analisis situasi pembangunan manusia

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN KUDUS 2011

No. Publikasi /Publication Number : 3319.0612

Katalog BPS / BPS Catalogue : 1413.3319

Ukuran Buku/Book Size : 14.8 x 21 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages : 90

Naskah/Manuscript :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

BPS-Statistics of Kudus Regency

Penyunting/Editor :

Tim Penyusun (BPS Kabupaten Kudus)

Team Work (BPS-Statistics of Kudus Regency)

Gambar/Figures :

Tim Penyusun (BPS Kabupaten Kudus)

Team Work (BPS-Statistics of Kudus Regency)

Diterbitkan Oleh /Published by :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

BPS-Statistics of Kudus Regency

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya May be cited with reference to the source

AnalisisSituasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus 2011 i

SAMBUTAN

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,

dengan perkenan dan ridho-Nya, Buku Analisis Situasi

Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus Tahun 2011 ini dapat

diterbitkan.

Buku ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi

ketersediaan data yang akurat dan memadai yang akan

memudahkan para perencana kebijakan dalam menyusun

program-program pembangunan yang bermanfaat pada

masyarakat. Perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan yang

disertai sajian data yang baik akan menghasilkan program

pembangunan yang tepat sasaran dan mampu menyelesaikan

masalah-masalah pembangunan.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua

pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini.

Kudus, November 2012

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUDUS

MAS’UT, SH, M.Hum

NIP. 19640520 198903 1 018

AnalisisSituasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus 2011 ii

KATA PENGANTAR

Satu kebijakan strategis dalam pembangunan masyarakat

di Kabupaten Kudus agar masyarakat hidup sejahtera dan menjadi

manusia berkualitas. Hal ini sesuai dengan strategi pembangunan

nasional yaitu menetapkan penekanan pada pertumbuhan ekonomi

seiring dengan peningkatan sumber daya manusia.

Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten

Kudus Tahun 2011 dibuat oleh kerja sama BAPPEDA dan Badan

Pusat Statistik Kabupaten Kudus, buku ini memberikan gambaran

tentang pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di

Kabupaten Kudus dan perbandingan dengan daerah lain di Wilayah

Bakorwil Pati.

Semoga buku ini dapat digunakan dan bermanfaat, serta

turut memberikan sumbangsih dalam pembangunan manusia di

Kabupaten Kudus. Untuk penyempurnaan publikasi yang akan

datang, kritik dan saran tetap kami harapkan.

Kudus, November 2012

KEPALA BPS KABUPATEN KUDUS

Ir. Endang Tri Wahyuningsih, M.M

NIP. 19650923199003 2 002

AnalisisSituasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus 2011 iii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii

DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Tujuan dan Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3 Ruang Lingkup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4 Sistematika Penyusunan Analisis . . . . . . . . . . . . 4

BAB II. METODOLOGI

2.1 Komponen IPM dan Konsep. . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Rumus Umum IPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3 Angka Harapan Hidup (e0) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.4 Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata-rata Lama

Sekolah (MYS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2.5 Purchasing Power Parity (PPP) . . . . . . . . . . . . .

2.6 Reduksi Shortfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 Definisi Operasional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

19

20

AnalisisSituasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus 2011 iv

BAB III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS . . . 26

3.1 Kondisi Geografis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.2 Potensi Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

BAB IV. HASIL ANALISIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.1 Indeks Pembangunan Manusia . . . . . . . . . . . 36

4.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia . . 39

4.3 Kecepatan Perubahan IPM . . . . . . . . . . . . . . 45

4.4 Analisis Situasi Pembangunan Manusia . . . . 46

BAB V. PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5.1 Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5.2 Saran dan Rekomendasi . . . . . . . . . . . . . . . . 70

AnalisisSituasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus 2011 v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Ekstrim Komponen IPM Tahun 2005 9

Tabel 2.2 Indikator Penghitungan Rata-rata Lama Sekolah

(MYS)

13

Tabel 2.3 Daftar Paket Komoditi yang Digunakan dalam

Penghitungan PPP

18

Tabel 3.1 Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan

Menurut Kecamatan

27

Tabel 3.2 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2010–

2011

29

Tabel 3.3 Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya Tahun 2010 -

2011

30

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2011 32

Tabel 3.5 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis

Kegiatan Hasil Sakernas Tahun 2011

33

Tabel 3.6 Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut

Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus Hasil

SakernasTahun 2011

35

Tabel 4.1 Nilai IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota

Sekitarnya Tahun 2010-2011

36

Tabel 4.2 Komponen IPM Kabupaten Kudus dan

Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2011

37

Tabel 4.3 Indeks Komponen IPM Kabupaten Kudus dan


38

AnalisisSituasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus 2011 vi

Tabel 4.4 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan

sekitarnya Tahun 2010-2011

40

Tabel 4.5 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Kabupaten Kudus, Tahun 2010-2011

42

Tabel 4.6 Angka Purchasing Power Parity (PPP) Kabupaten

Kudus dan sekitarnya Tahun 2010-2011

44

Tabel 4.7 Indeks Komponen IPM Kabupaten Kudus dan


45

Tabel 4.8 Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas Dan BalaiPengobatan) menurut

Kecamatan Tahun 2011

47

Tabel 4.9 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan

Kesehatan dalam Satu BulanTerakhir Menurut

JenisKelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2010–2011

48

Tabel 4.10 Persentase Angka Kesakitan dalam Satu Bulan

Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten

KudusTahun 2010 – 2011

49

Tabel 4.11 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran

Pertama di Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2011

50

Tabel 4.12 Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Kudus Tahun

2010 - 2011

51

Tabel 4.13 Persentase Rumah Tangga menurut Status

Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten

Kudus Tahun 2010- 2011

53

AnalisisSituasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus 2011 vii

Tabel 4.14 Persentase Rumah Tangga menurut Luas lantai

Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Kudus

Tahun 2010 - 2011

54

Tabel 4.15 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai

Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten

Kudus Tahun 2010-2011

55

Tabel 4 .16 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding

Terluas Bangunan Tempat Tinggal Di Kabupaten

Kudus 2010-2011

56

Tabel 4.17 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap

Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten

Kudus Tahun 2010-2011

57

Tabel 4.18 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber

Penerangan bangunan di Kabupaten Kudus Tahun

2010-2011

58

Tabel 4.19 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air

Minum di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2011

59

Tabel 4.20 Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber

Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja

Terdekat di Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2011

61

Tabel 4.21 Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas

Tempat Buang Air Besar Bangunan Tempat Tinggal

di Kabupaten Kudus tahun 2010 – 2011

62

AnalisisSituasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus 2011 viii

Tabel 4.22 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan

Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Jenis

Kloset di Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2011

63

Tabel 4.23 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat

Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Kudus

Tahun 2010 - 2011

64

Tabel 4.24 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas

Menurut Tingkat PendidikanTertinggi yang

Ditamatkan di Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2011

66

Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus 2011

1

BAB I BAB I BAB I BAB I

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

1111.1 .1 .1 .1 Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang

Strategi pembangunan berorientasi pada peningkatan

kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil

pembangunan secara lebih berkeadilan. Hal ini berbeda dengan

konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada

pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memperkenalkan

konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup

semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan

masyarakat pada semua tahapan pembangunan. Pembangunan

manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari

suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling

manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam

kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti

mening-galkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang

antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,

mengurangi kemiskinan absolut dan mencegah perusakan

lingkungan.

Amartya Sen, pemenang Nobel 1998 menjelaskan bahwa


2

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial

tidaklah bergerak selaras, harus ditunjang oleh kebijakan sosial

(social policy) pemerintah yang pro pembangunan manusia agar

berjalan positif dan berkelanjutan hubungan itu. Laporan tahunan

pembangunan manusia (Human Development Report) oleh The

United Nation Development Program (UNDP), yang kini menjadi

acuan pembangunan di berbagai negara di dunia juga dengan jelas

membuktikan bahwa pembangunan manusia mendorong

pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang tidak

memperhatikan pembangunan .

Konsep pembangunan yang dikembangkan oleh badan

dunia tersebut tentunya jauh lebih luas, karena mengandung empat

unsur yaitu produktifitas (productivity), pemerataan (equity),

kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (enpowerment)

dibandingkan dengan konsep pembangunan manusia yang hanya

menekankan pada pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar,

kesejahteraan masyarakat atau pengembangan sumber daya

manusia.

1111.2.2.2.2 Tujuan dan SasaranTujuan dan SasaranTujuan dan SasaranTujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan data dan

informasi tentang kondisi penduduk dan permasalahannya, sebagai


3

dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten

Kudus. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam

perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan

pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Kudus,

termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan

manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi:

a. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam

pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor: kesehatan,

pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Kudus.

b. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang

pembangunan manusia di Kabupaten Kudus.

1111.3 .3 .3 .3 Ruang LingkupRuang LingkupRuang LingkupRuang Lingkup

Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi :

a. Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran

besaran IPM yang meliputi ; lamanya hidup (longevity),

pengetahuan (knowledge) dan standar hidup (decent

living).

b. Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor

kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator

kesehatan, pendidikan dan ekonomi.


4

c. Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Kudus.

d. Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten

Kudus.

e. Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia

berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan hasil

analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten

Kudus.

1111.4 .4 .4 .4 Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis

Sistematika penulisan analisis terdiri dari lima (5) bab,

yaitu :

BAB I PendahuluanBAB I PendahuluanBAB I PendahuluanBAB I Pendahuluan : terdiri dari latar belakang, tujuan dan

sasaran, ruang lingkup, dan sistematika

penyusunan analisis.

BAB II MetodologiBAB II MetodologiBAB II MetodologiBAB II Metodologi : berisi konsep pembangunan manusia,

rumus penghitungan IPM, kecepatan

perubahan IPM (Shortfall), dan indikator-

indikatornya.

BAB IBAB IBAB IBAB III II II II Gambaran UmumGambaran UmumGambaran UmumGambaran Umum KKKKabupaten Kudusabupaten Kudusabupaten Kudusabupaten Kudus

: berisi seputar kondisi geografis,

perekonomian, dan kependudukan.


5

BAB BAB BAB BAB IIIIV Hasil V Hasil V Hasil V Hasil AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis : berisi ulasan-ulasan beserta data

empiris Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), Komponen Indeks Pembangunan

Manusia, Kecepatan Perubahan IPM

(Shortfall), dan Analisis Situasi

Pembangunan Manusia.

BAB VBAB VBAB VBAB V PenutupPenutupPenutupPenutup : berisi kesimpulan dan saran hasil

analisis.


6

BAB IIBAB IIBAB IIBAB II

METODOLOGIMETODOLOGIMETODOLOGIMETODOLOGI

2.1 Komponen IPM dan Konsep2.1 Komponen IPM dan Konsep2.1 Komponen IPM dan Konsep2.1 Komponen IPM dan Konsep

Angka Harapan Hidup (e0) adalah perkiraan lama hidup

rata-rata penduduk pada waktu lahir, dengan asumsi bahwa tidak

ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Angka Melek Huruf

penduduk dewasa (Lit) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun

ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf

lainnya. Rata-rata lama sekolah (MYS) adalah rata-rata jumlah

tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas

untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah

dijalani. Indeks pendidikan didasarkan pada kombinasi antara

angka melek huruf di kalangan penduduk dewasa dan rata-rata

lama sekolah.

Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity = PPP);

memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar

provinsi dan antar kabupaten/kota, mengingat nilai tukar yang biasa

digunakan dapat menurunkan atau menaikan daya beli yang

terukur dari konsumsi per kapita yang telah disesuaikan. Dalam

konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki

daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung


7

berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan

indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang

dihitung dengan formula Atkinson.

Reduksi Shortfall digunakan untuk mengukur keberhasilan

pembangunan yang dipandang dari jarak antara yang dicapai

terhadap kondisi ideal (IPM = 100). Nilai reduksi shortfall yang lebih

besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran

ini didasarkan asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier,

tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang

lebih tinggi.

2.2 Rumus Umum IPM2.2 Rumus Umum IPM2.2 Rumus Umum IPM2.2 Rumus Umum IPM

Seperti dikemukakan sebelumnya komponen IPM adalah

angka harapan hidup (e0), angka melek huruf (Lit), rata-rata lama

sekolah (MYS), dan Purchasing Power Parity (PPP). Masing-

masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya

sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan

terbaik). Lebih lanjut komponen angka melek huruf dan rata-rata

lama sekolah digabung menjadi satu indikator pendidikan dengan

perbandingan 2:1. Dalam penyajiannya indeks tersebut dikalikan

100 untuk mempermudah penafsiran.

Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya


8

mengikuti rumus sebagai berikut:

[ ][ ]

ii

ii

i min.Xmax.X

min.XXI

−

−=

∑=i

iI3

1IPM i = 1, 2, 3

dimana: Ii = Indeks komponen IPM ke i

Max Xi = Nilai komponen IPM ke i yang tertinggi

Min Xi = Nilai komponen IPM ke i yang terendah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Untuk tujuan penghitungan indeks, dapat ditempuh

berbagai cara untuk menetapkan nilai maksimum dan minimum Xi.

Sebagai ilustrasi, jika tujuannya hanya sekedar membandingkan

kinerja daerah dalam satu tahun tertentu, maka nilai tertinggi dan

terendah Xi pada tahun tersebut dapat dipilih sebagai nilai

maksimum dan minimum (nilai ekstrim). Metode pemilihan ini tidak

memungkinkan perbandingan antar waktu, karena batas

maksimum dan minimum dapat berubah menurut waktu.

Dalam analisis ini, nilai ekstrim yang digunakan untuk e0,

Lit, MYS dan PPP adalah nilai standar yang telah ditetapkan UNDP

(1994), sehingga nilai indeks untuk masing-masing komponen

tersebut dapat dibandingkan secara internasional. Nilai ekstrim

untuk komponen PPP ditentukan sebagai berikut:


9

a. nilai minimum adalah PPP penyesuaian garis kemiskinan

1999

b. nilai maksimum adalah perkiraan maksimum pada akhir

PJP II tahun 2018

Nilai ekstrim yang digunakan dalam analisis ini disajikan

pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tabel 2.1 Tabel 2.1 Tabel 2.1 Nilai Ekstrim KomponenNilai Ekstrim KomponenNilai Ekstrim KomponenNilai Ekstrim Komponen----Komponen IPMKomponen IPMKomponen IPMKomponen IPM

Komponen IPMKomponen IPMKomponen IPMKomponen IPM Nilai Nilai Nilai Nilai

MinimumMinimumMinimumMinimum Nilai Nilai Nilai Nilai

MaksimumMaksimumMaksimumMaksimum KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan

(1) (2) (3) (4)

Angka harapan hidup (e0) 25 85 Standar UNDP Angka melek huruf (Lit) 0 100 Standar UNDP Rata-rata lama sekolah (MYS)

0 15 UNDP menggunakan combined gross enrollment ratio

Purchasing Power Parity (PPP)

360.000 732.720 UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

Catatan: Nilai minimum dan maksimum diambil dari UNDP (1994),

untuk Purchasing Power Parity (PPP) menggunakan nilai minimum

tahun 1999 dan maksimum target yang ingin dicapai sampai akhir


10

PJP II tahun 2018.

Selain itu, penatapan nilai ekstrim yang digunakan dalam

analisis ini memberikan keuntungan antara lain bahwa angka IPM

yang dihasilkan:

• dapat dibandingkan antar waktu (karena angka 惇ideal敦 tidak

akan tercapai oleh IPM suatu provinsi dalam waktu dekat),

dan;

• dapat diletakkan dalam skala internasional (karena 3 dari 4

komponen yang digunakan berlaku secara internasional).

2.3 Angka Harapan Hidup (e2.3 Angka Harapan Hidup (e2.3 Angka Harapan Hidup (e2.3 Angka Harapan Hidup (e0000))))

Keberhasilan program kesehatan dan program

pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari

peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara.

Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas,

meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses

terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi

dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik

sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang

memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan

hidupnya.


11

Variabel e0 diharapkan mencerminkan 惇lama hidup敦

sekaligus 惇hidup sehat惇 suatu masyarakat. Hal itu sebenarnya

berlebihan, mengingat angka morbiditas akan lebih valid dalam

mengukur hidup sehat. Walaupun demikian, karena hanya sedikit

negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka

variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan.

Sebenarnya dalam Susenas telah dikumpulkan data

variabel morbiditas sehingga dapat digunakan untuk tujuan

perbandingan antarprovinsi. Namun meski sejauh ini belum

diketahui tingkat kecermatannya, selama belum ditemukan sumber

data yang lebih akurat maka tetap digunakan dalam analisis ini.

Untuk tahun 2011 estimasi angka e0 yang digunakan

diperoleh dari Susenas 2011. Estimasi angka harapan hidup

dihitung menggunakan Tabel Kematian Model West dengan

mengolah informasi jumlah anak yang dilahirkan hidup (ALH) dan

jumlah anak masih hidup (AMH) menurut kelompok umur ibu.

Faktor-faktor pengali yang dikembangkan oleh Brass (1975)

digunakan untuk menaksir proporsi kematian anak menurut

kelompok umur ibu, sehingga keterbatasan data yang tersedia

tetap bisa memenuhi standar estimasi.


12

2.4 Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata2.4 Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata2.4 Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata2.4 Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata----rata Lama Sekolah (MYS)rata Lama Sekolah (MYS)rata Lama Sekolah (MYS)rata Lama Sekolah (MYS)

Kedua indikator pendidikan ini diharapkan mencerminkan

tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Pentingnya

angka melek huruf (Lit) sebagai komponen IPM tidak banyak

diperdebatkan.

Permasalahannya adalah Lit yang digunakan UNDP

bervariasi antar negara dalam hal konsep operasional dan kualitas

data. Sebagai ilustrasi, konsep Lit yang didefinisikan sebagai

惇mampu membaca dan menulis敦 diperkirakan akan menghasilkan

angka yang berbeda jika misalnya, didefinisikan sebagai 惇mampu

membaca pesan tertulis yang sederhana敦. Datanya diperkirakan

juga berbeda jika pengumpulan datanya menggunakan atau tidak

menggunakan alat peraga (penguji).

Dalam analisis ini masalah tersebut dapat dihindari karena

konsep 惇mampu membaca dan menulis敦 dan cara menanyakannya

(tanpa alat peraga) di Indonesia diberlakukan secara seragam

(tidak ada perbedaan antar provinsi).

Catatan lain mengenai Lit adalah bahwa indikator tersebut

angkanya tidak terlalu peka menggambarkan variasi antar provinsi.

Dampak kelemahan tersebut berkurang dengan memasukkan MYS

dalam penghitungan rata-rata indeks pendidikan (IP) yang menurut

UNDP dihitung dengan cara sebagai berikut:


13

Index(MYS)3

1Index(Lit)3

2IP +=

Tabel 2.2Tabel 2.2Tabel 2.2Tabel 2.2 Indikator Penghitungan RataIndikator Penghitungan RataIndikator Penghitungan RataIndikator Penghitungan Rata----rata Lama Sekolah (MYS)rata Lama Sekolah (MYS)rata Lama Sekolah (MYS)rata Lama Sekolah (MYS)

Jenjang PendidikanJenjang PendidikanJenjang PendidikanJenjang Pendidikan SkorSkorSkorSkor

(1) (2)

Tidak/belum pernah sekolah 0 Belum tamat SD 3 Tamat SD/sederajat 6 Tamat SLTP/sederajat 9 Tamat SLTA/sederajat 12 Tamat D1/D2 14 Tamat D3 15 Tamat D4/Sarjana 16,5 Tamat S2/S3 19

Dalam analisis ini, populasi yang digunakan adalah

penduduk berumur 15 tahun ke atas dan penghitungan MYS

dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung. Langkah

pertama adalah memberikan bobot variabel 惇pendidikan yang

ditamatkan敦 atau jenjang pendidikan (data Susenas 2010)

sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.

Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari

variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur


14

penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

∑

∑ ×

=

ii

iii

f

Sf

MYS

dimana: MYS = rata-rata lama sekolah

fi = penduduk umur 15 tahun ke atas

untuk jenjang pendidikan i

Si = skor tiap jenjang pendidikan i, dan

i = jenjang pendidikan (i = 1,2,那,7)

2.5 2.5 2.5 2.5 Purchasing Power ParityPurchasing Power ParityPurchasing Power ParityPurchasing Power Parity (PPP)(PPP)(PPP)(PPP)

Dengan dimasukkannya variabel PPP yang dapat

digunakan untuk menghitung 惇paritas daya beli敦 maka IPM jelas

lebih 惇lengkap敦 dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia

daripada IMH atau PQLI. IMH yang tinggi merefleksikan kondisi

suatu masyarakat yang memiliki peluang hidup panjang (dan sehat)

serta tingkat pendidikan (dan keterampilan) yang memadai.

UNDP melihat kondisi seperti itu belum memberikan

gambaran yang ideal. Menurut UNDP, masyarakat ideal selain

harus memenuhi kondisi tersebut juga harus mempunyai peluang

kerja/berusaha yang memadai sehingga memperoleh sejumlah

惇uang敦 yang memiliki daya beli (purchasing power). Pemenuhan


15

kebutuhan seperti itulah yang dicoba diukur dengan PPP.

Dasar penghitungan PPP yang digunakan oleh UNDP

adalah Gross National Product (GNP), tetapi karena GNP tidak

dapat dibandingkan secara langsung, maka dibentuklah proyek

yang berskala internasional (International Comparison Project/ICP).

Tujuan utama ICP adalah 惇menyesuaikan敦 angka GNP dengan

menggunakan sejumlah komoditi sebagai paket untuk dasar

perbandingan secara internasional. Angka tersebut 惇disesuaikan敦

lagi untuk mencerminkan daya manfaat yang standar.

Penyesuaian ini dianggap perlu karena kenaikan $ US 500

bagi negara yang sudah memiliki GNP $ US 5000 misalnya,

memiliki manfaat yang berbeda dengan kenaikan yang sama bagi

negara yang baru mempunyai prinsip 惇diminishing return敦. Artinya,

satu rupiah di suatu daerah harus memiliki daya beli yang sama

dengan satu rupiah di daerah yang lain sehingga keterbandingan

antar daerah dan antar waktu dapat terjamin.

Langkah-langkah menghitung PPP adalah sebagai berikut:

1. Y = Pengeluaran per Kapita

Menghitung pengeluaran per kapita dari data Susenas

Modul Konsumsi

2. Y1 = Y + (Y x 20%)

Menaikkan nilai Y sebesar 20 persen karena hasil


16

penelitian data Susenas Modul Konsumsi lebih rendah

sekitar 20 persen

3. Y2 = Y1 / IHK

Menghitung nilai riil pengeluaran per kapita 2010 dengan

mendeflasi nilai Y1 terhadap nilai IHK

4. ∑

∑=

ij)(i,j)(9,

ij)(i,

QP

E

PPP

E(i,j) = Pengeluaran untuk komoditi j di daerah i

P(9,j) = Harga komoditi j di Jakarta Selatan

Q(i,j) = Volume komoditi j yang dikonsumsi di daerah i

Menghitung nilai daya beli (PPP) untuk tiap daerah sebagai

suatu relatif harga terhadap standar harga daerah tertentu,

dalam hal ini Jakarta Selatan

5. Y3 = Y2 / PPP

Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh nilai rupiah

yang sudah di setarakan antar daerah

6. Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula

Atkinson untuk mendapatkan estimasi daya beli ( = Y4 ).

Langkah ini ditempuh berdasarkan prinsip penurunan

manfaat marginal dari pendapatan.

Y4 = C(I) = C(i) jika C(i) < Z

= Z + 2 (C(i) 椴 Z)(1/2) jika Z < C(i) < 2 Z


17

= Z + 2 (Z)(1/2) + 3 (C(i) 椴 2 Z)(1/3) jika 2Z < C(i) < 3 Z

= Z + 2 (Z)(1/2) + 3 (Z)(1/3) + 4 (C(i) 椴 3 Z)(1/4) jika 3Z < C(i) < 4 Z

C(i) = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z =batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara

arbiter sebesar Rp. 549.500,- per kapita per tahun

atau Rp. 1.500,- per kapita per hari

Sebenarnya tersedia berbagai indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur 惇daya beli敦 penduduk. Indikator tersebut

antara lain: PDRB; 惇share敦 konsumsi dari PDRB; rata-rata

konsumsi ditimbang dengan Indeks Harga Konsumen (IHK); dan

rata-rata konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Hasil

evaluasi secara cermat menunjukkan bahwa indikator terakhir

dianggap paling baik sebagai ukuran daya beli antar provinsi.

IHK tidak dipilih sebagai indeks paritas daya beli karena

hanya mencerminkan perbedaan daya beli daerah perkotaan di

setiap provinsi. Disamping itu paket komoditi yang dipergunakan

dalam penghitungan IHK kurang mencerminkan kondisi pada saat

tertentu karena hanya ditentukan dalam 5 atau 10 tahun sekali (out

of date) dan lebih lanjut, indeks yang dihasilkan hanya benar untuk

perbandingan antara dua provinsi (tepatnya antara Jakarta yang

dijadikan tolok ukur dengan provinsi lain) atau binary comparison.


