perancangan peraturan negara

Proses Pembentukan Undang-Undang

METODAPROSES TEKNIK

BERORIENTASI MENCARI PENJELASAN

BERORIENTASI MELAKUKAN PERBUATAN

PERUNDANG-UNDANGAN

PERUNDANG-UNDANGAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Burkhardt KremsBurkhardt Krems Burkhardt KremsBurkhardt Krems

BERSIFAT INTERDISIPLINER

DASARPERUNDANG-UNDANGAN

ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN [ DALAM ARTI LUAS ] (Gesetzgebungswissenschaft)

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (Gesetzgebungslehre)

TEORI PERUNDANG-UNDANGAN (Gesetzgebungstheorie)

Pasal 1 angka 1 UU no.12 tahun 2011 :

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Peme-rintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden juncto Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib .

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penye-

barluasan Peraturan Perundang undangan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan.

2. Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009tentang Tata Tertib juncto Keputusan DPD-

RI Nomor 2/DPD/2004 tentang Tata Tertib.

smarticle/ppn-fhui/2011

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

2. Keputusan DPD-RI Nomor 2/DPD/2004 tentang Tata Tertib juncto Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib

smarticle/ppn-fhui/2011

Perencanaan

Penyusunan ---- Persiapan d Pemerintah, DPR, DPD

Pembahasan DPR

Pengesahan

Pengundangan

Bab IV Perencanaan UU no.12 tahun 2011

Prolegnas Koordinasi penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah

DPR – badan legislatif Pemerintah – menteri yang bertanggung jawab pada perUUan

Tata cara penyusunan PP no.61/2005

Pengajuan RUU dapat berasal :1. Dari Pemerintah : Peraturan Presiden no.68

tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPERPU, RPP, Rperpres

2. Dari DPR : Tatib DPR3. Dari DPD : Tatib DPD

UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRDjuga mengatur mengenai persiapan di DPR danDPD

Penyusunan berdasarkan PROLEGNAS Penyusunan bukan berdasarkan

PROLEGNASpasal 3(1) Perpres 68/2005 permohonan ijin prakarsa, yang meliputi :1.urgensi dan tujuan pokok pengaturan

2.sasaran yang diwujudkan 3.pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur 4. Jangkauan serta arah pengaturan

Berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

RUU dapat diajukan (disiapkan) oleh PUU dan/atau Panitia ad hoc

Atau bisa juga diusulkan pembentukan diajukan sekurang2nya ¼ (seperempat) jumlah anggota DPR

PPUU sebagai koordinator penyususnan RUU akan mengkoordinasikanm mengkonsultasikan serta melengkapkan konsep dan pengharmonisasian RUU, yang kemudian akan disampaikan pada pimpinan DPD

1. Pembicaraan tingkat I dapat pd rapat panitia ad hoc, rapat gabungan ad hoc, rapat panitia PPUU dan atau rapat khusus, dilakukan : (a)inventarisasi materi, (b)penyusunan DIM, (c) penyusunan dan pembahasan NA berdasar inventaris dan DIM(d) uji sahih dan (e) harmonisasi, pembualatn dan pemantapan konsepsi RUU

2.Pembicaraan tingkat II : pengambilan

keputusan oleh sidang parpipurna yang didahului oleh lap.,alat kelengkapan

Hasil sidang paripurna diterima/dengan perubahan yang kemudian disempurnakan disampaikan pada DPR dan Presiden, disertai surat pimpinan DPD

Akan dibahas melalui tata tertib DPR, untuk menjadikan RUU DPD dapat diterima sebagai RUU DPR

Dibentuk panitia kembali bisa komisi/baleg untuk pembahasan dengan kelengkapan DPD yg sebanyak2nya 1/3 dr kelengkapan DPR

Bila sudah lengkap, pimpinan DPR akan menyampaikan RUU kepada Presiden dan pimpinan DPD, untuk masuk dalam tahap PEMBAHASAN BERSAMA

Bagan 2. Alur Pembentukan RUU Usul DPD

PimpinanPPUU

Koordinasi dan konsultasike Pimpinan DPD danBadan Musyawarah

Pimpinan DPD mem-beritahukan dan mem-bagikan usul RUU kepadaanggota

Pendapat Pemrakarsa

PengambilanKeputusan

DitolakDiterimadenganPerubahan

Disempurnakan oleh PPUU

RUU DiterimatanpaPerubahan

RUU telahdisempurnakan

Disampaikan ke DPR danPresiden disertai suratPimpinan DPD

¼ atau lebihanggota DPD

Usul Pembentukan RUU

Disertai latar belakang, tujuanpokok pikiran, daftar nama, namaprovinsi dan tanda tanganpenegusul

Harmonisasi, pembu-latan, dan peman-tapankonsep RUU

Terhadap usulpembentukanRUU, dibahaslebih lanjut olehPPUU

Pimpinan DPD

Rapat PAH, Rapat GabunganPAH, Rapat PPUU

Inventarisasi Materi

Penyusunan danPembahasan DIM

pembahasan naskahakademik dan RUU

Uji Sahih

Pembahasan, harmoni-sasi, pembulatan, danpemantapan konsep RUU oleh PPUU

TING

KA

T I

Laporan Hasil Pem-bahasan Tingkat I oleh alatkelengkapan DPD

TING

KA

T IISID

AN

G P

AR

IPUR

NA

RUU USUL DPD

Usul RUU disertainaskah akademis/ penjelasan dan suratpengantar

-PPUU

-PAH

Alur Pembentukan RUU Usul DPD

Diajukan sekurang kurangnya 13 anggota Dapat diajukan oleh komisi, Gabungan

Komisi, atau badan legislasi Disampaikan pada pimpinan beserta daftar

nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya

Dalam rapat paripurna, ketua rapat memberitahukan dan membagikan usul inisiatif RUU kpd anggota DPR

Rapat paripurna akan memutusj apakah usul RUU secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak, setelah fraksi menyatakan pendapatnya masing-masing.

Hasilnya akan berupa :a. ditolak

b. disetujui dengan perubahan c. disetujui tanpa perubahan

Dengan memperoleh hasil yang telah disetujui, (RUU usul DPR) pimpinan DPR menyampaikan RUU tsb kepada Presiden dengan memberikan surat permintaan Presiden untuk menunjuk Menteri yang akan mewakili untuk pembahasan

Apabila RUU ini berasal dari DPD, maka pimpinan DPR juga akan memberikan surat kepada pimpinan DPD atas hasil ini

Semua RUU yang berasal dari beberapa lembaga pemrakarsa disini akan melewati pembahasan yang SAMA

Melalui 2 Tahap pembicaraana.Pembicaraan Tingkat I Rancangan Usul Prakarsa Pemerintah Rancangan Usul Prakarsa DPRb.Pembicaraan Tingkat II Rancangan Usul Prakarsa Pemerintah Rancangan Usul Prakarsa DPR

PerencanaanPembentukan

UU

Penyiapan Rancangan UU

Penyiapan Rancangan UU

Pembahasan Rancangan UU

Pengesahan &

Pengundangan

Penyebarluasan

Pemerintah

DPR