaya.

- Meskipun masa berlakunya kontrak telah habis, ternyata Termohon masih menggunakan gambar wajah Pemohon di Kartu Hallo dan Billboard.

- Utang Termohon kepada Pemohon timbul dari adanya janji Termohon, yaitu Termohon bersedia menyelesaikan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 500 juta dari Pemohon, sebagai akibat penggunaan wajah pemohon diluar batas waktu perjanjian dengan PT. Inter Admark.

• Pertimbangan Majelis Hakim antara lain

Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon adalah Debitur dari Pemohon (Kreditur).

- Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hutang jatuh tempo sebesar Rp. 500 juta dari Termohon kepada Pemohon, sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

• Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan pailit dari Pemohon.

293

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 59/PAILIT/2001/PN. NIAGA/JKT-PST.

TANGGAL 11 DESEMBER 2001

DALAM PERKARA

antara

Pemohon :

Julia Tresnasary Yahya, Warganegara Indonesia, Alamat di Jalan Ciputat Raya KK No. 35, Jakarta Timur.

1. Humprey R. Djemat, SH.

2. Wences Laus La Rangka, SH.

3. Ricardo Simanjuntak, SH.

4. Reno Angkasa wan, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Gani Djemant & Parteners; Beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta Pusat

terhadap

Termohon:

PT. Telkomsel, beralamat di Gedung Grahasamya Internusa Lantai 14-14, A. H.R. Rasuna Said Kav. Y.O. Jakarta Selatan.

Dalam hali ini diwakili oleh kuasa hukumnya :1. Sulistya Adi, SH.2. Novansyah Siregar, SH

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Sulistya Adai & Associates; Alamat di Tebet Raya Komplek Perkantoran Tebet Mas Indah No. 3 Jakarta.

294

DUDUK PERKARA:

Pemohon, berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 2 Noperhber 2001 dalam Register No. 59/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt/PSt., meirgajukan permohonan kepailitan dengan alasan-alasan berikut:

1. Bahwa Pem ohon adalah seorang artis professional yang mengandalkan penghasilan dan masa depan karimya dari profesi sebagai model iklan di berbagai produk perusahaan yang membutuhkan, selain juga bermain Sinetron di media televisi Indonesia;

2. Bahwa pada tahun 1996/1997 Pemohon telah mengadalan kontrak dengan PT. Inter Admark, sebuah perusahaan agen periklanan untuk kepentingan Termohon menjadi model iklan yang digunakan khusus untuk Kartu “Hallo” (Sim Card) Telkomsel kartu telepon cellular yang khusus dijual oleh Termohon diwilayah Surabaya;

3. Bahwa setelah kontrak antara Pemohon dengan pihak PT. Inter Admark, berakhir pada tahun 1997, ternyata Termohon masih tetap memasang wajah Pemohon sebagai model iklan kartu Hallo Telkomsel dan bahkan kemudian diketahui bahwa Termohon tidak hanya memasang photo wajah Pemohon, terbatas hanya sebagai model pada Kartu “Hallo” seperti yang disepakati dalam kontrak antara Pemohon dengan pihak PT. Inter Admark, selaku agency dari Termohon yang telah berakhir tersebut, akan tetapi juga dipasang sekurang-kurangnya pada dua billboard berukuran besar di dua wilayah utama kota Surabaya, yaitu Jalan Raya Darmo dan Jalan Pemuda, Surabaya hingga pada saat permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (vide bukti P-l);

295

4. Atas tindakan Termohon yang telah dengan tegas-tegas melanggar perjanjian model iklan seperti tersebut di atas, Pemohon secara langsung mendatangi pihak PT. Inter Admark, yang beralamat di Graha Niaga Lt. 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta, selaku agency dari Termohon, dan memprotes penggunaan model wajah Pemohon sebagai iklan produk kartu “Hallo” Telkomsel berukuran besar di beberapa Billboard yang dipajang di pusat kota Surabaya;

5. Bahwa, selain itu Pemohon juga mengingatkan bahwa kontrak dengan PT. Inter Admark, adalah untuk jangka waktu 1 tahun, yaitu tahun 1996/1997, oleh karena itu Termohon tidak berhak lagi menggunakan wajah Pemohon sebagai model iklan produk-produk Telkomsel dalam bentuk apapun, lagi setelah tahun kontrak tersebut di atas selesai pada tahun 1997;

6. Bahwa terhadap protes Pemohon tersebut PT. Inter Admark, secara lisan menyatakan kepada Pemohon bahwa sejak tahun 1997, sehubungan dengan kontrak menggunakan wajah Pemohon sebagai model iklan, perusahaan agency tersebut tidak lagi terikat kontrak dengan PT. Telkomsel Termohon oleh karena itu PT. Inter Admark, menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap pemasangan wajah Pemohon sebagai model iklan dalam billboard tersebut;

Walaupun Pemohon berupaya meminta pernyataan tertulis tentang hal tersebut, PT. Inter Admark tetap hanya memberikan pernyataan secara lisan atas telah habisnya kontrak PT. Inter Admark, dengan PT. Telkomsel Termohon ;

7. Bahwa, oleh karena pengakuan PT. Inter Admark, tersebut, Pemohon mendatangi Termohon dan m em protes tentang penggunaan wajah Termohon dan memprotes tentang penggunaan wajah Termohon sebagai model iklan produk Kartu “Hallo” berukuran besar (billboard) di Surabaya tersebut, dan menyatakan bahwa Pemohon sangat dirugikan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Termohon tersebut;

296

Dan oleh karena itu Pemohon menuntut ganti rugi kepada Termohon sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, sebagai ganti rugi atas penggunaan wajah Pemohon sebagai model dalam media kartu Hallo Telkomsel dan juga dalam media Bilboard yang total keseluruhannya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Akan tetapi setelah beberapa kali menghubungi staf Termohon, staf Termohon tidak memberikan penjelasan apapun kecuali janji-janji akan segera menyelesaikan. Para staf Termohon tersebut terkesan menghindar dan mempermainkan Termohon ;

8. Bahwa atas ketidak jelasan sikap dari Termohon tersebut pada tanggal 7 M aret 2001 Pemohon mengirimkan surat untuk mempertanyakan permasalahan penggunaan model iklan , secara melawan hukum tersebut. Dua Minggu setelah surat tersebut Pemohon mendapat response dari Bapak Anang Apriyanto Departemen Marketing Communication yang menjanjikan bahwa Pemohon akan dipertemukan dengan tim Telkomsel yang berjumlah delapan orang untuk membicarakan penyelesaian administratif dalam bentuk ganti rugi dari Termohon atas penggunaan model iklan atas diri Pemohon secara melawan hukum tersebut. (vide bukti P -2) ;Akan tetapi, seperti jawaban-jawaban staf Termohon yang terdahulu janji yang diberikan oleh staf dari Termohon, Bapak Anang tersebutpun hanya merupakan isapan jempol yang tidak mempunyai realisasi apa-apa;

9. Bahwa, akibat dari sikap Termohon yang cenderung tidak perduli tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat dan Pengacara Gani Djemant & Partners kembali melakukan peneguran kepada Termohon melalui Surat Peringatan (Somasi) No.: 974/V/GDP/RIC/2001 tanggal, 10 Mei 2001, dan mengundang Termohon untuk mencari jalan penyelesaian secara damai antara pihak Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian ganti rugi

297

Pemohon atas penggunaan wajah Pemohon sebagai iklan produk kartu “Hallo” Telkomsel dengan melawan hukum tersebut. (vide bukti P-3) ;

10. Bahwa, selanjutnya melalui Surat Peringatan (Somasi) II No. 161/ V/GDP/RIC/2001tanggal 31 Mei 2001, kembali Pemohon melalui kuasa hukumnya Kantor Gani D jem ant & P artners memperingatkan Termohon agar mempunyai niat baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di atas dengan Pemohon serta kembali mengundang Termohon untuk mendiskusikan penyelesaian secara damai (vide bukti P-4) ;

11. Bahwa sama seperti jawaban-jawaban yang diterima oleh Pemohon, sebelumnya, Termohon melalui surat balasannya No : 021/HK.01/ SP.012/VI/01 tanggal 7 Juni 2001, bahwa Termohon menyatakan belum dapat memenuhi undangan yang dikirimkan oleh Pemohon di atas, dengan alasan bahwa Termohon sedang mengumpulkan fakta-fakta di lapangan tentang permasalahan tersebut di atas, dan meminta pengunduran waktu pertemua (vide bukti P-5) ;

12. Bahwa ternyata dua hari sebelum tanggal undangan pertemuan dalam Surat Peringatan (Somasi) II tersebut, ternyata Termohon menyuruh stafnya yang bernama Bapak Im anudd in dari Departemen Corporate Secretary yang mengaku sebagai utusan Direksi dan meminta Pemohon agar tidak mempermasalahkan hal ini melalui Pengadilan seperti dalam somasi tersebut di atas, dan atas pesan direksi yang mengutus, berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan ganti rugi kepada Pemohon secara langsung dengan Pemohon.

Bahwa kemudian Bapak Im anuddin juga hilang, tanpa adanya kelanjutan dari pertemuannya dengan Pemohon;

13. Bahwa, atas kelalaian dari Termohon untuk memenuhi terhadap undangan Pemohon dalam Surat Peringatan (Somasi) II di atas, kembali Pemohon melalui kuasa hukumnya mengirimkan undangan

298

pertemuan N o.: 1359/VI/GDP/RIC/01 tanggal 22 Juni 2001, sebagai undangan terakhir dalam upaya mencari jalan yang terbaik untuk penyelesaian permasalahan tersebut di atas, (vide bukti P-6) ;

14. Bahwa Termohon, melalui kuasa hukumnya, dengan surat N o .: 02/ PJS/SA/JKT/VII/2001 tanggal 11 Juli 2001, tanpa melakukan penelitian dengan baik terhadap permasalahan ini menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemohon, akan tetapi hanya dengan PT. Inter Admark, sebagai agency dari PT. Telkomsel yang pernah mengontrak dengan Pemohon pada tahun 1996/1997. (vide bukti p-7) ;

15. Bahwa untuk penugasan atas pernyataan PT. Inter Admark yang tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan PT. Telkomsel (Termohon) setelah selesainya kontrak agency antara perusahaan tersebut dengan PT. Telkomsel pada tahun 1997, kembali Pemohon melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada PT. Inter Admark N o .: 1509/VII/GDP/RIC/01 tanggal 12 Juli 2001 atas kerugian yang diderita oleh Pemohon penggunaan wajah Pemohon sebagai model iklan oleh PT. Telkomsel Termohon secara melawan hukum, (vide bukti P-8) ;

16. Bahwa sebagai jawaban dari Surat Peringatan tersebut di atas, PT. Inter Admark mengirimkan surat (vide bukti P-9) yang isinya, antara lain sebagai berikut:

- Menjawab surat Bapak N o.: 1509/VII/GDP/RIC/01 tertanggal 12 Juli 2001, perihal somasi model iklan produk Telkomsel bersama Julia T. Tjahya maka dengan ini kami sampaikan bahwa Inter Amark sejak tahun 1999 bukan lagi agency dari PT. Telkomsel incasu, Termohon karena itu pemasangan bollboard dengan model tersebut di Jalan Raya Darmo maupun Jalan Pemuda di Surabaya bukan dilakukani oleh PT. Inter Admark, melainkan kemungkinan besar oleh PT. Telkomsel dengan agency barunya.

299

Dapat kami tambahkan, bahwa memang kami terlibat dalam pembuatan kartu telpon produk Telkomsel dengan model tersebut ditahun 1996/1997 dengn kontrak model, khusus untuk penggunaan kartu Hallo, Telkomsel. Namun setelah kontrak berakhir, pemakaian model tidak lagi menjadi tanggung jawab kami, tetapi PT Telkomsel dengan agency barunya...”

17. Bahwa, Pemohon melalui kusa hukumnya Gani Djemant & Partners, kembali mengirimkan Surat Peringatan (Somasi( No. : 2318/XI/GDP/RIC/01 tanggal 14 November 2001 sehubungan dengan penegasan dari PT. Inter Admark, tersebut di atas, dan tetap mengundang Termohon tetap tidak memberikan reaksi apapun sampai pada saat Permohonan Pernyataan Pailit ini didaftarkan. (vide bukti P-10) ;

18. Bahwa dari fakta-fakta di atas, telah sangat jelas dan nyata bahwa Termohon telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, yang secara tidak sah telah menggunakan wajah Pemohon sebagai model kartu Hallo produk Telkomsel dalam bentuk dan juga dalam ukuran iklan besar di paling sedikit dua billboard yang dipajang di Jalan Raya Darmo dan di Jalan Pemuda di Surabaya, sejak awal tahun 1998 sampai saat Permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan ;

Bahwa ketentuan tentang Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan sebagai berikut:

- “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut. ”

19. Bahwa Penggunaan Wajah Pemohon sebagai model iklan produk kartu Hallo Telkomsel dalam bentuk kartu serta juga dalam ukuran besar tersebut di atas tanpa ikatan kontrak sebagaimana lazimnya, jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon karena Pemohon tidak, memperoleh imbalan

300

meterial apapun, yang mewajibkan Termohon memberikan ganti rugi tersebut dalam bentuk uang kepada Pemohon;

20. Bahwa, dengan mengutus Bapak Imanuddin, staDdari PT. Telkomsel untuk membicarakan tentang jumlah ganti rugi yang akan dibayar oleh Termohon kepada Pemohon, telah menjadi suatu bukti yang nyata dan sederhana bahwa Telkomsel mengakui kewajibannya (utangnya) kepada Pemohon, walaupun kemudian menunjukan ke tidak konsistennya dengan mencoba untuk lari dari kewajiban (hutang)nya kepada Pemohon.

Dari fakta-fakta di atas, terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai kewajiban (hutang) kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

21. Bahwa seandainyapun Termohon tidak mengutus Bapak Imanuddin untuk menemui Pemohon dengan segala janji-janjinya, dengan telah memasang wajah Pemohon sebagai model iklan kartu Hallo tersebut, Termohon, paling tidak, wajib membayar honor Pemohon sebagai model iklan professional sebagaimana seharusnya.

