undang-undang dasar ikatan keluarga mahasiswa … ikm ui...badan eksekutif mahasiswa terpilih atau...
Post on 15-Feb-2020
25 Views
Preview:
TRANSCRIPT
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 1
UNDANG-UNDANG DASAR
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang
memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan
pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di
hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak
untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang
adil dan makmur.
Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada
selamanya sebagai agen pengubah, kekuatan moral, dan bekal masa
depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena
itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala
kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat independen,
kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan. Wadah
ini bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan,
menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara
bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian,
kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan,
mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif,
dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh
mahasiswa Universitas Indonesia, serta, maka disusunlah aturan
kemahasiswaan ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang berdaulat dan
berasaskan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 2
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah wadah
formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di
Universitas Indonesia.
(2) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdiri atas
lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas dan tingkat
fakultas, yang tiap-tiap lembaga tersebut mempunyai aturan
sendiri yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia.
(3) Kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan
sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia.
BAB II
KONGRES MAHASISWA
Pasal 2
(1) Kongres Mahasiswa merupakan lembaga yang terdiri atas:
a. Semua anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang tidak dapat
diwakilkan;
b. Semua Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa yang tidak
dapat diwakilkan;
c. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang dapat diwakilkan oleh
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa;
d. Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur
Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan;
e. Ketua Badan Audit Kemahasiswaan atau perwakilannya;
f. Semua Ketua Lembaga Legislatif Fakultas atau perwakilannya;
g. Semua Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas atau perwakilannya.
(2) Kongres Mahasiswa bersidang sedikitnya satu kali dalam
setahun.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 3
(3) Segala putusan Kongres Mahasiswa ditetapkan melalui
musyawarah mufakat.
(4) Susunan dan kedudukan Kongres Mahasiswa diatur dalam
undang-undang.
Pasal 3
(1) Kongres Mahasiswa berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia melalui musyawarah yang dapat diikuti oleh mahasiswa
Universitas Indonesia.
(2) Kongres Mahasiswa berwenang memberhentikan Ketua dan/atau
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Wali Amanat
Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dalam masa jabatannya
menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia.
(3) Kongres Mahasiswa berwenang menyelenggarakan forum
penyampaian laporan kinerja kelembagaan Badan Eksekutif
Mahasiswa, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur
Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Audit
Kemahasiswaan, dan Mahkamah Mahasiswa.
Pasal 4
(1) Kongres Mahasiswa berwenang mengatur dalam hal keadaan
memaksa.
(2) Untuk menetapkan keadaan memaksa sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1), Kongres Mahasiswa menyelenggarakan
sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah
anggota Kongres Mahasiswa dan disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kongres Mahasiswa yang
hadir dalam sidang Kongres Mahasiswa.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 4
BAB III
KEKUASAAN EKSEKUTIF
Pasal 5
(1) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa memegang kekuasaan
eksekutif menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia.
(2) Dalam menjalankan kewajibannya, Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa dibantu oleh satu orang Wakil Ketua.
Pasal 6
(1) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengajukan
rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan
Mahasiswa.
(2) Setiap rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Ketua
Badan Eksekutif Mahasiswa dibahas dan disetujui bersama
Dewan Perwakilan Mahasiswa.
(3) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa menetapkan peraturan Badan
Eksekutif Mahasiswa untuk menjalankan Undang-Undang Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
Pasal 7
(1) Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan
Eksekutif Mahasiswa.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan
Eksekutif Mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam Undang-
Undang.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 5
Pasal 8
(1) Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dipilih
dalam satu pasangan secara langsung melalui Pemilihan Raya.
(2) Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan
Raya dilantik oleh Kongres Mahasiswa sebagai Ketua dan Wakil
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
(3) Apabila hanya terdapat satu pasangan calon Ketua dan Wakil
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, maka Ketua dan Wakil Ketua
Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih adalah yang mendapatkan
suara lebih dari lima puluh persen jumlah suara Pemilihan Raya.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua
Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih atau tidak ada pasangan
calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang
mengajukan diri dalam Pemilihan Raya, mekanisme selanjutnya
ditentukan oleh Kongres Mahasiswa.
(5) Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 9
(1) Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat
diberhentikan jabatannya oleh Kongres Mahasiswa apabila
melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa.
(2) Usul pemberhentian Ketua dan/atau Ketua Wakil Badan
Eksekutif Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan
Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa dengan terlebih dahulu
mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk
memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan
Mahasiswa bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 6
Mahasiswa melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa.
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada
Mahkamah Mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan dukungan
sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan
Mahasiswa.