18

Tabel 2.3 Tabel 2.3 Tabel 2.3 Tabel 2.3 Daftar Paket Komoditi yang Digunakan dalam Penghitungan PPPDaftar Paket Komoditi yang Digunakan dalam Penghitungan PPPDaftar Paket Komoditi yang Digunakan dalam Penghitungan PPPDaftar Paket Komoditi yang Digunakan dalam Penghitungan PPP

No.No.No.No. Nama KomoditiNama KomoditiNama KomoditiNama Komoditi UnitUnitUnitUnit Proporsi dari Total Proporsi dari Total Proporsi dari Total Proporsi dari Total

KonsumsiKonsumsiKonsumsiKonsumsi (%)(%)(%)(%)

(1) (2) (3) (4)

1 Beras Lokal Kg 7,25 2 Tepung Terigu Kg 0,10 3 Singkong Kg 0,22 4 Tuna/Cakalang Kg 0,50 5 Teri Ons 0,32 6 Daging Sapi Kg 0,78 7 Ayam Kg 0,65 8 Telur Butir 1,48 9 Susu Kental Manis 397 gram 0,48 10 Bayam Kg 0,30 11 Kacang Panjang Kg 0,32 12 Kacang Tanah Kg 0,22 13 Tempe Kg 0,79 14 Jeruk Kg 0,39 15 Pepaya Kg 0,18 16 Kelapa Butir 0,56 17 Gula Ons 1,61 18 Kopi Ons 0,60 19 Garam Ons 0,15 20 Merica Ons 0,13 21 Mie Instan 80 gram 0,79


19

22 Rokok Kretek 10 batang 2,86 23 Listrik Kwh 2,06 24 Air Minum m3 0,46 25 Bensin Liter 1,02 26 Minyak Tanah Liter 1,74 27 Sewa Rumah Unit 11,56

TotalTotalTotalTotal 37,5237,5237,5237,52

Dalam Analisis ini PPP dihitung menggunakan 27 komoditi

standar. Berdasarkan data kuantum dan harga masing-masing

komoditi tersebut selanjutnya dihitung paritas daya beli

menggunakan faktor pengali dengan menggunakan 惇metode敦 yang

sama dengan yang digunakan ICP. PPP diperoleh dengan

mengalikan paritas daya beli dengan nilai konsumsi total.

2.6 Reduksi2.6 Reduksi2.6 Reduksi2.6 Reduksi ShortfallShortfallShortfallShortfall

Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu

tertentu dapat diukur dengan rata-rata reduksi shortfall per tahun.

Nilai shortfall mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak

antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu

jarak dengan nilai maksimum. Kondisi ideal yang dapat dicapai IPM

sama dengan 100. Nilai reduksi shortfall yang lebih besar

menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat.


20

Pengukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa laju

perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung

melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Formula

penghitungan reduksi shortfall adalah:

n

(t)(ideal)

(t)n)(1100

IPMIPM

IPMIPMr ×

−

−=

+

Dimana IPM(t) = IPM pada tahun ke-t

IPM(ideal) = 100

N = tahun

nilai reduksi shortfall juga dapat dihitung untuk masing-masing

komponen IPM.

2.7 Definisi Operasional2.7 Definisi Operasional2.7 Definisi Operasional2.7 Definisi Operasional

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam

permasalahan pembangunan manusia selama ini dan bagaimana

mengimpelmentasikan program-program pembangunan secara

baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang handal.

Beberapa indikator yang sering digunakan diantaranya adalah :


21

• Rasio jenis kelaminRasio jenis kelaminRasio jenis kelaminRasio jenis kelamin Perbandingan antara penduduk laki-laki

terhadap penduduk perempuan,

dikalikan 100.

• Angka ketergantunganAngka ketergantunganAngka ketergantunganAngka ketergantungan Perbandingan antara jumlah penduduk

usia < 15 tahun ditambah usia > 65

tahun terhadap penduduk usia 15 - 64

tahun, dikalikan 100.

• RataRataRataRata----rata Lama Sekolahrata Lama Sekolahrata Lama Sekolahrata Lama Sekolah Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15

tahun ke atas.

• Angka Melek HurufAngka Melek HurufAngka Melek HurufAngka Melek Huruf Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas

yang bisa membaca dan menulis (baik

huruf latin maupun huruf lainnya)

• Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni

SDSDSDSD

Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang

sedang bersekolah di SD

• Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni

SLTPSLTPSLTPSLTP

Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun

yang sedang bersekolah di SLTP

• Angka partisipasi Murni Angka partisipasi Murni Angka partisipasi Murni Angka partisipasi Murni

SLTASLTASLTASLTA

Proporsi pendudk usia 16 - 18 tahun

yang sedang bersekolah di SLTA

• Persentase penduduk Persentase penduduk Persentase penduduk Persentase penduduk

dengan pendidikan SLTP dengan pendidikan SLTP dengan pendidikan SLTP dengan pendidikan SLTP

ke ataske ataske ataske atas

Proporsi penduduk yang menamatkan

pendidikan SLTP atau jenjang

pendidikan yang lebih tinggi

• Jumlah penduduk usia Jumlah penduduk usia Jumlah penduduk usia Jumlah penduduk usia

sekolahsekolahsekolahsekolah

Banyaknya penduduk yang berusia

antara 7 sampai 24 tahun


22

• BekerjaBekerjaBekerjaBekerja Melakukan kegiatan/ pekerjaan paling

sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama

seminggu dengan maksud untuk

memperoleh pendapatan atau

keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak

dibayar termasuk kelompok penduduk

yang bekerja.

• Angkatan KerjaAngkatan KerjaAngkatan KerjaAngkatan Kerja Penduduk usia 15 tahun ke atas yang

bekerja atau mencari pekerjaan.

• TingTingTingTingkat Partisipasi kat Partisipasi kat Partisipasi kat Partisipasi

Angkatan KerjaAngkatan KerjaAngkatan KerjaAngkatan Kerja

Perbandingan angkatan kerja terhadap

penduduk usia 15 tahun

• Angka Pengangguran Angka Pengangguran Angka Pengangguran Angka Pengangguran

TerbukaTerbukaTerbukaTerbuka

Perbandingan penduduk yang mencari

kerja terhadap angkatan kerja

• Persentase pekerja yang Persentase pekerja yang Persentase pekerja yang Persentase pekerja yang

setengah menganggursetengah menganggursetengah menganggursetengah menganggur

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas

yang bekerja kurang dari 35 jam dalam

seminggu

• Persentase pekerja Persentase pekerja Persentase pekerja Persentase pekerja

dengan status berusaha dengan status berusaha dengan status berusaha dengan status berusaha

sendirisendirisendirisendiri

Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas

dengan status berusaha sendiri



sendiri dibantu pekerja sendiri dibantu pekerja sendiri dibantu pekerja sendiri dibantu pekerja

tidak tidak tidak tidak tetaptetaptetaptetap


dengan status berusaha sendiri dibantu

pekerja tak dibayar


23



dengan buruh tetapdengan buruh tetapdengan buruh tetapdengan buruh tetap

Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas

yang berusaha dengan buruh tetap

• Persentase pekPersentase pekPersentase pekPersentase pekerja erja erja erja


pekerja tak dibayarpekerja tak dibayarpekerja tak dibayarpekerja tak dibayar


dengan status pekerja keluarga

• Persentase persalinan Persentase persalinan Persentase persalinan Persentase persalinan

yang ditolong oleh tenaga yang ditolong oleh tenaga yang ditolong oleh tenaga yang ditolong oleh tenaga

medismedismedismedis

Proporsi balita yang kelahirannya

ditolong oleh tenaga medis ( dokter,

bidan, dan tenaga medis lainnya )

• Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup

waktu lahirwaktu lahirwaktu lahirwaktu lahir

Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak

lahir yang akan dicapai oleh sekelompok

penduduk

• Angka Kematian BayiAngka Kematian BayiAngka Kematian BayiAngka Kematian Bayi Besarnya kemungkinan bayi meninggal

sebelum mencapai usia satu tahun,

dinyatakan dengan per seribu kelahiran

hidup.

• Persentase rumah tangga Persentase rumah tangga Persentase rumah tangga Persentase rumah tangga

berlantai tanahberlantai tanahberlantai tanahberlantai tanah

Proporsi rumah tangga yang tinggal

dalam rumah dengan lantai tanah


beratap layakberatap layakberatap layakberatap layak

Proporsi rumah tangga yang menempati

rumah dengan atap layak (atap selain

dari dedaunan ).


berpeneranganListrikberpeneranganListrikberpeneranganListrikberpeneranganListrik

Proporsi rumah tangga yang

menggunakan sumber penerangan listrik


24


bersumber air minum bersumber air minum bersumber air minum bersumber air minum

ledingledingledingleding

Proporsi rumah tangga dengan sumber

air minum leding


bersumber air minum bersumber air minum bersumber air minum bersumber air minum

bersihbersihbersihbersih

Proporsi rumah tangga dengan sumber

air minum pompa / sumur / mata air yang

jaraknya lebih besar dari 10 meter

dengan tempat penampungan limbah /

kotoran terdekat


berjamban dengan tangki berjamban dengan tangki berjamban dengan tangki berjamban dengan tangki

septikseptikseptikseptik

Proporsi rumah tangga yang mempunyai

jamban dengan tangki septik

• PengeluaranPengeluaranPengeluaranPengeluaran Pengeluaran per kapita untuk makanan

dan bukan makanan. Makanan

mencakup seluruh jenis makanan

termasuk makanan jadi, minuman,

tembakau, dan sirih. Bukan makanan

mencakup perumahan, sandang, biaya

kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

• Penduduk MiskinPenduduk MiskinPenduduk MiskinPenduduk Miskin Penduduk yang secara ekonomi tidak

mampu memenuhi kebutuhan makanan

setara 2100 kalori dan kebutuhan non

makanan yang mendasar.


25

• Gini RasioGini RasioGini RasioGini Rasio Ukuran kemerataan pendapatan yang

dihitung berdasarkan kelas pendapatan.

Nilai Gini Rasio terletak antara 0 yang

mencerminkan kemerataan sempurna

dan 1 yang menggambarkan ketidak

merataan sempurna.

• Garis KemiskinanGaris KemiskinanGaris KemiskinanGaris Kemiskinan Suatu batas dimana penduduk dengan

pengeluaran kurang dari batas tersebut

dikategorikan sebagai miskin. Garis

kemiskinan terdiri dari dua komponen

yaitu komponen batas kecukupan

pangan (GKM), dan komponen batas

kecukupan non makanan (GKNM)


26

BAB BAB BAB BAB IIIIIIIIIIII

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUSGAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUSGAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUSGAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS

3.1 3.1 3.1 3.1 Kondisi GeografisKondisi GeografisKondisi GeografisKondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Kudus berada pada posisi

antara 110o36瀞 dan 110o50瀞 Bujur Timur dan antara 6o51瀞 dan 7o16瀞

Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan

dari utara ke selatan 22 km. Topografinya terbagi atas dua bagian,

yaitu dataran rendah di wilayah bagian selatan dan dataran tinggi di

wilayah bagian utara.

Kabupaten Kudus bercurah hujan relatif rendah, rata-rata di

bawah 2000 mm/tahun dan banyaknya hari hujan128 hari dengan

ketinggian Kabupaten Kudus rata-rata ± 55 m di atas permukaan

laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan suhu udara

berkisar rata-rata antara 21oC sampai dengan 28oC, dengan

kelembaban udara rata-rata berkisar 78 persen pada tahun 2011.

Kabupaten Kudus terletak di antara empat kabupaten di

Jawa Tengah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan

Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan

dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, serta sebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.


27

Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....1111 Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan

Menurut KecamatanMenurut KecamatanMenurut KecamatanMenurut Kecamatan

KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan LuasLuasLuasLuas JumlahJumlahJumlahJumlah

Desa/KelurahanDesa/KelurahanDesa/KelurahanDesa/Kelurahan HaHaHaHa %%%%

(1) (2) (3) (4)

010 Kaliwungu 3.271 7,69 15

020 Kota 1.047 2,46 25

030 Jati 2.630 6,19 14

040 Undaan 7.177 16,88 16

050 Mejobo 3.677 8,65 11

060 Jekulo 8.292 19,50 12

070 Bae 2.332 5,49 10

080 Gebog 5.506 12,95 11

090 Dawe 8.584 20,19 18

Kabupaten KudusKabupaten KudusKabupaten KudusKabupaten Kudus 42.51642.51642.51642.516 100,00100,00100,00100,00 132132132132

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9

kecamatan, dengan 123 desa serta 9 kelurahan yang pada tahun

2011 terbagi menjadi 713 RW dan 3752 RT. Kabupaten Kudus

merupakan daerah kabupaten paling kecil di wilayah Jawa Tengah,

yaitu dengan luas wilayah hanya 42,516 km2. Kecamatan Dawe


28

merupakan kecamatan paling luas yaitu 8,584 km2 atau mencapai

20,19 persen wilayah Kabupaten Kudus, sedangkan Kecamatan

Kota merupakan daerah paling kecil wilayahnya, hanya 1,047 km2

atau 2,46 persen dari wilayah Kabupaten Kudus.