Hal ini menunjukkan tidak adanya niat baik ataupun etika bisnis yang baik dan Termohon dengan melakukan upaya eksploitasi wajah Pemohon, yang memang profesinya digantungkan pada karimya di dunia model dan acting, tanpa merasa harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi ataupun honor kepada Pemohon atas penggunaan wajah Pemohon sebagai iklan dari produk Termohon tersebut;

22. Bahwa, kalau hal-hal seperti ini dibiarkan, maka akan sangat memberikan dampak buruk bagi industri dunia periklanan dan model di Indonesia,termasuk akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi para artis-artis yang meletakkan profesi dan masa depannya dalam dunia iklan maupun modeling tersebut;

301

23. Bahwa walaupun Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998, tentang kepailitan tidak dengan secara tegas memberikan definisi tentang hutang, akan tetapi dalam prakteknya, telah menjadi suatu pendapat yang diakui oleh Pengadilan Niaga bahwa pengertian hutang bukanlah hanya kewajiban yang timbul dari adanya pinjam meminjam uang saja (hutang dalam arti sempit). Pengertian “hutang” yang dianut oleh Pengadilan Niaga adalah hutang dalam arti luas, yang timbul tidak saja dari perjanjian pinjam meminjam uang, akan tetapi juga muncul sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak berkontrak yang menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan akibat dari wanprestasi tersebut untuk menuntut ganti kerugian atas akibat dari wanprestasi tersebut, selain juga kewajiban- kewajiban yang timbul karena Undang-Undang;

24. Bahwa sehubungan dengan pengertian hutang dalam arti luas, Pemohon mengutip pendapat majelis hakim kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus PT. Jawa Barat Indah (Termohon Pailit melawan Sumiani Omar Sandjaya dan Widyastuti (para Pemohon pailit) No.: Ol/KAS/Pailit/1999/ PN.Niaga/JKT-PST jo No.: 27/PAELIT/l 998/PN/NIAGA7JKT-PST, yang pada dasarnya mendukung pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga, sebagai berikut:

“Bahwa Undang-Undang No : 4 Tahun 1998, tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan hutang namun menurut Majelis yang dimaksud dengan hutang adalah : Suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, yang timbul karena perjanjian perikatan atau Undang-Undang, termasuk tidak hanya kewajiban debitur untuk membayar, akan tetapi juga hak dari kreditur menerima dan mengusahakan pembayaran. ”

Pengertian Utang Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,tentang Kepailitan :

302

Pengertian hutang dalam arti luas ini juga diterapkan dalam kasus Hasim Sutiono dan PT Muji Inti Utama (para Kreditur) melawan PT. Kutai Kertanegara Prima Coal dengan Ny. Iswati Sugianto(para Debitur) dimana, Majelis Hakim Niaga pada putusan No. 18/ pailit/1998/PN.Niaga/Jkt Pst, Majelis Hakim Kasasi M/VRI pada putusan No. 2/K/N/1999 dan Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali MARI dalam putusan No. 17/PK/N/1999 secara konsisten menerapkan utang dalam arti luas;

Dan selajutnya pada kasus Helena Malinda (Kreditur) melawan Intercon Enterprise (Debitur) Majelis Hakim Niaga dalam putusannya N o.: 13/Pailit/ 1999/PN.Niaga Jkt-Pst dan Majelis Hakim Peninjau Kembali pada putusan N o : 19/PK/N/1999 secara konsisten menerapkan pengertian hutang dalam arti luas.

2$. Bahwa dari fakta-fakta di atas, telah menjadi suatu kebenaran yang sederhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa secara hukum Termohon mempunyai kewajiban (hutang) yang timbul dari kewajiban mengganti rugi kepada Pemohon yang dapat ditagih atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon yang sangat m erugikan Pem ohon, sebagai model iklan yang menggantungkan pendapatan dan karimya pada dunia modeling tersebut;

26. Bahwa selain hutang kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai kewajiban (hutang) kepada kreditur lain, yaitu :

1. PT. Inti, Jalan Moch. Toha No. 77 Bandung 40253, Telp. (022) 5201501, Fax. (022) 5227729

2. PT. Lucent Technologies Network Systems Indonesia, MM2100 Industrial Town, Blok B-3 , Jalan Kalimantan I, Cibitung Bekasi 17520, Indonesia;

27. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 4

303

- “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang...”

maka Termohon adalah debitur yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 tersebut karena :

a. Termohon mempunyai minimal dua kreditur;

b. Salah satu dari hutang tersebut, yaitu tagihan Pemohon terhadap Termohon, telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Dengan demikian sudah sepatutnya bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Penunjukkan dan Pengangkatan Kurator atau Pengurus :

28. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang-undang N om or: 4 Tahun 1998 tentang hukum Kepailitan, maka dengan ini Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan N egeri Jakarta Pusat menunjuk dan m engangkat Andrey Sitanggang, SH.MH., dari Kantor Advokat dan Pengacara Andrey Sitanggang & Partners yang beralamat di Setia Budi Building I, 3 th Fl. Blok A-l, Jalan Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 sebagai Kurator dari Termohon (Debitur) dalam kepailitan ini;

29. Bahwa dalam hal Termohon mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Pemohon juga, mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat Andrey Sitanggang, SH.MH.,dari Kantor Advokat dan Pengacara Andrey Sitanggang & Partners yang beralamat di

tahun 1998 tentang kepailitan, yang antara lain mengatakan :

304

Setia Budi Building 1,3 th FI. Blok A-1, Jalan Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 sebagai Penggurus dalam PKPU tersebut;

30. Bahwa atas pengangkatan tersebut Andrey S itanggang, SH.MH.,telah memberikan Surat Keterangan tanggal 22 Oktober 2001 tentang tidak adanya benturan kepentingan dengan PT. Telkomsel Termohon (vide bukti P - l l);

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. M enerima dan m engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk dan mengangkat Andrey Sitanggang, SH.MH., dari Kantor Advokat dan Pengacara Andrey Sitanggang & Partners yang beralamat di Setia Budi Building 1,3 th Fl. Blok A -l, Jalan Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 sebagai Kurator Termohon dan ataupun sebagai Pengurus jika terjadi dalam PKPU;

4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)\

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah melampirkan surat-surat bukti yang telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim yaitu:

1. Bukti P-1 : Foto berwarna atas 2 (dua) billboard yangmemasang wajah Pemohon (Asli);

2. Bukti P-2 : Surat dari Pemohon kepada Termohon tertanggal7 maret 2001 (foto copy asli ada pada

305

Termohon);

3. Bukti P-3 : Surat Peringatan (Somasi) dari Pemohon kepada Termohon No. 974N/GDP/RIC/2001 tanggal 10 Mei 2001. (foto copy asli ada pada Termohon);

4. Bukti P-4 Surat Peringatan (Somasi) II dari Pemohon kepada Termohon No. 1162/V/GDP/RIC/2001 tanggal 31 Mei 2001 (foto copy asli ada pada Termohon);

5. Bukti P-5 Surat dari Termohon kepada Pemohon No. 021/ HK.01/SP.012/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001 (Asli);

6. Bukti P-6 Surat Undangan Pertemuan dari Pemohon kepada Termohon No. 1359/VI/GDP/RIC/01 tanggal 22 Juni 2001 (foto copy-Asli pada Termohon);

7. Bukti P-7 Surat dari Termohon kepada Pemohon No. 02/ PJS/SA/JKT/VII/2001 tanggal 11 Juli 2001 (Asli);

8. Bukti P-8 : Surat Peringatan (Somali) dari Pemohon kep PT. Inter A dm ark N o : 1509/VII/GDP/RIC/01 tanggal 12 Juli 2001 (Asli);

9. Bukti P-9 Surat dari PT. In ter Admark kepada Pemohon No. 54/SRT-1A/HT/VII/01 tanggal 20 Juli 2001 (Asli);

10. Bukti P-10 : Surat Peringatan (Somasi) dari Pemohon kepada Termohon No. 2318/X1/GDP/RIC/01 tanggal 14 Nopember 2001 (Asli);

306

11. Bukti P-11 : Surat Keterangan tanggal 22 Oktober 2001tentang tidak adanya Conflict of Interest dari Kurator yang diusulkan (Asli);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan secara patur menurut hukum, maka pada hari sidang pertama telah ditetapkan (Kamis, 29 Nopember 2001) Pemohon hadir dipersidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ricardo Sim anjuntak SH.,LLM , Retno Angkasawati SH., masing-masing Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum G ani Djemant & Partner beralamat di Gani Djemat Plaza Lt. 8 Jalam Imam Bonjol No. 76-78, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Juli 2001, dan hadir pula Termohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sulistya Adi, SH.,Novansyah Siregar,SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Sulistya Adi & Associates, beralamat di Jalan Tebet Raya, Komp. Perkantoran Tebet Mas Indah No. 3 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Nopember 2001 akan tetapi untuk kreditur lain tidak hadir walaupun sudah dilakukan pemanggilan dengan patut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah menanggapi dengan suratnya tertanggal 4 Desember 2001 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon Pailit menolak seluruh dalil Pemohon Pailit, kecuali yang secara tegas diakui;

2. Pengadilan Niaga tidak berwenang;

Bahwa dasar permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit adalah dalil adanya perbuatan melawan hukum oleh Termohon Pailit;

Masalah perbuatan melawan hukum merupakan lingkup peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga;

- Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

307

Umum Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. ”

Berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, wewenang Pengadilan Niaga hanya memeriksa dan memutus perkara Kepailitan, PKPU dan perkara lain dihidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Perbuatan melawan hukum jelas bukan Lingkup Pengadilan Niaga, tetapi peradilan umum;

Dengan demikian, permohon pernyataan pailit Pemohon Pailit haruslah dinyatakan ditolak;

3. Error In Persona :

Mohon Akta, Pemohon Pailit menyatakan dengan tegas dan nyata bahwa kontrak sebagai model iklan produk Sim Card Kartu Hallo Telkomsel dibuat antara Pemohon Pailit dengan PT. Inter Admark bukan dengan Termohon Pailit;

Oleh karenanya, segala akibat hukum dari kontrak antara Pemohon Pailit dan PT. Inter Admark hanyalah mengikat Pemohon Pailit dengan PT. Inter Admark dan tidak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga termasuk Termohon Pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

- “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yangmembuatnya. Suatu perjanjian tidaka dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga... ”

Dengan demikian, masalah pembayaran Pemohon Pailit harus ditagih pada PT. Inter Admark, bukan kepada Termohon Pailit;

Oleh karena itu, Termohon Pailit tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Pailit;

308

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Desember 1958, Nomor MA.4K/Sip/1958 “Syarat mutlak untuk menarik seseorang didepan pengadilan harus ada perselisihan hukum antar kedua pihak”;

4. Tidak Ada Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Bahwa tidak ada hubungan hutang piutang antara Termohon dan Pemohon;

Dasar permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon Pailit terhadap Termohon pailit, adalah dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Pailit (vide permohonan butir 7, 19, 20 dan 25);

Bahwa Termohon pailit membantah dengan tegas dalil Termohon Pailit tentang adanya perbuatan melawan hukum dari Termohon Pailit;

Masalah perbuatan melawan hukum merupakan lingkup Peradilan Umum, Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga. Ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum masih harus terbukti dahulu dalam suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bagaimana perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai hutang bila perbuatan melawan hukumnya belum terbukti dan tuntutan ganti rugi tidak jelas dasarnya?

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 192/ Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 “Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian clalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna. ”

Jadi tidak jelas tentang adanya hutang dalam permohonan pailit ini, sebagaimana syarat utama Pasal 1 ayat I Undang-Undang Nomor :

309

41998 tentang Kepailitan.

Apalagi hutang yang dipaksakan sebagai hutang yang “telah jatuh waktu dan dapat ditagih”. Kapan jatuh waktunya dan kapan dapat ditagihnya?

Bahwa putusan-putusan yang ditunjuk Pemohon Pailit (vide halaman 9 dan 10 permohonan) tidak relevan dan kapan perkara ini;

5. Tentang Kreditur Lain :

Bahwa Termohon P ailit menolak dalil Pemohon butir 26 Permohonannya karena Termohon Pailit tidak mempunyai hutang kepada Kreditur lain, baik kepada PT. Inti maupun kepada PT. Lucent Technologies Network Systems Indonesia (v id e su ra t) PT. Lucent Technologies Network Systems Indonesia tanggal 30 Nopember 2001, bukti T-IIA;

Lebih lanjut, Pemohon dalam permohonannya menunjukkan secara terang dan nyata hutang Termohon kepada PT. Inti beserta dasar hukum timbulnya hutang tersebut. Oleh karenanya, Termohon Pailit mensomeer Pemohon Pailit membuktikan adanya hutang Pemohon Pailit pada PT. Inti;

Dengan demikian terbukti Termohon Pailit memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur, yang dipersyaratkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998, sehingga permohonan pernyataan pailit harus ditolak;

6. Tentang Pembuktian Sederhana :

Bahwa dalil Pemohon Pailit mengenai adanya perbuatan melawan hukum masih haus terbukti secara sah terlebih dahulu dengan Putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak memenuhi unsur fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit,

310

sebagaimana disyaratkan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang kepailitan;

7. Tentang Perbuatan Melawan Hukum :

Bahwa seandainya pun (quad non) Majelis beranggapan perbuatan melawan hukum merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Niaga ini, Termohon Pailit menolak dalil Pemohon Pailit butir 7 permohonannya yang menyatakan, tindakan Termohon Pailit yang telah memasang foto Pemohon untuk produk SIM Card kartu HALO dalam media iklan billboard di Surabaya adalah perbuatan melawan hukum;

Foto tersebut merupakan desain yang dibeli oleh Pemohon Pailit dari PT. Inter Admark dan surat PT. Inter Admark No. 04/SRT- IA/HT/OI tanggal 31 Januari 2001 (bukti T-IA) menyebutkan, sepanjang foto Pemohon Pailit selaku model berbentuk kartu telepon SIM Card Kartu HALO, maka Termohon Pailit berhak menggunakan Foto Pemohon Pailit dalam berbagai kegiatan promosi di TV, billboard dan bentuk promosi lainnya dan tanpa batas waktu penggunaannya;

Sehingga jelas dan nyata dalil Pemohon Pailit yang menyatakan bahwa hak pemasangan SIM Card kartu HALO dengan foto Pemohon Pailit hanya sampai dengan tahun 1997 tidak berdasarkan hukum dan karenanya tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari Termohon Pailit;

8. Tentang Dalil Wanprestasi:

Bahwa pada halaman 3 butir 4 Pemohon Pernyataan Pailit, Pemohon Pailit mendalilkan Termohon melanggar perjanjian”;

Termohon Pailit mensomer Pemohon Pailit membuktikan adanya perjanjian antara Pemohon dan Termohon Pailit;

311

Tidak mungkin ada pelanggaran perjanjian bila perjanjiannya sendiri tidak pernah ada;

9. Tentang Wanprestasi yang Digabungkan Dengan Perbuatan melawan Hukum;

Bahwa pada halaman 3 butir 4 Permohonan Pernyataan Pailit, Pemohon Pailit mendalilkan Termohon telah wanprestasi, lain pihak, dalam permohonan yang sama butir 7, 19 dan 25, Pemohon Pailit mendalilkan Termohon telah melawan hukum;

Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dengan gugatan wanprestasi, sehingga permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit haruslah ditolak;

10. Tentang Som asi:

Bahwa somasi-somasi Pemohon Pailit tidak berdasarkan hukum. Dalil Pemohon Pailit mengenai adanya response staf Termohon Pailit (videpermohonan butir 8, 12 dan 20) merupakan dalil sepihak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Permohonan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon Pailit membayar biaya perkara ;

ATAU

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

312

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan berupa bukti tertulis yang terdiri dari:

1. Bukti T-1A

2. Bukti T-IB

3. Bukti T-2A

4. Bukti T-2B

Surat PT. Inter Admark No. 04/SRT-1A/HT/I/ 01, tanggal 31 Januari 2001;