(4) Mahkamah Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan
memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan
Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari,
termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan
Mahasiswa diterima oleh Mahkamah Mahasiswa.
(5) Apabila Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa Ketua
dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melanggar
Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua
dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan
Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Ketua
dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kepada
Kongres Mahasiswa.
(6) Kongres Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk
menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lama
dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Kongres Mahasiswa
menerima usul tersebut.
(7) Keputusan Kongres Mahasiswa atas usul pemberhentian Ketua
dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa harus diambil
melalui sidang paripurna Kongres Mahasiswa yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir serta
dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Mahasiswa.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 7
Pasal 10
(1) Jika Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya, maka posisinya digantikan oleh Wakil Ketua
Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari,
termasuk hari libur, Kongres Mahasiswa menyelenggarakan
sidang untuk memilih Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
dari dua calon yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa.
(3) Jika Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,
pelaksana tugas sementara dijalankan oleh Penanggung Jawab
Sementara yang dipilih oleh Badan Pengurus Harian Badan
Eksekutif Mahasiswa.
(4) Selambat-lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah
terpilihnya Penanggung Jawab Sementara, Kongres Mahasiswa
menyelenggarakan sidang untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua
Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.
Pasal 11
Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa memegang
jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih
kembali.
Pasal 12
(1) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang melakukan
koordinasi dengan Lembaga Eksekutif Fakultas.
(2) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang menyikapi politik
luar atas nama Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 8
dengan mekanisme yang ditentukan bersama Ketua Lembaga
Eksekutif Fakultas.
(3) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang melakukan
advokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat
universitas.
Pasal 13
(1) Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kedaerahan yang
didirikan oleh anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia.
(2) Paguyuban berada di bawah koordinasi Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Paguyuban diatur dalam
Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa.
Pasal 14
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa mengangkat dan
memberhentikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa.
BAB IV
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
UNSUR MAHASISWA
Pasal 15
(1) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa
adalah anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia yang mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat
sebagai organ tinggi di Universitas Indonesia.
(2) Susunan, kedudukan, dan pemberhentian Majelis Wali Amanat
Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam
Undang-Undang.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 9
Pasal 16
(1) Calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur
Mahasiswa berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta mampu
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Majelis Wali Amanat
Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa.
(2) Calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur
Mahasiswa wajib memiliki komitmen, kemampuan, integritas, dan
berkinerja baik.
(3) Syarat-syarat untuk menjadi Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Unsur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Undang-
Undang.
Pasal 17
(1) Calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur
Mahasiswa dipilih melalui Pemilihan Raya.
(2) Calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur
Mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan
Raya dilantik oleh Kongres Mahasiswa sebagai Majelis Wali
Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa.
(3) Apabila hanya terdapat satu calon Majelis Wali Amanat
Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, maka Majelis Wali
Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa terpilih adalah
yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen jumlah
suara Pemilihan Raya.
(4) Dalam hal tidak ada calon Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Unsur Mahasiswa terpilih atau tidak ada calon Majelis
Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang
mengajukan diri, mekanisme selanjutnya ditentukan oleh Kongres
Mahasiswa.
(5) Tata cara pemilihan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Unsur Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 10
Pasal 18
(1) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa
dapat diberhentikan jabatannya oleh Kongres Mahasiswa apabila
melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Unsur Mahasiswa.
(2) Usul pemberhentian Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Unsur Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan
Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa dengan terlebih dahulu
mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan
Mahasiswa bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Unsur Mahasiswa telah melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Unsur Mahasiswa.
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada
Mahkamah Mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan dukungan
sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan
Mahasiswa.
(4) Mahkamah Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan
memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan
Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari,
termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan
Mahasiswa diterima oleh Mahkamah Mahasiswa.
(5) Apabila Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa Majelis Wali
Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa melanggar
Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Majelis Wali
Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, Dewan
Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Majelis
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 11
Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa kepada
Kongres Mahasiswa.
(6) Kongres Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk
menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lama
dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Kongres Mahasiswa
menerima usul tersebut.
(7) Keputusan Kongres Mahasiswa atas usul pemberhentian Majelis
Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa harus
diambil melalui sidang paripurna Kongres Mahasiswa yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang
hadir serta dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah
Mahasiswa.
Pasal 19
Apabila Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya, maka Kongres Mahasiswa selambat-
lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, menyelenggarakan
sidang untuk memilih Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Unsur Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.
Pasal 20
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa
memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat
dipilih kembali.
Pasal 21
(1) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa
bertugas menyuarakan kepentingan mahasiswa Universitas
Indonesia di dalam forum Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 12
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Unsur Mahasiswa dapat membentuk Badan
Kelengkapan.