Walaupun demikian Kecamatan Kota merupakan

kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yaitu 25

desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Bae hanya terdiri dari 10

desa dan merupakan kecamatan paling sedikit jumlah desanya.

3.23.23.23.2 Potensi DaerahPotensi DaerahPotensi DaerahPotensi Daerah

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Potensi EkonomiPotensi EkonomiPotensi EkonomiPotensi Ekonomi

Sektor Industri merupakan tiang penyangga utama

perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 62,41

persen terhadap PDRB Kabupaten Kudus

Menurut data yang ada, jumlah industri besar/sedang dan

kecil/menengah di Kabupaten Kudus sebanyak kurang lebih 11 ribu

unit perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih

240 ribu orang tenaga kerja.

Besarnya kontribusi sektor industri menunjukkan bahwa

sektor ini memegang peranan penting dalam menopang

perekonomian Kabupaten Kudus, memberi kontribusi sebesar

62,41 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kudus.


29

Tabel 3Tabel 3Tabel 3Tabel 3....2222 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 20Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 20Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 20Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2010101010椴椴椴椴 2020202011111111

KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan

2020202010101010 2020202011111111

UsahaUsahaUsahaUsaha Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga

KerjaKerjaKerjaKerja UsahaUsahaUsahaUsaha

Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga

KerjaKerjaKerjaKerja

(1) (2) (3) (4) (5)

010 Kaliwungu 1.528 12.629 1.560 12.860

020 Kota 1.772 122.991 1.847 134.045

030 Jati 1.278 22.798 1.346 26.887

040 Undaan 450 1.921 461 1.985

050 Mejobo 1.656 4.311 1.684 4.493

060 Jekulo 954 5.258 975 5.373

070 Bae 1.078 25.971 1.097 29.557

080 Gebog 1.023 15.605 1.055 19.534

090 Dawe 1.175 5.959 1.192 6.120

Kabupaten KudusKabupaten KudusKabupaten KudusKabupaten Kudus 10.10.10.10.914914914914 217.443217.443217.443217.443 11111.2171.2171.2171.217 222240.85440.85440.85440.854

Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Kudus

Sektor perdagangan di Kabupaten Kudus memberikan

kontribusi sebesar 26,35 persen terhadap total pendapatan

domestik regional bruto Kabupaten Kudus. Potensi ekonomi suatu

daerah khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari

banyaknya pasar yang ada. Jumlah pasar di Kabupaten Kudus

sebanyak 23 pasar, yang terdiri dari 22 pasar umum dan 1 pasar

hewan yang berada di kecamatan Jati.


30

Tabel Tabel Tabel Tabel 3.3 3.3 3.3 3.3 Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya Tahun Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya Tahun Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya Tahun Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya Tahun 2010 2010 2010 2010 ---- 2012012012011111

Lapangan UsahaLapangan UsahaLapangan UsahaLapangan Usaha

2020202010101010 2020202011111111

PertumPertumPertumPertum----

buhan %buhan %buhan %buhan %

Kontribusi Kontribusi Kontribusi Kontribusi

%%%%

PertumPertumPertumPertum----

buhan %buhan %buhan %buhan %

Kontribusi Kontribusi Kontribusi Kontribusi

%%%%

(1) (2) (3) (4) (5)

Pertanian 4,62 2,81 0,52 2,74

Pertambangan -2,54 0,03 6,56 0,03

Industri Pengolahan 3,10 62,75 3,75 62,41

Listrik, Gas, dan Air 11,02 0,42 5,55 0,44

Bangunan 7,36 1,46 13,41 1,55

Perdagangan 5,86 26,29 4,16 26,35

Angkutan 5,05 1,34 11,17 1,37

Keuangan 4,76 2,25 6,75 2,37

Jasa 7,63 2,65 7,34 2,73

PDRBPDRBPDRBPDRB 4,174,174,174,17 100,00100,00100,00100,00 4,214,214,214,21 100,00100,00100,00100,00

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2011

Sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang

menurun, dimana pada tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan

sebesar 4,62 persen, tapi pada tahun 2011 menjadi 0,52 persen.

Artinya nilai produksi tahun 2010 lebih banyak dari nilai produksi

tahun 2011. Namun demikian sektor pertanian masih dapat

menyumbang PDRB Kabupaten Kudus sebesar 2,74 persen yang

menurun dibanding tahun 2010 sebesar 2,81 persen.


31

3333.2.2.2.2.2.2.2.2 Sumber Daya ManusiaSumber Daya ManusiaSumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2011 sebanyak

769.904 jiwa, terdiri dari 382.021 laki-laki dan 387.883 wanita,

dengan sex rasio sebesar 98,49. Angka tersebut mempunyai arti

jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Dari 100

perempuan hanya ada 98 laki-laki. Data menunjukkan laki-laki lebih

sedikit dari perempuan merata di semua kecamatan di Kabupaten

Kudus.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk

pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan

gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan

pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Informasi

tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi,

terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam

parlemen.

Apabila dilihat penyebarannya, maka kecamatan yang

paling tinggi persentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan

Jekulo yakni sebesar 12,84 persen dari jumlah penduduk yang ada

di Kabupaten Kudus, kemudian berturut-turut Kecamatan Jati 12,77

persen, dan Kecamatan Gebog dengan nilai 12,27 persen.


32

Tabel 3.Tabel 3.Tabel 3.Tabel 3.4444 Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 20Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 20Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 20Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2011111111

KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan PendudukPendudukPendudukPenduduk SexSexSexSex KepadatanKepadatanKepadatanKepadatan

LakiLakiLakiLaki----lakilakilakilaki PerempuanPerempuanPerempuanPerempuan JumlahJumlahJumlahJumlah RasioRasioRasioRasio PendudukPendudukPendudukPenduduk

01 Kaliwungu 45.200 45.679 90.879 98,95 2.778

02 Kota 44.112 47.167 91.279 93,52 8.718

03 Jati 48.180 50.136 98.316 96,10 3.738

04 Undaan 34.699 34.726 69.425 99,92 967

05 Mejobo 34.792 35.024 69.816 99,34 1.899

06 Jekulo 49.359 49.481 98.840 99,75 1.192

07 Bae 31.097 31.396 62.493 99,05 2.680

08 Gebog 47.333 47.099 94.432 100,50 1.715

09 Dawe 47.249 47.175 94.424 100,16 1.100

Kab. KudusKab. KudusKab. KudusKab. Kudus 382.021382.021382.021382.021 387.883387.883387.883387.883 769.904769.904769.904769.904 99998,498,498,498,49 1.1.1.1.811811811811

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Kepadatan penduduk dari waktu ke waktu cenderung

mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk.

Tahun 2011 tercatat sebesar 1.811 jiwa setiap km2. Kecamatan

Kota merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya yaitu

8.718 jiwa per km2, dan Kecamatan Undaan paling rendah

kepadatan penduduknya yaitu 967 jiwa per km2.

Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh

terhadap jumlah angkatan kerja. Penghitungan Tingkat Partisipasi


33

Angkatan Kerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara

jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan

jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja.

Tabel 3Tabel 3Tabel 3Tabel 3....5 5 5 5 Penduduk Usia 1Penduduk Usia 1Penduduk Usia 1Penduduk Usia 15555 TahunTahunTahunTahun kkkkeeee AAAAtas Menurut Jenis Kegiatan tas Menurut Jenis Kegiatan tas Menurut Jenis Kegiatan tas Menurut Jenis Kegiatan HHHHasil Sasil Sasil Sasil Sakernasakernasakernasakernas

Tahun 20Tahun 20Tahun 20Tahun 2011111111

Kegiatan UtamaKegiatan UtamaKegiatan UtamaKegiatan Utama Jenis KelaminJenis KelaminJenis KelaminJenis Kelamin

JumlahJumlahJumlahJumlah LakiLakiLakiLaki----lakilakilakilaki PerempuanPerempuanPerempuanPerempuan

Angkatan KerjaAngkatan KerjaAngkatan KerjaAngkatan Kerja 222234.28134.28134.28134.281 171717174.5094.5094.5094.509 408.790408.790408.790408.790

Bekerja 219.147 164.252 383.399

Mencari Pekerjaan 15.134 10.257 25.391

Bukan Angkatan KerjaBukan Angkatan KerjaBukan Angkatan KerjaBukan Angkatan Kerja 51.71151.71151.71151.711 111124.88324.88324.88324.883 176.594176.594176.594176.594

Sekolah 24.228 19.898 44.126

Mengurus Rumah Tangga 9.859 93.382 103.241

Lainnya 17.624 11.603 29.227

JumlahJumlahJumlahJumlah 285.992285.992285.992285.992 299.392299.392299.392299.392 585.384585.384585.384585.384

Sumber : BPS, Sakernas 2011

Tabel 3.5 merupakan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

tahun 2011, dari tabel tersebut dapat dihitung Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja Kabupaten Kudus yaitu sebesar 69,83 persen.

Semakin tinggi nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang

sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam


34

kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam

kurun waktu tertentu

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan

kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi

mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang

sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha,

mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak

mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah

memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka hasil Sakernas Tahun

2011 di Kabupaten Kudus sebesar 6,21 persen. Besarnya angka

pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas

karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.

Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka

semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Kontribusi sektor penunjang pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Kudus sejalan dengan penyerapan tenaga kerjanya.

Sektor Sekunder yang meliputi lapangan usaha Listrik, Gas dan Air,

Industri dan Konstruksi menjadi gantungan hidup sebagian besar

tenaga kerja di Kabupaten Kudus, sekitar 49,00 persen.

Sektor berikutnya adalah Sektor Tersier yang meliputi

Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Jasa


35

sebesar 36,62 persen, kemudian yang terakhir adalah Sektor

Primer yang meliputi Pertanian, Pertambangan dan Penggalian

sebesar 14,38 persen.

Tabel 3Tabel 3Tabel 3Tabel 3....6666 Penduduk 1Penduduk 1Penduduk 1Penduduk 15555 TahunTahunTahunTahun keataskeataskeataskeatas yang Bekerja Menurutyang Bekerja Menurutyang Bekerja Menurutyang Bekerja Menurut LaLaLaLapangan Usaha di pangan Usaha di pangan Usaha di pangan Usaha di

Kabupaten Kudus Hasil Kabupaten Kudus Hasil Kabupaten Kudus Hasil Kabupaten Kudus Hasil SakernasSakernasSakernasSakernas Tahun 20Tahun 20Tahun 20Tahun 2011111111

Lapangan UsahaLapangan UsahaLapangan UsahaLapangan Usaha Tenaga KerjaTenaga KerjaTenaga KerjaTenaga Kerja PersentasePersentasePersentasePersentase

(1) (2) (3)

Sektor Primer 55.143 14,38

Sektor Sekunder 187.852 49,00

Sektor Tersier 140.404 36,62

JumlahJumlahJumlahJumlah 333383.39983.39983.39983.399 100,00100,00100,00100,00

Sumber : BPS, Sakernas 2011


36

BBBBABABABAB IIIIVVVV

HASIL ANALISISHASIL ANALISISHASIL ANALISISHASIL ANALISIS

4444.1 Indek.1 Indek.1 Indek.1 Indekssss Pembangunan ManusiaPembangunan ManusiaPembangunan ManusiaPembangunan Manusia

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus

diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat Kabupaten

Kudus dan sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan

peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Oleh karenanya

perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi, salah satunya

menggunakan set indikator pembangunan manusia, baik komposit

maupun tunggal. Secara komposit adalah dengan melihat angka

Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.1.1.1.1 Nilai IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Nilai IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Nilai IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Nilai IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya

Tahun 2010Tahun 2010Tahun 2010Tahun 2010----2011201120112011

Kabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/Kota IPM 2010IPM 2010IPM 2010IPM 2010 PeringkatPeringkatPeringkatPeringkat IPM 2011IPM 2011IPM 2011IPM 2011 PeringkatPeringkatPeringkatPeringkat (1) (2) (3) (4) (5)

1. Blora 70,61 28 (6) 71,25 27 (6)

2. Rembang 72,07 20 (5) 72,45 20 (5)

3. Pati 72,96 12 (1) 73,49 12 (1)

4. Kudus 72,95 13 (2) 73,24 13 (2)

5. Jepara 72,64 14 (3) 73,12 14 (3)

6. Demak 72,58 16 (4) 73,09 15 (4)

Jawa TengahJawa TengahJawa TengahJawa Tengah 72,4972,4972,4972,49 72,9472,9472,9472,94 Sumber : Badan Pusat Statistik