Terjemahan oleh Penerjemah dibawah sumpah atas PT. In ter A dm ark No. 04/SRT-1 A/HT/I/ 01, tanggal 31 Januari 2001;

Surat PT. Lucent Technologies Network Systems Indonesia tanggal 30 Nopember 2001;

Terjemahan oleh Penerjemah dibawah sumpah atau surat dari PT. Lucent Technologies Network Systems Indonesia tanggal 30 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

M enim bang, bahwa Perm ohonan tersebut d idaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Nopember 2001 yang oleh karena telah memenuhi persyaratan administratif maka Permohonan tersebut telah mendapatkan Nomor register 59/Pailit/2001/PN. Niaga. jkt-Pst;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya hutang Debitur PT. Telkomsel pada Pemohon (Kreditur)

313

sbesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang timbul sebagai akibat ditanda tanganinya kontrak untuk menjadi model iklan bagi produk kartu Halo (sim card) Telkomsel yang khusus diedarkan di wilayah Surabaya antara Pemohon (Kreditur) dengan PT. Inter Admark pada tahun 1996/1997;

2. Akan tetapi setelah kontrak sebagaimana tersebut berakhir pada tahun 1997 ternyata Debitur masih mempergunakan wilayah Pemohon (Kreditur) selaku model iklan dalam kartu Hallo Telkomsel dan bahkan juga dipasang pada 2 (dua) Bill Board berukuran besar di dua wilayah utama kota Surabaya, yaitu di Jalan Raya Darmo dan di Jalan Pemuda hingga saat Permohonan Pernyataan Pailit ini didaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3. Bahkan atas fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Pemohon (Kreditur) telah beberapa kali memperingatkan PT. Inter Admark selaku Agency dari Debitur;

4. Bahwa terhadap peringatan dari Pemohon (Kreditur) tersebut maka PT. Inter Admark secara lisan menyatakan bahwa sejak tahun 1997 PT. Inter Admark tidak terikat kontrak lagi dengan Debitur sehingga tanggung jawab atas kejadian sebagaimana dimaksud dalam poin.2 di atas ada pada Debitur;

5. Bahwa berdasarkan jawaban lisan dari PT. Inter Admark tersebut maka Pemohon (Kreditur) meminta pertanggung jawaban Debitur atas kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam poin. 2 di atas dan menuntut ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi tidak pernah diwujudkan secara nyata, sehingga karenanya Pemohon (Kreditur) melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Somasi dalam bentuk Surat No. 974/V/GDP/RIC/2001 tanggal 10 Mei 2001, Surat No.:1162/V/GDP/RIC/01 tanggal 31 Mei 2001 yang dijawab Debitur melalui suratnya No. 021/HK.01/ SP.012/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001 yang memohon pengunduran waktu pertemuan untuk mengumpulkan bukti-bukti di lapangan;

314

6. Bahwa dua hari sebelum waktu pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Somasi Pemohon (Kreditur) tanggal 31 Mei 2001 Debitur mengutus salah seorang stafnya untuk menemui Pemohon (Kreditur) dan menyampaikan pesan dari direksi Debitur bahwa Debitur akan memberikan ganti rugi sesuai dengan Permohonan dari Pemohon (Kreditur) sebagaimana dimaksud dalam poin. 5 di atas;

7. Bahwa ternyata Debitur tidak memenuhi janjinya sebagaimana dimaksud dalam poin 6 tersebut di atas sehingga Pemohon (Kreditur) melalui Kuasa Hukumnya kembali mengajukan Surat Somasi sekaligus undangan untuk mengadakan pertemuan ke 3 No. 1359/ V/GDP/RIC/01 Tangga! 22 Juni 2001 akan tetapi ternyata dijawab dengan Surat Debitur Tanggal 11 Juli 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Debitur tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon (Kreditur) akan tetapi hanya dengan PT. Inter Admark selaku Agency Debitur yang pernah mengadakan kontrak dengan Pemohon (Kreditur) tahun 1996/1997;

8. Bahwa dengan mendasarkan diri pada Surat Debitur tanggal 11 Juli 2001 sebagaimana tersebut di atas maka, Pemohon (Kreditur) mengirimkan surat Somasi pertama pada PT. Inter Admark No: 1509/VII/GDP/RIC/01 tanggal 12 Juli 2001 yang mengingatkan PT. Inter Admark atas kerugian Pemohon (K reditur) karena penggunaan Wajah Pemohon (Kreditur) sebagai model iklan oleh Debitur secara melawan hukum walaupun masa kontrak telah berakhir;

9. Bahwa atas surat Somasi Pemohon (Kreditur) sebagaimana tersebut di atas PT. Inter Admark melalui surat menyatakan pada pokoknya bahwa sejak tahun 1999 tidak lagi mempunyai hubungan dengan Debitur hingga karenanya tanggung jawab ada pada Debitur;

10. Bahwa dengan mendasarkan diri pada jawaban tertulis dari PT. Inter Admark sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon

315

(Kreditur) melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan Surat Somasi ke 4 pada Debitur untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 6 di atas akan tetapi hingga Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Debitur tidak melaksanakan kewajibannya hingga karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon (Kreditur) untuk mohon pada Majelis Hakim agar menyatakan Debitur berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon (Kreditur) telah mengajukan bukti berupa bukti, photo copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, diberi tanda P-l sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) maka Debitur melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapan tertulisnya tanggal 4 Desember 2001 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena dasar pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, sedangkan perbuatan Melawan Hukum maupun Wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Pasal Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang- Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan buka merupakan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mengadili maupun memutuskannya akan tetapi menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri;

2. Dengan didalilkannya Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Permohonan Pernyataan pailit ini maka pembuktian sederhana

316

sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 6 ayat (3) Perpu N om or: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nom or: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi tidak terpenuhi;

3. Dengan mendasarkan diri pada Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. M A.4K/Sip/1958 tanggal 13 D esem ber 1958 maka dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini terjadi Error in Persona dimana kontrak penggunaan wajah Pemohon (Kreditur) selaku model iklan dalam Kartu Halo dilakukan antara Pemohon (Kreditur) dengan PT. In ter A dm ark bukan dengan Debitur, sehingga karenanya penagihan pembayaran seharusnya diajukan pada PT. Inter A dm ark selaku pihak yang terikat dalam perjanjian yang bersangkutan, buka pada Debitur;

4. Dengan mendasar diri pada Pasal 1 ayat 1 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 192 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 maka oleh karena tiadanya hubungan hukum antara Debitur dengan Pemohon (Kreditur) maka Debitur tidak mempunyai hutang, apalagi hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih yang menurut dalil

Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian;

5. Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini ternyata tidak dapat menunjukkan adanya Kreditur Lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat 1 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil tanggapannya maka Debitur telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan diberi tanda T-1A, T-IIB.T-IIA dan T-llB.

317

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan yang diajukan oleh Debitur sebagaiman tersebut di atas maka Pemohon (Kreditur) telah mengajukan sanggahannya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pernyataan Pailitnya semula dan mengakui menemui kesulitan untuk mengajukan bukti tentang keberadaan Kreditur Lain sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan yang diajukan oleh Debitur sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut:

Terhadap Tanggapan 1 dan Tanggapan 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, hingga dengan demikian sudah seharusnya Debitur mengajukan bukti- bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR guna memperkuat dalil-dalil Tanggapannya ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan diri pada Pasal 163 HIR jo. Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini berdasarkan Pasal 284 ayat 1 Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan serta memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan oleh Debitur ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat memperkuat Tanggapan 1 dan Tanggapan 2 ini, hingga karenanya adalah sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Tanggapan 1 maupun Tanggapan 2 ini;

Dengan demikian dengan mendasarkan diri serta memperhatikan ketentuan Pasal 280 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan hukum memberikan kewenangan pada Pengadilan Niaga untuk

318

memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan, termasuk Permohonan Pernyataan Pailit ini, asalkan Pemohon (Kreditur) dapat memberikan bukti-bukti yang cukup bahwa Permohonan yang diajukannya itu memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (bagi perkara Permohonan Pernyataan Pailit) atau Pasal 212 Perpu Nomor : 1 Tahun 1999 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (bagi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Mengenai dasar atau latar belakang timbulnya hutang, sebagai contoh adalah bahwa timbulnya hutang tersebut disebabkan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum dan atau Wanprestasi sebagaimana terjadi dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini, tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pernyataan Pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun perkara-perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah karena yang disebut dengan hutang adalah : kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur; bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dan harta kekayaan Debitur;

Mengenai pembuktian apakah hutang yang bersangkutan timbulnya karena adanya Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, misalnya atau tentang dasar maupun latar belakang timbulnya hutang tersebut sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang mendalilkan yang dalam hal ini tentunya harus memperolehnya dari Pengadilan Negeri, misalnya dalam bentuk Putusan Pengadilan Negeri yang telah mertipunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Debitur berutang pada Pemohon (Kreditur) akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum maupun

319

Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon (Kreditur);

Dengan kata lain Pengadilan Niaga memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan Pernyataan Pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perkara-perkara lain dibidang Perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (bagi perkara Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) ini atau Pasal 212 Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (bagi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan memeriksa pula bukti- bukti yang diajukan oleh pihak yang mendalilkan. Disinilah letak pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat 3 Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang- Undang Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan itu;

Terhadap Tanggapan 3 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, hingga dengan demikian sudah seharusnya Debitur mengajukan bukti- bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR guna memperkuat dalil-dalil tanggapannya ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan diri pada Pasal 163 HIR jo. Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini berdasarkan Pasal 284 ayat 1 Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Debitur ternyata bukti T-l.A dan T-l.B ternyata tidak dapat

320

memperkuat Tanggapan 3 ini hingga karenanya adalah beralasan secara sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Tanggapan ke-3 ini;

Terhadap Tanggapan 4 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan bahwa

barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, hingga dengan demikian sudah seharusnya Debitur mengajukah bukti- bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR guna memperkuat dalil-dalil Tanggapannya ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan diri pada Pasal 163 HIR jo. Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini berdasarkan Pasal 284 ayat 1 Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang_undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Debitur ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat memperkuat Tanggapan ke 4 ini hingga karenanya adalah sah menurut hukum Majelis Hakim untuk menolak Tanggapan ke 4 ini;Terhadap Tanggapan ke 5:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, hingga dengan demikian sudah seharusnya Debitur mengajukan bukti- bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR guna memperkuat dalil-dalil tanggapannya ini;

Menimbang, bahwa Tanggapan ke 5 ini sudah menyangkut pada substansi pokok perkara maka M ajelis Hakini akan mempertimbangkannya dalam Pokok Perkara sebagaimana dibawah ini;

321

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung kedua Kreditur Lain yang didalilkan oleh Pemohon Kreditur dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya ini yaitu PT. Inti dan PT. Lucent Technologies Network Systems Indonesia tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Perpu Nomor : ITahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas Tanggapan yang diajukan Debitur sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat selama pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit ini dihubungkan pula dengan isi Pasal 1 ayat 1 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang kem udian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan seharusnya terlihat adanya suatu hubungan hukum antar pemohon (Kreditur) dengan Debitur, yaitu hubungan hukum perikatan atau suatu ikatan dalam bidang hukum harta benda (Vermogens Recht) antara dua orang/pihak atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu (dalam hal ini adalah Kreditur) sedangkan pihak yang lain (Dalam hal ini adalah Debitur) wajib melaksanakan kewajibannya tadi akan menimbulkan apa yang disebut dengan Utang, yakni kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing , baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul karena Perjanjian atau Undang- Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur; bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan butki P-l, P-2, P-S, P-4, P-5, P- 6, P-7, P-8, P-9, P-10dan P-l 1 yang diajukan oleh Permohon (Kreditur) guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini dengan memperhatikan

322

ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam Permohonan ini berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan serta memperhatikan pula fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini yang diperoleh dari Tanggapan maupun saggahan Pemohon (Kreditur) maupun Debitur sendiri baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 1 ayati Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang- Undang Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka ternyata Pemohon (Kreditur) tidak dapat membuktikan bahwa benar PT. Telkomsel adalah Debitur dari Pemohon (Kreditur);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang adanya Debitur sebagaimana tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula bukti P-1, P-2, P-3.P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 yang permohonannya ini serta memperhatikan pula fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini yang diperoleh dari Tanggapan maupun Sanggahan dari Pemohon (Kreditur) dan juga Debitur baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 1998yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka ternyata Pemohon (Kreditur) tidak dapat membuktikan bahwa benar Saudari Yulia Tresnasari Yahya merupakan Kreditur dari Debitur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-l, P-2, P-3, P-4, P-5, P- 6, P-7, P-8, P-9, P-10dan P-11 yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini berdasarkan Pasal 284 ayat 1 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang- Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan serta memperhatikan pula Tanggapan Debitur maupun Sanggahan Pemohon (Kreditur) atas

323

Tanggapan Debitur sebagaimana tersebut di atas serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa PT. Inti yang didalilkan oleh Pemohon (Kreditur) sebagai Kreditur Lain tidak pernah hadir dalam persidangan walau telah dipanggil dengan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Tanggapan ke. 5 dari Debitur tentang tiadanya Kreditur Lain dan juga bukti T-ll.A dan T-II.B yang diajukan oleh Debitur guna memperkuat dalil-dalil Tanggapannya tersebut ternyata membuktikan bahwa Pemohon (Kreditur) tidak dapat membuktikan adanya unsur Kreditur Lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal I ayat 1 Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang- Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-l, P-2, P-3, P-4, P-5, P- 6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-l 1 yang diajukan Pemohon (Kreditur) guna memperkuat dalil-dalil Permohonan Pernyataan Pailitnya ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat 1 Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan serta memperhatikan fakta Hukum yang terungkap selama persidangan Permohonan Pernyataan Pailit ini yang diperoleh dari Tanggapan Debitur secara lisan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim atas Tanggapan 1 dan Tanggapan 2 sebagaimana tersebut di atas dihubungkan pula dengan Pasal 1 ayat 1 Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadai Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ternyata juga tidak dapat membuktikan akan adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon (Kreditur) yang menurut Pemohon (Kreditur) timbul sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur yang menyebabkan timbulnya kerugian yang dilakukan oleh Debitur yang menyebabkan timbulnya kerugian yang dinilai oleh Pemohon (Kreditur) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

324

Pembuktian mengenai adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dari mana timbulnya hutang yang bersangkutan, apakah berasal dari adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (Kreditur) dalam permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan ini, bukan harus d ibuktikan oleh Pengadilan Niaga akan tetapi harus dibuktikan sendiri oleh yang mendalilkannya, dalam hal ini adalah Pemohon (Kreditur) ; Pengadilan Niaga dalam hal ini hanya mengadili perkara Permohonan Pernyataan Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Perpu N om or: 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor :4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) di persidangan guna memenuhi asas pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud guna memenuhi asas pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 3 Perpu Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim baik tentang Tanggapan Debitur maupun tentang Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon (Kreditur) sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 164 HIR yang diberlakukan dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini berdasarkan Pasal 284 ayat 1 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan terbukti bahwa Permohonan Pernyataan Pailit ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tentang adanya unsur Debitur, Kreditur, Kreditur Lain dan Utang yang salah satunya telah jatuh Tempo dan Dapat Ditagih; karenanya adalah sah menurut Hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Pernyataan Pailit ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Permohonan Pernyataan Pailit ini maka berdasarkan atas asas Keadilan dan Kepatutan serta ketentuan hukum acara yang berlaku Pemohon (Kreditur) dibebani untuk

325

membayar dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 163 HIR jo. Pasal 164 HIR jo. Pasal 1 ayat jo. Pasal 6 ayat 3 jo. Pasal 280 jo. Pasal 284 ayat 1 Perpu Nomor : 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

ISI PUTUSAN:

- Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur), yaitu Yulia Tresnasari Yahya untuk seluruhnya;

- Membebankan Pemohon (Kreditur) tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

326


Catatan A khir:

1. Pengadilan Niaga telah memperluas batasan pengertian “ utang “ yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Pendapat ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

2. Pengadilan Niaga juga menyatakan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini yang didasarkan pada alasan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi, karena berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, memang Pengadilan Niagalah yang berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dan benar pula pengadilan menyatakan bahwa pemohon pailit lah yang harus membuktikan dalil dalilnya (perbuatan melawan hukum dan wan prestasi), sesuai dengan ketentuan pasal 163 dan 164 HIR.