(3) Tugas dan wewenang Badan Kelangkapan diatur lebih lanjut
dalam Undang-Undang.
BAB V
KEKUASAAN LEGISLATIF
Pasal 22
(1) Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dipilih dari setiap fakultas
melalui Pemilihan Raya.
(2) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur
dalam Undang-Undang.
Pasal 23
(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki kekuasaan membentuk
Undang-Undang.
(2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Ketua
Badan Eksekutif Mahasiswa atau Anggota Dewan Perwakilan
Mahasiswa ditolak, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak
dapat diajukan kembali dalam Persidangan Dewan Perwakilan
Mahasiswa masa itu.
(3) Lembaga Legislatif Fakultas ikut membahas rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan urusan fakultas.
(4) Dewan Perwakilan Mahasiswa mengesahkan Rancangan Undang-
Undang untuk menjadi Undang-Undang.
Pasal 24
(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi legislasi, fungsi
suksesi, fungsi keuangan, fungsi pengawasan, dan fungsi
pembinaan.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 13
(2) Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Mahasiswa
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak melaksanakan
rapat dengar pendapat.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Mahasiswa
diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 25
(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa berwenang menyelenggarakan
forum koordinasi lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang forum koordinasi lembaga
kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 26
(1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang memperoleh
suara terbanyak dari total jumlah suara Pemilihan Raya di setiap
fakultas dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.
(2) Fakultas yang tidak memiliki wakil di dalam Dewan Perwakilan
Mahasiswa berhak menunjuk perwakilan fakultas melalui
mekanisme fakultas masing-masing.
Pasal 27
Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat diberhentikan dengan
syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang yang
disetujui bersama dengan Lembaga Legislatif Fakultas.
Pasal 28
Ketentuan mengenai tata urutan dan tata cara pembentukan
peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 14
BAB VI
LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS
Pasal 29
(1) Lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas berwenang menetapkan
peraturan dasar yang mengatur dan mengurus sendiri
urusannya.
(2) Hubungan wewenang antara lembaga kemahasiswaan tingkat
universitas dan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas diatur
dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keberagaman fakultas.
BAB VII
PEMILIHAN RAYA
Pasal 30
(1) Pemilihan Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil, setiap satu tahun sekali.
(2) Pemilihan Raya diselenggarakan untuk memilih Ketua dan Wakil
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Wali Amanat
Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan
Perwakilan Mahasiswa.
(3) Peserta Pemilihan Raya terdiri dari calon Ketua dan Wakil Ketua
Badan Eksekutif Mahasiswa secara berpasangan, calon Majelis
Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan calon
Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang bersifat
perseorangan.
(4) Pemilihan Raya diselenggarakan oleh panitia Pemilihan Raya yang
bersifat sementara dan mandiri.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Raya diatur dalam
Undang-Undang.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 15
BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 31
Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan disusun berdasarkan
prinsip transparansi, komunikasi, keadilan, dan tanggung jawab.
Pasal 32
(1) Sumber dana lembaga kemahasiswaan diperoleh dari iuran
anggota, anggaran rektorat, usaha-usaha yang legal, halal, dan
tidak bertentangan dengan landasan serta tujuan lembaga
kemahasiswaan Universitas Indonesia.
(2) Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan
menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman
keras, dan alat kontrasepsi.
Pasal 33
(1) Untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan lembaga
kemahasiswaan tingkat universitas, diadakan suatu Badan Audit
Kemahasiswaan yang bersifat bebas dan mandiri.
(2) Laporan keuangan lembaga kemahasiswaan wajib diserahkan
kepada Badan Audit Kemahasiswaan dalam jangka waktu tiga
puluh hari setelah setengah masa kepengurusan dan tiga puluh
hari setelah masa kepengurusan berakhir.
(3) Laporan keuangan lembaga kemahasiswaan yang telah diaudit
dan laporan hasil audit diserahkan kepada lembaga
kemahasiswaan yang bersangkutan serta dipublikasikan kepada
mahasiswa Universitas Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan kemahasiswaan dan
Badan Audit Kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 16
Pasal 34
(1) Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dipilih melalui panitia
khusus yang dibentuk oleh Kongres Mahasiswa.
(2) Syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota
Badan Audit Kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang.
BAB IX
KEKUASAAN YUDIKATIF
Pasal 35
(1) Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang merdeka dalam
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
(2) Kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Mahasiswa
sebagai badan peradilan di Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia.
Pasal 36
(1) Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, memutus sengketa
antarlembaga kemahasiswaan tingkat Universitas, menyelesaikan
permasalahan status keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia, memutus sengketa Pemilihan Raya tingkat
Universitas, dan memberikan pendapat hukum kepada Badan
Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa atas
permasalahan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
apabila dimohonkan.