37

Berdasarkan hasil penghitungan, nilai IPM Kabupaten

Kudus tahun 2011 adalah sebesar 73,24 dan berada pada

peringkat 13 di Jawa Tengah. Nilai ini menunjukkan peningkatan

dibandingkan pada tahun 2010 yaitu dengan nilai IPM 72,95. Pada

tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah angka IPM Kabupaten

Kudus berada di peringkat 2 setelah Kabupaten Pati. (lihat tabel

5.1). Secara lengkap komponen yang membentuk IPM yaitu Angka

Harapan Hidup (AHH)/ e0, Angka Melek Huruf (Lit), Rata-rata Lama

Sekolah (MYS) dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

(PPP) seperti yang ada pada tabel 4.2.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.2.2.2.2 Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya


Kabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/Kota (AHH)/ e(AHH)/ e(AHH)/ e(AHH)/ e0000 Melek Melek Melek Melek HurufHurufHurufHuruf

RataRataRataRata----rata rata rata rata Lama Lama Lama Lama

SekolahSekolahSekolahSekolah

PPP PPP PPP PPP (Rp.000)(Rp.000)(Rp.000)(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Blora 71,41 85,06 6,45 642,83

2. Rembang 70,23 91,36 6,89 644,43

3. Pati 72,89 87,59 6,98 648,77

4. Kudus 69,68 93,73 8,12 639,98

5. Jepara 70,99 93,15 7,52 636,45

6. Demak 71,59 92,53 7,60 632,87

Jawa TengahJawa TengahJawa TengahJawa Tengah 71,5571,5571,5571,55 90,3490,3490,3490,34 7,297,297,297,29 640,41640,41640,41640,41 Sumber : Badan Pusat Statistik


38

Untuk dapat menghitung nilai IPM, maka besaran komponen

tersebut di buat angka indeksnya. Angka Indeks inilah yang

nantinya akan dijumlahkan untuk membentuk angka IPM. Angka

melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga)

dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan tingkat

kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang

telah disesuaikan (PPP Rupiah).

Dengan menggunakan penghitungan rumus indeks

komponen yang telah dijelaskan sebelumnya didapat angka indeks

komponen IPM seperti tercantum pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444....3333 Indeks Indeks Indeks Indeks Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya


Kabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/Kota (AHH)/ e(AHH)/ e(AHH)/ e(AHH)/ e0000 Melek Melek Melek Melek HurufHurufHurufHuruf

RataRataRataRata----rata rata rata rata Lama Lama Lama Lama

SekolahSekolahSekolahSekolah

PPP PPP PPP PPP (Rp.000)(Rp.000)(Rp.000)(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Blora 0.77 0.85 0.43 5.71

2. Rembang 0.75 0.91 0.46 5.74

3. Pati 0.80 0.88 0.47 5.81

4. Kudus 0.74 0.94 0.54 5.67

5. Jepara 0.77 0.93 0.50 5.61

6. Demak 0.78 0.93 0.51 5.55

Jawa TengahJawa TengahJawa TengahJawa Tengah 0.780.780.780.78 0.900.900.900.90 0.490.490.490.49 5.675.675.675.67 Sumber : Badan Pusat Statistik


39

4444....2222 Komponen Indeks Pembangunan ManusiaKomponen Indeks Pembangunan ManusiaKomponen Indeks Pembangunan ManusiaKomponen Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan

lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakatnya untuk

menikmati umur panjang, sehat, dan bisa menjalankan kehidupan

yang produktif. Jadi tidak mengherankan jika tolok ukur tingkat

keberhasilan pembangunan salah satunya bisa dilihat dari sejauh

mana nilaikualitas manusianya telah tercapai. Beberapa dimensi

pengukuran kualitas hidup manusia antara lain dapat dilihat dari

harapan hidup, tingkat kecerdasan dan tingkat

kesejahteraan/kemakmuran. Berikut ulasan hasil analisis terhadap

komponen IPM di Kabupaten Kudus tahun 2011:

a.a.a.a. Angka Harapan Hidup (AHH/eAngka Harapan Hidup (AHH/eAngka Harapan Hidup (AHH/eAngka Harapan Hidup (AHH/e0000))))

Angka harapan hidup secara konsep adalah perkiraan

lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada

perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup

idealnya dihitung dari data kematian menurut kelompok umur dan

dengan bantuan life table. Karena data kematian menurut

kelompok umur belum tersedia, maka dalam analisis ini dihitung

dengan program mortpack dan sebagai inputnya adalah rata-rata

jumlah anak lahir hidup (ALH) dan jumlah anak masih hidup (AMH)

dari hasil Susenas 2010.


40

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.4 .4 .4 .4 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan sekitarnya Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan sekitarnya Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan sekitarnya Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan sekitarnya


Kabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/Kota 2010201020102010 2011201120112011 (1) (2) (3)

1. Blora 71,34 71,41

2. Rembang 70,13 70,23

3. Pati 72,83 72,89

4. Kudus 69,62 69,68

5. Jepara 70,85 70,99

6. Demak 71,24 71,59

Jawa TengahJawa TengahJawa TengahJawa Tengah 71,4071,4071,4071,40 71,5571,5571,5571,55 Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka harapan hidup kabupaten Kudus pada tahun 2011

adalah sebesar 69,68 lebih tinggi dibandingkan dengan angka

tahun sebelumnya sebesar 69,62 di tahun 2010.

b.b.b.b. Tingkat PendidikanTingkat PendidikanTingkat PendidikanTingkat Pendidikan

Komponen tingkat pendidikan dihitung dengan dua

indikator, yaitu angka melek huruf yang merupakan angka

persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa

membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya.

Sedangkan indikator lainnya adalah rata-rata lama sekolah (MYS),

indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang

ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal.


41

1. Melek Huruf (LIT)

Indikator ini merupakan salah satu indikator output bidang

pendidikan yang memberikan gambaran mutu sumber daya

manusia. Angka MelekHuruf (LIT) dihitung berdasarkan

penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Angka melek

huruf Kabupaten Kudus sebesar 93,73 pada tahun 2010

memberikan arti bahwa persentase penduduk usia 15

tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis sebesar

93,73 persen atau dengan kata lain masih ada sekitar 6,27

persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten

Kudus yang belum bisa membaca dan menulis. Dibanding

keadaan tahun 2010, angka melek huruf ini mengalami

sedikit kenaikan, 93,71 pada tahun 2010 menjadi 93,73

pada tahun 2011. Sedangkan posisi dengan daerah sekitar,

menduduki posisi pertama di ex Karesidenan Pati dan jauh

diatas angka Jawa Tengah (90,34).

2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Populasi yang digunakan UNDP dalam menghitung MYS

dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas. Batasan

itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi

sebenarnya. Mengingat penduduk yang berusia kurang dari

25 tahun masih dalam proses sekolah, sehingga belum


42

pantas dinyatakan MYS nya. Namun dalam analisis ini

populasi yang digunakan adalah penduduk berusia 15

tahun ke atas berkaitan dengan program wajib pendidikan

dasar 9 tahun. Penghitungan MYS nya memakai metode

tidak langsung dengan memberikan bobot kepada tiap

jenjang pendidikan yang ditamatkan sebagaimana

dikemukakan pada Bab II.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.5.5.5.5 Angka Melek Huruf dan RataAngka Melek Huruf dan RataAngka Melek Huruf dan RataAngka Melek Huruf dan Rata----rata Lama Sekolah Kabupaten rata Lama Sekolah Kabupaten rata Lama Sekolah Kabupaten rata Lama Sekolah Kabupaten

Kudus, Tahun 2010Kudus, Tahun 2010Kudus, Tahun 2010Kudus, Tahun 2010----2011201120112011

Kabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/Kota 2010201020102010 2011201120112011

LITLITLITLIT MYSMYSMYSMYS LITLITLITLIT MYSMYSMYSMYS (1) (2) (3) (4) (5)

1. Blora 83,19 6,25 85,06 6,45

2. Rembang 91,17 6,85 91,36 6,89

3. Pati 86,42 6,95 87,59 6,98

4. Kudus 93,71 8,11 93,73 8,12

5. Jepara 93,09 7,40 93,15 7,52

6. Demak 91,36 7,59 92,53 7,60

Jawa TengahJawa TengahJawa TengahJawa Tengah 89,9589,9589,9589,95 7,247,247,247,24 90,3490,3490,3490,34 7,297,297,297,29 Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari hasil analisis didapatkan angka rata-rata lama sekolah

penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2011 sebesar

8,12 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang

pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata rata


43

penduduk Kabupaten Kudus belum tamat SLTP. Dari enam

kabupaten pembanding, Kabupaten Kudus berada pada

posisi pertama dan sudah berada diatas rata-rata Jawa

Tengah. Rata-rata Jawa Tengah sebesar 7,29 tahun.

Angka ini sejalan dengan hasil Susenas Jawa Tengah yang

mengindikasikan masih banyak penduduk usia sekolah

yang tidak/belum pernah sekolah.

c.c.c.c. Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)

Pendekatan paritas daya beli merupakan

pendekatan untuk penhitungan standar hidup layak, yang

memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat

dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas.

Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan

paritas daya belinya makin meningkat pula.

Sebagai ilustrasi dapat digambarkan, apabila ada

dua orang yang pendapatannya sama belum tentu

mempunyai paritas daya beli yang sama bila tempat tinggal

dua orang itu berbeda. Misalnya sama-sama

berpendapatan 1 juta rupiah sebulan, yang satu tinggal di

Kabupaten Kudus yang satu lagi tinggal di Jakarta, maka

kemungkinan paritas daya belinya berbeda. Itulah


44

sebabnya dalam penghitungan PPP dilakukan beberapa

tahapan seperti dijelaskan pada Bab II.

TabTabTabTabel el el el 4444....6666 Angka Angka Angka Angka Purchasing Power ParityPurchasing Power ParityPurchasing Power ParityPurchasing Power Parity (PPP) Kabupaten Kudus dan (PPP) Kabupaten Kudus dan (PPP) Kabupaten Kudus dan (PPP) Kabupaten Kudus dan SSSSekitarnya ekitarnya ekitarnya ekitarnya


Kabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/Kota 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3)

1. Blora 642,36 642,83

2. Rembang 641,28 644,43

3. Pati 646,15 648,77

4. Kudus 636,90 639,98

5. Jepara 632,48 636,45

6. Demak 632,22 632,87

Jawa TengahJawa TengahJawa TengahJawa Tengah 637,27637,27637,27637,27 640,41640,41640,41640,41

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari hasil penghitungan, diperoleh besarnya paritas daya

beli penduduk Kabupaten Kudus tahun 2011 sebesar Rp 639.980,-

angka ini masih berada pada range maksimum minimum (360.000

椴 732.720). Namun bila dibanding dengan kabupaten-kota sekitar,

PPP Kabupaten Kudus masih berada di tengah-tengah. Sedangkan

angka rata-rata Jawa Tengah sebesar Rp. 640.410,-. Angka PPP

Kabupaten Kudus menggambarkan bahwa pada umumnya

kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Kudus dalam


45

memperoleh barang dan jasa sedikit di bawah rata-rata masyarakat

di JawaTengah.

4444....3333 Kecepatan Perubahan IPM (Kecepatan Perubahan IPM (Kecepatan Perubahan IPM (Kecepatan Perubahan IPM (Reduksi ShortfallReduksi ShortfallReduksi ShortfallReduksi Shortfall))))

Ukuran ini secara sederhana menunjukkan ukuran

keberhasilan dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan

apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum pada

kondisi ideal (IPM=100). Dalam publikasi ini akan memperlihatkan

laju perubahan IPM antara tahun 2010 dengan 2011.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444....7777 Indeks Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Indeks Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Indeks Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Indeks Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya


Kabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/KotaKabupaten/Kota IPM 2010IPM 2010IPM 2010IPM 2010 IPM 2011IPM 2011IPM 2011IPM 2011 Reduksi ShorfallReduksi ShorfallReduksi ShorfallReduksi Shorfall (1) (2) (3) (4)

1. Blora 70,61 71,25 2,17

2. Rembang 72,07 72,45 1,35

3. Pati 72,96 73,49 1,94

4. Kudus 72,95 73,24 1,04

5. Jepara 72,64 73,12 1,75

6. Demak 72,58 73,09 1,88

Jawa TengahJawa TengahJawa TengahJawa Tengah 72,4972,4972,4972,49 72,9472,9472,9472,94 1,641,641,641,64 Sumber : Badan Pusat Statistik


46

4444....4444 Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)

Permasalahan di berbagai aspek tidak dapat digambarkan

secara keseluruhan oleh indikator komposit, sehingga untuk

memperoleh gambaran yang lebih spesifik dan terfokus perlu

dilengkapi dengan indikator tunggal. Berikut ini disajikan indikator

tunggal dari beberapa sektor yang mencakup indikator input,

proses, dan output sebagai indikator pembangunan manusia.