3. Tetapi perlu diingat ketentuan pasal 284 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yang mengatur hukum acara yang bersifat khusus yang diatur dalam Undang-undang ini yaitu asas pembuktian secara sederhana atas fakta atau keadaan sebagai persyaratan untuk dinyatakan pailit, seperti diatur dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan.

4. Karena itu sesuai dengan tujuan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sub (b) dan (c), penyelesaian sengketa utang piutang secara cepat, terbuka dan efektif, alangkah baiknya apabila permohonan pernyataan pailit ini ditolak dengan alasan pembuktiannya tidak sederhana seperti ditentukan oleh pasal 6 ayat (3).

Parwoto Wignjosumarto, SH.

327


M EN OLAK :- PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

M i l i k P e r p u s t a k a a n

Mahkamah Agung - 1

HUKUM NIAGA

329

y j m rj j j / o s i u i t *

/! ! i ! Y

UTANG TERBUKTI TETAPI KREDITUR LAIN TIDAK TERBUKTI PEMAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

DITOLAK

• Pemohon PT. Bumijaya Tanjung mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon PT. A suransi Tugu Indo , berdasarkan alasan-alasan berikut:

- Pemohon adalah pemegang Polis yang diterbitkan oleh termohon dan berhak atas uang pertanggungan jenis “Polis Standar Kebakaran Indonesia Untuk Itu, Pemohon telah menutup premi sebesar Rp.39.649.600,-(tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)

- Pada tanggal 26 Juli 1999 terjadi kebakaran atas objek pertanggungan senilai Rp.3.327.374.670,76.(tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat enam ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh enam sen) Tetapi ketika Pemohon mengajukan klaim, Termohon menolak untuk uang pertanggungan sebagaimana telah diperjanjikan.

• Pertimbangan Majelis Hakim antara lain:

- Alasan-alasan yang diajukan Termohon untuk tidak membayar uang pertanggungan, adalah tidak dibenarkan Dengan kata lain Termohon wajib membayar uang pertanggungan kepada Pemohon.

- Tetapi keberadaan Kreditur Lain yang dibuktikan oleh Termohon melalui Kliping Koran dan Tertanggung Asuransi yang belum jatuh tempo, tidak memenuhi kriteria tentang adanya Kreditur Lain dalam permohonan pailit ini.

331

• Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan permohonan pailit Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvanklijk).

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 28/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT-PST

TANGGAL 26 JULI 2001

DALAM PERKARA

antara

Pemohon:

PT. Bumijaya Tanjung, berkedudukan di Jalan Margomulyo No. 10 (belakang) Tandes Surabaya.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Denny Kailimang, SH.

2. Harry Ponto, SH.LLM.

3. Benny Ponto, SH.

4. Togap Marpaung, SH.

5. Reiny Triwulandari, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Lontoh & Kailimang, Beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47 Menteng, Jakarta Pusat.

terhadap:

Termohon:

PT. Asuransi Tugu Indo, beralamat di Gedung Bunas Graha Atrium

332

Lantai 14, Jalan Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat cq. PT. Asuransi Tugu Indo Cabang Surabaya, berkedudukan di Jalan Tidar 61/1 Surabaya 60251.

DUDUK PERKARA :

Pemohon, berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 27 Juni 2001 dalam Register No. 28/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt-Pst.,mengajukan permohonan kepailitan dengan alasan-alasan berikut:

1. Pemohon adalah selaku Pemegang Polis dan/ atau pihak yang berhak menerima uang pertanggungan atas “Polis Standard Kebakaran Indonesia “ yang diterbitkan oleh Termohon sejak tahun 1993, terakhir berdasarkan Polis No. FY-97000464-0001-04 (perpanjangan) dengan jangka waktu pertanggungan sejak tanggal 2 Juni 1999 s/d tanggal 2 Juni 2000 pada pukul 12.000 siang waktu setempat (bukti P-l s.d lc).

2. Berdasarkan bukti P -l, Pemohon telah mengasuransikan seluruh bangunan, mesin-mesin, dan bahan baku/stok (“ALL RISK”) (untuk selanjutnya disebut juga “Obyek Pertanggungan”) pada lokasi pabrik Pemohon, di Margomulyo No. 10 (belakang) Tandes, Surabaya, dengan perincian sebagai berikut:

Obyek dipertanggungkan : Jumlah pertanggungan :

bangunan

mesin

stok barang

Jumlah

= IDR 1,000,000,000.00

= IDR 2,460,000,000.00

= IDR 2,000,000,000.00

= IDR 5,460,000,000.00

Terlampir dalam bukti P-l (daftar mesin-mesin produksi dan daftar stok barang yang dipertanggungkan).

333

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dalam Polis Pemohon wajib membayar uang premi kepada Termohon sebesar Rp. 39.649.600,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang keseluruhannya telah dibayar lunas oleh Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Termohon, sesuai bukti kuitansi yang diterbitkan Termohon (bukti P-2).

4. Pada tanggal 26 Juli 1999, telah terjadi musibah kebakaran atas sebagian objek pertanggungan dan akibat musibah kebakaran tersebut Pemohon telah m enderita kerugian sebesar Rp. 3.327.374.670.76, (tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen) sebagaimana klaim Pemohon kepada Termohon untuk memperoleh pembayaran pertanggungan (bukti P-

■ 3).

5. Untuk kelancaran proses pencairan klaim yang diajukan Pemohon kepada Termohon, Pemohon telah memenuhi dan memberikan seluruh dokumen berkaitan dengan persyaratan klaim yang diminta dan ditentukan oleh Pihak Termohon maupun pihak adjusteer yang ditunjuk Termohon (bukti P-4 s/d P-9), dengan telah dipenuhinya dan diberikannya oleh Pemohon seluruh dokumen berkaitan dengan persyaratan klaim yang diminta dan ditentukan oleh Pihak Termohon, klaim yang diajukan Pemohon adalah patut untuk dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon.

6. Walaupun Pemohon telah mengajukan klaim kepada Termohon dengan terlebih dahulu melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Termohon, namun Termohon dengan berbagai dalil yang tidak jelas dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang pertanggugan tersebut kepada Pemohon, meskipun telah ditegur berulangkah oleh Pemohon sendiri maupun kuasa hukumnya (bukti P-10 dan P-12). Oleh karenanya terbukti Termohon tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang pertanggungan tersebut kepada Pemohon.

334

7. Berdasarkan penjelasan pada poin 1 sampai 6 di atas jelas terbukti Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, atau lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kewajiban Termohon tersebut merupakan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dimana kewajiban tersebut dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun kontinen, yang timbul karena perjanjian (dalam hal ini polis), sehingga kewajiban Termohon dalam hal ini adalah selaku Debitur yang wajib berprestasi menyerahkan sejumlah uang pertanggungan kepada Pemohon selaku Kreditur dalam kapasitas Pemohon selaku Tertanggung yang berhak menuntut prestasi dari Penanggung/Termohon.

8. Bahwa akibat tidak dipenuhinya kewajiban Termohon kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran uang pertanggungan sebagaimana yang ditentukan dalam polis tersebut, maka sampai dengan diajukannya Permohonan Pailit ini Pemohon telah melakukan kerugian materiiil uang pertanggungan sebesar Rp. 3.327.374.670,76; (tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh enam sen) (belum termasuk bunga yang seharusnya dinikmati Pemohon, jika saja Termohon telah membuktikan kewajibannya membayar uang pertanggungan sejak kelengkapan persyaratan dokumen-dokumen klaim telah dipenuhi Pemohon Oktober 1999 s/ d permohonan ini diajukan sebesar 6% per tahun sesuai suku bunga bank).

9. Bahwa karena sampai dengan saat ini Termohon tidak memenuhi kewajibannnya untuk membayar uang pertanggungan serta bunga kepada Pemohon, pada hal kewajiban tersebut merupakan utang yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon, karena itu dikhawatirkan Termohon tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya kepada Pemohon.

335

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka tentunya akan menimbulkankerugian yang sangat besar bagi Pemohon, serta menimbulkan preseden buruk dalam bidang perasuransian di Indonesia,sehingga wajarlah kiranya Termohon dinyatakan Pailit.

10. Bahwa selain Pemohon, Termohon juga mempunyai utang kepada pihak ketiga lainnya yang diakui sendiri oleh Termohon sesuai Laporan Neraca Termohon per -31 Desember 2000 dan 1999 (dalam jutaan rupiah), yang diumumkannya dalam Harian Bisnis Indonesia, Senin, 28 Mei 2001 (bukti P-13), lihat kolom 4.

Kewajiban Modal Sendiri angka I Romawi Utang

yang Pemohon kutip sebagai berikut, yaitu terhadap:

KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI 2000 1999

I. Utang1. Utang Klaim 3.012 1.3902. Utang Reasuransi3. Utang Komisi 941 9664. Utang Pajak 218 473

1.609 1.415

5. Biaya yang masih harus dibayar 178 2246. Utang lain 1.076 -7. Jumlah Utang (1 s/d. 6) 7.034 4.468

II. Cadangan Teknis8. Premi yang belum merupakan

pendapatan3.281 4060

9. Estimasi Klaim Retensi Sendiri 1.580 4.06810. Jumlah Cadangan Teknis (8+9) 4.861 8.12811. Jumlah Kewajiban (7+10)12. Pinjaman Subordinasi

11.895 12.596

336

III. Modal Sendiri13. Modal disetor 6.000 6.00014. Agio Saham - -

15. Cadangan 1.000 1.00016. Kenaikan (Penurunan) - -

Surat Berharga17. Selisih Penilaian Aktiva Tetap - -18. Saldo Laba 2.790 2.94819. Jumlah Modal Sendiri (13 s/d 18) 9.790 9,94820. Jumlah Kewajiban dan 21.685 22.544

Modal sendiri (11+12+19)

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Termohon mempunyai lebih dari satu Kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, diantaranya utang kepada Pemohon.

Oleh karenanya secara hukum, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pem erintah Pengganti Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan adalah patut, apabila Termohon dinyatakan pailit.

12. Oleh karena secara hukum patut Termohon dinyatakan pailit, maka secara hukum hams diangkat/ditunjuk Hakim Pengawas dan Kurator untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, mohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjatuhkan putusan terhadap permohonan Pemohon yaitu:

337

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

2. Menyatakan Termohon PT. Asuransi Tugu Indo, Pailit dengan segala akibat hukumnya.

3. Mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

4. Mengangkat Saudara Yuhelson, SH., berkantor di Bramm & Associates, beralamat di Jalan Boelevard Raya QJ No. 28, Kelapa Gading, Jakarta 14240, sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon.

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, hadir dalam persidangan, Benny Ponto,SH. dan Reiny Triwulandari, SH., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Lontoh & Kailimang, Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak selaku kuasa hukum PT. Bumijaya Tanjung (Pemohon Pernyataan Pailit) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2001 (surat kuasa terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tersebut,hadir pula Lukman Arifin,SH. dan Edino Girsang,SH., Advokat dan pengacara pada kantor Advokat & pengacara Arifin & Associates, berkantor di jalan Agus Salim No.57, Lantai 3, Jakarta 10340, baik secara bersama-sama maupan sendiri -sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Termohon dalam permohonan pernyataan pailit ini berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 13/AA/V W2001 tanggal 3 Juli 2001;

Menimbang, bahwa selain bertindak sebagai kuasa hukum dari pemohon pernyataan pailit kehadiran Benny Ponto,SH. dan Reiny Triwulandari, SH., Advokat dan pengacara dari Kantor Hukum Lontoh & Kailimang, Jalan H.O.S. Cokroaminoto No.47, Menteng, Jakarta Pusat

338

dalam persidangan juga bertindak selaku kuasa hukum dari Tuan Dominggus Simatauw, SH. berdasar atas Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2001 (Surat Kuasa Khusus terlampir);

Menimbang, bahwa pihak-pihak berperkara yang hadir dalam persidangan tidak saling mengajukan keberatan terhadap kehadiran kuasa hukum dari masing-masing pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon menyampaikan tambahan dalam surat permohonannya , yaitu dengan menyebut Tuan Dominggus Simatauw, SH. selaku pemegang polis Fy-01000073-0001-00 yang juga nantinya mengharapkan mendapat ganti kerugian dari Termohon;

Menimbang, bahwa tambahan tersebut ditempatkan dalam surat permohonannya diantara uraian posita angka 10 dan angka 11 dengan diberi angka 10 a;

Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon membacakan surat permohonannya dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, kuasa hukum Termohon juga membacakan tanggapannya yang disampaikan secara tertulis dengan surat tertanggal 12 Juli 2001 dengan isi sebagai berikut:

1. Permohonan Pailit Pemohon Cacat Juridis :

Bahwa pada sidang tanggal 9 Juli 2001, kuasa pemohon pailitmengaku mewakili Kreditur lain yang bernama Tuan DominggusSimatauw, SH. dan melakukan perubahan atas permohonannya padahalaman 3,butir 10a, dikutip sebagai berikut:

’’Tambahan Kreditur Lain, yaitu: Tuan Dominggus Simatauw, SH. selaku pemegang polis Fy.010000 73-0001-00 yang juga nantinya mengharapkan mendapat ganti kerugian dari Termohon “;

339

Bahwa mengenai kwalitas pemohon pailit, tidak tepat sebagai kuasa pemohon pailit merangkap kuasa “Kreditur Lain”, hal ini akan menimbulkan kerancuan dan benturan kepentingan dalam pengajuan perkara. Sama halnya kuasa Pemohon juga tidak dibenarkan mewakili salah satu Termohon.

