modul 2 pokok bahasan 4

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

MODUL 2POKOK BAHASAN 4

Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda

kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan

Monitoring-Evaluasi Kebijakan.

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Tujuan Pembelajaran

• Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan• Memahami proses-proses dalam penetapan

kebijakan menggunakan tombol Knobs.• Memahami mengenai Kebijakan, Perumusan

Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Daftar Isi

• Tombol Pengendali (Control Knobs) untuk kebijakan

3

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

MATERI UTAMA

Klik link di bawah ini untuk download materi:

Atau masukkan alamat ini ke internet:http://manajemen-pelayanankesehatan.net/images/files/mod2/M2-PB%204-Kerangka%20Konsep%20Reformasi.pdf

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Bacaan Lebih Lanjut

• ______. (2011). Mata Kuliah Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM

• ______. (2011). Mata Kuliah Analisis Kebijakan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

MODUL 2POKOK BAHASAN 4

Pemahaman mengenai reformasi dan reformasi di

sektor kesehatan

6

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Tujuan Pembelajaran

• Mengetahui tujuan dari pembentukan sistem kesehatan

• Mengetahui variasi berbagai sistem kesehatan daerah

• Memahami mengenai proses reformasi sektor kesehatan

7

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Daftar Isi

• Situasi Indonesia Saat ini• Peran Pemerintah dalam sistem kesehatan• Variasi sistem kesehatan daerah• Reformasi sektor kesehatan

8

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Reformasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Outlook 2011-2015Dalam konteks ideologi

pemerintah

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM

9

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Isi

Pengantar1.Konsep Reformasi sektor Kesehatan2.Perkembangan sektor RS: Apa ideologinya?3.Ideologi di balik reformasi pelayanan

kesehatan4.Outlook kebijakan 2011-2014.

10

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

PengantarPada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menggulirkan 7

Reformasi Pembangunan Kesehatan yaitu 1) revitalisasi pelayanan kesehatan, 2) ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu sumberdaya

manusia, 3) mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu,

efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes, 4) Jaminan kesehatan, 5) keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan

kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), 6) reformasi birokrasi dan 7) world class health care.

11

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Reformasi pelayanan kesehatan perlu dimonitor dengan pendekatan pelaku dalam:

(1) Penyusun kebijakan dan pemegang fungsi regulasi dalam sistem kesehatan;

(2) Pemberi pelayanan kesehatan yang berupa RS pemerintah dan swasta, serta lembaga-lembaga pelayanan kesehatan lainnya;

(3) Pemberi pendanaan untuk sektor kesehatan; dan

(4) LSM dan ikatan profesi di sektor kesehatan.

12

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

• Konsep Reformasi sektor Kesehatan dan Pembiayaan yang berkelanjutan

Apa itu “Health System Reform”?

(Reformasi Sistem Kesehatan)

• Upaya yang mempunyai tujuan untuk mengubah sistem kesehatan guna

meningkatkan kinerja

13

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Melakukan Health Reform, tidak mudah

• Konsekuensi-nya sulit di prediksi

• Sistem kesehatan mempunyai beberapa tujuan (multiple goals). Jika dampaknya baik pada satu tujuan, bisa menyebabkan dampak yang tidak baik pada tujuan lain.

• Ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bisa jadi yang diuntungkan tidak mempunyai posisi yang cukup kuat

• Negara mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan pembiayaan dan administrasi

14

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 15

Pendekatan Reform yang Purposive

• Definisikan permasalahan yang dinyatakan dalam outcomes

• Nilai-nilai etik yang melandasi reform

• Analisa politik perlu dilakukan sepanjang proses

• Kembangkan hubungan sebab-akibat (yang evidence-based) untuk menilai kinerja (gunakan pohon masalah)

• Membangun strategi reform berdasarkan determinan kinerja sistem (Control Knobs)

• Bagaimana implementasinya

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

16

Definisi Masalah

Keputusan Politik

ETIK

POLITIK

Pelaksanaan

Pengembangan Kebijakan

Diagnosa

Evaluasi

Siklus Health Reform

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Sasaran Kinerja untuk Reform

• Kebanyakan pengambilan kebijakan sektor kesehatan terkait dengan ketiga sasaran tersebut

• Penting secara etik dan moral• Menjadi pusat perhatian politis dan populer

StatusKesehatan

PerlindunganResiko

KepuasanPublik

SASARAN

17

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Tombol Pengendali (Control Knobs)

yang dapat dipakai untuk

mempengaruhi hasil Apa itu Tombol Pengendali?

Perangkat sektor kesehatanPerangkat ini bisa diubah/dimodifikasi melalui

kebijakan publik.Mengubah setelan pada tombol akan

berpengaruh pada kinerja sektor kesehatan

18

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

“Tombol Pengendali Kebijakan”:Apakah ada ideologinya?