(2) Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji produk Legislasi Fakultas terhadap Peraturan Dasar
Fakultas, memutus sengketa antarlembaga kemahasiswaan
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 17
tingkat Fakultas, menyelesaikan permasalahan status
keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas, memutus
sengketa Pemilihan Raya tingkat Fakultas, dan memberikan
pendapat hukum kepada Lembaga Eksekutif atau Lembaga
Legislatif Fakultas atas permasalahan Ikatan Keluarga Mahasiswa
Fakultas yang bersangkutan apabila dimohonkan, jika Peraturan
Dasar Fakultas yang bersangkutan mengakui kewenangan
Mahkamah Mahasiswa.
(3) Mahkamah Mahasiswa wajib memberi putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Mahasiswa mengenai dugaan pelanggaran oleh
Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia.
Pasal 37
(1) Mahkamah Mahasiswa memiliki lima orang anggota hakim
konstitusi yang dipilih melalui panitia khusus yang dibentuk oleh
Kongres Mahasiswa.
(2) Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang
tidak tercela, dan memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang
Dasar Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia.
(3) Hakim konstitusi tidak boleh merangkap sebagai pengurus
lembaga formal di tingkat universitas maupun fakultas.
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa dipilih oleh
anggota hakim konstitusi.
(5) Syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian hakim
konstitusi diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 38
Susunan, kedudukan, hukum acara, serta ketentuan lainnya
tentang Mahkamah Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 18
BAB X
UNIT KEGIATAN MAHASISWA
Pasal 39
Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah kegiatan dan kreasi
mahasiswa Universitas Indonesia yang diakui secara formal dalam
satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat
universitas.
BAB XI
KEANGGOTAAN
Pasal 40
(1) Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdiri
dari anggota biasa dan anggota aktif.
(2) Anggota biasa adalah setiap mahasiswa Universitas Indonesia
yang terdaftar aktif secara akademis.
(3) Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti prosedur
penerimaan anggota aktif dan dinyatakan lulus.
Pasal 41
(1) Anggota biasa berhak memilih dalam Pemilihan Raya.
(2) Anggota aktif berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Raya
serta berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
Pasal 42
(1) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas kemahasiswaan.
(2) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
berhak mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan.
(3) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ikatan
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 19
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sesuai dengan
prosedur yang berlaku.
(4) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap anggota Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan/atau lembaga di
dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang
melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dalam
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
Pasal 43
(1) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
wajib menaati dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan aturan-aturan lain
yang berlaku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia.
(2) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
wajib menjaga nama baik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia.
(3) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
wajib mengikuti prosedur penerimaan anggota Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya diatur dalam
Undang-Undang.
Pasal 44
Ketentuan mengenai keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.
BAB XII
BENDERA DAN LAMBANG
Pasal 45
(1) Bendera Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah
bendera dengan warna dasar kuning dengan tulisan Ikatan
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 20
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan gambar Makara
Universitas Indonesia.
(2) Tulisan IKATAN KELUARGA MAHASISWA melingkar di atas
makara dan tulisan UNIVERSITAS INDONESIA melingkar di
bawah tulisan makara.
Pasal 46
Lambang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah
Makara Universitas Indonesia dan tulisan IKATAN KELUARGA
MAHASISWA UNVERSITAS INDONESIA berwarna hitam.
BAB XIII
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
Pasal 47
(1) Usul perubahan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia diagendakan dalam sidang
Kongres Mahasiswa.
(2) Setiap usul perubahan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah,
beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia, sidang Kongres Mahasiswa
harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
Kongres Mahasiswa dan disetujui lebih dari lima puluh persen
anggota Kongres Mahasiswa.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dilakukan
dengan musyawarah yang diselenggarakan oleh Kongres
Mahasiswa yang dapat dihadiri oleh mahasiswa Universitas
Indonesia.
UUD IKM UI Perubahan 2015 | 21
ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ini.
Pasal II
Semua lembaga kemahasiswaan yang ada masih tetap berfungsi
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ini.
Pasal III
Susunan dan keanggotaan lembaga kemahasiswaan tingkat
universitas periode kepengurusan 2015 tetap berlaku hingga masa
kepengurusannya berakhir.
Pasal IV
Sebelum Kongres Mahasiswa terbentuk, pemberhentian Ketua
dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Wali
Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dilaksanakan oleh
Forum Mahasiwa.
Pasal V
Kongres Mahasiswa dibentuk selambat-lambatnya 29 Februari 2016.
top related