Demikian juga tentang perubahan pailit, tentang adanya tambahan Kreditur, harus ditolak, karena akan berakibat terjadinya perubahan yang substansial terhadap permohonan pailit mengesampingkan “Kreditur Lain”, yang sudah diajukannya dalam permohonan pailit.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, permohonan pailit Pemohon cacat yuridis, karenanya permohonan tersebut patut ditolak.

2. Tidak ada utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit:

a. Utang tidak ada atau belum ada.

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon timbul akibat penandatanganan polis asuransi No. Fy 97000464- 0001-04, dimana Termohon sebagai tertanggung.

Objek pertanggungan adalah bangunan gudang, mesin-mesin dan bahan baku, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp. 5.460.000.000,-, jenis pertanggungan adalah “Polis Standar Kebakaran Indonesia”, bukan Polis All Risk”, sebagaimana didalilkan Pemohon.

Beda antara Polis Standar Kebakaran Indonesia dengan Polis All Risk adalah, “Polis Standar Kebakaran Indonesia”, menjamin resiko yang telah ditentukan secara limitatif, yaitu kebakaran, petir, kejatuhan pesawat, ledakan dan asap, kecuali hal-hal yang tersebut dalam pengecualian, “Polis All Risk”, menjamin semua resiko, kecuali hal-hal tersebut dalam “pengecualian”.

340

Walaupun kerusakan atas barang yang dipertanggungkan diakibatkan oleh kebakaran, tetapi tertanggung tidak memenuhi ketentuan polis, maka penanggung tidak wajib membayar ganti rugi berdasarkan pasal III, dengan judul PERUBAHAN RESIKO, dikutip sebagai:

- Jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yangdipertanggungkan atau atas tempat dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang- barang lain disimpan juga di sana sehingga resiko yang dijamin polis menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan dem ikian itu, Tertanggung harus m em beritahukannya kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak ada perubahan tersebut”.

Pemohon Pailit tidak pernah melaporkan penambahan bangunan tersebut kepada Termohon pailit.

Dari uraian tersebut di atas, Pemohon pailit telah melakukan pelanggaran dengan tidak melaporkan adanya penambahan bangunan dan pengelasan yang dilakukan pada tembok bangunan objek pertanggungan, dalam rangka perluasan bangunan yang jelas telah meningkatkan timbulnya resiko kebakaran terhadap objek pertanggungan, apalagi stok barang yang disimpan di gudang adalah barang yang mudah terbakar, yaitu kertas, plastik dan karton.

Penyebab terbakarnya objek pertanggungan adalah tindakan pengelasan yang dilakukan tanpa adanya usaha pengaman yang cukup. Sesuai dengan hasil Libkrim Polda Jawa Timur tanggal 29 September 1999, No. 657/TKA? 1999, atas terbakarnya objek pertanggungan, Termohon pailit juga telah meminta jasa adjuster, suatu lembaga yang profesional dan independen yang

341

tugasnya selain mencari sebab kebakarann juga menilai besarnya kerugian.

Adjuster dalam laporan terakhirnya halaman 5, alinea 4, ke 4, berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kondisi polis oleh Tertanggung yang dapat dijadikan dasar oleh Penanggung untuk menolak tanggung jawab atas kerugian. Berdasarakan ketentuan pasal 3 ayat 1 dari polis, penyelesaian klaim ini tidak dapat dilanjutkan atau dengan adanya pelanggaran pasal dimaksud klaim dapat ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut, termohon tidak mempunyai kewajiban berupa utang kepada Pemohon pailit berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998, karena tagihan dari Pemohon pailit belum jelas, masih dipersengketakan apakah Pemohon pailit berhak menerima uang klaim atau tidak.

b. Klaim belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih :

- Bahwa polis adalah merupakan perjanjian yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban Penanggung dan Tertanggung.

- Dalam Polis Asuransi Pasal XV tentang PEMBAYARAN KLAIM; dikutip sebagai berikut:

“Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran Klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar”.

- Dari kutipan tentang pembayaran klaim tersebut, jelas disebutkan pembayaran harus dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim. Mengenai jumlah klaim isi sampai saat permohonan pailit ini diajukan ke Pengadilan Niaga, antara Pemohon pailit dan Termohon pailit pada pendiriannya

342

sejak semula, bahwa tersebut tidak layak dibayar karena adanya perubahan risiko.

- Pemohon pailit m engklaim kerugian sebesar Rp. 3.327.374.670,76 tanpa membuat perhitungannya sama sekali secara terperinci. Sedangkan menurut Adjuster Bahtera Arthaguna Parama, meskipun, menurut penilaian klaim Pemohon pailit tidak layak bayar, jika Termohon pailit tetap bersedia mau membayar, berdasarkan final report tanggal 27 Maret 2001 No. 079922 FBP/MS, telah merekomendasikan kerugian sebesar Rp. 1.170.481.090.00, sebelum dikurangi risiko sendiri (perhitungan terperinci).

- Berdasarkan alasan tersebut, jelas jumlah klaim yang harus dibayar belum disepakati ataupun belum ditentukan jumlah pastinya, karenanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih belum ada.

- Selanjutnya berdasarkan Polis pasal XXI, tentang PERSELISIHAN, alinea kedua, dikutip sebagai berikut

Meskipun demikian, perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui arbitrasi, yang diatur....dst. ”

- Berdasarkan kutipan di atas, bilamana masalahnya adalah tentang kepastian jum lah belum ditentukan, sebelum mengajukan permohonan pailit, Permohonan pailit wajib menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrasi. Setelah arbitrasi dapat menentukan jumlah utang yang pasti, baru boleh mengajukan permohonan pailit.

3. Pembuktian tidak sederhana (sumir):

Bahwa perkara ini tidak dapat diperiksa secara sumir sebagaimanaditentukan dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan No. 4Tahun 1998, dengan alasan sebagai berikut:

343

Bahwa objek sengketa berupa utang masih disengketakan.

Pemohon pailit mengklaim kerugian sebesar Rp. 3.327.374.670,76 karena kebakaran objek pertanggungan termasuk risiko yang dijamin, sedangkan Termohon pailit menyangkal mempunyai kewajiban berupa utang kepada Pemohon pailit, karena klaim Pemohon pailit tidak patut dibayar, karena Pemohon pailit melakukan pelanggaran tentang PERUBAHAN RISIKO, berdasarkan pasal 3 ayat 1.

Dalam pasal tersebut diuraikan:

Jika ada perbedaan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan disimpan Tertanggung harus memberi tahukannya kepada Penanggung, bahwa terhadap adanya kegiatan perluasan bangunan dan pengelasan terhadap objek pertanggungan yang meningkatkan risiko pertanggungan, Pemohon pailit tidak pemah melaporkan pada Termohon pailit.

Tidak ada kepastian tentang jumlah klaim.

Seandainyapun terminologi objek pertanggungan tersebut disepakati adanya “kewajiban termohon pailit”, jelas menurut ketentuan polis, pasal XV, tentang PEMBAYARAN KLAIM, menyebutkan pembayaran, klaim dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar.

Dalam perkara ini sama sekali belum ada kesepakatan atau tentang kepastian jumlah klaim yang harus dibayar, malah Termohon pailit menyangkal adanya utang (kewajiban), oleh karena itu, berdasarkan ketentuan polis, pasal XXI, tentang perselisihan, maka harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri atau Arbitrase tentang perbedaan penafsiran PERUBAHAN RISIKO yang menghapus-penjaminan dan tentang kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut,pembuktian dalam perkara ini tidak bisa dilakukan secara sumir, karena adanya perbedaan penafsiran tentang PERUBAHAN RISIKO yang menghapus penjaminan dan belum ditentukan secara pasti mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, sengketa tersebut harus diputus pengadilan negeri atau arbitrase terlebih dahulu, dengan demikian, dalam perkara ini terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 3, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

4. Tidak ada Kreditur Lain:

Bahwa Permohonan pailit dalam permohonannya, sama sekali tidak ada menyebutkan Kreditur Termohon pailit, khususnya siapa dan dimana alamat Krediturnya, berapa tagihannya, sehingga tidak jelas tentang identitas Kreditur yang dimaksud Pemohon pailit. Pemohon hanya membuktikan kreditur lain berdasarkan neraca pembukuan Termohon pailit di Harian Bisnis Indonesia tanggal 28 Mei 2001. Pembuktian demikian harus ditolak, berdasarkan jurisprudensi dalam perkara No. 95/pailit/1999, P.N. Niaga Jkt-Pst. dalam perkara pailit PT. Polysindo Eka Perkasa.

Penolakan tersebut adalah berdasarkan Pasal 1 ayat I Undang- Undang Kepailitan yang mensyaratkan salah satu syarat, seseorang dinyatakan pailit bilamana dapat dibuktikan mempunyai dua atau lebih kreditur, berdasarkan prinsip pembuktian, barang siapa mendalilkan, wajib membuktikan, agar terciptanya kepastian hukum, pembuktian dengan koran saja jelas tidak cukup, karena itu ada Kreditur Lain yang didalilkan Pemohon pailit, harus ditolak.

5. Tambahan Kreditur Lain :

Bahwa Pemohon pailit menambah Kreditur lain bernama Tuan Dominggus Simatauw, SH. adalah keliru Tuan Dominggus Simatauw, SH. bukan Kreditur Termohon pailit, meskipun Tuan Dominggus Simatauw, S.H. telah membayar premi pada Termohon

345

Pailit, menurut hukum asuransi belum timbul kewajiban berupa utang, karena kejadian dipertanggungkan belum terjadi, misalnya timbul kebakaran atau kerusakan, tertanggung baru menjadi Kreditur setelah kejadian yang dipertanggungkan terjadi dan segala persyaratan polis telah dipenuhi.

Permohonan pailit sendiri juga telah mengakui secara tidak langsung dalam perbaikan permohonannya butir 10 a, bahwa Tuan Dominggus Simatauw, S.H. belum menjadi Kreditur, dikutip sebagai berikut “...yang juga nantinya mengharapkan mendapat ganti kerugian dari Termohon ”

Ganti rugi yang dimaksud baru dalam tahap harapan dimasa yang akan datang belum jadi fakta hukum sebagai kewajiban hukum bempa utang.

Permohonan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Niaga/ Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pailit Pemohon untuk seluruhnya.

2, Membebankan seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon pailit.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Termohon pailit tersebut di atas, Pemohon pailit menyampaikan tanggapannya dalam persidangan secara tertulis melalui surat tertanggal 16 Juli 2001, selanjutnya dalam persidangan berikutnya, terhadap tanggapan Pemohon pailit tersebut, Termohon pailit mengajukan tanggapan pula secara tertulis melalui surat tertanggal 17 Juli 2001;

Menimbang, bahwa kedua surat tanggapan tersebut, yaitu baik yang diajukan oleh Pemohon Pernyataan Pailit maupun yang diajukan oleh Termohon pernyataan pailit terlampir dalam Berita acara sidang dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

346

Menimbang, bahwa dalam persidangan Permohonan Pernyataan Pailit mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti P-1

2. Bukti P-la

3. Bukti P-lb

4. Bukti P-lc

5. Bukti P-2

Berupa foto copy surat dengan judul: IHKTISAR PERTANGGUNGAN, Nomor Polis : FY 97000464-0001-04, nama Tertanggung PT. Bumi Jaya Tanjung, alamat Jalan Margomulyo No. 10 Tandes Surabaya (perpan-jangan) Ref.: FY 0001/061999, tanggal 1 Juni 1999 disertai Polis Standar Kebakaran Indonesia dengan lampirannya.

Berupa foto copy kuitansi/receipt No. KEU- 61- 071998 tanggal 3 Juli 1998 sebesar Rp. 1.774.930,56 untuk pembayaran Premi Polis Asuransi : FY 97000464-0001-03 END-001 dengan lampiran : ENDORSEMENT Nomor Polis : FY-97000464-0001-03, nama te rtanggung PT. Bumi Jaya Tanjung, Endorsement : 001, tanggal 1 Juli 1998.

berupa Foto copy Polis Standar Kebakaran No. 0103001216.06-1995 (Perpanjangan/001) Reg. No. 0001/6-1995, dibuat di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1995 oleh PT. Ttigu Bunas Asuransi, dengan jangka waktu pertanggungan sejak tanggal 2 Juni 1995 s/d. tanggal 2 Juni 1996.

Berupa foto copy Polis No.: 0103001216.06- 1994 (perpanjangan) dengan jangka waktu pertanggungan sejak tanggal 2 Juni 1994 s/d Tanggal 2 Juni 1995.

Berupa foto copy kuitansi tanda terima uang pem bayaran premi Polis asuransi : FY- 97000464-04 dari Pemohon kepada Termohon

347

yang diterbitkan oleh Termohon No.KEU-41/06- 1999 tertanggal 1 Juni 1999;

6. Bukti P-3 : Berupa foto copy surat Pemohon kepada Termohon tertanggal 13 Agustus 1999, perihal klaim Pem ohon (keseluruhannya Rp. 3.327.374.670,76) kepada Termohon atas kerugian yang dialami Pemohon sehubungan dengan m usibah kebakaran 26 Juli 1999 terhadap objek pertanggunggan yang diasuransikan Pemohon selaku Tertanggung kepada Termohon selaku Penanggung.

7. Bukti P-4 : Berupa foto copy surat Termohon tertanggal 27 Juli 1999, perihal : Survey & Adjust Klaim Kebakaran yang ditujukan kepada PT. Bahtera Arthaguna Parama.

8. Bukti P-5 Berupa foto copy Faxsimili Surat Adjuster No. 0871/Fax/BP07.99, tanggal 28 Juli 1999 yang ditujukan kepada Pemohon, berisikan permintaan dokumen pendukung atas klaim Pemohon kepada Termohon.

9. Bukti P-6 : Berupa foto copy Faxsimili Surat Adjuster No. 0948/Fax/BP.08.09, tanggal 19 Agustus 1999 yang ditujukan kepada Pemohon, berisi permintaan kekurangan dokumen yang menurut Termohon masih terdapat kekurangan agar dipenuhi oleh Pemohon.

10. Bukti P-7 : Berupa foto copy Surat Pemohon tertanggal 21 Agustus 1999 yang ditujukan kepada PT. Bahtera A rthaguna Parama (Adjuster), berisi pemberitahuan kepada Adjuster bahwa Pemohon telah mengirim kekurangan dokumen-dokumen

348

11. Bukti P-8

yang diminta berupa gambar/denah dan kartu stok barang jadi.

Berupa foto copy Surat Pemohon tertanggal 20 Oktober 1999, perihal kelengkapan dokumen yang ditujukan kepada PT. Bahtera Arthaguna Parama (Adjuster), berisi pemberitahuan bahwa Pemohon telah mengirimkan surat keterangan dari Kepolisian sesuai permintaan Adjuster.

12. Bukti P-9 : Berupa foto copy Surat Pemohon tertanggal 15 Nopember 1999, perihal Permohonan Penyelesaian Proses Maim yang ditujukan kepada Termohon,

13. Bukti P-10 : Berupa foto copy Surat Somasi No. 117/LK-SU/ III/01 tanggal 13 Maret 2001 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pemohon, ditujukan kepada Termohon.