Indikator-indikator ini diharapkan dapat memberikan penjelasan

lebih jauh tentang pencapaian pembangunan manusia di

Kabupaten Kudus.

1.1.1.1. KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik

penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk.

Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan

penduduk salah satunya adalah Angka Harapan Hidup (Life

Expectancy at Birth). Aspek penting lainnya yang ikut

mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan

yang antara lain diukur melalui Angka Kesakitan dan Rata-rata

Lamanya Sakit. Untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya

peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari

penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan, dan

jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk


47

meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui

pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan

peningkatan jumlah sarana dan prasarana dalam bidang medis

termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat

perlu mendapat perhatian utama.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.8.8.8.8 Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas(Puskesmas(Puskesmas(Puskesmas Dan BalaDan BalaDan BalaDan Balai Pengobatan) menurut Kecamatani Pengobatan) menurut Kecamatani Pengobatan) menurut Kecamatani Pengobatan) menurut Kecamatan Tahun 2011Tahun 2011Tahun 2011Tahun 2011

Sumber : BPS, Kudus dalam Angka 2011

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat jumlah fasilitas pusat

kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus seperti

NoNoNoNo

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan PuskePuskePuskePuskessss

mas mas mas mas

PuskePuskePuskePuskessssmasmasmasmas

PembaPembaPembaPembantu ntu ntu ntu

PuskesPuskesPuskesPuskesmas mas mas mas

PerawaPerawaPerawaPerawatan tan tan tan

PuskesPuskesPuskesPuskesmas mas mas mas

Keliling Keliling Keliling Keliling

Balai Balai Balai Balai PengobPengobPengobPengob

atan atan atan atan

Rumah Rumah Rumah Rumah Bersalin Bersalin Bersalin Bersalin

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kaliwungu 2 2 0 2 1 1

2 K o t a 3 4 0 3 8 7

3 J a t i 2 5 0 2 5 1

4 Undaan 2 5 1 2 1 2

5 Mejobo 2 5 1 2 2 0

6 Jekulo 2 8 1 2 1 1

7 B a e 2 3 0 2 1 0

8 Gebog 2 6 1 2 1 0

9 D a w e 2 6 2 2 1 0

JumlahJumlahJumlahJumlah 19191919 44444444 6666 19191919 21212121 12121212


48

Puskesmas sebesar 19, Pukesmas pembantu sebesar 44,

Puskesmas perawatan sebesar 6, Puskesmas keliling sebesar 19,

Balai pengobatan sebesar 21 dan Rumah bersalin sebesar 12 yang

masing-masing tersebar di semua Kecamatan.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4.94.94.94.9 Persentase Penduduk yang Mengalami KeluhanPersentase Penduduk yang Mengalami KeluhanPersentase Penduduk yang Mengalami KeluhanPersentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan

dalam Satu Buldalam Satu Buldalam Satu Buldalam Satu Bulan Terakhir Menurutan Terakhir Menurutan Terakhir Menurutan Terakhir Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus di Kabupaten Kudus di Kabupaten Kudus di Kabupaten Kudus Tahun 2010Tahun 2010Tahun 2010Tahun 2010椴椴椴椴2011201120112011

Sumber : BPS, Susenas 2011

Untuk persentase penduduk yang mengalami keluhan

kesehatan dalam satu bulan terakhir menurut jenis kelamin di

Kabupaten Kudus pada tahun 2011 sebesar 36,66 persen untuk

laki椴laki dan 40,90 persen untuk perempuan total sebesar 38,82

persen, sedang di banding pada tahun 2010 terdapat 19,84 persen

untuk laki椴laki dan 24,44 persen untuk perempuan dengan total

sebesar 22,15 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2010.

NoNoNoNo TahunTahunTahunTahun

Persentase Persentase Persentase Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Penduduk yang Mengalami Keluhan Penduduk yang Mengalami Keluhan Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhirdalam Satu Bulan Terakhirdalam Satu Bulan Terakhirdalam Satu Bulan Terakhir

LakiLakiLakiLaki----LakiLakiLakiLaki PerempuanPerempuanPerempuanPerempuan TotalTotalTotalTotal

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2010 19,84 24,44 22,15

2 2011 36,66 40,90 38,82


49

Tabel 4.10Tabel 4.10Tabel 4.10Tabel 4.10

PePePePerrrrsentase Angka Kesakitan dalam Satu Bsentase Angka Kesakitan dalam Satu Bsentase Angka Kesakitan dalam Satu Bsentase Angka Kesakitan dalam Satu Bulanulanulanulan TTTTerakhirerakhirerakhirerakhir Menurut Jenis Menurut Jenis Menurut Jenis Menurut Jenis

Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2010 Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2010 Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2010 Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2010 椴椴椴椴 2011201120112011


Dari tabel 4.10 tersebut diatas terdapat angka kesakitan

dalam satu bulan terakhir menurut jenis kelamin di Kabupaten

Kudus, yang dari tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2010

terdapat angka kesakitan untuk laki椴laki sebesar 19,84 persen

sedangkan perempuan sebesar 24,44 persen dengan total angka

kesakitan sebesar 22,15 persen, sedangkan pada tahun 2011

terdapat angka kesakitan untuk laki 椴 laki sebesar 48,44 persen

dan untuk perempuan sebesar 48,41 persen dengan total angka

kesakitan pada tahun 2011 sebesar 48,43 persen.

Untuk persentase balita menurut penolong kelahiran

pertama di Kabupaten Kudus pada tahun 2010 terbanyak adalah

bidan yaitu sebesar 77,41 persen, kemudian terbanyak kedua

sebesar 16,07 persen adalah dokter disusul dukun sebesar 5,61

NoNoNoNo TahunTahunTahunTahun Angka Kesakitan dalam Satu Bulan TerakhirAngka Kesakitan dalam Satu Bulan TerakhirAngka Kesakitan dalam Satu Bulan TerakhirAngka Kesakitan dalam Satu Bulan Terakhir

LakiLakiLakiLaki----LakiLakiLakiLaki PerempuanPerempuanPerempuanPerempuan TotalTotalTotalTotal

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2010 19,84 24,44 22,15

2 2011 48,44 48,41 48,43


50

persen, tenaga medis 0,58 persen dan family sebesar 0,33 persen,

sedangkan pada tahun 2011 terbanyak masih bidan sebesar 73,65

persen, kemudian dokter, dukun, family yang masing 椴 masing

sebesar 17,85 persen, 6,98 persen, 1,52 persen.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4.114.114.114.11 Persentase Persentase Persentase Persentase Balita Menurut Penolong KelahiranBalita Menurut Penolong KelahiranBalita Menurut Penolong KelahiranBalita Menurut Penolong Kelahiran Pertama di Kabupaten Pertama di Kabupaten Pertama di Kabupaten Pertama di Kabupaten

Kudus Tahun Kudus Tahun Kudus Tahun Kudus Tahun 2010 2010 2010 2010 ---- 2011201120112011

NoNoNoNo Penolong Kelahiran PertamaPenolong Kelahiran PertamaPenolong Kelahiran PertamaPenolong Kelahiran Pertama 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 Dokter 16,07 17,85

2 Bidan 77,41 73,65

3 Tenaga Medis 0,58 0,00

4 Dukun 5,61 6,98

5 Family 0,33 1,52

6 Lainnya 0,00 0,00

Jumlah 100,00 100,00


2.2.2.2. PerumahanPerumahanPerumahanPerumahan

Pembangunan yang berkenaan dengan tempat tinggal

adalahproses yang tanpa akhir walaupun berbagai keberhasilan

telah dicapai. Pada dasarnya pembangunan tempat tinggal dan

lingkungan adalah kewajiban masyarakat sendiri, sedangkan

pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan bantuan dan


51

kemudahan serta menciptakan kondisi atau iklim yang serasi untuk

mendorong ke arah tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat

yang mandiri secara gotong royong. Tabel 4Tabel 4Tabel 4Tabel 4.1.1.1.12222

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah RuRuRuRumah Tmah Tmah Tmah Tangga Kabangga Kabangga Kabangga Kabupatenupatenupatenupaten Kudus Kudus Kudus Kudus Tahun 2010 Tahun 2010 Tahun 2010 Tahun 2010 ---- 2011201120112011

NoNoNoNo KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 Kaliwungu 21.804 21.763

2 K o t a 22.651 22.604

3 J a t i 23.403 23.360

4 Undaan 17.682 17.654

5 Mejobo 16.818 16.823

6 Jekulo 23.508 23.544

7 B a e 15.076 15.095

8 Gebog 22.408 22.471

9 D a w e 23.485 23.504

Jumlah 186.835 186.818 Sumber : BPS, Registrasi Penduduk 2010-2011

Hasil Registrasi 2011 menunjukkan bahwa banyaknya

rumah tangga di Kabupaten Kudus pada tahun 2011 tercatat

sebesar 186.818 rumahtangga. Bila dibandingkan dengan

Registrasi Penduduk Tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah

rumah tangga yang pada tahun 2010 sebesar 186.835 rumah


52

tangga, sehingga bisa dilihat adanya persentase penurunan


Tempat tinggal merupakan salah satu dari tiga kebutuhan

pokok manusia di samping sandang dan pangan. Tempat tinggal

yang layak tentunya dalam kondisi yang baik,cukup luas, terbuat

dari bahan-bahan bangunan yang bermutu baik dan memenuhi

syarat kesehatan. Pada saat ini rumah tidak hanya berfungsi

sebagai tempat berlindung tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal

lebih menonjol. Bahkan rumah sudah menjadi bagian dari gaya

hidup dan status simbol serta juga menunjukkan identitas

pemiliknya. Di Kabupaten Kudus kondisi bangunan tempat tinggal

cukup beragam. Kondisi bangunan dapat dilihat dari luas lantai,

jenis lantai, jenis dinding dan jenis atap.

Pada Tabel 4.13, tercatat sekitar 88,80 persen rumah

tangga di Kabupaten Kudus pada tahun 2010 tinggal di rumah milik

sendiri dan kalau dibandingkan tahun 2011 mengalami penurunan

yaitu sebesar 84,00 persen Sedangkan yang mengontrak

mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 2,51 persen

menjadi 1,85 persen pada tahun 2011. Sebagian penduduk masih

menempati rumah milik orangtua/saudara sebesar 12,84 persen

dan sewa sebesar 0,41 persen. Sedangkan rumahtangga dengan

status penguasaan bangunan tempat tinggal bebas sewa milik


53

orang lain sebesar 0,57 persen,dinas dan lainnya masing-masing

besarnya 0,26 persen dan 0,08 persen terhadap total rumah tangga

di Kabupaten Kudus pada tahun 2011.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.1.1.1.13333 PersentasePersentasePersentasePersentase Rumah Rumah Rumah Rumah Tangga menurut STangga menurut STangga menurut STangga menurut Statustatustatustatus Penguasaan Bangunan Penguasaan Bangunan Penguasaan Bangunan Penguasaan Bangunan

Tempat TTempat TTempat TTempat Tinggalinggalinggalinggal KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten KuKuKuKudus Tdus Tdus Tdus Tahun 2010ahun 2010ahun 2010ahun 2010---- 2011201120112011


Luas lantai yang dimaksud dalam Susenas adalah luas

lantaiyang biasanya ditempati dan digunakan untuk keperluan

sehari-hari. Pada tahun 2011 di Kabupaten Kudus sekitar 75,90.

persen rumah tangga tinggal dalam bangunan dengan luas lantai

yang berukuran 54 meter persegi ke atas. Hal ini menunjukkan

NoNoNoNo Status Penguasaan Bangunan Status Penguasaan Bangunan Status Penguasaan Bangunan Status Penguasaan Bangunan

Tempat tinggalTempat tinggalTempat tinggalTempat tinggal 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 Milik sendiri 88,80 84,00

2 Kontrak 2,51 1,85

3 Sewa 0,36 0,41

4 Bebas sewa milik orang lain 0,00 0,57

5 Bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara

8,05 12,84

6 Dinas 0,10 0,26

7 Lainnya 0,18 0,08

Jumlah 100,00 100,00


54

bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kudus sudah

menempati bangunan tempat tinggal yang memenuhi salah satu

syarat rumah layak.