AccessQualityEfficiency

AccessQualityEfficiency

• Pembiayaan• Pembayaran• Pengorganisasian• Regulasi• Promosi

• Pembiayaan• Pembayaran• Pengorganisasian• Regulasi• Promosi

Status Kesehatan

Status Kesehatan

Kepuasan Publik

Kepuasan Publik

Perlindungan Resiko

Perlindungan Resiko

CostCost

TUJUANTUJUAN

TOMBOL PENGENDALITOMBOL PENGENDALI

19

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Bacaan Lebih Lanjut

• Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health

• Handono S.D (2011). Perubahan Sistem Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM

20

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

MODUL 2POKOK BAHASAN 4

Reformasi di RS dan ideologi

22

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Tujuan Pembelajaran

• Memahami perubahan yang tterjadi di RS

• Memahami reformasi di sektor RS

• Memahami ideologi di balik reformasi RS

23

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

•Sektor RS dan Ideologi di Indonesia

24

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Apa arti ideologi?

Ideologi siapa?• Ideologi masyarakat• Ideologi pemerintah• Bagaimana interaksi

keduanya

1. The body of ideas reflecting the social needs and aspirations of an individual, group, class, or culture.

2. A set of doctrines or beliefs that form the basis of a political, economic, or other system.

25

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Memahami ideologi di sektor RS

Metode Analisis: Menggunakan model Sense Making

• Pengumpulan data• Data dipahami • Data dimaknai oleh analis• Hasil pemaknaan merupakan hal yang dapat

diperdebatkan.

26

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Ideologi masyarakat

• Sejarah menyatakan bahwa ideologi masyarakat dibentuk oleh pemerintah

• Pemerintah sejak jaman pra Belanda tidak menggunakan ideologi welfare-state

• Kelas di masyarakat sudah terbentuk ratusan tahun

27

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Ideologi yang berjalan di sektor kesehatan; khususnya RS

• Sejarah RS di Indonesia• Jenis RS Menurut UU RS tahun 2009• RS Publik: RS non-profit/nirlaba (RS

Pemerintah dan RS Swasta Yayasan/Perkumpulan)

• RS Private: RS for profit ( RS Swasta berbentuk PT)

28

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Sejarah RS di Indonesia

• Masa Kolonial: Dari Militer dan Perkebunan ke Misi dan Politik Etis

• Pasca kemerdekaan: Berkurangnya bantuan luar negeri

• Orde Baru;Pendekatan pasar dan peran negara yang sedikit.

• Pasca Reformasi 1997: RS menjadi isu politik, termasuk pendanaan masyarakat.

• 2009: UU RS menjanjikan adanya insentif pajak

29

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Situasi segmentasi pasar RS saat iniTeknologi Tinggi

Teknologi menengah

Teknologi Sederhana

Masyarakat Sosial Ekonomi Tinggi

RS Luar negeri RS Luar NegeriRS Swasta

RS Luar NegeriRS Swasta

Masyarakat Sosial Ekonomi Menengah

RS Luar NegeriRS PendidikanRS Swasta (tertentu, sedikit)

RS Luar NegeriRS Pendidikan pemerintah dan non pendidikanRS Swasta

RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikanRS Swasta

Masyarakat Sosial Ekonomi Rendah

RS Pendidikan RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikanRS Swasta (terutama rs nirlaba)

RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikanRS Swasta (terutama rs nirlaba)

30

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

RS-RS di Singapura, Bangkok, Malaysia,

31

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

RS di Indonesia:

• Dari yang paling mewah, sampai yang paling sederhana

• Dari mutu yang sangat tinggi, sampai ke yang paling buruk

• Dari pengguna masyarakat atas sampai masyarakat bawah

• Sebagian besar berada di daerah yang sulit

32

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 33

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 34

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 35

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 36

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Dinamika RS 1998 - 2008

• RS Pemerintah: termasuk RS BUMN dan Militer.

• RS Swasta: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan

• Ada fakta mekanisme pasar di sektor kesehatan.

37

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Perkembangan RS Pemerintah dan RS Swasta: 1998 - 2008

38

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Perkembangan Jumlah TT RS

39

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Lokasi RS di Indonesia

40

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

RS berbentuk PT

• Meningkat sangat pesat. Dari 34 di tahun 1998 menjadi 85 di tahun 2008.

• Cenderung berada di kelompok pasar menengah atas• Sebagian berasal dari bentuk Yayasan. Antara tahun

2002 sd 2008, ada penambahan 25 RS PT dari bentuk Yayasan. Sebaliknya hanya 5 PT menjadi Yayasan

• Berbasis UU PT yang cukup rinci dan mampu memperkuat governance (tata-kelola) rumahsakit.

41

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Perkembangan RS Swastaberbentuk PT

42

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Lokasi RS Swasta berbentuk PT

43

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

RS Yayasan dan Perkumpulan• Dari 1998 - 2004 berkembang pesat dari 434 menjadi 538• Dalam 5 tahun terakhir tidak mempunyai banyak

perkembangan• Sebagian rumahsakit Yayasan berubah menjadi PT (25)• Semakin berat aspek ekonominya karena segmen yang

dilayani harus sampai ke masyarakat ekonomi bawah. • Melayani Jamkesmas yang tarif DRGnya mungkin di bawah

unit-cost• Sebagian kurang efisien karena mempunyai overhead yang

besar dan “beban historis”.• Selama bertahun-tahun tidak mempunyai insentif pajak.