14. Bukti P-11 : Berupa foto copy Surat Pemohon tertanggal 16 Maret 2001 Nomor: 123/LK-Ket/III/01, perihal Tanggapan dan Somasi II yang ditujukan kepada Termohon.

15. Bukti P-12 : Berupa foto copy Surat Pemohon tertanggal 27 Maret 2001 Nomor :137/LK-Ket/III/01, Hal: Tanggapan/Somasi III yang ditujukan kepada Termohon.

16. Bukti P-13 : Berupa foto copy koran Harian Bisnis Indonesia hari Senin, tanggal 28 Mei 2001, khususnya yang memuat berita mengenai NERACA dan PERHITUNGAN LABA/RUGI PT. Asuransi I\igu Indo (asuransi kerugian), Graha Atrium Lantai 4, Jalan Senen Raya No. 135, Jakarta 10410.

349

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti lain yang oleh Pemohon disebut sebagai bukti tambahan dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti B-T.P-1: Berupa foto copy Surat Keterangan Kepolisian

2. Bukti BT.P-2 :

Resort Kota Surabaya Utara No. Pol.:SKET/271 X/1999/SERSE tanggal 20 Oktober 1999, yang isinya menerangkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran tanggal 26 Juli 1999 atas objek pertanggungan milik Pemohon yang ditanggung oleh Termohon.

Berupa foto copy pendapat H.M.N. Purwo Sucipto SH. dalam bukunya “Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 6 Hukum Pertanggungan”, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996, hal.l dan 71.

3. Bukti BT.P-3 : Berupa foto copy pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.,MH dalam buku “Hukum Asuransi di Indonesia” (Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1979, halaman 1) yang menyatakan ada tiga unsur tentang pengertian asuransi.

4. Bukti BT.P-4 : Berupa foto copy pendapat Prof. Abdul Kadir M uham m ad, SH., dalam buku “Hukum Asuransi Indonesia” (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, halaman 116) menyatakan : “...Evenemen adalah sebab, dan kerugian adalah” akibat, Jika sudah dapat ditentukan bahwa evenemen yang terjadi itu dicantumkan dalam polis dan karenanya timbul kerugian, penanggung terikat membayar ganti rugi ”

5. Bukti BT.P-5 : Berupa foto copy surat tanggal 9 Juni 2001 yang berisi pendapat hukum Yayasan, Lembaga

350

6. Bukti BT.P-6 :

Konsumen A suransi Indonesia (K etua bidang Advokasi Konsumen: Teti Marsaulina, SH.,LL.M).

Berupa foto copy Surat Termohon tanggal 21 Maret 2000 No. 030/DU/III/00, perihal: Klaim Asuransi Kebakaran Polis No. FY-97000464- 0001-04 ditujukan kepada Pemohon.

7. Bukti BT.P-7 : Berupa foto copy facsimile surat PT. Bahtera Arthaguna Parama (Adjuster) tanggal 8 Oktober 1999 No. 12931 Fax/BP. 10.99 Hal: Klaim Kebakaran Polis No. FY-97000464-0001- 04 Tertanggung PT. Bumi Jaya Tanjung, yang ditujukan kepada Termohon.

8. Bukti : Lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berupa foto copy Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Kepailitan.

9. Bukti : Akta Notaris Surabaya .: Ny. Ema Anggraini Hutabarat.SH. Nomor 6 tanggal 9 Mei 1998 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pem egang Saham PT. Bumi Jaya Tanjung.

10. Bukti BT.P-8 : Berupa foto copy surat tertanggal 23 Nopember 1999 dari PT. Bumi Jaya Tanjung, perihal Keberatan Atas Penolakan Klaim Kebakaran Polis No. F4-97000464-0001-04, ditujukan kepada PT. asuransi Tugu Indo, Jalan senen Raya No. 135 Jakarta.

11. Bukti BT.P-9 : Berupa foto copy surat tertanggal 8 desember 1999, perihal: Penyelesaian Klaim Kebakaran Polis No. FY 97000464-0001-04, dari

351

PT. Bumijaya Tanjung, ditujukan kepada PT.Asuransi Tiigu Indo,Jalan Senen Raya No. 135

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga mengajukan seorang saksi ahli bernama : Teti Marsaulina, SH.,LL.M., dosen di Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang juga adalah Ketua Bidang Advokasi Konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (SK. Depdagri Nomor: 258 tahun 1999/DIV).

Menimbang, bahwa Saksi tersebut dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Berdasar surat No. 142/LK-Kev/III/01 tanggal 28 Maret 2001 yang diajukan oleh PT. Bumijaya Tanjung selaku tertanggung, Saksi pernah memberikan pendapat hukum dalam kasus kebakaran objek pertanggungan milik PT. Bumi Jaya Tanjung selaku Tertanggung yang ditanggung oleh PT. Asuransi Tligu Indo;

2. Saksi mengakui isi surat bukti BTP-5 merupakan pendapat hukum Saksi sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dan mengakui pula tanda tangan yang tertera dalam surat bukti tersebut adalah tanda tangan Saksi.

3. Melalui pendapat hukum tersebut Saksi menyampaikan pendapat bahwa berdasar Bab II pasal I Polis, “Perubahan risiko”, tidak termasuk hal yang dikecualikan sehingga Tertanggung layak m endapatkan ganti rugi atas terbakarnya objek yang dipertanggungkan.

4. Pembangunan baru yang dikerjakan oleh Pemohon tidak masuk ke dalam kategori perubahan risiko karena objek pertanggungan sama sekali tidak mengalami perombakan/penambahan struktur bangunan- bangunan baru yang sedang dikerjakan tidak berada dalam satu area dengan objek pertanggungan dan terdapat jarak diantar kedua bangunan tersebut.

i352

5. Pendapat hukum yang diberikan oleh Saksi hanya didsarkan atas bukti-bukti atau dokumen yang ditunjukkan kepadanya oleh Pemohon, tidak didasarkan atas fakta yang ditemukan ditempat kejadian kebakaran (Saksi tidak melihat posisi bangunan tersebut di lapangan).

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa kehadirannya dalam persidangan selain tidak untuk dan atas nama Pemohon, dengan berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2001, juga bertindak untuk dan atas nama Tuan D om ingus Simatauw,SH. selaku Kreditur lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tuan Dominggus Simatauw, SH.tersebut di atas, dalam persidangan mengajukan bukti berupa foto copy Surat Tanda Terima pengiriman dokumen dari PT. Tugu Insurance Brokers, kepada Bapak Tuan Domingus Simatauw, SH. berupa : Polis Nomor: FY-01000073-0001-00" atas nama Dominggus Simatauw, SH. Kuitansi Nomor: D.00094/SG/SBY.Premi sebesar Rp. 447.000,- surat bukti ini diberi tanda P-13 A.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti-bukti surat di dalam persidangan yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T-la & T-lb

2. Bukti T-2

Bempa foto copy anggaran dasar PT. Asuransi I\igu Indo, No. 4047 tahun 1999 dan No. 4048 tahun 1999,yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. tanggal 29 Janurai 1999,No.C- 2.163 HT.01.04 tahun 1999 dan telah dimuat dalam tambahan berita negara R.I. tanggal 6 Juli 1999 No. 54.

Berupa foto copy IKHTISAR P E R TANGGUNGAN Polis No. FY-00464-0001-04, tanggal 1 Juni 1999 (sama dengan bukti P - l)

353

3. Bukti T-3

4. Bukti T-4

5. Bukti T-5

6. Bukti T-6

7. Bukti T-7a

8. Bukti T-7b

9. Bukti T-8

Berupa foto copy speciment Polis Standar Kebakaran Indonesia dari PT. Asuransi Thgu Indo.

Berupa foto copy laporan akhir dari Adjuster PT. Bahtera Arthaguna Parama tanggal 27 M aret 2001 No. 079922 FBP/ms, tentang kebakaran objek pertanggungan Polis No. FY- 97000464-0001-04.

Berupa foto copy laporan pendahuluan dari Adjuster PT. Bahtera Arthaguna Paramatanggal 26 Juli 1999 No. 079922 FIBP/ms tentang kebakaran objek pertanggungan polis No. FY97000464-0001-04.

Berupa foto copy surat permohonan tanggal 26 Oktober 1999, perihal: tanggapan surat No. 626/ DU/X/99 yang ditujukan kepada Termohon dengan lampiran berupa foto copy Berita Acara Pem eriksaan Teknik K rim inalistik TKP Kebakaran Bangunan Gedung, PT. Bumi Jaya Tanjung, tanggal 29 September 1999.

Berupa foto copy surat PT. Asuransi Thgu Indo tanggal 24 Agustus 1999 No. 154/DT/VIII/99 ditujukan kepada Pemohon (PT. Bumi Jaya Tanjung).

Berupa foto copy surat PT. Bumi Jaya Tanjung kepada PT. Asuransi Tugu Indo, tanggal 12 Agustus 1999.

Berupa foto copy dari facsimili Transmission Cover dari PT. Bahtera Arthaguna Parama kepada PT. Asuransi Tugu Indo, tanggal 8 Oktober 1999 No. 1293/Fax/BP 10.99.

354

10. Bukti T-9 : Berupa foto copy surat PT. Asuransi Ttogu Indo. No. 626/DU/X/99,tanggal 20 Oktober 1999, Perihal : Klaim Kebakaran Polis No. F4- 97000464-0001-04, tanggal kejadian : 26 Juli 1999 yang ditujukan kepada PT. Bumi Jaya Tanjung.

11. Bukti T-10 Bempa foto copy surat PT. Asuransi T\igu Indo. No. 639/DU/XI/99, tanggal lONopember 1999, Perihal : Klaim Kebakaran Polis No. F4- 97000464-0001-04, tanggal kejadian 26 Juli 1999 yang ditujukan kepada PT. Bumi Jaya Tanjung.

12. Bukti T-11 : Berupa foto copy Surat PT. Bumi Jaya Tanjung kepada PT. Asuransi Tugu Indo, tanggal 23 Nopember 1999, perihal : Keberatan Atas Penolakan Klaim Kebakaran Polis No. FY- 97000464-0001-04.

13. Bukti T-12 : Berupa foto copy surat PT. Asuransi Tugu Indo No. 659/DU/XII/99 tanggal 9 Desember 1999 perihal:Penyelesaian Klaim Kebakaran Polis FY- 97000464-0001-04 ditujukan kepada PT. Bumi Jaya Tanjung.

14. Bukti T-13 Bempa foto copy surat PT. Asuransi Tugu Indo No. 095/DU/I/00 tanggal 31 Januari 2000, perihal : Klaim Asuransi Kebakaran, kejadian tanggal 26 Juli 1999, ditujukan kepada PT. Bumi Jaya Tanjung.

15. Bukti T-14a : Bempa foto copy Surat PT. Asuransi Tugu Indo No. 030/DU/III/00 tanggal 21 Maret 2000; perihal : Klaim Asuransi Kebakaran Polis No. FY 97000464-0001-04, ditujukan kepada Bapak AGUS TAKARI ARIFIN, SH.

355

16. Bukti T-14b : Berupa foto copy Surat PT. Asuransi Tugu Indo No. 037/DU/III/00 tanggal 30 Maret 2000 Perihal : PT Bumi Jaya Tanjung, ditujukan kepada Bapak AGUS TAKARI ARIFIN, SH., Pengacara dan Konsultan Hukum, Jalan Kerto Menanggal VIII/1 Surabaya.

17. Bukti T-15 : Berupa foto copy Surat PT. Asuransi Tugu Indo. No. 114/DU-03/III/2001, tanggal 14 Maret 2001, Perihal : Klaim Asuransi Kebakaran, ditujukan kepada PT. Bumi Jaya Tanjung.

18. Bukti T-16a : Berupa foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 05 K/N/2000, tanggal 8 Maret 2000.

19. Bukti T-16b : Berupa foto copy Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 95/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt- Pst, tanggal 29 Desember 1999.

20. Bukti T-17 : Berupa foto copy Putusan Mahkamah Agung : R.I. No. 014 K/N/2001, tanggal 3 April 2001.

21. Bukti T18 : Berupa foto copy kutipan atas buku ASURANSI KEBAKARAN DI INDONESIA, halaman 94 dan 95, butir 4, Pasal III dan IV Perubahan Risiko, H. Gunanto,SH . penerbit Tira Pustaka Jakarta, April 1984.

22. Bukti T-19 : Berupa foto copy kutipan dari buku HUKUM PERTANGGUNGAN (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa), halaman 93 butir 5 tentang Kesalahan T e rta n g g u n g , a l in e a - 1 ,P ro f .N y .E m m y Pangaribuan Simanjuntak.SH.,penerbit Seksi Hukum Dagang-Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, cetakan kelima tahun 1982.

356

23. Bukti T-20a Berupa foto-foto bekas kebakaran objek pertanggungan, berupa gudang milik PT. Bumi Jaya Tanjung (Pemohon Pailit).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dalam persidangan 2 (dua) orang Saksi ahli, masing-masing bernama: 1 Bona Raffles Pandiangan, dan 2 Frans Lamury.

Menimbang, bahwa setelah mengucapkan janji (kedua orang Saksi beragama Katolik) kedua orang Saksi tersebut dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah:

- Saksi mengaku surat bukti T-8 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi selaku Adjuster pada saat bekerja pada PT. Bahtera Arthaguna Parama (tahun 1998 sampai dengan bulan Oktober 2000).

- Hak dan kewajiban Penanggung dan Tertanggung dalam perjanjian asuransi diatur dalam polis asuransi.

- Menurut Saksi, perubahan risiko ada tergantung kepada ada. atau tidak adanya di dalam risiko itu sendiri atau disekelilingnya hal-hal yang dapat mempengaruhi risiko yang dipertanggungkan.

- Bahwa yang mempengaruhi itu tidak hanya jarak antara objek pertanggungan dengan tempat dimana perubahan dilakukan, melainkan lebih banyak ditentukan oleh seberapa perubahan tersebut mempengaruhi risiko yang dipertanggungkan apakah akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, juga oleh hal-hal lain yang bisa menimbulkan kerusakan atau kerugian yang lebih besar.

- Saksi hadir dan melakukan penelitian di tempat kejadian kebakaran milik PT. Bumi Jaya Tanjung atas permintaan Penanggung (Termohon), pada saat itu kebakaran sudah selesai.

357

- Berdasar laporan Puslafpor, kebakaran tersebut diakibatkan oleh adanya percikan api yang menimpa barang-barang yang ada di bawahnya (barang-barang yang sudah dipak dengan kardus-kardus, kertas-kertas, dan plastik).

- Tidak ada ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada Saksi mengeluarkan pertanyaan sebagai tertera dalam surat bukti T4 yang menyatakan bahwa “telah terjadi pelanggaran terhadap kondisi Polis oleh tertanggung yang dapat dijadikan dasar oleh Penanggung untuk menolak tanggung jawab atas kerugian

Menimbang, bahwa Saksi bernama Lamury memberi keterangan,yang isinya sebagai berikut:

- Saksi bekerja pada perusahaan asuransi sebagai Ketua Dewan Asuransi Indonesia bidang Asuransi Kerugian.

- Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung diatur di dalam polis asuransi.

- Bahwa semua kegiatan yang terjadi pada objek pertanggungan bisa berakibat terjadinya perubahan risiko dan jika hal itu ada Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung.

- Bahwa klaim harus dibayar setelah apa yang dipertanggungkan terjadi dan semua persyaratan polis telah dipenuhi oleh Tertanggung.

Bahwa dalam praktek ada terjadi klaim tidak dibayar sekalipun peristiwa yang ditanggung sudah terjadi karena syarat-syarat lain tidak dipenuhi.

- Bahwa dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud.

- Bahwa meskipun demikian perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan akan diselesaikan melalui arbitrase.

358

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon Pernyataan Pailit maupun yang diajukan oleh Termohon maupun oleh Kreditur lainnya selain Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, termasuk didalamnya semua keterangan Saksi yang belum termuat dalam putusan ini seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN H UK U M :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mempunyai maksud dan tujuan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Termohon PT. A suransi Tugu Indo, berkedudukan di Gedung Bunas Graha Atrium, Lantai 14, Jalan senen Raya No. 135, Jakarta Pusat cq. PT. A suransi Tugu Indo , cabang Surabaya, berkedudukan di Jalan Tidar 65/1, Surabaya 60251, pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas alasan bahwa Termohon selaku penanggung telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon selaku Tertanggung yang berupa ganti rugi atas kebakaran yang menimpa objek pertanggungan milik Pemohon yang ditanggung oleh Termohon berdasar atas polis Asuransi Kebakaran Nomor: FY-97000464-0001-04 (perpanjangan) dengan jangka waktu pertanggungan sejak tanggal 2 Juni 1999 sampai dengan tanggal 2 Juni 2000 pada pukul 12.00 siang waktu setempat;

M enimbang, bahwa selain didasarkan atas alasan di atas, permohonan Pemohon juga didasarkan atas alasan bahwa Termohon juga mempunyai utang kepada pihak lain selain Pemohon (Termohon memiliki Kreditur lain selain Pemohon) sesuai pengakuan yang diberikan oleh

359

Termohon dalam laporan neraca Termohon per 31 Desember 2000 dan 1999 (dalam Jutaan rupiah) sebagaimana diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia terbitan hari Senin, tanggal 28 Mei 2001;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dimana Termohon belum saatnya memberikan tanggapan atas permohonan Pemohon, Pemohon mengadakan perubahan terhadap surat permohonannya dengan menambah nama Tuan Dominggus Simatauw, SH. (pemegang Polis Nomor: FY 01000073-0001-00) yang didalilkan oleh Pemohon sebagai Kreditur lain dari Termohon ;

Menimbang, bahwa Tuan Dominggus Simatauw, SH. mewakilkan kehadirannya dalam persidangan kepada kuasa hukumnya sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa kuasa hukum tersebut adalah juga kuasa hukum dari Pemohon pernyataan Pailit;

Menimbang, bahwa khusus yang berkaitan dengan perubahan surat permohonan Pemohon dan pemberian kuasa oleh Tuan Dominggus Simatauw, SH. kepada kuasa hukum Pemohon, termohon menyampaikan tanggapan melalui surat tanggapannya tertanggal 12 Juli 2001, dan dalam surat tanggapan tersebut Termohon menyatakan bahwa memberikan kuasa kepada kuasa hukum Pemohon oleh Tuan D om inggus Simatauw,SH. untuk mewakili dirinya dalam persidangan dalam perkara ini tidak dibenarkan, karena kuasa hukum Pemohon pailit tidak tepat merangkap sebagai kuasa hukum Kreditur lain;

Bahwa, perubahan surat Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pemohon dengan menambahkan Kreditur lain harus ditolak karena akan berakibat terjadinya perubahan yang substansial terhadap permohonan Pemohon pailit, yaitu Pemohon pailit mengesampingkan Kreditur lain yang sudah diajukan dalam permohonan pailit;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan tanggapan seperti tersebut di atas, melalui surat tanggapannya tertanggal 12 Juli 2001 Termohon

360

mengakui mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon yang timbul sebagai akibat dari penandatanganan polis asuransi Nomor: FY97000464- 0001-04 dan dalam hubungan hukum tersebut Termohon sebagai Penanggung sedangkan Pemohon sebagai Tertanggung;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengakui bahwa objek pertanggungan berdasar polis tersebut di atas adalah bangunan gudang, m esin-m esin, dan bahkan jum lah pertanggungan sebesar Rp. 5.460.000.000,-, jenis pertanggungan adalah Polis Standar Kebakaran Indonesia,

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon mengakui pula bahwa telah terjadi kerusakan atas barang yang dipertanggungkan sebagai akibat dari kebakaran;

Menimbang, bahwa ternyata sekalipun pengakuan-pengakuan tersebut di atas telah diberikan oleh Termohon namun dalam surat tanggapan yang sama Termohon menyatakan bahwa pihaknya tidak wajib membayar ganti rugi berdasar atas pasal DI polis dengan judul Pembahan Risiko, dan dengan tidak adanya kewajiban pada Termohon untuk membayar ganti rugi maka Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan seseorang atau suatu Badan Hukum baru dapat dinyatakan pailit apabila ia terbukti sebagai Debitur dan mempunyai dua atau lebih Kreditur serta tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dandapat ditagih;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah/menolak mempunyai utang kepada pemohon padahal salah satu syarat untuk mempailitkan seseorang atau badan hukum berdasar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 adalah adanya utang dan adanya Debitur maka atas dasar hal tersebut maka adanya utang dan adanya Debitur harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini;

361

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum mempertimbangkan hal tersebut akan dipertimbangkan lebih dahulu mengenai penolakan Termohon terhadap perubahan surat permohonan Pemohon dan juga yang berkenaan dengan kuasa rangkap yang dipegang oleh kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saudara Benny Ponto,SH., Advokat & Pengacara dari Kantor Hukum Lontoh & Kailimang hadir dalam persidangan, selain bertindak sebagai kuasa hukum dari Pemohon pernyataan pailit berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2001, juga bertindak sebagai kuasa hukumdari Tuan Dom inggus Simatauw,SH. yang oleh Pemohon didalilkan sebagai Kreditur lain Termohon, berdasar Surat Kuasa Khusus tersendiri, tanggal 14 Juli 2001;

Menimbang, bahwa fakta di atas membuktikan bahwa Saudara Benny Ponto, SH. Advokat & Pengacara dari Kantor Hukum Lontoh & Kailimang bertindak selaku kuasa hukum dari dua Kreditur sekaligus(kuasa hukum Pemohon Pernyataan Pailit dan kuasa hukum Tuan Dominggus Simatauw, SH. selaku Kreditur lain) terhadap satu sebjek hukum yakni Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak-pihak yang memberikan kuasa kepada Saudara Benny Ponto, SH. memiliki status hukum yang sama yakni sama-sama sebagai Kreditur terhadap satu subjek hukum yakni Termohon pailit; tujuan dan kepentingannya juga sama, yakni sama- sama menuntut pembayaran atas piutangnya melalui kepailitan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, mejelis berpendapat bahwa kuasa rangkap yang dipegang oleh Saudara Benny Ponto,SH. tidak akan menimbulkan kerancuan dan benturan kepentingan sebab pihak-pihak yang diwakilinya mempunyai status dan tujuan serta kepentingan yang sama, yakni memperoleh pembayaran melalui kepailitan terhadap satu subjek hukum yang sama pula yakni, terhadap Termohon pailit;

362

Menimbang, bahwa tentang penolakan Termohon terhadap penambahan Kreditur dalam surat permohonan yang dilakukan dalam persidangan pertama perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penolakan tersebut oleh Termohon didasarkan atas alasan bahwa penambahan tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan substansial terhadap permohonan Pemohon pailit, yaitu Pemohon pailit mengesampingkan Kreditur Lain yang sudah diajukan dalam permohonan pailit;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, penolakan Termohon tersebut di atas harus ditolak karena selain penambahan tersebut dilakukan pada hari sidang pertama dimana Termohon belum saatnya mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, penambahan Kreditur lain yang dilakukan oleh Pemohon tidak menjadikan Pemohon pailit yang mengesampingkan Kreditur Lain yang sudah diajukan dalam permohonan pailit;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena ada penolakan dari Termohon maka akan dipertimbangkan tentang kebenaran dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas, Termohon pailit menolak memberikan ganti rugi kepada Pemohon Pailit sekalipun selaku Penanggung, Termohon pailit membenarkan/m engakui bahwa kebakaran telah terjadi yang menyebabkan kerusakan pada barang yang dipertanggungkan dalam polis Asuransi Kebakaran Nomor: FY-97000464-0001-4;

Menimbang, bahwa penolakan tersebut oleh Termohon didasarkan atas alasan bahwa Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal III polis Nomor : FY-97000464-0001-4, yaitu Pemohon (selaku Tertanggung) tidak melaporkan kepada Termohon (selaku Penanggung) tentang adanya perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ada perubahan tersebut;

363

Menimbang, bahwa selain mendasarkan atas alasan bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran seperti tersebut di atas, penolakan Termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon juga didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon telah melakukan pengelasan pada tembok bangunan objek pertanggungan tanpa adanya usaha pengamanan yang cukup;

Menimbang, bahwa perubahan atau perombakan yang dimaksud oleh Termohon pailit adalah, Pemohon telah membuat bangunan baru dekat dengan objek pertanggungan tanpa melaporkan kepada Termohon, dan menurut Termohon pembuatan bangunan baru tersebut termasuk ke dalam kategori perubahan risiko sebagaimana dimaksud oleh Pasal III dari Polis asuransi Kebakaran Nomor: FY-97000464-0001-4;

Menimbang, bahwa Pemohon menolak/membantah kebenaran dalil Termohon tersebut di atas, Pemohon juga menolak, jika pembangunan yang dilakukannya di area yang terpisah (pembangunan tersebut berada pada area yang terpisah dari area tempat objek pertanggungan berada, dipisahkan oleh tembok kira-kira setebal 1 1/2 meter) tersebut dikategorikan sebagai perubahan risiko sebagaimana diatur dalam pasal III dari polis tersebut di atas;

M enim bang, bahwa selain menyampaikan penolakannya sebagaimana tersebut di atas, dalam surat tanggapannya terhadap tanggapan Termohon, Pemohon juga mengatakan bahwa pembahan risiko tidax .ermasuk ke dalam hal-hal yang dikecualikan oleh Polis sebagaiman diatur dalam Bab II tentang PENGECUALIAN, karenanya Tertanggung (Pemohon pailit) berhak mendapat ganti rugi atas kebakaran yang menimpa objek pertanggungan;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat perbedaan pandangan mengenai hal diatas, ternyata baik Pemohon maupun Termohon mengakui bahwa api yang menimbulkan kebakaran tersebut berasal dari percikan api mesin las yang dipergunakan dalam pembuatan bangunan baru dilokasi yang letaknya bersebelahan dengan objek pertanggungan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mendalilkan kebakaran tersebut terjadi karena kesengajaan;

364

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan di atas terbukti penolakan Termohon untuk membayar uang ganti rugi berdasar polis Nomor : FY-970000464-0001-04 atas nama Pemohon, didasarkan atas alasan : (1) Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal III Polis tersebut yaitu tidak melaporkan adanya penambahan bangunan , (2) Pemohon tidak melakukan pengelasan pada tembok bangunan objek pertanggungan tanpa adanya usaha pengamanan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua hal di atas dijadikan alasan oleh Termohon untuk menolak membayar ganti rugi maka dalam putusan ini harus dipertimbangkan apakah kedua hal tersebut memang benar dapat membebaskan Termohon dari kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan polis Nomor: FY-97000464-0001-04 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa polis tersebut di atas diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon, masing- masing bertanda P-l (yang diajukan oleh Pemohon), tanda T-2 dan T-3 (yang diajukan oleh Termohon);

Menimbang, bahwa pasal III surat bukti P-l, T-2, dan T-3 memakai judul “PERUBAHAN RISIKO” dan memuat 2 (dua) ayat yang isinya sebagai berikut:

1. Jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atau atas tempat dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga disana sehingga risiko yang dijamin polis menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, Tertanggung harus memberitahukannya kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ada perubahan tersebut;

2. Sehubungan dengan pembahan risiko pada ayat 1 di atas Penanggung berhak menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang

365

sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau menghentikan pertanggungan sama sekali. Jika Penanggung menolak meneruskan pertanggungan ini, premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis dikembalikan kepada Tertanggung secara prorata.

Menimbang, bahwa berdasar isi dari kedua ayat tersebut di atas terbukti bahwa “perubahan risiko” baru dianggap ada oleh polis apabila:

- Tertanggung (dalam hal ini Pemohon) tahu atau seharusnya tahu ada perubahan atau perom bakan atas harta benda yang dipertanggungkan, atau

- Tertanggung (dalam hal ini Pemohon) tahu atau seharusnya tahu ada perubahan atau perombakan atas tempat dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan,

- Tertanggung (dalam hal ini Pemohon) tahu atau seharusnya tahu harta benda yang dipertanggungkan sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain, atau

- Tertanggung tahu atau seharusnya tahu barang-barang lain juga disimpan pada harta benda yang dipertanggungkan, atau

- Tertanggung (dalam hal ini Pemohon) tahu atau seharusnya tahu barang-barang lain juga disimpan pada tempat dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan,

- Risiko yang dijamin polis menjadi lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal III ayat 1 surat bukti P-l, T-2 dan T-3 terbukti bahwa, adanya perubahan risiko mengaharuskan Tertanggung (dalam hal ini Pemohon) memberitahukan perubahan risiko tersebut kepada Penanggung (dalam hal ini Termohon), selambat- lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan ada dan tidak adanya perubahan risiko yang dimaksud di atas akan dipertimbangkan

366

terlebih dahulu tentang apa akibat hukumnya jika seandainya tentang perubahan risiko (jika ada), tidak diberitahukan oleh Tertanggung (dalam hal ini oleh Pemohon), kepada Penanggung (dalam hal ini Termohon); Dan apakah keadaan yang demikian itu bisa membebaskan Termohon- dari kew ajibannya membayar ganti rugi andaikata kem udian menimbulkan kerugian atau kerusakan karena kebakaran;

Menimbang, bahwa ternyata polis (surat bukti P-l, T-2, dan T-3) tidak memuat ketentuan yang mengatur sanksi hukum bagi Tertanggung (Pemohon pailit) jika yang bersangkutan tidak tertanggung (Pemohon pailit) jika yang bersangkutan tidak memberitahukan adanya perubahan risiko manakala perubahan risiko itu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang bagaimana jika perubahan risiko tersebut (jika terbukti ada) kemudian menimbulkan kebakaran, apakah kemudian hal “tidak diberitahukannya” perubahan risiko tersebut (jika terbukti ada) oleh Tertanggung (Pemohon Pailit) kepada Penanggung (Termohon Pailit) sesuai ketentuan pasal HI ayat 1 tersebut di atas, dapat dijadikan alasan berdasar polis (surat bukti P'-1, T-2 dan T-3) untuk membebaskan Termohon (Penanggung) dari kewajibannya membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-l, T-2 dan T-3 terbukti bahwa hal-hal yang bisa membebaskan Termohon selaku Penanggung dari kewajiban untuk, membayar ganti rugi atas kebekaran objek yang dipertanggungkan, hanyalah kerugian sebagaimana diuraikan dalam Bab II tentang PENGECUALIAN;

Menimbang, bahwa kerugian karena kebakaran yang diakibatkan oleh adanya perubahan risiko yang tidak diberitahukan oleh Pemohon kepada Termohon terbukti tidak ikut sebagai yang dikecualikan oleh polis; Ini berarti berdasar ketentuan dalam Bab II Polis (surat bukti P-l, T-2 dan T-3), selaku Penanggung Termohon tidak dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Pemohon sebagai akibat dari adanya perubahan risiko yang tidak diberitahukan oleh Pemohon kepada Termohon;

367

Menimbang, bahwa Bab I dari Polis yang mengatur mengenai RISIKO YANG DIJAMIN, menentukan bahwa Poilsi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh

1. KEBAKARAN yang terjadi karena kekurang hati-hatian, atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung, tetangga perampok, atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.......dst.