Tabel 4Tabel 4Tabel 4Tabel 4.1.1.1.14444

Persentase RPersentase RPersentase RPersentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai umah Tangga menurut Luas Lantai umah Tangga menurut Luas Lantai umah Tangga menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Bangunan Tempat Bangunan Tempat Bangunan Tempat

Tinggal Kabupaten Kudus Tahun 2010 Tinggal Kabupaten Kudus Tahun 2010 Tinggal Kabupaten Kudus Tahun 2010 Tinggal Kabupaten Kudus Tahun 2010 ---- 2011201120112011

NoNoNoNo Luas Lantai BangunanLuas Lantai BangunanLuas Lantai BangunanLuas Lantai Bangunan 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 <21 1,17 1,85

2 21-35 4,37 6,10

3 36-44 9,08 5,89

4 45-53 11,43 10,27

5 54+ 73,95 75,90

Jumlah 100,00 100,00


Dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2010

keadaan ini cenderung meningkat. Hal ini dimungkinkan karena

Kabupaten Kudus merupakan daerah industri sehingga banyak

rumah tangga atau sekelompok orang maupun perorangan yang

memerlukan tempat tinggal dengan cara tinggal bersama dengan

orang lain dalam satu bangunan, baik dengan cara sewa/kontrak


55

rumah atau kamar maupun bebas sewa tanpa memerlukan lantai

hunian yang luas.

Tabel 4Tabel 4Tabel 4Tabel 4.1.1.1.15555 Persentase Rumah Persentase Rumah Persentase Rumah Persentase Rumah TTTTangga menurut Jenisangga menurut Jenisangga menurut Jenisangga menurut Jenis LantaiLantaiLantaiLantai Terluas BTerluas BTerluas BTerluas Bangunanangunanangunanangunan

Tempat TTempat TTempat TTempat Tinggalinggalinggalinggal di Kabupatendi Kabupatendi Kabupatendi Kabupaten KudusKudusKudusKudus TTTTahun 2010ahun 2010ahun 2010ahun 2010----2011201120112011

NoNoNoNo Jenis Lantai TerluasJenis Lantai TerluasJenis Lantai TerluasJenis Lantai Terluas 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 Bukan Tanah 91,86 91,06

2 Tanah 8,14 8,94

Jumlah 100,00 100,00 Sumber : BPS, Susenas 2011

Semakin tinggi kualitas jenis lantai bangunan tempat

tinggal dimungkinkan semakin baik dan sehat kondisi tempat

tinggalnya yang sekaligus memberikan indikasi semakin baiknya

kesejahteraan rumah tangga. Itu merupakan salah satu syarat

untuk memenuhi kategori rumah sehat adalah apabila jenis lantai

terluas bukan tanah. Jenis lantai yang digunakan mempunyai ciri

khas tertentu yang mungkin disebabkan oleh faktor kondisi tanah di

samping faktor budaya dan lingkungan masing-masing daerah.

Pada tabel diatas terlihat bahwa 91,06 persen, rumah tangga di

Kabupaten Kudus pada tahun 2011 memiliki jenis lantai bangunan

terluas bukan tanah yang meliputi jenis lantai marmer/keramik,

ubin/tegel, semen/bata,kayu, bambu dan lainnya, secara


56

persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun

2010 yaitu sebesar 91,86 persen. Sedangkan rumah tangga yang

menempati bangunan dengan lantai tanah pada tahun 2011

sebesar 8,94 persen sedang pada tahun 2010 sebesar 8,14

persen.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.1.1.1.16666 Persentase Rumah Tangga menurut JenisPersentase Rumah Tangga menurut JenisPersentase Rumah Tangga menurut JenisPersentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Dinding Terluas Bangunan Dinding Terluas Bangunan Dinding Terluas Bangunan

Tempat TTempat TTempat TTempat Tinggalinggalinggalinggal ddddi Kabupateni Kabupateni Kabupateni Kabupaten Kudus 2010Kudus 2010Kudus 2010Kudus 2010----2011201120112011

NoNoNoNo Jenis dinding terluasJenis dinding terluasJenis dinding terluasJenis dinding terluas 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 Tembok 95,39 93,50

2 Kayu 3,38 2,79

3 Bambu 1,23 3,71

4 Lainnya 0,00 0,00

Jumlah 100,00 100,00 Sumber : BPS, Susenas 2011

Selain lantai tidak kalah pentingnya adalah dinding

bangunan tempat tinggal, dinding yang terbuat dari tembok akan

memberi rasa aman bagi penghuninya, bila dibandingkan

bangunan yang terbuat dari kayu atau bambu. Walaupun demikian

masih ada rumah tangga yang menggunakan dinding bukan

tembok. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat

Kabupaten Kudus yang menggunakan kayu sebagai bahan baku

tempat tinggal. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian


57

besar masyarakat Kabupaten Kudus 93,50 persen rumah tangga

menempati bangunan berdinding tembok, berdinding kayu 2,79

persen dan yang berdinding bambu sebesar 3,71 persen pada

tahun 2011. Apabila dibandingkan pada tahun 2010 yang

berdinding tembok sebesar 95,39 persen, yang berdinding kayu

3,38 persen, kemudian yang berdinding bambu sebesar 1,23

persen dari total rumah tangga.

Tabel 4Tabel 4Tabel 4Tabel 4....17171717 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat

Tinggal di Kabupaten Kudus Tahun 2010Tinggal di Kabupaten Kudus Tahun 2010Tinggal di Kabupaten Kudus Tahun 2010Tinggal di Kabupaten Kudus Tahun 2010----2011201120112011

No Jenis Atap Terluas 2010 2011

(1) (2) (3) (4)

1 Beton 1,64 1,07

2 Genteng 98,36 97,99

3 Sirap 0,00 0,14

4 Seng 0,00 0,54

5 Asbes 0,00 0,27

6 Lainnya 0,00 0,00

Jumlah 100,00 100,00


Selain luas lantai, jenis lantai dan jenis dinding, jenis

atapbangunan juga menggambarkan kondisi bangunan tempat

tinggal. Pada tahun 2011 di Kabupaten Kudus sebagian besar

bangunan tempat tinggal beratapkan genteng yaitu sebesar 97,99


58

persen, Penggunaan atap bangunan yang banyak digunakan selain

genteng adalah atap beton 1,07 persen dari jumlah rumah tangga

di Kabupaten Kudus kemudian atap yang terbuat dari seng sekitar

0,54 persen disusul asbes dan sirap sebesar 0,27 persen dan 0,14

persen.

Pada tahun 2011, di Kabupaten Kudus persentase rumah

tanggayang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola

oleh PLNtercatat sebesar sekitar 99,45 persen dari total rumah

tangga.Sedangkan rumah tangga yang menggunakansumber

penerangan Listrik Non PLN sebesar 0,42 persen dan yang

menggunakan pelita/sentir/obor sebesar 0,13 persen.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444....18181818 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan BBBBangunan di angunan di angunan di angunan di

Kabupaten Kudus Tahun 2010Kabupaten Kudus Tahun 2010Kabupaten Kudus Tahun 2010Kabupaten Kudus Tahun 2010----2011201120112011

NoNoNoNo Sumber Penerangan BangunanSumber Penerangan BangunanSumber Penerangan BangunanSumber Penerangan Bangunan 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 Listrik PLN 99,90 99,45

2 Listrik non PLN 0,00 0,42

3 Pelita/sentir/obor 0,10 0,13

Jumlah 100,00 100,00


Selain ketersediaan sumber penerangan listrik,

penggunaan fasilitas air minum juga sangat penting, tersedianya


59

sumber air minum juga merupakan indikator kesejahteraan rumah

tangga yang dianggap paling vital karena kebutuhan akan air bersih

sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kabupaten kudus, pada tahun 2011 persentase rumah

tangga yang menggunakan sumber air minum ledeng/sumur

bor/pompa atau sumur terlindung sendiri sebesar 63,96 persen,

kemudian yang menggunakan secara bersama sebesar 20,06

persen dan yang secara umum sebesar 1,28 persen sedangkan

yang tidak ada fasilitas air minum sebesar 14,69 persen.

Tabel Tabel Tabel Tabel 4.194.194.194.19 Persentase Rumah Tangga MPersentase Rumah Tangga MPersentase Rumah Tangga MPersentase Rumah Tangga Menurut Sumberenurut Sumberenurut Sumberenurut Sumber AirAirAirAir Minum di Minum di Minum di Minum di Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

KudusKudusKudusKudus Tahun 2010 Tahun 2010 Tahun 2010 Tahun 2010 ---- 2011201120112011

No Sumber Air Minum 2010 2011

(1) (2) (3) (4)

1 Air dalam kemasan 7,68 12,76

2 Leding 14,16 14,61

3 Sumur bor/pompa 16,97 25,53

4 Sumur terlindung 54,99 41,96

5 Sumur tak terlindung 0,48 1,77

6 Mata air terlindung 5,12 3,26

7 Mata air tak terlindung 0,60 0,11

Jumlah 100,00 100,00


Pada tabel 4.19 persentase ini menunjukkan belum


60

meluasnya jaringan air minum yang dikelola Perusahaan Air Minum

Daerah atau PDAM. Namun demikian pada tahun 2011 ada

kenaikan dari tahun 2010 yakni sebesar 14,61 persen dari 14,16

persen. Pada tahun 2011 di Kabupaten Kudus sebesar 41,96

persen rumahtangga menggunakan sumber air minum sumur

terlindung mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yang

besarnya 54,99 persen, sedangkan untuk rumah tangga yang

mengggunakan air minum dalam kemasan sebagai sumber air

minum meningkat sangat besar dari 7,68 persen pada tahun 2010

menjadi 12,76 persen pada tahun 2011 dan yang menggunakan

sumber air minum dari mata air terlindung dan mata air tak

terlindung sebesar 3,26 persen dan 0,11 persen mengalami

penurunan dari tahun 2010 sebesar 5,12 persen dan 0,60 persen

dari total rumah tangga di Kabupaten Kudus.

Pada tabel 4.20 menunjukkan sekitar 41,96 persen rumah

tangga di Kabupaten Kudus pada tahun 2011 menggunakan air

sumur dan air pompa dengan jarak ke tempat penampungan

kotoran/tinjanya lebih dari atau sama dengan 10 meter dengan

banyaknya rumah tangga sebesar 47,35 persen. Angka tersebut

turun cukup besar apabila dibandingkan dengan tahun 2010



61

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.2.2.2.20000 Persentase Rumah Tangga menurut JarakPersentase Rumah Tangga menurut JarakPersentase Rumah Tangga menurut JarakPersentase Rumah Tangga menurut Jarak SumberSumberSumberSumber Air Minum Air Minum Air Minum Air Minum

ke ke ke ke TTTTempat Penampunganempat Penampunganempat Penampunganempat Penampungan Kotoran/tinjaKotoran/tinjaKotoran/tinjaKotoran/tinja TTTTerdekat di Kabupatenerdekat di Kabupatenerdekat di Kabupatenerdekat di Kabupaten Kudus Kudus Kudus Kudus Tahun 2010 Tahun 2010 Tahun 2010 Tahun 2010 ---- 2011201120112011

NoNoNoNo Jarak Sumber Air Minum ke Jarak Sumber Air Minum ke Jarak Sumber Air Minum ke Jarak Sumber Air Minum ke tempat tempat tempat tempat

penampungan kotoran/tinjapenampungan kotoran/tinjapenampungan kotoran/tinjapenampungan kotoran/tinja 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 < 10 m 16,49 16,11

2 => 10 m 52,16 47,35

3 Tidak tahu 9,50 9,18

4 Tidak dihitung jarak 21,85 27,37

Jumlah 100,00 100,00


Akan tetapi dengan melihat kondisi tersebut masih bisa

mencerminkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat

akan pentingnya memperhatikan jarak sumber air minum ke

penampungan kotoran/tinja terdekat yang memenuhi persyaratan

kesehatan masih kurang baik. Kondisi sebaliknya, masih ada

sebagian masyarakat atau sekitar 52,65 persen dari total rumah

tangga mengabaikan syarat tersebut karena dilihat dari tabel

tersebut kurang dari 10 meter 16,11 persen, tidak tahu sebesar

9,18 persendan tidak dihitung jarak sebesar 27,37 persen.