Perlakukan pajak dan retribusi hampir sama dengan RS for-profit

44

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Perkembangan RS SwastaYayasan

45

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Lokasi RS berbentuk Yayasan/Perkumpulan

46

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Ringkasan dinamika RS 1998 - 2008• RS Swasta berkembang

dengan TT yang lebih kecil, berbentuk PT untuk sasaran menengah ke atas

• RS Yayasan melambat perkembangannya

• RS Pemerintah meningkat jumlah TTnya. Ada kemungkinan pengaruh Jamkesmas.

• RS militer, BUMN cenderung statis

Pemaknaan:• Peran mekanisme pasar

menguat. RS-RS swasta cenderung ke PT

• Peran subsidi pemerintah pusat dan daerah juga menguat

• Dinamika RS berada dalam suasana pasar namun ada intervensi pemerintah, walaupun sedikit.

47

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Penafsiran• Ideologi yang berjalan adalah berbasis

mekanisme pasar, bukan etatisme.• Apakah sebuah neoliberalisme?Catatan:Neoliberalism describes a market-driven[1]

approach to economic and social policy based on neoclassical theories of economics that stresses the efficiency of private enterprise, liberalized trade and relatively open markets, and therefore seeks to maximize the role of the private sector in determining the political and economic priorities of the state.

48

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Bagaimana dinamika ideologi Pemerintah dalam sektor rumahsakit

-Apakah menyerahkan ke pasar murni?

-Apakah menjadi semacam etatisme?Apakah menyerupai ideologi sosial

liberal di Amerika Serikat?

49

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Ada INTERVENSI PEMERINTAH DI SEKTOR RS:Risiko apabila pasar RS dilepaskan bebas tanpa intervensi Pemerintah

Bagi Masyarakat pengguna• Masyarakat miskin tidak

dapat memperoleh manfaat atau memperoleh dengan mutu rendah

• Rumahsakit hanya digunakan oleh yang mampu

Bagi Rumahsakit:- RS Pemerintah dapat tidak

berjalan dengan baik.- RS Swasta Yayasan dapat

terbebani misi sosial kemanusiaan jika tanpa dukungan pemerintah

- RS Swasta PT menjadi tanpa support/proteksi untuk bersaing dengan RS luar negeri.

50

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Analisis intervensi dengan Model Circular Flow dalam kehidupan

51

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Intervensi Pemerintah dalam pasar RS saat ini

Subsidi bagi rumahtangga

Subsidi bagi RSRumah Sakit

52

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Subsidi

Untuk masyarakat• Pelayanan digratiskan bagi

masyarakat miskinSetelah Krisis di tahun 1997• Jaring Pengaman Sosial• Askeskin• Jaminan Kesehatan

Masyarakat Pusat dan Daerah

Untuk Rumahsakit• Subsidi Gaji • Subsidi biaya operasional• Subsidi biaya modal• ...• ...

53

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Catatan penting

• Dengan adanya kebijakan JPS BK sampai Jamkesmas/Jamkesda: isu subsidi silang di RS hilang.

• Pasien VIP tidak membiayai pasien miskin.• Jamkesmas/Jamkesda dapat dipergunakan di

RS Swasta• Kesempatan bagi RS swasta

54

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Apa akibat intervensi pemerintah untuk sektor RS?

• Pasien meningkat karena program Jamkesmas

• Jumlah dokter masih relatif kurang, terutama di daerah yang “miskin”.

• Terjadi antrean untuk dilayani dokter (waktu tunggu)

Mengakibatkan:• Masalah mutu

pelayanan.• Ketidak adilan geografis.

55

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Penafsiran:

Sejak adanya Social Safety Net dan sekarang ada Jamkesmas/Jamkesda:

• Pemerintah mempunyai ideologi liberal sosial

• Dalam konteks AS: Obama mempraktekkan social liberalism dengan meningkatkan spending pemerintah untuk kesehatan

Ditentang oleh kelompok konservatif dengan pertanyaan klasik:

• Apakah pemerintah mampu?

• Siapa yang akan membayar program sosial pemerintah?

56

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Intervensi lebih lanjut

Subsidi bagi RS

Insentif Pajak

Pengurangan Bea Masuk

Pajak Dr Progressif

Menambah jumlah dokter spesialis/sub tertentu

Rumah Sakit

57

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

• Apakah welfare-state-Social Liberal, etatisme, ataukah neoliberalisme?

• Bagaimana peran pemerintah untuk swasta for profit dan non-profit?

• Apakah untuk yang for-profit perlu untuk proteksionisme industri?

• Apakah yang untuk non-profit perlu melakukan kebijakan yang liberal sosial?

Bagaimana ideologi intervensi pemerintah lebih lanjut untuk sektor RS?

58

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

terimakasih

59

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011

Bacaan Lebih Lanjut

• Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health

• Handono S.D (2011). Perubahan Sistem Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM

60