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian atau kerusakan karena perubahan risiko dimana perubahan risikonya sendiri (jika ada) tidak diberitahukan sebagaimana diharuskan oleh pasal III ayat 1 tersebut di atas, tidak masuk ke dalam risiko yang dikecualikan, akan tetapi setelah dihubungkan dengan ketentuan pada Bab I majelis berpendapat bahwa kerugian atau kerusakan karena perubahan risiko yang tidak diberitahukan tersebut ke dalam kerugian atau kerusakan karena sebab kebakaran lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kerugian atau kerusakan yang timbul karena Tertanggung tidak memberitahukan adanya perubahan risiko kepada Penanggung sesuai ketentuan pasal III ayat 1 Polis, masuk ke dalam risiko yang dijamin sebagaimana diatur di dalam bab I Polis,

Menimbang, bahwa oleh karena masuk ke dalam risiko yang dijamin maka menurut hukum kerugian yang timbul karenanya wajib dibayar oleh Termohon selaku Penanggung;

Menimbang, bahwa dengan mengambil landasan hukum kepada pertimbangan di atas, Majelis berpendapat, tentang terbukti dan atau tidaknya perubahan risiko, tentang benar atau tidaknya Pemohon melanggar ketentuan pasal III ayat 1 Polis (tidak memberitahukan adanya perubahan risiko kepada Penanggung), tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini sebab jika pun kedua hal itu terbukti ada, secara hukum hal itu tidak membebaskan Termohon dari kewajibannya untuk membayar

368

ganti rugi dalam perkara ini, bahkan sebaliknya hal itu justru mengharuskan Termohon membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil bantahan Termohon yang mengatakan bahwa penyebab terbakarnya objek pertanggungan adalah tindakan pengelasan yang dilakukan tanpa adanya “usaha pengamanan yang cukup; Ternyata dalil ini tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah maka menurut hukum, dalil tersebut harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan ketentuan dalam Bab 1 yang telah dikutip di atas, majelis berpendapat bahwa kebakaran yang terjadi seperti didalilkan oleh Termohon tersebut di atas tergolong kedalafn kebakaran yang terjadi karena kekurang hati-hatian, atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung tetangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, setelah dihubungkan dengan ketentuan Bab I dari Polis (surat bukti P-l, T-2 dan T-3), Majelis berpendapat bahwa risiko yang timbul karena kebakaran yang terjadi sebagai akibat dari tindakan pengelasan yang dilakukan tanpa adanya usaha pengamanan yang cukup (sesuai dalil bantahan Termohon) justru masuk ke dalam risiko yang dijamin oleh Termohon. Ini berarti Termohon bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karenanya dan selanjutnya harus membayar ganti rugi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, ternyata terbukti bahwa alasan yang dikemukakan oleh Termohon untuk menolak membayar ganti rugi kepada Pemohon yang diuraikan pada angka (1) dan angka (2) di atas tidak mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari hal di atas, yakni kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari kedua hal tersebut di atas justru harus dibayar oleh Termohon karena berdasar ketentuan pasal 1 Bab I

369

tentang RISIKO YANG DIJAMIN dan Bab E tentang PENGECUALIAN , kerugian atau kerusakan tersebut masuk ke dalam risiko yang dijamin polis, dan tidak masuk ke dalam risiko yang dikecualikan polis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti ganti kerugian tersebut di atas belum dibayar sampai dengan sekarang oleh Termohon kepada Pemohon, sehingga menurut hukum terbukti Termohon mempunyai utang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang kepailitan, di hadapan sidang Majelis tidak diharuskan adanya kepastian atau kesepakatan mengenai jumlah utang diantara pihak-pihak berperkara karena tentang hal itu akan dibicarakan diselesaikan dalam proses verifikasi dalam rapat- rapat Kreditur dibawah pimpinan Hakim Pengawas, yang penting dalam persidangan terbukti ada utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa mengenai waktu kapan ganti ragi itu sudah harus dibayar oleh Termohon atau kapan utang tersebut jatuh waktu, ketentuan dalam polis tidak mengaturnya secara jelas dan tegas;

M enim bang, bahwa Bab XV tentang pem bayaran Klaim menyebutkan bahwa, “Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar”;

M enimbang, bahwa majelis berpendapat kata “harus telah menyelesaikan pembayaran klaim” harus diartikan sebagai pelunasan, tidak diartikan sebagai hari jatuh waktu pembayaran;Hal ini adalah untuk mencegah adanya itikad tidak bak dari Penanggung yang berusaha menghindar dari kewajiban membayar ganti rugi dengan cara sengaja menolak jumlah yang diklaim oleh Tertanggung (sengaja membuat ke tidak sepakatan mengeriai jumlah yang di klaim);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Mejelis berpendapat bahwa jatuh waktu pembayaran ganti rugi dalam perjanjian asuransi harus ditetapkan segera setelah peristiwa yang dijamin yang menimbulkan kerugian itu terjadi;

370

Atau dengan memperhatikan kalimat terakhir dari pasal V (Bab III) yang menyebutkan bahwa, “segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung”, jatuh waktu pembayaran ganti rugi harus ditetapkan segera setelah semua kewajiban Tertanggung dipenuhi oleh Tertanggung (dalam perkara ini adalah Pemohon pailit) sebagaimana diatur dalam Pasal V dari Bab III Polis;

Menimbang, bahwa pendapat mejelis tersebut di atas ternyata sama atau sesuai dengan pendapat Termohon yang dikemukakannya dalam surat tanggapannya tertanggal 12 Juli 2001 pada halaman 5 yang mengatakan bahwa '.’’Tertanggung baru menjadi Kreditur setelah kejadian yang dipertanggungkan terjadi dan segala persyaratan polis telah dipenuhi”;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sudah memenuhi dan memberikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan persyaratan Maim yang diminta dan ditentukan oleh Termohon maupun oleh pihak Adjuster yang ditunjuk Termohon sebagaimana terbukti dari surat bukti P-4 sampai dengan P-9);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak dibantah oleh Termohon, sehingga menurut hukum harus dianggap Termohon telah membenarkan dalil tersebut sehingga pembuktian tentang kebenarannya tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa surat bukti P-8 jo. bukti P-9 yang masing-masing bertanggal 20 Oktober 1999 dan 15 Nopember 1999, dan juga dengan tidak adanya bukti Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon belum memenuhi persyaratan klaim berdasar pasal V tersebut di atas dengan sah terbukti bahwa sejak tanggal 15 Nopember 1999 Pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam polis untuk mendapatkan pembayaran atas ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas terbukti utang Termohon kepada Pemohon sebagaimana dimaksud di atas menurut hukum sudah jatuh waktu tanggal 15 nopember 1999;

371

Menimbang, bahwa utang Termohon tersebut timbul dari perjanjian asuransi dan telah ditagih oleh Pemohon dengan mengirimkan beberapa kali somasi kepada Termohon, ini terbukti dari surat bukti P-10 ,dan P- 12;

Menimbang, bahwa sekalipun ditagih oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak membayarnya, sehingga atas dasar fakta hukum ini terbukti Termohon tidak membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pernyataan Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil bantahan Termohon yang mengatakan bahwa “Klaim belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih” harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon juga mempunyai Kreditur lain selain Pemohon, yang telah diakui sendiri oleh Termohon dalam LAPORAN NERACA dan PERHITUNGAN LABA RUGI untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 (dalam jutaan rupiah) dan pengakuan ini telah diumumkan dalam Harian Bisnis Indonesia pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2001 (surat bukti P-13);

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat permohonannya Pemohon menyampaikan tambahan Kreditur lain bernama Tuan Dominggus Simantauw, SH., pemegang polis FY-0100073-0001-00 yang juga nantinya mengharapkan mendapat ganti kerugian dari Termohon yang untuk kehadirannya dalampersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah mempunyai Kreditur lain dengan mengatakan bahwa tidak ada Kreditur lain, lagi pula dalam surat permohonannya, Pemohon tidak ada menyebut nama Kreditur lain tersebut, juga tidak menyebutkan dimana alamatnya dan berapa tagihannya, yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah mengutip Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Termohon untuk kemudian diuraikan lagi dalam surat permohonan pernyataan pailit;

372

Menimbang, bahwa Termohon juga menolak pemberian status Kreditur lain kepada Dominggus Simatauw, SH., karena sekalipun Dominggus Simatauw, SH., telah membayar premi kepada Termohon, menurut hukum asuransi belum timbul kewajiban berupa utang karena kejadian yang dipertanggungkan belum terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menolak atau membantah mempunyai Kredit lain maka secara hukum, Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan harus membuktikan kebenaran dalil tersebut;

M enim bang, bahwa untuk m em buktikan hal tersebut di atas,Pemohon mengajukan surat bukti bertanda P-13 berupa foto copy dari kliping koran Harian Bisnis Indonesia terbitan hari Senin, tanggal 28 Mei 2001 yang telah sesuai dengain aslinya, yang memuat pengumuman Neraca per 31 Desember 2000 dan 1999 (dalam jutaan rupiah) dan Perhitungan Laba Rugi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 (dalam jutaan rupiah) PT. Asuransi Tugu Indo (Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena ditolak oleh Termohon maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan surat bukti P-13 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai bukti, surat bukti P-13 masuk ke dalam bukti surat, dimana berkaitan dengan bukti surat, dalam hukum pembuktian dikenal bukti surat berupa akte otentik dan akte di bawah tangan;

Menimbang, bahwa surat bukti P-13 selain hanya berupa kliping sebuah koran, juga tidak dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori akta bawah tangan, apalagi ke dalam akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P-13 tidak dapat digolongkan baik sebagai akta otentik maupun akta dibawah tangan maka surat bukti P-13 tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Kalau toh diterima sebagai bukti, surat bukti P-13 hanya bisa diterima sebagai bukti petunjuk dan agar mempunyai kekuatan bukti sempurna

373

dan mengikat, bukti petunjuk surat bukti P-13 harus didukung bukti- bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Permohon tidak mengajukan bukti lain yang bisa memperkuat surat bukti P-13 atas dasar fakta ini majelis berpendapat bahwa surat bukti P-13 tidak mempunyai nilai sebagai bukti oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Dominggus Simatauw, SH., melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat tertanda P-13 yaitu berupa foto copy Polis Nomor : FY-01000073-0001-00 dan kwitansi No. D.00094/SG/ SBY yang telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap surat bukti tersebut di atas bahkan melalui surat tanggapannya Termohon, mengaku telah menerima premi dari Dominggus Simatauw, S H .;

Menimbang, bahwa sekalipun mengaku telah menerima premi termohon menolak jika Dominggus Simatauw, SH., disebut sebagai Kreditur bagi Termohon karena peristiwa yang dipertanggungkan belum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-13a terbutki jenis asuransi yang diberikan kepada Dominggus Simatauw, SH., adalah jenis asuransi kebakaran;

Menimbang, bahwa Dominggus Simatauw, SH., tidak dapat membuktikan dalam persidangan bahwa peristiwa yang ditanggung oleh Termohon telah terjadi tidak terbukti telah terjadi kebakaran atas rumah tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara hukum Dominggus Simatauw, SH., belum mempunyai hak tagih dan ganti rugi berdasar ketentuan polis: Hak untuk mendapatkan ganti rugi itu baru dalam tahap harapan dimasa yang akan datang, belum menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut majelis berpendapat, Dominggus Simatauw,SH., bukanlah kreditur dari Termohon, paling tidak untuk saat ini;

374

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P-13 telah dinyatakan ditolak dalam putusan ini dan Dominggus Simatauw, SH., telah pula dinyatakan bukan Kreditur Termohon (pada saat ini) maka atas dasar hal itu terbukti Kreditur Termohon, dalam perkara ini hanya satu, yaitu Pemohon sendiri, sedangkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, harus ada paling sedikit 2 (dua) Kreditur;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas , M ajelis berpendapat, bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan Niaga menyatakan Termohon berada dalamkeadaan pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, oleh karena yaitu permohonan Pemohon diuraikan dalam petitum pada angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam petitum angka 2 telah ditolak maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 dan 4 harus ditolak juga, karena telah tidak memiliki landasan hukum lagi;

Menimbang, bahwa dalampertimbangan di atas Pengadilan Niaga telah menyatakan menolak permohonan dalam petitum angka2, angka3, dan angka 4, oleh karena itu maka menurut hukum, biaya (ongkos) perkara harus dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 4Tahun 1998, khususnya ketentuan Pasal 1 ayat 1,serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

ISI PUTUSAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara seluruhnyasebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

375


Catatan A khir:

1. Pengadilan Niaga dalam perkara ini tetap memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh nasabah selaku tertanggung sebagai Pemohon pailit terhadap perusahaan asuransi selaku penanggung sebagai Termohon pailit.

Terlepas terbukti dan tidaknya dalil-dalil Pemohon pailit atas kerugian yang diderita yang harus dibayar Termohon pailit. Kemgian tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Prestasi tersebut muncul akibat adanya wan prestasi dari penanggung. Wan prestasi harus dibuktikan apakah benar penanggung telah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian polis asuransi yang telah mereka tanda tangani ataukah sebaliknya. Apa penyebab teijadi resiko kerugian, berapa jumlah kemgian, kapankah jatuh waktunya pembayaran kemgian tersebut.

Pembuktian hal-hal tersebut dapat digolongkan pembuktian tidak sederhana, karena itu Pengadilan Niaga berhak menolak permohonan pernyataan pailit tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

2. Berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Menteri Keuanganlah yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam, hal debiturnya : Perusahaan Asuransi.

(Parwoto Wignjosumarto, SH.)

376

b i i h r 347.07 hiri - perpustakaan mahkamah agung

Documents