Nama : Robin SetiawanNPM: 1006709973

ANALISIS SURAT DAKWAAN

Surat Dakwaan 1 : No.Reg Perk PDS-02/KNDAL/Ft.1/04/2009Surat Dakwaan 2: No.Reg.Perk PDM- 347/CIBAD/08/2012

Analisis Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDS-02/KNDAL/Ft.1/04/2009 Tentang Korupsi Berdasarkan dari Surat Dakwaan kedua perkara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa format surat dakwaan pada kasus yang pertama adalah surat dakwaan primair subsidair. Surat dakwaan itu merupakan primair dan subsidair karena dilihat dari isi dan format dari surat dakwaan tersebut. Berdasarkan teori yang ada, surat dakwaan primair subsidair itu merupakan surat dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun berurut dari Tindak Pidana dengan ancaman pidana tertinggi sampai dengan yang terendah dan tentu dalam pembuktian surat dakwaan ini juga harus dilakukan secara berurut. Lapisan yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan secara tegas dan jelas sehingga terdakwa dapat dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Pada perkara yang pertama, ancaman pidana pada dakwaan primair adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana ancaman hukumannya adalah paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, sedangkan pada dakwaan subsidair ancaman pidana pada Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ancaman hukumannya adalah minimal 1 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Hal ini jelas bahwa surat dakwaan yang dibuat merupakan surat dakwaan primair subsidair. Secara keseluruhan, yang dimulai dari identitas, penahanan dan isi dari dakwaan memiliki urutan yang merupakan surat dakwaan pada umumnya karena mengingat bahwa Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan . Surat Edaran tersebut bertujuan agar Penuntut Umum seragam dalam membuat suatu surat dakwaan.Analisis Surat Dakwaan No.Reg.Perk PDM- 347/CIBAD/08/2012Kasus pada Surat Dakwaan yang kedua ini merupakan kasus tindak pidana penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Surat dakwaan yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Cibadak pada kasus tersebut merupakan Surat Dakwaan Tunggal karena hanya terdapat satu Tindak Pidana saja yang didakwakan dan tidak ada kemungkinan lain untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lain. Pada surat dakwaan ini dapat dilihat bahwa dakwaan yang dibuat hanya satu pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Surat dakwaan Tunggal merupakan surat dakwaan yang tidak terlalu rumit dalam proses pembuatannya karena hanya terdapat satu buah pasal yang diajukan untuk didakwakan.