62

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.2.2.2.21111 PPPPersentase Rumah Tangga menurut Fersentase Rumah Tangga menurut Fersentase Rumah Tangga menurut Fersentase Rumah Tangga menurut Fasilitasasilitasasilitasasilitas Tempat Buang Air Besar Tempat Buang Air Besar Tempat Buang Air Besar Tempat Buang Air Besar

Bangunan TempatBangunan TempatBangunan TempatBangunan Tempat Tinggal Tinggal Tinggal Tinggal di Kabupaten di Kabupaten di Kabupaten di Kabupaten Kudus tahun 2010 Kudus tahun 2010 Kudus tahun 2010 Kudus tahun 2010 椴椴椴椴 2011201120112011

NoNoNoNo Fasilitas Tempat Buang Air Besar Fasilitas Tempat Buang Air Besar Fasilitas Tempat Buang Air Besar Fasilitas Tempat Buang Air Besar

BBBBangunanangunanangunanangunan Tempat TinggalTempat TinggalTempat TinggalTempat Tinggal 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 Sendiri 81,98 79,23

2 Bersama 10,98 12,63

3 Umum 0,18 0,38

4 Tidak ada 6,86 7,76

Jumlah 100,00 100,00


Di Kabupaten Kudus,ada sekitar 79,23 persen rumah

tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar secara

sendiri dan sekitar 12,63 persen memakai fasilitas tempat buang air

besar secara bersama. Selain itu, persentase rumah tangga yang

tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar sebesar 7,76

persen naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,86 persen,

kemudian yang menggunakan fasilitas umum sebesar 0,38 persen

pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk

sudah mengetahui dan menyadari akan arti kebersihan lingkungan.


63

TTTTabel abel abel abel 4444.2.2.2.22222 Persentase Rumah TPersentase Rumah TPersentase Rumah TPersentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fangga yang Menggunakan Fangga yang Menggunakan Fangga yang Menggunakan Fasilitas asilitas asilitas asilitas

Tempat Buang Air BesarTempat Buang Air BesarTempat Buang Air BesarTempat Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset di KMenurut Jenis Kloset di KMenurut Jenis Kloset di KMenurut Jenis Kloset di Kabupaten Kudus abupaten Kudus abupaten Kudus abupaten Kudus TTTTahun 2010ahun 2010ahun 2010ahun 2010---- 2011201120112011

NoNoNoNo Jenis KlosetJenis KlosetJenis KlosetJenis Kloset 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 Leher angsa 89,73 89,81

2 Plengsengan 1,01 0,88

3 Cemplung/Cubluk 2,21 1,15

4 Tidak pakai 7,05 8,17

Jumlah 100,00 100,00


Pada tahun 2011, di Kabupaten Kudus persentase rumah

tangga yang menggunakan fasilitas buangair besar (kloset)

berbentuk leher angsa sebesar 89,81 persen naik dari tahun 2010

yakni sebesar 89,73 persen, akan tetapi yang tidak menggunakan

fasilitas Buang air Besar sebesar 8,17 persen pada tahun 2011

naik dari tahun 2010 sebesar 7,05 persen, kemudian disusul

cemplung/cubluk sebesar 1,15 persen yang menurun dari tahun

2010 yakni 2,21 persen, plengsengan dari 1,01 persen pada tahun

2010 turun 0,88 persen pada tahun 2011 dari total rumah tangga

Kabupaten Kudus.


64

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.2.2.2.23333 Persentase Rumah TPersentase Rumah TPersentase Rumah TPersentase Rumah Tangga menurut Tempat angga menurut Tempat angga menurut Tempat angga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Pembuangan Akhir Tinja di Pembuangan Akhir Tinja di Pembuangan Akhir Tinja di

KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten KudusTahun 2010 KudusTahun 2010 KudusTahun 2010 KudusTahun 2010 ---- 2011201120112011

NoNoNoNo Tempat Tempat Tempat Tempat PPPPembuangan Akhir Tinjaembuangan Akhir Tinjaembuangan Akhir Tinjaembuangan Akhir Tinja BangunanBangunanBangunanBangunan 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 Tangki/Spal 88,32 88,83

2 Kolam/sawah 0,48 0,29

3 Sungai/Laut 6,15 9,06

4 Lobang Tanah 3,88 1,59

5 Panta/Tanah lapang/kebun 1,17 0,11

6 Lainnya 0,00 0,11

Jumlah 100,00 100,00


Pada tahun 2011 persentase rumah tangga di Kabupaten

Kudus yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan akhir tinja

berupa tangki septik, yaitu sekitar 88,83 persen,cenderung

meningkat dari tahun 2010 sebesar 88,32 persen. Berikutnya

rumah tangga yang menggunakan tempat pembuangan akhir tinja

ke sungai/laut sekitar 9,06 persen pada tahun 2011 dibanding pada

tahun 2010 sebesar 6,15 persen, kemudian yang menggunakan

lobang tanah sebesar 1,59 persen lebih kecil dari tahun 2010

sebesar 3,88 persen, kemudian yang menggunakan tempat

pembuangan akhir di sawah atau kolam sebesar 0,29 persen turun

dari tahun 2010 sebesar 0,48 persen, kemudian yang


65

menggunakan pantai, tanah lapang, kebun dan lainnya masing椴

masing sebesar 0,11 persen.

3.3.3.3. PendidikanPendidikanPendidikanPendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik

sebagai subyek sekaligus obyek dalam membangun kehidupan

yang lebih baik. Pembangunan di bidang pendidikan meliputi

pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal.

Pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam

peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka untuk

keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan memerlukan

peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari

masyarakat.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu

pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Untuk mencapai

sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan pemerintah

misalnya dengan meningkatkan saran dan prasarana pendidikan,

perbaikan kurikulum, dan program wajib belajar 9 tahun. Dengan

semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat

pendidikan akan semakin membaik dan akan berpengaruh pada

tingkat kesejahteraan penduduk.


66

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444.2.2.2.24444 Persentase Penduduk Persentase Penduduk Persentase Penduduk Persentase Penduduk BBBBerumur 10 erumur 10 erumur 10 erumur 10 TTTTahun ke atasahun ke atasahun ke atasahun ke atas

Menurut Menurut Menurut Menurut TTTTinininingkat gkat gkat gkat PPPPendidikan endidikan endidikan endidikan TTTTertinggi yang ertinggi yang ertinggi yang ertinggi yang Ditamatkan Ditamatkan Ditamatkan Ditamatkan di Kabupatendi Kabupatendi Kabupatendi Kabupaten Kudus TKudus TKudus TKudus Tahun 2010 ahun 2010 ahun 2010 ahun 2010 ---- 2012012012011111

NoNoNoNo Tingkat/Jenjang Pendidikan TertinggiTingkat/Jenjang Pendidikan TertinggiTingkat/Jenjang Pendidikan TertinggiTingkat/Jenjang Pendidikan Tertinggi 2010201020102010 2011201120112011

(1) (2) (3) (4)

1 Tdk punya ijazah SD 21.08 17,02

2 SD 27,74 31,52

3 SMP 21,08 23,42

4 SM 23,44 21,93

5 Perguruan Tinggi 6,66 6,11

Jumlah 100,00 100,00


Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar tingkat atau

jenjang pendidikan tertinggi rumah tangga yang ditamatkan adalah

SD yaitu sebesar 31,52 persen pada tahun 2011 naik dari tahun

2010 sebesar 27,74 persen, kemudian SMP sebesar 23,42 persen

naik sekitar 2,34 persen dari tahun 2010, selanjutnya urutan ke tiga

tamatan SMA maupun SMK 21,93 persen pada tahun 2011

mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 23,44 persen,

Perguruan Tinggi yang meliputi D1,D2,D3,D4,S1,S2 maupun S3

sebesar 6,11 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2010

sebesar 6,66 persen dan selanjutnya sebesar 17,02 persen tidak

punya ijazah SD pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 sebesar


67

21,08 persen hal ini bisa dilihat adanya penurunan dari rumah

tangga yang tidak punya ijazah SD karena kesadaran masyarakat

akan pendidikan 9 tahun semakin baik dan semakin pentingnya

pendidikan untuk kesejahteraan rumah tangga yang berpengaruh

juga pada kesejahteraan penduduk Kabupaten Kudus.


68

BAB VBAB VBAB VBAB V

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah ukuran dari

hasil akhir upaya pembangunan manusia, dan manusia adalah

kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu tujuan dari

pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan

bagi rakyatnya untuk menjalankan kehidupan yang produktif. Dalam

perspektif pembangunan manusia adalah melihat secara

bersamaan semua isu dalam masyarakat, tidak hanya sektor

ekonomi dan sosial saja akan tetapi merupakan pendekatan yang

komprehensif dari semua sektor.

5555.1 Kesimpulan.1 Kesimpulan.1 Kesimpulan.1 Kesimpulan

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat

Indonesia. Dalam kerangka demikian, pembangunan nasional

sesungguhnya menempatkan manusia sebagai obyek (tujuan)

sekaligus subyek (pelaku) pembangunan atau menempatkan

manusia sebagai titik sentral.

Selama ini seperti ada anggapan bahwa dengan adanya

pembangunan ekonomi akan terjadi juga pembangunan


69

manusianya. Kenyataannya tidak demikian, banyak daerah yang

perekonomiannya maju pesat, ternyata tidak dibarengi dengan

pesatnya pembangunan manusia, walaupun memang ada korelasi

positif bahwa pembangunan perekonomian sangat membantu

pembangunan manusianya.

IPM Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sejak

empat tahun terakhir, pada tahun 2008 IPM Kabupaten Kudus

sebesar 72,02 dan di tahun 2009 IPM Kabupaten Kudus meningkat

menjadi sebesar 72,65. Di tahun berikutnya 2010 IPM Kudus

menjadi 72,95, dan meningkat kembali di tahun 2011 menjadi

73,24. Di tahun terakhir ini terjadi nilai peningkatan IPM (reduksi

shortfall) sebesar 1,04.

Keberadaan IPM memerlukan analisis situasi

pembangunan manusia guna melihat indikator tunggal dari

komponen-komponen pendukung IPM, yang mencakup beberapa

aspek diantaranya adalah : kesehatan, pendidikan, perekonomian,

ketenagakerjaan, dan perumahan. Dari komponen kesehatan

diperoleh angka yang mengindikasikan peningkatan angka harapan

hidup. Angka harapan hidup kabupaten Kudus pada tahun 2011

adalah sebesar 69,68 lebih tinggi dibandingkan dengan angka

tahun sebelumnya sebesar 69,62 di tahun 2010. Angka melek huruf

Kabupaten Kudus sebesar 93,73 pada tahun 2011 memberikan arti


70

bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat

membaca dan menulis sebesar 93,73 persen.

Untuk angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten

Kudus pada tahun 2011 sebesar 8,12 tahun. Bila angka ini

dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara

rata rata penduduk Kabupaten Kudus belum tamat SLTP (dimana

rata-rata sekolah normal sekitar 9 tahun). Besaran paritas daya beli

penduduk Kabupaten Kudus tahun 2011 sebesar Rp 639.980,-

angka ini masih berada pada range maksimum minimum (360.000

椴 732.720), sedikit lebih rendah dari rata-rata paritas daya beli

Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 640.410,-.

Tempat tinggal yang ideal tentunya dalam kondisi yang

baik, cukup luas, terbuat dari bahan-bahan bangunan yang

bermutu baik dan memenuhi syarat kesehatan. Kondisi tempat

tinggal dan fasilitas pokok perumahan secara umum di Kabupaten

Kudus menunjukkan perbaikan kualitas, tetapi kondisi yang telah

dicapai masih perlu peningkatan, karena masih tertinggal dengan

beberapa daerah perkotaan lainnya di Jawa Tengah.

5555.2 Sar.2 Sar.2 Sar.2 Saran an an an dan dan dan dan RekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasi

Untuk meningkatkan IPM memerlukan upaya peningkatan

komponen komponen pendukung IPM (kesehatan, pendidikan dan


71

perekonomian). Peningkatan Anggaran pendidikan dan kesehatan

di APBD baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk

peningkatan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan dan

program wajib belajar 9 tahun.

Di bidang kesehatan dengan meningkatkan pemerataan

cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, baik yang

diselenggarakan pemerintah maupun oleh swasta. Meningkatkan

jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama

bagi penduduk miskin dan keluarga dengan bayi, balita, anak usia

sekolah, ibu hamil, dan usia lanjut.

Peningkatan bidang pendidikan memerlukan penanganan

tersendiri. Karena masih dijumpai penduduk berusia sekolah yang

belum/tidak sekolah dan juga yang sudah tidak bersekolah lagi

(hanya lulus SD atau drop out).

Peningkatan efisiensi dan efektifitas program-program

penanggulangan kemiskinan dan pembangunan manusia dengan

membentuk lembaga yang berfungsi melakukan koordinasi

terhadap program-program penanggulangan kemiskinan dan

pembangunan manusia lintas sektor. Perlu ditumbuh kembangkan

kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang dapat meningkatkan

pendapatan penduduk, terutama penduduk miskin, yang

disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kemauannya oleh


72

dinas/instansi yang membina pengusaha mikro, kecil menengah

dan koperasi.

analisis situasi pembangunan manusia

Documents